1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 4.201-4.220 dari 48.759 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
420114028E1A012023KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim)
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya atau sering dikenal dengan Saksi A De Charge dan ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh tersanga atau terdakwa untuk membela dirinya. Saksi A De Charge adalah saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap pemeriksaan ataupun di dalam persidangan, untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Tujuannya adalah dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya dan untuk melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan diajukannya Saksi A De Charge tersanga atau terdawa berharap dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Sehingga keterangan saksi A De Charge dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menjunjung tinggi kebenaran materiil dan mencapai keadilan. Penelitian ini berudul Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A De Charge Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi A De Charge dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Putusan Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis bahan hukum menggunakan normatif kualitatif
Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan: bahwa kekuatan pembuktian keterangan Saksi A De Charge dalam tindak pidana pembunuhan pada putusan nomor 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi A De Charge tergantung pada penilaian hakim. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Putusan Nomor:31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam pengadilan dan dalam hal ini hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, serta hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan Saksi A De Charge. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa. Alat bukti tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun

Kata kunci : Pembuktian, Saki A De Charge, Tindak Pidana Pembunuhan
Suspect has right to offer a defense witness or commonly known as A De Charge witness and this is one of the right owned by the suspect to defense themselves. A De Charge witness is a witness offered by suspect in investigating process and inside the trial for giving defensive testimonies. The purpose is to provide advocacy about the charge on the suspect and to weaken public prosecutor charge. By offering A De Charge witness, suspect expects to get lower punishment or acquitted from the charge. Testimonies from A De Charge witness can be considered by the judge to make a verdict to uphold materialistic truth and justice. This research entitled “The Power of Evidentiary Information from A De Charge Witness in Murder Crime” (Judicial Review of Verdict No. 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim). This research aims to know the power of evidentiary information from A De Charge witness in murder case of verdict No. 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim and to know the basic legal consideration in verdict No. 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
This research methodology is judicial normative by regulation and case approaches. The research specification is analytical descriptive. Law analysis method uses qualitative normative.
Based on verdict, the conclusion is the power of evidentiary information from A De Charge witness on murder case in verdict No. 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim as a legal evidence and has evidentiary power, and the value power from evidentiary information revealed by A De Charge witness is based on judge consideration. Judge basic legal consideration on crime verdict No. 31/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim is based on evidences in the trial including evidences from public prosecutor. Judge also allow suspect to bring A De Charge witness. Beside, judge also considering aggravating circumstances and defending suspect. The evidences have fulfill principle of minimum evidence that formulated in Article 183 Criminal Code. So, based on the condiseration above judge convinced that supect is proven guilty for the murder crime and sentence to 8 (eight) years in prison.

Keywords: Evidentiary, A De Charge witness, Murder Crime
420213977E1A011121TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUTUPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL
(Studi Terhadap Putusan Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT)		Konsep keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, salah satu tolok ukur adalah wewenang, atau harus dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Pokok permasalahan yang terjadi adalah apabila suatu KTUN tidak sesuai dengan konsep keabsahan suatu KTUN, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dan sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu kewenangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan mengenai pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 143/G/2014/PTUN-JKT.
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dimaksud, yakni dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan, yaitu kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24/MPK.B/2014 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik.		The concept of the validity of an administrative decision, one benchmark is the authority, or to be issued by the State Administration Officials authorized. The main problem that occurs is when a KTUN incompatible with the concept of the validity of a KTUN, it will cause the cancellation of the juridical consequences of the administrative decision. And as a benchmark to test the validity of an authority with legislation and general principles of good governance. One of the State Administration dispute the question of cancellation of an administrative decision by reason of an administrative decision was issued by officials of the State Administrative unauthorized, contained in the Decision of the State Administrative Court (Administrative Court) Jakarta No. 143 / G / 2014 / PTUN-JKT.
The method used to answer the problem in question, the method of juridical normative approach to legislation and case method approach. The analytical method used, qualitatively using interpretation.
The study states that pembatalkan Decree of the Minister of Education and Culture No. 24 / MPK.B / 2014 was in accordance with the Laws and Regulations and the General Principles of Good Governance.
420314046E1A012028KOMPETENSI ABSOLUT PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.Pwt dan Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt)Kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ada kesamaan dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam hal tersebut dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Mungkin saja terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyatakan sama-sama berwenang untuk mengadili seperti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 11/Pdt.P./2015/PN.Pwt. dan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt dan bisa pula kedua lembaga peradilan tersebut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menangani permohonan pengangkatan anak khususnya bagi pemohon yang beragama islam. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1. Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan anak bagi pemohon yang beragama islam karena tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang terbitkan oleh Mahkmah Agung Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 (tujuh). 2. Akibat hukum pengangkatan anak baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam aspek hubungan keluarga, pengangkatan anak tidak memutuskan hubugan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Aspek pewarisan, pengangkatan anak di Pengadilan Negeri anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Agama anak angkat menerima bagian harta orangtua angkatnya berupa wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua anak angkatnya.		Absolute competency coming from both Religion Court and Distric Court may establish a grey area of compentency between both judiciary as there are similarities in each other in the aspects of acceptance, inspect, as well as establishing the plea of adoption coming from moslem pleader. For example, when both judiciary declare that they have the competency for the petition of adoption such as in the case of Court Order of Purwokerto District Court Number. 11/Pdt.P./2015/PN.Pwt and the Court Order of Purwokerto Religion Court Number. 130/Pdt.P/2014/PA.Pwt, there is also the possibility that both judiciary declare that they don't have the competency in adjudicating the case. This can produce legal uncertainty in handling the plea of the adoption especially for moslem adopters. The approach method used in this research will be Juridicial Normative.
The result of the research are (1) Purwokerto District Court doesn't have the jurisdiction over the case to accept, inspect, or to establish the petition for the moslem pleader because it is not in accordance with Administrative Technical Guidance and the Technicals of General Civil Judicial and Civil Law Book Number II 2007 Edition which published by the Supreme Court in 2009, paragraph 2 figure 7 (seven). (2) The legal consequences of adopting children in both District Court and Religious Court in the aspect of family relationship, does not omit the biological relation between the adoptee and their biological parents. For in the aspect of inheritance for the child, the District Court states that the adoptee will receive the inheritance from the adopter, while in the Religious Court states that the adoptee receive inheritance in the form of wajibah will, that gives the adoptee a maximum of 1/3 (a third) of total inheritance from the adopter.
420414029A1L011074EVALUASI HARA FOSFOR LAHAN SAWAH DI AREAL IRIGASI BENDUNG ARCA KIRI KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan unsur hara P yaitu P-total dan P-tersedia pada lahan sawah di Areal Irigasi Bendung Arca Kiri, Kabupaten Banyumas, memetakan status hara P pada lahan sawah di Areal Irigasi Bendung Arca Kiri, Kabupaten Banyumas, membuat rekomendasi kebutuhan P berdasarkan status hara P tanah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei tanah pada Maret – Mei 2015. Penentuan titik sampel dilakukan berdasarkan tingkat ketelitian peta tingkat tinjau mendalam dengan skala peta 1 : 50.000. Sesuai dengan ketelitian tersebut maka setiap 100 Ha lahan sawah diwakili oleh 1 sampel pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan P-total pada daerah SLH A1f berstatus tinggi yaitu 41,4 mg P2O5/100g sedangkan pada daerah SLH A2f kandungan P-totalnya berstatus sedang yaitu 40 mg P2O5/100g. Sebaran hara P-tersedia pada lahan sawah SLH A1f berstatus sangat tinggi yaitu sebesar 17,2 ppm dan pada SLH A2f berstatus tinggi yaitu sebesar 14,67 ppm. Rekomendasi penggunaan pupuk P berdasarkan status P tanah dapat diperhitungkan melalui serapan P pada tanaman padi yaitu 0,20% dikalikan dengan hasil produksi per SLH sehingga diperoleh hasil rekomendasi untuk SLH A1f sebesar 11,84 kg P2O5/ha dan SLH A2f sebesar 11,34 kg P2O5/ha.This research aim to know the soil P-total and P-available in paddy fields in the area Irrigation Dam Arca Left, Banyumas Regency, map nutrient status P in paddy fields in the area Irrigation Dam Arca Left, Banyumas Regency, and make recommendations P requirement based on P soil nutrient status. This research was conducted using the method of soil survey in March-Mei 2015. The determination of sample points is based on the level of accuracy in-depth review the level map with the map scale of 1: 50.000. In accordance with such precision that each then 100 hectares of paddy fields is represented by 1 sample observations. The results showed that the content of P-total in the area of SLH A1f is in a high status, which was at 41.4 mg P2O5/100g, while the area of SLH A2F the content of P-total is in a medium status, which was at 40 mg P2O5/100g. The distribution of P-available on the status of paddy land SLH A1f was very high at 17.2 ppm and the status of SLH A2F was high at 14.67 ppm. P fertilizer recommendations based on soil P status can be calculated by P sorption in rice plants, namely 0.20%, multiplied by output per SLH in order to obtain results for SLH A1f in amount of 11,84 kg P2O5/ha and 11,34 kg P2O5/ha of SLH A2F.
420514030A1L011087EVALUASI STATUS HARA Ca Mg PADA LAHAN SAWAH KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan unsur hara kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) pada tanah sawah di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memetakan status hara kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) pada tanah sawah di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan memberikan rekomendasi pemupukan atas dasar status hara tanah. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dilakukan di lahan sawah milik petani Kecamatan Kembaran. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah BPTP Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai September 2015 sampai November 2015. Variabel yang diamati meliputi kandungan Ca tanah, Mg tanah pH H2O, Daya Hantar Listrik, Kapasitas Tukar Kation, Kejenuhan Basa, dan hasil produksi padi. Hasil penelitian menunjukkan kandungan unsur hara kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) di Kecamatan Kembaran tergolong tinggi (Ca= 9,19 me%) dan (Mg= 6,89 me%). Hasil rekomendasi pemupukan Ca dalam bentuk CaCO3 sebanyak 2.008,8 kg dapat diberikan pada lahan sawah yang berstatus Ca sedang agar hara Ca di tanah sawah dapat tercukupi.This research aimed to determine of the nutrient content calcium (Ca) and magnesium (Mg) on a rice field in District Kembaran Banyumas Regency, map the nutritional status of calcium (Ca) and magnesium (Mg) on a rice field in District Kembaran Banyumas Regency, provide fertilizer recommendations based of soil nutrient status. This research carried out in paddy soil owned by farmers District Kembaran Banyumas Regency. Soil analysis carried out in the Laboratory of Soil BPTP Yogyakarta. Research carried out over three months, from September 2015 to November 2015. Variable observed were the nutrient content of calcium (Ca) and magnesium (Mg) in District high Kembaran Ca = 9.19 (me%) and Mg = 6.89 (me%). Recommendations fertilizer of Ca distribution from of CaCO3 2.008,8 kg to paddy soil status nutrient can be fulfilled.
420614031E1A011101Penolakan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)Praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara limitatif mengenai penetapan tersangka, namun sesuai dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat, materi tentang penetapan tersangka seseorang masuk dalam yuridiksi praperadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Pra./2015/PN.Jak.Sel. Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt, pemohon mengajukan praperadilan sehubungan dengan penetapan status tersangka pada dirinya oleh termohon yang menurutnya tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka mengenai tindak pidana yang dipersangkakan pada pemohon. Peneliti mengambil judul “Penolakan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan praperadilan tersebut.
Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Kristanto dalam menolak permohonan praperadilan Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt adalah berdasarkan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kewenang praperadilan diatur secara jelas dan tegas yang mana tidak menyebutkan mengenai penetapan tersangka. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh termohon yakni Polres Banyumas sudah sah dan sesuai dengan hukum. Bukti permulaan yang diajukan oleh termohon sudah cukup untuk menjadi landasan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Akibat yang ditimbulkan dari penolakan permohonan praperadilan tersebut adalah status tersangka terhadap Mukti adalah sah secara hukum dan proses pemeriksaan pokok perkara terhadap kasus penyimpangan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Mukti Ali akan berlanjut pada tahap penuntutan (P21).
Pretrial set in the Code of Criminal Procedure does not mention a limited manner about the determination of the suspect, but in accordance with the legal developments in society, the material on the determination of a person suspects into the jurisdiction pretrial. This is in accordance with the South Jakarta District Court Decision No. 04/Pid.Pra./2015/PN.Jak.Sel. In Decision No. 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt, the applicant filed a pretrial in connection with the determination of the status of the suspect on him by the defendant which he does not have a valid legal reason and there is preliminary evidence sufficient to establish the applicant as a suspect on the follow criminal presupposed on the applicant. Researchers took the title "Rejection of Request Pretrial Over Suspect Status Determination (Judicial Review Decision No. 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt)". The purpose of this study to find out the considerations in rejecting the application for pre-trial judge and the legal consequences arising from the rejection of the pretrial. The research method used is normative and descriptive analytical research specifications. Data were collected by literature study and data analysis method using qualitative normative. Based on the decision of the study it can be concluded that consideration of the judge rejected the request pretrial Kris in Decision No. 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt is based on Article 1 paragraph 10, Article 77 and Article 95 paragraph (1) and (2) of the Act of Criminal Procedure Law authority of pretrial arranged clearly and unequivocally which did not mention about the determination of the suspect. The stages were carried out by the defendant of the Banyumas Police is legitimate and in accordance with the law. Initial evidence submitted by the defendant is sufficient to form the basis for determining a person as a suspect. Initial evidence submitted by the defendant is sufficient to form the basis for determining a person as a suspect. The impact caused the rejection of pretrial petition against Mukti Ali is suspect status is legally valid and the process of checking the principal case against some irregularities in funding social assistance carried out by Mukti Ali will continue at the stage of prosecution (P21).
420714618E1A012080PENEGAKAN PELANGGARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP JAM KERJA DAN MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA DI KABUPATEN PEMALANG”
ABSTRAK
Penegakan Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jam Kerja Dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja di Kabupaten Pemalang
Oleh :

Nezsa Agyu Permata
E1A012080
Penelitian ini berjudul “Penegakan Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jam Kerja Dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Pemalang” penelitian ini di latar belakangi karena banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang yang melanggar jam kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja berdasarkan Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimanakah penegakan Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran PNS tentang jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja di Kabupaten Pemalang.
Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literature hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang melakukan pelanggaran yakni melanggar jam kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan Inspektorat dalam hal ini harus meningkatkan pengawasan terkait dengan penegakan peraturan tersebut serta memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terutama tidak disiplin terhadap jam kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja di Kabupaten Pemalang.		ABSTRACT
The Establishment of Law Enforcement for Civil Servant’s Working Hours and Obeying the Working Hours in Pemalang District
Oleh :

NezsaAgyuPermata
E1A012080

This research’s title is “The Establishment of Law Enforcement for Civil Servant’s Working Hours and Obeying the Working Hours in Pemalang District”. The many cases of civil servants in Pemalang District that violate the working hours in which correlates with Article 3 clause 11 of Government Regulation Number 53 Year 2010 about Civil Servant’s Discipline. The research problem is how the law enforcement of disciplinary punishment for civil servants that violate the working hours and obeying the working hours in Pemalang District.

This research is a normative juridical with statute approach. The data used in this research is secondary data with literature study data collection method, that consists of written regulation, law literatures, journals, researches, internet, print media, and interview. The research found that the civil servants in Pemalang District indeed violate the working hours and not obeying the regulation of the working hours that written in Article 3 Clause 11, Government Regulation Number 53 Year 2010about Civil Servant’s Discipline. The Regional Employee Affair Body in Pemalang District and the Inspectorate as well in this case should improve the supervising of the civil servants as well as giving sanctions to those who violate the regulation, especially those who are not discipline to the working hours and not obeying the working hours regulation in Pemalang District.
Keywords : Law enforcement, Disciplinary Regulations, Civil Servants.
420814666A1H012043PENGARUH EDIBLE COATING BERBAHAN DASAR LIDAH BUAYA (Aloe vera L.) TERHADAP PERUBAHAN FISIOLOGI BUAH PEPAYA (Carica papaya L.) SELAMA PENYIMPANANPepaya (Carica papaya L.) merupakan salah satu komoditas hortikultural yang bersifat klimaterik dan mudah mengalami kerusakan setelah panen. Kerusakan pada pepaya bisa disebabkan oleh kerusakan fisiologi, mekanik maupun hama penyakit. Kerusakannya seperti layu, memar, lecet kemudian busuk juga merupakan salah satu penyebab penurunan mutu. Salah satu upaya dalam mempertahankan kualitas dan kesegaran buah dapat dilakukan dengan pemberian lapisan pengganti pada kulit buah yaitu dengan kemasan edible coating. Tujuan dari penelian yang dilakukan adalah mengetahui pengaruh edible coating terhadap perubahan fisiologi pada buah pepaya dan mengetahui jenis perlakuan yang tepat untuk mempertahankan fisiologi buah pepaya selama penyimpanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah uji statistika dengan Kinetika Perubahan Mutu. Perlakuan yang diberikan pada buah pepaya diantaranya waktu pencelupan (3, 5, dan 7 menit), konsentrasi CMC (tanpa perlakuan dan 1%), dan suhu penyimpanan (suhu dingin 12OC dan suhu ruang berkisar antara 28OC – 29OC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perlakuan pelapisan atau pencelupan edible coating yang tepat untuk mempertahankan parameter buah pepaya yaitu perlakuan pencelupan selama 7 menit di suhu dingin (P1t7T0) untuk nilai L, perlakuan pencelupan 5 menit di suhu ruang (P1t5T1) untuk nilai kekerasan dan TPT (kadar brix), perlakuan pencelupan 5 menit di suhu dingin (P1t5T0) untuk nilai a+, a-, dan b+ , dan perlakuan pencelupan 3 menit di suhu ruang (P1t3T1) untuk nilai susut bobot.Papaya (Carica papaya l.) is one of the horticulture commodity and easily damaged after harvest. Damage to the papaya can be caused by physiological damage, mechanical as well as pest diseases. The damage such as wilting, bruising, abrasions and then rot is also one of the causes of deterioration. One of the efforts in maintaining the quality of the fruit can be fixed by granting a replacement layer on the skin of the fruit with coating edible packaging. The purpose of the researchare find out the influence of edible coating on physiology to changes the fruit of papaya and knowing the kind of treatment the right to retain the physiology of fruit papaya during storage. Method used in this research is statistics test with the kinetics of quality changes. The treatment given to the fruit of the papaya including immersion time (3, 5, and 7 minutes), the concentration of CMC (without treatment and 1%), and the storage temperature (temperature of 12OC and cold room temperature ranges between 28OC – 29OC). The results showed the type of treatment coating or dyeing edible coating that is right to maintain parameters fruit papaya namely immersion treatment during 7 minutes at cold temperatures (P1t7T0) to the value of L, immersion treatment of 5 minutes at room temperature (P1t5T1) to the value of the violence and TPT (brix levels), a 5-minute immersion treatment in cold temperatures (P1t5T0) for an a + , a-and b +, and immersion treatment 3 minutes at room temperature (P1t3T1) to the value of reduced weight.
420914032D1E011046JUMLAH BAKTERI DAN NILAI pH CURD KEJU COTTAGE SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN STARTER YANG BERBEDAPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan starter dengan level yang berbeda terhadap jumlah bakteri dan nilai pH curd keju cottage. Penelitian dilakukan secara eksperimental. Peubah yang diukur dalam penelitian ini adalah jumlah bakteri dan nilai pH. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan dengan menggunakan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ). Perlakuan yang diterapkan sebagai berikut : P1 (Starter Lactobacillus plantarum dengan level 5%), P2 (Starter Lactobacillus plantarum dengan level 10%), P3 (Starter Lactobacillus plantarum dengan level 15%). Hasil analisis variansi menunjukan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap jumlah bakteri dan nilai pH curd keju cottage. Rata-rata jumlah bakteri pada curd keju cottage dengan starter 5%, 10% dan 15% adalah 5,94; 6,42; dan 6,65 log CFU/gr, sedangkan nilai pH berturut-turut adalah 6,2; 6,1; dan 5,9. Kesimpulan dari penelitian adalah level starter yang berbeda sampai dengan 15% tidak menyebabkan perubahan yang nyata pada jumlah bakteri dan nilai pH curd keju cottage.

The purpose of this experimental research was to assess the effects of different levels of starter on total bacteria and pH value of cottage cheese curd. Treatments were arranged in a Completely Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 6 replications. The treatments were levels of starters, which were 5%, 10% and 15%. Variables measured were total bacteria and pH of curd. Results showed that levels of starters have no significant effects on total bacteria and pH of cottage cheese curd from goat milk. On average, total bacteria observed from curd with starter 5%, 10% dan 15% were 5,94; 6,42; dan 6,65 log CFU/gr, respectively; while pH values were 6,2; 6,1; dan 5,9, respectively. In conclusion, levels of starter up to 15% barely produce any changes in total bacteria and pH of cottage cheese curd from goat milk.
421014033H1L012048RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI PENYAKIT KEHAMILAN DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEBSITEMasa kehamilan merupakan masa yang penuh sensitivitas. Dalam prosesnya, dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Kesalahan ataupun keterlambatan penanganan dapat berakibat fatal. Itulah mengapa dibutuhkan suatu inovasi baru untuk mempermudah akses bagi ibu hamil dalam mendapatkan pengetahuan. Sementara, dalam ilmu pengetahuan dikenal istilah sistem pakar yaitu sistem yang dapat memindahkan pengetahuan seorang pakar ke dalam aplikasi komputer sehingga mempermudah dan mempercepat diagnosa suatu gangguan atau penyakit pada manusia.
Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun suatu aplikasi untuk mendiagnosa penyakit yang terjadi pada masa kehamilan sehingga mempermudah dan mempercepat diagnosa penyakit yang dialami oleh ibu hamil. Penelitian ini menggunakan metode certainty factor yang berarti keputusan yang dihasilkan oleh sistem, dilengkapi dengan persentase keyakinan/kebenaran sehingga hasil dari sistem ini lebih akurat dan dapat dipercaya.
The gestation period is full of sensitivity. In the process, requiring fast and precise handling. Errors or delays in treatment can be fatal. That is why we need a new innovation to facilitate pregnant women to obtain knowledge. While, in terms of science known expert system. it is a system that can move the knowledge of an expert in computer applications that facilitate and accelerate the diagnosis of a disorder or disease in humans.
The purpose of this research is to design and implement an application to diagnose diseases that occur during pregnancy, thus simplifying and speeding up the diagnosis of disease experienced by pregnant women. This study uses the certainty factor means that the decision produced by the system, is equipped with a percentage belief / truth so that the results of this system is more accurate and reliable.
421114035E1A012131PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT PERSEROAN TERBATAS OLEH KURATOR (STUDI DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA)Perekonomian Indonesia dahulu bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, tetapi saat ini Indonesia sudah mulai bertumpu pada sektor industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang berskala nasional maupun internasional yang berkembang di Indonesia. Salah satu ancaman dunia usaha adalah krisis moneter. Solusi yang diambil oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya adalah dengan melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga seperti bank atau perorangan. Apabila pelaku usaha itu bangkrut, akan berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo (pailit). Proses kepailitan dimulai dengan adanya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Salah satu Badan Hukum Privat yang dapat dipailitkan adalah Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur setelah putusan pailit dari Pengadilan Niaga, terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjuan kembali. Agar kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan kurator ini yaitu oleh Hakim Pengawas. Bagaimana peran hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit suatu Perseroan Terbatas dalamUU Kepailitan? dan bagaimana Peran Hakim Pengawas dalam pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Jakarta? Hal itu perlu dibahas lagi. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian terhadap PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT PERSEROAN TERBATAS OLEH KURATOR (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta). Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui Peran Hakim Pengawas dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu setelah adanya putusan pailit mengawasi pada tahap sebelum pengajuan perdamaian oleh Debitor pailit hingga Debitor pailit dinyatakan insolvensi dan proses pemberesan dilakukan oleh Kurator. Tugas dan wewenang tersebut yaitu bahwa segala tindakan yang dilakukan Kurator harus dengan izin Hakim Pengawas kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Peran Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta yaitu bahwa tidak semua tugas Hakim Pengawas dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilaksanakan melainkan bersifat kasusistis dimana mengikuti kasus kepailitan yang ada.
In the past, Indonesia's economy relied on agriculture, plantation and forestry, however, nowdays Indonesia has started to rely on to the industrial sector. This fact is seen from the number of companies both nationwide and internationally grow in Indonesia. One of the business world financial threat is crisis. The solution taken by businesses to maintain their business is by making loans to third parties such as banks or individuals. But if their businesses went bankrupt, it will result in inability to responsible payment obligations that is agrreable (bankruptcy). The bankruptcy process begins with a declaration of bankruptcy petition against the debtor. One of Private Legal Entities that posiblly experienced bankrupt is a Limited Liability Company. In Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment set up after the bankruptcy decision of the Commercial Court, as from the date of the bankruptcy decision set, curator was authorized to clear up bankruptcy settlement despite that they are allowed to reviewback and was offered cassasition. In order curators carry out their duties in accordance with the rules and not arbitrary, it should be no form of supervision of the curator's actions, such as by Supervisory Judge. How does the supervisiory judge’s role in the bankruptcy of a Limited Laibility Company Bankcruptcy in the settlement? And how does the Supervisory Judge’s role settlement bankruptcy estate Company Limited at the Jakarta Commercial Court? It needs to be rediscussed. Based on this fact, therefore was done an examination to the JUDGE SUPERVISORY ROLE IN BANKRUPTCY SETTLEMENT TO THE PROPERTY COMPANY LIMITED BY CURATOR (STUDIES IN JAKARTA COMMERCIAL COURT). The purpose of this study is to provide an overview of the role of the supervisory judge in the bankruptcy estate settlement Company Limited by the curator. This research used a socio-juridical.
Based on the research results can be seen in the role of the Supervisory Judge Law Bankruptcy and Suspension of Payment is taht after the bankruptcy decision supervise before proposing a peace by the bankrupt debtor until the debtor is declared insolvency and settlement process performed by the Receiver. The tasks and authority is that the actions that taken by the Receiver must Supervisory Judge permission unless otherwise it is specified in the legislation. The role of the Supervisory Judge Settlement Bankrupt Assets at the Jakarta Commercial Court stated that not all tasks Supervisory Judge in Bankruptcy Law and Suspension of Payment was implemented, but rather caustically, which followed the bankruptcy case.
421214037E1A012029PEMBERIAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
(Studi Kasus Pendirian Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan
Gunem Kabupaten Rembang)		Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara terhadap warga negaranya baik individu maupun kelompok. Sebagai perwujudan negara hukum, Indonesia harus mampu menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia salah satunya adalah persamaan perlakuan di hadapan hukum. Bantuan hukum hadir untuk melindungi orang miskin maupun kelompok orang miskin yang tidak dapat mengakses keadilan dan selalu mendapatkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum adalah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum tetapi didasarkan pada standard Oprational Prosedure (SOP) LBH Semarang serta pemberian bantuan hukum struktural terhadap masyarakat di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi konflik yang sedang dihadapi sebagai tujuan dari bantuan hukum struktural. Pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan merupakan dampak positif dari program-program bantuan hukum struktural yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang.
Legal aid is the implementation of human right which have to be protected and guaranteed by the state to its citizen both individuals and groups. As the embodiment of rechtstaat, indonesia must be able to uphold law enforcement and human right, one of which is equality befor the law. Legal aid presents to protect poor people or group of them who can not access to justice and always get discriminated in the process of law enforcement. The seriousnees of indonesian government to protect the right of all citizens to get legal aid is by the promulgation of the national law Number 16 Year 2011 about Legal Aid. The result of the research shows that the implementation of legal aid is not only based on the regulation but also based on LBH Semarang’s Standard Operational Procedure (SOP) and the implementation of structural legal aid to the community in Tegaldowo village, Gunem sub-district, Rembang district have run well. It proven by the increasing of citizen’s understanding and knowledge in facing the conflict as the aim of structural legal aid. Understanding and knowledge which obtained by them are the positive effect from structural legal aid programs which are given by LBH Semarang.
421314038H1H011006PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP LELE (Clarias sp.) DENGAN PEMBERIAN PAKAN KOMERSIAL KADAR PROTEIN RENDAH SERTA PENAMBAHAN SILASE IKAN RUCAHTujuan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan, efisiensi pakan, FCR (Feed Conversion Ratio) dan kelangsungan hidup benih ikan lele diberi pakan komersial dengan kandungan protein rendah dan penambahan silase ikan rucah. Metode penelitian adalah eksperimental berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. P1: 100% pakan komersial dan tanpa silase ikan rucah; P2: 80% pakan komersial dan 20% silase ikan rucah; P3: 60% pakan komersial dan 40% silase ikan rucah; P4: 40% pakan komersial dan 60% silase ikan rucah. Pemeliharaan benih ikan lele dilakukan selama 42 hari. Variabel penelitian meliputi pertumbuhan, efisiensi pakan, FCR dan kelangsungan hidup. Hasil menunjukan bahwa penambahan silase ikan rucah pada pakan komersial berprotein rendah mempengaruhi pertumbuhan (SGR dan LPH), efisiensi pakan, FCR dan kelangsungan hidup. Nilai SGR berkisar 1,582 ± 0,143 - 2,445 ± 0,221 %/hari. Nilai LPH berkisar 0,092 ± 0,017 - 0,177 ± 0,018 g/hari. Nilai efisiensi pakan berkisar 26,22 ± 2,622 - 41,14 ± 1,719 %. Nilai FCR berkisar 2,42 ± 0,963 - 3,83 ± 0,386. Nilai kelangsungan hidup berkisar 63,75 ± 12,50 - 95,00 ± 4,08 %. Variabel pendukung adalah kualitas air (suhu, pH, dan oksigen terlarut). Hasil menunjukan bahwa kualitas air selama penelitian yaitu suhu 23 - 280C, pH yaitu 7, dan oksigen terlarut 3,5 - 4,6 ppm.The research to determine the growth, feed efficiency, FCR (Feed Conversion Ratio) and seed viability of commercial catfish fed with a low protein content and the addition of trash fish silage. Experimental research method is based on a completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 4 replications. P1: 100% commercial feed and no trash fish silage; P2: 80% and 20% of commercial feed silage trash fish; P3: 60% and 40% of commercial feed silage trash fish; P4: 40% and 60% of commercial feed silage trash fish. Maintenance of seed catfish conducted for 42 days. The research variables include growth, feed efficiency, FCR and survival. Results showed that the addition of trash fish silage on commercial feed low protein affect growth (SGR and LPH), feed efficiency, FCR and survival. SGR value ranges from 1.582 ± 0.143 to 2.445 ± 0.221% / day. LPH Value range 0.092 ± 0.017 to 0.177 ± 0.018 g / day. Feed efficiency value ranges from 26.22 ± 2.622 to 41.14 ± 1.719%. FCR value ranges from 2.42 ± 0.963 to 3.83 ± 0.386. Value survival ranges from 63.75 ± 12.50 to 95.00 ± 4.08%. Advocates variable is the quality of the water (temperature, pH, and dissolved oxygen). The results showed that the water quality during the study ie a temperature of 23 - 280C, pH is 7, and the dissolved oxygen from 3.5 to 4.6 ppm.
421414225B1J011166PREVALENSI TUNGAU PARASIT PADA NYAMUK Aedes sp. DEWASA DI DAERAH ENDEMIS DEMAM BERDARAH DENGUE
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH		Kota Semarang merupakan salah satu kota endemis demam berdarah dengue (DBD) dengan kasus pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.250 kasus dan meningkat sebesar 89,11% pada tahun 2013 hingga mencapai 2.364 kasus. Meningkatnya jumlah kasus DBD yang menyebar di hampir seluruh Kota Semarang (Jawa Tengah) ini menunjukkan kemampuan menyebar nyamuk Aedes sp sebagai vektor penyebab penyakit DBD. Meningkatnya jumlah kasus DBD yang menyebar di hampir seluruh Kota Semarang (Jawa Tengah) ini menunjukkan kemampuan menyebar nyamuk Aedes sp sebagai vektor penyebab penyakit DBD. Tujuan penelitian ini adalah menentukan prevalensi tungau parasit nyamuk Aedes sp. di daerah endemis DBD di Kota Semarang Jawa Tengah. Metode penelitian adalah survey dengan teknik pengambilan sampel secara stratified random sampling, terdiri atas 2 strata yang ditentukan berdasarkan tingkat endemisitas. Strata terdiri atas 2 kecamatan dari 16 kecamatan, strata selanjutnya dari setiap kecamatan terpilih, ditentukan 3 kelurahan berdasarkan tingkat endemisitas pula. Jumlah sampel setiap kelurahan sebanyak 100 individu nyamuk Aedes sp. Variabel yang diamati adalah prevalensi tungau parasit, sedangkan parameter utama yang diamati adalah jumlah nyamuk yang terinfeksi tungau dan total sampel. Data dianalisis menggunakan rumus prevalensi. Hasil penelitian diperoleh satu individu tungau parasit dari 631 sampel nyamuk yang diperiksa. Hasil identifikasi tungau yang diperoleh adalah Familia Hydrozetidae. Nilai prevalensi nya yaitu 0,16% untuk Kota Semarang.Semarang city is one of endemic Dengue Haemorrhogic Fever (DHF) with 1250 cases in 2012 and increased 89.11% in 2013, reaching 2364 cases. The increasing cases of DHF that spreads in virtually the entire city shows the ability of Aedes sp. mosquitoes to spread as vector, causing Dengue disease. Allegedly, increasing ability of mosquito to spread, will raise the chances of parasitic mites to meet and infect Aedes sp. mosquitoes. Parasitic mites ability to locate and infect its vectors will raise the prevalence of parasitic mites. The purpose of this study was to determine the prevalence of parasitic mites in Aedes sp. mosquitoes in endemic DHF areas in Semarang, Central Java. Research results are expected to give consideration whether mass production of parasitic mites needed or not and introduction of parasitic mites in the endemic area of DHF. The method used was survey method with stratified random sampling. Strata consists of two districts from 16 districts. Ngaliyan and Tembalang was the two districts determined based on its endemic level. The next stratum of each district, selected 3 subdistrict which also determined based on its endemic level. Ngaliyan, Kalipancur, and Wonosari subdistricts represent Ngaliyan district. Whereas Tembalang, Rowosari, and Bulusan subdistricts became the next sampling site which represent Tembalang district. Total samples of each village were about 100 individual Aedes sp. mosquitoes. The observed variable was prevalence of parasitic mites, while the main parameter observed was the number of mosquitoes infected with mites. The data were analyzed using the prevalence formula, which the prevalence of mosquitoes that contain mites divided by total number of mosquitoes observed, multiplied by 100%. The results shows one individual parasitic mites obtained from 631 mosquito samples. Identification of obtained mites shows Familia of Hydrozetidae. The prevalence value was 0.16% in Semarang city.
421514039E1A012219EKSEPSI YANG DIKABULKAN DALAM SENGKETA KONTRAK KARYA ANTARA PT FREEPORT DENGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SUATU STUDI PUTUSAN NO. 331/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai eksepsi yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 331/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. Dalam perkara ini Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasarkan hak gugatnya dengan hak gugat organisasi (legal standing). Bahwa dalam penelitian ini, eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid dari Tergugat I mengenai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio) atau Penggugat tidak memiliki legal standing atau persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data sekunder dan menggunakan pengolahan data dengan interpretasi sistematika dan interpretasi gramatikal.
Hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup adalah kurang tepat. Majelis Hakim seharusnya melakukan interpretasi lebih jauh untuk menemukan dasar Legal Standing bagi LSM HAM yaitu dengan menggunakan Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Komnas HAM.

Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Legal Standing, Eksepsi.		Authors interested to conduct further discussion of the exception that the South Jakarta District Court No. 331 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel. The plaintiff in this case is a non-governmental organization engaged in the field of Human Rights (HAM) gugatnya basing rights with the right to sue the organization (legal standing). That in this study, disqualification or gemis aanhoedanigheid exception of Defendant I of the plaintiff does not have the right and the capacity to sue (persona standi in judicio) or the plaintiff have no legal standing or persona standi in judicio in front of the District Court was granted by the judges. So the judges decide the claim can not be accepted.
This study uses normative juridical approach, secondary data collection and use of data processing and interpretation of grammatical interpretation systematics.
The judge in the verdict, with consideration of using the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 32 Year 2009 regarding the Environment is less precise. The judges should conduct further interpretation to find a legal basis for the NGO Human Rights Standing by using Article 100 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights and the Human Rights Commission.

Keywords: Non-Govermental Organization, Legal Standing, Exception.
421614040E1A011107KESADARAN HUKUM PERAWAT TERHADAP STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN KESEHATANKesadaran hukum perawat terhadap standar pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat urgensi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum perawat terhadap standar pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Di samping itu penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum perawat terhadap standar pelayanan keperawatan.
Untuk mencapai penelitian tersebut penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di RSUD Pantura M.A Sentot Patrol Indramayu yang lebih bersifat deskriptif. Teknik penelitian ini dilakukan survey dengan sampel sebanyak 78 perawat yang diambil berdasarkan metode simple random sampling. Penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode angket, studi pustaka dan studi dokumentasi.
Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode editing, koding dan tabulasi data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan teks naratif. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif terutama distribusi frekuensi analisis dan tabel silang analisis. Disamping itu juga dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yakni suatu cara analisis dengan menguraikan dan memaknai data dalam bentuk naratif dengan teknik teoritical interpretation yakni suatu analisis dengan cara mendialogkan antara data di satu pihak dan teori, norma, doktrin di lain pihak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum perawat terhadap standar pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan adalah tinggi. Hal ini diukur dengan tingginya pengetahuan hukum, pemahaman isi hukum, sikap setuju dan pola perilaku yang sesuai dengan standar pelayanan keperawatan. Disamping itu diperoleh pula bahwa faktor komunikasi kerja, semangat kerja, lamanya kerja dan pendapatan cenderung berpengaruh terhadap kesadaran hukum perawat terhadap standar pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan.		Legal awareness of nurses to nursing care standards in health care is of paramount importance in the implementation of the overall health efforts. The purpose of this study was to determine the level of legal awareness of nurses to nursing care standards in health care. In addition, this research is also done to determine the factors that affect the level of legal awareness of nurses to nursing care standards.
To achieve the study was conducted legally research sociological. This study took place in hospitals Pantura research M.A Sentot Patrol Indramayu that are more descriptive. This research technique conducted a survey with a sample of 78 nurses were taken by simple random sampling method. This study is required primary and secondary data were collected by using questionnaires, literature and documentation.
The data collected was processed using the method of editing, coding and tabulation of the data are then presented in the form of tables and narrative text. Analysis of the data in this study were calculated using mainly quantitative frequency distribution analysis and cross-table analysis. Besides, it was also analyzed using qualitative methods of analysis that is a way to analyzed and interpret data in narrative form with teoritical interpretation techniques in a way that is an articulate analysis between data and theory on the one hand, the norm, the doctrine on the other.
The results showed that the level of legal awareness of nurses to pelayanan standards of nursing in health care is high. This is measured by high legal knowledge, understanding of the content of the law, agreed attitudes and patterns of behavior in accordance with the standards of nursing pelayanan. Besides, it also obtained that the communication factor work, morale, length of employment and income levels tend to influence the legal awareness of nurses to keperawatan service standards in health care.
421714018A1H011069KARAKTERISTIK OPTIK BIJI JAGUNG (Zea mays L.) TUMPUKAN DENGAN BERBAGAI KADAR AIRJagung (Zea mays L.) merupakan salah satu produk hortikultura yang dapat dimanfaatkan untuk pangan, pakan, dan bahan baku industri. Kadar air adalah salah satu parameter kualitas biji jagung yang perlu diperhatikan.Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui karakteristik optik (reflektansi) biji jagung utuh, rusak dan terkontaminasi pada berbagai kadar air dan menentukan persamaan matematis hubungan antara karakteristik optik (reflektansi) dengan kadar air biji jagung utuh, rusak dan terkontaminasi. Pengukuran karakteristik optik dilakukan menggunakan 13 sensor LDR yang diintegrasikan dalam integrating sphere. Karakteristik optik yang dikaji adalah perilaku biji jagung dalam memantulkan cahaya bright white, laser 532 nm, dan laser 650 nm yang dijatuhkan pada permukaannya. Cahaya yang dipantulkan oleh biji jagung ditangkap dengan sensor LDR dan intensitas cahaya pantulan dinyatakan dengan tahanan yang dihasilkan oleh sensor. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik optik cahaya 532 nm yang memiliki respon paling kuat terhadap perubahan kadar air biji jagung adalah pada keadaan utuh dengan persamaan matematis y = 0.450x + 7.120, pada cahaya 650 nm yang memiliki respon paling kuat terhadap perubahan kadar air biji jagung adalah pada keadaan utuh dan terkontaminasi dengan persamaan matematis masing-masing y = 3.822x + 115.3 dan y = 5.278x + 80.56, pada cahaya bright white yang memiliki respon paling kuat terhadap perubahan kadar air biji jagung adalah pada keadaan rusak dengan persamaan matematis y = 1.122x + 14.90. Penggunaan cahaya 650 nm dipandang memiliki korelasi yang paling erat dengan kadar air pada kondisi utuh, rusak dan terkontaminasi jika dibandingkan dengan penggunaan cahaya 532 nm dan bright white. Corn (Zea mays L) is one of the horticultural products which can be used for food, feed, and industrial raw materials. The water content is one of the corn seed quality parameters that need to be considered. The aim of this study was to determine the optical characteristics (reflectance) of intact, damaged and contaminated corn seed to various levels of water and determine the mathematical equation of the relationship between optical characteristics (reflectance) and water content of intact, damaged and contaminated corn seed. The measurement of optical characteristics was performed using 13 LDR sensors which were integrated in the integrating sphere. The optical characteristics which were studied was the behavior of corn seed reflecting the bright white light, 532 nm laser, and 650 nm laser which was dropped on its surface. The light reflected by the corn seed was captured by LDR sensor and the intensity of reflected light was expressed by the resistor which generated by the sensor. The results show the optical characteristics of the light of 532 nm which has the most powerful response to changes in moisture content of corn grain is in intact with a mathematical equation y = 0.450x + 7.120, in the light of 650 nm which has the most powerful response to changes in moisture content of corn grain is on intact and contaminated with their respective mathematical equation y = 3.822x + 115.3 and y = 5.278x + 80.56, on a bright white light which has the most powerful response to changes in moisture content of corn grain is in damaged condition with the equation y = 1.122x + 14.90. The use of 650 nm light is deemed the most closely correlated with the water content in intact condition, damaged and contaminated when compared with the use of 532 nm light and bright white.
421814044E1A011214PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA LAYANAN ATM (AUTOMATED TELLER MACHINE) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG INDRAMAYUKeberedaan lembaga perbankan memiliki konstribusi yang cukup dominan dalam menjaga roda perekonomian. Dalam memajukan usaha perbankan peranan nasabah selaku pengguna jasa perbankan sangat besar. Dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas yang baik dalam melayani nasabah. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas kartu ATM ( Automated Teller Machines). Penggunaan kartu ATM memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dana, tetapi selain kemudahan yang didapat ada juga kelamahan dan kekurangan dari fasilitas kartu ATM ini. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum nasabah bank pengguna kartu ATM.
Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Indramayu menerapkan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna kartu ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomnor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menggunakan peraturan Bank Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Indramayu telah menerapkan perlindungan terhadap nasabah pengguna jasa fasilitas kartu ATM berdasarkan kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, kepedulian terhadap resiko nasabah, kepedulian terhadap pengaduan nasabah.
The existence of banking institutions have a dominant contribution in keeping the wheels of the economy. In promoting the role of the banking business customers, the users of banking services is very large. By utilizing technological advances, banks are trying to provide good facilities in serving customers. One of them by providing card facilities ATM (Automated Teller Machines). The use of ATM cards provideconvenience for the customer in the transaction of funds, but in addition to convenience gained, there is also the weaknesses and shortcomings of this ATM card facility. This research aims to find out how the forms of legal protection of bank customers ATM card users.
This research is compiled using normative juridical approach to describe an object or event. The data used are secondary data from literature books, legislation, official documents, and by way of literature, namely the inventory of these data is then presented in the form of systematic description. The data obtained were analyzed and elaborated by legal norms relating to the object of research.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Indramayu implement a form of legal protection for the customers of the bank ATM card users under Act No. 10 of 1998 on the Amendment of the Law No. 7 of 1992 on Banking and using Bank Indonesia regulation as a form of legal protection. It can be known that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Indramayu Branch has implemented customer service user protection against ATM card facility based on the relationship of trust, relationship of prudence, confidentiality relationship, a relationship of concern for the risk of the customer, the relationship of concern for customer complaints .
421914014E1A012122UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT YANG DIKABULKAN DALAM SENGKETA JAMINAN SOSIAL (Studi Terhadap Putusan Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 404/Pdt/2012/PT.DKI)
ABSTRAK

Citizen lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara mewakili kepentingan umum, menggugat pemerintah yang melanggar undang-undang atau gagal mengimplementasi amanat undang-undang. Citizen lawsuit belum diatur dalam sistim peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga muncul masalah dalam penerapan mekanisme penyelesaiannya. Citizen lawsuit yang sedang hangat diperbincangkan ialah gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah, karena telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kompetensinya, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa badan peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima upaya banding pemerintah terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengetahui akibat hukum dikabulkannya upaya banding tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian secara deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder dikaitkan dengan teori-teori hukum.
Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima upaya banding dari pemerintah berdasarkan pada ketentuan pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa kewenangan Legislatif dan Eksekutif diperoleh atas amanat undang-undang dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memerintahkan kepada kedua lembaga negara tersebut agar membentuk undang-undang. Akibat hukum diterimanya upaya banding tersebut ialah selama para pihak menerima putusan Pengadilan Tinggi dan tidak ada upaya hukum lagi, maka putusan Nomor 404/PDT/2012/PT.DKI berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
ABSTRACT

Citizen lawsuit is a lawsuit filed by citizens represent the interest of common, sues government broke the law or fail implementing the message of the act. Citizen lawsuit not been managed in systems legislation indonesia, so that problems arise in the application of the solution mechanism. Citizen lawsuit that moderately warm talk about is a lawsuit on the basis of an unlawful act against the government, because it has been negligent discharge its liabilities mandated in the act of national social security system. District court thought that this neglect meet element illegal actions and included in competence, while the high court thought that general courts not authorized judge this thing.
This report aims to understand basis of consideration of the high court jakarta received a government against the appeals court decisions central jakarta state, and know he received the law the appeal. This research uses the method approach normative juridical persuasion legislation and research a sort of descriptive set analytical with described and analyze secondary data associated with legal theories.
The result of this research are showing that in consideration court judge jakarta high receive efforts an appeal from the government based on in the provision of article 5 and article 20 of the constitution 1945 , in essence stressed that authority legislative and executive obtained on the message of laws and not becoming authority general courts to instruct to the state institutions so that the form a law. Due to law he received efforts the appeal is during the parties receive judicial decisions high and no effort law again, so the judgment number 404 / pdt / 2012 / pt.dki to be fixed law and binding the parties.
422014043D1E010185PENGGUNAAN PREBIOTIK DALAM RANSUM TERHADAP BOBOT DAN PERSENTASE KARKAS DAN NON KARKAS ITIK TEGAL JANTAN PADA UMUR 2 BULANPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan prebiotik fructoologoscaride (FOS), galactooligosacaride (GOS) dan Inulin dalam pakan terhadap bobot dan persentase karkas dan non karkas itik Tegal jantan umur 2 bulan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2015 sampai 10 Juni 2015 di Selo Arum Farm, Sokaraja. Materi yang digunakan adalah 80 ekor itik Tegal jantan umur 2 bulan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sebagai perlakuan adalah Pakan basal (R0), pakan basal + 0,2 % FOS (R1), pakan basal + 0,2% GOS (R2), dan pakan basal + 0,2% Inulin (R3). Data dianalisis dengan menggunakan analisis variansi di mana hasilnya menujukkan bahwa perlakuan penggunaan berbagai jenis prebiotik (FOS, GOS dan Inulin) dalam pakan itik Tegal jantan umur 2 bulan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot non karkas dan persentase karkas dan non karkas serta berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot karkas. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan prebiotik FOS dapat meningkatkan 8,16 % dari bobot karkas.The study aimed to determine the effect of adding prebiotics (FOS, GOS, and inulin) into 2-month-old male Tegal ducks feed on their weight and percentage of their carcass and non-carcass. The research had been conducted from May 2nd until June 10th, 2015 in Seloarum Farm, Sokaraja. The materials being used were 80 2-month-old male Tegal ducks. The treatments were basal feed (R0), basal feed + 0.2% FOS (R1), basal feed + GOS 0.2% (R2), basal feed + Inulin 0.2% (R3). This experimental research was designed by using the Completely Randomized Design (CRD). The parameters being measured were the weight and percentage of the carcass and non-carcass. The data were analyzed by using analysis of variances whose results showed that the use of prebiotics in the diet did not affect significantly (P>0.05) the weight and percentages of the carcass and non-carcass, but did affect significantly (P<0.05) on the carcass weight. The conclusion of this research is that using FOS can increase 8,16% of the carcass weight.