Update Artikelilmiah: 54176

DWI RAHMAWATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 
merupakan manifestasi politik hukum pemidanaan Indonesia yang bertujuan membangun 
sistem hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, sekaligus 
menggantikan paradigma kolonial yang berorientasi pada pembalasan. KUHP Nasional 
tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan 
sebagai instrumen koreksi, rehabilitasi, rekonsiliasi sosial, dan pemulihan keseimbangan 
antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, serta negara. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui politik hukum pemidanaan yang terkandung dalam KUHP Nasional, serta 
mengetahui pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif - restoratif 
di dalam KUHP Nasional. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. 
Melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis 
secara kualitatif normatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pemidanaan dalam KUHP 
Nasional mencerminkan arah kebijakan negara untuk membangun sistem pemidanaan yang 
lebih modern, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menempatkan 
pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen 
perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan 
keseimbangan sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif-
restoratif terlihat melalui penguatan tujuan dan pedoman pemidanaan, individualisasi 
pidana, keadilan restoratif, serta pengenalan pidana alternatif, sehingga membentuk 
paradigma pemidanaan yang lebih integratif, berkeadilan, dan berorientasi pada keadilan 
substantif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi 
paradigma korektif-restoratif dalam KUHP Nasional memerlukan penguatan melalui 
pedoman teknis yang jelas, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi dan monitoring 
yang berkelanjutan agar tujuan pemidanaan yang humanis dapat terlaksana secara efektif. 
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemidanaan 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran paradigma dari 
retributif menuju korektif-restoratif melalui penguatan tujuan pemidanaan, individualisasi 
pidana, keadilan restoratif, dan pidana alternatif yang berorientasi pada perlindungan 
masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, serta keseimbangan sosial.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the 
Criminal Code represents the manifestation of Indonesia's criminal sentencing 
policy aimed at establishing a criminal justice system based on the values of 
Pancasila and human rights, while replacing the colonial paradigm that was 
predominantly retributive in nature. The National Criminal Code no longer regards 
punishment solely as a means of retribution but rather as an instrument of 
correction, rehabilitation, social reconciliation, and the restoration of balance 
among the interests of offenders, victims, society, and the State. This study aims to 
examine the criminal sentencing policy embodied in the National Criminal Code 
and to analyze the paradigm shift in sentencing from a retributive approach to a 
corrective-restorative approach.
This research employs a prescriptive normative legal research method 
using statutory and conceptual approaches. The study is based on library research 
utilizing primary and secondary legal materials, which are analyzed through 
qualitative normative analysis.
The findings indicate that the criminal sentencing policy embodied in the 
National Criminal Code reflects the State's commitment to developing a more 
modern, humane, and Pancasila-based sentencing system by positioning 
punishment not merely as a means of retribution but also as an instrument for 
protecting society, rehabilitating offenders, restoring victims, and maintaining 
social balance. The shift from a retributive paradigm to a corrective-restorative 
paradigm is reflected in the strengthening of the purposes and sentencing 
guidelines, the principle of individualized sentencing, restorative justice, and the 
introduction of alternative sanctions. These developments establish a more 
integrative, equitable, and substantively just sentencing paradigm. Nevertheless, 
this study also finds that the effective implementation of the corrective-restorative 
paradigm under the National Criminal Code requires clearer technical guidelines, 
broader public dissemination, and continuous evaluation and monitoring to ensure 
that the objectives of a humane sentencing system can be effectively achieved.
Based on these findings, it can be concluded that the criminal sentencing 
policy under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reflects a 
paradigm shift from retributive to corrective-restorative sentencing through the 
strengthening of sentencing objectives, individualized sentencing, restorative 
justice, and alternative sanctions, all of which are oriented toward protecting 
society, rehabilitating offenders, restoring victims, and maintaining social balance.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman