1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 4.121-4.140 dari 48.758 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
412113948F1F009025AN ANALYSIS OF THE ACCURACY AND ACCEPTABILITY OF
AMPLIFICATION TECHNIQUES IN THE NOVEL”A CHILD CALLED‘IT’”.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu jenis-jenis penambahan kata atau frase terhadap keakuratan dan keberterimaan terjemahan pada novel terjemahan yang brjudul “A Child Called ‘It’” oleh Dave Pelzer.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mengambil sample dalam penelitian dari keseluruhan novel. Data dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Molina dan Albir mengenai terjemahan dengan menggunakan penambahan kata dan penilaian kualitas terjemahan oleh Nababan,dkk. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan teknik amplifikasi yang ada dalam objek penelitian. Di dalam analisis kualitas penerjemahan, peneliti memberikan kuesioner kepada para penilai dan hasilnya berdasarkan nilai yang telah diberikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti menemukan 3 teknik penambahan yaitu penambahan dari kata ke kata berjumlah 2 kata (1,44%), penambahan dari kata ke frase sebanyak 130 (93,53%), dan penambahan dari frase ke frase adalah 7 data (5,03%). Dari temuan tersebut, penerjemah lebih banyak menggunakan frase untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya, agar pembaca dapat membaca dengan penuh penghayatan. Kualitas terjemahan dalam novel A Child Called ‘It’ adalah kurang akurat, dan kurang berterima dalam bahasa sumber ke dalam teks di bahasa sasaran. Kualitas terjemahan tersebut dapat terlihat dari presentase yang diperoleh, 6,47% tidak akurat, 80,58% kurang akurat, dan 12,95% akurat. 2,87% tidak berterima, 11,5% berterima, and 85,6% kurang berterima. Teknik Amplifikasi yang digunakan oleh penerjemah menjadikan terjemahan teks kurang akurat, dan kurang berterima oleh para pembaca. Beberapa penambahan kata atau frase memuat terjemahan menjadi kurang akurat, dan pemilihan bahasa yang kurang tepat dalam penambahan kata juga membuat terjemahan menjadi kurang berterima.
Abstract
This study aims to find out the kinds of amplification technique for the accuracy and acceptability of the translation in the translation novel “A Child Called 'It'" by Dave Pelzer.
This study used a qualitative research method. The researcher took samples from the entire novel. Data were analyzed by using the theory of Molina and Albir’s translation by amplification theory and translation quality assessment by Nababan, et al. In this study, the researcher classifies amplification techniques that exist in the object of research. In the analysis of the accuracy and acceptability, the researcher gave questionnaires to the assessors and the results are based on the scores that have been given.
The results show that in this study the researcher discover three amplification technique, they are 2 data (1,44%) of word into word, word into phrase as many as 130 data (93,53%), and 7 data (5,03%) of phrase into phrase. From these finding, the translator translate many word into phrase to clarify the real situation, so that the reader can read with full appreciation. The quality of the translation in the novel A Child Called ‘It’ is less accurate and less acceptable in the source language into target language. The quality of translation can be seen from the percentage obtained, 6,47% inaccurate, 80,58% less accurate, and 12,95% accurate. 2,87% unacceptable, 85,6% less acceptable, 11,5% acceptable. Amplification techniques used by the translator make translation of the text is less accurate, and less acceptable by the reader. Some additional words or phrases containing the translation becomes less precise language selection in the addition of the word also makes translation become less acceptable.
412215275C1L012050THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND OWNERSHIP STRUCTURE TO THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGETujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good corporate governance (jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, jumlah dewan direktur, dan jumlah komite audit) dan struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) terhadap kinerjakeuangan (return on asset). Manajemen perusahaan harus dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan cocok dengan regulasi sehingga harmoni kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akan terjadi dan juga dapat mengurangi konflik kepentingan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2014. Metode sampling penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis. Sebelum melakukan uji regresi, diperiksa dengan menggunakan tes asumsi klasik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan sementara jumlah dewan direktur dan jumlah komite audit berpengaruh. Hal ini membuktikan bahwa hubungan baik dengan pihak eksternal dan kepemilikan dari institusi lain dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Kata kunci: tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, kinerja keuangan, perusahaan perbankan.
The purpose of this study is to examine the effect of good corporate governance (number of board of commissioner, number of independent commissioner, number of board of director, and number of audit committee) and ownership structure (institutional ownership and managerial ownership) on financial performance (return on assets). Company’s management should be monitored and controlled to ensure that company management is fit with the regulation so the harmony of interest between management and shareholders will be occured and it also could reduce the conflict of interest.
This study uses secondary data from banking companies’ financial report which is listed on Bursa Efek Indonesia in 2010 – 2014. Sampling method of this study is using purposive sampling method. This study uses multiple linear regression as analysis instrument. Before doing the regression test, it’s examined by using classical assumption tests.
The results of this study indicate that number of board of commissioner, number of independent commissioner, institusional ownership, and managerial ownership did not effect on financial performance while number of board of director and number of audit committee effected it. This proves that good relation with the external parties and the ownership from other institutions could increase financial performance.
Keywords: good corporate governance, ownership structure, financial performance, banking companies
412313960G1A012138HUBUNGAN SENAM DIABETES
DAN PENGETAHUAN TENTANG DIABETES MELITUS
DENGAN KADAR GULA DARAH SEWAKTU
PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2
(Studi Pada Anggota Persatuan Diabetes Indonesia
Cabang Purwokerto Tahun 2015)
Diabetes Melitus merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Prevalensi, morbiditas serta mortalitas akibat diabetes melitus jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah karena perubahan gaya hidup. Pengetahuan tentang diet yang tepat serta latihan jasmani sangat diperlukan untuk menurunkaan kadar gula darah. Senam diabetes ditujukan khusus kepada pasien diabetes melitus tipe 2. Senam diabetes efektif dapat menurunkan kadar gula darah dan memperlancar peredaran darah perifer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan senam diabetes dan pengetahuan tentang diabetes melitus terhadap kadar gula darah sewaktu pada anggota persatuan senam diabetes indonesia (PERSADIA) cabang purwokerto tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ialah quasi eksperimental pre-post test only without control group design. Teknik pengambilan samplingnya ialah consecutive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 56 orang yang menderita diabetes melitus tipe 2 dan telah mengikuti senam diabetes seminggu sekali selama 4 minggu. Data penelitian dianalisis menggunakan uji normalitas Kolmogorov-smirnov, sedangkan untuk melihat pengaruh senam diabetes dengan gula darah sewaktu dengan uji Wilcoxon sedangkan hubungan pengetahuan tentang diabetes melitus dengan kadar gula darah sewaktu dengan uji Spearman. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh senam diabetes terhadap kadar glukosa darah dengan p<0,001. Hal ini menunjukkan senam diabetes efektif untuk menurunkan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes melitus tipe 2. Serta terdapat hubungan pengetahuan senam diabetes dengan dengan kadar gula darah sewaktu dengan nilai p<0,001 dan r= −0,904. Artinya semakin tinggi pengetahuan tentang diabetes maka akan semakin rendah kadar gula darah sewaktu serta sebaliknya.Diabetes Mellitus is one of the greatest death causes in the world. The number of prevalence, morbidity also mortality caused by diabetes mellitus is approximated getting more and more because of the change of lifestyle. Knowledge about correct diet and physical exercise is seriously needed to decrease the glucose degree. Diabetes gymnastics is specially tended to the patient of diabetes mellitus type 2. Diabetes gymnastics is effective to decrease glucose degree and accelerate periphery blood circulation. This research aimed to know is there any relation between diabetes gymnastics and knowledge about diabetes mellitus to the glucose degree at the member of Indonesian Diabetes Association (PERSADIA) of Purwokerto year 2015 or not. Research methodology which used is pre-post test only without control group design of Quasi Experimental. The sampling technique is consecutive sampling. The number of the sample in this research is 56 people of diabetes mellitus type 2 sufferers and have followed diabetes gymnastic at once a week of four. Research data is analyzed use normality test Kolmogorov Smirnow, while to see the influence of diabetes gymnastics with glucose at the time used Wilcoxon test, whereas the correlationof knowledge about diabetes mellitus with glucose degree at the time used Spearman test. This research result showed that there is influence of diabetes gymnastics to glucose degree with p<0,001. It indicates that diabetes gymnastics is effective to decrease glucose degree at the time toward patient of diabetes mellitus type 2. It also there is correlation knowledge of diabetes gymnastics with glucose degree at the time with p mark p<0,001 and r= -0,904. It means the higher of knowledge about diabetes, the lower glucose degree at the time will be and also instead of it.
412413949E1A011076KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOW ROOM SANTOSA MOTOR PURWOKERTOHarga mobil baru yang mahal mengakibatkan banyak orang tidak mampu membeli mobil baru, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli mobil bekas. Membeli mobil bekas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mobil bekas harganya relatif lebih murah dari mobil baru, sedangkan kekurangannya adalah kondisi mobil yang sudah tidak sebaik mobil baru. Dalam perjanjian jual beli mobil bekas biasanya konsumen diposisikan lebih rendah dibandingkan dengan penjual mobil bekas, karena harus tunduk pada klausula baku yang terdapat pada surat perjanjian jual beli mobil bekas yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penjual mobil bekas, seperti yang terdapat di Show Room Santosa Motor Purwokerto, dalam transaksi jual beli mobil bekas, Show Room Santosa Motor Purwokerto menyiapkan surat perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula baku, yaitu, “penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan pada kendaraan yang telah dibeli oleh pembeli”, “kendaraan yang telah dibeli oleh pembeli tidak dapat diserahkan kembali kepada penjual”, dan “penjual tidak menerima penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas pembelian kendaraan yang telah dibeli oleh pembeli”.
Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh perumusan masalah bagaimanakah penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada perjanjian jual beli mobil bekas di Show Room Santosa Motor Purwokerto?
Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data sekunder berupa literatur, perundang-undangan dan penunjang data sekunder berupa hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, transaksi jual beli mobil bekas yang terjadi antara Show Room Santosa Motor Purwokerto sebagai pihak penjual atau pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak pembeli terikat dalam surat perjanjian jual beli mobil bekas yang isi dan bentuknya sudah ditetapkan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak Show Room Santosa Motor Purwokerto, dimana dalam surat perjanjian tersebut tercantum klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, penolakan pengembalian barang yang sudah dibeli dan penolakan pengembalian uang yang telah dibayarkan atas pembelian barang. Berkaitan dengan hal tersebut maka secara normatif, Show Room Santosa Motor Purwokerto tidak menerapkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.		The high price of a new car affecting many people can’t afford to buy a new car, so most of the Indonesian people prefer to buy a used car. Buying used car has advantage and lacks. The advantage is used car’s price is relatively cheapper than the new car, then the lack is the used car’s condition is not as good as the new car. In a purchase and sell agreement of used car, the consumer usually got lower position than the seller of the used car, because the buyer of used car have to obey the standard clause which are contained in purchase and sell agreement which have been set unilaterally by the seller of used car, as found in Santosa Motor Purwokerto Show Room. In used car transaction, Santosa Motor Purwokerto Show Room already made an agreement letter which include a standard clause, that is, “seller do not responsible for the damage and the loss of the car that have been purchased by the buyer”, “the car that have been purchased by the buyer can not be returned to the seller”, and “seller can not return the money that have been paid as the purchasing of the car by the buyer”.
Based on the background above, the formulation of the problem is how the application of Article 18 number (1) Laws No. 18 Year 1999 About Consumer Protection Laws on a used car purchase and sell agreement in Santosa Motor Purwokerto Show Room?
The research applied juridical normative method with the legal positive approach which is descriptive analytic. The source of the data came from secondary data in the form of literature, laws and the supporting secondary data is the interview result. The data is elaborated in the form systematically narrative text. The data analysis applied normative qualitative method.
The result of the study shows that, used car transaction that happen between Santosa Motor Purwokerto Show Room as the seller and the buyer or consumer bound in a used car purchase and sell agreement letter which the content and the form have been set or standardized unilaterally by Santosa Motor Purwokerto Show Room, which in that agreement letter contained a standard clause which define about a diversion of resposibility, a rejection of the returning of the car that have been purchased, and a rejection of the returning of the money that have been paid as the purchasing of the car. In regard to that matter then normatively, Santosa Motor Purwokero Show Room does not apply the Article 18 number (1) Laws No. 18 Year 1999 About Consumer Protection Laws.
412513950A1C111029
MOTIVASI KARYAWAN DAN PENGURUS KOPERASI
(Studi Kasus Pada Koperasi Sapi Perah “PESAT” Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi karyawan dan pengurus koperasi PESAT serta kinerja Koperasi PESAT selama lima tahun. Metode pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus sebanyak 27 orang. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan Motivasi karyawan dan pengurus Koperasi PESAT termasuk dalam kategori cukup hingga sangat tinggi. Indikator motivasi kategori cukup yaitu kebutuhan fisiologi, kategori tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi, kebutuhan afiliasi, dan kategori sangat tinggi yaitu kebutuhan pencapaian. Jika dilihat berdasarkan bidang kerja, berturut-turut bidang kerja dengan motivasi sangat tinggi ke cukup adalah pengurus, manajer, pengawas, USP, pemasaran, UKM Mart, akutansi/TU, produksi, TPK dan peternak. Tingkat motivasi sebagian besar karyawan dan pengurus Koperasi PESAT termasuk dalam kategori tinggi. Kinerja koperasi PESAT selama lima tahun secara umum terjadi fluktuatif yaitu pada produksi, penjualan dan SHU dikarenakan karyawan dan pengurus masih kurang untuk memasarkan produk yang ada ke pasaran.The purposes of this research are to detect motivation of officer and cooperation management PESAT and to analyse cooperation's performance in lately five years. The metode of this research was census from 27 people. The analytical method was deskriptif analysis and trend analysis. The result showed that
motivation of officers cooperative PESAT including category enough to very high. Indicators motivation category enough that needs physiology, category high namely actualization needs, requirements affiliates, and ccategory very high needs that achievemen. Base of work field, the arrangement of motivation from high to low are officers, manager, supervisors, USP, marketing, UKM Mart, accounting/TU, production, TPK, and farmers. The motivation level of most employees and administrators Koperasi PESAT included in the high category. In lately five years Koperasi PESAT has a fluktuatif performance in production, marketing, profit because of officers not good enaugh to distribut product to the market.
412613898E1A112015SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (Studi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 490K/TUN/2015)
Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang kepengurusan partai politik. Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan akan memutus sengketa tersebut dalam suatu putusan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya harus mempertimbangkan hal-hal yang memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Dalam suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berisi argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT, Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-JKT dan Putusan Nomor : 490K/TUN/2015 dan akibat hukum dari Putusan tingkat kasasi tersebut terhadap eksistensi kepengurusan Partai Golkar. Dalam rangka menjawab hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa seharusnya Keputusan Objek Sengketa tetap sah karena Menteri Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan administratif dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, terdapat kekosongan kepengurusan Partai Golkar pasca dikeluarkannya Putusan Nomor : 490K/TUN/2015.The absolute authority of the court in the State Administrative Court are examine, decide and resolve the State Administration disputes. The state administration dispute that was the topic of this research is the effect of State Administration decision on management of political parties. To complete the State Administration dispute, the court will decide the dispute in a verdict. Before decide the verdict of the cases examined, the judges need to consider the relevance things to the case. In a decision must contain a legal considerations judge that contain arguments or reasons of the judges that were taken into consideration for the decision to be handed down by the judge. The researcher was interested in investigating the legal considerations of judges in Decision Number 62/G/2015/PTUN-JKT, Decision Number 162/B/2015/PT.TUN-JKT, Decision Number 490K/TUN/2015 and the legal effect of the decision on the existence of the Golkar’s management. This is a normative juridical research with legislation approach, case approach and conceptual approach. This research used qualitative method to analyze the data. The result of the research showed that the object of dispute decision should be lawful because The Minister of Law and Human Rights just have administrative authority in making any administrative decision. Then, there was a vacuum of management in Golkar Party after the issuance of Decision Number: 490K/TUN/2015.
412713951A1C011041ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN PENGELOLA KOPERASI PETERNAK SATRIA KABUPATEN BANYUMAS
Koperasi PESAT sebagai satu-satunya wadah bagi peternak di Kabupaten Banyumas, kesulitan dalam hal pemasaran terutama produk susu olahan. Hal ini diindikasi karena orientasi kewirausahaan pengelola koperasi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan orientasi kewirausahaan pengelola Koperasi PESAT Kabupaten Banyumas, serta menganalisis hubungan gender, pendidikan, lama bekerja, dan bidang pekerjaan pengelola Koperasi PESAT dengan orientasi kewirausahaan. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi PESAT pada bulan Juni hingga Agustus 2015. Metode pengambilan responden dilakukan secara sensus terhadap 27 pengelola Koperasi PESAT. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik pengelola Koperasi PESAT mayoritas berusia 40,6 hingga 49,4 tahun, telah menyelesaikan pendidikan terakhir SMA, berjenis kelamin pria, telah bekerja selama 1 hingga 6,8 tahun, dan bekerja pada bidang produksi, UKM Mart, serta TPK. Tingkat orientasi kewirausahaan sebagian besar pengelola Koperasi PESAT termasuk dalam kategori sedang. Indikator dari orientasi kewirausahaan pengelola Koperasi PESAT yang termasuk dalam kategori tinggi adalah kepercayaan diri, penetapan tujuan, pengambilan risiko, pencarian informasi, dan pencarian peluang. Orientasi kewirausahaan pengelola Koperasi PESAT berdasarkan bidang kerja yang termasuk dalam kategori sangat tinggi adalah manajer dan pengurus. Hanya bidang kerja yang memiliki hubungan signifikan dengan orientasi kewirausahaan.Koperasi PESAT as the only forum for farmers in Banyumas, has difficulty in marketing, especially for dairy products. It is indicated that the entrepreneurship orientation of cooperative’s managers are low. This study aims to describe the entrepreneurship orientation of Koperasi PESAT’s managers in Banyumas, and analyze the relationship between gender, education, length of work, and area of work of Koperasi PESAT’s managers with entrepreneurship orientation. This research was conducted in Koperasi PESAT on June – August 2015. The method sample used is census of 27 Koperasi PESAT’s managers. Data were collected by observation and interview using a questionnaire. The analysis method used is descriptive analysis and Rank Spearman correlation analysis. The results showed that characteristics of majority Koperasi PESAT’s managers are 40.6 to 49.4 years old, graduated senior high school, male, have been working for 1 to 6.8 years, and working in production, UKM Mart, and TPK. The level of entrepreneurship orientation of majority Koperasi PESAT’s managers are in the medium category. Indicators of entrepreneurship orientation of Koperasi PESAT’s managers in high category are confidence, goal setting, risk-taking, information seeking, and opportunities identification. Entrepreneurship orientation of Koperasi PESAT’s managers based on area of work in category very high are managers and administrators. Only the area of work has a significant relationship with entrepreneurship orientation.
412813953H1K011016STRUKTUR KOMUNITAS KARANG BERDASARKAN KARAKTERISTIK PERAIRAN DI TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) KEPULAUAN ANAMBASTaman Wisata Perairan Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kawasan Konservasi Laut (KKL) di Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan salah satunya terumbu karang. Pertumbuhan terumbu karang sangat dipengaruhi oleh kondisi kualitas perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui struktur komunitas terumbu karang, kondisi kualitas air ekosistem terumbu karang dan hubungan kualitas air terhadap struktur komunitas terumbu karang pada Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas. Pengambilan data menggunakan metode Line Intercept Transect, serta menggunakan perhitungan indeks ekologi dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur komunitas terumbu karang di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas meliputi: persentase tutupan karang dalam kategori sedang; indeks mortalitas karang terjadi perubahan yang berarti dari karang hidup menjadi karang mati; indeks keragaman tergolong dalam kriteria sedang dan indeks kemerataan tergolong tinggi. Kondisi kualitas perairan di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas secara keseluruhan ada pada kisaran optimum bagi kehidupan terumbu karang. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berpengaruh nyata antara salinitas dengan mortalitas karang dan oksigen terlarut (DO) dengan keragaman di Taman Wisata Kepulauan Anambas.Aquatic Tourism Park of Anambas is one of the Marine Protected Areas (MPAs) in Indonesia, which is intended to achieve sustainable management of fish resources, one of which is coral reef. Coral growth is strongly influenced by the water quality conditions. The aim of this thesis research was to determine the structure of coral reef communities, water quality conditions of coral reef ecosystems and water quality relation to the structure of coral reef communities in the Aquatic Tourism Park of Anambas. Retrieving data using Line Intercept Transect method, and use the index calculation ecology and multiple linear regression analysis. The results showed that the structure of coral reef communities in the Park Aquatic Anambas include: the percentage cover of coral in the medium category; coral mortality index significant change of life into a dead coral reef; the diversity index was classified in the criteria and evenness index is high. . Water quality conditions in the Aquatic Tourism Park of Anambas is in the optimum range for the growth of coral reefs. Based on the results of the analysis showed that there were significant relationship between salinity with coral mortality and dissolved oxygen (DO) with diversity in Aquatic Tourism Park of Anambas.
412913955E1A012298“PENERAPAN RULE OF REASON DALAM PENANGANAN PRAKTIK KARTEL (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014)”
Terdapat kasus praktik kartel yang dilakukan oleh 6 produsen ban kendaraan roda empat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) pada tahun 2009-2012. Perkara tersebut sudah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang termuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014. Pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutuskan perkara kartel adalah rule of reason. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus dipertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah alasan perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative kualitatif.
Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan rule of reason dalam penanganan praktik kartel dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-1/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kartel, yaitu (1) terpenuhinya unsur pelaku usaha, (2) terpenuhinya unsur perjanjian, (3) terpenuhinya unsur pelaku usaha yang bersaing satu sama lain dalam pasar bersangkutan dan melakukan perjanjian, (4) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya pengurangan produksi, (5) terbukti kegiatan para pelaku usaha menunjukkan adanya kenaiknya harga, (6) terbukti para pelaku usaha mempunyai dan menyalahgunakan pangsa pasar (market power), (7) terbukti terdapat hambatan masuk ke pasar (barrier to entry) yang tinggi, (8) terbukti perbuatan para pelaku usaha menciptakan inefisiensi, (9) terbukti adanya akibat negatif yang timbul dari praktik kartel yang bersifat naked, dan (10) terbukti praktik kartel yang dilakukan bersifat unreasonable necessity.

Kata kunci: kartel, rule of reason, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat		There were cases of cartel practices carried out by six four-wheeler tire manufacturer in the Association of Indonesian Tire Companies In 2009-2012. The case has been decided by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) contained in the Commission's Decision No. 08 / KPPU-1/2014. The approach of the Commission in deciding cases cartels is the rule of reason. In this approach the act of punishment against alleged infringing competition law must be taken into consideration the circumstances of the case. The alleged act must be examined first, whether the reason for such actions are not justified and result in monopolistic practices and unfair business competition.
The method used in this research is normative juridical approach. Sources of data in the form of secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Methods of data collection is done by the study of literature. Analysis of the data used in this study is a qualitative normative.
From the results of research and discussion of the problems in this study, it can be concluded that the application of the rule of reason in the handling of cartel practices in the Commission's Decision No. 08 / KPPU-1/2014 are in accordance with the Regulation of Business Competition Supervisory Commission (Perkom) No. 4 of 2010 on Guidelines Article 11 of Law No. 5, 1999 regarding the cartel, namely (1) the fulfillment of the element of business, (2) the fulfillment of the elements of the agreement, (3) the fulfillment of the element of businesses that compete with one another in the relevant market and enter into agreements, (4) a proven activities of entrepreneurs show reduction in production, (5) proved the activities of businesses showed kenaiknya prices, (6) proven entrepreneurs have and abusing market share (market power), (7) proved there are barriers to market entry (barrier to entry) high , (8) proved to be the actions of the businesses creates inefficiencies, (9) proved the existence of the negative consequences arising from cartel practices that are naked, and (10) proved such cartel practices are unreasonable necessity.
Keywords: cartels, the rule of reason, monopolistic practices and unfair business competition
413013957A1L111049HUBUNGAN KEKERABATAN MELON (Cucumis melo) ADAPTIF DI DATARAN RENDAH MENGGUNAKAN MARKA SSRTanaman melon (Cucumis melo) termasuk famili Cucurbitaceae. Spesies ini banyak ditanam baik di daerah tropis maupun subtropis. Penentuan sifat unggul dari suatu kultivar selain dari karakter morfologinya juga dapat dilihat melalui analisis molekuler. Penanda molekular cenderung menghasilkan hasil yang lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui variasi genetik pada tanaman melon adalah penanda molekular Simple Sequence Repeats (SSR). Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan: 1) mengetahui kekerabatan varietas melon adaptif di dataran rendah menggunakan SSR, 2) menguji hubungan kekerabatan varietas melon adaptif di dataran rendah dengan menggunakan marka SSR dan 3) mengetahui hubungan/korelasi keragaman morfologi dan genetik varietas melon adaptif di dataran rendah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober 2015 di Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi, Fakultas Pertanian, dan Laboratorium Genetika Molekuler, Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Penelitian ini menggunakan enam pasang primer mikrosatelit (forward dan reverse) dan 11 genotipe melon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam primer yang diuji menghasilkan primer polimorfik dengan nilai rata-rata PIC 0,442. Hasil dendogram tingkat kekerabatan yang diuji berkisar 0,0-1,62. Lima genotipe mengelompok secara terpisah, sehingga keragaman genetik dalam setiap genotip tersebut masih memiliki heterogenitas yang tinggi. Analisis filogenetik menggunakan tujuh marka yang polimorfik menunjukkan bahwa genotipe-genotipe yang diuji terbagi menjadi delapan klaster dari delapan klaster tersebut memiliki banyak kesamaan dalam morfologi.Melon (Cucumis melo) is categorized into Cucurbitaceae family. This species has been commonly cultivated both in tropical and sub tropical regions. In determination of a superior traits of a cultivar, besides using the morphological analysis it can also use the molecular analysis. Molecular markers are tend to have a more stable result, and are not influenced by the environment. One of the method which can be used to measure the genetic variation in melons are SSR (Simple Sequence Repeats) markers. This research was aimed to: 1) to measure genetic diversity of low-land adaptive melons varieties using SSR markers 2) study genetic relationship of low-land adaptive melons using SSR markers, and 3) to identify the correlation between morphological and genetic variations of low-land adaptive melons. This research was conducted from May to October 2015 in the Laboratory of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture and in the Laboratory of Molecular Genetic, Faculty of Biology, both in Jenderal Soedirman University, Purwokerto. 11 melons genotypes were used in this research with six microsatelit primers. The result showed that all six primers with polymorphic bands pattern with an PIC value was 0.442. the assayed genetic similarty dendrogram ranged from 0.0 – 1.62. Five genotypes were separately grouped, this the genetic diversity in each genotypes still have a high heterogeneity. Phylogenetic analisis used eight polymorphic marker showd that the assayed genotypes are divided into eight claster, in which those eight claster have many morphological similarities.
413113958A1H011074KAJIAN EROSI DAN DINAMIKA AIR TANAH PADA SISTEM GULUDAN VERTIKAL DENGAN APLIKASI BIOARANG DAN VARIASI JENIS MULSAPenggunaan sistem guludan vertikal terbukti rentan terhadap erosi yang dapat menyebabkan degradasi lahan dan pencemaran lingkungan. Sistem guludan vertikal jika diaplikasikan bersama dengan mulsa dan bioarang berpotensi dapat menurunkan laju erosi dan memperbaiki sifat fisik tanah, namun hal tersebut belum banyak didokumentasikan secara rinci. Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem guludan vertikal dengan aplikasi bioarang dan variasi jenis mulsa terhadap laju run off, perkolasi, kehilangan tanah, serta sifat fisik dan dinamika (neraca) air tanah pada percobaan skala laboratorium dengan bantuan rainfall simulator. Penelitian ini menggunakan bak percobaan seluas 1 m x 1 m dengan sistem guludan vertikal untuk 3 perlakuan, yaitu tanpa mulsa (TM), mulsa plastik (MP), dan mulsa jerami (MJ). Pengukuran aliran run off dan perkolasi diukur setiap 5 menit selama 2 jam percobaan, sedangkan pengukuran sifat fisik tanah (kadar air, kepadatan, permeabilitas) dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah hujan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian mulsa plastik (MP) dan mulsa jerami (MJ) pada sistem guludan vertikal dapat menurunkan laju run off (MP: 26,28%, MJ: 21,5%), kehilangan tanah (MP: 72,2%, MJ: 68,2%), perkolasi (MP: 14,09%, MJ: 7,28%), kepadatan tanah (MP: 13,9%, MJ: 7,72%), serta menaikan permeabilitas tanah (MP: 19,66%, MJ: 7,97%) dibanding perlakuan tanpa mulsa (TM). Presentase nilai output kompartemen pada perlakuan tanpa mulsa (TM) sebesar 42,6% run off, 48,8% perkolasi, dan 8,6% kadar air tanah, pada perlakuan mulsa plastik (MP) sebesar 30,18% run off, 63,3% perkolasi, dan 6,8% kadar air, pada perlakuan mulsa jerami (MJ) sebesar 33,7% run off, 58,2% perkolasi, dan 8,1% kadar air tanah. Penggunaan mulsa plastik pada sistem guludan vertikal lebih efektif meminimalisir laju erosi dan menjaga sifat fisik tanah dibandingkan mulsa jerami dan tanpa mulsa. The use of vertical ridges system is proved vulnerable to erosion, which in turn caused land degradation and environmental pollution. Vertical ridges system, when is applied together with mulch and biochar, potent to reduce erosion and improve soil physical properties , but this has not been widely documented in detail. This study examines the effect of vertical ridges systems with applications biochar and various types of mulches on the rate of run-off, percolation, soil loss and soil phisical propertiesand water dynamics in a laboratory scale experiment with the help of rainfall simulator. This research used an experimental box of 1 m x 1 m large with vertical ridges system for 3 treatments, namely without mulch (TM), plastic mulch (MP), and rice-straw mulch (MJ). Measurement of run-off and percolation flow were conducted every 5 minutes during the 2-hour experiment, while measurements of the physical properties of the soil (moisture content, density, permeability) were performed in two stages ie, before and after rainfall event. The results showed that the plastic (MP) and rice-straw mulching (MJ) on the vertical ridges system could reduce the rate of run-off (MP: 26,28%, MJ: 21,5%), soil loss (MP: 72,2% MJ: 68,2%), percolation (MP: 14,09%, MJ: 7,28%), the density of the soil (MP: 13,9%, MJ: 7,72%), and increased soil permeability (MP: 19,66%, MJ: 7,97%) as compared to without mulching treatment (TM). Percentage value of output compartments on without mulching treatment (TM) of 42,6% run off, percolation 48,8%, and 8,6% water content, the plastic mulch treatments (MP) of 30,18% run off, 63,3% percolation, and 6,8% water content, the rice-straw mulch treatment (MJ) of 33,7% run off, percolation 58,2%, and 8,1% water content. The use of plastic mulch on vertical ridges system tended to be more effective to minimize erosion and to maintain soil physical properties compared to straw mulch and without mulch.
413213954E1A011116KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TAKSI DI PURWOKERTO BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATMonopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain; dan syarat kedua, pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya. Salah satu bentuk monopoli yang nyata yakni kegiatan penguasaan pasar. Penguasaan pasar merupakan salah satu bentuk monopoli yang dapat mematikan kegiatan usaha si pelaku usaha pesaing secara perlahan-lahan, karena dalam penguasaan pasar si penguasa pasar memiliki posisi tawar lebih dalam akses pasar. Sehingga berimbas pelaku usaha pesaing tak memiliki akses apa pun untuk memasuki pasar dengan usaha sejenis. Hal ini seperti halnya yang terjadi di Purwokerto yang mana terdapat pelaku usaha taksi yakni Kondang Prima Karya yang menguasai pasar di wilayah Stasiun Kereta Api Purwokerto yang mengakibatkan pelaku usaha taksi pesaingnya yakni Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA) dan Satria Mas Taksi tidak memiliki akses masuk ke pasar Stasiun Kereta Api Purwokerto.
Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh perumusan masalah: Bagaimana persaingan usaha taksi di Purwokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa literatur, perundang-undangan. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha taksi Kondang Prima Karya telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan penguasaan pasar di Stasiun Kereta Api Purwokerto yang menghambat pelaku usaha pesaingnya yakni Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA) dan Satria Mas Taksi tidak memiliki akses masuk ke pasar Stasiun Kereta Api Purwokerto. Tindakan yang dilakukan pelaku usaha taksi Kondang Prima Karya tersebut melanggar Pasal 19 huruf a (Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan/menghalangi pesaing) dan Pasal 19 huruf d (Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Monopoly is an issue of major concern in every discussing of forming competition law. A company considered to conduct a monopoly if it has the power to halt other company in running business; the second requirement, the actor of company has conducted or has a goal to conduct it. One of real monopolistic activities is market control. Market control is one of monopoly activity which hamper the other competitors to run their business, because of market control, the market controller will have a free access for a market rather than competitor. It causes the competitors have not access to conduct the similar business. This case happened in Purwokerto in which there were a taxi company named Kondang Prima Karya that dominated a market around Purwokerto railway station, this caused other company such as Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA) and Satria Mas Taksi had not access to enter the market of Purwokerto railway station.
Based on the case above, there is problem formulation obtained : How business competition of taxi in Purwokerto under the law number 5 of 1999 about prohibition of monopoly practices and unfair competition ?
The research uses juridical normative method with positive legal approach which is written in descriptive analysis. The data resources are built from prime data in the form of interviewing result and secondary data such as literature and law. They are written in narrative systematically. The used method of data analysis is normative qualitative method.
The result shows that the company of Taxi Kondang Prima Karya has conducted monopolistic practice and unfair competition by market control of Purwokerto rail station. It hampers the other competition such as Koperasi Banyumas Taksi (KOBATA) and Satria Mas Taxi, they have not access to enter the market of Purwokerto rail way station. The action of Kondang Prima Karya broke the article 19 section a of the law (rejecting and or hampering a certain businessman to run a similar business in the market/hampering competitor) and article 19 section d (conducting a practice of discrimination to a certain businessman) Law number 5 of year 1999 about prohibition of monopoly practices and unfair competition.
413313959A1H011033KAJIAN EROSI DAN DINAMIKA AIR TANAH PADA SISTEM GULUDAN HORIZONTAL DENGAN APLIKASI BIOARANG DAN VARIASI JENIS MULSAErosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh air atau angin yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Sistem guludan horizontal diduga dapat menurunkan tingkat erosi tanah, terlebih jika diaplikasikan bersamaan dengan bioarang dan mulsa, tetapi hal ini belum banyak dikaji lebih dalam dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya run off, kehilangan tanah, perkolasi, serta sifat fisik dan dinamika (neraca) air tanah pada guludan horizontal dengan aplikasi bioarang dan variasi jenis mulsa pada percobaan skala laboratorium dengan bantuan rainfall simulator. Perlakuan yang diuji terdiri atas mulsa plastik (MP), mulsa jerami (MJ), dan tanpa mulsa (TM). Variabel yang diukur meliputi run off, kehilangan tanah, serta sifat fisik dan kesetimbangan (neraca) air tanah. Analisis menggunakan perhitungan data terukur dan prediksi kehilangan tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation (USLE) dan disajikan dalam bentuk grafik. Besarnya kehilangan tanah terukur pada (MP) 44,58 ton/ha, (MJ) 49,61 ton/ha, dan (TM) 57,27 ton/ha, sedangkan untuk kehilangan tanah menggunakan prediksi metode USLE sebesar (MP) 68,55 ton/ha, (MJ) 68,55 ton/ha, dan (TM) 244,82 ton/ha. Berdasarkan nilai input hujan (diasumsikan 100%), maka presentase nilai output pada TM: run off 10%, perkolasi 68,6%, Δ Storage 6,1%, dan genangan 15,3%; MP: run off 6,3%, perkolasi 68,8%, Δ Storage 5,5%, dan genangan 19,4%; dan MJ: run off sebesar 8,7%, perkolasi 67%, Δ Storage 5,5%, dan genangan 18,8%. Kombinasi bioarang dan penggunaan mulsa yang sesuai dilihat dari aspek kemampuan menjaga sifat fisik tanah serta menurunkan tingkat erosi adalah kombinasi perlakuan mulsa plastik (MP). Erosion is the process of soil particle detachment and movement by water or wind resulting in environmental degradation. Horizontal ridges system as expected capable to reduce the level of soil erosion, especially when it is applied in combination with biochar and mulch, but this has not been studied or investigated more detail and comprehensively. This study was aimed to determine the amount of the run off, soil loss, percolation, and soil physical properties and water dynamics (balance) under the horizontal ridges system with biochar application and various types of mulches in a laboratory scale experiment with help of rainfall simulator. The investigated treatment consisted of plastic mulch (MP), straw mulch (MJ), and without mulch (TM). The measured variables comprised run off, soil loss, soil physical properties and water balance. The analysis in this study was conducted by calculating the measured and predicted soil loss by Universal Soil Loss Equation (USLE), and presented in graphically. The amount of soil loss measured MP 44.58 ton/ha, MJ 49.61 ton/ha, and TM 57.27 ton/ha, while predicted soil loss using USLE prediction method of (MP) 68.55 ton/ha, (MJ) 68.55 ton/ha, and (TM) 244.82 ton/ha. Based on the input value of rainfall (assumed to be 100%), the percentage output value in TM: run-off of 10%, percolation of 68.6%, Δ Storage of 6.1%, and a puddle of 15.3%; MP: run-off of 6.3%, percolation of 68.8%, Δ Storage of 5.5%, and a puddle of 19.4%; and MJ: run-off of 8.7%, percolation of 67%, Δ Storage of 5.5%, and a puddle of 18.8%. An appropriate combination biochar and mulch from of capability in maintaining soil physical properties and reduce soil loss was plastic mulch treatments (MP).
413413961E1A011143TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK SEBAGAI PELAKU USAHA ANGKUTAN UDARA DALAM HAL TERJADINYA KETERLAMBATAN (DELAY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPeningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan. Pesatnya perkembangan transportasi udara saat ini sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan jaminan keselamatan khususnya mengenai ketepatan waktu penerbangan. Namun maskapai penerbangan di Indonesia masih sering mengalami permasalahan terkait keterlambatan maupun pembatalan penerbangan yang berakibat kerugian terhadap pengguna jasa penerbangan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa faktor utama adalah karena masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Hak-hak yang didapatkan oleh konsumen masih sering diabaikan oleh pelaku usaha. Terutama dalam hal ketepatan waktu penerbangan yang seharusnya sangat diperhatikan oleh maskapai penerbangan selaku pelaku usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Domestik sebagai Pelaku Usaha Angkatan Udara dalam hal terjadinya keterlambatan (delay) di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data berupa uraian yang disusun secara urut dan sistematis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang selaku konsumen, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.		Increasing the services number of air transportation passengers being one of the supporting factors development and growth the aviation industry. The rapid growth of air transportations currently as should be offset by the enhancement in services and safety guarantees especially regarding flight punctuality. However, the airline in Indonesia are still experiencing delays and cancellations then resulting the air transportation passengers suffered losses. Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection explains that awareness of consumer rights are low being one of the main factors. The rights acquired by the consumers are often overlooked by businesses. Especially in terms of flight punctuality that should be noted by the airline as businesses.
This research aims to determine responsibility of domestic airlines as businesses air forces in the event of delay in PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terms of Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection.
This research used normative juridical approach to statutory laws and regulations. The data sources in this research used secondary data from literature are supported by primary data from interviews. The data in the form of description are arranged in sequence and systematically. Whereas the data analysis methods used are qualitative normative method.
This research shows that PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is responsible for the loss of passengers as consumers, unless the carrier can prove that the delay is caused by weather factors and operational techniques.

Keywords: Air Force. Responsibility of Carrier. Flight Delays.
413513962E1A011235PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) DI PT. MITRA KERINCI PADANG, SUMATERA BARAT SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DARI PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) JAKARTA.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT. Mitra Kerinci sebagai anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana tanggung jawab PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Holding Company atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Mitra Kerinci.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Mitra Kerinci telah melaksanakan ketentuan Pasal 74 UUPT mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di sekitar wilayah perusahaannya. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai holding company memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan sehingga memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak perusahaan yang dimilikinya. Bentuk kewenangan PT. RNI sebagai induk perusahaan ini berupa adanya tanggung jawab penuh atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap anak perusahaannya. PT. RNI selaku induk perusahaan dan setiap anak perusahaannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Holding Company		This research was conducted to determine the application of social and environmental responsibility in PT. Mitra Kerinci as a subsidiary of PT. Rajawali Nusantara Indonesia as required under the provisions of Article 74 of Act Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company and how the responsibility of PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the Holding Company for the implementation of the Social and Environmental Responsibility in PT. Mitra Kerinci.
The method used in this research is normative with normative qualitative analysis. Methods of data collection is done by using literature study and interviews as supporting data. The collected data is then presented in the form of narrative text and systematically arranged.
The results showed that PT. Mitra Kerinci has implemented the provisions of Article 74 of the Company Law on Social and Environmental Responsibility in the area around the company. This is evidenced by the implementation of the program of Social and Environmental Responsibility that includes the Partnership Program and Community Development (CSR).
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the holding company has a position as the leader that have duty on controlling and coordinating the subsidiaries so it has the responsibility of the wholly owned subsidiaries. The kind of authority of PT. RNI as holding company is the form of full responsibility for the implementation of social and environmental responsibility of each subsidiary. PT. RNI as the holding company and each of its subsidiaries have an obligation to carry out social and environmental responsibility.

Keywords: Limited Liability Company, Social and Environmental Responsibility, Holding Company.
413613963E1A011148KAJIAN JURIDIS SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON-FREE ZONE TREATY DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL


ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 membuat Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ Treaty). Traktat ini kemudian telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN dan mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997. SEANWFZ Treaty disertai dengan sebuah protokol yaitu Protocol to the treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh lima negara pengguna senjata nuklir atau Nuclear Weapon States (NWS) yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sampai saat ini belum ada satu pun dari NWS yang menandatangani protokol ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty dalam hukum perjanjian internasional dan mengetahui kaitan Protocol to the Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone dengan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty merupakan perjanjian internasional multilateral regional yang mengikat negara-negara di Asia Tenggara dalam menciptakan suatu zona bebas senjata nuklir. SEANWFZ Treaty mengandung prinsip-prinsip umum hukum yang harus dipatuhi yakni prinsip free consent, prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt, prinsip non-retroactive dan prinsip jus cogens. SEANWFZ Treaty memiliki sebuah protokol yakni Protocol to the treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. Protokol ini membebankan kewajiban yaitu membebankan kewajiban kepada negara pengguna senjata nuklir/nuclear weapon states (NWS) untuk menghormati traktat serta protokolnya dan untuk tidak menyerang negara-negara di Asia Tenggara. Protokol ini belum diratifikasi oleh NWS sehingga sampai sekarang ini masih belum tercipta zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara.
Negara-negara Asia Tenggara sebaiknya konsisten untuk tetap menghormati dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Sotheast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. Negara-negara Asia Tenggara sebaiknya melakukan diplomasi lebih gencar lagi agar nuclear weapon states (NWS) yang memiliki peranan sangat penting dalam penggunaan senjata nuklir setuju untuk meratifikasi Protocol to the treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone.

Kata kunci: negara, traktat, protokol, senjata nuklir, asia tenggara.
On December 15, 1995 ASEAN create Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ Treaty). This Treaty subsequently ratified by all ASEAN members and entered into force on 27 March 1997. SEANWFZ Treaty accompanied by a protocol called protocol to the treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. This Protocol is open for signature by the five nuclear weapon states or Nuclear Weapon States (NWS), namely China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States of America. Until now there has been none of the NWS that signed this protocol.
The purpose of this study was to determine the position of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty in international treaty law and know the relation of Protocol to the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone with Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. This research used normative juridical approach. The data used is secondary data, which further from these data is inventoried and presented in the form of systematic description. The analysis used is qualitative normative.
The results showed Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty is an international regional multilateral agreement that binds countries in Southeast Asia to create a nuclear weapon-free zone. SEANWFZ Treaty contains the general principles of law that must be obeyed that is the principle of free consent, good faith , pacta sunt servanda, pacta tertiis nec nocent nec prosunt, non-retroactive and jus cogens. SEANWFZ Treaty including a protocol called Protocol to the treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone. This protocol imposes an obligation that imposes a duty on nuclear weapon states (NWS) to honor the treaty and protocol and not to attack the countries in Southeast Asia. This Protocol has not been ratified by NWS till Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone are not created yet.
Southeast Asian countries should be consistent for respecting and not violating the provisions in Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. ASEAN should do more diplomacy that the nuclear weapon states (NWS), which has a very important role in the use of nuclear weapons agreed to ratify the Protocol to the treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone.


Keyword: country, treaty, protocol, nuclear weapon, southeast asia.
413713964E1A012290PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH OTTO CORNELIS KALIGIS DALAM KASUS TINDAK PIDANA SUAP HAKIM PTUN MEDAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 72/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel)Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP menerangkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah alasan pemohon mengajukan praperadilan dan mengapa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon menjadi gugur.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang disusun secara sistematis.
Berdasarkan putusan pengadilan nomor 72/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel. pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tanpa dasar akan adanya bukti permulaan yang cukup dan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas serta tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada pemohon. Dalam putusannya hakim menggugurkan permohonan praperadilanberdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Kata kunci : praperadilan, penangkapan, praperadilan gugur.		The pretrial hearing is a new thing in Indonesian trial world. The pretrial hearing is not a trial institution on its own. The pretrial hearing is regulated by KUHP in clause 1 sub-clause 10 explain that pretrial hearing is the state court’s rights to examine and to judge the legality of detention, arrest, investigation termination or *prosecution termination and compensation and rehabilitation appeal. This study is aimed to determine what the pleader’s reason files for pretrial hearing is and why pretrial hearing plea that is filed by the pleader is abort.
This study is a qualitative research with juridical normative approach method. The data being used were primary date and secondary data. Data collection was conducted with a literature review of the related problem which was studied. The collected data had been analyzed using qualitative data analysis that’s arranged systematically.
Based on the court judgment number 72/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, the pleader files pretrial hearing appeal of arrest measure which had been done by the defendant towards the pleader without any enough preliminary evidence and had been done without showing any letter of assignment and didn’t give any arrest warrant towards the pleader. The judge aborted the pretrial hearing appeal in his judgment based on the KUHP clause 82 sub-clause 1 letter d.

Keywords: pretrial hearing, arrest, aborted pretrial hearing
413813967E1A012100KEPENTINGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor 269/G/2014/PTUN-JKT)		ABSTRAKSI
Judul :
KEPENTINGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor 269/G/2014/PTUN-JKT)

OLEH :
JESTIKA AUGUSTINA
E1A012100

Skrispsi ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/ 2014/PTUN-JKT, bertujuan untuk mendeskripsi dan mengkaji mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara serta untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan kepentingan hukum dengan penyesuaian makna kepentingan hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Para pihak dalam perkara ini yaitu H firman A Soediro sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat dan DANDENMA MABES TNI sebagai Tergugat II intervensi. Objek gugatan yaitu Sertifikat hak pakai No. 267/Duren Tiga tertanggal 30 Januari 2004 atas nama Dephankam cq Mabes TNI cq Denma Mabes TNI.
Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum lagi atas tanah yang menjadi objek sengketa sertifikat hak pakai dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.
Sesuai dengan asas point d’interest point d’action, Penggugat seharusnya dikategorikan sebagai orang yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN yang digugat. Adapun alasannya karena Penggugat adalah ahli waris dari alm Brigadir Jenderal Herman Sarens Sudiro yang mempunyai hak menggarap tanah obyek sertifikat hak pakai dan adanya pelepasan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat II intervensi tidak menunjukkan bahwa Penggugat dikategorikan tidak mempunyai kepentingan karena hubungan hukum yang dimiliki Penggugat adalah hubungan hukum dengan sertifikat hak pakai (sertifikat obyek sengketa) bukan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah atau bangunan yang melekat pada sertifikat hak pakai tersebut. maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kepentingan terhadap objek sengketa dan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehungga gugatan Penggugat dan seharusnya gugatan penggugat dikabulkan.

Kata Kunci : Kepentingan Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara.
ABSTRACT
Title:
LEGAL INTEREST IN THE ADMINISTRATION OF THE DISPUTE
( Analysis of Decision No. 269 / G / 2014 / PTUN -JKT )

BY :
JESTIKA AUGUSTINA
E1A012100

This Skripsi was done based on Decision Jakarta State Administrative Court No. 269 / G / 2014 / PTUN -JKT, which aimed to describe and examine the meaning sense of legal interest in the National Administration Lawsuit, also to investigate and analyze judge’s legal considerations in determining the legal interest with adaptation on the meaning of legal interest in the Law of Procedural and Administrative Courts.
The parties in this case are H. A. Firman Soediro as plaintiff against the Head Office of South Jakarta Administration City who is as a defendant and DANDENMA MABE TNI as Second Defendant intervention. Objects suit which is the certificate of use No. 267 / Duren Tiga dated on January 30, 2004 on behalf of Dephankam cq Mabes TNI cq Denma Mabes TNI.
The judges argued that the Plaintiff did not have interest in and law relationship anymore for the land that became the dispute object above the rights of use certificate and do not have the capacity to file a lawsuit.
Based on point d’ interest point d’action principle, plaintiff should be categorized as person whose importance is disadvantages by the publish of state administrative law decision that is being stued. The reason is because the plaintiff was the heir of deceased of Brigadier General Herman Sarens Sudiro who had the right to work on the land rights of use certificate and the release rights upon the land of the Plaintiff to the Defendant II interventions did not show that the Plaintiff was categorized as not having interest because of the legal relationship owned by the Plaintiff is legal relationship with use rights certificate (certificate subject of dispute) is not the legal relationship between the Plaintiff with the land or a building written on the right of use certificate. Therefore it can be concluded that the plaintiff has a legal relationship, the interests upon the object of dispute and also the capacity to file a lawsuit to the State Court of Administration thus Plaintiff and his claim should be granted.

Keyword : Legal Interest in The Administration of The Dispute.
413913968E1A012193PEMIDANAAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN.Bms)ABSTRAK

Penegakan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah khususnya melalui kepolisian melakukan operasi guna menjaring para pelaku tindak pidana Narkotika. Sudarmono S.H alias Mono bin Joyo Santoso ditangkap oleh anggota Polres Banyumas di Desa Sudagaran RT. 003 RW. 001, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumaskarena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN.Bms, majelis hakim telah menerapkan unsur hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1(satu) tahun 2 (dua) bulan.
Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Sehingga dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2014/PN.Bms hakim telah menerapkan unsur-unsur hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
 
ABSTRACT

The enforcement of narcotics crime is the responsibility of the government and public. The government gives responsibility to the police to carry out an operation in handling the perpetrators of the narcotics crime. Sudarmono S.H alias Mono bin Joyo Santoso was arrested by the members of Banyumas police in Sudagaran village RT. 003 RW. 001, Banyumas district, Banyumas Regency because of drugs abuse and crime.
Based on the result of this research to the decision Number 102/Pid.Sus/2014/PN.Bms, the judges had applied the legal elements based on the provisions of Article 127 paragraph 1 letter a of UU No.35 Tahun 2009 about Narcotics and those elements had been proven convincingly, so the judges convicted the defendant for one (1) year 2 (two) months.
The evidences that had presented at trial to prove the guilt of the defendant were the testimony of witness and the testimony of the defendant. It is in accordance with the provisions of Article 184 of Criminal Procedure Code. Thus, the judges have applied in right way the elements of law in accordance with applicable law in making decision Number 102/ Pid.Sus/2014/PN.Bms.
414013956E1A012014PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER)
(Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)
ABSTRAK
Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia memunculkan tokoh yang disebut pelapor tindak pidana atau whistleblower. Peran serta whistleblower dalam pemberantasan korupsi semakin penting, karena korupsi dapat diungkap salah satunya melalui peran serta whistleblower. Seorang whistleblower dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Sedangkan mekanisme dan perlindungan hukum bagi whistleblower belum sepenuhnya diatur secara khusus dalam produk perundang-undangan di Indonesia, hal ini terbukti dengan belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai whistleblower. Untuk itu, penulis mencoba mengevaluasi sistem perlindungan hukum bagi whistleblower yang ada di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan sistem perlindungan hukum bagi whistleblower yang ada di Amerika Serikat. Dengan harapan dapat meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi whistlebower di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan membandingkan sistem perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat diambil persamaan dan perbedaan. Implikasi yang terjadi dengan adanya perlindungan hukum bagi whistleblower yakni adanya regulasi, lembaga dan budaya yang mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perlindungan Hukum, Pelopor Tindak Pidana (Whistleblower)



ABSTRACT

Many cases of corruption that occurred in indonesia bring up a figure by which called the reporter crimes or whistleblowers. The role of whistleblowers in anti-corruption increasingly important, because corruption can handled one of which is through the role of whistleblowers. A whistleblowers can be threatened as report or his testimony over alleged violations all that happened. While mechanism and legal protection for whistleblowers not fully arranged specifically in the product legislation in indonesia, this is proven by a lack of of the laws governing the specifically about whistleblowers. For it, writer trying to evaluate the system of patronage legal for whistleblowers in indonesia by comparing it with system legal protection for whistleblowers that existed in the united states. With the hope of improving a system of legal protection for whistlebower in indonesia. A method of the approach that was used in this research was juridical normative. By comparing system legal protection for whistleblowers in indonesia and the united states, can be taken similarities and differences. Implication that occurs with the legal protection for whistleblowers is there regulations, institutions and culture that reflects of care of the society against corruption eradication .

Keyword : Law Comparison, Law Protection, Whistleblower