Home
Login.
Artikelilmiahs
13984
Update
JODDY MULYA SETYA PUTRA
NIM
Judul Artikel
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR REGISTER PERKARA 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ATAS NAMA TERDAKWA RICKSY PREMATURY
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR REGISTER PERKARA 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ATAS NAMA TERDAKWA RICKSY PREMATURY Oleh : JODDY MULYA SETYA PUTRA E1A011079 Hukum Pidana memiliki banyak asas hukum namun belum ada asas yang bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai bijzonder delic atau delik khusus, dalam bidang keilmuan dikenal yang namanya asas lex spesialis systematis yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa antara dua undang-undang khusus yang berbeda akibat dari perbuatan pelaku dalam mengkaji asas lex specialis systematis penulis mengangkat kasus tindak pidana korupsi nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ricksy Prematury karena perbuatan tersebut telah melanggar dua ketentuan undang-undang khusus yang berbeda yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat agar asas lex specialis systematis dapat diterapkan dan untuk mengetahui penerapan asas lex specialis systematis dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap perkara nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitan Deskriptif Analitis, dan Analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa syarat-syarat asas lex specialis systematis terdiri dari syarat formil yaitu memenuhi kriteria Pasal 103 KUHP dilihat dari dapat berlakunya bagi undang-undang khusus dan syarat materiil yaitu pertama perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku melanggar dua ketentuan pidana khusus yang berbeda dan kedua penentuan hukum pidana khusus mana yang dapat diberlakukan kepada perbuatan materiil terdakwa ditentukan oleh fakta dominan. Penerapan asas lex specialis systematis dalam putusan Nomor 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Ricksy Prematury dengan menggunakan syarat formil dan syarat materiil asas lex specialis sistematis, berdasarkan syarat formil bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang berlaku khusus sehingga syarat formil terpenuhi, kemudian syarat materiil yang pertama telah terpenuhi dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ricksy Prematury telah melanggar dua ketentuan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian syarat materiil yang kedua dipilih undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat untuk menjerat Ricksy Prematury karena undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perbuatan terdakwa mengenai memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara dan pengembalian uang negara, sedangkan didalam undang-undang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup tidak mengatur mengenai unsur memperkaya diri sendiri, unsur merugikan keuangan negara dan pengembalian uang negara. Kata kunci : Asas lex specialis systematis, tindak pidana korupsi.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT JURIDICIAL APPROACH TO LSS PRINCIPLE’S APPLICATION IN VERDICT OF CORRUPTION REGISTERED NUMBER 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ON BEHALF OF RICKSY PREMATURY Criminal law has a lot principles, however, none of the principles can solve juridical dispute when there is an act that is threatened by more than one constitution which is qualified as Bijzonder Delic or Special Offense, in scientific field known as lex specialist systematis principle which is aimed to solve a dispute between two special constitution that are different due to the act of the doer in reviewing the LSS principle Writer takes a case of criminal law of corruption number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST under the name of Ricksy Prematury as defendant, because his act has violated two different provisions of special constitutions whict are criminal law of environment. This research aims to know in what condition the lex specialis systematis principle can be applied and to know the application of LSS in criminal law of corruption case number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Method of research uses normative juridicial approach, specific research of analytical descriptive and analysing data using qualitative normative analytic method. Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that the lex specialis systematis provisions consist of formal requirement to fulfil the criteria of section 103 KUHP which is seen from the current special constitution and material requirement whicht is first, material act that is done by doer violates two different special criminal case and second, the determination of which special criminal law is enforceable to the material act of the defendant is determined by dominant fact The application of lex specialis systematis principle in case number : 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST with Ricksy Prematury as defendandt by using the formal and material requirement of lex specialis systematis principle based on formal requirement that constitution no 31 year 1999 jo constitution 20 year 2001 about the eradication of corruption and constitution no 32 year 2009 about the management and the protection of living environment is the special valid constitution so the formal requirements is full filled, moreover the first material requirement has been full filled seen from the act of Ricksy Prematury which has violated two requirements of the constitution of eradication of corruption and management and the protection of living environment law then the second material requirement chooses criminal law of corruption which is more approporate to ensure Ricksy Prematury due to criminal law of corruption which sets the actuonactione defendant in term of enriching oneself, adverting and refunding state money, whereas management and protection of living environment law has no rules on self- enriching, adverting and refunding state money. Keywords : lex spesialis systematis, corruption.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save