Artikel Ilmiah : E1A013093 a.n. WINI MAUHIDDI YAWATI
| NIM | E1A013093 |
|---|---|
| Namamhs | WINI MAUHIDDI YAWATI |
| Judul Artikel | PELAKSANAAN KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Garut dan BNNK Garut) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyidik BNN dan penyidik Polri menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Dan Bagaimana hambatan terhadap pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian adalah penyidik Polri dan penyidik BNN Kabupaten Garut. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika penyidik Polres Garut dan penyidik BNN Kabupaten Garut belum pernah melakukan koordinasi mengenai penyidikan dikarenakan BNN Kabupaten Garut baru mempunyai kewenangan penyidikan pada tahun 2017. Kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh Polres Garut dan BNN Kabupaten Garut hanya sebatas pada P4GN.Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Koordinasi penyidik Polri dan penyidik BNN Kabupaten Garut dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kabupaten Garut adalah : Faktor substansi : Kewenangan penyidikan yang dimilik masing-masing penyidik menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi, dimana beranggapan bahwa dengan kewenangannya mereka mempunyai Target Operasi masing-masing sehinga belum adanya pemberitahuan dalam melakukan penyidikan.Faktor Penengak Hukum : BNN Kabupaten Garut di beri kewenangan penyidikan pada tahun 2017 sehingga baru mempunyai 3 penyidik yang mempunyai skep sebagai penyidik.Faktor sarana dan prasarana: Tidak memadainya alat yang dimiliki dalam pengujian barang bukti tindak pidana narkotika, dalam melakukan pengujian barang bukti pihak Polres Garut melakukan pengujiannya di Balepom Bandung sedangkan BNN Kabupaten Garut pengujiannya di Laboratorium BNN Pusat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | BNN investigators and police investigators according to the regulations that regulate their authority, are mentioned in mutual coordination, primarily BNN investigators with police investigators. The problems in this research are: how to implement the coordination between Garut’s police investigators and BNN investigators in Garut regency in the investigation of criminal acts of narcotics abuse? And how are the obstacles to the implementation of coordination between Garut’s Police investigators and BNN investigators in Garut regency in the investigation of criminal actsof narcotics abuse? Approach problem used is juridical normative and empirical juridical approach. Research respondents are police investigators and BNN investigators in Garut regency. The data collection was done by literature review and field studies. The data were analyzed by normative qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded: in the conduct of the investigation of criminal narcotics, garut’s police investigator and BNN investigator in garut regency have never done coordination regarding of investigation because BNN in Garut regency just has the authority in 2017. The cooperation or coordination conducted by Garut’s police and BNN in garut regency is limited to P4GN. The inhibiting factors in implementation of the coordination between garut’s police investigators and BNN investigators in garut regency are: substance factor: the investigation authority of each investigator becomes constraint in the implementation of coordination, which they assume that by their authority they have their own target of operation so that there is no notice to conduct the investigation. Law enforcement factors: BNN in Garut regency is given the authority of investigation in 2017 so it just has 3 investigators that have decree as investigator. Factors of facilities and infrastructure: Insufficient tools that is possessed to testing the evidence of narcotics crime, in conduct to testing the evidence the garut’s police do the esting in Balepom Bandung, meanwhile BNN in Garut regency do the testing in BNN headquarters laboratory. |
| Kata kunci | Kata kunci : Pelaksanaan Koordinasi, Polri dan BNN, penyidikan penyalahgunaan narkotika |
| Pembimbing 1 | Pranoto, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Prof Dr. Hubnu Nugroho, S.H., M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2017-11-14 09:36:30.278936 |