Artikel Ilmiah : E1A111081 a.n. NURDIN JULIYANTO
| NIM | E1A111081 |
|---|---|
| Namamhs | NURDIN JULIYANTO |
| Judul Artikel | SURAT DAKWAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Tinjuan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pembuatan surat dakwaan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan wajib dibuat oleh jaksa penuntut umum karena merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan pidana, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa penasehat hukumnya serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Peneliti mengambil judul “Surat Dakwaan Tindak Pidana Penggelapan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuatan surat dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa, Metode penelitian yang dipakaiadalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisa data menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan studi putusan dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sudah sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tetapi karena dalam pembuatan surat dakwaan jaksa penuntut umum kurang cermat dalam pengetikan kata “atau” untuk memisahkan dakwaan yang satu dengan yang lain mengakibatkan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta alat bukti yang diajukan di persidangan dan hasil pemeriksaan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwayang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka majelis hakim memutuskan terdakwa diputus bebas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Making the indictment, must pay attention the provisions of Article 143 paragraph (2) Criminal Procedure Code, the formal requirements and substantive requirements. The indictment must be made by the public prosecutor because it is the basis for the public prosecutor to conduct a criminal prosecution,is the foundation of the defense for the accused and the basic rule for judge to verdict to the defendant. Researcher takes a title “Indictment Crime of Embezzlement” (Judicial Review Verdict of District Court Stabat Number: No. 412/ Pid. B/ 2014/ PN. STB). The purpose of this research is knowing the making of the indictment has been suitable withthe provisions of Article 143 paragraph (2) Letter B Criminal Procedure Code (KUHAP) and the legal considerations of the judge in provig the guilt of the accused. The research method which was applied is normative and the research specifications is descriptive. The method of collecting data is doing study of literature and the method of data analysis is normative qualitative. Based on the study, it can be concluded that the indictment has been in accordance with Article 143 paragraph (2) letter B Criminal Code but because in the making of the indictment prosecutors are carefuless in typing the word “or” to separate the accused one and another will lead to conflict with the principle of simple justice, fast and low costs. And legal consideration of judges based on the facts as the evidence which presented at the trial and the result of the elements of article which indicted to the accused who indicted by public prosecutor has not been proven legally and convincingly guilty, then the judge decides the accused were disconnected load. |
| Kata kunci | Kata kunci: surat dakwaan, alternatif, |
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr., Hibnu Nugroho, S.H., M.H |
| Tahun | 2016 |
| Jumlah Halaman | 1 |
| Tgl. Entri | 2016-02-15 08:33:47.477108 |