1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 50.761-50.780 dari 50.790 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
5076154159E1A022175PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Pengadilan Negeri Kuningan)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Perkembangan hukum pidana di Indonesia mendorong penyelesaian perkara KDRT tidak hanya melalui pendekatan pemidanaan, tetapi juga melalui keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban dan hubungan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif serta faktor-faktor yang menghambat penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana terhadap korban KDRT di Pengadilan Negeri Kuningan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kuningan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kuningan, keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana berdasarkan adanya perdamaian, pemaafan korban, dan itikad baik pelaku. Faktor penghambat penerapannya meliputi keterbatasan pengaturan hukum, perlindungan korban yang belum optimal, ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, belum meratanya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, serta faktor budaya dan keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin perlindungan terhadap korban.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Domestic Violence is a criminal offense that has physical, psychological, and social impacts on victims. The development of criminal law in Indonesia has encouraged the resolution of domestic violence cases not only through a punitive approach but also through restorative justice, which emphasizes the restoration of victims and the relationships between the parties involved. This study aims to identify and analyze the implementation of restorative justice and the factors inhibiting its application in the resolution of criminal cases involving victims of domestic violence at the Kuningan District Court. This research employed an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through library research and interviews with judges of the Kuningan District Court, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings indicate that the implementation of restorative justice is guided by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024. In Decision Number 3/Pid.Sus/2025/PN Kuningan, restorative justice did not eliminate the offender’s criminal liability but served as a basis for the judges in mitigating the sentence by considering the existence of reconciliation, the victim’s forgiveness, and the offender’s good faith. The factors inhibiting its implementation include limited legal regulations, inadequate victim protection, unequal bargaining positions between victims and offenders, the lack of public and law enforcement officers’ understanding, as well as cultural factors and limited supporting facilities. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and increasing public awareness are necessary to ensure the effective implementation of restorative justice while safeguarding the rights and protection of victims.
Keywords : Restorative Justice, Domestic Violence, Victims of Domestic Violence.
5076254163K1C021009PEMODELAN 3D STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN CEKUNGAN BENTARSARI KABUPATEN BREBES BERDASARKAN DATA ANOMALI GRAVITASI GGMPLUS
Batubara menjadi sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik di Indonesia. Wilayah di Pulau Jawa yang memiliki potensi batubara adalah Cekungan Bentarsari yang terletak di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan dan batuan yang mengandung batubara pada Cekungan Bentarsari melalui pemodelan 3D dengan menggunakan data anomali gravitasi GGMplus. Data anomali gravitasi GGMplus memiliki resolusi spasial ~200 m. Data anomali gravitasi diperoleh dengan mengakses laman GGMplus yang terdiri dari data gravitasi disturbance dan data topografi. Pengolahan data anomali gravitasi diawali dengan koreksi Bouguer dan koreksi medan sehingga diperoleh anomali Bouguer lengkap. Reduksi ke bidang datar dengan metode Dampney pada ketinggian 514 m. Pengangkatan ke atas pada ketinggian 4.000 m menghasilkan nilai anomali residual yang digunakan untuk interpretasi. Nilai anomali gravitasi residual wilayah Cekungaan Bentarsari berada pada rentang -12 mGal – 16 mGal. Nilai anomali gravitasi residual digunakan untuk pemodelan inversi 3D memanfaatkan software Grablox 1.6d sehingga diperoleh model struktur bawah permukaan Cekungan Bentarsari dengan densitas berkisar antara 1,70 g/cm3 – 3,30 g/cm3. Berdasarkan hasil pemodelan inversi 3D yang dikorelasikan dengan Peta Geologi Lembar Majenang diperoleh struktur geologi bawah permukaan Cekungan Bentarsari yang tersusun atas empat formasi batuan yaitu Formasi Kumbang (2,85 g/cm³ – 3,30 g/cm³) sebagai batuan dasar yang terdiri atas breksi gunung api, andesit, dan basal; Formasi Tapak (2,55 g/cm³ – 2,75 g/cm³) yang tersusun atas batupasir kasar, batupasir gampingan, dan sisipan napal; Formasi Kalibiuk (2,10 g/cm³ – 2,55 g/cm³) yang didominasi oleh batulempung dan napal; serta Formasi Kaliglagah (2,55 g/cm³ – 2,70 g/cm³) yang tersusun atas batupasir kasar dan konglomerat. Batuan yang diinterpretasikan mengandung batubara pada Cekungan Bentarsari adalah batupasir pada Formasi Kaliglagah yang memperlihatkan struktur silang-siur dan mengandung sisipan tipis batubara muda (lignit).Coal serves as the primary energy source to meet domestic electricity demand in Indonesia. A region on Java Island with coal potential is the Bentarsari Basin, located in Salem District, Brebes Regency. The objective of this study is to identify the subsurface structures and coal-bearing rock formations in the Bentarsari Basin through 3D modeling using GGMplus gravity anomaly data. The GGMplus gravity anomaly data has a spatial resolution of ~200 m and was obtained from the GGMplus website, consisting of gravity disturbance data and topographic data. Data processing began with Bouguer and terrain corrections to obtain the complete Bouguer anomaly. Reduction to a flat surface was performed using Dampney's method at an elevation of 514 m, followed by upward continuation to an elevation of 4,000 m to yield residual anomaly values used for interpretation. The residual gravity anomaly values in the Bentarsari Basin range from -12 mGal to 16 mGal. These residual values were utilized for 3D inversion modeling using Grablox 1.6d software, generating a subsurface structural model of the Bentarsari Basin with densities ranging between 1.70 g/cm³ and 3.30 g/cm³. Based on the 3D inversion results correlated with the Geological Map of the Majenang Sheet, the subsurface geological structure of the Bentarsari Basin comprises four rock formations: the Kumbang Formation (2.85 g/cm³ – 3.30 g/cm³) as the basement rock consisting of volcanic breccia, andesite, and basalt; the Tapak Formation (2.55 g/cm³ – 2.75 g/cm³) composed of coarse sandstone, calcareous sandstone, and marl intercalations; the Kalibiuk Formation (2.10 g/cm³ – 2.55 g/cm³) dominated by claystone and marl; and the Kaliglagah Formation (2.55 g/cm³ – 2.70 g/cm³) composed of coarse sandstone and conglomerate. The rock interpreted to be coal-bearing in the Bentarsari Basin is the sandstone within the Kaliglagah Formation, which exhibits cross-bedding structures and contains thin intercalations of lignite (brown coal).
5076354166F1B022006IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DALAM PELAYANAN HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan haji di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan yang terdiri atas pejabat, petugas, penyuluh, dan jemaah haji, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKOHAT telah meningkatkan kecepatan pendaftaran, ketertiban verifikasi, akurasi pengelolaan data, penerbitan nomor porsi, dan keterbukaan informasi mengenai estimasi keberangkatan serta pelunasan. Keberhasilan tersebut didukung oleh sarana teknologi, kompetensi dan komitmen petugas, integrasi data, prosedur kerja, serta adanya layanan daring dan luring. Namun, implementasi masih menghadapi gangguan jaringan, keterbatasan perangkat, ketidaksesuaian identitas pada dokumen, penumpukan proses paspor dan BioVisa, perubahan kebijakan teknis, serta kesenjangan literasi digital, terutama pada jemaah lanjut usia. Strategi prioritas mencakup penguatan infrastruktur dan prosedur cadangan, validasi dokumen sejak awal, pelatihan petugas, integrasi dan koordinasi antarlembaga, sosialisasi multikanal, pendampingan kelompok rentan digital, serta evaluasi berbasis indikator pelayanan. Dengan demikian, SISKOHAT telah menjadi instrumen penting modernisasi pelayanan haji, tetapi efektivitasnya bergantung pada keterpaduan teknologi, tata kelola, dan pelayanan yang inklusif.This study analyzes the implementation of the Integrated Hajj Information and Computerization System (SISKOHAT) in hajj services at the Ministry of Religious Affairs of Banyumas Regency, identifies its supporting and inhibiting factors, and formulates strategic measures for optimization. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through semi-structured interviews with seven informants consisting of officials, service officers, a religious counselor, and pilgrims, complemented by observation and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data collection, condensation, display, and conclusion drawing. Source triangulation was used to ensure credibility. The findings indicate that SISKOHAT has accelerated registration, improved document verification and data accuracy, facilitated queue-number issuance, and enhanced access to departure and payment information. Its implementation is supported by technological facilities, competent and committed officers, data integration, clear procedures, and the coexistence of online and offline services. Nevertheless, implementation is constrained by network disruptions, limited equipment, inconsistencies in identity documents, bottlenecks in passport and BioVisa processing, changes in technical policy, and a digital literacy gap, particularly among older pilgrims. Priority strategies include strengthening infrastructure and contingency procedures, conducting early document validation, providing continuous staff training, improving inter-agency data coordination, delivering multi-channel socialization, assisting digitally vulnerable groups, and implementing indicator-based service evaluation. SISKOHAT has therefore become a key instrument for modernizing hajj services, although its effectiveness depends on the integration of technology, governance, and inclusive human-centered services.
5076454170L1C022091Karakteristik Morfometri, Nisbah Kelamin dan Pola Pertumbuhan Spiny Lobster Pasir (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) di Perairan Kabupaten CilacapSpiny lobster pasir (P. homarus Linnaeus, 1758) merupakan spesies lobster yang paling banyak tertangkap di perairan Indonesia, salah satunya di perairan Kabupaten Cilacap. Nilai ekonomi spiny lobster pasir yang tinggi menyebabkan penangkapan semakin intensif, sehingga penelitian aspek biologi spiny lobster pasir penting dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik morfometri, nisbah kelamin dan pola pertumbuhan spiny lobster pasir pada bulan Oktober-Desember 2025. Penelitian observasi ini mengamati karakteristik morfometri menggunakan software Image J, analisis nisbah kelamin dan hubungan panjang-berat dari sampel spiny lobster pasir yang tertangkap nelayan dan didaratkan di Dermaga 3 PPS Cilacap. Hasil penelitian karakteristik morfometri spiny lobster pasir yang meliputi panjang total (PT), panjang karapas (PK), panjang abdomen (PAb), panjang segmen abdomen (PSA), panjang ekor (PE), panjang antennula (PA) dan berat (W), berturut-turut untuk spiny lobster betina didapat antara 7,25-24,99 cm; 2,99-10,37 cm; 4,22-14,66 cm; 2,59-9,28 cm; 1,43-5,39 cm; 8,80-25,78 cm; 20-510,11 gram. Sedangkan untuk spiny lobster jantan diperoleh antara 8,20-21,57 cm; 3,30-9,93 cm; 4,82-11,68 cm; 3,10-7,79 cm; 1,48-4,26 cm; 8,75-27,39 cm; 21,74-380,45 gram. Nisbah kelamin spiny lobster pasir diperoleh kondisi seimbang antara spiny lobster pasir betina dan spiny lobster pasir jantan dengan rasio 0,93:1,08. Pola pertumbuhan spiny lobster pasir betina, spiny lobster pasir jantan dan keseluruhan spiny lobster pasir diperoleh pola pertumbuhan allometrik negatif (b<3). Keberlanjutan sumberdaya spiny lobster pasir diperairan penting untuk dijaga dengan melakukan kontrol dalam penangkapan secara berkala.
Kata kunci: Karakteristik morfometri, spiny lobster pasir, nisbah kelamin, perairan Cilacap, pola pertumbuhan
Spiny sand lobster (P. homarus Linnaeus, 1758) is the most commonly caught lobster species in Indonesian waters, including the waters off Cilacap Regency. The high economic value of spiny lobsters has led to increasingly intensive fishing in these waters, making research into the biology of sand lobsters important. This study aims to analyze the morphometric characteristics, sex ratio, and growth patterns of spiny sand lobsters in October-December 2025. This observational study observed morphometric characteristics using Image J software, analyzed the sex ratio and length-weight relationship of spiny sand lobster samples caught by fishermen and landed at Pier 3 PPS Cilacap. The results showed that the morphometric characteristics of spiny sand lobsters, including total length (TL), carapace length (CL), abdomen length (AL), abdomen segment length (ASL), tail length (TL), antennula length (AL), and weight (W), were obtained for female lobsters between 7.25-24.99 cm; 2.99-10.37 cm; 4.22-14.66 cm; 2.59-9.28 cm; 1.43-5.39 cm; 8.80-25.78 cm; 20-510.11 grams. Meanwhile, for male lobsters, the measurements obtained were between 8.20-21.57 cm; 3.30-9.93 cm; 4.82-11.68 cm; 3.10-7.79 cm; 1.48-4.26 cm; 8.75-27.39 cm; 21.74-380.45 grams. The sex ratio of spiny sand lobsters was balanced between female and male spiny sand lobsters with a ratio of 0.93:1.08. The growth pattern of female spiny sand lobsters, male spiny sand lobsters, and spiny sand lobsters as a whole showed a negative allometric growth pattern (b<3). The sustainability of spiny sand lobster resources in these waters must be maintained through regular monitoring catch levels.
Keywords: Morphometric characteristics, spiny sand lobster, sex ratio, Cilacap waters, growth pattern
5076554171K1A022090Pengaruh Variasi Massa Silika Abu Sekam Padi terhadap Karakteristik Bioplastik Berbasis Selulosa Asetat dan GliserolBioplastik merupakan plastik yang dapat terdegradasi secara alami dibandingkan dengan plastic konvensional yang terbuat dari minyak bumi. Bahan
yang dapat dijadikan untuk pembuatan bioplastik ialah selulosa asetat. Adanya asetil dan strukturnya yang kompleks menjadikan bahan ini memiliki ketahanan air dan panas yang lebih tinggi dibandingkan selulosa. Bioplastik bersama dengan pemlastis, seperti gliserol, dapat meningkatkan fleksibilitas. Silika dari abu sekam padi berperan sebagai pengisi dalam sistem bioplastik untuk meningkatkan performa bioplastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi massa silika abu sekam padi (0 (A); 0,1 (B); 0,2 (C); dan 0,3 g (D)) terhadap karakteristik bioplastik dan mengetahui komposisi optimal silika abu sekam padi dalam sintesis bioplastik berbasis selulosa asetat dan gliserol. Ekstraksi silika dari sekam padi menggunakan metode sol-gel dan diperoleh silika berwarna putih dengan sebagian fasa amorf. Hasil pengujian bioplastik diperoleh penambahan massa silika abu sekam padi ke dalam bioplastik menurunkan kuat tarik, yaitu 66,3 - 29,6 MPa, namun masuk ke dalam standar SNI 2014 dan JIS 2019. Ketebalan bioplastik optimum pada bioplastik B. Ketahanan air bioplastik optimum pada bioplastik D. Nilai kuat tarik tertinggi terletak pada bioplastik A. Penambahan 0,2 g silika abu sekam padi memaksimalkan nilai elongasi dan biodegradasi pada bioplastik. FTIR mengkonfirmasi integritas kimia selulosa asetat dan silika serta menunjukkan ketiadaan silanol setelah silika ditambahkan ke dalam bioplastik. Hasil SEM menunjukkan silika abu sekam padi meningkatkan domain partikel dan agregasi, sedangkan gliserol meningkatkan dispersi dan keseragaman permukaan.		Bioplastic is a plastic that can be naturally degraded compared to conventional plastics made from petroleum. The material that can be used as a material for making bioplastic is cellulose acetate. The presence of acetyl and its complex structure makes this material have higher air and heat resistance than cellulose. Bioplastic together with plasticizers, such as glycerol, can increase flexibility. Silica from rice husk ash acts as a filler in the bioplastic system to improve the performance of bioplastics. This study aims to determine the variation in the effect of rice husk ash silica mass (0 (A); 0.1 (B); 0.2 (C); and 0.3 g (D)) on the characteristics of bioplastics and to determine the optimal composition of rice husk ash silica in the synthesis of cellulose acetate and glycerol-based bioplastics. Silica extraction from rice husks using the sol-gel method and obtained white silica with some amorphous phases. Bioplastic testing results showed that the addition of silica mass from rice husk ash to the bioplastic reduced the tensile strength, namely 66.3 - 29.6 MPa, but it was within the SNI 2014 and JIS 2019 standar. The optimum thickness of the bioplastic was in bioplastic B. The optimum air resistance of the bioplastic was in bioplastic D. The highest tensile strength value was found in bioplastic A. The addition of 0.2 g of silica from rice husk ash maximized the elongation and biodegradation values in the bioplastic. FTIR confirmed the chemical integrity of cellulose acetate and silica and showed the absence of silanols after silica was added to the bioplastic. SEM results showed that silica from rice husk ash increased particle domain and aggregation, while glycerol increased dispersion and surface uniformity.
5076654172E1A022127TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KONGRES LUAR BIASA PARTAI DEMOKRAT DI DELI SERDANG TAHUN 2021Konflik internal Partai Demokrat yang berujung pada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Tahun 2021 menimbulkan persoalan mengenai keabsahan forum tersebut berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KLB partai politik dalam perspektif Hukum Tata Negara, menilai status hukum KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Tahun 2021, serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap demokrasi internal partai politik dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis. Data sekunder dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum KLB sebagai forum tertinggi partai bergantung pada pemenuhan ketentuan AD/ART sebagai statuta partai dan Undang-Undang Partai Politik. KLB Deli Serdang Tahun 2021 secara yuridis dinyatakan tidak sah karena diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan prosedural, kewenangan, dan legal standing penyelenggara, sehingga merupakan tindakan ultra vires yang mengakibatkan seluruh produk hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempertahankan kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono merupakan tindakan administratif yang sesuai dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap AD/ART, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang ditentukan undang- undang, serta fungsi kontrol administratif negara merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi internal partai politik, kepastian hukum, dan stabilitas sistem kepartaian dalam negara hukum Indonesia.The internal conflict within the Democratic Party, culminating in the Extraordinary Congress (Kongres Luar Biasa/KLB) held in Deli Serdang in 2021, raised legal issues concerning the validity of the forum under the Articles of Association and Bylaws (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD/ART) of the Democratic Party and the applicable laws and regulations. This study aims to analyze the constitutional position of an Extraordinary Congress within Indonesia’s political party system, examine the legal status of the 2021 Democratic Party Extraordinary Congress in Deli Serdang, and assess its juridical implications for intra-party democracy and legal certainty. This research employs normative legal research using statutory and case approaches with a descriptive-analytical specification. Secondary legal materials were analyzed through qualitative descriptive methods using deductive reasoning. The findings demonstrate that the legal validity of an Extraordinary Congress as the supreme internal forum of a political party depends upon compliance with the Party’s Articles of Association and Bylaws as its governing statute and the Political Parties Law. The 2021 Deli Serdang Extraordinary Congress was legally invalid because it failed to satisfy the procedural requirements, institutional authority, and legal standing of its organizers, thereby constituting an ultra vires act that rendered all legal acts and decisions adopted therein devoid of legal effect. Furthermore, the refusal of legalization by the Minister of Law and Human Rights and the judgments of the State Administrative Court affirming the leadership of Agus Harimurti Yudhoyono were consistent with the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB). This study concludes that compliance with party bylaws, the statutory dispute resolution mechanism, and the State’s administrative oversight are indispensable prerequisites for ensuring intra-party democracy, legal certainty, and the stability of Indonesia’s constitutional democratic system.
5076754174E2A024068Implikasi Yuridis Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Melakukan Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya dengan JabatanAparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur aparatur negara yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Dalam menjalankan tugas dan jabatan, ASN wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya. Permasalahan hukum muncul ketika seorang ASN telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan jabatan, tetapi tidak dilakukan penahanan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepegawaiannya karena ketentuan mengenai pemberhentian sementara dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya penetapan sebagai tersangka yang disertai tindakan penahanan. Akibatnya, Pejabat Pembina Kepegawaian mengahadapi kendala dalam menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan tindakan administratif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap status kepegawaian ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dipengaruhi oleh tahapan proses peradilan pidana serta ketentuan administrasi kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaanya. Penelitian menemukan adanya kekosongan norma terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak dilakukan penahanan. Kondisi tersebut menyebabkan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memiliki dasar hukum yang tegas untuk menjatuhkan pemberhentian sementara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksaan kewenangan administrasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi merupakan dua rezim hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar penting dalam penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai status ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan masih menyisakan kekosongan norma, khususnya terhadap ASN yang telah berstatus tersangka tetapi tidak dilakukan penahanan. Kekosongan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penggunaan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian serta berpotensi menghambat penerapan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan pelaksaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan status kepegawaiann ASN yang sedang menjalani proses hukum, agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keseragaman penerapan hukum administrasi kepegawaian.The State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN) constitutes an essential component of the Indonesian government responsible for carrying out public administration and delivering public services. In performing their official duties, civil servants are required to uphold integrity, professionalism, accountability, and compliance with the prevailing laws and regulations. Nevertheless, in practice, there are still civil servants who commit official misconduct or criminal offenses related to their official positions. A legal issue arises when a civil servant has been designated as a criminal suspect for an official crime but is not placed in detention. This situation creates uncertainty regarding the civil servant's employment status because the existing legal framework governing temporary suspension requires both the designation as a suspect and the imposition of detention. Consequently, the Personnel Supervisory Officer (Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK) encounters legal uncertainty in exercising administrative authority, potentially affecting legal certainty and the effective administration of government. This study aims to analyze the juridical implications of the employment status of State Civil Apparatus members who commit official crimes or criminal offenses related to their official positions, as well as to examine the mechanism for imposing criminal sanctions and administrative sanctions within the Indonesian legal system. This research employs normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a prescriptive legal analysis method through legal interpretation. The findings reveal that the employment status of civil servants who commit official crimes is determined by both the stages of criminal proceedings and the administrative provisions governing the State Civil Apparatus under Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and its implementing regulations. The study identifies a legal vacuum concerning civil servants who have been designated as criminal suspects but are not detained. As a consequence, the Personnel Supervisory Officer lacks an explicit legal basis to impose temporary suspension, thereby creating legal uncertainty in the exercise of administrative authority. Furthermore, the study demonstrates that criminal sanctions and administrative sanctions constitute two distinct yet interrelated legal regimes. A final and binding criminal court judgment serves as the principal legal basis for imposing administrative sanctions, including dismissal with dishonor, upon civil servants convicted of official crimes. This study concludes that the current legal framework governing the employment status of civil servants who commit official crimes still contains a legal vacuum, particularly with respect to civil servants who have been designated as suspects without being subjected to detention. Such a legal vacuum has significant juridical implications for the exercise of authority by the Personnel Supervisory Officer and may undermine legal certainty, professionalism, and accountability in the management of the State Civil Apparatus. Therefore, amendments to the implementing regulations of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus are necessary, particularly regarding the mechanism for temporary suspension and the employment status of civil servants undergoing criminal proceedings, in order to ensure legal certainty, legal protection, and consistency in the implementation of administrative law governing the State Civil Apparatus.
5076854175C2A024003Kesejahteraan Indonesia: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan ManusiaPenelitian ini di latar belakangi oleh melambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2023, yang mengindikasikan adanya perlambatan kinerja ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari emisi karbon dioksida, tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengangguran terhadap variabel terikat indeks pembangunan manusia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial, emisi karbon dioksida berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tenaga kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel bebas emisi karbon dioksida, tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.This research is motivated by the slowing growth of the Human Development Index (HDI) in Indonesia from 1998 to 2023, indicating a slowdown in economic performance. This study aims to determine the effect of independent variables, consisting of carbon dioxide emissions, female labor force, and poverty rate, on the dependent variable of the human development index. A quantitative approach was used using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that, partially, carbon dioxide emissions have a negative and significant effect on the human development index, female labor force has a positive and significant effect on the human development index, and poverty rate has a negative and significant effect on the human development index. The independent variables of carbon dioxide emissions, female labor force, and poverty rate simultaneously influence the human development index.
5076954176E2A024040POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM KUHP NASIONAL:
PERGESERAN PARADIGMA RETRIBUTIF KE KOREKTIF-
RESTORATIF		Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
merupakan manifestasi politik hukum pemidanaan Indonesia yang bertujuan membangun
sistem hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, sekaligus
menggantikan paradigma kolonial yang berorientasi pada pembalasan. KUHP Nasional
tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan
sebagai instrumen koreksi, rehabilitasi, rekonsiliasi sosial, dan pemulihan keseimbangan
antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, serta negara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui politik hukum pemidanaan yang terkandung dalam KUHP Nasional, serta
mengetahui pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif - restoratif
di dalam KUHP Nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.
Melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis
secara kualitatif normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pemidanaan dalam KUHP
Nasional mencerminkan arah kebijakan negara untuk membangun sistem pemidanaan yang
lebih modern, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menempatkan
pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen
perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan
keseimbangan sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif-
restoratif terlihat melalui penguatan tujuan dan pedoman pemidanaan, individualisasi
pidana, keadilan restoratif, serta pengenalan pidana alternatif, sehingga membentuk
paradigma pemidanaan yang lebih integratif, berkeadilan, dan berorientasi pada keadilan
substantif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi
paradigma korektif-restoratif dalam KUHP Nasional memerlukan penguatan melalui
pedoman teknis yang jelas, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi dan monitoring
yang berkelanjutan agar tujuan pemidanaan yang humanis dapat terlaksana secara efektif.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemidanaan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dari
retributif menuju korektif-restoratif melalui penguatan tujuan pemidanaan, individualisasi
pidana, keadilan restoratif, dan pidana alternatif yang berorientasi pada perlindungan
masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta keseimbangan sosial.		The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the
Criminal Code represents the manifestation of Indonesia's criminal sentencing
policy aimed at establishing a criminal justice system based on the values of
Pancasila and human rights, while replacing the colonial paradigm that was
predominantly retributive in nature. The National Criminal Code no longer regards
punishment solely as a means of retribution but rather as an instrument of
correction, rehabilitation, social reconciliation, and the restoration of balance
among the interests of offenders, victims, society, and the State. This study aims to
examine the criminal sentencing policy embodied in the National Criminal Code
and to analyze the paradigm shift in sentencing from a retributive approach to a
corrective-restorative approach.
This research employs a prescriptive normative legal research method
using statutory and conceptual approaches. The study is based on library research
utilizing primary and secondary legal materials, which are analyzed through
qualitative normative analysis.
The findings indicate that the criminal sentencing policy embodied in the
National Criminal Code reflects the State's commitment to developing a more
modern, humane, and Pancasila-based sentencing system by positioning
punishment not merely as a means of retribution but also as an instrument for
protecting society, rehabilitating offenders, restoring victims, and maintaining
social balance. The shift from a retributive paradigm to a corrective-restorative
paradigm is reflected in the strengthening of the purposes and sentencing
guidelines, the principle of individualized sentencing, restorative justice, and the
introduction of alternative sanctions. These developments establish a more
integrative, equitable, and substantively just sentencing paradigm. Nevertheless,
this study also finds that the effective implementation of the corrective-restorative
paradigm under the National Criminal Code requires clearer technical guidelines,
broader public dissemination, and continuous evaluation and monitoring to ensure
that the objectives of a humane sentencing system can be effectively achieved.
Based on these findings, it can be concluded that the criminal sentencing
policy under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reflects a
paradigm shift from retributive to corrective-restorative sentencing through the
strengthening of sentencing objectives, individualized sentencing, restorative
justice, and alternative sanctions, all of which are oriented toward protecting
society, rehabilitating offenders, restoring victims, and maintaining social balance.
5077054177J1C022004NEGOSIASI HABITUS DALAM PRAKTIK ONSEN: STUDI ANTROPOLOGI TUBUH TERHADAP PENGALAMAN ORANG JEPANG, INDONESIA, FILIPINA, DAN VIETNAMOnsen merupakan salah satu praktik budaya Jepang yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana relaksasi dan kesehatan, tetapi juga merepresentasikan proses pembentukan dan negosiasi habitus melalui praktik tubuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis negosiasi habitus dalam praktik onsen melalui perbandingan pengalaman masyarakat Jepang, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kultural-interpretatif. Penelitian dilaksanakan pada Januari–April 2026 di Cure Garden Open Air Bath dan pemandian asrama karyawan di Gero Onsen, Prefektur Gifu, Jepang. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam responden, terdiri atas dua responden Jepang, dua responden Indonesia, satu responden Filipina, dan satu responden Vietnam, serta didukung oleh observasi, dokumentasi, dan refleksi pengalaman empiris peneliti selama mengikuti program internship di Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi habitus berlangsung melalui proses pembelajaran teknik tubuh, internalisasi kebiasaan, dan adaptasi terhadap norma budaya Jepang. Responden Jepang telah menginternalisasi praktik onsen sejak kecil sehingga memandangnya sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, responden Indonesia, Filipina, dan Vietnam pada awalnya mengalami rasa malu, canggung, dan culture shock, namun secara bertahap mampu beradaptasi dan membentuk habitus baru sehingga praktik onsen dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat Jepang.
Onsen is a Japanese cultural practice that serves not only as a means of relaxation and health promotion but also reflects how Japanese society perceives the body and social interaction. Communal bathing in a state of nudity is regarded as a normal social practice in Japan, whereas individuals from different cultural backgrounds may experience it differently. This study aims to analyze the meaning of nudity in onsen practices by comparing the perceptions of Japanese participants with those of Indonesian, Filipino, and Vietnamese participants. This research employed a descriptive qualitative method with a cultural-interpretive approach. The study was conducted in Japan from January to April 2026 through semi-structured interviews with six participants, supported by observations, documentation, analysis of onsen regulations, and the researcher's empirical reflections during an internship program in Japan. The findings indicate that perceptions of nudity are shaped through the internalization of culture and habitus. Japanese participants perceived nudity as a natural social practice, whereas Indonesian, Filipino, and Vietnamese participants initially experienced embarrassment, discomfort, and culture shock. As they gained more experience using onsen, the non-Japanese participants gradually adapted and reconstructed their understanding of nudity as an accepted aspect of Japanese culture.
5077154156J0A023013Developing an English Storytelling Guide Video To Inform Foreign Tourist About Museum Sonobudoyo YogyakartaLaporan akhir ini disusun berdasarkan program magang yang dilaksanakan di Museum Sonobudoyo Yogyakarta pada periode 19 Agustus 2025 hingga 19 Desember 2025. Selama magang, penulis bertugas sebagai pemandu wisata dengan tanggung jawab utama memandu pengunjung asing dan menyampaikan informasi tentang koleksi museum dalam bahasa Inggris. Selain itu, penulis juga menjalankan tugas sebagai gallery sitter dan membantu berbagai aktivitas operasional museum. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan magang di Museum Sonobudoyo, menguraikan pengembangan video pemandu berbahasa Inggris sebagai bahan edukasi bagi pengunjung internasional, dan memaparkan kendala yang ditemui penulis selama proses pengembangan beserta solusi yang diterapkan.
Laporan ini menjelaskan pengembangan video tour guide berbahasa Inggris sebagai media edukasi bagi wisatawan mancanegara. Video dibuat menggunakan metode Three-Phase Production (3P), meliputi, pre-production, production dan pasca produksipost-production termasuk observasi, wawancara, dokumentasi. Konten dipilih berdasarkan koleksi populer dan pengalaman penulis dalam pemanduan.
Selama produksi, penulis menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pengambilan, kondisi museum yang ramai, kebisingan, dan kesalahan tata bahasa. Kendala diatasi melalui pengelolaan waktu efektif, teknik one-take recording, fitur pengurangan kebisingan, dan konsultasi dengan pembimbing.
Melalui magang ini, penulis meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan wisatawan mancanegara. Video tour guide diharapkan dapat mendukung layanan museum, terutama saat pemandu berbahasa Inggris tidak tersedia, serta menjadi media edukasi dan promosi bagi pengunjung asing.
 
This final report was written based on the internship program conducted at Museum Sonobudoyo Yogyakarta from August, 19 2025 to December, 19 2025. During the internship, the writer was assigned as a tour guide, with the primary responsibility of guiding foreign visitors and providing information about the museum collections in English. In addition, the writer also worked as a gallery sitter and assisted various museum operational activities. This report aims to explain the implementation of the internship at Museum Sonobudoyo, describe the development of an English tour guide video as educational content for foreign visitors, and explain the challenges encountered by the writer during the development process along with the solutions applied.
The report describes the development of an English-language tour guide video as educational media for international tourists. The video was created using the Three-Phase Production (3P) method which consists of pre-production, production, and post-production, including observation, interview, documentation. Content was selected based on observations of popular collections and the writer's guiding experiences.
Several challenges were encountered during production including limited recording time, crowded museum conditions, background noise, and grammatical errors. These were overcome through effective time management, one-take recording techniques, noise reduction features, and consultations with the supervisor.
Through this internship, the writer improved communication skills, English proficiency, and confidence when interacting with international tourists. The resulting tour guide video is expected to support museum services, particularly when English-speaking guides are unavailable, and serve as educational and promotional media for foreign visitors.
5077254182L1C022044Perancangan Sistem Pemantauan Data Cuaca dan Klimatologi Kelautan Berbasis Website dengan Fitur Ekspor Laporan DinamisInformasi cuaca dan klimatologi kelautan yang akurat dan dapat diakses secara real-time sangat penting untuk mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi serta efisiensi operasional sektor maritim. Namun, tata kelola data hasil pengamatan di Indonesia sebagian besar masih dilakukan secara manual dan tidak terpadu. Kondisi ini sering kali menyulitkan petugas saat harus menarik data dan menyusun laporan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pemantauan data cuaca dan klimatologi kelautan berbasis website yang dilengkapi dengan fitur ekspor laporan dinamis. Sistem dibangun menggunakan arsitektur full-stack modern berbasis Next.js, pengelola basis data MySQL dengan metode horizontal sharding tiap stasiun (Bali, Pangandaran, dan Bungus), serta Prisma ORM untuk menjamin keamanan dan efisiensi dalam permintaan data. Visualisasi data interaktif diimplementasikan menggunakan pustaka Recharts dan diagram Wind Rose untuk parameter vektor angin, serta modul otorisasi berlapis berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Pengujian fungsional sistem menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang melibatkan 45 responden dari rumpun ilmu perairan dan masyarakat umum. Hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata 70,78, yang menempatkan sistem ini pada kategori "Baik" (Good) dan "Dapat Diterima" (Acceptable) untuk diterapkan pada kegiatan operasional pemantauan lingkungan perairan.Accurate and real-time marine weather and climatological information is crucial for supporting hydrometeorological disaster mitigation and operational efficiency in the maritime sector. However, observational data management in Indonesia remains conventional and fragmented, hindering data extraction and analytical reporting processes. This study aimeds to design and develop a website-based marine weather and climatological data monitoring information system equipped with a dynamic report export feature. The system was constructed using a modern full-stack architecture powered by Next.js, a MySQL database managed via horizontal sharding per station (Bali, Pangandaran, and Bungus), and Prisma ORM to ensure query efficiency and type safety. Interactive data visualization was implemented utilizing the Recharts library alongside Wind Rose diagrams for vector wind parameters, supported by a multi-layered authorization module based on Role-Based Access Control (RBAC). System usability was evaluated through the System Usability Scale (SUS) method involving 45 respondents comprising aquatic science students and the general public. The evaluation yielded an average score of 70.78, categorizing the system as "Good" and "Acceptable" for practical implementation in marine environmental monitoring operations.
5077354183C2A024016Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten CilacapPenelitian ini menganalisis pengelolaan zakat produktif untukmeningkatkan ekonomi mustahik melalui Program Rukun Ternak yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap. Program ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang memberikan bantuan ternak kepada kelompok mustahik sebagai modal usaha dalam kegiatan peternakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengelola program serta mustahik penerima manfaat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui Program Rukun Ternak di Kabupaten Cilacap berjalan cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi verifikasi calon penerima manfaat, pembekalan peserta, penyaluran bantuan ternak, serta pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha ternak. Berdasarkan indikator efektivitas program yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, keberhasilan program, dan pemantauan program, pelaksanaan Program Rukun Ternak dinilai telah memenuhi indikator efektivitas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong terbentuknya usaha produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.This researchanalyze productive zakat management in improving the economic conditions of mustahik through the Rukun Ternak Programimplemented by the National Zakat Agency or Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) of Cilacap Regency. The program represents an economic empowerment initiative based on productive zakat.by providing livestock assistance to groups of mustahik as business capital for livestock farming activities. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving program managers and mustahik beneficiaries. The collected data were analyzed using descriptive qualitativeanalysisthrough the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of productive zakat through the Rukun Ternak Programin Cilacap Regency has been relatively effective in improving the economic conditions of mustahik. The program is implemented through several stages, including verification of beneficiaries, participant training, distribution of livestock assistance, and continuous mentoring and monitoring of livestock business activities. Based on the indicators of program effectiveness, namely target accuracy, program socialization, program success, and program monitoring, the implementation of the Rukun Ternak Program fulfills the effectiveness criteria in supporting mustahik economic empowerment. The program not only provides short-term economic assistance but also encourages the development of productive businesses that enhance the economic independence of the community.
5077454180H1E022042Analisis Pengendalian Kualitas Produk Gantungan Kunci Bambu IKM Bambonesia Menggunakan Metode Six Sigma dengan Pendekatan FMECA (Studi Kasus : IKM Bambonesia) IKM Bambonesia merupakan IKM yang memproduksi kerajinan berbahan dasar bambu. Pada periode November 2025 – April 2026 ditemukan presentase cacat sebesar 9,02% pada produk gantungan kunci bambu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis cacat, menemukan faktor penyebab, menemukan prioritas perbaikan dari mode kegagalan, dan menyusun usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat kecacatan produk pada gantungan kunci bambu IKM Bambonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Six Sigma dan FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis). Berdasarkan hasil analisa, ditemukan jenis kecacatan yang paling dominan adalah cacat jamur dengan presentase sebesar 44,62% dan cacat potongan jelek dengan presentase sebesar 33,87%. Melalui analisis dengan matriks kritikalitas ditemukan jika terdapat 8 mode kegagalan yang masuk ke dalam kategori not acceptable, antara lain yaitu kurang disiplin terhadap prosedur perlakuan bambu, kurang fokus saat memotong bambu, belum ada panduan secara tertulis, belum terdapat prosedur pemotongan secara tertulis, bambu belum cukup kering saat diproses, perawatan alat tidak rutin, asam basa tanah, dan alat pengering masih menggunakan oven sederhana. Usulan perbaikan yang dirancang untuk mengurangi tingkat kecacatan produk gantungan kunci bambu IKM Bambonesia antara lain penggunaan One Point Lesson (OPL) dan Check Sheet.IKM Bambonesia is a small and medium enterprise (SME) that manufactures bamboo-based handicrafts. During the period of November 2025 – April 2026, a defect rate of 9.02% was found in their bamboo keychain products. This study aims to identify the types of defects, determine the causal factors, establish improvement priorities for failure modes, and formulate proposed improvements to reduce product defect rates for Bambonesia's bamboo keychains. The methods used in this study are Six Sigma and FMECA (Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis). Based on the analysis, the most dominant types of defects found were mold defects at 44.62% and poor cutting defects at 33.87%. Through criticality matrix analysis, 8 failure modes were categorized as not acceptable, including the lack of discipline regarding bamboo treatment procedures, lack of focus while cutting bamboo, absence of written guidelines, absence of written cutting procedures, bamboo not being dry enough during processing, irregular tool maintenance, soil acidity and alkalinity, and the drying equipment still utilizing a simple oven. The proposed improvements designed to reduce the defect rate of IKM Bambonesia's bamboo keychains include the implementation of One Point Lessons (OPL) and Check Sheets
5077554184H1E022064PERANCANGAN STRATEGI MITIGASI RISIKO RANTAI PASOK DENGAN INTEGRASI SCOR, HOUSE OF RISK, DAN FUZZY LOGIC PADA PT KREASI KEMASAN KOMPOSITAktivitas rantai pasok yang melibatkan berbagai pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi maupun distribusi, sehingga penerapan manajemen risiko dalam Supply Chain Management (SCM) menjadi hal yang penting untuk dilakukan. PT Kreasi Kemasan Komposit sebagai perusahaan manufaktur kemasan komposit masih menghadapi berbagai risiko dalam aktivitas rantai pasoknya, di antaranya product defect, downtime mesin, hingga kesalahan pada proses deliver. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko pada rantai pasok perusahaan menggunakan metode House of Risk (HOR) yang diintegrasikan dengan fuzzy logic. Pemetaan aktivitas rantai pasok dilakukan menggunakan model Supply Chain Operations Reference (SCOR) yang mencakup proses plan, source, make, deliver, dan return. Fuzzy logic digunakan untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian severity, occurrence, dan korelasi dari ahli. Hasil penelitian pada HOR Tahap 1 mengidentifikasi 16 risk event dan 19 risk agent dan diperoleh 2 risk agent dengan nilai ARP tertinggi, yakni kelalaian pengecekan ulang (A16), kualitas lem kurang baik (A12). HOR Tahap 2 digunakan untuk merancang dan memprioritaskan strategi mitigasi berdasarkan nilai Effectiveness to Difficulty Ratio (ETDk) dan diperoleh 6 aksi mitigasi. Penerapan checklist inspeksi standar sebagai strategi paling efektif untuk diterapkan terlebih dahulu berdasarkan nilai ETDk tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk agent prioritas berkorelasi langsung dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan, yakni kesalahan proses delivery dan product defect, sehingga rekomendasi strategi mitigasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menangani permasalahan tersebut secara lebih terstruktur dan terprioritas.

Supply chain activities involving multiple parties have the potential to create uncertainty and risks that can disrupt the smoothness of production and distribution processes, making the implementation of risk management within Supply Chain Management (SCM) an important undertaking. PT Kreasi Kemasan Komposit, as a composite packaging manufacturing company, still faces various risks in its supply chain activities, including product defects, machine downtime, and errors in the delivery process. This study aims to identify and manage risks in the company supply chain using the House of Risk (HOR) method integrated with fuzzy logic. Supply chain activity mapping was carried out using the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, covering the plan, source, make, deliver, and return. Fuzzy logic was used to improve the accuracy and objectivity of severity, occurrence, and correlation assessments obtained from expert judgment. The results of HOR phase 1 identified 16 risk events and 19 risk agents, with 2 risk agents obtaining the highest Aggregate Risk Potential (ARP) values, namely negligence in re-checking (A16), poor adhesive quality (A12). HOR phase 2 was used to design and prioritize mitigation strategies based on the Effectiveness to Difficulty Ratio (ETDk) value, resulting in 6 proposed mitigation actions. The implementation of a standard inspection checklist was identified as the most effective strategy to be prioritized based on the highest ETDk value. The results show that the priority risk agents are directly correlated with the problems faced by the company, namely delivery process errors and product defects, so that the resulting mitigation strategy recommendations can serve as a reference for the company in addressing these issues in a more structured and prioritized manner.
5077654187K1A022054KARAKTERISASI ADSORPSI ZAT WARNA RHODAMIN B PADA HUMIN TERMODIFIKASI MAGNETIT (Fe3O4)Pertumbuhan industri yang pesat mendorong peningkatan penggunaan zat warna, yang berimplikasi pada bertambahnya kandungan bahan pencemar dalam limbah cair industri. Salah satu zat warna yang banyak digunakan adalah Rhodamin B. Limbah Rhodamin B yang dibuang ke perairan tanpa pengolahan akan merusak tampilan fisik perairan dan mempengaruhi pH air, sehingga berpotensi merusak kehidupan mikroorganisme maupun hewan air. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan Rhodamin B adalah adsorpsi menggunakan humin termodifikasi magnetit (HMM), yang memiliki daya tahan dan stabilitas yang baik serta mudah dipisahkan dari larutan menggunakan medan magnet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik humin hasil isolasi dari tanah gambut Rawa Pening, karakteristik adsorben humin termodifikasi magnetit (HMM), serta mengkaji studi adsorpsi Rhodamin B menggunakan adsorben tersebut. Humin hasil isolasi memiliki kandungan keasaman total, gugus karboksilat, dan hidroksil fenolat sebesar 640, 30, 610 cmol/kg. Humin berhasil dimodifikasi dengan magnetit melalui metode kopresipitasi. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa HMM memiliki gugus aktif hidroksil fenolat dan karboksilat yang berasal dari humin serta memiliki sifat kemagnetan. Studi adsorpsi menunjukkan kondisi optimum pada pH 3 dan waktu kontak 90 menit dengan persentase adsorpsi sebesar 99,1404%. Proses adsorpsi mengikuti model kinetika Pseudo Second Order (PSO) dan model isoterm Freundlich. Energi adsorpsi sebesar -7,8108 kJ/mol mengindikasikan bahwa interaksi adsorpsi cenderung berlangsung secara spontan dan didominasi oleh fisisorpsi. Berdasarkan hasil tersebut, HMM berpotensi digunakan sebagai adsorben yang efektif untuk menghilangkan Rhodamin B dari larutan.Rapid industrial growth has led to increased use of synthetic dyes, resulting in higher concentrations of pollutants in industrial wastewater. One of the most widely used dyes is Rhodamine B. The discharge of Rhodamine B-containing wastewater into aquatic environments without proper treatment can deteriorate water quality, alter pH, and adversely affect aquatic microorganisms and animals. One promising method for removing Rhodamine B is adsorption using magnetite-modified humin (HMM), which exhibits good stability, durability, and can be easily separated from aqueous solutions using an external magnetic field. This study aimed to characterize humin isolated from Rawa Pening peat soil, characterize the magnetite-modified humin (HMM) adsorbent, and investigate its adsorption performance toward Rhodamine B. The isolated humin exhibited total acidity, carboxyl, and phenolic hydroxyl contents of 640, 30, and 610 cmol/kg, respectively. Humin was successfully modified with magnetite using the coprecipitation method. Characterization results confirmed that HMM retained the phenolic hydroxyl and carboxyl functional groups derived from humin while exhibiting magnetic properties. The adsorption study revealed optimum conditions at pH 3 with a contact time of 90 minutes, achieving an adsorption efficiency of 99.1404%. The adsorption process followed the Pseudo-Second-Order (PSO) kinetic model and the Freundlich isotherm model. The adsorption energy of −7.8108 kJ/mol indicates that the adsorption process tends to occur spontaneously and is predominantly governed by physisorption. These findings demonstrate that HMM has considerable potential as an effective adsorbent for the removal of Rhodamine B from aqueous solutions.
5077754186L1C021064IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER BAKTERI Sinomicrobium sp. PAP.21 MELALUI PENDEKATAN GENOMIKBidang bioteknologi terus mengalami perkembangan, banyak diperoleh temuan- temuan baru yang dapat terus dikembangkan. Metabolit sekunder bakteri menjadi salah satu hasil yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang salah satunya yaitu bidang kesehatan. Genus bakteri yang dilaporkan pada tahun 2013 yaitu Sinomicrobium menjadi salah temuan yang masih terus digali informasinya. Sinomcobium sp. PAP.21 yang diisolasi dari sedimen perairan Taman Nasional Teluk Cendrawasih pada penelitian ini dilakukan dianalisis genomik untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang berpotensi dihasilkan oleh biosynthetic gene clusters (BGCs). Analisis genomik menujukkan total 11 region dengan 3 region memiliki kemiripan rendah dengan cluster karotenoid, pinenisn, dan fulvivirgamide A2/ fulvivirgamide B2/ fulvivirgamide B3/ fulvivirgamide B4, serta 1 region memiliki kemiripan tinggi dengan cluster icosalide A/ icosalide B. Sebanyak 7 region lainnya menunjukkan tidak ada kemiripan dengan database.The field of biotechnology continues to evolve, yielding many new discoveries that can be further developed. Bacterial secondary metabolites are among the most widely utilized products across various fields, including healthcare. The bacterial genus Sinomicrobium, first reported in 2013, became one of the findings that continues to be explored. Sinomicrobium sp. PAP.21, isolated from aquatic sediments in Cendrawasih Bay National Park, was subjected to genomic analysis in this study to identify potential secondary metabolites produced by biosynthetic gene clusters (BGCs). Genomic analysis revealed a total of 11 regions, with 3 regions showing low similarity to the carotenoid, pinensin, and fulvivirgamide A2/ fulvivirgamide B2/ fulvivirgamide B3/ fulvivirgamide B4 clusters, and 1 region showing high similarity to the icosalide A/icosalide B cluster. The remaining 7 regions showed no similarity to the database.
5077854188P2E024021Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani dalam Usahatani Padi Gogo pada Lahan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Pandeglang
Smallholder oil palm replanting temporarily reduces farmers' income because fresh fruit bunches cannot be harvested during the immature period. Upland rice can be used as an intercrop, but farmers' decisions to cultivate it differ across households. This study aimed to analyze the socioeconomic factors affecting farmers' decisions to cultivate upland rice on smallholder oil palm replanting land in Cikeusik and Munjul Subdistrict, Pandeglang Regency, Banten Province. A quantitative descriptive and explanatory survey was conducted from December 2025 to April 2026. The sample consisted of 100 farmers selected by proportional random sampling from 269 farmers who participated in the replanting program and cultivated upland rice. Primary data were collected through structured interviews, field observations, and documentation, and then analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression in IBM SPSS Statistics. Household income and capital, extension and information access, and social and institutional support had positive and significant effects on farmers' decisions, whereas labor availability and family dependents had a negative and significant effect. Age, education, farming experience, land size, and risk perception were not significant. The results indicate that farmers' decisions were driven mainly by economic capacity, access to information, and institutional support rather than by demographic characteristics. Strengthening capital facilitation, extension services, and farmer-group coordination is needed to improve the adoption of intercropping during oil palm replanting.
5077954190J0A023043Creating Bilingual Videos to Promote Benteng Vredeburg Museum and Sonobudoyo Museum at Dinas Pariwisata Kota YogyakartaLaporan tugas akhir ini disusun berdasarkan praktik kerja yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada 1 Agustus – 31 Oktober 2025. Penulis ditempatkan di divisi pemasaran dan divisi secretariat. Tujuan laporan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan praktik kerja yang berupa pembuatan video promosi Bahasa Inggris dengan subtitle Bahasa Indonesia. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Museum Benteng Vredeburg dan Museum Sonobudoyo khususnya wisatawan asing.
Dalam proses pengembangan produk, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui ketiga metode tersebut, penulis mengidentifikasi kebutuhan promosi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, mengumpulkan informasi mengenai konsep dan durasi video promosi, memperoleh rekomendasi destinasi wisata yang akan dipromosikan, serta mengumpulkan data visual dan informasi pendukung yang berkaitan dengan pembuatan video promosi dwibahasa. Produk yang dikembangkan berupa dua video promosi dwibahasa tentang Museum Sonobudoyo dan Museum Benteng Vredeburg yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menjangkau audiens lokal maupun internasional.
Terdapat beberapa kendala pada proses pembuatan video promosi seperti cuaca yang tidak dapat terprediksi dan keterbatasan kualitas kamera ponsel sehingga membuat proses dokumentasi terhambat. Semua kendala tersebut dapat diatasi dengan memeriksa perkiraan cuaca satu hari sebelum proses dokumentasi, serta menyewa ponsel di tempat terdekat. Hasil yang akan diperoleh dari praktik kerja ini yaitu dua video promosi yang menjelaskan mengenai Museum Benteng Vredeburg dan Museum Sonobudoyo. Produk tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke Museum Benteng Vredeburg dan Museum Sonobudoyo. Produk tersebut dipublikasikan melalui Instagram @pariwisata.jogjakota. 		This final project report is based on job training conducted at Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta from August 1 to October 31, 2025. The author was assigned to the secretariat division and the marketing division. The purpose of this report is to describe the internship, which involved the production of a promotional video in English voice-over with Indonesian subtitles. This video aims to increase the number of visitors to the Benteng Vredeburg Museum and the Sonobudoyo, particularly among foreign tourists.
During the process of creating the product, the author used observation, interviews, and documentation methods. Through these methods, the author identified the promotional needs of Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, gathered information regarding the promotional video concept and duration, obtained recommendations for the tourist destinations to be featured, and collected visual data and supporting information related to the creation of the bilingual promotional videos. The final products were two bilingual promotional videos featuring Sonobudoyo Museum and Benteng Vredeburg Museum. The videos were presented in both Indonesian and English to reach both local and international audiences.
There were several obstacles during the promotional video production process, such as unpredictable weather and limitations in smartphone camera quality, which hindered the documentation process. All these challenges were addressed by checking the weather forecast one day prior to documentation and renting a smartphone from a nearby location. The results of this practical work are two promotional videos explaining the Benteng Vredeburg Museum and the Sonobudoyo Museum. The product was created with the aim of increasing the number of foreign and local tourists visiting the Benteng Vredeburg Museum and the Sonobudoyo Museum. The videos were published via Instagram @pariwisata.jogjakota.
5078054191F1B022075SENTIMEN PUBLIK DALAM MEDIA SOSIAL PADA PROSES FORMULASI
KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
(Studi Kasus Penolakan Kebijakan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Instagram )		Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Instagram serta menjelaskan peran sentimen publik
dalam proses formulasi kebijakan publik. Penelitian dilatarbelakangi oleh munculnya penolakan publik terhadap
kebijakan tunjangan perumahan DPR RI yang berkembang secara masif di media sosial. Penelitian menggunakan
metode Mixed Methods Sequential Explanatory dengan analisis sentimen menggunakan model IndoBERT pada
6.645 komentar Instagram dan analisis kualitatif menggunakan Hermeneutika Gadamer. Analisis penelitian
didukung oleh Model Sistem Politik David Easton untuk memahami hubungan antara sentimen publik dan proses
kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat sebesar
66,9%, diikuti sentimen netral sebesar 24,2% dan sentimen positif sebesar 8,9%. Dominasi sentimen negatif
menunjukkan tingginya penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan Model Sistem Politik
David Easton, sentimen publik dapat dipahami sebagai bentuk input politik berupa tuntutan masyarakat yang
masuk ke dalam sistem politik dan memberikan tekanan terhadap proses formulasi kebijakan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa media sosial menjadi sumber masukan politik yang dapat memengaruhi proses kebijakan
publik. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi analisis sentimen, Hermeneutika Gadamer, dan Model
Sistem Politik David Easton dalam menjelaskan hubungan antara opini publik digital dan formulasi kebijakan
publik di Indonesia.		This study aims to analyze public sentiment toward the housing allowance policy for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) on Instagram and to explain the role of public sentiment in the public policy formulation process. The study was motivated by widespread public opposition to the DPR RI housing allowance policy, which rapidly developed across social media platforms. A Mixed Methods Sequential Explanatory design was employed, combining sentiment analysis using the IndoBERT model on 6,645 Instagram comments with qualitative analysis based on Gadamerian Hermeneutics. The analysis was further supported by David Easton's Political System Model to examine the relationship between public sentiment and the public policy formulation process. The findings reveal that negative sentiment dominated public responses, accounting for 66.9% of all comments, followed by neutral sentiment at 24.2% and positive sentiment at 8.9%. The predominance of negative sentiment indicates a high level of public opposition to the policy. From the perspective of David Easton's Political System Model, public sentiment can be understood as a form of political input in the form of public demands that enter the political system and exert pressure on the policy formulation process. This study concludes that social media serves as a significant source of political input capable of influencing the public policy process. The study's contribution lies in integrating sentiment analysis, Gadamerian Hermeneutics, and David Easton's Political System Model to explain the relationship between digital public opinion and public policy formulation in Indonesia.