1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 4.161-4.180 dari 48.758 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
416113985E1A011083TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI NEGARA TANPA HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SIHATUL ALFIAH, TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2013)ABSTRAK
Program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang ditawarkan Pemerintah Indonesia memberikan banyak pilihan negara tujuan, termasuk Taiwan yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu fungsi perlindungan dalam fungsi diplomatik tidak bisa dilakukan secara maksimal. Salah satu permasalahan yaitu kasus Sihatul Alfiah, TKI legal di Taiwan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif sebagai metode pendekatan dan deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data yaitu normatif kualitatif.
Tanggung jawab negara memiliki tiga karakteristik yaitu adanya kewajiban internasional, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional, dan adanya kerugian dari perbuatan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan TKI di negara tanpa hubungan diplomatik sebagai bentuk tanggung jawab negara dengan memberikan perlindungan di dalam negeri dan di luar negeri. Penyelesaian kasus Sihatul yaitu dengan melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara pihak Sihatul dengan majikan. Mediasi dibantu oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), KDEI merupakan perwakilan non-pemerintah yang berkedudukan di Taipei.
Kewajiban internasional bagi negara untuk melindungi warga negara tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler. Pemerintah Indonesia melakukan kelalaian yang melanggar kewajiban internasional tersebut berupa lemahnya pengawasan dan menyebabkan kerugian. Salah satu kelalaian tersebut menimbulkan kasus yang dialami Sihatul namun telah diselesaikan dengan mediasi yang mengasilkan kesepakatan. Untuk Indonesia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik maka perlindungan warga negara dilakukan oleh KDEI untuk Indonesia dan oleh (Taipei Economic and Trade Office) TETO untuk Taiwan yang berkedudukan di Jakarta.
ABSTRACT
Labor delivery programs offered by the Government of Indonesia Indonesia provide many choice destination countries, including Taiwan which do not have diplomatic relations. This caused problems of the protection functions in a diplomatic function can not be done optimally. One of the problems is the case of Sihatul Alfiah, legal migrant workers in Taiwan who work not in accordance with the employment agreement.
The method used is as a normative juridical approach method and descriptive as research specifications. The data source using primary data and secondary data with methods of qualitative data analysis that is normative.
State responsibility has three characteristics, namely their international obligations, any act or omission in violation of international obligations, and the loss of such actions. Indonesian Government made protection of migrant workers in countries without diplomatic relations as a form of state responsibility by provide the protection in the country and abroad. Sihatul case settlement by performing the mediation which resulted an agreement between Sihatul with the employer. The mediation assisted by Indonesian Economic and Trade Office (IETO). IETO is a representation of non-governmental which located in Taipei.
International obligation for the state to protect citizens set out in the Vienna Convention of 1961 on diplomatic relations and the 1963 Vienna Convention on consular relations. The Indonesian government did negligence in violation of international obligations in the form of weak supervision and causing harm. One of the omission raises the case with Sihatul has been resolved by mediation which resulted an agreement. For Indonesia which have no diplomatic relations, the protection of citizens conducted by IETO for Indonesia and by Taipei Economic and Trade Office (TETO) for Taiwan which located in Jakarta.
416213988D1E011024KONSEP DIRI PETERNAK DALAM MENCARI INFORMASI TENTANG USAHA PETERNAKAN
SAPI PERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus Pada Anggota Koperasi Susu “Pesat” Banyumas)		Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 5 Oktober 2015 di Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karang Lewas, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, bertujuan untuk mengetahui (1) konsep diri peternak sapi perah yang menjadi anggota aktif koperasi susu “PESAT” di Kabupaten Banyumas dan (2) hubungan konsep diri peternak dengan kemauan mencari informasi mengenai usaha peternakan sapi perah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey terhadap peternak sapi perah. Penetapan sampel wilayah menggunakan metode purposive sampling. Penetapan sampel responden menggunakan rumus slovin dan didapatkan sampel sebanyak 67 orang dari 202 orang peternak anggota aktif Koperasi Susu “PESAT” di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori konsep diri terbuka (Open Area) dan terdapat hubungan antara konsep diri peternak dengan kemauan mencari informasi mengenai usaha peternakan sapi perah yang diukur dari frekuensi komunikasi dan tingkat kemauan belajar. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa variabel frekuensi komunikasi berhubungan signifikan (p= 0) dengan konsep diri peternak dan memiliki tingkat korelasi yang sedang (r= 0,517). Tingkat kemauan belajar berhubungan (p= 0,028) dengan konsep diri peternak dalam kategori rendah (r= 0,268).Conducted from August 31 to October 5, 2015, in six sub-districts in Banyumas regency, i.e. Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, and Kedungbanteng, this study aims at (1) finding out the self-concept of the dairy farmers who are active members at the dairy cooperatives "PESAT" of Banyumas, and (2) determining the relationship between their self-concept and willingness to seek for information about the dairy farm business. In dealing with the dairy farmers, this research used a survey method, while that with determining the sampled area, it used a purposive sampling method. In collecting the respondent samples, it used the Slovin formula and obtained 67 people as the respondents out of the 202 active members of the cooperative. The results of this research show that dairy farmers in Banyumas includes in an open self-concept (Open Area) category and, as measured from the frequency of communication and the level of willingness to learn, there is a relationship between their self-concept and willingness to seek for information. Based on the analysis, it could be concluded that the variable of the communication frequency is significantly associated (p= 0) with the breeders’ self-concept and has a moderate degree of correlation (r= 0.517). The level of willingness to learn is associated (p= 0.028) with their self-concept and falls in a low category (r= 0.268).
416313987E1A011007KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR:217/G/2014/PTUN-JKT).
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT . Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mengenai akibat hukum atas dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa terhadap keabsahan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendektan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model intepretasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum.
Adapun akibat hukum dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa bahwa Surat Keputusan objek sengketa masih tetap dianggap sah menurut hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang telah inkrah yang membatalkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut.
ABSTRACK
The validity of an administrative decision must be in accordance with the law and General Principles of Good Governance, otherwise will result in the invalidity shall be canceled or TUN. One case of cancellation Tun, available in Jakarta State Administrative Court Decision No. 217 / G / 2014 / PTUN- JKT. In this case the researchers are interested in examining the validity of the Decree of the object of dispute from the aspect of authority, procedures and General Principles of Good Governance, as well as about the legal consequences of the annulment of the Decision of the object of dispute the admissibility of Management Authentication Party Committees concerned.
In order to solve the above problems, the research methods used in this research is to use a type of normative approach to legislation and case method approach. The analytical method used is a qualitative model interpretation.
The results stated that the issuance of the procedural aspects of the Decree of the object of dispute by the accused was contrary to the legislation and the General Principles of Good Governance, especially principle of legal certainty.
As a result of the cancellation of the decree of the object of dispute that decree object of dispute is still legally valid before the court decision to cancel the decree inkrah object of the dispute.
Keywords: Validity Tun, Aspect procedure, Cancellation and legal consequences.
416413903C1B012042ANALISIS PENGARUH DPK, CAR, NPL, ROA, BOPO, DAN NIM TERHADAP LDR PERBANKAN UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang dilakukan di sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR).
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 40 perusahaan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 27 perusahaan sebagai sampel. Namun, sampel akhir dalam penelitian ini hanya 26 perusahaan, karena dalam perhitungan uji asumsi klasik, data memiliki multikolinieritas dan heteroskedastisitas gejala. Oleh karena itu,dilakukan cara untuk mengobati gejala tersebut dengan mengurangi jumlah sampel perusahaan yang memiliki data ekstrim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio. (2) Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio. (3) Non-Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio. (5) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio. (6) Net Interest Margin berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio.		This research is an associative research conducted in the banking sector in Indonesia Stock Exchange 2010-2014 period. The purpose of this research was to analyze the influence of Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), Operational Cost Ratio to Operational Income (BOPO), and Net Interest Margin (NIM) on Loan to Deposit Ratio (LDR).
This research used multiple regression analysis as a hypothesis testing tool. The population in this research was all banking companies listed on Indonesia Stock Exchange with the number of 40 companies. While the sample used in this research was taken by using purposive sampling method and obtained 27 companies as sample. However, the final sample in this research was only 26 companies, because in the calculation of classical assumption test, the data had multicolinearity and heteroscedasticity symptoms. Therefore, the method to treat these symptoms was by reducing the amount of sample that had extreme data.
The result indicated that: (1) Third Party Funds did not have influence on Loan to Deposit Ratio. (2) Capital Adequacy Ratio had influence on Loan to Deposit Ratio. (3) Non-Performing Loan did not have influence on Loan to Deposit Ratio. (5) Operational Cost Ratio to Operational Income had influence on Loan to Deposit Ratio. (6) Net Interest Margin had influence on Loan to Deposit Ratio.
416513989D1E011104KETENGIKAN DAN SIFAT ORGANOLEPTIK ABON ITIK DENGAN METODE DEEP FAT FRYING DAN SHALLOW FRYING SELAMA MASA PENYIMPANAN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketengikan dan sifat organoleptik abon itik yang diproses dengan metode deep fat frying dan shallow frying selama masa penyimpanan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 kg daging itik (meliputi bagian dada, sayap, paha dan punggung) serta bumbu-bumbu yang diperlukan dalam pembuatan abon itik. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pengujian penentuan angka peroksida yaitu 960 ml asam aseta-khloroform (3:2), 16 ml larutan KI jenuh, 960 ml aquades, Na2S2O3 0,1 N dan 16 ml larutan pati, berserta alat-alat untuk uji organoleptik. Penelitian yang dilakukan secara eksperimental ini mengukur dua macam peubah, yaitu ketengikan (angka peroksida) dan sifat organoleptik (rasa). Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian dua peubah itu adalah uji T dengan 15 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abon itik dengan metode deep fat frying dan shallow frying berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap ketengikan dan sifat organoleptik (rasa) selama penyimpanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode penggorengan shallow frying memiliki angka peroksida lebih rendah dibandingkan dengan metode deep fat frying dan disukai panelis (manis).The purpose of this research is to assess the levels of staleness and organoleptic quality of duck floss processed with deep fat frying and shallow frying methods during storage period. The material used in this research is 3 kg of duck meat (including chest, wings, thighs and back) and spices required in the making of duck floss. While the materials used in testing the determination of peroxide value was 960 ml acetate-chloroform acid (3: 2), 16 ml solution of saturated KI, 960 ml of aquades, 0.1 N of Na2S2O3 and 16 ml solution of starch, along with tools for organoleptic. The parameters being measured in this experimental research were staleness (peroxide value) and the organoleptic quality (taste). The experimental design used in testing the both parameters was the T test with 15 repetitions whose results showed that the duck floss with the deep fat frying and shallow frying methods affected significantly (P > 0.05) on the staleness and organoleptic quality (taste) during storage. The conclusion of this study is that the shallow frying method has a lower peroxide value than the deep fat frying method and is much preferred by the panelists (sweet).
416613990E1A012021UPAYA HUKUM KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PENEMPATAN INVESTASI PT. ASKRINDO (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1513 K/Pid.Sus/2013 )
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak yang diberikan Perundang-Undangan kepada terdakwa dan penuntut umum selaku penegak hukum. Pemeriksaan kasasi terbatas pada penerapan hukum, untuk melihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak. Seperti dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa U Z. Direktur PT. Tranka Kabel, yang tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi Yang yang merubah putusan Pengadilan Negeri dari hukuman 5 tahun penjara mejadi 11 tahun penjara. Penelitian ini berjudul Upaya Hukum Kasasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Penempatan Investasi PT. Askrindo (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1513 K/Pid.Sus/2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1513 K/Pid.Sus/2013 dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum ditolaknya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1513/K/PidSus/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1513 K/Pid.Sus/2013 yaitu karena permohonan kasasi terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat materil pemeriksaan kasasi, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akibat hukum ditolaknya upaya hukum kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513/K/PidSus/2013 adalah menguatkan Putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir.
An appeal is one of the general remedies and the rights granted to the
defendant Legislation and law enforcement as a public
prosecutor. Examination of an appeal limited to the application of the
law, to see whether the previous decision was unlawful or not, As the
verdict handed down against defendants U Z. Director of PT. Tranka
Kable, which is not satisfied with the decision of the High Court The
District Court decision that changes of becoming a prison sentence of
5 years to 11 years imprisonment. This study, entitled Remedies
Cassation In Money Laundering Placement Investment PT. Askrindo
(Review of the Supreme Judicial Court Decision No.1513/K/Pid.Sus/2013). The purpose of this study was to determine why the Supreme Court
rejected the defendant's appeal to the Supreme Court Decision No. 1513
K/Pid.Sus/2013 and to determine how the legal consequences of the
rejection of cassation filed by the defendant in Supreme Court
Decision No.1513/K/Pidsus/2013.This research used normative
juridical approach to legislation and case approach.Based on the
results of the study, the reason the Supreme Court rejected the
defendant's appeal to the Supreme Court Decision No.1513/K/Pid.Sus/2013 is due to the defendant's appeal does not meet the requirements
of cassation examination material, as defined in Article 253 paragraph
(1) Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. As a result of
the rejection of cassation law in Supreme Court Decision No.1513/K/Pidsus /2013 is to strengthen the Court decision at the first and
last
416713994E1A111018ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA CIREBON NOMOR 002/BPSK/II/2015 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan Sewa Guna Usaha (Leasing) antara penerima sewa sebagai konsumen dengan pemberi sewa sebagai pelaku usaha dalam putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cirebon Nomor 002/BPSK/II/2015. Pada awalanya konsumen telah melakukan perjanjian mengenai kesepakatan kontrak dengan pelaku usaha. dalam pembayaran kredit tersebut konsumen mengalami kepailitan akan tetapi pihak pelaku usaha secara sepihak mengambil mobil tanpa adanya rekomendasi terlebih dahulu. Dengan pengambilan mobil secara sepihak konsumen merasa haknya dilanggar.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cirebon.
Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dalam Putusan Nomor 002/BPSK/II/2015 adalah melalui cara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, 4, dan 5 angka 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia.
Consumer dispute resolution relating to the Lease (Leasing) between the receiver as a consumer lease by the lessor as businesses in the verdict of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) Cirebon No. 002 / BPSK / II / 2015. In Awalanya consumers have made an agreement regarding the contract with entrepreneurs. in the loan payment of insolvent consumers but the businesses unilaterally took the car without their prior recommendations. With a car-making unilateral consumers feel that their rights are violated.
The method used in this research is normative juridical approach, namely studies on law conceived and developed on the basis of the doctrine, while the analytical methods used are qualitative normative. This research was conducted in Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) Cirebon.
Dispute resolution conducted by the Consumer Dispute Settlement Board Cirebon in Decision No. 002 / BPSK / II / 2015 is by way of mediation as provided for in Article 3, 4, and 5 number 2 Decree of the Minister of Industry and Trade No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 on the Implementation of Duties and Powers of Consumer Dispute Settlement Body of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia.
416813995H1B011002PENENTUAN MASSA TOTAL ZAT BERBAHAYA PADA ROKOK BERFILTERPenelitian ini bertujuan untuk menentukan massa total zat berbahaya pada rokok berfilter. Massa total ini diperoleh dengan menggunakan penyelesaian dari model rapat massa zat berbahaya pada rokok berfilter. Dari perbandingan antara massa total zat berbahaya pada rokok berfilter dengan massa total zat berbahaya pada rokok tanpa filter dapat ditentukan efektivitas dari penggunaan filter pada rokok. Penggunaan filter akan efektif apabila tingkat penyerapan massa zat berbahaya oleh filter lebih besar dibandingkan dengan tingkat penyerapan massa zat berbahaya oleh tembakau.This research aims to determine the total mass of harmful substances in filtered cigarettes. The total mass is obtained by applying the solution of the density model of harmful substances in filtered cigarettes. The ratio between the total mass of harmful substances in filtered cigarettes with the total mass of harmful substances in cigarettes without filter determined the effectiveness of the use of filter in cigarettes. The use of filter in cigarettes will be effective if the absorption rate of filter is greater than the absorption rate of tobacco.
416913996E1A111110TANGGUNG JAWAB MEDIAKOM PURBALINGGA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENElektronik memiliki peranan penting karena bisa membantu setiap aktifitas yang kita lakukan, apalagi jika berkaitan dengan pekerjaan juga tugas sekolah, pastinya elektronik sangat membantu kita setiap harinya. Jenis-jenis elektronik yang digunakan masyarakat Indonesia adalah pc/komputer, printer, handphone, televisi dll. Akhir-akhir ini banyak menjamur usaha servis elektronik karena sekarang banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang dibekali keahlian untuk menangani persoalan elektronik dan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang konsern terhadap elektronik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, Sumber Data, Data primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian Data disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Tanggung Jawab Mediakom sebagai Pelaku Usaha Jasa Servis printer dalam hal kerusakan akibat servis barang elektronik di Purbalingga sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1474 KUH Perdata tentang kewajiban pelaku usaha yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan jasa servis Mediakom. Sedangkan bentuk kerugian yang mendapatkan penggantian dari segala kerusakan yang terjadi pada perangkat milik konsumen selama pengerjaan servis akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses pengerjaan.
Electronics play an important role because it can help any activities we do, especially when it comes to the job as well schoolwork, electronic certainly helps us every day. The types of used electronic Indonesian society is pc / computer, printer, mobile phone, television etc. Lately many businesses mushrooming electronic service because now a lot of vocational high school graduates are equipped with the expertise to handle electronic issue and many educational institutions are concerned with electronics.
The method used in this research is normative juridical approach, the specification of the research is descriptive research, Data Sources, Data primary, secondary and tertiary, methods for collecting data in this study carried out by the inventory of legislation, documentation and study of literature, methods Data presentation is presented in the form of narrative text, and the analysis method used is the analysis of qualitative normative model of systematic and grammatical interpretation.
Responsibility Mediakom as Business Actor Repair Service printer in case of damage due to servicing electronic goods in Purbalingga is in conformity with Article 19, paragraphs 1 and 2 of Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 1474 of the Civil Code concerning liability businesses as evidenced by their setting compensation to consumers who are disadvantaged in the use of the service fees Mediakom. While the form of losses to get reimbursement of any damage caused to the consumer owned devices during the work servicing due to errors and / or omissions in the process.
417013998H1H011014PENGARUH PADAT PENEBARAN YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP PADA BENIH IKAN NILA (Oreochromis niloticus) DENGAN PENGGUNAAN SISTEM AKUAPONIKPenelitian Pengaruh padat penebaran yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada benih ikan nila (Oreochromis niloticus) dengan penggunaan sistem akuaponik telah dilakukan di desa Kayen, kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) selama 56 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuaponik terhadap laju pertumbuhan ikan nila dengan padat tebar yang berbeda dan mengetahui nilai tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila setelah menggunakan sistem akuaponik. Tingkat kepadatan benih ikan nila yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5, 10, 15, 20 dan 25 ekor/bak. Benih yang digunakan dengan ukuran rata-rata berat tubuh 0,2±0,005 g. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Parameter penelitian yang diamati adalah pertumbuhan mutlak, pertumbuhan harian, pertumbuhan spesifik dan kelangsungan hidup. Adapun parameter pendukung adalah kualitas air dan produksi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan berbeda nyata (P>0,05) yaitu pada berat mutlak, SGR dan berat harian. Padat tebar 5 ekor/bak menghasilkan pertumbuhan terbaik dari semua perlakuan. Sistem akuaponik juga berpengaruh terhadap perbaikan kelangsungan hidup. Parameter kualitas air yang diamati berada dalam kisaran yang optimal untuk pemeliharaan ikan Nila.
Study of effect different stocking density on the growth and survival of tilapia (Oreochromis niloticus) with the use aquaponics system has been carried out in the village Kayen, sub Pacitan Pacitan (East Java) for 56 days. This study aimed to determine the effect on the rate of growth in aquaponics system tilapia with different stocking density and determine the value of the survival rate of tilapia fish after using aquaponics system. The density of tilapia fish used in this study were 5, 10, 15, 20 and 25 tails / curtains. Yag seed used to the size of the average body weight of 0.2 ± 0.005 g. The experimental design used was completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 4 replications. The research parameteres measured were absolute growth, daily growth, specific growth and survival. The supporters are water quality parameters and production results of this study showed that each treatment was significantly different (P> 0.05), namely the absolute weight, SGR and daily weight. Stocking density 5 mice / tub produce the best growth of all treatments. Aquaponics system also affects the survival improvement. Water quality parameters were observed to be in the range that is optimal for the maintenance of Tilapia fish.
417113999D1E011135PENGARUH SUPLEMENTASI FITOBIOTIK TERHADAP KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK DAGING ITIK DAN ENTOKINDRA FAIZAL. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Suplementasi Fitobiotik Terhadap Karakteristik Organoleptik Dagimg Itik dan Entok”. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 14 september 2015 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan fitobiotik terhadap kualitas daging itik dan entok umur 10 minggu.
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 ekor itik dan entok dengan jumlah masing-masing jenis itik lokal yaitu 100 ekor dan entok 100 ekor.
Itik dan entok yang dipakai dalam penelitian ini sebelumnya di pelihara dalam kandang percobaan sebanyak 40 unit dengan ukuran panjang 1,5 m, lebar 0,5 m, dan tinggi 1,5 m beserta perlengkapanya. Pakan yang diberikan adalah pakan ayam dengan kode BR-1 yang diberi tambahan fitobiotik dalam bentuk tepung untuk dicampurkan kedalam pakan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Perlakuan ada dua yaitu, bangsa itik (itik lokal dan entok) serta fitobiotik (bawang putih jahe, kunyit, kencur) masing-masing diulang sebanyak empat kali. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi, apabila ada pengaruh pada perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata jujur (BNJ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan warna daging itik, yaitu antara merah cerah dan pucat berkisar 3,50 ± 0,58 sampai 2,25 ± 0,50 sedangkan daging entok, yaitu antara merah cerah dan merah muda berkisar 3,25 ± 0,96 sampai 2,25 ± 0,50; aroma daging itik, yaitu antara amis dan agak amis berkisar 3,00 ± 0,82 sampai 2,50 ± 0,56 sedangkan daging entok, yaitu antara amis dan tidak amis berkisar 3,75 ± 0,50 sampai 3,25 ± 0,69; keempukan daging itik dan entok sama, yaitu antara agak kenyal dan kenyal berkisar 4,00 ± 0,00 sampai 3,00 ± 0,00 sedangkan daging entok, yaitu 3,75 ± 0,50 sampai 3,00 ± 0,00; kesukaan daging itik dan entok sama, yaitu antara suka dan tidak suka berkisar 3,75 ± 0,96 sampai 3,25 ± 0,50 sedangkan rataan daging entok, yaitu 3,75 ± 0,96 sampai 3,25 ± 0,50. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pengaruh bangsa dan penambahan fitobiotik sebanyak 3% dalam pakan serta interaksinya berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap warna, aroma dan kesukaan. Sedangkan pada keempukan daging itik dan entok menunjukan adanya pengaruh nyata (P<0,05).
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan penambahan fitobiotik menghasilkan daging yang lebih empuk, namun belum mampu merubah warna, aroma, dan kesukaan konsumen terhadap daging itik dan entok umur 10 minggu.

Kata kunci :
INDRA FAIZAL. The research title is “The Effect of Phytobiotic Supplementation to Organoleptics Characteristic of Duck and Muscovy Duck Meat”. The research conducted at 14 September 2015 in Livestock Product Technology Laboratory, Husbandry Faculty, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Central Java. The research purpose is to determine the influence of adding phytobiotic to quality of 10 weeks old duck and muscovy duck meat.
The material being used in the research is 200 ducks and muscovy duck, there are 100 local ducks and 100 muscovy ducks. The ducks and muscovy ducks being used in the research was 40 that was bred in the cattle pen with length 1.5m, width 0.5m and height 1.5m included its equipments. The fodder being used was BR-1 code added with phytobiotic in the flour form that mixed into it.
The research method is completely randomized design method (RAL) with factorial pattern. There were two treatments, ducks (local ducks and muscovy ducks) with phytobiotic (garlic, ginger, and kaempferia galanga) were repeated four times. The obtained data was being analyzed with variance analysis, if there is influence by treatment, then it will be continued by Truth Significant Difference (BNJ) test.
The result of the research showed that the average color of duck meats were bright and pale red and it was about 3.50 ± 0.58 till 2.25 ± 0.50, meanwhile the muscovy duck meats were bright red and pink and it was about 3.25 ± 0.96 till 2.25 ± 0.50; the scent of ducks were stench and pretty stench and it was about 3.00 ± 0.82 till 2.50 ± 0.56, meanwhile the scent of muscovy duck were stench and not stench and it was about 3.75 ± 0.50 till 3.25 ± 0.69; the tenderness of meat between ducks and muscovy ducks were the same that were rather chewy and chewy, the ducks tenderness were about 4.00 ± 0.00 till 3.00 ± 0.00, meanwhile the tenderness of muscovy ducks were about 3.75 ± 0.50 till 3.00 ± 0.00; the favour of ducks and muscovy ducks meats were the same, the ducks were about 3.75 ± 0.96 till 3.25 ± 0.50, meanwhile the muscovy ducks were about 3.75 ± 0.96 till 3.25 ± 0.50. The variance analysis showed that the influence of race and adding 3% phytobiotic in fodder and its interaction has no real effect to colors, scents, and favours (P>0.05). Meanwhile it showed real effect to tenderness of meat (P<0.05).
By the research result, it can concluded that the adding of phytobiotic results more tender meats but still unable to change to colors, scents and favours of consumers to consume 10 months old ducks and muscovy ducks.
417214003H1H011011SUPLEMENTASI SUMBER ATRAKTAN BERBEDA PADA PELLET BERBAHAN NABATI TERHADAP KONSUMSI PAKAN HARIAN DAN RASIO EFISIENSI PROTEIN IKAN LELE DUMBO Penelitian berjudul “Suplementasi Sumber Atraktan Berbeda pada Pellet Berbahan Nabati Terhadap Konsumsi Pakan Harian dan Rasio Efisiensi Protein pada Ikan Lele Dumbo”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi atraktan pada pellet berbahan daun ubi jalar terhadap ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2015 tempat penelitian di Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Metode yang digunakan adalah eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang dicobakan meliputi pellet daun ubi jalar fermentasi tanpa penambahan atraktan (P1), pellet daun ubi jalar fermentasi + atraktan minyak ikan 8% (P2), pellet daun ubi jalar fermentasi + atraktan minyak cumi 8% (P3) dan pellet daun ubi jalar fermentasi + atraktan minyak udang 8% (P4). Variable yang diamati adalah konsumsi pakan harian dan rasio efisiensi protein lele dumbo, kualitas air diukur sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi pakan harian berkisar antara 0,008±0,0085 g – 0,018±0,0057 g dan nilai rasio efisiensi protein berkisar antara 1,94±1,05 %– 5,67±2,33%. Berdasarkan hasil ANOVA pada konsumsi pakan harian dan rasio efisiensi protein menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antar perlakuan. Kualitas air masih dalam kondisi yang optimal untuk pemeliharaan ikan lele kecuali suhu.The entitle of this research is “Supplementation Attractant Different Sources in Based Plant on Consumption Pellet Feed Daily and Protein Efficiency Ratio at African catfish”. The aims of this research was to investegate the effect of suplementation atractant in pellet based sweet potatoes leaves to african catfish (Clarias gariepinus). This research was conducted in June-July 2015 a study at the Laboratory of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences.. The method used was experiment based on Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 5 replications. Treatments are pellet based on fermented sweet potato leaves without attractant added (P1), pellet based on fermented sweet potato leaves + 8% fish oil (P2), pellet based on fermented sweet potato leaves + 8% squid oil (P3), and pellet based on fermented sweet potato leaves + 8% shrimp oil (P4). Variables observed were african catfish feed consumption and protein efficiency ratio, water quality was measured as secondary data. The result showed feed consumption was 0,008±0,0085 g – 0,018±0,0057 g and protein efficiency ratio was 1,94±1,05 %– 5,67±2,33%. The result of ANOVA on daily feed intake and protein efficiency ratio showed non significan diferent in treatment. Water quality value was optimal for rearing african catfish except temperature.
417313986D1E011201TOTAL BAKTERI DAN NILAI pH DAGING AYAM BROILER DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN KECOMBRANG (Etlingera elatior) SEBAGAI PENGAWET ALAMI
PADA PENYIMPANAN YANG BERBEDA
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun kecombrang (Etlingera elatior) sebanyak 20% terhadap total bakteri dan nilai pH daging ayam broiler yang disimpan selama 12 jam. Materi yang digunakan adalah daging ayam broiler bagian dada (±140 gram) sebanyak 20 potong dan daun kecombrang sebanyak 2,25 kilogram. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan uji lanjut menggunakan orthogonal kontras. Peubah yang diamati dalam penelitian adalah total bakteri dan nilai pH daging ayam broiler. Perlakuan yang diterapkan adalah R0 = tanpa perendaman dan penyimpanan, R1= perendaman 30 menit dan penyimpanan 4 jam, R2= perendaman 30 menit dan penyimpanan 8 jam, R3¬¬= perendaman 30 menit dan penyimpanan 12 jam dengan 5 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman dan penyimpanan daging ayam broiler dengan konsentrasi ekstrak daun kecombrang 20% berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap total bakteri dan nilai pH daging ayam broiler. Total bakteri daging ayam broiler (R0) = 6,18 x 105 cfu/g, (R1) = 6,64 x 105 cfu/g, (R2) = 7,68 x 105 cfu/g, (R3) = 8,02 x 105 cfu/g dan nilai pH (R0) = 5,75, (R1) = 5,72, (R2) = 5,75, (R3) = 5,83. Penambahan ekstrak daun kecombrang 20% dengan perendaman 30 menit tidak dapat menurunkan total bakteri dan nilai pH daging ayam broiler yang disimpan selama 12 jam.The purpose of this research was to identify the effect of adding 20% Kecombrang (Etlingera elatior) leaf extract on the total bacteria and pH value of broiler meat stored up to 12 hours. The materials used were 20 pieces broiler breast meat (±140 grams) and 2,25 kilograms Kecombrang leaves. The research design used a Completely Randomized Design (CRD) with an advance test using orthogonal contrasts. The variables observed in the study is the total bacteria and pH value of broiler meat. The treatments used were R0= without soaking and storage, R1= 30 minutes soaking and 4 hours storage, R2= 30 minutes soaking and 8 hours storage, R3= 30 minutes soaking and 12 hours storage, each of which was with 5 replications. The results showed that soaking and storing broiler meat with Kecombrang leaf extract concentration of 20% was highly significant (P <0.01) to the total bacteria and pH value of broiler meat. The total bacteria of the meat was as follows (R0)= 6,18 x 105 cfu/g, (R1)= 6.64 x 105 cfu/g, (R2)= 7.68 x 105 cfu/g, (R3)= 8 02 x 105 cfu/g and the pH value was (R0)= 5.75, (R1)= 5.72, (R2)= 5.75, (R3)= 5.83. The addition of Kecombrang leaf extract 20% and 30 minutes soaking cannot decrease the total bacteria and pH value of broiler meat stored for 12 hours.
417414004E1A011162TANGGUNG JAWAB PT. WAHANA PRESTASI LOGISTIK PURWOKERTO TERHADAP BARANG YANG HILANG DALAM PROSES PENGIRIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMENPT. Wahana Prestasi Logistik Purwokerto merupakan salah satu agen dari 300 agen yang tersebar di kota-kota besar di penjuru Indonesia, induk PT Wahana sendiri berada di Tangerang. PT Wahana merupakan jasa pengangkutan pengiriman barang yang menerapkan teknologi informasi diseluruh proses bisnisnya untuk memungkinkan konsumen melacak kiriman tepat waktu dan akurat. Dalam proses pengiriman barang tentunya tidak terlepas dari masalah tidak terpenuhinya hak-hak konsumen terutama pada masalah terhadap barang kiriman yang hilang. Hak dari konsumen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui Apakah bentuk-bentuk tanggung jawab akan hilangnya barang pada saat pengiriman oleh PT. Wahana Prestasi Logistik Purwokerto telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau tidak,
Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Tulisan ini mengkaji mengenai tanggung jawab PT.Wahana Prestasi Logistik Purwokerto terhadap hilangnya barang, apakah tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PT. Wahana Prestasti Logistik Purwokerto is one of the agents of the 300 agents spread in major cities throughout Indonesia, the major companies was in Tangerang. PT Wahana is a transportation service delivery that apply information technology throughout its business processes to enable consumers to track the shipment on time and accurately. In the process of delivery of goods must not be separated from the problem is not the fulfillment of the rights of consumers especially on the issue of the missing shipment. The rights of consumers are already regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This is what makes the writer interested to know What forms of responsibility will be the loss of the goods upon delivery by PT. Logistics Achievement rides Purwokerto in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection or not,
This research is compiled using normative juridical approach to describe an object or event. The data used are secondary data from literature books, legislation, official documents and internet sites by way of literature study, with an inventory of these data is then presented in the form of systematic description. The data obtained were analyzed and elaborated by legal norms relating to the object of research.
This article examines the responsibility PT.Wahana Prestasi Logistik Purwokerto to the loss of goods, whether such responsibility in accordance with Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
417514006E1A012162PERBEDAAN PENENTUAN ELEMEN FINAL KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILANABSTRAK
Skripsi ini berjudul : “PERBEDAAN PENENTUAN ELEMEN FINAL KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN”. Penelitian ini akan menguraikan kriteria untuk menentukan elemen final suatu keputusan tata usaha negara ditinjau dari dasar hukum diterbitkannya keputusan tersebut.
Sumber hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria elemen final keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara tidak perlu persetujuan instansi lain atau instansi atasan dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain adalah keputusan tata usaha negara yang dasar hukum berlakunya keputusan tersebut mengatur tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan. Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban kepada subjek hukum tertentu.
Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim mengenai penentuan elemen final. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.Yk adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan pada dasar hukum diterbitkannya keputusan, surat keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulka akibat hukum, maka keputusan objek sengketa bersifat final. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G/2013/PTUN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan mendasarkan dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut, surat keputusan objek sengketa telah bersifat final.
ABSTRACT
This thesis entitled: "DETERMINATION OF DIFFERENT ELEMENTS OF THE FINAL DECISION OF THE ADMINISTRATION IN COURT DECISION". This study will explain the criteria for determining the final element of an adminstrative decision in terms of the legal basis of the decision.
Source of this research from the State Administrative Court Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk and State Administrative Court Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby. The method that used in this research is normative juridical approach with the approach of legislation, case based approach, and conseptual approach.
The results of this study showed that the final element criteria of an administrative decision is the decision of the state administration does not need the approval of other agencies or superiors institution and hence lead to legal consequences. An administrative decision which does not require the approval of other agencies or superiors agency is an administrative decision that the legal basis of the decision does not require the approval of other agencies or superiors institution. Legal consequense is the emerging or disappearance of rights and obligations to certain legal subject.
In the State Administrative Court Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk and State Administrative Court Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby there are different legal considerations of the determination of the final element. Legal considerations of the judge in the State Administrative Court's Decision Yogyakarta No. 23 / G / 2013 / PTUN.Yk is not in accordance with the law, because by basing on the legal basis for issuing the decision, the object of dispute does not require the approval of other agencies and have legal effect, from the object of dispute, the decision is final. While the legal considerations of the judge in the State Administrative Court's Decision Surabaya No. 97 / G / 2013 / PTUN.Sby are in accordance with the law, because by basing the legal basis for the issuance of the decision, the object of dispute is final.
417614002E1A011056KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PENETAPAN PENGUMUMAN JADWAL LELANG (STUDY TENTANG PERSINGGUGAN ANTARA SENGKETA KEPERDATAAN DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARAPADA PUTUSAN NOMOR : 06/G/2014/PTUN.YKPeradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lingkungan Peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili atau menangani sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian sengketa tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Pengecualian ini sudah tertera jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Salah satunya yaitu dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau NO (Niet Ontvanverklaard) karena gugatan tersebut termasuk KTUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf (a). Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan mengadili Penetapan Jadwal Lelang pada putusan 06/G2014/PTUN.YK dan kriteria untuk menentukan suatu KTUN merupakan pengecualian menurut Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Penulis pada penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis secara preskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam deskriptif secara sistematis, logis, dan rasional dengan analisi data secara kualitatif. Dalam putusan yang penulis teliti ini objek sengketanya yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor : S.1699/WKN.09/KNL.06/2014 tentang Penetapan Jadwal Lelang. Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang dikecualikan menurut pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk menentukan pengecualian itu hal yang perlu diperhatikan adalah konstruksi hukum sebelum dikeluarkannya KTUN, lalu menggunakan teori kehendak, dan bisa menggunakan teori melebur. Administrative Courts is one of the environmental justice in Indonesia, which has authority to judge or deal with the State Administration dispute. The meaning of the dispute of the state administration defined in Article 1 point 10 of Regulation No. 51 of 2009. There are several administrative decision which is exception by the regulations. These exceptions are stated clearly in Article 2 of Regulation No. 9 of 2004. One of them is in the Administrative Court decision of Yogyakarta that declare the lawsuit of Plaintiff is Unacceptable or NO (Niet Ontvanverklaard) because of the lawsuit included KTUN were exception under Article 2 letter (a). Therefore, the authors will research how legal considerations the judge in determining the authority to hear the verdict Determination Auction Schedule 06 / G2014 / PTUN.YK and criteria for determining a KTUN an exception under Article 2 letter (a) of Law No. 9 of 2004. Authors on the study in this thesis research use method with the approach of legislation and prescriptive analytical approach using data sourced from secondary data. Data were collected by using a literature and presented in descriptive in a systematic, logic, and rational with qualitative data analysis. In the decision that I researched the object of dispute, namely the Decree of the head office of the country's wealth and auction services No. S.1699 / WKN.09 / KNL.06 / 2014 about determination of auction schedule, issued on April 21, 2014. The judge in this case stated that the object of the dispute in this case is KTUN that exception under Article 2 letter (a) of Regulations No. 9 of 2004. Therefore, Yogyakarta State Administrative Court has no authority to judge the case. To determine the exceptions, the thing that we must to note is the construction of the law prior to the issuance KTUN, then using the will’s theory, and can use the melt theory.
417714008E1A110041PENYELESAIAN JAMINAN PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN HUTANG.Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bantul mengenai penjaminan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai jaminan hutang. Metode penelitian : Yuridis Normatif, spesifikasi : Deskriptif dan analisis : normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Penyerahan Serttifikat Hak Atas Tanah sebagai jaminan, tidak menimbulkan akibat hukum lahirnya Hak Jaminan Kebendaan atau Hak Tanggungan, karena obyeknya bukan Hak Atas Tanah, tidak dilakukan melalu prosedur pembebanan Hak Tanggungan yang terdiri dari tiga fase, yaitu : “Janji memberikan jaminan Hak Tanggungan”, adanya “Pembebanan Hak Tanggungan dengan akta PPAT”, dan dilakukannya “Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan” dan 2) Akibat hukum dari adanya penyerahan sertifikat sebagai jaminan melahirkan hak retensi, yaitu hak menahan (tetap memegang) Sertifikat Hak Atas Tanah sampai semua tagihan kreditur dibayar oleh debitur.
This study aims to analyze the Bantul District Court's decision on Land Rights Certificate guarantees as collateral . Methods: normative juridical , specifications : Descriptive and analysis : qualitative normative .
Based on the analysis we concluded that : 1 ) Submission Serttifikat Land Rights as collateral , does not give rise to legal consequences birth of Rights guarantee material or Encumbrance , because the object is not Landrights , was not done through the procedure of loading Encumbrance which consists of three phases , namely " Promise guarantees Mortgage " , the " Encumbrances Encumbrance by deed PPAT " and does " Registration of Encumbrance Land Office " and 2 ) the legal consequences of the transfer of the certificate as collateral created rights of retention , namely the right to hold ( keep holding ) Certificate of Land Rights until all bills are paid by the debtor's creditors .
417814016A1G013008PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN USAHATANI BENGKUANG (Pachyrhizus erosus) DI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN		Keberhasilan petani dalam usahatani bengkuang pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor-faktor penentu tinggi rendahnya pendapatan usahatani. Faktor sosial ekonomi berasal dari internal dan eksternal yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman berusahatani, luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja, harga benih, harga pupuk dan harga jual bengkuang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani bengkuang di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, 2) mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengalaman berusahatani, luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja dalam keluarga, jumlah tenaga kerja luar keluarga, harga benih, harga pupuk urea, harga pupuk TSP, harga pupuk KCl, harga pupuk kandang dan harga jual bengkuang terhadap pendapatan usahatani bengkuang di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.
Metode penelitian menggunakan metode survey dengan penentuan desa di Kecamatan Prembun yang dilakukan secara purposive yaitu Desa Sidogede dan Desa Mulyosri. Dari 2 desa tersebut didapat 48 responden dengan metode pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, kuesioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan dan pendapatan serta analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Biaya usahatani bengkuang yang dikeluarkan oleh petani adalah sebesar Rp20.457.153,47 dan pendapatan yang diterima oleh petani sebesar Rp10.626.455,93 per Ha per musim tanam 2) Secara bersama-sama terdapat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan. Secara parsial luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja dalam keluarga dan harga jual bengkuang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani bengkuang.		The succesful of farmers in yam bean farming is generally influenced by several social economic factors. Social economic factors are the determinant of the agricultural activities income. Social economic factor came from both external and internal factor such as level of education, experience, land area, number of labour, seed price, fertilizer price and yam bean selling price. This research aims are: 1) Calculate the price and income yam bean farming in Prembun District Kebumen Regency, 2) Analyze the effect of social economic which are level of education, experience, land area, number of workers in a family, number of workers outside family, seed price, urea price, TSP fertilizer price, KCl fertilizer price, compost price, and yam bean selling price towards yam bean farming income in Prembun District Kebumen Regency.
Survey method is chosen with purposive scheme to determine the chosen village in Prembun which are Sidogede village and Mulyosari village. From those villages, gathered 48 respondents with collecting method by using simple random sampling. The data withdrawals are obtained by direct observation, questionaire, and interview. The analysis method are cost analysis, income analysis, and double linear regression analysis.
The studies show that: 1) The farmer expenses Rp20.457.153,47 per Ha per growing season and earn Rp10.626.455,93 per Ha per growing season, 2) There is a simultant influence from social economic factor towards the income. Moreover, the land area, number of workers in a family and yam bean selling price partially influence farmers income.
417914005E1A112018KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
( Studi Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG )		Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Bandung Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada Putusan Nomor : 82/G/2014/PTUN-BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.
Penggugat dalam perkara a quo yaitu ANYI, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang disebut sebagai Tergugat, dan Hj. Asna Sumarti S., dkk disebut sebagai Tergugat II Intervensi. Objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 47/ Desa Karanganyar Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, pendaftaran tertanggal 19 November 1972, pengeluaran sertifikat tanggal 27 Februari 1973, dengan luas tanah 68,150 m2, Atas Nama Salim Subakat.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka pada intinya bahwa yang berwenang untuk mengadili/memutus bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dan pertimbangan hakim sudah tepat dalam mengadili sengketa a quo, dengan menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, tidak membentuk panitia terkait penerbitan objek sengketa, dan tidak menulis daftar isian hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah. Keliru dalam substansinya karena nama Salim Subakat tidak tercantum dalam Surat Girik.		This research based on decision PTUN Bandung number : 82/G/2014/PTUN-BDG, aims to identify and analyze the authority to hear State Administrative Courts in a dispute relating to Certificate of Proprietary Rights Over the Land on Decision No. 82/G/2014/PTUN-BDG and legal considerations the judge in judge disputes relating to Certificate of Proprietary Rights Over the Land on Decision No. 82/G/2014/PTUN-BDG. This research using normative juridical research method, with the approach of legislation.
The plaintiff in the case a quo are ANYI, et al against the head of the Land Office Bekasi Districts that referred to as Defendants, and Hj. Asna Sumarti S., et al referred to as Defendant II Intervention. The object of disputes is the Decree Letter of the Head of Land Office Bekasi Districts in the form of proprietary certificates Over the Land Number : 47/ Karanganyar Village Cikarang Subdistrict Bekasi District, registration dated November 19, 1972, the certificate issuance date of February 27, 1973, with a land area of 68.150 m2, on Behalf of Salim Subakat.
Based on the research and discussion in essence that the authority to hear / decide that the certificate is void or invalid is State Administrative Courts Bandung. And consideration judge already appropriate to adjudicate disputes a quo, by declaring the Defendant in issuing the object of dispute does not conduct investigations history plot, do not form a committee related to the issuance of the object of dispute, and do not write history questionnaire results of the investigation and the appointment of the land boundary. Erred in its substance because Salim Subakat name is not listed in the Letter Girik.
418014007E1A012084PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN AYAH TIRI (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.PWT)ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN AYAH TIRI (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 03/PID.Sus/2012/PN.PWT)
Tindak pidana kesusilaan yang menimpa anak semakin meningkat. Tindak pidana kesusilaan yang menimpa anak salah satunya adalah persetubuhan. Kasus persetubuhan yang terjadi di Desa Dawuhan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dilakukan oleh ayah tiri terhadap anaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian dengan tujuan agar mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam hukum pidana dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang melakukan persetubuhan ayah tiri dalam putusan pengadilan Nomor 03/PID.Sus/2012/PN/PWT. Metode penelitisn yang digunakan adalah yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kua litatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan anak sebagai korban dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tesebut melindungi anak bukan hanya anak sebagai pelaku namun juga anak sebagai korban. Perlindungan yang diberikan dalam putusan pengadilan nomor 03/PID.Sus/2012/PN/PWT berupa sanksi pidana kepada pelaku. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus’ yang memenuhi unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ABSTRACT

THE LAW PROTECTION OF CHILDREN AS THE VICTIM WHO DO THE SEXUAL INTERCOURSE WITH THE STEPFATHER (Juridical Review of Court Decision Number: 03/PID.Sus/2012/PN.PWT)

Criminal act of morality that occurs to the children getting increase. Criminal act of morality that occurs to the children which one of them was such as sexual intercourse. Case of sexual intercourse that occurs in the Village of Dawuhan, Sub district of Kedung Banteng, Regency of Banyumas conducted by stepfather to his daughter. Based on that background it encourages the writer to examine deeper through the research with the purpose to find out the form of law protection that is given to the children in the criminal act and protection that are given to the children that do the sexual intercourse with stepfather in the court decision Number 03/PID.Sus/2012/PN/PWT. Method of research uses normative juridical. Secondary data that has been collected then managed, presented, and analyzed qualitatively with the data presentation of narrative text.
Result of research explains that children protection as the victim in the criminal act regulated in Legislation Number 11, 2012 about the Court System of children criminal act and legislation Number 35, 2014 about the Change for Legislation Number 23, 2002 about Children Protection. Both of legislations protect the children not only children as the suspect but also as the victim. The protection that is given in the court decision number 03/PD.Sus/2012/PN/PWT as criminal act sanction to the suspect. The suspect is proven to do the criminal act ‘with awareness seduces the children to do the sexual intercourse with him continuously’ which fulfills the elements Article 81 Legislation Number 23, 2002 about the Children Protection.