Update Artikelilmiah: 20267

HANNES DAVID MANURUNG

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia perkawinan, agar calon suami maupun isteri matang jiwa raganya. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, namun dalam suatu keadaan mendesak, ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penyimpangan berupa Permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan Dispensasi Kawin dalam tulisan ini dikabulkan karena calon isteri yaitu anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, dan tidak ada larangan kawin antara keduanya. Sehingga apabila tidak segera melangsungkan perkawinan akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti lahirnya anak luar kawin.
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara yang terjadi di Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor register perkara 189/Pdt.P/2014/P.A.Po.
Hakim dalam mengabulkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin mendasarkan pada Pasal 49 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam; dan berdasar pada Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32. Dalam hal ini hakim lebih mengedepankan asas manfaat karena calon mempelai wanita sudah hamil dan calon suami telah bekerja.

Kata kunci : Dispensasi Kawin.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Statute No. 1 Year of 1974 about Marital, regulates about limitation of the marital’s age, it’s intended on the maturity of the soul and physical of the two prospective spouse. To realize the goal of the marital, then Article 7 Paragraph (1) of Statute No. 1 Year of 1974 about Marital stated that the limitation of marital’s age is 19 (nineteen) years old for male and 16 (sixteen) years old for female, however in an urgent circumtances these provisions can be excluded by Paragraph (2) in the same article, i.e Marital Dispensation. Petition of Marital Dispensation in this research was granted because the prospective wife, i.e child of the Applicant is already pregnant 3 (three) months, and in other side there is no prohibition of the marital between the two. So, if the marital was not immediately held, would cause a new problems such as birth of the child outside of the marital.
In this research, the researcher used a method of juridical normative approach, using case approach and statutes approach  to find out how the juridical consideration of the judge in determined the matters that occured on the Stipulation of Religion Court of Ponorogo, with the register No. 189/Pdt.P/2014/PA.Po.
The judge, in granted the petition of the Marital Dispensation refers to the Article 49 (fourty nine) and Article 89 (eighty nine) Paragraph (1) of Statute No. 7 Year of 1989 amended by Statute No. 3 Year of 2006 that amanded for the second time by Statute No. 50 Year of 2009 about Religion Court; Article 7 Paragraph (2) of Statute No. 1 Year of 1974 about Marital; Article 15 of the Compilation of Islamic Law; Qur’am surah An-Nur verse 32. At this case, the judge further put forward principle of the benefit, because prospective of the female spouse has already pregnant and prospective of the male spouse also has worked.

Key words	: Marital Dispensation

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman