Update Artikelilmiah: 13966

MEYSSA RATNA JUWITA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain dapat diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik dan konsuler yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang merugikan negara lain. Salah satunya adalah pelanggaran hak kekebalan seorang konsul jenderal India yaitu Devyani Khobragade di Amerika Serikat yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar kedua negara. Devyani Khobragade ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Amerika Serikat, dan mendapatkan perlakuan yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai seorang konsul. Perbuatan tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah India untuk menarik pasukan keamanan dan melepas pagar barikade keamanan di kantor perwakilan Amerika Serikat di New Delhi. Penelitian ini mengkaji bagaimana perbedaan penerapan hak kekebalan diplomatik dan hak kekebalan konsuler terkait kasus Devyani Khobragade, dan bagaimana tanggung jawab negara Amerika Serikat dan India terkait pelanggaran Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penerapan hak kekebalan diplomatik dan hak kekebalan konsuler dan pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran yang berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, kasus pelanggaran hak kekebalan konsul jenderal India di Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1963 sesuai dengan pasal 41 ayat (1) bahwa perwakilan konsuler di suatu negara tidak dapat ditahan dan ditangkap dan pelanggaran atas perbuatan India terhadap gedung perwakilan Amerika berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961. Kedua, pelanggaran yang diakibatkan oleh kelalaian Amerika Serikat dan India memunculkan pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional. Negara pengirim dan negara penerima wajib memberikan pertanggungjawaban dengan cara membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan permohonan maaf secara remis dan berjanji perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

State as a subject of international law have the ability to engage in a variety of international public life. International relations is needed by a country in order to interact with other countries. In terms of establishing and developing relations with other states can be realized by the exchange of diplomatic and consular missions based on the principle of equality and peace among nations. However, in the application still found forms of violations that harm other states. One such a case is a violation of the right of immunity from India's consul general, Devyani Khobragade in the United States that resulted loosening of relations between the two countries. Devyani Khobragade arrested and detained by the United States’s Police, and got treatment that lowers her dignity and status as a consul. The act then becomes the reason Indian government withdraw the security forces and release the security barricade fence at the United States representative office in New Delhi. This study examines the differences in the application of diplomatic immunity and consular immunity in cases related to Devyani Khobragade, and how the responsibility of the United States and India on violation of the Vienna Convention 1961 about Diplomatic Relations and Vienna Convention 1963 about Consular Relations. This study uses juridical normative methode which aims to determine the differences in the application of diplomatic immunity and consular immunity rights and state responsibility for abuses under the Vienna Convention 1961 and Vienna Convention 1963. This research is based on primary, secondary, tertiary legal materials. Based on the results of this study concluded that: first, infringement cases immunity consul general of India in the United States is a violation of the Vienna Convention 1963 in accordance with article 41 paragraph (1) that the consular representatives in one country can’t be detained and arrested and violations of deeds India against United States’s representation building under Article 22 of the Vienna Convention 1961. Second, the offense caused by the negligence of the United States and India bring responsibility to an international obligation that was born out of international agreements. Sending states and receiving states are required to provide responsibility by paying compensation, or to apply for a pardon as mussels and promised such acts will not be repeated again.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman