1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 4.181-4.200 dari 48.759 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
418114009C1A011056FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT (Periode Tahun 1999-2014)
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat (Periode Tahun 1999-2014)”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, hunian kamar hotel dan pendapatan perkapita secara bersama-sama dan secara parsial terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan tahun 1999-2014, mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan tahun 1999-2014, dan mengetahui realisasi penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan tahun 1999-2014.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah Kabupaten Kuningan dari sektor pariwisata yang pertama adalah jumlah objek wisata. Kedatangan wisatawan mancanegara maupun nusantara akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya (Rudi Badrudin, 2001). Lalu yang kedua adalah jumlah wisatawan. Secara teoritis dalam Ida Austriana, 2005 semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka penerimaan sektor pariwisata juga akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah jumah hunian kamar hotel. Penerimaan yang diperoieh akan semakin banyak apabila para wisatawan semakin lama menginap, sehingga meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel (Rudi Badrudin, 2001). Yang terakhir adalah pendapatan perkapita. Semakin besar pendapatan perkapita masyarakat, maka akan semakin besar pula kernampuan untuk melakukan perjalanan pariwisata yang pada akhirnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya penerimaan sektor pariwisata (Ida Austriana, 2005).
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (multiple regresion).
Hasil dari penelitian ini adalah variabel pendapatan perkapita memiliki nilai elastisitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai elastisitas variabel lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Kuningan periode tahun 1999-2014.
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah Kabupaten Kuningan agar lebih mengedepankan pembangunan di sektor kepariwisataan, dengan dibangunnya objek-objek wisata harapannya pengunjung akan meningkat dan dengan meningkatnya pengunjung, maka pendapatan sektor pariwisata akan meningkat pula serta lebih meningkatkan kegiatan promosi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Kuningan lalu meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada serta memperluas lapangan kerja, sehingga diharapkan pendapatan masyarakat yang turut memberikan kontribusi terhadap objek wisata tersebut akan bertambah serta para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata akan merasa puas terhadap pelayanan jasa yang tersedia tersebut.
This research entitled “Factors Affecting The Revenue of Tourism Sector in Kuningan Regency, West Java Province (1999-2014 Periods)”. The purpose of this research was to know the influence of the number of tourist object, number of tourist, the hotel room occupancy and income per capita simultaneously and partially on the revenue of tourism sector in Kuningan regency in 1999-2014,to know the most influential variable on the revenue of tourism sector in Kuningan regency in 1999-2014, and to know the realization of the revenue of tourism sector on locally-generated revenue in Kuningan regency in 1999-2014.
The factors that may influence regional revenue of tourism sector in Kuningan regency are: 1) the number of tourist object, the number foreign and domestic tourists can make revenue for the area to be visited (Rudi Badrudin, 2001), 2) the number of tourists, theoritically in Ida Austriana, 2005, the increasing number of tourist may increase the revenue in tourism sector, 3) the number of hotel room occupancy, the revenue will be gained if the tourist stay for long so that it can increase revenue of an area through the hotel tax (Rudi Badrudin, 2001), 4) income per capita, the higher income per capita of the society, the higher ability to travel which has influence positively and significantly on the increasing revenue in tourism sector (Ida Austriana, 2005).
This research was a quantitative research, with aimed to test the hypotheses that have been set (Sugiyono, 2011). The analytical method used in this research was multiple linear regressions.
The result of this research indicated that income per capita variable had higher elasticity value than the elasticity value of other variables. Therefore, it can be concluded that income per capita was the most influential variable on the revenue of tourism sector in Kuningan regency in 1999-2014 periods.
The implication of this research was the government of Kuningan regency should put forward the development in the tourism sector by constructing more tourist attractions so that the visitors will increase. The increasing visitors may increase the income in tourism sector and it may further enhance the promotion of the tourism in Kuningan regency both inside and outside of the regency. It will enhance the management of the existing natural resource and expand job opportunity so that the community can contribute on the tourist attraction and the tourists who visit the tourist object will be satisfied to the services provided.
418213993C1C011030PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIATujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh Good Corporate
Governance, Corporate Social Responsibility dan Kualitas Auditor terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengguakan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui laman Bursa Efek Indonesia sebagai data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Corporate Social Responsibility dan Kualitas Auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
The purpose of this study was to determine empirically the effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Corporate Value Quality Auditor for the
banking company listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses the annual report published by the company through the Indonesian Stock Exchange website as the data in this study. Results of this study prove that GCG has no effect on the value of the company, while the Corporate Social Responsibility and Quality Auditor positive effect on firm value.
418314011E1A012058PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PARALEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto)Indonesia memiliki Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari segala dasar hukum yang berlaku di Indonesia bahwa ada pengakuan akan hak dan kedudukan setiap warga negara adalah sama di mata hukum. Begitu pula maksud dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Banyumas yang di dalam terdapat wilayah Purwokerto menempati posisi kedua rakyat miskin di Jawa Tengah. Berangkat dari keprihatinan tersebut, hadirlah paralegal yang membantu meminimalisir kesenjangan dan ketidakadilan. Penelitian ini bermaksud mengetahui sejauh mana pemberian bantuan hukum oleh paralegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto beserta hambatan-hambatan yang mempengaruhinya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pihak yang terkait dengan penelitian dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Pemberian bantuan hukum oleh paralegal sudah mulai efektif disandarkan pada beberapa tolok ukur yang ada. Akan tetapi ada beberapa faktor pula yang menjadi penghambat pemberian bantuan hukum oleh paralegal yaitu faktor peraturan sendiri yang belum rinci menjelaskan paralegal, sumber daya dan pendanaan, dan masih banyak masyarakat yang menganggap bantuan hukum hanya bisa diberikan oleh advokat padahal sudah ada paralegal yang memberikan bantuan hukum tanpa meminta biaya.		Indonesia has Constitution 1945 which is based from all valid law in Indonesia that there is recognition of rights and status from every citizens is equal before the law. Likewise the meaning of Act Number 16 Year 2011 about Legal Aid. Banyumas region which is has Purwokerto subregion occupy the second grade of poor people population in Central Java. From that concerned, comes paralegal who helps minimize gaps and injustice. This research is to understand the extend of legal aid by paralegal in the jurisdiction of the district court Purwokerto and obstacles the effects.
The research is qualitative research with the juridical sociological. The data used was primary data and secondary data. Data was collected by interviewing parties whose related to this research and literature study. Collected data was analyzed using analysis qualitative.
Legal aid by paralegal started effective is propped on some benchmarks. But there are several factors are barrier legal aid by the regulation paralegal itself which is does not explain detail of paralegal, resources and funding, and still many people who considered legal aid can only given by an advocate but there are paralegal provides aid law without asking for money.
418414010C1C011092ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Indonesia Sharia Stock Index Tahun 2011-2014)		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial yang terdiri dari ukuran perusahaan,
profitabilitas dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial yang diukur dengan indeks Islamic Social Reporting pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar pada Indonesia Sharia Stock Index. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan profitabilitas dan
ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.		This study aims to determine the factors affecting the disclosure of social
responsibility which consist of company size, profitability and the board of
commissioner size on the social responsibility disclosure as measured by Islamic Social
Reporting index on the company's consumer goods industry registered in Indonesia
Sharia Stock Index. The data analysis technique used is multiple linear regression
analysis. The result shows that company size does not have significant positive effect on
the social responsibility disclosure, while profitability and board of commissioner size
has significant positive effect on social responsibility disclosure.
418514013C1C008113ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PERIODE 2010-2014		Di pasar modal, investor menggunakan kinerja perusahaan sebagai salah satu dari beberapa pertimbangan utama untuk membeli saham sebuah perusahaan. Indikator seberapa baik dan buruk kinerja perusahaan dapat terlihat dari return sahamnya. Untuk meningkatkan return saham, sebuah perusahaan dapat fokus dalam menganalisis faktor-faktor fundamental yang dapat diukur dengan Debt To Equity Ratio (DER), Price To Book Value (PBV) dan Return On Assets (ROA). Penelitian ini meneliti industri Food and Beverages. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Data dianalisis dengan metode analisis regresi berganda dan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini, hanya Return On Assets (ROA) yang mempunyai dampak signifikan terhadap return saham. In capital market, investor uses company performance as one of the main consideration to buy a company’s stock. The indicators of how good or bad company’s performance could be seen from its stock return. To enhance the stock return, a company can focus to analyze the fundamental factors which observed by debt to equity ratio (DER), price to book value (PBV) and return on assets (ROA). This research focuses on food and beverages industry. The objects are companies that listing in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. Data is analyzed by multi regression analysis using SPSS program. The result, only return on assets (ROA) which has significant influence toward stock return
.
418614067E1A009054KONSEPSI NEGARA HUKUM INDONESIA
(Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Indonesia Setelah Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945)
ABSTRAK
Rumusan negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen berbeda dengan kondisi sebelum amandemen yang sekedar tertuang pada bagian Penjelasan dengan bunyi Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar kekuasaan belaka (machtstaat). Setelah amandemen pengaturan negara hukum memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan diatur pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian, secara akademis rumusan tersebut rawan menimbulkan kerancuan dalam memahami konsep negara hukum seperti apa yang dianut negara Indonesia. Secara praktis, penyelenggaraan kehidupan bernegara sukar fokus pada pencapaian tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi negara hukum indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggali latar belakang perumusan Pasal 1 ayat (3) serta menganalisis negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan unsur-unsurnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sejarah (historical approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) sekedar konsekuensi kesepakatan MPR untuk memindahkan kandungan normatif dari Penjelasan menjadi bagian Pasal-perpasal. Kemudian pada analisa unsur-unsur negara hukum ditemukan unsur-unsur yang bersifat umum dan unsur negara hukum khas Indonesia. konsepsi negara hukum Indonesia dapat dipahami dengan berdasarkan pada Pancasila dan Teori Bernegara bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Amandemen, Negara Hukum, Pancasila, Teori Bernegara		ABSTRACT
The declaration as the constitutional state in the Constitution of 1945 after amendment be different from the previous which are simply placed on the Explanation of the Constitution sounded Indonesian state based on law (rechtstaat), baseless on power (machtstaat). After amendments, formulation as the constitutional state has a more powerful position to be set in Article 1 verse (3) which reads The Indonesia is a constitutional state. However, these formulations academically prone to cause confusion in understanding what the concept of the constitutional state that adopted by the Indonesian. Practically, the implementation of a national life is difficult to focus on achieving the purpose of the state of Indonesia which written on the Preamble of the Constitution.
This study aims to determine the conception of Indonesian as the constitutional state after the amendment of the Constitution of 1945 by dig up the background of the formulation of Article 1 verse (3) and analyzed the state of Indonesia as constitutional state by its elements. This research applied the Historical Approach and Conceptual Approach.
The results showed that the formulation of the Indonesia as constitutional state in Article 1 verse (3) of the constitution after amendment is just consequence of the MPR agreement to pick up the normative content in the Explanation of the Constitution before amendment becomes a part of Articles. Then on the analysis of the elements of constitutional state was found the general elements and special elements of the Indonesian constitutional state. The conception of the Indonesian constitutional state can be well understood solely based on Pancasila and the Indonesian Theory of State.

Keyword: Amendment, Constitutional State, Pancasila, Theory of State
418714012E1A011067PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI TELEPON SELULER (PONSEL) BEKAS BERGARANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI COUNTER COKLAT CELL PURWOKERTOPenelitian ini berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Telepon Seluler (Ponsel) Bekas Bergaransi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Counter Coklat Cell Purwokerto”. Latar belakang masalah penelitian ini adalah terkait dengan banyak terjadi transaksi jual beli ponsel bekas yang masih bergaransi, tetapi pelaku usaha atau penjual ponsel bekas tersebut seringkali tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen yang dituangkan dalam bentuk layanan jaminan atau garansi yang mengakibatkan konsumen harus menanggung kerugian akibat tidak mempunyai kemampuan untuk membuktikan bahwa rusaknya ponsel bekas tersebut akibat adanya cacat tersembunyi sejak semula.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berpusat pada materi perundang-undangan dan buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum dan khususnya pada counter coklat cell yang terletak dilantai 2 Toko Moro yang merupakan salah satu lokasi pusat-pusat konsentrasi toko jual beli ponsel bekas di kota Purwokerto.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ponsel bekas bergaransi yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di counter coklat cell Purwokerto, maka bentuk tanggung jawab dari counter coklat cell Purwokerto apabila ada barang yang diterima oleh pihak konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dengan memberi ganti rugi sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 19 UUPK, Pasal 1474 dan Pasal 1504 KUH Perdata dalam wujud pemberian barang yang sejenis atau mengadakan servis perbaikan sesuai dengan jenis kerusakannya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut seyogyanya pihak counter coklat cell harus meningkatkan pelayanan kepada konsumennya demi meningkatkan kepercayaan pihak konsumen, serta selalu menepati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan untuk meminimalisir keluhan dan kerugian pada pihak konsumen.


Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Garansi, Klasula baku, Ponsel Bekas. Cacat Tersembunyi
This study entitled: "Legal Protection for Buyers Consumer Cellular Phone (Mobile) Former Warranted Under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Brown Cell Counter Purwokerto ". The background of this research problem is associated with a lot going on buying or selling used mobile phones under warranty, but business operators or sellers of used mobile phones often do not fulfill their responsibilities to consumers who put in the form of service assurance or guarantee that cause consumers have to bear losses on have the ability to prove that the damage to the used mobile phones due to hidden defects from the beginning.
The method used in this research is normative juridical approach, the research done by researching library materials is a secondary data center on the material legislation and literature books relating to the object of research. While the methods of analysis used is qualitative normative. This research was conducted at the Library UnSoed, Scientific Information Center of the Faculty of Law and in particular the chocolate counter cell which is located on the floor 2 Shop Moro which is one of the location of the centers of concentration of stores selling used mobile phones in the town of Purwokerto.
Based on the analysis that has been done on the responsibility of businesses towards consumers used mobile phones that have warranty losses under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in counter brown cell Purwokerto, it is a responsibility of the counter brown cell Purwokerto if any goods received by the consumer who does not comply with the agreement is to provide compensation in accordance with that described in Article 19 of BFL, Article 1474 and Article 1504 of the Civil Code in the form of the provision of similar goods or hold a repair service in accordance with the type of damage.
Based on the results of these studies should be brown cell counter party must improve service to its customers in order to increase consumer confidence, and always true to its obligations under the agreement to minimize complaints and losses on the part of consumers.


Keywords: Responsibility of Business Actor, Warranty, raw Klasula, Used Mobile Phones. Hidden defects
418814000E1A111104PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS DI CV. ALI MOTOR TEGAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENSepeda motor bekas telah menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan sepeda motor dengan biaya terjangkau. Showroom Sepeda Motor Bekas yang menjamur memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki sepeda motor pribadi. Selain itu model motor yang terus berganti setiap tahun menyedot perhatian orang-orang kaya untuk mengganti motor lamanya dengan sepeda motor keluaran terbaru. Sepeda motor bekas ternyata banyak diminati, hal ini dikarenakan harga sepeda motor yang lebih terjangkau dibandingkan sepeda motorbaru dengan kualitas yang tidak jauh beda dengan sepeda motor baru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Konsumen telah dirugikan dan terabaikan haknya karena adanya keluhan tentang kerusakan yang ada pada mesin kendaraan Jupiter MX setelah pemakaian 1 minggu, maka dalam Pasal 4 huruf h konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian Karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat terjadi transaksi jual beli.
Used motorcycles have become an alternative option to get a motorcycle at an affordable cost. Used Motorcycles Showroom mushrooming make it easy for people to have private motorcycle. Besides models of motorcycles that keep changing every year attracted wealthy people to replace old motors with the latest motorcycles. Used motorcycle was much in demand, it is because the price of motorcycles are more affordable than motorbaru bike with a quality that is not much different with the new motorcycle.
The method used in this research is normative juridical method, the specification is a descriptive study using secondary and primary data were presented in a systematic and logical description, then analyzed qualitatively.
Consumers have been harmed and denied the right because of complaints about the damage to the vehicle engine Jupiter MX after use 1 week, then in Article 4 letter h consumers are entitled to compensation, compensation and / or reimbursement Because the items received do not match what was promised in during a purchase transaction.
418914015E1A111062STUDI KOMPARASI TERHADAP PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PELAYANAN RAWAT INAP DAN PELAYANAN RAWAT JALANHidup manusia menjadi tanpa arti bila sakit sebab manusia yang sakit tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik Oleh karena itu setiap orang yang sakit atau pasien pasti membutuhkan pengobatan dan perawatan dokter supaya sehat kembali. Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa mengurani hak-hak pasien, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Puskesmas berperan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas, maka Puskesmas harus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan. pelaksanaan perlindungan hukum dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pasien sangat diperlukan dan wajib dilaksanakan oleh Puskesmas yang menyelenggarakan jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Punulis melakukan penelitian yang menitikberatkan pada studi komparasi terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan.
Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang–undangan khususnya UUPK, dan Peraturan Daerah terkait dengan tarif retribusi jasa umum di Kabupaten Banyumas serta didukung dengan wawancara dengan tenaga kesehatan di Puskesmas Kalibagor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan mekanisme penggunaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas I Sokaraja pelayanan rawat inap dan Puskesmas Kalibagor pelayanan rawat jalan.
Human life become without meaning if sick because human that is sick can never be able to make activity daily favorably. Therefore every sick or patient sure need treatment and doctor's surgery so that oneself again. Journal writing is about Medical service is an important issue and its quality needs to be maintained and improved based on the applicable service standard so that the community as the patients can get benefits from the services provided without ignoring the rights of the patients. Puskesmas has a role in providing medical service and becomes the spearhead of medical development in Indonesia. In providing services, the Puskesmas needs to make efforts to increase its public service quality the implementation of legal protection and responsibility for the loss suffered by the patients is needed and must be performed by the Puskesmas as institutions which provide medical services.
The research method is a normative juridical approach, namely the study of legislation in particular UUPK, and Local Regulations related to the tariff on public services in Banyumas and supported by interviews with health workers in health centers Kalibagor.
The results showed that there are similarities and differences in the mechanism of setting the type and use of health services in Puskesmas I Sokaraja inpatient and outpatient services in Puskesmas Kalibagor.

Key words: Comparative studies, User Services, Health Services, Puskesmas.
419014019E1A111036ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA KONSUMEN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE PEMATANG SIANTAR
(Studi Putusan Nomor: 21/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg)		Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan klausula baku dalam hal perjanjian pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar.
Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif terutama kualititatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam mendukung pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode study kepustakaan, dengan spesifikasi penelitian menekankan pada penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil data Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 21/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif menggunakan analisa normatif kualitatif.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perjaniian yang dibuat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Gimhot Parlehetan Nababan pada dasarnya tidak mengindahkan larangan mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan (h) serta ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.		The purpose of this study was to investigate the application of standard clauses in terms of the financing agreement between the consumer and corporate financing in PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar.
To achieve these objectives, normative juridical research method is used primarily qualitative with normative juridical approach. In support of this approach, this study using literature study, with emphasis on the research specification descriptive study. This study took the data Balige District Court's Decision Number: 21/ Pdt.Sus-BPSK/ 2015/ PN.Blg. The types and sources of data in this research is secondary data with the collection methods literature and data presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis.
The result showed that the agreement made by PT. Sinar Mitra Sepadan Finance with Gimhot Parlehetan Nababan basically did not heed the ban on the provision of Article 18 paragraph (1) letter (d) and (h) and paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.
419114215G1A012052Hubungan Pola Sidik Jari dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner Pada Pasien di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo PurwokertoLatar belakang : Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit Jantung Koroner merupakan penyebab paling penting dari kematian dan kesakitan di dunia. Pengetahuan tentang faktor risiko utama dan hubungannya dengan kerentanan genetik digunakan sebagai alat deteksi dini dalam pencegahan PJK. Tipe dari sidik jari sangatlah unik berdasarkan dari karakteristik genetik masing-masing individu.
Tujuan : Mengetahui hubungan pola sidik jari dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Metode : Penelitian ini menggunakan studi analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Kriteria inklusi yaitu pasien dengan usia ≥ 25 tahun, bersedia menjadi responden penelitian dan terdiagnosis PJK di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Kriteria eksklusi dengan memiliki kelainan anatomis, riwayat trauma dan alergi tinta pada jari tangan. Analisis bivariabel menggunakan uji chi square dan Mann-Whitney.
Hasil : Total yang mengikuti penelitian ini adalah 134 orang. Terdapat 60 pasien yang terdiagnosis PJK dan 74 orang yang tidak PJK (kontrol). Hasil berbeda signifikan terdapat pada pola sidik jari arch (p<0.05), dan perbedaan signifikan terdapat pada ibu jari kiri (p<0.05), jari telunjuk kiri (p<0.05) dan ibu jari kanan (p<0.05).
Kesimpulan : Terdapat hubungan pola sidik jari dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.		Background : Cardiovascular disease is the main health problem in the developed and developing countries. Coronary Artery Disease (CAD) is the most important cause of mortality and morbidity in the world. The knowledge of risk factors and its relation with genetic susceptibility serves as a screening tool in prevention of CAD.
Objective : To investigate the relation of dermatoglyphhic pattern with Coronary Artery Disease patients in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto.
Methods : This observational study used cross-sectional approach. The inclusion criterias were patients with age ≥ 25 years old, willing to became respondents research and diagnosed of CAD in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. The exclusion criterias were had an anatomical abnormalitities, history of trauma and allergies with ink on fingers. Bivariable analysis used chi square and Mann-Whitney.
Results : This study involved 134 samples, consists of 60 patients with CAD and 74 patients did not diagnosed of CAD (control). There were significant results in arch patters (p<0.05), also there were significant differences in the left thumb (p<0.05), left index finger (p<0.05) and right thumb (p<0.05).
Conclusion :There were relation of dermatoglyphhic pattern with Coronary Artery Disease patients in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto.
419214020E1A009236ANALISIS PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMASJudul dalam penelitian ini adalah “ Analisis Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas ditinjau dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.
Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahuiPasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 dalam pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisa dalam penelitian ini adalah normative kualitatif
Dari hasil penelitan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Ketentuan ini bertujuan untuk mengawasi Pegawai Negeri Sipil dalam hal kehidupan berumah tangganya karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah sosok teladan yang harus dapat di contoh masyarakat. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sangat menimalisir terjadinya perceraian yang terjadi oleh Pegawai Negeri Sipil karena Perceraian dapat membuat dampak yang kurang baik kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya, khususnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat berdampak kepada kinerja Pegawai Negeri Sipil Tersebut dalam menjalankan tugasnya. Permohonan Izin perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang. Permohonan izin tersebut di ajukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil dan diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990. Surat Edaran tersebut telah menjembatani pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
ra		The title of this research is "Analysis of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 on Marriage and Divorce Licensed For Civil Servants Against Divorce Civil Servants in Banyumas". This study is a literature study conducted at the Regional Employment Board Banyumas. The problem in this research is how Divorce Civil Servants in Banyumas in terms of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990.
Goals to be achieved in the presence of this study was to mengetahuiPasal 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 for the implementation of the Civil Servants divorce. The method used in this research is normative juridical, with the specification of descriptive research. Methods of analysis in this study is a qualitative normative
From the results of research and discussion, it can be concluded that Article 3 of Government Regulation No. 45 Year 1990 Licensed Marriage and Divorce For Civil Servants provides that the provisions of the Civil Service must obtain a permit or certificate in advance of the official. This provision aims to oversee the Civil Service in the case of married life ladder because basically the Civil Service is exemplary figure who should be in the public instance. The provisions of Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 greatly minimize the occurrence of divorces by the Civil Service for Divorce can create adverse impacts to the spouses and children, in particular divorce for Civil Servants can impact the performance of Civil Servants Such in carrying out their duties. Request Permission divorce filed by the Civil Service should be based on the reasons for divorce are regulated by law. The license application submitted to the supervisor of the Civil Servants and submitted to the competent authority in accordance with provisions stipulated in Circular Head of State Employment Agency No. 48 / SE / 1990. The letter has bridged the implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 Regarding Licensed Marriage and Divorce for the civil servants.
419314021E1A011200Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan No.175/PID. B/2013/PN.PBG)Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 175/ PID.B/ 2013/ PN.PBG terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa bernama Yogi Prasetyo Als Yogi Alias Aji Bin Sutikno dan dalam pembuktiannya, terdakwa memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP karena di dalam perkara ini terdapat lebih dari satu alat bukti. Hakim telah memeriksa 4 alat bukti berupa: 19 orang saksi, surat berupa Visum Et Repertum, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena terbukti merencanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan kepada korban.
Berdasarkan atas pertimbangan Pasal 193 (1) KUHAP pada hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.175/ PID.B/2013/PN.PBG dengan terdakwa Yogi Prasetyo Bin Sutikno telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHAP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dengan dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		Proving is the condition governing the evidence that justified the laws that may be used by the judge in order to refute indicted. Proving is an important role in the process of court examination.
In the District Court Purbalingga No. 175 / Pid.B / 2013 / PN.PBG the case of premeditated murder committed by the defendant named Yogi Yogi Alias Aji Prasetyo Als Bin Sutikno and in proof, the defendant breaks the elements of Article 183 Criminal Procedure Code because in this case there is more than one evidences. The judge has examined 4 evidence in the form: 19 people witnesses, a letter in the form of Visum Et Repertum, instructions, and information from the defendant. Therefore, the judge obtain a conviction of guilty which were found guilty of committing a crime of premeditated murder, because it is proved that the defendant planed in advance before murdering the victim.
Based on the consideration of Article 193 (1) Code of Criminal Procedure on the results of the District Court Purbalingga 175 / Pid.B / 2013 / PN.PBG, Yogi Prasetyo Bin Sutikno as defendant has been proven in committing the crime of premeditated murder and threatened as provided in Article 340 Criminal Procedure Code as well as in the primary to the first charge sentenced to imprisonment for lifetime with the command that the defendant got detention and charged in total Rp. 5.000, - (five thousand rupiah).
419414307F1C011040IDENTITAS SOSIAL KOMUNITAS PROXI DALAM
MEMBANGUN LOYALITAS ANGGOTA
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya media massa yang memiliki strategi untuk mendapatkan perhatian dari khalayak, salah satunya adalah RRI Purwokerto sebagai radio milik pemerintah di Purwokerto. RRI memiliki program siaran yang dapat menarik perhatian dari khalayak, yaitu membuat program yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam program siarannya dengan membuat komunitas, yaitu Proxi. Berangkat dari hal tersebut, peneliti mencari tahu mengenai identitas sosial yang dimiliki oleh komunitas Proxi tersebut dalam membangun loyalitas di antara para anggotanya.
Penelitian ini menggunakan Teori Identitas Sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara untuk mendapatkan hasil data yang akurat untuk mendukung penelitian ini.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah komunitas Proxi memiliki identitas sosial yang positif yaitu sebagai komunitas band indie terbesar dan terbaik di Barlimascakeb khususnya di Purwokerto. Identitas sosial yang positif ini membuat para anggotanya puas dan bangga sehingga masing-masing individu dalam komunitas Proxi berusaha untuk mencapai atau merawat identitas sosial yang positif. Selain itu, identitas sosial yang dimiliki komunitas Proxi membuat komunitas ini tidak memiliki saingan dan ancaman dari komunitas lain dimana hal tersebut membuat anggota Proxi semakin nyaman dan loyal berada di komunitas ini. 		This research is motivated by a number of mass media that have a strategy to get the attention of the audience, one of them is RRI Purwokerto as the radio, owned by the government in Purwokerto. RRI has broadcast programs that attract the attention of the audience, which is a program that invites the public to participate in program broadcast by creating a community, called Proxi. From that background, the researcher wants to find out about social identity in the Proxi community in building loyalty among its members.
This study uses Social Identity Theory by using descriptive qualitative approach. Data collected through observation, interview, and documentation with a sampling technique using purposive sampling method where the informants are chosen based on criteria set by the researcher. Triangulation of data sources by comparing and checking the observation data with data from interviewes to get the accurate data to support this research.
The results of this research show that the Proxi Community has a positive social identity, because they are the biggest and the best one in Barlimascakeb especially in Purwokerto. Positive social identity makes the members satisfy and proud, so they trying to always keep it. In addition, the social identity of the Proxi community makes this community has no competitors and threats from other communities where it makes them more comfortable and loyal to Proxi community.
419514402P2AA11011EFEKTIVITAS BEBERAPA JENIS PUPUK ORGANIK PADAT
PADA PENINGKATAN SIFAT KIMIA ENTISOL DAN HASIL BEBERAPA TANAMAN SAYURAN
Entisol banyak digunakan untuk usaha tanaman pertanian. Permasalahan Entisol adalah kesuburan fisik dan kimia yang rendah karena itu dibutuhkan penambahan pupuk organik untuk dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah disesuaikan dengan komoditas yang akan ditanam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk : (1) mengetahui pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik padat terhadap sifat kimia Entisol, pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah, bawang daun, dan bawang merah; (2) Mendapatkan jenis pupuk organik padat yang terbaik untuk masing-masing jenis tanaman sayuran pada Entisol. Penelitian ini merupakan percobaan faktorial menggunakan Rancangan Petak Terbagi dengan tiga ulangan. Sebagai petak utama adalah 3 jenis tanaman sayuran yaitu cabai merah, bawang daun dan bawang merah; sebagai anak petak adalah 5 jenis pupuk organik padat dan 1 jenis tanpa perlakuan sebagai kontrol. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji F pada tingkat kesalahan 5 %. Apabila menunjukkan pengaruh nyata dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan pada tingkat kesalahan 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian beberapa jenis pupuk organik padat terhadap tanaman cabai merah, bawang daun, dan bawang merah belum dapat memberikan pengaruh terhadap sifat kimia Entisol pada saat akhir fase vegetatif tanaman dan saat akhir masa panen, kecuali P-Total pada saat akhir masa panen, P-total dan K-Total pada saat akhir fase vegetatif tanaman. Pemberian beberapa jenis pupuk organik padat pada Entisol belum dapat meningkatkan semua variabel pertumbuhan dan hasil tanaman. Berdasarkan pada variabel efisiensi serapan unsur hara P dan K menunjukkan bahwa jenis pupuk organik padat yang paling baik untuk masing-masing tanaman sayuran adalah pupuk organik Kelompok Tani Sidamukti pada tanaman cabai merah dan pupuk organik CV. Bintang Bima Sakti pada tanaman bawang daun dan bawang merah.Entisols widely used for agricultural crops. Entisols problem was the low physical and chemical fertility therefore it required the addition of organic fertilizers to increase the soil organic matter in appropriated with planted commodities. The aims of the research are:(1) To study the effect of solid organic fertilizer to chemical properties of Entisols, to the growth and production of red chili, garlic, and red onion plantation; (2)To get the best of solid organic fertilizer for each vegetables crop. This research is factorials experiment use Split Plot Design with three times replication. As the main plot are 3 kinds of vegetable crops (Red Chili, Garlic, and Red Onion); the sub plots are 5 kinds of solid organic fertilizers and 1 control. The data has been analyzed with F experiment in 5 % level of error. If there was a significant different then proceeded with Duncan’s Multiple Range Test in 5 % level of error. The result of the research showed that solid organic fertilizer were not effected chemical properties of Entisols in the end of vegetative phase of plant and the end of generative phase, except P-Total in the end of generative phase, P-Total and K-Total in the end of vegetative phase of plant. Application of solid organic fertilizer in Entisols did not increase all of variables of growth and production of plant. Based on the efficiency of P and K absorption, it showed that the best kind of solid organic fertilizer are public fertilizer Sidamukti farmer group in red chili and public fertilizer CV. Bintang Bima Sakti in garlic and red onion.
419614023E1A012160PENDUDUK SIPIL YANG DIPERSENJATAI MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Terhadap Kasus Guru yang Dipersenjatai di Pakistan 2014)Selasa, tanggal 16 Desember 2014, kelompok Taliban melakukan aksi balas dendam terhadap pemerintah Pakistan dengan menyerang Army Public School (APS) di Pesehawar, Pakistan. Taliban berhasil menewaskan sebanyak 142 penduduk sipil, diantaranya 132 murid sekolah, 10 guru dan staf yang bekerja di sekolah tersebut. Lebih dari 100 orang lainnya luka-luka. Alasan Taliban melakukan aksi balas dendam karena marah terhadap pemerintah Pakistan yang menyerang pangkalan gerilyawan Taliban yang mengakibatkan banyak keluarga dari Taliban mati terbunuh oleh tentara Pakistan tahun 2004. Setelah Taliban melakukan aksi balas dendamnya maka pemerintah Pakistan memberikan pelatihan tempur. Beberapa guru tertentu yang usianya masih muda, honorer, fisiknya kuat itu yang akan dilatih dengan tujuan mempertahankan diri agar bisa tetap bertahan hidup jika nanti sewaktu-waktu Taliban kembali menyerang. Guru sebenarnya hanya dilatih tetapi senjatanya disimpan di suatu tempat. Tuesday, 16th December 2014 the Taliban took revenge against the Pakistani government by attacking the Army Public School (APS) in Peshawar, Pakistan. Taliban has killed as many as 142 civilians including 132 students, 10 teachers and staff who work at the school. More than 100 others were injured. The reason the Taliban retaliated with anger against the Paskitani government that attacked the Taliban left many families and females of Taliban were killed by the Paskitani military troops in 2004. After Taliban attacked at the time, it made the government of Pakistan to provide training for combat. Somespecific teachers who are young, honorary, remains the strong phisically it will be trained with the purpose of self defense in order to be able to survive if it later at any time the Taliban back in attack. Teachers actually only trained but the weapon is stored somewhere in the school.
419713779D1E012089INDEKS REPRODUKSI SAPI “RANCAH” SEBAGAI PLASMA NUTFAH DI KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMISPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks reproduksi sapi Rancah di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dan untuk mengetahui hubungan antara litter size, mortalitas anak dan selang beranak dengan indeks reproduksi sapi Rancah di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 20 November 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Materi penelitian adalah sapi Rancah milik kelompok peternak di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan peternak pemilik sapi Rancah menggunakan kuisioner yang sudah dipersiapkan. Pengambilan sample dilakukan secara purposive yang dipilih secara acak sebanyak 25% dari populasi sapi Rancah yang telah beranak ≥ 1 kali di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata litter size 1 ekor, mortalitas yaitu 10 persen, rata-rata selang beranak 407,567 hari atau 1,11 tahun. Hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan garis Y= 1,568 + 2,906X1 + 0,001X2 dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,996 dan diperoleh koefisien determinasi (R²) 0,99. Nilai sumbangan efektif mortalitas terhadap indeks reproduksi 0,34 persen, sumbangan efektif selang beranak terhadap indeks reproduksi 99,28 persen. Kesimpulan penelitian ini adalah selang beranak memiliki hubungan yang sangat nyata dengan indeks reproduksi dibandingkan dengan mortalitas dan litter size, dengan memberikan sumbangan pengaruhnya sebesar 99,28 persen.The objective of this research is to assess the reproduction index of Rancah cattle in Rancah subdistrict, Ciamis, and to measure the relationship between their litter size, mortality, calving interval and reproduction index. The research had been conducted from 20 November until 12 December 2015 in Rancah subdistrict, Ciamis. The research materials were rancah cattle from the farmers grup in the subdistrict. The research was conducted with a survey menthod where the data were obtained from interviews with the farmers by using a list of a question. The sample was taken in purposive which was randomly selected as 25% of the population of Rancah cattle that had given birth more than one time. The research result shows that the litter size, mortality, and calving interval average 1,00±0,00; 10,00±3,50 percent; and 407,57±31,50 days, respectively, with regression equation Y= 1,568 + 2,906X1 + 0,001X_2 with the correlation coefficient (r) 0,996 and coefficient determination (R²) is 0,99. The efective contribution of mortality and calving interval to the reproduction index are 0,34 and 99,28 percent. The conclusion of this research is calving interval has a significant relation to the reproduction index compared to the mortality and the litter size, providing a contribution of 99,28 percent.
419814022E1A012308TINDAK PIDANA MALPRAKTIK MEDIS (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012)Adanya perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, membuat hubungan hukum antara dokter dengan pasien berubah dari vertikal paternalistik menjadi horizontal kontraktual. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pasien terhadap haknya, maka tidak jarang pasien atau keluarganya menuntut dokter dengan tuntutan melakukan tindakan malpraktik medis apabila terjadi suatu kesalahan yang menimpa pasien. Hal ini terlihat kasus malpraktik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1110K/Pid.Sus/2012.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara malpraktik medis pada putusan Nomor : 1110K/Pid.Sus/2012 serta untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah memenuhi unsur di dalam pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada putusan ini, hakim telah mengabaikan fakta yang cukup penting bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan Terdakwa ke peradilan, sepanjang mengenai kata-kata “sanksi pidana penjara” telah diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, dalam menangani kasus ini Hakim Mahkamah Agung tidak menerapkan adanya putusan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya mengenai penghapusan sanksi pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 79, sehingga terdapat ketidaksesuaian hukum antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

The development presence of health law in Indonesia, making the legal relationship between doctor and patient changes from a vertical paternalistic to a horizontal contractual. Along with the increasing awareness of the rights of patients, it is uncommon for patients or their families to sue the doctor with medical malpractice claims in the event of a fault affecting the patient. It is seen in malpractice cases in the Supreme Court ruling No. 1110K / Pid.Sus / 2012.
This research was conducted to determine the legal considerations of judges in deciding the case of medical malpractice in decision No. 1110K / Pid.Sus / 2012 as well as to determine the extent of binding legal force of the Constitutional Court toward the decision of the Supreme Court. The method used in this research is normative juridical approach. Secondary data collected was processed, presented and analyzed qualitatively with the presentation of descriptive data.
Based on the results of this study concluded that the actions of the defendant is a criminal offense which met the element in Article 76 and Article 79 letter c of Law Number 29 Year 2004 regarding Medical Practice. In this ruling, the judge had ignored the fact that is quite important that the legal basis used to apply the defendant to the court, all of the words "sanctions of imprisonment" had been decided not to have binding legal force and contrary to the 1945 Constitution by the Constitutional Court. Based on those in charge of the case, the Supreme Court Judges do not implement the decision of the judicial review of Law Number 29 Year 2004 regarding Medical Practice in particular regarding the removal of criminal sanctions under Article 76 and Article 79 of the law, so that there is a mismatch between the decision of the Supreme Court and the Constitutional Court's decision.
419914025E1A011131EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BPJS KESEHATAN BAGI PASIEN DI RSUD DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGAEfektivitas penggunaan BPJS Kesehatan bagi pasien merupakan hal yang sangat kompleks dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan di suatu Kabupaten atau daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan BPJS Kesehatan bagi pasien di suatu Rumah Sakit. Selain itu, penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui pengaruh faktor hukumnya, fasilitas kesehatan, kepuasan pasien, pelayanan kesehatan, peranan institusi, dan budaya terhadap efektivitas penggunaan BPJS Kesehatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dengan menggunakan metode survey dan sample sebanyak 50 pasien yang diambil berdasarkan metode sample random sampling. Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode angket, studi pustaka dan studi dokumentasi di lokasi penelitian dengan instrumen penelitian yang utama berupa kuisioner, blangko pustaka dan blangko dokumentasi.
Data yang tersusun diolah dengan menggunakan metode koding data, editing dan tabulasi data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan teks naratif. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif terutama distribusi frekuensi analisis dan tabel silang analisis. Disamping itu juga dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yakni suatu cara analisis dengan menguraikan dan memaknai data dalam bentuk naratif, dengan teknik teoritikal interpretation yakni suatu analisis dengan cara mendialogkan antara data di satu pihak dan teori di lain pihak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan BPJS Kesehatan bagi pasien adalah efektif, hal ini diukur dengan tingginya indikator persyaratan kepesertaan dan prosedur administrasi, prosedur pelayanan terhadap pasien dan tanggung jawab Rumah Sakit. Disamping itu diperoleh bahwa faktor hukumnya, faktor fasilitas kesehatan, faktor kepuasan pasien, faktor kondisi pelayanan kesehatan, faktor peranan institusi dan faktor budaya cenderung berpengaruh secara positif dalam efektivitas penggunaan BJS Kesehatan di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik hukum-hukumnya, fasilitas kesehatan, kepuasan pasien, kondisi pelayanan kesehatan, peranan institusi dan budaya maka semakin efektif penggunaan BPJS Kesehatan
Health BPJS usage effectiveness for patients is very complex in organizing BPJS in a district or region. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of BPJS for patients in a hospital. In addition, this research is also done to determine the influence of legal factors, health facilities, patient satisfaction, health care, the role of institutions, and culture on the effectiveness of the use of BPJS.
To achieve these objectives, the research was conducted sociological juridical approach and descriptive. This study took place at the Hospital Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga using survey methods and sample as many as 50 patients were taken based on sample random sampling method. In this study the data required primary and secondary data were collected by using questionnaires, literature and documentation at the study site with major research tools such as questionnaires, blank and blank library documentation.
Data is composed processed using the method of data coding, editing and tabulating the data are then presented in the form of tables and narrative text. Analysis of the data in this study was conducted using mainly quantitative frequency distribution analysis and cross-table analysis. Besides, it was also analyzed using qualitative methods of analysis that is a way to describe and interpret the data in narrative form, the theoretical interpretation techniques in a way that is an articulate analysis of the data on the one hand and on the other theory.
The results of this study show that the effectiveness of the use of BPJS for patients is effective, it is measured by high indicators of membership requirements and administrative procedures, service procedures to the patients and responsibility Hospital. Besides, it was found that the legal factors, factors of health facilities, patient satisfaction factor, factor conditions of health care, the role of institutional factors and cultural factors likely to affect positively the effectiveness of the use of BJS Health Hospital Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. This implies that the better laws, health facilities, patient satisfaction, health-care settings, the role of cultural institutions and the more effective use of BPJS
420014027E1A012077PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUAN DI SUNGAI KLAWING KABUPATEN PUTBALINGGAABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di sungai Klawing kabupaten Purbalingga.
Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positifis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
Data yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan juga kamus. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di sungai Klawing kabupaten Purbalingga masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan Peraturan Daerah Yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga sudah mengacu kepada undang-undnag lingkungan hidup, namun terhadap usaha pertambangan mineral batuan belum ada pengaturan yang mengatur khusus hal tersebut di tingkat pemerintahan daerah provinsi.

Kata kunci: Perlindungan dan pengelolaan, lingkungan, pertambangan, mineral batuan
ABSTRACT

The purpose of this study to determine the environmental protection and management of the business of mining mineral rocks in the river Klawing Purbalingga district.
The method used in this paper is a method normative juridical approach, the approach that uses the conception legis positifis stating that the law is identical with the norms of writing made by the competent authority, in addition to this conception view the law as a normative system of autonomous regardless of community life. Methods approach the problem using the approach of Legislation in the form of an inventory of legislation. The approach to assessing the laws and regulations related to the central theme of research.
The data used is in the form of legislation in force, books, research, works of the law and also the dictionary. Based on the literature review concluded that in the protection and management of the environment against mining mineral rocks in the river Klawing Purbalingga district there are many actions that are contrary to the rules of legislation, especially the Environment Act. In connection with the Local Regulation The used that District Regulation Purbalingga No. 2 of 2014 on the Protection and Environmental Management in Purbalingga has referred to the legislation undnag the environment, but to the mining of mineral rocks there is no regulation governing the lodging it at the government level provincial.

Keywords: Protection and management , environmental , mining , mineral rock