Update Artikelilmiah: 13973

M. RAHMAT YANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Proses jual beli antara pelaku usaha dan konsumen setelah terjadinya kesepakatan maka menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyerahkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang sudah disepakati. Konsumen seringkali memberikan uang dengan nilai nominal yang lebih tinggi dari nilai barang dan/atau jasa yang sudah disepakati sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut pelaku usaha wajib untuk memberikan uang kembalian kepada konsumen. Seringkali pelaku usaha memberikan uang kembalian logam yang diganti dengan permen karena beralasan tidak mempunyai persediaan uang logam. Walaupun belum adanya kasus atau laporan terkait penggantian uang kembalian yang diganti permen dari pelaku usaha, selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha dan pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peratura Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data berupa uraian yang disusun secara urut dan sistematis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap uang kembalian yang diganti permen dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangn, dan Koperasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The process of sell and buy between the merchants and the consumers after the agreement happened that causing an obligation for the merchants to give some stuffs and/or services to the consumers, and consumers obligate to pay some amount of money as fit as stuff’s amount that has been agreed before. The consumers often give the money with the higher amount than the amount of the stuffs and/or services that has been agreed before. According to that thing, the merchants obligate to give the changes to the consumers. But apparently, the merchants give candies instead of penny as the changes, and the reason is they have no stock of penny as the changes. Even there is no case or report yet about this matter, but the responsibility of the merchants and sanction are managed based on Law Ordinance No. 8 Year 1999 About Consumers Protection, Law Ordinance No. 6 Year 2000 About Fixation of Subsidiary Government Rule No. 2 Year 2008 About the Second Changing of Law Ordinance No. 23 Year 1999 About Bank Indonesia, Law Ordinance No. 7 Year 2011 About Money, Bank Indonesia Rule No. 17/3/PBI/2015 About the Obligation of Using Rupiahs in the Boundary of Republic of Indonesia.
This research is using juridical normative method with the approaching of Law Ordinance. The source of data in this research is using secondary data from librarian materials that supported with primary data from the result of the interview. Data as an analysis that consisted in order and systematic, meanwhile data analysis method that using here is a qualitative normative method.
This result of the research shows that supervisory that has been doing by the government about the changes that replaced by candies, has been doing by Ministry of Industry, Trade and Cooperation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman