1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 4.141-4.160 dari 48.758 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
414115307G1D012042PERBEDAAN PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI LAVENDER SELAMA 15 MENIT DAN 30 MENIT TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA PASIEN KANKERLatar Belakang : Nyeri merupakan keluhan yang paling sering diutarakan oleh penderita kanker. Aromaterapi lavender dengan berbagai durasi bermanfaat untuk mengurangi nyeri.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian aromaterapi lavender selama 15 menit dan 30 menit terhadap penurunan nyeri pada pasien kanker.
Metode : Penelitian ini menggunakan quasi experimental design non-randomized pretest-posttest with control group design. Pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling. Besar sampel adalah 30 orang. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon dan Mann-whitney.
Hasil : Mayoritas responden penelitian ini adalah perempuan (63,3%). Median usia pada kelompok aromaterapi lavender 15 menit dan 30 menit yaitu 51,00 dan 53,00. Jenis kanker yang paling banyak diderita responden adalah kanker kolorektal. Sebelum perlakuan, median skala nyeri responden pada kedua kelompok adalah 5 (nyeri sedang). Namun, setelah perlakuan terdapat perbedaan median skala nyeri pada kelompok aromaterapi lavender 15 menit dan 30 menit, yaitu 4 dan 3. Hasil analisis uji Wilcoxon menunjukkan nilai p = 0,001 untuk kelompok aromaterapi lavender 15 menit dan nilai p = 0,000 untuk kelompok aromaterapi lavender 30 menit. Sedangkan hasil analisis uji Mann-whitney menunjukkan nilai p = 0,197.
Kesimpulan : Aromaterapi lavender selama 15 menit dan 30 menit efektif dalam mengurangi nyeri pada pasien kanker.
Background: Pain is the most common complaints expressed by cancer patients. Lavender aromatherapy with a variety of durations can be used to reduce pain.
Objective: This research aimed to determine the differences in the effect of lavender aromatherapy for 15 minutes and 30 minutes on pain reduction in cancer patients.
Method: This research used quasi experimental design non-randomized pretest-posttest with control group design. The sampling of this research used consecutive sampling. The sample size was 30 people. Data were analyzed with using Wilcoxon and Mann-Whitney tests.
Result: The majority of respondents in this research were female (63.3%). The median ages of lavender aromatherapy for 15 minutes and 30 minutes groups were 51.00 and 53.00, respectively. The most common type of cancer suffered by the respondents was colorectal cancer. Prior to treatment, the pain scale median of respondents in both groups was 5 (moderate pain). However, after treatment there were differences in the pain scale median on lavender aromatherapy for 15 minutes and 30 minutes groups, which were 4 and 3, respectively. The analysis result of Wilcoxon test indicated the value of p = 0.001 for 15 minutes lavender aromatherapy group and p = 0.000 for 30 minutes lavender aromatherapy group, while the analysis result of Mann-Whitney test indicated the value of p = 0.197.
Conclusion: Lavender aromatherapy for 15 minutes and 30 minutes were effective on reducing pain in cancer patients.
414214769F1G012054FRASE ENDOSENTRIK DALAM KALIMAT IMPERATIF BAHASA INDONESIA Penelitian ini berjudul “Frase Endosentrik dalam Kalimat Imperatif Bahasa Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi dan proses pembentukan frase endosentrik dalam kalimat imperatif bahasa Indonesia.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang berasal dari media elektronik, buku teks, dan intuisi peneliti. Pengumpulan data menggunakan metode simak yang dilanjutkan dengan teknik dasar sadap dan teknik turunan catat dan metode introspeksi. Kemudian, data dianalisis dengan metode agih yang dilanjutkan dengan teknik dasar bagi unsur langsung dan teknik turunan berupa teknik perluas, balik, sisip, dan lesap.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan dua simpulan. Pertama, distribusi frase endosentrik ditemukan dalam dua bentuk kalimat, yakni kalimat minor dan kalimat mayor. Frase endosentrik dalam kalimat minor akan menempati fungsi predikat, sedangkan frase endosentrik dalam kalimat mayor dapat menempati fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Meskipun demikian, keberadaan frase pada fungsi tertentu tidak dapat ditempatkan pada fungsi lainnya. Selain fungsi keterangan, perpindahan frase akan menimbulkan ketidakberterimaan kalimat. Kedua, pembentukan frase endosentrik dalam kalimat imperatif terbentuk dari beberapa proses, yakni kata diikuti kata (K+K), kata diikuti frase (K+F), kata diikuti klausa (K+Kl), frase diikuti kata (F+K), frase diikuti frase (F+F), dan frase diikuti klausa (F+Kl). Bentukan frase tersebut berasal dari penggabungan konstituen tunggal atau penggabungan konstituen kompleks.		This research entitled “Endocentric Phrases in Imperative Sentences of Indonesian Language”. The purpose of this research is to describe distributions and formation processes of Endocentric Phrases in Imperative Sentences of Indonesian Language.
This research is included to a qualitative description research and data sources obtained from electronic media, text books, and researcher intuitions. The data are collected through observation method and continued by tapping basic technique, recording derivative method, and introspective method. The data are then analyzed using even distribution method followed by direct element basic method and derivative method in the form of extensive, reversing, insertion, and dissipative technique.
Based on the research conducted, there are two conclusions resulted. First, endocentric phrases distributions are found in two sentences form: minor and major sentences. Endocentric phrases in minor sentences may replace the position of subject, predicate, object, complement, and adverbial function. However, the position of phrase in a certain function may not be replaced by the other function. In addition to adverbial function, the phrase movement may result in unacceptable sentences. Second, endocentric phrase formation in imperative sentences are formed trough several processes, including word followed by word (W+W), word followed by phrase (W+P), word followed by clause (W+C), phrase followed by word (P+W), phrase followed by phrase (P+P), and phrase followed by clause (P+C). These phrase formation are from singular or complex constituent combinations.
414313969E1A112031TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP BARANG BAGASI TERCATAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (DALAM PUTUSAN MA NO: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014)ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP BARANG BAGASI TERCATAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (DALAM PUTUSAN MA NO: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014)

OLEH:

ANGGRIANI CAROLINA
E1A112031

Penelitian ini mengambil judul “Tanggung Jawab Pengangkut Udara Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Barang Bagasi Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Dalam Putusan MA NO: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014).” Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pengangkut udara sebagai pelaku usaha terhadap barang bagasi tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Putusan Makhamah Agung No: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskripstif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier dengan metode penyajian data secara uraian dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Posisi Kasusnya adalah Aripin Sianipar sebagai konsumen melawan PT. Lion Mentari Airlines sebagai pelaku usaha. Kasus ini bermula Aripin dalam perjalanan dari Jakarta menuju Medan menggunakan pesawat terbang milik PT. Lion Mentari Airlines dengan Nomor Penerbangan JT 204. Aripin selain sebagai penumpang pesawat, Aripin juga membawa barang yang termuat di dalam koper dan selanjutnya koper tersebut dititipkan kepada PT. Lion Mentari Airlines untuk dimasukkan kedalam bagasi tercatat milik PT. Lion Mentari Airlines. Namun barang yang dititipkan tersebut hilang.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil suatu simpulan bahwa PT Lion Mentari Airlines telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Arifin Sianipar dalam hal ini dikatakan sebagai konsumen karena sudah menggunakan jasa PT Lion Mentari Airlines. Tanggung jawab dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi diberikan kepada konsumen dalam hal dimana konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa atau apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya.

Kata Kunci : Kehilangan Bagasi Tercatat, Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.		ABSTRACT

AIR TRANSPORTER CARRIER RESPONSIBILITY AS ENTREPRENEURS FOR CHECKED BAGGAGE BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ( IN SUPREME COURT DECISION NO: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014)

BY:

ANGGRIANI CAROLINA
E1A112031


This research entitled “Air Transporter Carrier Responsibilities As Entrepreneurs For Checked Baggage Based On Law Number 8 Year 1999 (in Supreme Court Decision No: 167 K/Pdt.Sus-Bpsk/2014).” Problem of this research is how air transporter carrier responsibilities as entrepreneurs for checked baggage based on Law Number 8 Year 1999 (Supreme Court Decision No: 167 K/PDT.SUS-BPSK/2014). This research conducted by using a normative juridical approach method, with a descriptive-analytical research specification. Legal resources used in this research are primary, secondary, and tertiary data along with data presentation method orderly and qualitative analysis.
The headnote is Aripin Sianipar, as consumer, against PT. Lion Mentari Airlines as business aviation player. This case started when Aripin was in Jakarta-Medan trip by taking airline belongs to PT. Lion Mentari Airlines flights number JT 204. Beside as an airline passenger, Aripin carried items that was stuffed in a baggage and given to PT. Lion Mentari Airlines forchecked baggagebelongs to PT. Lion Mentari Airlines. Nevertheless, the given items couldn’t be found.
Based on the research results can be drawn a conclusion that PT Lion Mentari Airlines has violated consumer rights set out in Article 4 letter h Act of Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection. Arifin Sianipar in this case said to be the consumer because it uses the services of PT Lion Mentari Airlines. Responsibilities as stated in Article 19 Law of Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection, Entrepreneurs are obligated to give compensation for the damage, taint and/or losses the consumers suffer as a result of using orconsuming the goods and/or services produced or traded by theentrepreneurs.

Keywords : Losing Checked Baggage, Consumer, Entrepreneurs Responsibilities, Law of Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection.
414413966E1A011176KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKEBALAN KONSULER DAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Terhadap Kasus Pelanggaran Kekebalan Konsul Jenderal India di Amerika Serikat Tahun 2014)
Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain dapat diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik dan konsuler yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang merugikan negara lain. Salah satunya adalah pelanggaran hak kekebalan seorang konsul jenderal India yaitu Devyani Khobragade di Amerika Serikat yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar kedua negara. Devyani Khobragade ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Amerika Serikat, dan mendapatkan perlakuan yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai seorang konsul. Perbuatan tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah India untuk menarik pasukan keamanan dan melepas pagar barikade keamanan di kantor perwakilan Amerika Serikat di New Delhi. Penelitian ini mengkaji bagaimana perbedaan penerapan hak kekebalan diplomatik dan hak kekebalan konsuler terkait kasus Devyani Khobragade, dan bagaimana tanggung jawab negara Amerika Serikat dan India terkait pelanggaran Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penerapan hak kekebalan diplomatik dan hak kekebalan konsuler dan pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran yang berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, kasus pelanggaran hak kekebalan konsul jenderal India di Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1963 sesuai dengan pasal 41 ayat (1) bahwa perwakilan konsuler di suatu negara tidak dapat ditahan dan ditangkap dan pelanggaran atas perbuatan India terhadap gedung perwakilan Amerika berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961. Kedua, pelanggaran yang diakibatkan oleh kelalaian Amerika Serikat dan India memunculkan pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional. Negara pengirim dan negara penerima wajib memberikan pertanggungjawaban dengan cara membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan permohonan maaf secara remis dan berjanji perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi.State as a subject of international law have the ability to engage in a variety of international public life. International relations is needed by a country in order to interact with other countries. In terms of establishing and developing relations with other states can be realized by the exchange of diplomatic and consular missions based on the principle of equality and peace among nations. However, in the application still found forms of violations that harm other states. One such a case is a violation of the right of immunity from India's consul general, Devyani Khobragade in the United States that resulted loosening of relations between the two countries. Devyani Khobragade arrested and detained by the United States’s Police, and got treatment that lowers her dignity and status as a consul. The act then becomes the reason Indian government withdraw the security forces and release the security barricade fence at the United States representative office in New Delhi. This study examines the differences in the application of diplomatic immunity and consular immunity in cases related to Devyani Khobragade, and how the responsibility of the United States and India on violation of the Vienna Convention 1961 about Diplomatic Relations and Vienna Convention 1963 about Consular Relations. This study uses juridical normative methode which aims to determine the differences in the application of diplomatic immunity and consular immunity rights and state responsibility for abuses under the Vienna Convention 1961 and Vienna Convention 1963. This research is based on primary, secondary, tertiary legal materials. Based on the results of this study concluded that: first, infringement cases immunity consul general of India in the United States is a violation of the Vienna Convention 1963 in accordance with article 41 paragraph (1) that the consular representatives in one country can’t be detained and arrested and violations of deeds India against United States’s representation building under Article 22 of the Vienna Convention 1961. Second, the offense caused by the negligence of the United States and India bring responsibility to an international obligation that was born out of international agreements. Sending states and receiving states are required to provide responsibility by paying compensation, or to apply for a pardon as mussels and promised such acts will not be repeated again.
414513972E1A012130KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BEBAS (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT)
KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BEBAS
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT)
Keputusan tata usaha negara merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksnakan urusan pemerintahan, secara teoritis dalam hukum administrasi negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat keputusan, salah satunya keputusan yang bebas dan terikat. keputusan bebas adalah keputusan yang di dasarkan pada kewenangan yang bebas (vrjie bevoegdheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. Dalam praktek pengujian terhadap suatu KTUN bebas berbeda dengan pengujian terhadap KTUN yang terikat. Pengujian terhadap KTUN bebas dilakukan tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pengujian secara marginal, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam pengujian KTUN bebas dalam perkara Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT. Dalam rangka menjawab hal tersebut di atas maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kualifikasi objek sengketa dalam perkara Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT merupakan KTUN bebas dan amar putusan dalam perkara ini sudah tepat yaitu menyatakan KTUN batal atau tidak sah namun dalam pertimbangan hukum hakim terdapat penilaian mengenai objek sengketa yang sudah keluar dari pengujian secara marginal

State administration verdict is one of the instruments that can be used by the government in implementing government affairs, theoretically in administrative law,there are several kinds and nature of these verdicts , one of which decisions are independent and dependent. Independent verdicts which are free-willed verdicts is a decision which is based on authority-free (vrjie bevoegdheid) or freedom of action possessed by officials of state administration, In the actual legal trial , implementing these Independent State Administration verdicts is different than the implementation method of the dependent state administration verdicts.
Instead of using the current legal policy , Trials on the free-willed verdicts are rather based on the general principles of good governance by testing it marginally, in this case the author is interested in researching about the authority of the administrative court in free-willed state administration verdicts in a legal case registered on Number : 91 / G / 2015 / PTUN-JKT.
In order to answer the case above, this research uses a sequences of methods from normative juridical approach and the conceptual approach. based on the results of research and discussion can be seen that the qualification object of dispute in the case Number 91 / G / 2015 / PTUN-JKT is a free-willed verdict and the verdict in this case was appropriate that the verdict is declared as invalid ,
but within legal considerations regarding the assessment of judges are the objects of dispute that has come out of the marginal review .
414613971E1A011015PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS LABORATORIUM TERPADU UNSOED TAHUN 2010 (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg)Tindak Pidana Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Pembuktian dalam hal ini memiliki peranan yang penting untuk mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi. Jika membahas pembuktian hal yang harus diperhatikan ialah terkait kesesuaian alat bukti. Peneliti mengambil judul “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Laboratorium Terpadu Unsoed Tahun 2010 (Tinjuan Yuridis Putusan Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam menerima proposal dapat diformulasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg dan kesesuaian alat bukti dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah Preskriptif. Metode pengumpulan data dengan inventarisasi peraturan undang-undang dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa: pembuktian dalam pidana korupsi dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu dengan minimum pembuktian menggunakan macam alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 serta dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP tentang keterangan saksi, Pasal 186 tentang keterangan ahli, dan Pasal 189 tentang keterangan terdakwa, serta mendasarkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg yaitu : 1) Pertimbangan Yuridis (Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan Pasal 183 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan didasarkan pada barang-barang bukti yang memiliki hubungan terhadap perkara ini yang diajukan dalam persidangan, 2) Pertimbangan Non Yuridis (Hal-hal yang memberatkan : Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai “extra ordinary crime”, yang dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian Negara dan juga perekonomian masyarakat, Perbuatan terdakwa sangat tercela dimata masyarakat karena menyalahgunakan nama keagamaan untuk kepentingan pribadinya dan hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan pemerintah dan hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.		Corruption criminal offense belongs to extra ordinary crime. At this time, corruption occurs in Indonesia which is very seriously position and rooted in life. The refutation of it has important role to reveal corruption criminal offense. The things that are noted in discussing refutation is the appropriateness of evidence. The title of this research is “The Refutation of Corruption Criminal Offense toward the Integrated Laboratory of Unsoed 2010 (The Juridical Review of Verdict Number: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg)”. The aim of this research is to know Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) in receiving proposal can be formulated as corruption criminal offense in Verdict Number: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg and the appropriateness of evidence in Verdict Number: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg with article 184 Criminal Code Procedures.
The method of this research is normative juridical and the research specification is prescriptive. The researcher used rules and regulation inventory to collect data while for analyzing data the researcher used qualitative normative.
Based on the refutation study, it can be concluded: the refutation of this corruption criminal offense in Verdict Number: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg based on provision article 183 of Criminal Code Procedures, specifically the minimum of refutation uses various evidence in provision article 184 and explained in article 185 of Criminal Code Procedures as for information of witness, article 186 concern on information of expert witness, and article 189 pertain the information of defendant, and also based on the article 55 paragraph (1)of Criminal Code and the evidence that are proposed in court.
The legal consideration of judge in dropping Verdict Number: 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg specifically: 1) Juridical Consideration (article 3 Jo article 18 of Act Number 31 of 1999 Jo of Act Number: 20 of 2001 31 of 1999 Jo of Act Number 20 of 2001 as for Amendment of Act Number 31 of 1999 concern on Eradication Corruptions Jo Article 55 Paragraph (1) into1of Criminal Code, the provision of Article 183of Criminal Code Procedures, the evidence in the form of information of witness and the information of defendant based on the evidence which have relation toward this case proposed on court, 2)Non Juridical Consideration (those are incriminating: characteristic of corruption criminal offense as extra ordinary crime that have negative impact on the country economy and also society economy, the defendant act is disgraceful in society’s view because he abuse the name of religion for personal interest and it can decrease the believe of government and the things relieve are the defendant have a certain attitude in court; the defendant regrets his action; the defendant never gets crime punished; the defendant have family burden.
414713970B1J011074KEPADATAN TUNGAU HAMA PADA TANAMAN STROBERI (Fragaria sp.) DI AGROWISATA DESA SERANG KABUPATEN PURBALINGGADesa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga terletak di lereng gunung slamet, dengan ketinggian 1000-1800 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata hariannya 220 C dan curah hujan rata-rata 3.575 per tahun, sehingga sesuai untuk ditumbuhi tanaman stroberi. Masalah utama tanaman stroberi yaitu serangan berbagai tungau hama pengganggu. Kepadatan tungau hama pengganggu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti temperatur, curah hujan, kelembaban yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman stroberi, selain itu kepadatan dipengaruhi kondisi habitat diantaranya ukuran trikhoma, sudut duduk daun dan jenis varietas tanaman stroberi. Masalah yang dapat dirumuskan adalah berapa kepadatan tungau hama pengganggu pada tanaman stroberi varietas Sweet Charlie dan Oso Grande di Desa Serang. Tujuan penelitian ini adalah menentukan kepadatan tungau hama pengganggu pada tanaman stroberi varietas Sweet Charlie dan Oso Grande di Desa Serang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik random sampling di lahan 5000 m2 yang ditanami 23.000 tanaman pada tingkat kesalahan 5% menggunakan metode slovin dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 tanaman yang setiap tanaman diambil 1 daun. Sampel diambil selama 2 bulan dengan kisaran waktu 2 minggu di lokasi penelitian yang sama. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tanaman stroberi varietas Sweet Charlie dan varietas Oso Grande, suhu, kelembaban, sudut duduk daun, dan luas daun. Variabel terikat adalah kepadatan tungau hama pengganggu. Parameter yang diamati yaitu luas daun dan jumlah total individu setiap spesies tungau hama pengganggu. Analisis data dianalisis dengan analisis ragam uji T dengan tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan kondisi lingkungan Desa Serang seperti kondisi curah hujan, kelembaban menjadi dasar tanaman stroberi di budidayakan di Desa Serang yang merupakan salah satu keunggulan dalam bidang pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, jenis tungau yang ditemukan pada tanaman stroberi varietas Sweet Charlie dan Oso Grande terdiri dari 6 spesies yaitu Rhizoglyphus sp., Oligonychus sp., Panonychus sp., Mononychellus sp., Tetranychus sp., Polyphagotarsonemus sp. Kepadatan populasi tungau hama pada tanaman stroberi varietas Sweet Charlie dan Oso Grande tidak ada perbedaan.Purbalingga karangreja district serang village is located on the slopes of Slamet Mountain. Serang village has an altitude of 1000-1800 meters above sea level with an average daily temperature of 220 C and an average rainfall of 3.575 per year, so appropriate to over grown strawberry plants. The main problem of strawberry plants that attack a variety of pest mites. The densityis influenced by factors various such as temperature, rainfall, dampness can affect the growth of strawberry plant, and than the density influenced habitat conditions including the trikhoma size, corner sitting of leaf and varieties of strawberry plant. Problems that can be defined are how much the density of mite pest strawberry plant of Sweet Charlie and Oso Grande varieties in the Serang village. The purpose of this research are determining the density of mite pest on strawberry plant of Sweet Charlie and Oso Grande varieties in the Serang village. This research use the survey method by random sampling technique in 5000 m2 of land are planted with 23.000 plants at level of a 5% error using the slovin method by the number of samples taken as many as 100 plants that each plant is taken one leaf. Sample is taken for 2 month swith a range of 2 weeks in the same research locations. For free variable of this research are Sweet Charlie and Oso Grande varieties of strawberry plant, temperature, dampness, corner sitting of leaf, and leaf area. For bound variable are density of mite pest. Parameters observed that leaf area and total amount of individual severy species of mite pests. Data analysis is analyzed by variance analysis test T with an error rate 5%. Based on the environmental conditions of the Serang village like rainfall, dampness became the basis of strawberry plants cultivated in Serang village which is one of excellencein the field of agriculture. Based on the results of the study, the type of mites found on strawberry plants varieties of Sweet Charlie and Oso Grande consists of six species that Rhizoglyphus sp., Oligonychus sp., Panonychus sp., Mononychellus sp., Tetranychus sp., Polyphagotarsonemus sp. The population density of pest mites on strawberry plant varieties of Sweet Charlie and Oso Grande has not significantly different.
414813973E1A011043TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG KEMBALIAN DIGANTI PERMEN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA KEPADA KONSUMENProses jual beli antara pelaku usaha dan konsumen setelah terjadinya kesepakatan maka menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyerahkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang sudah disepakati. Konsumen seringkali memberikan uang dengan nilai nominal yang lebih tinggi dari nilai barang dan/atau jasa yang sudah disepakati sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut pelaku usaha wajib untuk memberikan uang kembalian kepada konsumen. Seringkali pelaku usaha memberikan uang kembalian logam yang diganti dengan permen karena beralasan tidak mempunyai persediaan uang logam. Walaupun belum adanya kasus atau laporan terkait penggantian uang kembalian yang diganti permen dari pelaku usaha, selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha dan pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peratura Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data berupa uraian yang disusun secara urut dan sistematis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap uang kembalian yang diganti permen dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangn, dan Koperasi.

The process of sell and buy between the merchants and the consumers after the agreement happened that causing an obligation for the merchants to give some stuffs and/or services to the consumers, and consumers obligate to pay some amount of money as fit as stuff’s amount that has been agreed before. The consumers often give the money with the higher amount than the amount of the stuffs and/or services that has been agreed before. According to that thing, the merchants obligate to give the changes to the consumers. But apparently, the merchants give candies instead of penny as the changes, and the reason is they have no stock of penny as the changes. Even there is no case or report yet about this matter, but the responsibility of the merchants and sanction are managed based on Law Ordinance No. 8 Year 1999 About Consumers Protection, Law Ordinance No. 6 Year 2000 About Fixation of Subsidiary Government Rule No. 2 Year 2008 About the Second Changing of Law Ordinance No. 23 Year 1999 About Bank Indonesia, Law Ordinance No. 7 Year 2011 About Money, Bank Indonesia Rule No. 17/3/PBI/2015 About the Obligation of Using Rupiahs in the Boundary of Republic of Indonesia.
This research is using juridical normative method with the approaching of Law Ordinance. The source of data in this research is using secondary data from librarian materials that supported with primary data from the result of the interview. Data as an analysis that consisted in order and systematic, meanwhile data analysis method that using here is a qualitative normative method.
This result of the research shows that supervisory that has been doing by the government about the changes that replaced by candies, has been doing by Ministry of Industry, Trade and Cooperation.
414913974E1A011063PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT LIKUIDASI BANK BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA YANG DIBERIKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANANSistem perekonomian nasional mendapat pengaruh yang kurang baik akibat dari timbulnya krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan sebagian bank dicabut izin usahanya. Pembubaran badan hukum bank tersebut merupakan langkah selanjutnya yang dijalankan melalui proses likuidasi bank. Permasalahan akibat krisis moneter tidak dapat langsung berhenti setelah dilakukannya proses likuidasi bank. Nasib para nasabah penyimpan dana digantungkan oleh ketidak jelasan status dana yang telah disimpan pada masing-masing bank. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum akibat likuidasi bank bagi nasabah penyimpan dana yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Lembaga Penjamin Simpanan wajib memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana akibat likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPS merupakan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh LPS sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu jumlah maksimum penjaminan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kemudian dinaikkan menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan.National economic system got a bad influence as a result of the onset of the monetary crisis in Indonesia that caused many bank license has been revoked. Dissolution of the legal entity of the bank is the next step which is run through the process of liquidation of the bank. The problems due to the financial crisis can’t be stopped once after the process of liquidation of the bank . The fate of the depositors are hung by the unclear status of the funds that have been deposited on each bank. On 22 September 2004, the President of the Republic of Indonesia enacted Law of the Republic of Indonesia Number 24 on the Deposit Insurance Agency . Based on that, the writer is interested in researching more about forms of legal protection due to the liquidation of the bank to depositors provided by the Deposit Insurance Agency. This research used normative juridical approach. This research is based on primary and secondary legal materials. Based on these results it can be concluded that the Deposit Insurance Agency obliged to provide legal protection for depositors due to the liquidation of the bank in accordance with Law No. 24 of 2004, the protection of the law by LPS is legal protection in preventive and represive. The legal protection granted by LPS in accordance with Article 1 (1) of Law Number 24 Year 2004 regarding the Deposit Insurance Agency which is the maximum amount of guarantee Rp 100,000,000.00 (one hundred million) , which was later increased to Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) in accordance with Article 1 of Government Regulation No. 66 Year 2008 on the Amount of the Deposit.
415013917D1F014009HUBUNGAN UKURAN LINIER TUBUH DENGAN BOBOT KARKAS DOMBA LOKAL (DOMBA EKOR TIPIS) JANTANPenelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 hingga Januari 2016 di rumah pemotongan domba dan kambing di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran linier tubuh (panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, tinggi pinggul) dengan bobot karkas domba Ekor Tipis jantan. Materi penelitian yang digunakan adalah domba Ekor Tipis sebanyak 60 ekor. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda, sebagai independent variabel adalah ukuran linier tubuh (panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, tinggi pinggul), sedangkan dependent variabel adalah bobot karkas. Hasil penelitian menjukkan bahwa rataan ukuran linier tubuh domba ekor tipis untuk panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak dan tinggi pinggul adalah 60,01±5,76cm, 71,85±5,50cm, 62,61±4,35cm, 67,87±3,87cm. Sedangkan nilai rataan bobot potong dan bobot karkas adalah 27,54±5,28kg dan 13,00±2,57kg. Kesimpulan dari hasil regresi menunjukan bahwa terdapat hubungan nyata antara ukuran linier tubuh (panjang badan dan lingkar dada) (P˂0,01) terhadap bobot karkas, sedangkan tinggi pundak dan tinggi pinggul (P˃0,01) tidak mempunyai hubungan nyata dengan bobot karkas.
This study, which had been conducted from Desember 2015 to January 2016 at the sheep and goats slaughter-house of Bumiayu, Brebes Regency, aimed to assess the relationship between the body linier size (body length, chest girth, shoulder and hip height) and the carcass weight of male thin-tail sheep. The material used were 60 male thin-tail sheep. This study used a Double Linier Regression Analysis where the independent variable was the body linier size (body length, chest girth, shoulder height, and hip height), whereas the dependent varible was the carcass weight. The results showed that the linier sizes of the sheeps’ bodies, i.e. their body length, the chest girth, shoulder height, and hip height, resepectively, averaged 60,01±5,76cm, 71,85±5,50cm, 62,61±4,35cm, and 67,87±3,87cm. While the average of slaughter and carcass weight was, respectively, 27,54±5,28kg and 13,00±2,57kg. The regression analysis showed that there was a significant relationship between the linier sizes of the body (body length, chest girth) (P˂0,01) and the weight of carcass, while shoulder and hip height (P˃0,01) had no relationship with the weight of carcass.
415113976E1A012127TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pid.Sus/2012)Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meskipun demikian Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Oleh karena itu, pada tahun 1990 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai konsekuensi Negara dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis satwa dan tumbuh-tumbuhan tertentu. Namun aturan yang seharusnya menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya, pada prakteknya sering terjadi ketidaktepatan dalam penerapan hukumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum oleh Hakim Agung dalam Putusan Perkara Nomor 2064 K/Pid.Sus/2012 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam menjatuhkan pidana pada perkara tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan Analisis.
Dari hasil penelitian, secara umum kita dapat mengetahui bahwa penerapan hukum oleh Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan membatalkan Putusan-putusan Pengadilan Tinggi Padang adalah benar. Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam penerapan hukum terutama pada penjatuhan sanksi pidana. Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara terhdap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Indonesia is a country rich in natural resources and ecosystems, although Indonesia is also known as a country that has a long list of endangered wildlife. Therefore, in 1990 the enactment of Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems as a consequence of the State in providing protection against various types of animals and plants. However, the rules should be the basis for law enforcement against the execution of their duties, in practice it often happens inaccuracies in the application of the law.
The purpose of this study was to investigate the application of the law by the Supreme Court Justice in Case Decision No. 2064 K / Pid.Sus / 2012 and to know the basic legal considerations convict Supreme Court Justice in the case. Approaching method that used in this research was juridical-normative and the specification of this research was descriptive analytical. In this research also used some problem approach include Statute Approach, Conceptual Approach and Analytical Approach.
From the research, in general, we can know that the application of the law by the Supreme Judge granted the request of Cassation prosecutor / prosecutors of the State Prosecutor Payakumbuh and cancel decisions of the High Court's decision was correct Padang. Padang High Court had erred in applying the law, especially the imposition of criminal sanctions. Panel of Judges of the Supreme impose imprisonment terhdap defendant for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp 3,000,000.00 (three million rupiah) using juridical considerations and sociological considerations.
415213930D1E012060Sifat Fisik Daging Sapi Restrukturisasi dengan Susu Skim Sebagai Bahan PengikatPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui level pemberian susu skim yang tepat terhadap pH, susut masak, dan daya ikat air pada daging sapi restrukturisasi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan perbedaan level bahan pengikat masing-masing sebesar 0%; 0,5%; 1% dan 1,5% dengan 5 kali ulangan. Uji lanjut yang digunakan adalah uji Duncan. Peubah yang diamati yakni pH, susut masak (%) dan daya ikat air (%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memiliki pengaruh tidak nyata (p>0,05) terhadap pH daging restrukturisasi dengan rataan 6,07-6,10, sedangkan terhadap susut masak memberikan perbedaan yang nyata (p<0,05) dengan susut masak terendah pada susu skim level 1,5% yaitu 25,38% dan terhadap daya ikat air memberikan perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) dengan daya ikat air tertinggi pada susu skim level 0,5% yaitu 46,93%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahan pengikat susu skim dengan level 0,5% menghasilkan daging sapi restrukturisasi terbaik.The objective of this research was to determine the proper levels of skim milk used as the binder and its effects on the pH, cooking loss, and water holding capacity in restructured beef. The research used an experimental method, i.e. Completely Randomized Design (CRD) whose treatments were different levels of the binder usage, i.e. 0%; 0.5%; 1%, and 1.5%, each of which was repeated 5 times. Duncan test was used as the further test. The variables being measured were the pH, cooking loss (%) and water holding capacity (%).The results show that the treatment has no real effect ( p > 0.05) on beef pH restructuring with the average from 6.07 to 6.10, cooking loss has significant difference (p <0.05) with the lowest cooking loss at the skim milk level 1.5% that is 25.38%, the while water holding capacity provides a highly significant difference (p <0.01) with the highest water holding capacity at the skim milk level 0.5% ofthat is 46.93%. The conclusion of this study is that the skim milk binder at the level 0.5% produces the best restructurized beef.
415313983E1A111081SURAT DAKWAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Tinjuan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB)ABSTRAK
Pembuatan surat dakwaan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan wajib dibuat oleh jaksa penuntut umum karena merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan pidana, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa penasehat hukumnya serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Peneliti mengambil judul “Surat Dakwaan Tindak Pidana Penggelapan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuatan surat dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa,
Metode penelitian yang dipakaiadalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sudah sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tetapi karena dalam pembuatan surat dakwaan jaksa penuntut umum kurang cermat dalam pengetikan kata “atau” untuk memisahkan dakwaan yang satu dengan yang lain mengakibatkan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta alat bukti yang diajukan di persidangan dan hasil pemeriksaan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwayang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka majelis hakim memutuskan terdakwa diputus bebas.		ABSTRACT
Making the indictment, must pay attention the provisions of Article 143 paragraph (2) Criminal Procedure Code, the formal requirements and substantive requirements. The indictment must be made by the public prosecutor because it is the basis for the public prosecutor to conduct a criminal prosecution,is the foundation of the defense for the accused and the basic rule for judge to verdict to the defendant. Researcher takes a title “Indictment Crime of Embezzlement” (Judicial Review Verdict of District Court Stabat Number: No. 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB). The purpose of this research is knowing the making of the indictment has been suitable withthe provisions of Article 143 paragraph (2) Letter B Criminal Procedure Code (KUHAP) and the legal considerations of the judge in provig the guilt of the accused.
The research method which was applied is normative and the research specifications is descriptive. The method of collecting data is doing study of literature and the method of data analysis is normative qualitative.
Based on the study, it can be concluded that the indictment has been in accordance with Article 143 paragraph (2) letter B Criminal Code but because in the making of the indictment prosecutors are carefuless in typing the word “or” to separate the accused one and another will lead to conflict with the principle of simple justice, fast and low costs. And legal consideration of judges based on the facts as the evidence which presented at the trial and the result of the elements of article which indicted to the accused who indicted by public prosecutor has not been proven legally and convincingly guilty, then the judge decides the accused were disconnected load.
415413978A1L008187PEMANFAATAN BIO P60 UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT AKAR GADA PADA TANAMAN CAISIMPenelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi aplikasi Bio P60 dalam mengendalikan penyakit akar gada, pertumbuhan dan hasil tanaman caisim. Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman dari bulan September sampai Oktober 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang dicoba adalah frekuensi Bio P60 yaitu, P0: Kontrol (tanpa aplikasi pengendalian), P1: Bio P60 2 kali pengaplikasian, P2: Bio P60 3 kali pengaplikasian, P3: Bio P60 4 kali pengaplikasian dan P4: Asam fosfit 3 kali pengaplikasian. Variabel yang diamati adalah intensitas penyakit, tinggi tanaman, volume akar dan berat tanaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi aplikasi Bio P60 tidak mampu mengendalikan penyakit akar gada pada tanaman caisim serta tidak mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman caisim.The research aims was to determine the effect of the frequency application Bio P60 to control clubroot disesase, and growth and yield chinese cabbage. This experiment was conducted at the experimental field of the Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University from September to October 2015. Randomized block design was used as research with 5 treatments and 5 replications. Treatment was attempted is frequency Bio P60, namely, P0: Control (without application), P1: Bio P60 2 time application, P2: Bio P60 3 time application, P3: Bio P60 4 time application, P4: Phosphorous acid 3 time application. The variables observed were was the intensity of clubroot disease, plant height, root volume and weight of the plant. The results showed that the application of Bio P60 unable to control clubroot diseases in plants chinese cabbage and not be able to increase growth and crop yields chinese cabbage.
415513979E1A011123GABUNGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor 161/Pid.B/2014/PN. Pwt)
Tindak pidana pemerasan dan pencurian dengan kekerasan dialami korban PI Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa Doni Anggoro Kusumawardana bin Sudarto. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana “pemerasan dan pencurian dengan kekerasan”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 368 KUHP ayat (2) dan unsur-unsur Pasal 365 KUHP ayat (2) angka 2 KUHP dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 161/Pid.B/2014/PN. Pwt. Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, dan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Berdaskan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Doni Anggoro Kusumawardana bin Sudarto yang melakukan tindak pidana “pemerasan dan pencurian dengan kekerasan”, memenuhi unsur-unsur Pasal 368 KUHP ayat (2) dan unsur-unsur Pasal 365 KUHP ayat (2) angka 2 KUHP, yaitu: unsur ”barangsiapa”, unsur ” dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. unsur “dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, unsur “supaya orang memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang”, unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”.
Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 161/Pid.B/2014/PN. Pwt adalah harus memuat dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat: Pertimbangan yuridis, meliputi: 1) Bukti Formal, meliputi yang meliputi: a) Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan pencurian dengan kekerasan; b) Mampu bertanggung jawab; c) Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar; 2)Nilai-Nilai Yang Ada Didalam Masyarakat, 3)Pertimbangan sosiologis, meliputi: a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban; b) Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku bersalah serta mengakui perbuatannya; c) Terdakwa masih muda d) Terdakwa telah meminta maaf kepada korban.
Joint criminal of exortion and theft of violence that PI Pratama felt that’s done by the defendant as Doni Anggoro Kusumawardana bin Sudarto. In that actions, the defendant had been indicted of “Joint Criminal of Exortion and Theft of Violence”.This research aim for knowing elements Article 368 KUHP paraghraph 2 and elements Article 365 paraghraph 2 number 2 KUHP and base of judges law consideration on decide dropping criminal sanctionsby the defendant of joint criminal of exortion and theft of violence on the Juridicial Decision of Purwokerto State Country Number 161/Pid.B/2014?PN.Pwt. The method of research in this thesis with method of approach is normative jurisdiction, descriptive specifications of research, analysis of data with qualitative jurisdiction analysis method.
Based on result of this research and discussion, the conclusion is the actions of defendant as Doni Anggoro Kusumawardana Bin Sudarto that did joint criminal of exortion and theft of violence is fiiled with elements Article 365 paraghraph 2 KUHP and elements Article 365 paraghraph 2 number 2 KUHP, that is : “whoever”, elements with point for favorable himself or other people. The Elements “with against the right of force people with violence or the threat of violence”, this mean for some people give all of his thing or something include all of his own thing, other people thing or for that people make the debt or removing debt”, elements “done by 2 people or more”.
Based on judges law consideration on dropping criminal sanctions by the defendant of joint criminal of exortion and the theft of violence in Decision of Purwokerto State Country number 161/Pid.B/2014/PN.Pwt is must loaded base of punish, base of breaking, and also points that lives in the society. Juridical consideration it covers : 1) formal evidence that is a) the elements filled by criminal of exortion and the theft violence b) being able to responsible c) no exuse for merciful and exuse forright thing 2) values that lives in the society 3) physicologis consideration, that is a) the actions of the defendant is causing losses for the victims b) the defendant not yet punished and also confess his actions c) the defendant still young d) the defendant had been beg for his sorry to his victims.
415613980E1A011048PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK BERDASARKAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 8/33/DASP TAHUN 2006 PERIHAL TATA USAHA PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONGSurat cek merupakan salah satu bentuk surat berharga yang banvak digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran giral. Bagi pemegangnya atau pemakainya, surat cek itu sangat menguntungkan karena surat cek bersifat lebih praktis dan aman, akan tetapi di lain pihak juga ada kelemahannya, yakni penerbitan cek kosong oleh pihak-pihak tertentu. Pemegang surat cek itu memintakan pembayaran kepada bank, namun surat ceknya ditolak oleh bank dengan alasan dananya kosong, dalam hal ini tentu saja pemegang surat cek kosong itu merasa dirugikan karena ia memperoleh surat cek itu dengan cara yang jujur atau dengan itikad baik.
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh bank sebagai tertarik apabila menemukan cek kosong, bentuk tanggung jawab penerbit terhadap pemegang cek kosong serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong vang bertikad baik.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif
Bank menemukan cek kosong, maka bank akan menolak untuk membayar kemudian menatausahakan cek kosong itu serta mengembalikan cek tersebut kepada pemegangnya, apabila cek itu ditolak oleh bank karena dananya kosong, maka penerbit yang menandatangani surat cek itu mempunyai tanggung jawab, yaitu penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran, sementara itu, pemegang cek kosong yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh pembayaran atas cek kosong yang dimilikinya. Bentuk perlindungan hukum itu berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi yang ditujukan kepada penariknya atau debitur-debitur lainnya jika tertariknya tidak mau melakukan atau menolak pembayarannya.
Cheque is a form of security widely used by people as a means of demand deposit payment. For the holder or user, cheque is beneficial because it is more practical and safe; however, on the other side it also has a weakness that is the issuance of blank cheque by certain parties. The cheque holder wantsthe payment to the bank, but it is rejected by the bank as the fund is empty. In this case of course the blank cheque holder feelsaggrieved since he/she gets the cheque with an honest wayorgood faith.
The purpose of this research is to find out the action taken by the bank as thedraweeif it finds a blank cheque, the form of the issuer’s responsibility toward the holder of the blank cheque, and the legal protection toward the holder of the blank cheque that has good faith.
This research employed normative juridical method with law approach that was descriptive analytical. Data source in this research was the secondary data obtained from the literature. The data was described in narrative texts systematically. The data analysis method used was qualitative normative method.
If a bank found a blank cheque, it would reject to pay it and then administeredthe chequeand returnedit to the holder, if the cheque wasrefused because the fund was empty, the issuer that had signed the cheque had a responsibility, that wasrecourseobligation in term of non-payment, meanwhile, the holder of blank cheque who had good faith gets a legal protection to obtain the payment of his/her blank cheque. The legal protection was in the form of right of recourse that was a right to rebuke andto demand compensation addressed to the draweror otherdebtors if thedraweedid not do or rejected the payment.

Key Words: Legal Protection, Holder, Blank Cheque, Good Faith
415715408H1C012012PERANCANGAN DAN ANALISIS SOLAR PUMP SYSTEM UNTUK SALURAN IRIGASIDalam membuat system PLTS perlu dilakukan perancangan dan analisis pada setiap komponen-komponen yang digunakan , hal tersebut diperlukan guna menunjang system agar dapat beroperasi dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu merancang dan menganalisis solar pump system untuk irigasi di desa Banjaranyar kecamatan Sokaraja. Perancangan ini menetukan jenis beban yang digunakan, lamanya beban tersebut beroperasi, ukuran photovoltaik serta kapasitas baterai dengan menggunakan software HOMER. Data-data tersebut akan menjadi inputan untuk menganalisis unjuk kerja solar pump system baik dari sisi kelistrikan maupun dari sisi biaya. Dari hasil penelitian Perancangan solar pump system di desa Banjaranyar kecamatan Sokaraja menggunakan photovoltaik dengan kapasitas sebesar 2 kW. Baterai yang digunakan yaitu beterai ROCKET SMF N 150 dengan kapasitas tegangan sebesar 12 V serta maximum capaity sebesar 150 Ah. Beban yang digunakan yaitu pompa DC dan dioperasikan selama 8 jam dalam satu hari, kemudian didapat bahwa solar pump system dengan menggunakan beban pompa DC 1000 W memproduksi energi sebesar 2661 kW/yr, menghasilkan PV penetration yaitu 91.1%, autonomy 21.6 h, Dc primer load 2305 kWh/yr, excess electricity 289.1kWh/yr, unment electrical load 615 kWh/yr, volume air yaitu 26.253.647,4Liter dengan biaya keseluruhan Rp.98.000.000,00. Dan untuk solar pump system dengan beban pompa DC 1200 W memproduksi energi sebesar 2661 kW/yr, menghasilkan PV penetration yaitu 75.9 %, autonomy 18 h, Dc primer load yaitu 2507 kWh/yr, excess electricity yaitu 83.1 kWh/yr, unment electrical load yaitu 996.7 kWh/yr, volume air yaitu 33.865.370 Liter dengan biaya keseluruhan yaitu Rp.99.000.000,00. In making PLTS system, a design and analysis need to be prepared for each components that are used for the system to operate properly. This research purposes are to design and analyze solar pump system for irrigation in Banjaranyar Village Sokaraja Subdistrict. This design determine the type of load used, the length of load operation, the size of photovoltaic and battery capacity by using HOMER software. The data will be input to analyze the performance of the solar pump system both for electricity and cost side. The result of solar pump system design in Banjaranyar Village Sokaraja Subdistrict using photovoltaic with 2 kW capacity. The battery used is ROCKET SMF N 150 battery with voltage capacity 12 V and maximum capaity 150 Ah. The load usage is DC pump and operated 8 hours in a day, then found that the solar pump system by using load DC pump 1000 W producing a power 2661 kW/yr, resulting PV penetration 91.1%, autonomy 21.6 h, Dc primer load 2305 kWh/yr, excess electricity 289.1kWh/yr, unment electrical load 615 kWh/yr, water volume 26.253.647,4Liter with overall cost is Rp.98.000.000,00. And for solar pump system with load DC pump 1200 W power producing a power 2661 kW/yr, resulting PV penetration 75.9%, autonomy 18 h, Dc primer load 2507 kWh/yr, excess electricity 83.1 kWh/yr, unment electrical load 996.7 kWhyr, water volume 33.865.370Liter with overall cost.
415813982E1A012106GUGATAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/PDT.G/2013/PN.JKT.UT.)Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penentuan besarnya ganti rugi inilah yang sering menjadi permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyatakan apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan permohonan keberatan tersebut, maka Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah memberikan putusan dalam bentuk penetapan atas keberatan yang diajukan. Suatu penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena amar putusannya bersifat deklaratif bukan bersifat kondemnatoir. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan penetapan ganti kerugian dalam sengketa pembebasan lahan dan akibat hukumnya bagi para pihak dalam perkara Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang terkumpul akan dianalisa dengan metode analisis data normatif kualitatif.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
Mekanisme penyelesaian keberatan mengenai nilai ganti kerugian dalam pembebasan lahan perlu diatur secara lebih rinci agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.
Land acquisition for public purposes is an activity provided land by giving compensation proper and fair to the party entitled. Determination of the amount of compensation is often a problem in land acquisition activities. Law No. 2 Year 2012 on Land Procurement for Public Interest states if there is no agreement on the form and / or the amount of compensation, the party entitled may appeal to the local Court. Based on the appeal petition, the District Court within 30 (thirty) days must already provide a decision in the form of determination of the objection. A determination has no power executorial as declarative verdict is not to be kondemnatoir. This study intends to determine the consideration of the judges was in favor of the determination of compensation in land acquisition disputes and legal consequences for the parties in case Number. 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.
This research is a qualitative research method is descriptive normative law. The data used is secondary data, ie data obtained from library materials. The collected data will be analyzed by qualitative normative data analysis methods.
Consideration of the judges in favor of the plaintiff on the decision Number. 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. is appropriate because it is in accordance with Law No. 2 of 2012 and Presidential Regulation No. 71 Year 2012.
Mechanisms for resolving concerns regarding the value of compensation in land acquisition needs to be regulated in more detail in order to ensure legal certainty for stakeholders.
415914001E1A111053Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Pwt)Penegakan hukum merupakan proses mempertahankan dan menegakan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Siapapun dapat melakukan pelanggaran dan kejahatan tergantung kehendak yang ada dalam diri orang tersebut. Walaupun seorang melakukan tindak pidana, belum tentu bersalah sebelum ada putusan yang sah bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang dapat dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berbeda dari pada orang dewasa karena dilihat dari karakteristiknya yang berbeda. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh anak kadangkala sama dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan harus sama.
Hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan berat ringannya sanksi dengan tetap memperhatikan kepentingan anak yaitu demi pertumbuhan dan perkembangan anak. sanksi yanng dijatuhkan kepada anak tidak boleh menurunkan harkat martabat anak. Pemberian sanksi harus tetap menghargai hak-hak anak, agar anak yang berkonflik dengan hukum menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara anak perlu pendekatan keadilan restoratif, bertujuan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.
Law enforcement is the process of maintaining and upholding the legal norms applicable in the society. Anyone can do offense and crimes depend on the will that they have. A person who committed a crime is not necessarily guilty before any decision is legitimate that the defendant was found guilty based on the valid evidences. Crime is an anti-social act which can be performed by adults or children. Law enforcement processes against children, who involved in conflict with the law, are very different than what it does to adults because of the different characteristics. Although the actions that were undertaken by the child are sometimes equal to a crime or offense committed by an adult, it does not mean that the sanctions should be the same.
The judge in imposing sanctions against children who are in conflict with the law should consider the severity of the sanctions by paying attention and interest to the children, for the sake of their growth and development. The sanctions which are imposed on children must not lower the dignity of the child. Sanctions must still respect the rights of children, so that children in conflict with the law could become a better person and be able to return to society.
The enactment of Law No. 11 Year 2012 about Child Criminal Justice System in lieu of Law No. 3 of 1997 about Juvenile Court is intended to protect children who involved in conflict with the law so that children can improve the welfare and provide special protection to children. Therefore, the restorative justice approach is needed to complete and solve the children crime cases, in order to resolve the matter out of court and instill a sense of responsibility towards children.
416013984E1A011079TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR REGISTER PERKARA 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ATAS NAMA TERDAKWA RICKSY PREMATURY ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR REGISTER PERKARA 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ATAS NAMA TERDAKWA RICKSY PREMATURY
Oleh :
JODDY MULYA SETYA PUTRA
E1A011079
Hukum Pidana memiliki banyak asas hukum namun belum ada asas yang bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai bijzonder delic atau delik khusus, dalam bidang keilmuan dikenal yang namanya asas lex spesialis systematis yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa antara dua undang-undang khusus yang berbeda akibat dari perbuatan pelaku dalam mengkaji asas lex specialis systematis penulis mengangkat kasus tindak pidana korupsi nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ricksy Prematury karena perbuatan tersebut telah melanggar dua ketentuan undang-undang khusus yang berbeda yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat agar asas lex specialis systematis dapat diterapkan dan untuk mengetahui penerapan asas lex specialis systematis dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap perkara nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitan Deskriptif Analitis, dan Analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa syarat-syarat asas lex specialis systematis terdiri dari syarat formil yaitu memenuhi kriteria Pasal 103 KUHP dilihat dari dapat berlakunya bagi undang-undang khusus dan syarat materiil yaitu pertama perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku melanggar dua ketentuan pidana khusus yang berbeda dan kedua penentuan hukum pidana khusus mana yang dapat diberlakukan kepada perbuatan materiil terdakwa ditentukan oleh fakta dominan.
Penerapan asas lex specialis systematis dalam putusan Nomor 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ricksy Prematury dengan menggunakan syarat formil dan syarat materiil asas lex specialis sistematis, berdasarkan syarat formil bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang berlaku khusus sehingga syarat formil terpenuhi, kemudian syarat materiil yang pertama telah terpenuhi dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ricksy Prematury telah melanggar dua ketentuan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian syarat materiil yang kedua dipilih undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat untuk menjerat Ricksy Prematury karena undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perbuatan terdakwa mengenai memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara dan pengembalian uang negara, sedangkan didalam undang-undang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup tidak mengatur mengenai unsur memperkaya diri sendiri, unsur merugikan keuangan negara dan pengembalian uang negara.

Kata kunci : Asas lex specialis systematis, tindak pidana korupsi.
ABSTRACT
JURIDICIAL APPROACH TO LSS PRINCIPLE’S APPLICATION IN VERDICT OF CORRUPTION REGISTERED NUMBER 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ON BEHALF OF RICKSY PREMATURY

Criminal law has a lot principles, however, none of the principles can solve juridical dispute when there is an act that is threatened by more than one constitution which is qualified as Bijzonder Delic or Special Offense, in scientific field known as lex specialist systematis principle which is aimed to solve a dispute between two special constitution that are different due to the act of the doer in reviewing the LSS principle Writer takes a case of criminal law of corruption number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST under the name of Ricksy Prematury as defendant, because his act has violated two different provisions of special constitutions whict are criminal law of environment.
This research aims to know in what condition the lex specialis systematis principle can be applied and to know the application of LSS in criminal law of corruption case number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Method of research uses normative juridicial approach, specific research of analytical descriptive and analysing data using qualitative normative analytic method.
Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that the lex specialis systematis provisions consist of formal requirement to fulfil the criteria of section 103 KUHP which is seen from the current special constitution and material requirement whicht is first, material act that is done by doer violates two different special criminal case and second, the determination of which special criminal law is enforceable to the material act of the defendant is determined by dominant fact
The application of lex specialis systematis principle in case number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST with Ricksy Prematury as defendandt by using the formal and material requirement of lex specialis systematis principle based on formal requirement that constitution no 31 year 1999 jo constitution 20 year 2001 about the eradication of corruption and constitution no 32 year 2009 about the management and the protection of living environment is the special valid constitution so the formal requirements is full filled, moreover the first material requirement has been full filled seen from the act of Ricksy Prematury which has violated two requirements of the constitution of eradication of corruption and management and the protection of living environment law then the second material requirement chooses criminal law of corruption which is more approporate to ensure Ricksy Prematury due to criminal law of corruption which sets the actuonactione defendant in term of enriching oneself, adverting and refunding state money, whereas management and protection of living environment law has no rules on self- enriching, adverting and refunding state money.

Keywords : lex spesialis systematis, corruption.