Update Artikelilmiah: 20240

MUHAMMAD FAHRIYANSYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film merupakan Perjanjian yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan asas ini, seseorang dapat dengan bebas membuat suatu perjanjian diluar perjanjian-perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-undang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan para pihak yaitu Pihak PT. Tripal Multivision Plus dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri jika ditinjau dari hukum perjanjian dan apakah tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi Film tentang Soekarno yang notabene merupakan isi dari perjanjian kerjasama dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri yang telah dibatalkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film Antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Mutlivision Plus (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST).
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST dan data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis desktiptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada.
Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Multivision Plus hanya berdampak pada perikatan-perikatan yang belum terlaksana setelah perjanjian dibatalkan, sedangkan terhadap perikatan-perikatan yang telah dilakukan sebelum perjanjian dibatalkan tetap sah dan tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima dari lawan janji; 2) tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi film tentang Bung Karno tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan PT. Tripal Multivision Plus tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam kehidupan masyarakat mengenai diri dan benda orang lain.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Coorporate agreement is one of agreement that was born from the principle of freedom of contract. Through this principle, a person may freely enter into an agreement outside the nominate contracts as stipulated in the Indonesian Civil Code, Commercial code and other laws. This research aims to find out how the consequences of the cancellation of the agreement by those who make it, if been reviewed from the Indonesian Civil Code and what is the action of PT. Tripal Multivision Plus that keep producing film about Soekarno can be categorized as the act against law. As described above, the writer make a heading with title Judicial Review of the cancellation of cooperation agreement of the filming between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company (Study The Court’s Decision Number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST)
This Research was conducted by using a normative juridical approach. The data used is primary data, that is The court’s decision number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST and Secondary data is the books literature, document official and the result of the law academician. Analysis of data used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the result of research.
The result of this study showed that 1) the consequence of cancellation agreement between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company just affects the grant that have not been executed after the agreement is canceled, whereas regarding the grant which has been done before the agreement is canceled remains valid and there is no obligation for the parties to return everything received from the opponent’s pledge; 2) The action of Tripal Multivision Plus Company which keeps producing films about BUNG KARNO can not be categorized as the act against law because the actions of Tripal Multivision Plus Company not belong to elements of the act against law, such as violating the right of others, contrary to their legal obligations, contrary to decency and contrary to the propriety that must be considered in the life of society about self and the property of others.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman