1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 16.981-17.000 dari 50.008 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1698120165D1E013176VISKOSITAS, TOTAL PADATAN DAN WARNA KEFIR SARI BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus) DENGAN LAMA PENYIMPANAN BERBEDAPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada suhu refrigerator pada kefir sari buah naga merah terhadap viskositas, total padatan dan warna. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan 17 Juli 2017 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Laboratorium Teknik Pertanian dan Laboratorium Farmasetika Fakultas Ilmu-ilmu kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari susu sapi 10 liter, biji kefir 100 gram, dan sari buah naga merah sebanyak 500 ml. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan pada penelitian ini terdiri dari penyimpanan dalam suhu refrigerator selama P0 (0 hari/tanpa penyimpanan, P1 (3 hari), P2 (6 hari), P3 (9 hari), dan P4 (12 hari), setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali ulangan.Peubah yang diukur adalah viskositas, total padatan dan warna.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan dengan uji orthogonal polinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan lama penyimpanan pada suhu refrigerator berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap viskositas dengan rataan 269,70 cP dan persamaan garis Y = -38,08 + 3,808X, tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap total padatan dengan rataan 10,77%, berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap warna dengan rataan nilai L 21,40 dan persamaan garis Y = 4,033 – 0,403X. Kesimpulan dari penelitian ini penyimpanan kefir sari buah naga merah yang semakin lama dalam suhu referigerator (4°C) dapat meningkatkan viskositas, dan menurunkan kecerahan warna namun menghasilkan total padatan yang relatif sama.The research aims to determine the effect of storage duration at refrigerator temperature on kefir of red dragon fruit to viscosity, total solids and color. The research was conducted on June 12 until July 17, 2017 at Animal Production Technology Laboratory of Faculty of Animal Husbandry, Laboratory of Agricultural Engineering and Laboratory of Pharmaceutical Faculty of Health Sciences of University of Jenderal Soedirman Purwokerto.The research material used consisted of 10 l of cow milk, 100 g kefir seed, and red dragon fruit juice of 500 ml. The research method used is the experimental method using Completely Randomized Design (CRD). The treatment of study consisted of storage in refrigerator temperature during P0 (0 days / no storage, P1 (3 days), P2 (6 days), P3 (9 days), and P4 (12 days), each treatment was repeated 4 times. the parameters measured were viscosity, total solids and color. Data were analyzed using analysis of variance and continued by orthogonal polynomials.The results showed that the difference of storage time at refrigerator temperature significantly (P<0,05) on viscosity with 269,70 cP and line equation Y = -38,08 + 3,808X, no effect (P>0,05) total of solid with average of 10,77%, very highly significant (P<0,01) on color with average value of L 21,40 and line equation Y = 4,033 - 0,403X. The conclusion of this study the storage of red dragon juice kefir keep in temperature (4 ° C) increase the viscosity, and decrease the brightness of colors but produce a total of relatively equal solids.
1698220166A1L013148KEBERHASILAN SAMBUNGAN PADA TANAMAN JAMBU BIJI (Psidium guajava L.) DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA VARIETAS ENTRES DAN TEKNIK SAMBUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) persentase tingkat keberhasilan sambungan pada tanaman jambu biji; 2) teknik sambung yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan tanaman jambu biji hasil sambungan; 3) varietas jambu biji yang memiliki tingkat pertumbuhan terbaik; 4) interaksi antara teknik sambungan dengan varietas entres. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas selama 4 bulan dimulai dari bulan April 2017 sampai Juli 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan dua faktor yang terdiri dari teknik sambung (3) dan varietas entres (4) sehingga terdapat 12 perlakuan, percobaan diulang sebanyak tiga kali. Variabel yang diamati yaitu: pertambahan tinggi tanaman, pertambahan panjang entres, diameter batang pada sambungan, jumlah daun, jumlah tunas, persentase sambungan hidup, persentase sambungan dorman dan persentase sambungan mati. Data pengamatan dianalisis dengan uji F dan uji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase keberhasilan sambungan tertinggi dengan menggunakan teknik sambung cemeti yaitu sebesar 79,16% dan persentase keberhasilan tertinggi dengan menggunakan entres jambu biji kristal merah sebesar 69,44%. Teknik sambung cemeti memberikan pengaruh terbaik terhadap jumlah daun yaitu pada teknik sambung cemeti sebesar 8,86 helai daun. Terdapat kombinasi antara teknik sambung celah dengan entres varietas kristal putih yaitu pada diameter sambungan.The research aimed to determine the: 1) the percentage of grafting succes in the guava plants; 2) grafting techniques that give the best effect on the growth of guava plants; 3) varieties guava plants that give the best effect; 4) the interaction between the grafting techniques and varieties of entres. This research was conducted in experimental farm of Banjarsari Kulon village, Sumbang district, Banyumas regency for 4 months, starting from April 2017 to July 2017. This research used a randomized block design with twh groups of factors that comprise the grafting technique and varietas of entres so there 12 treatment combinations and the experiment repeated 3 times. The observed variables were: plant height increase, shoots length increase, diameter of the conncetion, number of leaves,number of shoots, alive grafting percentage, and dormant grafting percentage and grafting dead. Data were analyzed with the F test and continued test with Duncan's Multiple Range Test (DMRT) at 5% error level. The results showed that the highest percentage of grafting success that is using the grafting technique tilting of 79,16% and the highest percentage of succes using the red crystal guava entres of 69,44%. The grafting technique tilting significanly influenced on the highest number of leaves was 8,86. There was combinations between the grafting technique and varieties of guava crystal on the diameter of the connection.
1698321566H1K014008PENGARUH ENSO (El Nino Southern Oscillation) TERHADAP SUHU DAN SALINITAS DI PERAIRAN UTARA ACEHSuhu dan salinitas merupakan faktor oseanografi yang berperan dalam proses fisika maupun biologi diperairan. Massa air dapat diketahui dengan menganalisis distribusi suhu dan salinitas. Variabilitas iklim di Indonesia salah satunya di pengaruhi oleh ENSO. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi umum perairan utara Aceh, mengetahui variabilitas suhu dan salinitas saat fenomena ENSO terjadi dan korelasi antara suhu dan salinitas terhadap SOI. Data yang digunakan adalah suhu dan salinitas pada tahun 2011, 2012 dan 2015 dari website HYCOM. Metode yang digunakan adalah asimilasi hasil model dengan menggunakan software Ocean Data View 4 untuk variabilitas spasial dan Microsoft Excel untuk variabilitas temporal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi umum di perairan utara Aceh saat fenomena ENSO tidak mengalami perubahan suhu dan salinitas yang signifikan. Variabilitas suhu laut pada kondisi La Nina lebih tinggi daripada kondisi El Nino sedangkan variabilitas salinitas yang terjadi pada kondisi El Nino lebih tinggi daripada La Nina. Hasil korelasi menunjukkan saat kondisi La Nina terhadap SOI tidak mempengaruhi variabilitas suhu, namun saat kondisi El Nino SOI dapat mempengaruhi suhu dengan tingkat hubungan kuat dan saat La Nina cenderung lemah. Saat kondisi La Nina dan El Nino terhadap SOI tidak mempengaruhi variabilitas salinitas.Temperature and salinity is the oceanographic factors play a role in the process of physical or biology in the water. The mass of the water can be found by analyzing the distribution of temperature and salinity. Climate variability in Indonesia one of them influence by ENSO. The purpose of this research is to know the general condition of the waters of the North Aceh, knowing the variability of temperature and salinity when ENSO phenomena occur and the correlation between temperature and salinity towards SOI. The data used are temperature and salinity in 2011, 2012 and 2015 from HYCOM website. The method used is the assimilation of the results of the model by using the Ocean Data View 4 software for spatial variability and Microsoft Excel to temporal variability. The results showed that the general conditions in the waters of North Aceh when ENSO phenomena do not experience a change in temperature and salinity. Sea temperature variability on conditions of La Nina than El Nino conditions whereas salinity variability that occurs in the condition of El Nino is higher than La Nina. Correlation of results shows the condition of the La Nina towards SOI does not affect temperature variability, however when El Nino conditions SOI can affect the temperature level of the relationship is strong and while La Nina tends to be weak. When the condition of La Nina and El Nino towards SOI does not affect the variability of salinity.
1698421670E1A114021PENOLAKAN CALON KEPALA PERWAKILAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi tentang Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri sebagai Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Tahun 1995)		ABSTRAK

Negara yang berdaulat akan melakukan hubungan diplomatik yang dapat dilakukan dengan cara mengirimkan perwakilan diplomatik untuk berunding dengan negara-negara lain. Namun setiap negara penerima (receiving State) memiliki hak untuk menerima atau menolak calon duta besar dari negara pengirim (sending State). Penolakan untuk menerima calon duta besar dengan pertimbangan kondisi politik, terjadi dalam kasus pencalonan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia yaitu Letnan Jenderal Herman Bernhard Leopold Mantiri. Walaupun agreement telah diberikan oleh Australia, namun akhirnya ditentang oleh kalangan Parlemen Australia sehingga mengakibatkan pembatalan pencalonan tersebut oleh Indonesia. Tujuan dari penilitian ini adalah utuk mengetahui bagaimana pengiriman dan penerimaan seorang calon duta besar serta penyelesaian dalam kasus Letnan Jenderal Herman Bernhard Leopold Mantiri.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengiriman dan penerimaan calon perwakilan diplomatik didasarkan atas asas timbal balik (principle of reciprocity) dan asas kesepakatan bersama (mutual consent) yang telah tercantum dalam Pasal 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 serta diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan adanya pertentangan dari kalangan Parlemen Australia atas diberikannya agreement untuk Letnan Jenderal Herman Bernhard Leopold Mantiri, merupakan persona non grata secara tidak langsung dan terselubung. Indonesia melakukan pembatalan terhadap pencalonan Letnan Jenderal Herman Bernhard Leopold Mantiri karena keputusan tersebut merupakan langkah yang baik untuk hubungan Indonesia dan Australia.

Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Perwakilan Diplomatik, Persona Non Grata		ABSTRACT

A sovereign state will engage in diplomatic relations that can be done by sending diplomatic representatives to negotiate with other countries. However, each receiving State has the right to accept or reject a prospective ambassador from a sending State. The refusal to accept ambassador candidates with consideration of political conditions occurred in the case of the nomination of the Ambassador of the Republic of Indonesia to Australia, Lieutenant General Herman Bernhard Leopold Mantiri. Although the agreement has been granted by Australia, it was eventually opposed by Australian Parliamentarians resulting in the cancellation of the nomination by Indonesia. The purpose of this research is to ascertain about how the sending and receiving of an ambassador candidate mechanism as well as the settlement in the case of Lieutenant General Herman Bernhard Leopold Mantiri.
The approach method used in this research is a normative juridical approach, with descriptive research specification. This study used data sources in the form of secondary data obtained through literature study and described systematically. Data analysis used in this research is normative qualitative.
Based on the results of the research and study, it can be concluded that the sending and receiving of diplomatic representatives mechanism is based on the principle of reciprocity and mutual consent principle which is stated in Article 2 of Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and regulated in Article 9 Law no. 37 of 1999 on Foreign Relations and Article 13 of the 1945 Constitution. Related to the existence of opposition from the Australian Parliament on the issuance of an agreement for Lieutenant General Herman Bernhard Leopold Mantiri, is an indirect and veiled persona non grata. Indonesia canceled the nomination of Lieutenant General Herman Bernhard Leopold Mantiri because the decision was a good step for the relations between Indonesia and Australia.

Keywords: Diplomatic Relation, Diplomatic Representative, Persona Non Grata
1698520164E1A013275TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KEPALA PERWAKILAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENGIRIM (Studi Tentang Penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia sebagai Bentuk Protes atas Penjatuhan Hukuman Mati Warga Negaranya Tahun 2015)
Perbedaan kebijakan antara negara satu dengan negara lainnya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Seperti halnya dengan kasus yang terjadi pada 2015 saat Pemerintah Australia menarik duta besarnya dari Indonesia sebagai bentuk protes akibat kebijakan Indonesia untuk menghukum mati kedua warga negaranya karena kasus penyelundupan obat-obatan terlarang yang dilakukan di wilayah Indonesia. Australia merespon dengan keras hukuman mati ini karena Australia sudah lama menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya dengan membuat undang-undang penghapusan pelaksanaan hukuman mati (The Death Penalty Abolition Act 1973). Di lain pihak, Indonesia masih menganut hukuman mati, dengan syarat hukuman mati hanya dilakukan terhadap pelanggaran berat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Pemerintah Australia dalam menarik duta besarnya dapat dibenarkan atau tidak menurut Hukum Internasional dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penarikan duta besar baik bagi Australia sebagai negara pengirim maupun Indonesia sebagai negara penerima.
Australia yang menganut penghapusan hukuman mati dalam sistem hukumnya berhak mengajukan protes kepada Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada kedua warga negaranya, yang mana Indonesia menganut penjatuhan hukuman mati bagi pelanggaran berat, termasuk penyelundupan obat-obatan terlarang. Protes tersebut dilakukan dengan menarik duta besarnya dari Indonesia yang biasa disebut pemanggilan kembali. Pasal 43 dikaitkan dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyebutkan pemanggilan kembali dilakukan apabila agen diplomatik tersebut dinyatakan persona non-grata oleh negara penerima. Duta Besar Australia untuk Indonesia tidak dinyatakan persona non-grata oleh Indonesia, namun penarikannya tetap dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Indonesia. Penarikan agen diplomatik termasuk duta besar sebagai bentuk protes dianggap sebagai praktik umum yang sudah menjadi kebiasaan apabila terjadi ketegangan antara kedua negara. Akibat yang terjadi dari penarikan ini berdampak langsung pada fungsi diplomatik negara pengirim dan juga dapat mengganggu hubungan diplomasi antara Indonesia dan Australia.		The policy differences between states can influence the diplomatic relations between the two states. As well as the case happened in 2015, when Australia government recalled their Ambassadors from Indonesia as a form of protest upon Indonesia’s policy to execute their two citizen for smuggling of illegal drugs which conducted in Indonesia’s territory. Australia has strongly opposed towards death penalty because Australia has removed death penalty out of their legal system by establishing The Death Penalty Abolition Act 1973. On the other hand, Indonesia still adhere death penalty with the provision of it will only imposed on serious violation.
Approachment method used in this study is juridical normative. The data used is secondary data. The aim of this study is to know whether the action of Australia government to recall their Ambassadors can be justified or not according to International Law and to know the legal consequences of withdrawal of Ambassadors for Australia as the sending state and also Indonesia as the receiving state.
Australia which adhere the abolition of the death penalty in their legal system has the right to submit a protest to Indonesia who sentenced both of Australian citizens to death, which is Indonesia still adopted the death penalty for serious violation, including smuggling of illegal drugs. The protest was done by withdrawing their Ambassadors from Indonesia which commonly called by recalling. Article 43 Vienna Convention 1961 associated with Article 9 mentioned that recalling is done when the diplomatic agent is declared as persona non-grata by the receiving state. Australia Ambassadors for Indonesia was not declared as persona non-grata by Indonesia, but the withdrawing still conducted as a form of protest upon Indonesia’s policy. Withdrawal diplomatic agents, including ambassadors, as a form of protest considered as general practice that has become a custom when strained situation occurs between the states. The result that occurs from this withdrawal has the direct impact on diplomatic functions of the sending state and also can disrupt the diplomacy relations between Indonesia and Australia.
1698620167C1B013029ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN, PENGETAHUAN KONSUMEN DAN GREEN BRAND POSITIONING TERHADAP NIAT BELI PRODUK HIJAU MELALUI SIKAP KONSUMEN TUPPERWAREPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kesadaran lingkungan, pengetahuan konsumen, dan green brand positioning terhadap niat beli produk hijau melalui sikap konsumen Tupperware. Sampel dalam penelitian ini terdapat 150 responden yang merupakan konsumen Tupperware. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Data di analisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dan uji sobel.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran lingkungan berpengaruh positif terhadap sikap konsumen, pengetahuan konsumen berpengaruh positif terhadap sikap konsumen dan green brand positioning berpengaruh positif terhadap sikap konsumen. Sikap konsumen berpengaruh positif terhadap niat beli, kesadaran lingkungan berpengaruh positif terhadap niat beli, pengetahuan konsumen berpengaruh positif terhadap niat beli, dan green brand positioning berpengaruh positif terhadap niat beli. Hasil lainnya ditemukan bahwa sikap konsumen memediasi hubungan antara kesadaran lingkungan terhadap niat beli, sikap konsumen memediasi hubungan antara pengetahuan konsumen terhadap niat beli dan sikap konsumen memediasi hubungan antara green brand positioning terhadap niat beli.
The purpose of this study is to identify and analyze the effect of variable environmental awareness, consumer knowledge, and green brand positioning on purchase intentions through consumer attitudes. The sample in this study is 150 respondents who are consumer of Tupperware. Simple random sampling using is sampling methods. Data was analyzed using Equational Structural Modelling (SEM) and the Sobel Test.
This result indicate that environmental awareness have positive effect on consumer attitudes, consumer knowledge have positive effect on consumer attitudes, and green brand positioning have positive effect on consumer attitudes. Consumer attitudes positively affect on purchase intentions environmental awareness positively affect on purchase intentions, consumer knowledge positively affect on purchase intentions, and green brand positioning positively affect on purchase intentions. Other results found that consumer attitudes mediates the effect of environmental awareness on purchase intentions, consumer attitudes mediates the effect of consumer knowledge on purchase intentions, and consumer attitudes mediates the effect of green brand positioning on purchase intentions.
1698720168C1B013008PENGARUH LINGKUNGAN TOKO FAKTOR SOSIAL TOKO DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP EMOSI POSITIF PADA PEMBELIAN TIDAK TERENCANA YANG DIMODERASI OLEH JENIS KELAMIN PADA KONSUMEN PRODUK FASHION DI MATAHARI DEPARTMENT STORE PURWOKERTOPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel lingkungan toko, faktor sosial toko dan promosi penjualan terhadap emosi positif konsumen pada pembelian tidak terencana yang dimoderasi oleh jenis kelamin. Sampel dalam penelitian ini terdapat 146 responden yang merupakan konsumen produk fashion Matahari Department Store Purwokerto. Metode Purposive sampling digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini. Data di analisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lingkungan toko, faktor sosial toko dan promosi penjualan berpengaruh positif terhadap emosi positif dan emosi positif berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana. Hasil lainnya ditemukan bahwa jenis kelamin memoderasi hubungan antara emosi positif terhadap pembelian tidak terencana.The purpose of this study is to identify and analyze the effect of variable store environment, store socials factor and sales promotion of positive emotion on impulse buying with gender as moderating variable. The sample in this study is 146 respondents who are consumers of fashion products in Matahari Department Store Purwokerto. Purposive sampling method used in the determination of the sample. Data was analyzed using Equational Structural Modelling (SEM). This result indicate that store environment, store socials factor and sales promotion have positive effect on positive emotion and positive emotion have positive effect on impulse buying. Other results found that gender moderated the effect of positive emotion on impulse buying.
1698820169C1F015003Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Hasil Pemeriksaan
Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik keuangan pemerintah daerah (ukuran daerah, rasio belanja modal, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat) dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang sumber informasinya dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2012-2014. Sampel penelitian adalah 99 kabupaten untuk tahun 2012-2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 8. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) Ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja, (2) rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja, (3) tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap skor kinerja, (4) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja, (5) hasil pemeriksaan BPK berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja. Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang sangat besar persentasenya seharusnya mampu menjadikan suatu tekanan bagi pemerintah daerah bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan mereka akan selalu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kinerja yang baik pula. Adanya korelasi antara Opini Audit BPK atas LKPD dengan skor hasil EKPPD menjadikan kualitas penyajian laporan keuangan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi kinerja, pemerintah daerah harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta pengelolaan sistem pengendalian internal yang baik guna mendapatkan predikat WTP dari BPK atas LKPD.The purpose of this research is to examine the influence of the characteristic of local government(size, government expenditure ratio, level of wealth, dependance level) and the result of audit to the performance of local government. LOcal government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD). This research is a corelational research in characteristic of local government and the result of the audit to the performance of local government in Central Java and Special Region of Yogyakarta from the year 2012-2014. Population in this research is all local government in Central Java and DIY for 2012-2014. The research sample are 99 local government for 2012-2014. Examination of hypothesis conductes by using pooled data regression in Eviews version 8 software. Based on the results of the research and data analysis it has got the conclusion: (1) Size has no influence on the performance of local government, (2) government expenditure ratio has no influence on the performance local government, (3) level of wealth has no influence on the performance of local government, (4) dependance level has a negative effect on the performance of local government, (5) result of audit has a positive effect on the performance of local government. The implcation of the conclusion above is that the large amount of dependance level should be able to make a pressure for local government that in implementation of their governance will always be supervised by the central government so as to prvide good performance as well. The existence of correlation between the result of audit on LKPD with EKPPD result score makes the quality of presentation of financial statements as one of the basis in performance evaluation, local government must continuously improve transparency, accountability and good internal control system to get unqualified opinion.
1698920170E1A013334PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MASA IDDAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No.0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg)Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita dalam masa iddah pria lain. Pada kasus ini yang terjadi adalah salah satu pihak telah melakukan penipuan dimana pihak tersebut telah memalsukan identitas mengenai status. Dimana pemalsuan data tersebut terkait dengan status dari salah satu pihak wanita yang mengaku masih gadis atau belum pernah menikah, namun pada kenyataannya pihak wanita tersebut adalah seorang janda yang dalam masa iddah. Akibat dari hal tersebut salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan ini peneliti merumuskan permasalahan yaitu pada Putusan Pengadilan Agama Padang No.0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg terdapat pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode pendekaan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena masa iddah telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi penipuan mengenai diri suami atau isteri maka perkawinan dapat dibatalkan.		Article 40 Compilation of Islamic Law which states that there is a prohibition for marriage with women in the period of other men's iddah. In this case what happens is that one of the parties has committed a fraud in which the party has falsified the identity status. Where the falsification of data is related to the status of one of the women who claimed to be a girl or have never married, but in reality the woman is a widow who in the iddah period. As a result of this one of the parties submitted a request for cancellation of marriage to the Religious Court.
Based on this, the researcher formulates the problem that is on the Verdict of Religious Court of Padang No.0769 / Pdt.G / 2014 / PA.Pdg there is judge's consideration in granting request for cancellation of marriage due to iddah period. This research uses normative juridical approach method. The research specification used is analytical prescriptive. Methods of data collection using literature study with data inventory. Methods of data analysis using normative qualitative.
The result of the research indicates that the judge's consideration in deciding the case of marriage cancellation due to the iddah period has overruled the applicable legislation, namely that the judge does not consider the provisions of Article 11 and Article 72 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 39 of Government Regulation no. 9 of 1975 jo. Article 153 Compilation of Islamic Law. The article states that if there is a fraud concerning the husband or wife then the marriage may be canceled.
1699020157D1E012265PENGARUH PARITAS INDUK TERHADAP PBBH PRASAPIH DAN BOBOT SAPIH CEMPE DOMBA GARUT DI UPTD BPPTD MARGAWATI GARUTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui paritas induk, pertambahan bobot badan harian prasapih dan bobot sapih cempe domba Garut. Materi penelitian yang digunakan adalah 137 ekor induk domba Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Data yang terkumpul di analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis ancova. Analisis ancova digunakan untuk menganalisis peubah guna meningkatkan presisi sebuah percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan pbbh prasapih cempe pada paritas 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 71,43 ± 21,63 g, 76,99 ± 24,10 g, dan 75,25 ± 26,86 g. Rataan bobot sapih pada paritas 1, 2, dan 3 secara berturut-turut sebesar 9,58 ± 2,51 kg, 10,21 ± 2,88 kg, dan 10,10 ± 3,12 kg. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa paritas induk tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan harian prasapih dan bobot sapih. Kesimpulan hasil analisis adalah mungkin kurangnya kebutuhan gizi bagi cempe sehingga pertambahan bobot badan harian prasapih dan bobot sapih rendah. This research aimed to determine the ewes parity, the daily gain of the pre-weaning and post-weaning weight Garut kids. The research material used was 137 head of Garut ewes. The research method used was survey with data retrieval technique using purposive sampling. The collected data in the analysis using descriptive analysis and ancova analysis. The ancova analysis was used to analyze the users improve the precision of an experiment. The results showed that the average of kids pre-weaning daily gain at parity 1, 2, and 3 were 71.43 ± 21.63 g, 76.99 ± 24.10 g, and 75.25 ± 26.86 g, respectively. Weaning weights on parity 1, 2, and 3 were 9.58 ± 2.51 kg, 10.21 ± 2.88 kg, and 10.10 ± 3.12 kg, respectively. The result of variance analysis showed that parity has no significant effect on the pre-weaning daily gain and post-weaning weight. The conclusion of the analysis was that might be the lack the nutrient requirement for kids so that preweaning daily gain and weaning weight was low.
1699120171E1A013281ISBAT NIKAH POLIGAMI (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tidak hanya perkawinan yang umum saja yang dicatatkan, tetapi perkawinan poligami juga harus dicatatkan. Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk poligami yang dilakukan oleh PNS.
Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr poligami tanpa izin dilakukan dengan kawin siri dimana keduanya adalah PNS, namun Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan degan inventarisasi. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Isbat Nikah Poligami mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seyogyanya hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dinyatakan secara jelas bahwa “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.” Konsekuensi terhadap pelanggaran dari pasal tersebut adalah hukuman disiplin pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.		The Law No. 1 of Marriage Act of 1974 determines that every marriage should be recorded by authorized officers. In Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 Marriage Act of 1974 stated that "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations". Not only are common marriages listed, but polygamous marriages must also be listed. The rules on polygamy apply to every citizen of Indonesia including polygamy committed by civil servants.
In The Verdict of the Religious High Court of Mataram Number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr unlicensed polygamy is done by ‘siri’ marriage where both are civil servants, but The Religious High Court of Mataram granted The Marriage Affirmation of Polygamy on the basis of providing benefits such as clarity and certainty of their marital status, clarity and certainty of the status of children who were born due to the marriage of Petitioner I / Comparative I with Petitioner II / Comparator II. This research uses normative juridical approach method. The research specifications used are prescriptive analytical. Methods of data collection using literature study with inventory. Methods of data analysis using normative qualitative.
The results of the research indicate that the judge's consideration in deciding The Marriage Affirmation of Polygamy case overrides the applicable legislation, should the judge consider the provisions of Article 4 paragraph (2) of Government Regulation No. 45 of 1990 which stated clearly that "female Civil Servant women are not allowed to be wives second / third / fourth. "The consequence of the violation of that article is the punishment of disrespectful discharge discipline as civil servant as mentioned in Article 15 of Government Regulation No. 45 of 1990.
1699220172C1B013066MOTIVASI INTRINSIK SEBAGAI MEDIASI ANTARA KEADILAN ORGANISASI DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
(Studi pada Karyawan PDAM Tirta Anom Kota Banjar)		Penelitian ini merupakan survei pada karyawan PDAM Tirta Anom Kota Banjar, Jawa Barat. Penelitian ini mengambil judul : “Motivasi Intrinsik sebagai Mediasi antara Keadilan Organisasi dengan Organizational Citizenship Behavior (Studi Pada Karyawan PDAM Tirta Anom Kota Banjar)”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural, keadilan interaksional dan motivasi intrinsik, terhadap OCB. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Tirta Anom Kota Banjar. Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode Slovin, dan ditentukan sejumlah 73 responden.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa : (1) keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap motivasi intrinsik, (2) keadilan interaksional tidak berpengaruh terhadap motivasi intrinsik, (3) keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap OCB, (4) keadilan interaksional tidak berpengaruh terhadap OCB, (5) motivasi intrinsik tidak memediasi hubungan antara keadilan prosedural terhadap OCB, (6) motivasi intrinsik tidak memediasi hubungan antara keadilan interaksional terhadap OCB.
Mempertimbangkan hasil tersebut maka, perlu adanya peningkatan dalam memperlakukan keadilan karyawan. Keadilan tersebut dapat berupa keadilan secara prosedural maupun secara interaksional. Hal tersebut akan meningkatkan persepsi keadilan pada karyawan dan mendorong karyawan berprilaku positif. Selain itu, pihak perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif seperti kondisi kerja yang baik dan saling mendukung antar karyawan demi meningkatkan perilaku positif karyawan yang dapat menunjang kinerja perusahaan
This research was a survey at PDAM Tirta Anom Banjar City employees, West Java. With the title : “Intrinsic Motivation As A Mediation Between Organization Justice and The Organizational Citizenship Behavior (Study at PDAM Tirta Anom Banjar City Employees)”.
The aim of the research is to find out the effect of procedural justice, interactional justice, intrinsic motivation to the organizational citizenship behavior. The respondents of the research are all employees of PDAM Tirta Anom Banjar City. The number of the respondents in this research is determined based on Slovin method, and they are 73 respondents.
Based on the result of the research and the data analysis using multiple regression can be concluded that : (1) procedural justice has no effect on intrinsic motivation, (2) interactional justice has no effect on intrinsic motivation, (3) procedural justice has a positive effect and significant impact on the OCB, (4) interactional justice has no effect on OCB, (5) intrinsic motivation do not mediate the relationship between procedural justice and OCB, (6) intrinsic motivation do not mediate the relationship between interactional justice and OCB.
Considering the results of the research, It needs an improvement in treating employees justice. It can be either procedural or interactional justice. It will rise the employees justice thinking and lead the employees to behave positively. And the company also needs to create a conducive working environment such as good working conditions and mutual support among employees in order to improve the positive behavior of employees which can push the company's performance.
1699321440A1L012194Upaya Memperpanjang Masa Simpan Tomat Menggunakan KMnO4 Dan Jenis PengemasPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi KMnO4 yang paling efektif terhadap kualitas buah tomat, mengetahui jenis pengemas yang paling efektif terhadap kualitas buah tomat dan mengetahui pengaruh kombinasi KMnO4 dan jenis pengemasan terhadap umur simpan buah tomat. Penelitian dilaksanakan mulai Maret 2017 sampai April 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial, dengan tiga kali ulangan yang terdiri dari dua factor. Faktor pertama adalah konsentrasi larutan KMnO4 yaitu : K0 : Kontrol, K1 : 15%, K2 : 20%, K3 : 25%. Faktor kedua adalah jenis pengemas yaitu : P1 : tanpa pengemas, P2 : Plastik Polipropilen, P3 : Low Density Polyehtylen (LDPE). Hasil penilitian menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi KMnO4 hanya memberikan pengaruh nyata terhadap variable umur simpan. Pengaruh jenis pengemas hanya memberikan pengaruh nyata terhadap variable laju susut bobot dan kadar gula. Pengaruh kombinasi antara larutan KMnO4 dan jenis pengemas hanya memberikan pengaruh nyata terhadap variable uji organoleptik warna.This study aims to determine the most effective KMnO4 concentration on the quality of the tomatoes, knowing the type of packaging is most effective against the tomato fruit quality and determine the effect of combination KMnO4 and type of packaging to the shelf life of tomatoes. The study was conducted from March 2017 to April 2017. This study used a randomized block design Complete (RAKL) factorial, with three replications consisting of two factors. The first factor is the concentration of KMnO4 solution is: K0: Control, K1: 15%, K2: 20%, K3: 25%. The second factor is the type of packaging that is: P1: without packaging, P2: Polypropylene Plastics, P3: Low Density Polyathylen (LDPE). The results indicate that the effect of the concentration KMnO4 only gives a significant effect on shelf life variable. The influence of the type of packaging only gives a real effect on rate of weight loss and sugar level variables. Effect of combination of KMnO4 solution and the type of packaging only gives a real influence on color organoleptic test variable.
1699420201A1L113090PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI KITOSAN DAN KMnO4 TERHADAP MASA SIMPAN PISANG MAS (Musa acuminata Colla AA Group)Pisang mas merupakan buah klimaterik sehingga masa simpannya tidak berlangsung lama. Maka perlu penanganan pasca panen yang tepat. Penggunaan kitosan dan KMnO4 dapat digunakan sebagai penahan laju respirasi dan penyerap etilen yang dihasilkan buah pisang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kitosan dan KMnO4 terhadap masa simpan buah pisang mas. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Karangwangkal, Purwokerto pada bulan Mei 2017 sampai Juni 2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi kitosan terdiri dari tiga taraf, yaitu 10, 20, dan 30 g/l. Faktor kedua adalah konsentrasi KMnO4 terdiri dari dua taraf, yaitu 30 dan 60 g/l. Variabel pengamatan meliputi warna, susut bobot, kekerasan buah, total padatan terlarut, uji organoleptik dan umur simpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlakuan kitosan berpengaruh pada variabel umur, total padatan terlarut, kekerasan buah, warna, susut bobot, penampakan, aroma dan rasa, taraf 30 g/l merupakan konsetrasi terbaik untuk mempertahankan masa simpan buah pisang mas. (2) perlakuan KMnO4 berpengaruh pada variabel umur, penampakan dan aroma, taraf 60 g/l merupakan konsetrasi terbaik untuk mempertahankan masa simpan buah pisang mas. (3) kombinasi terbaik didapatkan pada kombinasi perlakuan kitosan 30 g/l dan perlakuan KMnO4 60 g/l.
Mas banana is a climactic fruit so the shelf lifes does not last long. Then it need the right post-harvest handling. The chitosan and KMnO4 can be used as an arrestor of respiration rate and ethylene absorber produced by bananas. This research aims to determine the effect of concentration of chitosan and concentration of KMnO4 on the mas banana fruits shelf life. This research was conducted in Agronomy and Horticulture Laboratory of Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, Karangwangkal, Purwokerto from May 2017 to June 2017. The experimental design used was a randomized block design factorial with two factors. The first factor were the chitosan concentrations consisting of three levels, namely 10, 20, and 30 g/l. The second factor were the concentrations of KMnO4 consisting of two levels, namely 30 g/l and 60 g/l. Observed variables included color, weight loss, fruit hardness, total dissolved solids, appearance, taste, smell and shelf life. The results showed that (1) chitosan treatment affected on shelf life, total dissolved solid, fruit hardness, color, weight loss, appearance, smell and taste, 30 g/l level was the best concetration to keep fruit shelf banana mas. (2) KMnO4 treatment affected on shelf life, appearance and smell, 60 g/l was the best concentration to maintain the shelf life of banana mas. (3) The best combination was found on 30 g/l chitosan and 60 g/l KMnO4 treatment
1699521442G1A014115KORELASI ANTARA NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO (NLR) PRA TERAPI DENGAN STADIUM KLINIS PASIEN KANKER NASOFARING DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJORespon inflamasi sistemik diketahui berperan dalam meningkatkan peluang metastasis dan progresi tumor, sedangkan peluang metastasis tersebut sangat berpengaruh pada progresi pasien kanker. Neutrofil/limfosit ratio (NLR) menjadi salah satu parameter yang dapat mencerminkan status inflamasi pada pasien. Progresi pasien kanker, khususnya kanker nasofaring (KNF) ditentukan terutama dari stadium klinis dengan metode TNM staging system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara NLR pra terapi dengan stadium klinis pasien kanker nasofaring di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan case-control study. Subjek penelitian ini yaitu 68 pasien dengan kanker nasofaring yang diambil data neutrofil dan limfosit pra terapi (sebelum mendapatkan terapi setelah di diagnosis kanker nasofaring) serta data stadium klinis melalui berkas rekam medis dengan menggunakan teknik consecutive sampling dari tahun 2015-2017. Data dianalisis secara statistic dengan uji chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara NLR terhadap stadium klinis kanker nasofaring dengan nilai p=0,00 (p<0.05) dan Odd Ratio (OR) = 56.25. (interval kepercayaan 95% 12.86-245.97). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang bermakna antara NLR pra terapi dengan stadium klinis pasien kanker nasofaring di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.Systemic inflammatory responses are known as a role play in increasing the metastasis and boost the tumor progression, in which the possibility of metastasis is very influential in the progression of cancer patients. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) is one of the parameters that can reflect the inflammatory status in the patient. Progression of cancer patients, especially nasopharyngeal cancer is primarily determined from clinical stage with TNM staging system methods. This study aims to determine the correlation between NLR pre therapy with clinical stage of nasopharyngeal cancer patients in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. This study uses observational analytic method with case-control study. The subjects of this study were 68 patients with nasopharyngeal cancer which data neutrophil and lymphocytes pre therapy were taken as well as clinical staging data through medical records using consecutive sampling technique from 2015 - 2017. Data were analysed by chi-square test. The result of this study indicate that there is a significant correlation between NLR to clinical stage of nasopharyngeal cancer with p = 0,00 (p <0.05) and Odd Ratio (OR) = 56.25% (95% confidence interval 12.86-245.97). From this study it can be concluded that there is a significant correlation between NLR pre-therapy with clinical stage of nasopharyngeal cancer patients in RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
1699620174E1A012067EFEKTIVITAS SURAT EDARAN NOMOR:6/SE/6/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (STUDI DI POLRES KEBUMEN)ABSTRAK
Kasus tindak pidana penyebar kebencian (hate speech) dimana pelaku biasanya melakukan atau menyebarkan tindakan penyebar kebencian melalui berbagai media. Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (hate speech) merangkai beberapa aturan, untuk menjadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian.Polisi diharapkan mengerti dan memahami jika ada kasus ujaran kebencian di masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian dan kendala yang dihadapi oleh Polisi Polres Kebumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Surat Edaran Ujaran Kebencian nomor : SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Polres Kebumen efektif.Kendala yang dihadapi oleh polisi dalam pelaksanaan Surat Edaran Ujaran Kebencian nomor : SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Polres Kebumen alam hal sarana dan fasilitas, kurang personil dalam satuan unit khusus tindak pidana tertentu Polres Kebumen dan yang sumber daya manusia dalam hal ini ahli Tekhnologi dan Informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang penanganan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran ujaran kebencian nomor 06/X/2015 sebagai pedoman dan panduan penanganan ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh direktorat tindak pidana siber.		The case of criminal act ofa spreader of hatred in which the perpetrators usually do or spread the propagator of harted through various media. Circular Letter of Chief of Police Number SE / 6 / X / 2015 on Hate speech Handling arranges some rules, to be a guide in handling cases of hate speech. Police are expected to understand if there is case of hatred in society. this is to determine the effectiveness of the implementation of Chief of Police Number SE / 6 / X / 2015 on Handling hate speech and obstacles faced by the Police of Kebumen region Police office.
The research method used is sociological juridical, the research specification is descriptive, data source used is primary data and secondary data, data collection method is interview and literature study and data analysis method using qualitative.
The conclusion of this research is the implementation of Hate Speech Circular Letter Number SE / 06 / X / 2015 on the handling of Hate Speech in Polres Kebumen effective. The constable faced by the police in the implementation of Hate Circle Letter Number SE / 06 / X / 2015 on the handling of hate speech (Hate Speech) in Polres Kebumen nature of facilities, lack of personnel in specific units of certain criminal acts Kebumen Police and human resources in this case the Information Technology and experts are needed to support the handling of hate speech based on hate speech letter number 06 / X / 2015 as guidance and hate speech response guidance issued by directorate of cyber crime.
1699720175A1L113074KERAGAMAN DAN HERITABILITAS PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL EMPAT GENOTIPE TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L.) DENGAN HIDROPONIK SISTEM RAKIT APUNG (FLOATING HYDROPONICS RAFT SYSTEM)Pengujian nilai duga heritabilitas sebagian besar telah dilakukan pada percobaan lapang tetapi pada lingkungan hidroponik belum banyak dilakukan. Penelitan ini untuk mengetahui nilai duga heritabilitas empat genotipe pakcoy pada lingkungan hidroponik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertumbuhan dan hasil dari keempat genotipe pakcoy pada lingkungan hidroponik, (2) mengetahui koefisien keragaman genotipe dan fenotipe, (3) mengetahui nilai duga heritabilitas dari keempat genotipe pakcoy pada media hidroponik. Penelitian dilakukan di Screenhouse yang berada di Pondok Pesantren Darussalam, Dukuh Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dimulai pada 1 Juni sampai dengan 9 Juli 2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL), dengan perlakuan tunggal (varietas Green Putsoi, Brisk Green, TM Jade dan Nauli F1). Penelitian ini dilakukan sebanyak delapan ulangan. Data yang diperoleh diuji dengan analisis varian (ANOVA), jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Least Significant Difference (LSD). Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), luas daun (cm2), panjang akar (cm), volume akar (cm3), bobot basah akar (g), bobot basah tajuk (g), dan jumlah klorofil (unit/ cm2). Hasil penelitian menunjukan (1) terdapat perbedaan genotipe terhadap karakter luas daun; (2) Koefisien keragaman dari setiap karakter tanaman pakcoy termasuk ke dalam kriteria rendah sampai agak rendah; (3) Besaran nilai duga heritabilitas ztanaman pakcoy semua karakter agronomi termasuk ke dalam kriteria rendah, kecuali pada karakter jumlah daun yang memiliki nilai heritabilitas sedang.Tests of heritability estimates have been largely done in open field but in hydroponic environments there has been no testing done so this research has been done to determine the heritability of four genotypes of pakcoy in the hydroponic environment. This research aims to (1) determine growth and yield of four mustard genotypes in the hydroponic environment, (2) know coefficient variability of genotypes and fenotypes, (3) know heritability of four genotypes in the hydroponic environment. The study was conducted in Screenhouse at Darussalam Islamic Boarding School, District of Kembaran, Banyumas, Central Java Province. The research was started from 1 June to 9 July 2017. The experimental design used a Randomized Complete Block Design (RCBD) with single factor (varieties of Green Putsoi, Brisk Green, TM Jade and Nauli F1). The experiment was repeated 8 times. Obtained datas from 4 mustard genotypes were tested using analysis of variance (ANOVA), if there was variations, it is followed by Least Significant Difference (LSD). The variables observed were plant height, leaf number, leaf area, root length, root volume, root fresh weight, canopy fresh weight, and clorophyll. The results of research showed (1) there are differences in the effect of all genotypes on leaf area character; (2) the coefficient of diversity of each character of the mustard is categorized into low to rather low criteria; (3) The magnitude of heritability estimates genotypes agronomic characters of mustard plants all belong to the low criteria, except on leaf number characters that have a moderate heritability value.
1699820176E1A012321PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr.)
Pengangkatan anak dilakukan untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk melestarikan keturunan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan perkawinan karena tidak adanya keturunan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan secara adat, pengasuhan anak angkat telah dilakukan para pemohon sejak anak baru dilahirkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. hanya mendasarkan pada Pasal 39 (1), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal ini dijelaskan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan umum pengangkatan anak. Sebaiknya hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, mempertimbangkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 , Pasal 12 ayat (1), (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009.
The adoption of the child is undertaken in order to maintain the integrity of marriage and to preserve the ancestry, thus creating the worries of marriage disharmony due to the absence of ancestry.
The main problem of this research is how the judge’s judgment in decides the supplication of adoption of child determination based on law No 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr. This Research using the nominative juridical approach.
The result of this research showed that the adoption of the child has been done by tradition, the adopted child had been carried out by the suppliant since the child was born. Judge in granting application for adoption of Religious Court Source: 0296 / Pdt.P / 2015 / PA.Sbr. Based on Article 39 (1), (3) of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, it is explained that 171 letter h Compilation of Islamic Law on general provisions adoption. It is advisable for the judge to grant the application for adoption, consider Article 1 point 9 and Article 39 number 2 of Law 35 Year 2014 as amendment to Law. 23 of 2002, Article 12 paragraph (1), (2) and Article 13 of Government Regulation Number 54 Year 2007 Jo. Article 6 and Article 7 of the Minister of Social Affairs Regulation no. 110 / HUK / 2009.
1699920177E1A113024PEMERIKSAAN ALAT BUKTI MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Bom Panci Kampung Melayu, Jakarta Timur)
Maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia belakangan ini membuat perhatian khusus akan sebuah rasa aman yang berada dalam masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap paling memiliki ancaman besar akan tindak pidana terorisme. Semakin berkembangnya kecanggihan teknologi mengakibatkan para pelaku terorisme selalu berkembang dan selalu menggunakan modus baru dan pola baru dalam setiap aksinya. Pemeriksaan alat bukti kasus tersebut pun dituntut untuk dapat menggunakan kecanggihan teknologi dalam pengungkapan kasus tersebut. Kasus yang belum lama ini terjadi adalah kasus meledaknya bom panci yang terjadi di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, metode penyajian data dalam penelitian ini yaitu disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam analisis kasus dan pembahasan kasus bom panci Kampung Melayu, Jakarta Timur, penulis berpendapat bahwa penggunaan metode scientific crime investigation sangatlah tepat diterapkan dalam memeriksa alat bukti yang ada dalam rangka mengungkap jaringan mana yang bertanggungjawab atas suatu kejahatan terorisme. The rise of acts of terrorism that occurred in Indonesia recently has made a special attention from the sense of security that is in the community. Indonesia was a country that which are considered the most having the gravest threat will of criminal acts of terrorism. Increasingly the development of technological sophistication resulting in the perpetrators of terrorism always evolves and always use new modes and the pattern new in every its action. Examination of evidence any terrorist case was prosecuted in being able to use the sophisticated technology in the disclosure of the case. Cases who recently happens is the explosion of pressure cooker bomb that occurred in the areas of Kampung Melayu, East Jakarta. Research methods that were used in this research was a method of juridical sociological, to the specifications descriptive analytical to gives a analytical of the problems faced by, method of presentation data in this research that is presented in the form of the discussion who arranged systematically , logical and rational. In the analysis cases and discussion cases pressure cooker bomb Kampung Melayu, East Jakarta, the authors argue that the use of scientific crime investigation method is very appropriately applied in examining existing evidence in order to uncover which networks are responsible for a crime of terrorism.
1700021443E1A014266PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA MANTAN KETUA UMUM PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) LA NYALLA MATTALITTI (Studi Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)ABSTRAK
Lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia. Praperadilan sendiri merupakan wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada Pengadilan Negeri. Wewenang Praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP juncto Pasal 77 KUHAP hanya meliputi sah tidaknya penangkapan dan atau sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau sah tidaknya penghentian penuntutan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 kewenangan Praperadilan diperluas meliputi Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Di introdusirnya permohonan Praperdilan atas Penetapan Tersangka memberikan jaminan atas hak asasi manusia seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus menjadi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri. Hakikat mengajukan Praperadilan adalah untuk melindungi hak tersangka maka lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 menambah kewenangan Praperadilan terhadap upaya paksa yakni Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SDPD). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Praperadilan Penetapan Tersangka Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti (Studi Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kewenangan Praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KHAP juncto Pasal 77 KUHAP dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan Praperadilan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diatas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan, Tersangka
ABSTRACT
Pretrial Institution bears from Habeas Corpus idea which gives fundamental guarantee of human rights. Pretrial itself is a form ofnew authorities and functions that delegated from KUHAP (Criminal Code) to Legal Institutions. Pretrial authority according to Section 1 Number 10 KUHAP juncto, Section 77 KUHAP only comprises validity of seizure, detention, investigation halt, and or prosecution halt activities. Nevertheless after Verdict of the Constitutional Court Number: 21/PUU-XII/2014 Pretrial authorities are expanded including: Determination of The Suspect, Search Warrant, Seizure and Document Investigation. The introduction of Pretrial Hearing request upon Determination of The Suspect guarantees the suspect’s rights and has the legal standing to remand Pretrial Hearing in District Court at once. The essence of applying for pretrial is to protect the rights of suspects through Verdict of the Constitutional Court Number: 130/PUU-XIII/2015 adds Pretrial authority of compulsion which formed as Command Letter Commencement of Investigation (SDPD). According to these phenomena, the researcher finds this interesting to observe and leads this into a research entitled Pretrial Determination of Suspect La Nyalla Mattaliti as The Former Chairman of Indonesian Football Association (PSSI) (Verdict of Study Number : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY). The aim of the study is to observe and analyze the authorities of Pretrial Hearing according to Section 1 Number 10 KHAP junctoSection 77 KUHAP and Post-Verdict of Constitutional Court Number: 21/PUU-XII/2014, Verdict of Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015 also to find out and analyze how are the law considerations of the judge in making decision of Pretrial Hearing application. In order to reach the research objectives, this study uses juridical normative approach, descriptive qualitative as the research specification, secondary data source includes applicable legislation, literature, research result related with the main issue and Verdict of Surabaya District Court Number: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Data collection will be provided descriptively and analyzed with normative qualitative method.
Keywords: Pretrial, Determination, Suspect