1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 2.541-2.560 dari 48.726 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
254112312F1C010069FUNGSI PEMASARAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PUSAT PURWOKERTOPenelitian ini mengambil judul “Fungsi Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Pusat Purwokerto”. Peneliti memilih BPJS Kesehatan Cabang Pusat Purwokerto karena BPJS merupakan sebuah instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam hal kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Pusat Purwokerto. Subjek dalam penelitian ini kepala pemasaran, kepala kepesertaan dan masyarakat yang menggunakan program BPJS kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling. Teknik yang disimpulkan guna mendapatkan validitas data yaitu menggunakan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi pemasaran yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Pusat Purwokerto adalah dengan marketing mix yaitu product ( jaminan kesehatan), price (iuran), place (kantor dan tempat sosialisasi) dan promotion (sosialisasi secara langsung dan tidak langsung), tetapi yang menjadi fokus kinerja adalah fungsi promotion dalam hal ini diimplementasikan dengan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan divisi pemasaran adalah melalui dua cara secara langsung dengan memberikan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan kesehatan dan tidak langsung seperti,televisi, radio, koran, media sosial / internet dan baleho – baleho / papan iklan tetapi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan tersebut masih belum merata terlihat dari masih banyaknya permintaan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan dalam acara-acara tertentu. Pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan sudah cukup baik terlihat dari fasilitas yang diberikan sehingga memudahkan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, tetapi mengenai target peserta BPJS Kesehatan masih kurang seimbang antara peserta PBI dan non PBI karena kurang maksimalnya kordinasi antar divisi.
The title of this reserch is “Marketing functions of BPJS of health in subdivision center of purwokerto”. The researcher chosen BPJS of health subdivision center of purwokerto because BPJS is kind of instance which build by the government to give welfare for all of the people in the context of health. This research was aimed to know the marketing function of BPJS of health in subdivision center of purwokerto. The subjects of this research were the head of marketing division, the head of membership division and people who used BPJS of health. The method of this research was used qualitative descriptive research method by depth interview, observation and documentation. The sampling technique was used purposive sampling.The technique was concluded in order to get the data using triangulation validity of sources.

The result of this research showed that marketing function which implemented in BPJS of health were product, price, place and promotion, but the focus of this performance was promotional function. Promotional function implemented based on socialization process. Socialization process from marketing division was done through two ways, directly and indirectly. Directly, by giving socialization to the people through various health activity and indirectly by giving information through television, radio, magazine, social media / network connection and billboards / advertisement board. Unfortunately, this effort from BPJS for was not quiet spared, it was seen from the number of request from people to did socialization relate to BPJS of health in the particular events. The service which given by BPJS of healthwas quiet good, it could be seen from the facility there, so it gives easiness for BPJS of health customers. On the other hand, the target of BPJS of health customers was not quiet balance between PBI participant and non PBI, because of the lack of coordination among divisions.
254212318H1L011047RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TRACER STUDY BERBASIS OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (STUDI KASUS JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)
Studi pelacakan (Tracer Study) alumni merupakan penelusuran data alumni untuk mendapatkan informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa atau telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan Tracer Study memiliki peran penting dalam menunjukkan eksistensi dan prestasi suatu perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan Tracer Study pada Teknik Informatika Universitas Jenderal Soedirman masih menggunakan kertas kuesioner dan layanan cloud computing. Hal tersebut belum efisien dan belum optimal dalam pembuatan laporan hasil Tracer Study. Terdapat paradigma pemrograman berupa Object Oriented Programming yang merepresentasikan permasalahan ke dalam bentuk objek nyata untuk merancang suatu sistem. Dengan memanfaatkan paradigm pemrograman tersebut, dapat direalisasikan sebuah Sistem Informasi Tracer Study (SITS) berbasis Object Oriented Programming pada Teknik Informatika Universitas Jenderal Soedirman. Dengan SITS dapat membatu dan mempermudah baik dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil Tracer Study pada Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman. Dengan sistem ini tidak perlu lagi menggunakan kertas dalam memberikan kuesioner pada alumni dalam pelaksanaan Tracer Study.
Tracer Study is searches alumni data to get information through questionnaires that have been determined. Results of the implementation of the Tracer Study has an important role in showing the existence and achievements of the university. On the implementation of the Tracer Study at Informatic Engineering at Jenderal Soedirman University still using questionnaires paper and cloud computing services. It is not efficient and is not optimal on making a report on the Tracer Study. There is a programming paradigm that is Object Oriented Programming that represents the problem became a real object to design a system. By utilizing it, can be proposed and be realized a "Tracer Study Information System based Object Oriented Programming" at Informatic Engineering at Jenderal Soedirman University. With this system is expected to be petrified and facilitate on the implementation and reporting of the results of Tracer Study at Engineering Faculty at Jenderal Soedirman University. With this system no longer need to use paper in a questionnaire on the alumni in the implementation of Tracer Study.
254312322E1A111032TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM WARIS BARAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU BATAK TOBA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 01/Pdt.G/2013/ PN.Dpk.

Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembagian warisan pada umumnya dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam suasana kekeluargaan, akan tetapi sering terjadi sengketa dan diteruskan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Salah satu sengketa pembagian warisan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. dimana gugatan penggugat didasari ketidaksepakatan pembagian warisan berdasarkan hukum adat batak toba dan menuntut agar tergugat membagi harta-harta yang berada dibawah penguasaan tergugat.
Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian dengan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa.
Hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk.bahwa Hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan menerapkan Hukum Waris Barat sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap para pihak yang merupakan Suku Batak Toba beragama Katolik. Hal ini dikarenakan sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketa waris orang-orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sehingga berlakunya Hukum Waris Adat semakin pudar dan ruang lingkup berlakunya yang sempit.

The inheritance law is a law which organize about a moving of wealth from one generation to other generation. The inheritance distribution, basically happen in harmony condition but its often being legal case and finally arrive in courthouse. One of legal case about inheritance distribution in country of judgment Depok Number 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. this condition describe that two sides in case don’t reach agreement about inheritance distribution, that one side want to use batak custom law and the other side want to use Burgelijk Wetboek law and want to distribute all wealth in which the first side dominate.
The methods of this research is normative of juridical and the spesification of this research is descriptive qualitative. Data of research is secondary data. Data analysis is analytical descriptive.
The conclusion of this research in country of judgment Depok No. 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk, the result is judge application western inheritance law which in Burgelijk Wetboek to people side who has batak ethnic and catholic religion in this legal case. The judge applicate this law because Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, and this have effect that the legal case of people who have islamic religion (moslem) must finished in Peradilan Agama, because of it custom inheritance law especially batak custom inheritance law is in weak position and limited condition.
.
254412319E1A010119PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBAJAKAN KONTEN DI INTERNETDimulai dari munculnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Salah satu yang dikembangkan dari undang-undang ini yaitu dengan menyinggung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media yang perannya cukup strategis dalam pengembangan hak cipta, serta media yang berperan cukup dominan dalam pelanggarannya, sehingga undang-undang ini mengharapkan dapat meningkatkan sisi positif dan mengurangi sisi negatifnya. Pengaruh positif dari teknologi internet ini memberikan kemudahan bagi manusia untuk memperoleh informasi yang diperlukannya walaupun informasi yang diperlukan sangat berbeda, baik berbeda tempat maupun waktu. Pengaruh negatif dari teknologi internet ini adalah terdapat banyak pelanggaran yang diantaranya penyebaran konten yang dilindungi hak cipta. Pembajakan konten di internet menjadi salah satu alasan mengapa undang-undang ini diperbaharui, maraknya pembajakan di Indonesia dapat menimbulkan kesan negatif pada negara Indonesia dalam perannya melindungi hak kekayaan intelektual di lingkup nasional dan internasional. Dilema yang dihadapi hukum dalam menghadapi fenomena internet dengan berbagai karakteristik khasnya adalah salah satu alasan utama perlunya suatu kajian tersendiri menyangkut perlindungan terhadap karya intelektual khususnya hak cipta di internet.Starting from the advent of Act No. 28 of 2014 About Copyright enacted and is valid from the date of October 16, 2014 which replaced Act No. 19 of 2002. One developed from this law is to offend the development of information and communication technology as a strategic media role in development copyright, and the media plays quite dominant in the offense, so that this legislation hopes to increase the positive and reduce the negative side. The positive influence of Internet technology makes it easy for people to obtain information that is needed even if the information required is very different, distinct both place and time. The negative influence of internet technology is there are many violations that include the spread of copyright-protected content. Piracy content on the internet is one reason why this legislation renewed, rampant piracy in Indonesia could lead to a negative impression on the state of Indonesia in its role to protect intellectual property rights in the national and international scope. The dilemma facing the law in the face of the Internet phenomenon with various distinctive characteristics is one of the main reasons the need for a separate study concerning the protection of intellectual property, especially copyright on the internet.
254512321E1A010113Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten BanyumasPertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan APBD semata-semata untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya. Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil yaitu rangkaian prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah, pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakilkan oleh Gubernur, serta penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada masyarakat dan penerapan sanksi yang dapat dikenakan kepada Kepala Daerah.
The Regional Budget Implementation Accountability is a part of the proccess of financial management implemented by the Regional Head. The Regional Budget Implementation Accountability by Regional Head solely to improve the efficiency, effectiveness, productivity, accountability, and transparency in the financial management area.
The method that used in this study is juridical-normative with statue approach. In this method, the research not only saw the form of legislation, but also to examine it. Data presented in the form of narrative text systematically arrangement.
Based on research, the result is proccedural of Regional Budget Implementation Accountability by Regional Head, supervision by government agencies such as Board of Financial Audit (BPK), Regional House of Representative (DPRD), the Central Government in this case represented by the Governor, as well as delivered the regional budget implementation accountability to the peoples, and the application of sanctions that can be imposed on the Regional Head.
254612324E1A008085PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BUS AKDP PO. PUTRA DARMA SEBAGAI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPengangkut dalam melaksanakan tugasnya memiliki tangung jawab untuk melaksanakan kewajiban yaitu mengangkut penumpang sampai pada tujuan yang telah disepakati, namun tidak semua kewajiban tersebut dapat terpenuhi seperti dalam hal terjadi kecelakaan, sebagai pelaku usaha dibidang transportasi maka PO. Putra Darma dalam pelayanannya mempunyai tanggungjawab atas kewajiban untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi karena hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa bus PO. Putra Darma sebagai konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa hak konsumen untuk mendapat ganti rugi dari bus AKDP Po. Putra Darma jika terjadi kecelakaan pengangkut mengikut sertakan program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggungjawab terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan. PT. Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan penumpang memberikan santunan kepada korban kecelakaan dengan ketentuan apabila penumpang meninggal dunia atau cacat tetap baik fisik maupun mental ganti rugi/santunan maksimum sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kerugian ringan atau hanya membutuhkan perawatan ganti rugi/santunan maksimum Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) serta apabila penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di angkutan umum baik darat ,laut dan udara tidak mepunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), untuk menjamin kepastian hukum dan ketaatan perusahaan terhadap undang-undang sebaiknya Po. Putra Darma menyerahkan tiket/karcis kepada penumpangnya.
Carrier in doing its job has a responsibility to do their obligations that are carrying passengers to the destination agreed, but not every obligations fulfilled such in a condition when accidents happened, as a company in transportation field then PO. Putra Darma in its service has responsibilities on guaranteeing the right of its consumer using transportation service. Because of these, researcher is interested in analyzing Consumer Protection to the service user of PO. Putra Darma Bus as consumers. This research is using Juridical-Normative approach.
Collected research results shows that consumers’ right to get a refund from Intercity PO. Putra Darma bus in case of accident, carrier put an insurance program as a form of responsibility to passengers who became victims of accident. PT. Jasa Raharja as the insurance company give compensation to the victims in a condition where the passenger died or handicapped physically or mentally for Rp. 25.000.000,00 (Twenty Five Million Rupiahs), minor loss or just a medical care with maximum compensation for Rp. 10.000.000,00 (Ten Million Rupiahs) and if the passenger died by accident while inside public transportation, whether water, land or air has no heir, to the person who organizes the funeral is given Rp. 2.000.000,00 (Two Million Rupiahs), to ensure legal certainity and company’s obedience to the law, PO. Putra Darma should be giving the tickets to its passengers.
254712325E1A008163PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMENABSTRAK

Konsep kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai supremasi sekelompok orang dalam negara dalam wilayah yuridiksinya atau dapat juga, diartikan sebagai indepensi mutlak suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.
Dalam melaksanakan penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari obyek atau masalah yang diteliti tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu UUD 1945. Bahan hukum sekunder, yaitu diambil dari kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang¬undang, literatur-literatur ilmu hukum hasil-hasil penelitian dan pendapat--pendapat para ahli hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini.Identifikasi bahan bukum baik primer maupun sekunder dilakukan secara kritis logis dan sistematis dengan menggunakan sistem kepustakaan. Dengan demikian bahan hukum akan digolongkan menurut bentuknya, menurut jenis dan tingkatannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat setelah amandemen berdasarkan UUD 1945, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Apabila benar bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka seharusnya MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara. Karena kata permusyawaratan/perwakilan yang terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tersebut, hanya tersemat pada lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun MPR menjadi lembaga tertinggi negara, tidak akan menimbulkan situasi politik seperti pada masa orde baru. Karena kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, bukan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maka keadaan pada masa orde baru tidak akan terulang apabila saat ini MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi, selama aturan yang ada pada UUD tetap seperti UUD yang ada saat ini.

Kata kunci: kedaulatan rakyat, amandemen, lembaga negara, pemilihan umum
ABSTRACT

The concept of popular sovereignty can be defined as a group of people in the country supremacy in the area of jurisdiction or may be , construed as absolute a country in relation to other countries.
In carrying out this research method used approach is the approach of legislation (statute approach) is to analyze legislation related to the implementation of the people's sovereignty in Indonesia . Specifications of this research is descriptive of a study that aims to describe the state of the object or matter under study without intending to draw conclusions of a general nature . In this study law materials used are primary legal materials and legal materials primary law , in the form of laws and regulations that are related to the research problem , namely 1945. Secondary law , which is taken from the literature that provides an explanation of the primary legal materials such as draft, literature jurisprudence research results and opinion jurists . Legal materials have been obtained , inventoried and identified for use as an ingredient in analyzing the subject matter of the research material both primary and secondary done logically and systematically critically using the library system . Thus the legal materials will be classified according to their form , according to the type and level. Based on the results of research and discussion on the implementation of the people's sovereignty after the amendment is based on the 1945 Constitution , it can be concluded as follows :
If true Indonesian nation sovereignty of the people, and the sovereignty of the people is carried out according to the Constitution , the MPR should remain the highest state institution . Because the word consultative / representative contained in paragraph 4 of the preamble of the 1945 Constitution , only pinned on state institution called the People's Consultative Assembly. Although MPR became the highest state institution , will not create a political situation like in the new order . Due to popular sovereignty carried out according to the Constitution , is not performed entirely by the Assembly . Then the state in the new order will not be repeated if the current MPR into the highest state institution again , as long as the existing rules in the Constitution remains as the existing Constitution.


Keywords: sovereignty, amendment, state intitution, general election
254812472F1F010001ANTHROPOCENTRIC ISSUES IN LEWIS CARROLL’S ALICE’S ADVENTURE IN WONDERLANDABSTRAK

Kata Kunci:Antroposentrism, Norma Antroposentris, Keunggulan manusia.

Penelitian yang berjudul ― Anthropocentric Issues in Lewis Carroll’s Alice’s Adventure in Wonderlandbertujuan untuk menganalisis gambaran isu anthroposentris dan cerminan norma antroposentris dari sifat tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Alice’s Adventures in Wonderlandkarya Lewis Carroll. Dalam penelitian ini, metode deskriptif qualitatif digunakan untuk menganalisis data. Sumber data dalam penelitian adalah novel Alice’s Adventures in Wonderland karya Lewis Carroll dimana unsur-unsur sastra dianalisis dalam bentuk isu antroposentris.
Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis dan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama adalah menentukan novel yang akan dianalisis yakni novel Alice’s Adventures in Wonderland kemudian langkah kedua adalah mendapatkan unsur-unsur penting dalam novel menggunakan unsur karya sastra dan mengelompokan data menjadi dua: data yang berhubungan dengan isu antroposentris dan data yang berhubungan dengan norma-norma antroposentris. Langkah ketiga adalah menganalisis data menggunakan pendekatan ekokritisisme, khususnya antroposentris. Dengan mengetahui hasil akhir dari analisis, maka langkah terakhir yaitu menyusun kesimpulan.
Dari hasil analisis, didapat 2 kesimpulan : gambaran tentang isu-isu antroposentris menunjukan hubungan antara manusia dan lingkungan di Wonderland yaitu harmoni dan hegemoni dan norma-norma antroposentris yang tercermin dari kebiasaan para tokoh di Wonderland yang memiliki sifat antroposentris kuat dan antroposentris lemah ditunjukan melalui isu-isu antroposentris yang meliputi : hegemoni dan harmoni.
ABSTRACT

Keywords: Anthropocentricism, Anthropocentric Norm, Human’s Superiority.

The research entitled ― Anthropocentric Issues in Lewis Carroll’s Alice’s Adventure in Wonderland is aimed to analyze the anthropocentric issues portrayed and the anthropocentric norms reflected by the characters’ behavior in Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland.
In this research, descriptive qualitative method is used to analyze the data. The data source of this study is Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland whose literary elements are analyzed in term of anthropocentric issues.
There are steps done in extracting and analyzing the novel as the answer of the research question. The first is determining the novel which is going to be analyzed that is the Alice’s Adventures in Wonderlandnoveland the second is obtaining the elements of the novels using literary devices and then classifying the data into two main classifications: data that are related to anthropocentric issues and data that are related to anthropocentric norms. It is done to analyze them dealing with the research questions about the anthropocentric issues and the anthropocentric norm. The third is analyzing the data by connecting them with the ecocriticism approach, especially anthropocentrism. The last step is concluding.
From the research, there are two conclusions: the descriptions about the anthropocentric issues show the relationship between human and the environment in the Wonderland may be in harmony and hegemony and the anthropocentric norms’ reflected by characters’ habbits in a Wonderland who has strong anthropocentric and weak anthropocentric are shown by anthopocentric issues : hegemony and harmony.
254912394E1A109043PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIAABSTRAK
Peradaban manusia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu,perubahan peradaban manusia dikarenakan semakin berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.Kebutuhan umat manusia juga menjadi semakin banyak dan beragam,akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam,maka muncul dan berkembang korporasi yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu.Dari waktu ke waktu jumlah korporasi khususnya di Indonesia menjadi semakin banyak jumlahnya.Dewasa ini korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.Bahkan dalam beberapa aspek peranan korporasi melebihi peranan dan pengaruh suatu negara.Tetapi dalam menjalankan kegiatannya seringkali suatu korporasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti misalnya tindak pidana lingkungan hidup.Lingkungan hidup adalah masalah yang sangat penting, karena manusia sangat bergantung dengan alam dalam menjalankan hidupnya.Pertanggungjawaban korporasi dalam permasalahan lingkungan masih belum efektif .Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan.Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.Dari penelitian diketahui bahwa diperlukan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan.Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administrasi harus tetap dikedepankan sebelum penjatuhan sanksi pidana.
ABSTRACT
Human civilization has undergone many changes over time, changes due to growing human civilization and advancement of science and technology.Human needs are also becoming more numerous and diverse, as a result of the development of science and technologies.Along with the human needs of an increasingly numerous and diverse, then emerged and developed corporation engaged in specific areas. From time to time the amount of the corporation, especially in Indonesia becoming more and more in number.Today the corporation has a very important role in the economic growth of a country.Even in some aspects of the role of the corporation exceeds the role and influence of a country.But in carrying out its activities is often a corporation doing acts contrary to law, such as environmental crime.The environment is a very important issue, because people are very dependent on the nature in the run of his life.Corporate responsibility in environmental issues have not been effective.It can be seen from the many unresolved environmental problems.Through research with normative juridical law approach - invitations study aims to determine the criminal liability of corporate environmental crime in Indonesia.The study found that the appropriate sanction is necessary for corporations that make environmental crime. Corporate responsibility in environmental crime can be either administrative sanctions and criminal sanctions.Administrative sanctions must still be put forward before the imposition of criminal sanctions.
Keywords: corporate criminal liability
255012460H1H010031KONDISI HEMATOLOGIS DAN DETEKSI GEN MHC Iα, IIα BENIH IKAN NILA NIRWANA (Oreochromis niloticus) YANG DIINJEKSI BAKTERI Streptococcus agalactiaeStreptococosis merupakan penyakit yang sering ditemukan pada pembudidaya ikan nila beberapa tahun belakangan, penyakit tersebut salah satunya disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi hematologis dan peluang gen MHC Iα, IIα sebagai marka molekuler pada benih ikan nila Nirwana (Oreochromis niloticus) yang diinjeksi bakteri S. agalactiae. Benih ikan nila Nirwana diinjeksi S. agalactiae sebanyak 0,1 mL dengan konsentrasi 107 CFU/ml. Pemeliharan benih nila Nirwana dilakukan selama 15 hari dan diberi pakan 3 kali dalam sehari. Pengambilan sample darah dan organ sirip ekor dilakukan 3 hari sekali dari ikan yang hidup, sekarat, dan mati. Hasil eritrosit yang diperoleh berfluktuatif, untuk jumlah eritrosit tertinggi 2 x 107 sel/mm3 sedangkan jumlah eritrosit terendah 5,9 x 106 sel/mm3. Kadar hemoglobin dan hematokrit pada benih nila Nirwana cenderung mengalami penurunan, untuk kadar hemoglobin tertinggi sebesar 6,2 g/dl dan terendah 1,4 g/dl sedangkan untuk kadar hematokrit tertinggi 26,3 % dan terendah 3,08 %. Dari hasil hematologis menunjukan darah dapat dijadikan indikator kesehatan ikan. Gen MHC Iα dan IIα terdeteksi pada benih nila Nirwana yang hidup, sekarat dan mati, hal tersebut menunjukan bahwa gen MHC Iα, IIα masih belum dapat digunakan sebagai marka molekuler pada benih nila Nirwana.
Streptococosis is common disease on tilapia fish farmers in recent years, which one of the disease caused by Streptococcus agalactiae. The purpose of this research was to determine hematological condition and possibility of the use of MHC Iα,IIα genes as molecular markers on seeds fish tilapia Nirwana (Oreochromis niloticus) injected with S. agalactiae. Seed fish tilapia Nirwana was injected S. agalactiae with 0,1 mL by concentration 107 CFU/ml. Maintaince of seeds fish tilapia Nirwana conducted for 15 days and feeding by 3 times a day. Blood and the organ fin sampling conducted every 3 days from life, dying, and die fish. The results obtained of eritrosit is fluctuating, the highest number of erythrocytes is 2x107cells/mm3 while the lowest number of erythrocytes is 5,9x106 cells/mm3. Hemoglobin and hematocrit levels on seeds fish tilapia Nirwana tend to decrease, the highest level of erithrocytes is 6,2 g/dl and the lowest is 1,4 g/dl while tje highes level of hematocrit is 26,3 % and the lowest is 3,08%. Hematological results showed the blood can be used as indicators healthcare of fish. MHC Iα and IIα genes are detected on seed fish tilapia Nirwana life, dying, and die, it shows that of genes MHC Iα, IIα cannot be as molecular markers on seed tilapia Nirwana.
255112540C1K011039PECKING ORDER THEORY TESTING FACTORS ANALYSIS THAT
INFLUENCES THE LEVERAGE ON CAPITAL STRUCTURE: STUDY
CASE REAL ESTATE AND PROPERTY		Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan melakukan test pecking order hipotesis yang mempunyai prioritas untuk menggunakan pendanaan internal melalui hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan,likuiditas, kesempatan bertumbuh, tangibilitas, resiko bisnis dan dividend payout rasio terhadap leverage. Penelitian ini dilakukan selama periode 2012 sampai 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, tinjauan pustaka dan pencarian internet. Dua belas perusahaan memenuhi kriteria dan dengan menggunakan pooled data didapatkan sample penelitian (n) 42 data observasi. Data dianalisa menggunakan analisis deskriptif dan multiple regressions digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan,likuiditas, kesempatan bertumbuh, tangibilitas, resiko bisnis dan dividen payout rasio secara bersama-sama mempengaruhi struktur modal sebanyak 49.1 persen. Profitabilitas, ukuran perusahaan , liquiditas, tangibilitas dan dividend payout rasio mempunyai pengaruh negatif significant terhadap leverage. Kesempatan bertumbuh dan resiko bisnis tidak mempunyai pengaruh terhadap leverage.This research investigated the factors influencing capital structure in Real Estate and Property Company listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). The objective of this study were to investigate and test the pecking order hypothesis that has priority to the use of internal funds through linkages profitability, firm size, liquidity, growth opportunity, tangibility, business risk and dividend payout ratio on leverage. This research was conducted during the period of 2012 until 2014. Data collection techniques used was method of documentation, literature review and internet search. Twelve companies were met the criteria and by using pooled data there was 42 observation data obtained as study sample (n). The data was analyzed by descriptive analysis; multiple regressions were performed to test the hypotheses. The results of this research showed that profitability, firm size, liquidity, growth opportunity, tangibility, business risk and dividend simultaneously affect capital structure in 49.1 percent. Profitability, firm size, liquidity, tangibility and dividend have negative significant effect on the leverage. Growth opportunity and business risk do not influence leverage.
255212327E1A008209Peranan Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dalam Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern di Kabupaten PurbalinggaPenelitian ini mengambil judul " PERANAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (KPMPT) DALAM PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN DI KABUPATEN PURBALINGGA ".
Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif atau legal research, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistis. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan perizinan usaha toko modern berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Permendagri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan kewenangan delegasi kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dalam memberikan perizinan, meliputi: penerimaan berkas dan pendatanganan surat keputusan penerbitan IUTM, hal ini diatur Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peneliti memberikan saran kepada Kabupaten Purbalingga dalam pelayanan pemberian izin pasar modern masih menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur izin pendirian pasar modern. Seharusnya karena kewenangan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga segera membuat perda tentang pasar modern		This study entitled "THE ROLE OF INVESTMENT AND LICENSING OFFICE OF INTEGRATED (KPMPT) ESTABLISHMENT IN GIVING PERMISSION OF MODERN MARKET IN DISTRICT PURBALINGGA".
The method used is normative or legal research, the approach uses legistis positivistic conception. Specifications research is descriptive analytic research that describes the state of the object to be examined and then analyzed based on the theories of law and positive law enforcement practice concerning issues without intent to draw conclusions that are generally applicable.
Based on the results of research and discussion, we can conclude that the Local Government Purbalingga in providing modern store business licensing pursuant to Presidential Decree No. 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, as well as Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12 / 2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. Local Government Purbalingga provide delegates authority to the Office of Investment and Integrated Licensing (KPMPT) in granting licenses, include: acceptance of the file and the signing of a decree publishing IUTM, it is regulated in Article 11 paragraph (2) Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. As for suggestions that researchers give is that Purbalingga service licensing modern market still use some of the legislation that generally regulate permit the establishment of a modern market. Supposedly because of the authority of regional autonomy, the Local Government Purbalingga immediately make regulations about the modern market
255312336E1A111033TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA JASAUYUT LAUNDRYPURWOKERTO UTARA TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA JASA UYUT LAUNDRY PURWOKERTO UTARA TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini secara umum bertujuan menjelaskan tanggung jawab pengusaha jasa laundry terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa laundry serta mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam pemberian tanggung jawab pengusaha jasa laundry. Jasa laundry dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya masih sering menimbulkan peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen selaku pengguna jasa, seperti halnya kasus kerusakan atau kehilangan pakaian yang sering dialami oleh konsumen. Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapat pertanggungjawaban ganti rugi dari pelaku usaha jasa laundry tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data akan disajikan secara deskriptif analitis dan data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggung jawab Uyut Laundry sebagai pelaku usaha jasa laundry terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha telah memberikan ganti rugi berupa pelayanan cuci gratis 1 (satu) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF NORTH PURWOKERTO JAYA UYUT LAUNDRY ENTREPRENEUR DUE TO DAMAGE OR LOST OF CONSUMENT ITEMS BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT CONSUMENT PROTECTION.

The research generally purposes to explain the responsibility of laundry service due to loss sufferred by user of laundry service and find out the obstacles which will appear in giving the responsibility to laundry service entrepreneur. Laundry service in doing their service sometimes cause any incidental thing that make their consuments get loss, such as damage or lost suffered by consuments. In the time when the consuments demands compensation, consuments did not get any responsibility nor compensation by the laundry service entrepreneur, so the consuments is really aggrieved.
Method being used in the research is approach of juridical normative method, the spesification of the research is descriptive using secondary data and primary data. Data will be presented as analytic descriptive and data obtained will be analyzed qualitatively normatively.
Based on the research result, the responsibility of Jaya Uyut Laundry as the entrepreneur of laundry service for consuments based on Law Number 8 Year 1999 about Consument Protection is that the entrepreneur has already given their compensation in the from of free one laundry service. It has been appropiate as ruled in article 19 Law Number 8 Year 1999 about Consument Protection.
255412337E1A110037PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mrj)ABSTRAK

Dalam perkara Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.Mrj. Mengenai teknik penjebakan yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika, dalam tugasnya, polisi tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah tertulis dari pimpinanya, serta kepangkatan yang dimiliki oleh oleh polisi yang melakukan penjebakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apabila sebagai penyidik pangkat minimal yang harus dimiliki adalah inspektur dua polisi, sedangkan pangkat polisi tersebut adalah briptu (brigadir satu polisi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindakan penjebakan yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.Mrj, dan juga untuk mengetahui apakah tindakan penjebakan yang dilakukan oleh polisi tersebut dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP. NO. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, KUHAP, KUHP, dan Doktrin atau pendapat para sarjana. Kemudian tindakan penjebakan dalam hal ini pembelian terselubung yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/PN.Mrj, tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Kata Kunci : Narkotika. Pembelian Terselubung.
ABSTRACT

In the Court's Decision No. 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj . the entrapment techniques by the police as investigator in uncovering cases of narcotic crime, on his duties, the police are not equipped with a warrant from his leaders, as well as their rank is not in accordance with the regulation that is minimum police rank that can be an investigator is inspektur dua, but in this case he is just brigadir satu. The purpose of this study is to determine the consideration of judges to the trapping action by the police in uncovering cases of narcotic crime in Court’s Decision No. 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj, and also to determine whether the actions undertaken by the police trapping is permitted under the regulation.
From the research that has been done, it can be concluded that the basic legal reasoning that used by the judge is legislations which includes : Legislations No. 35 Year 2009 about Narcotics, Criminal Procedure Code, Government Regulation No. 58 Year 2010 on the Implementation of the Criminal Procedure Code , Criminal Code , and Doctrine. Then the trapping action also called undercover buying made by the police in uncovering cases of narcotic crime in Court’s Decision No. 41 / Pid.B / 2014 / PN.Mrj , is unjustifiable or contrary to articel 14 point (1) Legislations No. 2 Year 2002 about Police Department of Indonesia.
Keywords : Narcotics. Undercover buy.
255512328C1C011070PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENYUSUNAN OPINI AUDIT DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASITujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kompetensi auditor dalam menyusun opini audit dan menguji pengaruh moderasi dari skeptisisme profesional pada hubungan kausal antara kompetensi auditor dalam menyusun opini audit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling) dalam pengumpulan datanya. Kuisioner didistribusikan kepada 36 responden yang merupakan auditor dari berbagai KAP. Teknin analisis yang digunakan adalah analisis regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas audit akan baik jika opini audit disusun oleh auditor yang kompeten, dan akan jauh lebih baik jika auditor yang kompeten tersebut memiliki sikap mental skeptisisme profesional.The purpose of this study was to test the effect of the competence of auditors in preparing the audit opinion and test the moderating influence of professional skepticism on the causal relationship between the competence of auditors in preparing the audit opinion. This research is quantitative and method of sample selection aims (purposive sampling) in data collection. Questionnaires were distributed to 36 respondents who are auditors of various KAP. Teknin analysis is moderating variable regression analysis with an absolute difference method. The analysis showed that audit quality would be good if the audit opinion prepared by a competent auditor, and would be much better if the competent auditor has the mental attitude of professional skepticism.
255612329H1D011020PEMODELAN BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN PADA PUSAT PERBELANJAAN DENGAN METODE STEP-WISE
(Studi Kasus di Purwokerto)		Purwokerto merupakan Ibukota Kabupaten Banyumas dimana pembangunan pusat perbelanjaan mengalami peningkatan pesat. Keberadaan pusat perbelanjaan tersebut dapat menyebabkan permasalahan transportasi seperti kemacetan di ruas jalan lokasi pusat perbelanjaan tersebut. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bangkitan dan tarikan pergerakan pada pusat perbelanjaan, dan untuk memodelkan besarnya bangkitan dan tarikan pergerakan pada pusat perbelanjaan. Model ini dapat digunakan untuk mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan dengan sistem prasarana transportasi.
Penelitian ini dilakukan dengan menghitung jumlah pergerakan yang datang ke pusat perbelanjaan, dan survey wawancara terhadap pengunjung yang kemudian digunkan sebagai variabel terikat dan variabel bebas dalam analisis. Analisis data menggunakan metode step-wise.
Model bangkitan terbaik berdasarkan metode step-wise tipe -1 untuk pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah Y = 142,86 + 27,2648X1 + 28,697X2 dengan nilai R2 = 0,9121; X1 adalah pendapatan perbulan; dan X2 adalah kepemilikan kendaraan. Sedangkan model bangkitan terbaik berdasarkan metode step-wise tipe -2 diperoleh untuk pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah Y = 53,947 + 33,925X1 + 40,544X3 dengan nilai R2 = 0,9449; X1 adalah pendapatan perbulan dan X3 adalah jarak meuju pusat perbelanjaan. Model tarikan terbaik berdasarkan metode step-wise tipe -1 dan metode step-wise tipe -2 untuk pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah Y = 88,757 + 35,847X1 + 36,236X3 dengan nilai R2 = 0,9493; X1 adalah lokasi stratergi, mudah dijangkau, atau yang berhubungan dengan aksesibilitas; dan X3 adalah variasi jenis barang yang disediakan lengkap.		Purwokerto is the capital city of Banyumas regency where the construction of shopping centers developed rapidly. Thus the existance of all this shopping centers creates transportation problem such congestion on roads around the shopping center itself. Because of that, this study is aimed to analyze the affecting factors and to model the magnitude of trip production modelling and trip attraction of shopping center. This model can use to reflect the relationship between land use and transportation infrastucture system.
Moreover, the research is done by counting the number of vehicle which come to the shopping center and interviews survey of the visitors that are used as the dependent and independet variable in the analysis. Then the data analysys using step–wise method.
Based on the first type of step–wise method, the best production modelling in the shopping area in Purwokerto is Y = 142,86 + 27,2648X1 + 28,697X2 with grade R2 = 0,9121; X1 as the revenue per month and X2 as vehicle ownership while the best production modeling based on the second type is Y = 53,947 + 33,925X1 + 40,544X3 with grade R2 = 0,9449; X1 as the revenue per month and X3 as the distance to shopping center. Indeed, the best attraction based on the first and second type of step–wise method for the shopping center in Purwokerto is Y= 88,757 + 35,847X1 + 36,236X3 with grade R2 = 0,9493; X1 as the strategy of location, within easy to reach or its related to accessibility; and X3 as variations in the types of goods is complete.
255712326E1A009179NUSYUZ SEBAGAI ALASAN SUAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN TALAK (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR : XX29/PDT.G/2010/PA.SLW)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menghendaki kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 merumuskan alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.
Nusyuz merupakan bentuk kedurhakaan salah satu pihak mengenai kewajiban dalam perkawinan. Pada penelitian ini, nusyuz dilakukan oleh pihak istri sehingga dijadikan sebagai alasan suami untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Slawi, meskipun nusyuz bukan termasuk alasan yang telah dirumuskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
Majelis hakim mengabulkan permohonan suami dengan memasukan nusyuz ke dalam alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang terdapat pada Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta majelis hakim memberikan putusan bahwa istri terbukti nusyuz sehingga istri gugur atas hak nafkah ‘iddah.


Act No. 1 of 1974 on marriage requires the possibility of divorce should be no reason that between husband and wife will not be able to live in harmony as husband and wife. Explanation of Law No. 1 of 1974 Article 39 paragraph (2) Jo Government Regulation No. 9 in 1975 to formulate the reasons that can be used as a reason for divorce.
Nushuz is a form of lawlessness one of the parties of the obligations in marriage. In this study, nusyuz made by the wife that her husband used as a reason for applying for divorce at the Religious Court Slawi, although nusyuz not among the reasons that have been formulated in the Company Law No. 1 of 1974.
The judges granted the request of the husband by entering nusyuz into the reasons that between husband and wife continuous disputes and quarrels, and no hope of living in harmony again in the household, which is contained in the Company Law No. 1 of 1974 Article 39 paragraph (2) jo Government Regulation Number 9 of 1975 Article 19 letter (f), as well as the judges give the verdict that the wife proved nusyuz so wife fall for the right living 'iddah.
255812330H1G010033UJI TOKSISITAS MINYAK MENTAH (CRUDE OIL) TERHADAP KONDISI HISTOPATOLOGI IKAN MAS (Cyprinus carpio)Minyak mentah merupakan salah satu energi yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia dalam berbagai sektor, diantaranya transportasi, rumah tangga dan industri. Kegiatan eksploitasi minyak mentah sering berdampak negatif bagi lingkungan, terutama perairan. Dampak negatif yang dapat terjadi diantaranya berupa penurunan kualitas perairan dan rusaknya ekosistem perairan. Untuk mengetahui pengaruh toksis minyak mentah terhadap organisme akuatik yaitu dengan menggunakan uji toksisitas. Organisme akuatik yang biasa dijadikan uji toksisitas adalah ikan mas (Cyprinus carpio). Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai konsentrasi LC50-96 jam minyak mentah terhadap ikan mas dan efek subletal minyak mentah terhadap histopatologi insang ikan mas. Metode eksperimental diterapkan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu uji pendahuluan, toksisitas letal (LC50-96 jam), dan toksisitas subletal. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Data uji toksisitas letal dianalisis secara deskriptif dan data uji toksisitas subletal dianalisis dengan menggunakan One Way. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LC50-96 jam minyak mentah terhadap ikan mas adalah 2.112,03 mg/L. Toksisitas subletal minyak mentah berpengaruh terhadap kondisi histopatologi insang ikan mas terjadi edema tertinggi 8,67%, hiperplasia tertinggi 28%, fusi tertinggi 30%, nekrosis tertinggi 30%.

Crude oil is one of the energy required in fulfilment of human life in a variety of sectors, including transport, households and industry. Crude oil exploitation activities often negative impact to the environment, especially water. The negative effects that can occur include, in the form of a decline in the quality of the waters and the destruction of aquatic ecosystems. To know the influence of toxic crude oil against aquatic organisms by using test toxicity. Aquatic organisms which is usually used as toxicity test is goldfish (Cyprinus carpio). This research aims to know the value of the concentration of LC50-96 hours of crude oil against goldfish and the effect of subletal crude oil against histopathology gills goldfish. An experimental method was applied based on Completely Randomized Design, and this research was devided into 3 steps, basic, lethal toxicity (LC50-96 hours), and sublethal toxicity test, being in triplicates. Lethal toxicity concentration data were descriptive and data from sublethal toxicity test were One Way. The result showed that LC50-96 hours of crude oil on goldfish was 2.112,0296 mg/L. Toxicity subletal crude oil impact on the gills of goldfish histopathology occurs edema highest owned 8,67%, hyperplasia highest 28% fusion highest 30%, necrosis highest 30%.
255912331H1D011009PERBANDINGAN KINERJA MODEL STRUKTUR GEDUNG DI WILAYAH BARLINGMASCAKEB PADA KONDISI TANAH KERAS AKIBAT BEBAN GEMPA
SNI 03-1726-2002 DAN SNI 03-1726-2012
Barlingmascakeb adalah wilayah yang rawan gempa. Lima kabupaten ini terklasifikasikan sebagai wilayah berpeluang gempa tinggi karena berdasarkan peta hazard gempa Indonesia tahun 2010 dengan gempa berkekuatan 2500 tahunan, Barlingmascakeb memiliki percepatan gravitasi yang termasuk ke dalam klasifikasi resiko gempa tinggi. Perubahan peraturan gempa SNI 2002 ke SNI 2012 berpeluang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku struktur gedung. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut dampak perubahan peraturan gempa tersebut. Pemodelan gedung yang dibuat untuk melihat perbandingan kinerja model adalah gedung perkantoran 5 lantai. Lokasi gedung berada di wilayah tanah keras. Dengan 3 metode analisis, yaitu analisis statik ekivalen, dinamik respon, dan pushover maka akan diketahui perbandingan kinerja model struktur gedung akibat perubahan peraturan gempa tersebut. Penelitian ini menggunakan bantuan software SAP2000 V14. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan peraturan tidak memberi dampak bahaya yang signifikan bahkan cenderung aman. Secara umum telah terjadi penurunan gaya geser dasar dan simpangan tingkat pada semua analisis. Kinerja model struktur masih berada pada fase immediate occupancy (IO). Pada analisa nonlinear pushover juga menunjukan distribusi sendi plastis balok terlebih dahulu yang mengalami kehancuran.Barlingmascakeb is the risk area of earthquake. These five districs have calisified to be the risk area of earthquake due to Indonesia hazard quake map in 2010 with the strength of 2500 annual quake, Barlingmascakeb have gravitional acceleration that is included in the classification of high seismic risk. Regulatory changes earthquake SNI 2002 to SNI 2012 opened the possibility of behaviour change the structure of the building. Therefore, it is necessary to study further the impact of regulatory changes earthquake. Modeling of buildings made to look comparisons of performance models are 5-storey office building. The location of the building model is in the area of hard soil. With three methods of static ekuivalent, dynamic respon, and pushover analysis we’ll be known performance comparison of building structure model. This research using SAP2000 V14 software. The results showed that regulatory changes are not significant hazard impacts tend to be even safer. In general there has been a decrease of shear force base and storey drift in all analysis. Performance of building structure is still on immediate occupancy (IO) condition and at the nonlinear pushover analysis shows the distribution of first beam plastic hinge devastated.
256012333C1C010066PENGARUH KECAKAPAN MANAGERIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kecakapan manajerial terhadap Kinerja perusahaan . Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga menguji bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dalam memoderasi hubungan antara kecakapan manajerial dan kinerja perusahaan.
Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai 2013, dengan sebanyak 187 perusahaan. Kecakapan manajerial diukur dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA) Sedangkan Good Corporate Governance diukur dengan Hasil riset Corporate Govenance Perception Index ( CGPI )
Dengan menggunakan analisis regresi berganda, ditemukan bahwa kecakapan manajerial berpengaruh positif terhadak kinerja perusahaan. Namun, Good Corporate Governance tidak memoderasi hubungan antara kecakapan manajerial dan kinerja perusahaan.
The objectives of this study is to examine the impact of managerial ability on company perfomance. In addition, objective of this study is also to examine how the effect of Good Corporate Governance in moderating the relationship between managerial ability and company perfomance.
The sample of the study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011 to 2013, with as many as 187 firms. Managerial ability is measured using Data Envelopment Analysis (DEA). company perfomance is measured using the return on asset ( ROA) While Good Corporate Governance is measured by the research results Corporate Govenance Perception Index ( CGPI )
.Using multiple regression analysis, it was found that managerial ability have positive impact to company performance . However, the Good Corporate Governance did not moderate the relationship between company performance and managerial skills.