1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 17.081-17.100 dari 50.008 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1708120438F1B112026PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTOKinerja pegawai merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Pegawai harus memiliki kompetensi yang bagus sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, karena apabila kompetensi dalam suatu kantor tersebut bagus maka dapat dikatakan pelaksanaan capaian kerja akan maksimal dan seperti yang diharapkan. Selain itu pegawai harus memiliki motivasi agar mau dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya di dalam kantor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh kompetensi pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan metode survey. Sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebesar 45 pegawai.Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Kendal Tau-c, Korelasi Konkordansi Kendal W dan Regresi Ordinal. Hasil analisis secara kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai sebesar 56,5 persen. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 43,8 persen. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi pegawai dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 66,2 persen. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.The worker performance is an important factor to determine success organization in goal oriented. Employees must have a good competence so as to provide solutions to existing problems, because if the competence in an office is good then it can be said that the implementation of job performance will be maximized and as expected. Furthermore employees must have the motivation to do his work in and eager in his office. The purpose of this research is to know and analyze the influence of employee competence on the employee performance, the influence of the work motivation to the employee performance, and the influence of the employee competence and work motivation to the employee performance of State Wealth Service Offices and Auction in Purwokerto. The research implements quantitative assosiative method with method survey approach. The research objective is the worker of KPKNL Purwokerto with the total number of 45 workers. Technique of data collection is conducted through quesionaire, observation and documentation. The analysis methods used in this research are Coeficience Corelation Kendall’s Tau-c, Kendall’s W and Ordinal Regression. The result of quantitative analysis in this study indicate: (1) There is positive and significant influence between employee competence on the influence employee performance by 56,5 percent. (2) There is positive and significant influence between the work motivation on the employee performance by 43,8 percent. (3) There is positive and significant between employee competence and work motivation on the employee performance of State Wealth Service Offices and Auction in Purwokerto by 66,2 percent. The conclusion of this study is that all independent variables have a positive and significant influence on the dependent variable is the employee performance of State Wealth Service Offices and Auction in Purwokerto.
1708220237D1E013072PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK NANAS DAN LAMA PERENDAMAN TULANG PAHA AYAM BROILER TERHADAP KADAR LEMAK DAN KADAR PROTEIN GELATINPenelitian bertujuan untuk mengetahui kadar lemak dan kadar protein gelatin tulang paha ayam broiler yang dibuat dengan menggunakan perbedaan tingkat konsentrasi dan waktu perendaman ekstrak nanas. Telah dilaksanakan tanggal 16 April sampai 20 Mei 2017. Materi yang digunakan meliputi bahan dan alat seperti tulang paha ayam broiler, ekstrak nanas, aquades, NaCl, timbangan analitik, pH meter, waterbath, alumunium foil, oven, seperangkat alat analisa protein dan analisa lemak. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 4x3x3. Faktor A adalah konsentrasi ekstrak nanas yaitu A0 (0%), A1 (5%), A2 (10%), dan A3 (15%). Faktor B adalah waktu perendaman yaitu B1 (2 jam), B2 (4 jam) dan B3 (6 jam). Setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali. Variabel yang diamati adalah kadar lemak dan protein. Hasil analisis variansi menunjukan bahwa konsentrasi ekstrak nanas dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap kadar lemak dan protein gelatin tulang paha ayam broiler.The research was to investigation the fat content and protein content of gelatin broiler thigh that made using different levels of consentration and soaking time of pineapple extract. Research was conducted from April 16th until Mei 20th 2017. The materials used were broiler thigh, Pineapple Extract, aquades, NaCl, analytic pair, pH meter, waterbarh, alumunium foil, oven, a set tool protein and fat content analysis. The research used Completely Randomized Design (CRD) with factorial pattern 4x3x3. The research used Completely Randomized Design (CRD) with factorial pattern 4x3x3. A Factor was the concentration of pineapple extract ie A0 (0%), A1 (5%), A2 (10%), and A3 (15%). B Factor was the soaking time ie B1 (2 hours), B2 (4 hours) and B3 (6 hours). Each treatment combination were three time replication. The variables observed were fat content and protein content. Orthogonal polynomial test. The result of variance analysis showed that the concentration and soaking time of pineapple extract no significant effect (P<0.05) on the fat content and protein gelatin broiler thigh.
1708320236G1A012028PENGARUH SEDIAAN GEL EKSTRAK DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA BAKAR DERAJAT II PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus)Latar belakang: Luka bakar merupakan masalah kulit yang disebabkan oleh api, listrik, maupun bahan kimia. Luka bakar derajat II merupakan jenis luka bakar yang paing sering dengan presentase 73%. Gel merupakan salah satu jenis obat yang digunakan sebagai pengobatan luka bakar. HPMC adalah basis gel yang sering digunakan dalam produksi kosmetik dan ibat obatan karena mudah larut dalam air, jernih, dan memiliki toksisitas yang rendah. Tanaman daun sirih merah dapat digunakan untuk pengobatan luka bakar karena mengandung senyawa seperti flavonoid, saponin, terpenoid, tannin, vitamin A dan vitamin C.
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian gel ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) dan konsentrasi efektif yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar derajat II pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus).
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pre and post test with control group design. Penelitian dilakukan dengan penginduksian luka bakar pada punggung tikus menggunakan logam dengan diameter ± 1,50 cm yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan diinduksi pada bagian punggung selama 5 detik, kemudian diberikan perlakuan 30 menit setelahnya.
Hasil: Pada hari ke-21 rerata penurunan luas luka bakar setelah diberikan gel ekstrak daun sirih merah 1% yaitu 7,6 mm, gel ekstrak daun sirih merah 0,25% yaitu 33,7 mm, gel ekstrak daun sirih merah 0,25% yaitu 41,6 mm, dan gel basis HPMC yaitu 130,3 mm. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan pengaruh konsentrasi dan waktu pengamatan terhadap penyembuhan luka bakar dengan nilai p=0,000, dan konsentrasi 1% p pada pengamatan ke-21 adalah perlakuan terbaik dengan nilai rata-rata terkecil.
Kesimpulan: Gel ekstrak daun sirih merah dapat mempercepat penyembuhan luka bakar derajat II dengan konsentrasi 1% sebagai konsentrasi efektif dengan efek penyembuhan lebih cepat .
Background: Burns are skin problem caused by fire, electricity, and chemicals. Second-degree burns are the most common type of burn with a 73% percentage. Gel is one type drug used as a treatment of burns. HPMC is a gel base that is commonly used in the production of cosmetics and medicines because it is water soluble, clear, and has low toxicity. Red betel leaf plants can be used for the treatment of burns because the contain compounds such as flavonoids, saponins, terpenoids, tannins, vitamin A, and vitamin C
Purpose: The purpose of this study wa to determine the effect of red betel leaf gel extract (Piper crocatum Ruiz & Pav) and the effective concentration that can accelerate the healing of second degree burns in male white rats (Rattus norvegicus)
Method: This research is an experimental research with pre and post test control group design. The study wa conducted by induction of burns on the rats using a metal with a ± 1,50 cm diameter that had been heated first and induced on the back for 5 second, then given treatment 30 minutes later.
Result: On the 21st day the average area of burns after the gel was given 1% red betel leaf gel was 7.6 mm, 0.25% red betel leaf gel was 33.7 mm, 0.25% red betel leaf gel was 41 , 6 mm, and HPMC base gel of 130.3 mm. Based on the statistical test, the effect of concentration and observation time on wound healing with p= 0,000, and 1% p concentration on the 21st observation is the best treatment with the smallest average value.
Conclusion: Red betel leaf gel extract can accelerate the healing of second degree burns with 1% concentration with faster healing effect.
1708420238E1A013093PELAKSANAAN KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK
BNN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polres Garut dan BNNK Garut)

Penyidik BNN dan penyidik Polri menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Dan Bagaimana hambatan terhadap pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian adalah penyidik Polri dan penyidik BNN Kabupaten Garut. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut belum pernah melakukan koordinasi mengenai penyidikan dikarenakan BNN Kabupaten Garut baru mempunyai kewenangan penyidikan pada tahun 2017. Kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh Polres Garut dan BNN Kabupaten Garut hanya sebatas pada P4GN.Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Koordinasi penyidik Polri dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kabupaten Garut adalah : Faktor substansi : Kewenangan penyidikan yang dimilik masing-masing penyidik menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi, dimana beranggapan bahwa dengan kewenangannya mereka mempunyai Target Operasi masing-masing sehinga belum adanya pemberitahuan dalam melakukan penyidikan.Faktor Penengak Hukum : BNN Kabupaten Garut di beri kewenangan penyidikan pada tahun 2017 sehingga baru mempunyai 3 penyidik yang mempunyai skep sebagai penyidik.Faktor sarana dan prasarana: Tidak memadainya alat yang dimiliki dalam pengujian barang bukti tindak pidana narkotika, dalam melakukan pengujian barang bukti pihak Polres Garut melakukan pengujiannya di Balepom Bandung sedangkan BNN Kabupaten Garut pengujiannya di Laboratorium BNN Pusat.

BNN investigators and police investigators according to the regulations that regulate their authority, are mentioned in mutual coordination, primarily BNN investigators with police investigators. The problems in this research are: how to implement the coordination between Garut’s police investigators and BNN investigators in Garut regency in the investigation of criminal acts of narcotics abuse? And how are the obstacles to the implementation of coordination between Garut’s Police investigators and BNN investigators in Garut regency in the investigation of criminal actsof narcotics abuse?
Approach problem used is juridical normative and empirical juridical approach. Research respondents are police investigators and BNN investigators in Garut regency. The data collection was done by literature review and field studies. The data were analyzed by normative qualitative.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded: in the conduct of the investigation of criminal narcotics, garut’s police investigator and BNN investigator in garut regency have never done coordination regarding of investigation because BNN in Garut regency just has the authority in 2017. The cooperation or coordination conducted by Garut’s police and BNN in garut regency is limited to P4GN. The inhibiting factors in implementation of the coordination between garut’s police investigators and BNN investigators in garut regency are: substance factor: the investigation authority of each investigator becomes constraint in the implementation of coordination, which they assume that by their authority they have their own target of operation so that there is no notice to conduct the investigation. Law enforcement factors: BNN in Garut regency is given the authority of investigation in 2017 so it just has 3 investigators that have decree as investigator. Factors of facilities and infrastructure: Insufficient tools that is possessed to testing the evidence of narcotics crime, in conduct to testing the evidence the garut’s police do the esting in Balepom Bandung, meanwhile BNN in Garut regency do the testing in BNN headquarters laboratory.
1708520239E1A113054TEKNIK PENYIDIKAN DALAM PERKARA CYBERCRIME DALAM BISNIS ONLINE
(Studi di Polres Banyumas)
Kehidupan dizaman modern ini tidak bisa terlepas dari penggunaan internet. Hal ini juga dibarengi dengan perkembangan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan dengan melalui sarana internet biasa disebut dengan cybercrime. Dalam bisnis online pun sering terjadi tindak pidana yang biasanya dalam bentuk penipuan, yang seringkali sulit untuk melakukan penyidikan dalam kasus ini. Sejak tahun 2008 telah terbit undang-undang yang berguna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cybercrime ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan akan lebih mempermudah penegak hukum untuk melakukan penyidikan dalam perkara cybercrime. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik penyidikan untuk perkara cybercrime dalam bisnis online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melalui wawancara kepada penyidik di Polres Banyumas. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknik penyidikan dalam kasus cybercrime dalam bisnis online sendiri dalam prakteknya tidak terlalu berbeda dengan kasus pada umumnya. Letak perbedaanya adalah terdapat dalam alat bukti yang digunakan terkadang dalam penyidikan untuk menemukan alat bukti terkadang sulit karena tidak berwujud nyata dan merupakan data. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik sendiri dalam melakukan penyidikan adalah masih kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan dalam cyberime sendiri dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan. Untuk menghadapi hambatan tersebut Penyidik Polres Banyumas biasanya meminta bantuan prasarana dari Polda Jawa Tengah untuk membantu dalam menyelesaikan Kasus cybercrime dalam bisnis online ini.
Kata kunci : penyidikan, cybercrime, dan bisnis online

Life in this modern age can not be detached from the use of the internet. It also coincided with the development of the criminal acts of crime. The crime of crimes through the means of the internet commonly referred to with cybercrime. In online business ever frequent criminal acts that are usually in the form of fraud, which is often difficult to do the investigation in this case. Since the year 2008 has published a useful legislation to provide legal protection against the cybercrime law number 11 Year 2008 Of the information and electronic transactions, with the publication of the legislation is expected to be more facilitating law enforcement to conduct investigation in cybercrime. The purpose of this research is to find out how the techniques of investigation for things of cybercrime in the online business. This study uses empirical juridical method with through interviews to investigators in Polres Banyumas. Data source the data in this study using secondary and primary data. Methods of analysis used qualitative methods are normative. The research results showed that the technique of investigation in the case of cybercrime in his own online business in practice not too different from the case in General. The location of it is contained in the evidence that was used occasionally in the investigation to find the evidence sometimes is difficult because it is not real and tangible data. The obstacles faced by investigators in conducting its own investigation is still investigating the lack of ability in performing the investigation in his own cyberime and still the lack of facilities and infrastructure in conducting the investigation. To face these obstacles Investigators Polres Banyumas usually enlisted the help of the infrastructure of the Central Java Police for help in resolving the cases of cybercrime in this online business.
Keywords: investigation, cybercrime, and online business
1708621581A1L013058KOMPOSISI PUPUK MAJEMUK NKS-ZEO GRANUL UNTUK
MENINGKATKAN SERAPAN S DAN KUALITAS DUA
VARIETAS BAWANG MERAH PADA ULTISOL		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) komposisi pemberian pupuk NKS Zeo Granul yang paling baik terhadap serapan S dan kualitas dua varietas bawang merah 2) varietas bawang merah yang mempunyai hasil terbaik pada pemberian pupuk NKS Zeo Granul dan 3) interaksi antara komposisi pupuk NKS Zeo Granul dan varietas bawang merah terhadap serapan S, kualitas dan hasil tanaman bawang merah. Penelitian ini dilaksanakan di Screen House dan di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap, dengan 2 faktor yaitu varietas tanaman dan komposisi pupuk. Varietas bawang merah yang digunakan yaitu varietas Bima Curut dan Ampenan, serta komposisi pupuk NKS Zeo Granul yang terdiri atas lima aras yaitu P1 (7-0-0), P2 (7-1,75-1,75), P3 (7-3,50-3,50), P4 (7-5,25-5,25), P5 (7-7-7). Variabel yang diamati adalah sifat kimia tanah yaitu pH tanah, pH KCl, Daya Hantar Listrik sedangkan hasil dan kualitas umbi bawang merah yaitubobot umbi segar, bobot umbi kering, volume umbi, diameter umbi, kekerasan umbi, warna umbi, aroma umbi, jumlah umbi serta serapan S tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemberian berbagai komposisi pupuk NKS Zeo Granul yang paling baik terhadap serapan sulfur pada perlakuan P4 dengan grade pupuk 7-5,25-5,25 2) varietas Bima Curut menghasilkan respon yang lebih baik terhadap hasil umbi bawang merah terlihat pada bobot umbi segar (14,74 g/rumpun), bobot umbi kering (2,40 g/rumpun) dan volume umbi (14,81 cm3) tetapi mempunyai kualitas yang sama dengan Ampenan 3) tidak ada interaksi antara komposisi pupuk NKS Zeo Granul dan varietas.This research aims to determine: 1) the best composition of NKS Zeo Granule fertilizer composition to sulphure uptake and the quality of two varieties of shallot 2) shallot varieties that have the best yield on the application of NKS zeo granule fertilizer and 3)the interaction between the composition of NKS zeo granule fertilizer and shallot varieties to the sulphur uptake, the quality and yield of shallot. This research was conducted at Screen House and Soil Science Laboratory, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, Purwokerto from August until October 2017. This research used a Randomized Complete Block Design with two factors and three replications. The first factor is the shallot varieties consisting of Bima Curut and Ampenan. The second factor is the composition of NKS Zeo granule fertilizer of five levels: P 1 (7-0-0), P2 (7-1,75-1,75), P3 (7-3,50-3,50) , P4 (7-5,25-5,25), P5 (7-7-7).The observed variables were the soil chemical properties consist of soil pH (H2O and KCl), Electric Conductivity, while the yield and quality of shallot consist of bulbfresh weight, bulb dry weight, bulb volume, bulb diameter, bulb hardness, bulb color, bulb aroma, the total of bulb and sulphur tissue absorption 1) The best composition of NKS Zeo Granule fertilizer composition to sulphur uptake is P4 with fertilizer grade 7-5,25-5,25 2) Bima Curut showed the best yield on the variable bulb fresh weight (14,74 g/clumps), bulbdry weight (2,40 g/clumps) and bulb volume (14,81 cm3) although the quality was the same with Ampenan 3) There was no interaction between the composition of NKS zeo granule fertilizer and shallot varieties.
1708720240E1A012198TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN FILM ANTARA RACHMAWATI SOEKARNO PUTRI DENGAN PT. TRIPAL MULTIVISION PLUS (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST)Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film merupakan Perjanjian yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan asas ini, seseorang dapat dengan bebas membuat suatu perjanjian diluar perjanjian-perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-undang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan para pihak yaitu Pihak PT. Tripal Multivision Plus dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri jika ditinjau dari hukum perjanjian dan apakah tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi Film tentang Soekarno yang notabene merupakan isi dari perjanjian kerjasama dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri yang telah dibatalkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film Antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Mutlivision Plus (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST).
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST dan data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis desktiptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada.
Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Multivision Plus hanya berdampak pada perikatan-perikatan yang belum terlaksana setelah perjanjian dibatalkan, sedangkan terhadap perikatan-perikatan yang telah dilakukan sebelum perjanjian dibatalkan tetap sah dan tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima dari lawan janji; 2) tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi film tentang Bung Karno tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan PT. Tripal Multivision Plus tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam kehidupan masyarakat mengenai diri dan benda orang lain.		The Coorporate agreement is one of agreement that was born from the principle of freedom of contract. Through this principle, a person may freely enter into an agreement outside the nominate contracts as stipulated in the Indonesian Civil Code, Commercial code and other laws. This research aims to find out how the consequences of the cancellation of the agreement by those who make it, if been reviewed from the Indonesian Civil Code and what is the action of PT. Tripal Multivision Plus that keep producing film about Soekarno can be categorized as the act against law. As described above, the writer make a heading with title Judicial Review of the cancellation of cooperation agreement of the filming between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company (Study The Court’s Decision Number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST)
This Research was conducted by using a normative juridical approach. The data used is primary data, that is The court’s decision number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST and Secondary data is the books literature, document official and the result of the law academician. Analysis of data used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the result of research.
The result of this study showed that 1) the consequence of cancellation agreement between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company just affects the grant that have not been executed after the agreement is canceled, whereas regarding the grant which has been done before the agreement is canceled remains valid and there is no obligation for the parties to return everything received from the opponent’s pledge; 2) The action of Tripal Multivision Plus Company which keeps producing films about BUNG KARNO can not be categorized as the act against law because the actions of Tripal Multivision Plus Company not belong to elements of the act against law, such as violating the right of others, contrary to their legal obligations, contrary to decency and contrary to the propriety that must be considered in the life of society about self and the property of others.
1708820264E1A013248ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL SEBAGAI DASAR AMAR PUTUSAN GUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242 /G/2015/PTUN-JKT)
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial serta mengenai akibat hukum atas dibatalkanna Surat Keputusan objek sengketa terhadap Pemberhentian dengna hormat sebagai Pejabat Administrator.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Apek Prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan dari Aspek Substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa batal, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Akibat hukum dikabulkannya gugatan Penggugat yakni Surat Keputusan objek sengketa batal dan tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan objek sengketa.
The validity of the State Administrative Decision shall be in accordance with the laws and the Good Governance Principles as it results in declared null and void of the State Administrative Decision. One of the cases concerning the cancellation of State Administrative Decision is found in the Decision of The State Administrative Court of Jakarta Number 242 / G / 2015 / PTUN-JKT. In this case the author is interested in examining the decree of the object of dispute’s validity from the procedural and substantial aspects as well as on the legal consequences of the undeclared decree of the object of dispute against Dismissal with respect as Administrator Official.
In order to answer the above problem, research method used is legal research with case approach, approach of legislation and conceptual approach. The data used are primary data in the form of court decision and secondary data in the form of legislation and literature books.
In the result of the research, it is known that the decree of the object of dispute issued by the Minister of Education and Culture is contradictory to the legislation in accordance with Government Regulation Number 100 of 2000 concerning the Appointment of Civil Servant in Structural Position and and from the aspect of substantial as regulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 11 of 2015 on the Organization and Working Procedures of the Ministry of Education and Culture.
The Panel of Judges stated that the decree of the object of dispute is void, so that statement of claim is granted. The legal considerations of the Panel of Judges are in accordance with the laws and doctrines. As a result of the law granted the statement of claim that the Decree of the object of the dispute is void and the defendant is obliged to revoke the decree of the object of dispute.
1708920267E1A112072DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:189/Pdt.P/2014/PA.Po)ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia perkawinan, agar calon suami maupun isteri matang jiwa raganya. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, namun dalam suatu keadaan mendesak, ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penyimpangan berupa Permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan Dispensasi Kawin dalam tulisan ini dikabulkan karena calon isteri yaitu anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, dan tidak ada larangan kawin antara keduanya. Sehingga apabila tidak segera melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti lahirnya anak luar kawin.
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara yang terjadi di Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor register perkara 189/Pdt.P/2014/P.A.Po.
Hakim dalam mengabulkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin mendasarkan pada Pasal 49 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam; dan berdasar pada Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32. Dalam hal ini hakim lebih mengedepankan asas manfaat karena calon mempelai wanita sudah hamil dan calon suami telah bekerja.


Kata kunci : Dispensasi Kawin.		ABSTRACT

Statute No. 1 Year of 1974 about Marital, regulates about limitation of the marital’s age, it’s intended on the maturity of the soul and physical of the two prospective spouse. To realize the goal of the marital, then Article 7 Paragraph (1) of Statute No. 1 Year of 1974 about Marital stated that the limitation of marital’s age is 19 (nineteen) years old for male and 16 (sixteen) years old for female, however in an urgent circumtances these provisions can be excluded by Paragraph (2) in the same article, i.e Marital Dispensation. Petition of Marital Dispensation in this research was granted because the prospective wife, i.e child of the Applicant is already pregnant 3 (three) months, and in other side there is no prohibition of the marital between the two. So, if the marital was not immediately held, would cause a new problems such as birth of the child outside of the marital.
In this research, the researcher used a method of juridical normative approach, using case approach and statutes approach to find out how the juridical consideration of the judge in determined the matters that occured on the Stipulation of Religion Court of Ponorogo, with the register No. 189/Pdt.P/2014/PA.Po.
The judge, in granted the petition of the Marital Dispensation refers to the Article 49 (fourty nine) and Article 89 (eighty nine) Paragraph (1) of Statute No. 7 Year of 1989 amended by Statute No. 3 Year of 2006 that amanded for the second time by Statute No. 50 Year of 2009 about Religion Court; Article 7 Paragraph (2) of Statute No. 1 Year of 1974 about Marital; Article 15 of the Compilation of Islamic Law; Qur’am surah An-Nur verse 32. At this case, the judge further put forward principle of the benefit, because prospective of the female spouse has already pregnant and prospective of the male spouse also has worked.


Key words : Marital Dispensation
1709020292E1A011152 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN KEPADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) memiliki jangka waktu tertentu. SKMHT merupakan surat kuasa yang diberikan kepada Bank Syariah Mandiri dan ditandatangani oleh para pihak, maka bank berkedudukan sebagai pihak pemberi jaminan juga sekaligus sebagai pihak penerima jaminan untuk tanah yang belum bersertifikat pada Bank Syariah Mandiri juga menerima jaminan tanah yang belum bersertifikat tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul TinjauanYuridis Terhadap Pemberian SKMHT Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto.
Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penjelasan umum UUHT angka 7 menegaskan bahwa pemberian SKMHT harus diikuti dengan dibuatnya APHT oleh PPAT dan kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. SKMHT pada PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak menerapkan pasal 15 ayat (4) UUHT, sehingga penerapan SKMHT di PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto belum sesuai dengan penjelasan umum UUHT angka 7 dan pasal 15 ayat (4) UUHT. Akibat hukum dari SKMHT di PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto adalah akta tersebut menjadi gugur atau batal demi hukum dimana hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (6) UUHT, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Purwokerto tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atas SKMHT tersebut.		Power of Attorney Charging Mortgage Right in its implementation has a certain period. Power of Attorney Charging the Deposit Rights is a power of attorney given to Bank Syariah Mandiri and signed by the parties, the bank is domiciled as the party providing the guarantee as well as the recipient of the guarantee for the land that has not been certified at Bank Syariah Mandiri also receive the guarantee that the land has not been certified . Top background presented above, the authors are interested to examine the title of "Juridical Review Against Granting Power of Attorney Charging Rights Dependence To PT. Bank Syariah Mandiri Branch Purwokerto"
The approach method used is normative juridical that is a study that emphasizes the science of law, in addition it also seeks to examine the rules of law applicable in society. Specification The research used is descriptive analytical research that describes the state of the object to be studied for later analyzed based on legal theories and practice of the implementation of positive law concerning the problem without the intention to take conclusions generally accepted.
Based on the results of research and discussion it can be concluded that in the general explanation of the Insurance Rights Act number 7 confirms that the provision of Power of Attorney to Burden the Guaranteed Rights must be followed by the making of the Deed of Assignment Rights by PPAT and then registered to the Badan Pertanahan Nasional. Power of Attorney Charging Deposit Rights at PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto has fulfilled subjective and objective requirements but PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto does not apply Article 15 paragraph (4) of the Mortgage Act, so that the application of the Power of Charging Guarantee in PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto is not in accordance with the general explanation of the Insurance Rights Act number 7 and Article 15 paragraph (4) of the Insurance Rights Act. The legal consequences of the Power of Attorney Charges Deposit Rights at PT. Bank Syariah Mandiri Branch of Purwokerto which is not followed by the issuance of the Deed of Assignment Rights and is not registered to the National Land Agency is the deed becomes void or void by law where it is regulated in Article 15 paragraph (6) of the Insurance Rights Act, so that PT. Bank Syariah Mandiri Branch of Purwokerto does not have the position as the preferred creditor of the Power of Attorney Charging the Guarantee Right.
1709120308G1G012058PERBEDAAN PENGARUH BERBAGAI MINUMAN ISOTONIK SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN AVULSI GIGI
TERHADAP VIABILITAS FIBROBLAS BHK-21
(Studi in vitro sebagai model perawatan avulsi gigi pada anak)		 Tingginya insidensi trauma pada gigi hingga menimbulkan avulsi gigi antara lain disebabkan oleh terjatuh, kecelakaan lalu lintas dan olahraga. Avulsi gigi merupakan kondisi trauma gigi yang menyebabkan kerusakan pada struktur gigi sehingga gigi terlepas dari soket pada tulang alveolar. Perawatan avulsi gigi yang tepat dengan cara replantasi gigi ke dalam soket. Hal yang penting sebelum perawatan replantasi avulsi gigi adalah menjaga viabilitas sel ligamen periodontal. Oleh karena itu diperlukan suatu media penyimpanan untuk menjaga viabilitas sel ligamen periodontal. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan pengaruh berbagai macam minuman isotonik sebagai media penyimpanan avulsi gigi terhadap viabilitas fibroblas BHK-21. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan posttest-only group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh berbagai minuman isotonik sebagai media penyimpanan avulsi gigi terhadap viabilitas fibroblas BHK-21. Nilai rerata viabilitas fibroblas BHK-21 setelah dilakukan uji MTT Assay memiliki nilai tertinggi pada Cocoday (100%), diikuti dengan Hydrococo (93,55%), HBSS (91,52%), Aquades (58,76%), dan Mizone (45,74%). Cocoday dengan waktu perendaman 24 jam memiliki nilai rerata fibroblas BHK-21 tertinggi. Hasil uji one way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu nilai p sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil uji LSD dengan tingkat kepercayaan 99% menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Cocoday, Hydrococo, dan HBSS. Di antara jenis media penyimpanan yang diujikan, Cocoday dapat dijadikan alternatif media penyimpanan avulsi gigi yang ideal diikuti HydroCoco pada kondisi darurat untuk menggantikan HBSS. High incidence of dental trauma causes dental avulsion due to fall, car accident, and exercises. Dental avulsion is a condition of dental trauma which causes damage to dental structure so that teeth detached from socket in alveolar bone. In permanent teeth, the treatment of dental avulsion is replant the teeth into socket. The most important thing before teeth replantation of dental avulsion is keeping vitality of periodontal ligament cells. It needs storage medium to keep the vitality of periodontal ligament cells.. The goals of this research is to know the the differences effect of various isotonic drinks as storage medium of teeth avulsion to BHK-21 fibroblast viability. The type of this research is experimental laboratories with posttest-only group design. The results of this research showed there is the differences effect of various isotonic drinks as storage medium of teeth avulsion to BHK-21 fibroblast viability. The average value of BHK-21 fibroblast viability after MTT Assay test was highest in Cocoday (100%), followed by Hydrococo (93.55%), HBSS (91.52%), Aquades (58.76%), and Mizone (45.74%). Cocoday with a 24-hour immersion period has the highest mean BHK-21 fibroblast value. One way ANOVA test result with 95% confidence level that is p value 0.000 (p <0,01). LSD test results with 99% confidence level showed no significant difference between Cocoday, Hydrococo, and HBSS. Among the types of storage media being tested, Cocoday can be an ideal alternative to dental avulsion storage followed by HydroCoco in an emergency to replace HBSS.
1709221582G1H013034PENGEMBANGAN BISKUIT TERIGU YANG DISUBSTITUSI MOCAF,
BEKATUL, DAN KRACA (MOKACA) SEBAGAI MAKANAN
ALTERNATIF PENDERITA OBESITAS		Latar Belakang : Salah satu faktor penyebab obesitas adalah kurangnya asupan serat dan
pada penderita obesitas sering ditemukan gangguan homeostasis Fe. Bekatul memiliki
serat pangan tinggi dan kraca mengandung Fe tinggi digunakan sebagai alternatif produk
kaya serat dan zat besi. Adapun penggunaan mocaf sebagai subtituen tepung terigu.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formula biskuit terpilih
dari mocaf, bekatul, dan kraca (Mokaca) sebagai subtitusi tepung terigu berdasarkan
kualitas aspek kimia (serat dan zat besi) dan sensori.
Metode : Penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).
Faktor yang diuji adalah proporsi tepung terigu : bahan substitusi (mocaf : bekatul :
tepung kraca) ; P1 (85:5:7,5:2,5), P2 (75:10:10:5), P3 (65:15:12,5:7,5), P4 (55:20:15:10),
dan kontrol. Terdapat 5 perlakuan yang diulang 4 kali sehingga diperoleh 20 unit
percobaan. Variable kimia dianalisis menggunakan uji F (95%) dan dilanjutkan dengan
DMRT 5%, variable organoleptik dianalisis dengan uji Friedman dan dilanjutkan dengan
Uji Banding Ganda 5%. Perlakuan terbaik dianalisis menggunakan Metode Indeks
Efektivitas.
Hasil : Terdapat pengaruh variasi formula antara tepung terigu, bekatul, mocaf, dan
tepung Kraca terhadap warna, aroma, rasa, dan kadar zat besi (Fe) pada biskuit yang
dihasilkan (P<0,05), sebaliknya tidak ada pengaruhnya pada kadar serat pangan dan
tekstur (P>0,05). Formula terpilih biskuit Mokaca adalah formula subtitusi 25% (Mocaf
10% : Bekatul 10% : Tepung Kraca 5%).
Kesimpulan : Biskuit Mokaca terpilih dalam 5 keping menyumbangkan 27,36%
kebutuhan serat untuk dewasa laki-laki dan 27,69% kebutuhan zat besi untuk dewasa
perempuan berdasarkan AKG.		Background : One of the causal factor for obesity is lack of fiber intake and in obese people iron
homeostasis disorders often found. Rice bran is high dietary fiber and kraca is high in iron that
can be an alternative product that rich in dietary fiber and iron. As for use of mocaf is to reduce
the use of wheat flour.
Purposes: The aim is to get selected biscuit formula from mocaf, rice bran, and kraca (Mokaca)
as wheat flour substitution based on quality of chemical (dietary fiber and iron) and sensory
aspects.
Methods: This experimental study used a complete randomized design (RAL). Tested factors were
proportion of wheat flour : substitution (mocaf, rice brain : kraca flour); P1 (85:5:7,5:2,5), P2
(75:10:10:5), P3 (65:15:12,5:7,5), P4 (55:20:15:10), and control. There is five treatmeant and four
repetition that makes 20 experiment units. Chemical variable were analyzed using F test (95%)
and followed with DMRT 5%, organoleptic variable were analyzed using Friedman and followed
with Dual Appeal test 5%. Best treatment was analyzed using Effective Index Methods.
Result : There is a real effect from variation of formula between wheat flour, rice bran, mocaf, and
kraca flour on color, aroma, taste, and iron content on biscuits (P<0,05), on the contrary there is
no effect on dietary fiber content and texture (P>0,05). Selected Mokaca biscuit formula is
subtition formula of 25% (Mocaf 10% : rice bran 10% : kraca flour 5%).
Conclusion : Selected Mokaca biscuit in 5 pieces can contribute to 27,36% of dietary fiber for
adult man and 27,69% of iron for adult woman according to RDA.
1709320243E1A012207PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN GAS LPG YANG TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO DAN JUMLAH HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 1456/PID.B/2013/PN.Bks.Penelitian ini mengambil judul “ Perlindungan Hukum terhadap Konsumen gas LPG yang tidak Sesuai dengan Berat Bersih, Isi Bersih, atau Netto dan Jumlah Hitungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 1456/PID.B/2013/PN.Bks”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Frans Parulian dan Oman pamungkas terbukti menyuruh melakukan dan membantu melakukan pengisian gas LPG tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Frans Parulian dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kemudian untuk Oman Pamungkas dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
This study entitled "Legal Protection of LPG Gas Consumers that is Not In accordance with Net Weight, Net Content, or Netto and Count Count as Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Decision Number 1456 / PID.B / 2013 / PN. Bks ". This research was conducted to analyze how legal protection to consumer of LPG gas tube users based on Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection.
Approach method used is normative juridical approach method. The data used are secondary data in the form of literature books, statutory regulations, official documents and internet sites by way of literature study, that is by inventorying these data which then presented in the form of systematic description. The data obtained are analyzed and elaborated based on legal norms related to the research object.
The result of the research shows that Frans Parulian and Oman pamungkas proven to conduct and assist in charging LPG gas not in accordance with net weight, net or net contents and count amount as stated in label or etiquette of the goods and not according to size, dosage, scales and the number of inaccurate according to actual measure Judge imposed a prison sentence to Frans Parulian with imprisonment of 2 (two) years and 6 (six) months later for Oman Pamungkas sentenced to imprisonment of 1 (one) year and 3 (three) months according to Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter b and letter c of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code.
1709420246A1L111036DAMPAK PENGGUNAAN BAKTERI Pseudomonas fluorescens SEBAGAI ENTOMOPATOGEN TERHADAP REPRODUKSI SERANGGA HAMA TANAMAN KUBIS (Crocidolomia pavonana)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) dampak perlakuan bakteri P. fluorescens P60 dan P32 terhadap jumlah produksi telur yang dihasilkan oleh ngengat C. pavonana, 2) dampak perlakuan bakteri P. fluorescens P60 dan P32 terhadap fertilitas telur yang dihasilkan oleh ngengat C. pavonana dan 3) dampak perlakuan bakteri P. fluorescens P60 dan P32 terhadap mortalitas telur yang dihasilkan oleh ngengat C. pavonana. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca dan Laboratorium Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, pada bulan Mei sampai Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan mengawinkan serangga jantan dengan serangga betina yang berasal dari populasi sehat dan sakit. Populasi serangga sehat hanya diberi perlakuan kontrol (akuades), sedangkan populasi serangga sakit diberi perlakuan isolat bakteri P. fluorencens P32 dan P60 dengan konsentrasi 10%. Kombinasi perkawinan serangga (ngengat) yang dicoba adalah sebagai berikut: P1: ngengat betina sehat X ngengat jantan sehat, P2: ngengat betina sehat X ngengat jantan sakit, P3: ngengat betina sakit X ngengat jantan sehat, P4: ngengat betina sakit X ngengat jantan sakit. Setiap unit perlakuan diulang delapan kali ulangan. Variabel yang diamati adalah jumlah telur yang dihasilkan ngengat (fekunditas) serta fertilitasnya dan mortalitas telur yang diperlakukan dengan Pf P32 dan P60. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bakteri antagonis Pseudomonas fluorescens berpengaruh nyata terhadap variabel fekunditas, fertilitas dan mortalitas. Hal ini ditunjukan dari hasil rata-rata fekunditas dan fertilitas yang semakin kecil.This study aims to determine: 1) the impact of treatment of Pseudomonas fluorescens bacterium P60 and P32 to the total production of eggs produced by moths C. Pavonana (fecundity), 2) the impact of treatment of Pseudomonas fluorescens bacterium P60 and P32 to the fertility of eggs produced by moths and 3) the impact of treatment of Pseudomonas fluorescens P60 and P32 on eggs that produce by moths. This research was conducted in the greenhouse and in the Laboratory of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, on May until August 2017. The experiment used a Completely Randomized Design with the treatment of mating male insects with female insects from healthy and sick populations. The population of healthy insects was only given control treatment (aquades), while the population of sick insects were treated with bacteria isolates Pseudomonas fluorescens P32 and P60 with 10% concentration. The combination mating of insects were: P1: healthy females x healthy males, P2: healthy females x sick males, P3: sick females x healthy males, P4: sick females x sick males. The experiment was repeated eight times. The observed variables were fecundity, fertility and eggs mortality (ovisidal). The results showed that the treatment of Pseudomonas fluorescens affected on fecundity, hatched eggs and mortality eggs significantly. This is shown from the result of the average fecundity and fertility is getting smaller.
1709520245E1A012284PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN
(Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014)		Penetapan status seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang. Kegiatan penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan, metode penyajian data dalam bentuk teks deskriptif naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa Mahkamah Konstitusi memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan bagaimana akibat hukum dimasukannya penetapan status tersangka sebagai perluasan objek Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penetapan status tersangka sebagai perluasan objek Praperadilan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka. Namun tidak dapat diartikan begitu saja menjadi kepastian hukum bahwa objek Praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP ini telah bertambah dan Pasal 77 KUHAP telah berubah. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menambah ketentuan dalam undang-undang, tetapi hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata kunci : Penetapan status tersangka, Objek Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi		Determining a person's status as a suspect is an act of deprivation or restriction of one's independence. The activities of the investigator in determining the status of a suspect to a person must be in accordance with the rules prescribed by law. In this research, the writer use research method with normative juridical approach, prescriptive research specification.The data source used is secondary data. Data collection methods used in the form of literature study, the method of data presentation in the form of narrative descriptive text, and data analysis methods used are qualitative normative. The main problem in this research is why the Constitutional Court includes the determination of the status of the suspect as the object of Pretrial based on the Decision of Constitutional Court Number Number 21/PUU-XII/2014. The decision of the Constitutional Court to decide on the status of the suspect as an extension of the object of the Pretrial aims to protect human rights, especially the rights of suspects. However, it can’t be taken for granted that it becomes a legal certainty that the Pretrial objects contained in Article 77 of this Criminal Procedure Code have increased and Article 77 of the Criminal Procedure Code has changed. This is because the Constitutional Court has no authority to supplement the provisions in the law, but only examines the law against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.
Keywords: Determination of suspect status, Pretrial Object, Constitutional Court Decision
1709620244H1B012017Sifat-sifat Operasi Perkalian Homomorfik pada Graf FuzzyOperasi perkalian homomorfik pada graf fuzzy pengembangan dari operasi komposisi, perkalian kartesian dan perkalian tensor. Artikel ini membahas sifat-sifat operasi perkalian homomorfik pada dua graf fuzzy sederhana, dua graf fuzzy kuat, dan dua graf fuzzy komplemen. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi perkalian homomorfik dua graf fuzzy sembarang mengasilkan graf fuzzy, operasi perkalian homomorfik dua graf fuzzy kuat mengasilkan graf fuzzy kuat, dan pada graf fuzzy operasi perkalian homomorfik komplemen dua graf fuzzy tidak sama dengan komplemen operasi perkalian homomorfik dua graf fuzzy. The operation of the homomorphic product is an operation on fuzzy graph which is developed from the composition, the cartesian product, and the tensor product. This thesis disscusses in detail some theorems about the operation of the homomorphic product on two fuzzy graphs, strong fuzzy graphs and complement of fuzzy graphs. The result shows that the homomorphic product of two fuzzy graphs, strong fuzzy graphs and complement of fuzzy graphs are fuzzy graph, strong fuzzy graph and not always same as the complement of two fuzzy graphs respectively.
1709720247C1B013064ANALISIS KEPUASAN WISATAWAN DOMESTIK PANTAI PANGANDARAN
(Survei Pada Wisatawan Domestik yang Berkunjung
ke Obyek Wisata Pantai Pangandaran)
Penelitian ini berjudul Analisis Kepuasan Wisatawan Domestik Pantai Pangandaran (Survei Pada Wisatawan Domestik yang Berkunjung ke Obyek Wisata Pantai Pangandaran). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pangandaran.
Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata pantai Pangandaran. Penentuan ukuran sampel menggunakan metode interval taksiran, berdasarkan perhitungan diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Alat analisis menggunakan importance performance analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisatawan masih merasa belum puas terhadap fasilitas dan kualitas pelayanan yang ada di objek wisata pantai Pangandaran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tingkat kepuasan wisatawan yang masih dibawah 100 persen.
Implikasi penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil survei masih ada beberapa indikator yang mendapatkan skor kurang dari 4, hal tersebut menunjukkan bahwa indikator tersebut dirasa masih kurang memuaskan wisatawan sehingga perlu menjadi perhatian dan perlu perbaikan yaitu kantin yang memudahkan wisatawan mendapatkan kebutuhan makan atau minum; papan petunjuk arah yang memudahkan wisatawan mencapai lokasi; toko cinderamata yang menawarkan produk menarik; pusat informasi yang memudahkan wisatawan memperoleh informasi seputar objek wisata; tempat pembuangan sampah; kursi bagi wisatawan untuk beristirahat. Kedepan hasil penelitian ini barangkali bisa menjadi perhatian bagi pengelola dan dinas terkait untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pantai Pangandaran, sehingga menarik minat wisatawan untuk berwisata ke Pangandaran dan memberikan kepuasan yang maksimal kepada wisatawan, terlebih sekarang Pangandaran adalah Kabupaten baru setelah memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, sehingga mempunyai kebijakan yang independen dalam penentuan anggaran, khususnya demi kemajuan pantai Pangandaran itu sendiri.

This research entitled Analysis of Pangandaran Beach Domestic Tourist Satisfaction (Survey on Domestic Tourist who Visiting Pangandaran Beach). The purpose of this study is to analyze the level of satisfaction of tourists who visit Pangandaran.
The population in this study are domestic tourists who visit Pangandaran beach tourism object. Determination of sample size using interval estimation method, based on the calculation obtained the sample size as much as 100 respondents. Sampling method using accidental sampling technique. Analysis’s tool using importance performance analysis.
The results showed that tourists still feel not satisfied with the facilities and quality of service that exist in Pangandaran beach. This is evidenced by the value of the level of customer satisfaction is still below 100 percent.
The implication of this research is Based on the survey results there are some indicators that get score less than 4, it shows that the indicator has not been implemented maximally, and felt still less satisfy the tourist so that need to be attention and need improvement that is interesting water tourism facility; an adequate playground; a canteen that makes it easier for tourists to get a need to eat or drink; a board of directions that makes it easy for travelers to reach the location; a souvenir shop offering attractive products; an information center that makes it easy for tourists to get information about tourist objects; garbage dump; seats for tourists to rest; attitude of tourist attraction managers while serving tourists; smile of tourists while serving tourists. Future results of this study may be a concern for managers and agencies concerned to allocate a larger budget to improve the facilities and services Pangandaran beach, so as to attract tourists to travel to Pangandaran and provide maximum satisfaction to tourists, especially now Pangandaran is the new district after separating itself from Kabupaten Ciamis, so it has an independent policy in determining the budget, especially for the progress of Pangandaran beach itself.
1709820163A1L113085PENGARUH PENGGUNAAN POC POLITAHE DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN
PAKCOY PADA SISTEM HIDROPONIK TETES 		Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggunaan POC Politahe (2) mengetahui media tanam terbaik (3) mengetahui pengaruh interaksi antara penggunaan POC Politahe dengan macam media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy pada sistem hidroponik tetes. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan Juni 2017 di screen house Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman dan Laboratorium Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini menggunakan perlakuan faktorial yang terdiri dari dua faktor dan disusun secara Rancangan Acak Kelompok. Faktor pertama yaitu komposisi POC Politahe dengan nutrisi AB mix, meliputi 100% AB mix dan 0% POC Politahe; 75% AB mix dan 25% POC Politahe; 50% AB mix dan 50% POC Politahe; 25% AB mix dan 75% POC Politahe serta 0% AB mix dan 100% POC Politahe. Faktor kedua berbagai media tanam, yaitu arang sekam dan zeolit. Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, volume akar, bobot akar segar, bobot tajuk segar, bobot akar kering, bobot tajuk kering dan kandungan klorofil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan POC Politahe dapat menurunkan 25% penggunaan AB Mix dilihat dari semua variabel yang diamati kecuali jumlah daun (2) penggunaan media tanam zeolit lebih baik daripada arang sekam pada semua variabel (3) terdapat interaksi antara komposisi larutan nutrisi dan media tanam berdasarkan variabel tinggi tanaman dan jumlah daun. Kombinasi perlakuan komposisi POC Politahe dan media tanam yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy yaitu 75% AB Mix dan 25% POC Politahe dengan zeolit. Komposisi nutrisi terbaik untuk penanaman pada media arang sekam adalah 100% AB Mix dan untuk media zeolit adalah 75% AB Mix dan 25% POC Politahe.This research aimed to (1) determine the use of POC Politahe (2) determine the best medium (3) determine the interaction between the use of POC Politahe with planting medium towards growth and pakchoy yield in hydroponic drip system. This research was conducted in April 2017 to June 2017 in screen house Faculty of Agriculture University of Jenderal Soedirman and laboratory of Agronomi and Horticulture Faculty of Agriculture University of Jenderal Soedirman. The experimental design used was a factorial concisted of two factors with Randomized Block Design (RBD). The first factor was the composition of Politahe with AB mix nutrient, namely 100% AB mix and 0% POC Politahe; 75% AB mix and 25% POC Politahe; 50% AB Mix and 50% POC Politahe; 25% AB mix and 75% POC Politahe as well as 0% AB mix and 100% POC Politahe. The second factor used a variety of medium, namely husk charcoal and zeolite. Variables observed consisted of plant height, leaf number, leaf area, root volume, weight of fresh root, weight of fresh canopy, weight of dry root, weight of dry canopy and the amount of chlorophyll. The results of research showed that (1) the used of POC Politahe can reduce 25% of AB Mix viewed of all variables observed except number of leaves (2) the medium of zeolite was better than husk charcoal based on all variables (3) there was interaction between nutrients composition and type of medium based on plant height and number of leaves variables. The best combination between nutrients composition and type of media was 75% AB Mix and 25% POC Politahe with zeolite. The best nutrients composition for planting in charcoal husk was 100% AB Mix and for media zeolite was 75% AB Mix and 25% POC Politahe.
1709920248E1A012283PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN Pengertian senjata api di dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Dan dijabarkan kembali dalam pengertian yang lebih kompleks bahwa senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru / proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.
Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni menjawab pertanyaan mekanisme/prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan menjawab pertanyaan mengenai pengawasan Polri terhadap izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
Penelitian ini bersifat sosiologis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Surat Keputusan Kapolri No 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI
Sedangkan Peran kepolisian dalam pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, diperoleh dari studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian ini di Polres Klaten dengan mewawancarai Ibu Kasat Binmas Polres Klaten, AKP Nanik Suryani, SH, MH. 		The definition of a firearm in General dictionary Indonesian Language is the use of gunpowder weapons (rifle, pistol and etc). Whereas in the implementation of the monitoring and control of firearms in Non Organic TNI/Polri explained that a firearm is a weapon that is capable of releasing out one or a number of projectiles with the aid of explosives. And spelled out again in the sense of more complex that a firearm is a device made of metal or fiber used to catapult bullet/projectile through the barrel towards the desired target, as a result of the explosion ammunition. This research has two formula problem i.e. answer the question of the mechanism/procedure of licensing of firearms ownership by civil society and answer questions about the supervision of the national police against permits ownership of firearms by civil society. Sociological research is by relying on primary data as the primary data source. Field research is also done to support research libraries. The data were analyzed qualitatively presented in descriptive based on the research results obtained that possession of firearms licensing procedures by civil society is regulated in article 8 of Decree No. 82-year Assistant 2004 about implementation Monitoring and control of weapons Non-organic TNI/NATIONAL POLICE While supervisory Roles in the police force against the possession of firearms by civil society, retrieved from a field study in which the authors do this research at Polres Effort with interviewing Mom Naked Binmas Polres Klaten, AKP Syriac Nanik, SH, MH.
1710021457C1C014006PENGARUH KESTRATEGISAN LOKASI USAHA, LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DAN KETERAMPILAN MANAJERIAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UKM PUSAT OLEH-OLEH MAKANAN DI KABUPATEN BANYUMAS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan kestrategisan lokasi usaha, literasi keuangan, penggunaan informasi akuntansi dan keterampilan manajerial terhadap peningkatan pendapatan UKM, khususnya sektor makanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM sektor makanan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria untuk dijadikan sampel. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 56 responden. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan penyebaran kuesioner dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS .
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa besarnya tingkat pendapatan UKM khususnya pada sektor makanan, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : kestrategisan lokasi usaha, literasi keuangan dan keterampilan manajerial. Penggunaan informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UKM.

This research aims to analyze and describe the relation of business location, financial literacy, the use of accounting information and managerial skills to increase the income of SMEs, especially the food sector. The population in this study is all food sector SMEs in Banyumas Regency. This research uses purposive sampling technique by determining some criteria to be sampled. Samples obtained in this research were 56 respondents. Data collection techniques with survey techniques with questionnaires distribution and data analysis techniques in this study using multiple regression analysis techniques with the help of SPSS software.
The results of this research conclude that the level of income of SMEs, especially in the food sector, is influenced by three factors, namely: business location, financial literacy and managerial skills. The use of accounting information has no effect on increasing SME income.