1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 2.601-2.620 dari 48.726 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
260112370H1C011026RANCANG BANGUN SISTEM ALARM PENGAMAN JARAK JAUH DAN PELACAK POSISI KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS LINKIT-ONE, SMARTPHONE ANDROID DAN LAYANAN CLOUD-BASEDPerancangan sistem alarm pengaman jarak jauh dan pelacakan posisi kendaraan ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem alarm pengaman jarak jauh dua arah untuk mencegah tindak curanmor. Sistem melakukan kontrol dan monitoring sistem kelistrikan kendaraan bermotor dari jarak jauh dengan memanfaatkan fitur dari LinkIt-ONE, smartphone Android, dan layanan berbasis cloud. LinkIt-ONE adalah development board yang merupakan versi pengembangan dari perangkat Arduino. LinkIt-ONE menggunakan prosesor berarsitektur ARM dan telah dilengkapi dengan sarana komunikasi dalam satu board yang cukup lengkap, seperti Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS dan GPS. Smartphone Android yang merupakan smartphone kaya fitur digunakan sebagai remote controller sekaligus monitor untuk sistem pengaman dan pelacak posisi kendaraan bermotor ini. Kontrol yang dilakukan sistem pengaman ini adalah dengan membuat saklar pada sistem kelistrikan kendaraan yang bisa dikontrol dari jarak jauh dengan memanfaatkan fitur komunikasi yang disediakan oleh LinkIt-ONE dan smartphone Android, seperti layanan SMS, panggilan dan atau melaui fasilitas internet. Fitur dari kedua perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses layanan internet, pada sistem ini digunakan untuk mengakses layanan berbasis cloud. Layanan cloud ini digunakan dalam melakukan monitoring saat tracking lokasi kendaraan bermotor. Sistem LinkIt-ONE yang terdapat di kendaraan akan mengirimkan data lokasi secara berkala ke cloud ketika mode alarm dari sistem pengaman ini tidak berhasil mencegah pelaku curanmor untuk mencuri kendaraan dan berhasil membawa pergi kendaraan, saat inilah smartphone Android akan berperan sebagai monitor tracking posisi kendaraan dengan cara mengakses cloud yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya sudah dalam format peta digital untuk memudahkan pemilik kendaraan mengetahui posisi kendaraannya secara real-time.This project describe the design of remote tracking and security alarm system for motor vehicle using linkit one, android smartphone and cloud-based service. The design of the security alarm system remotely and tracking the position of the vehicle is intended to create a security alarm system remotely two directions to prevent the theft of motor vehicles (curanmor). Thing is to do with the control and monitoring of the motor vehicle electrical system remotely by utilizing the technology of LinkIt-ONE, Android smartphones, and cloud-based services. LinkIt-ONE is a development board which is the development of a similar device that has ever existed and already a lot has to do application development support microcontroller ie Arduino. LinkIt-ONE uses the ARM processor architecture and has been equipped with a means of communication in a board that is quite complete, such as Wi-Fi, Bluetooth, GSM / GPRS and GPS. Android smartphone is a feature-rich smartphones, will be used as a remote controller to simultaneously monitor the security system and the motor vehicle's position tracker. Control security system this is done by making the switch to the vehicle's electrical system that can be controlled remotely by utilizing the communication features provided by LinkIt-ONE and Android smartphones, such as SMS services, or through the call and internet facilities. Features of both devices can be used to access internet services, the system is used to access cloud-based services. These cloud services are used in monitoring when tracking the location of vehicles. LinkIt-ONE system contained in the vehicle will transmit location data periodically to the cloud when the alarm mode of this safety system failed to prevent the perpetrators curanmor to steal the vehicle and managed to carry away a vehicle, this time Android smartphone will act as a monitor tracking the position of the vehicle by means of access a cloud that has been designed so that the appearance was in digital map format to facilitate vehicle owners know the vehicle position in real-time.
260212372E1A011204PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEKANISME MEDIASI DI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena menggunakan konsep win-win solution. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki fasilitas mediasi sebagaimana telah dilaksanakan sejak sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang juga memiliki fungsi mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi serta akibat hukum dari putusan/hasil mediasi di YLKI dan BPSK bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber sebagai data pendukung.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi di YLKI telah dilaksanakan oleh Koordinator Pengaduan Dan Hukum selaku mediator sedangkan di BPSK dilaksanakan oleh majelis dan bisa lebih dari 1 (satu) orang majelis dalam sidang mediasi. Sengketa yang paling banyak di mediasi adalah sengketa Perbankan (YLKI) dan sengketa mengenai pembiayaan konsumen seperti leasing motor (BPSK). Mediasi di YLKI dan BPSK terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah YLKI menerima pengaduan secara berkelompok atau kolektif, sedangkan BPSK hanya menerima gugatan individu. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui mediasi di YLKI dan BPSK yaitu, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, kesepakatan mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata, mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator YLKI dan BPSK akan memberikan rekomendasi serta saran penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Mediasi, BPSK, YLKI
Mediation is one of effective alternative way in dispute resolution because of using win-win concept. Foundation Consumer Organization of Indonesia (YLKI) has the facilities for mediation, and it has been conducted before the existence of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) also has the function of mediation as provided in Article 52 Letter (a) Law No.8 of 1999 on Consumer Protection.
This research is aimed to know the mechanism of consumer dispute resolution through mediation and the result/decision of mediation in YLKI and BPSK for the concerned parties. This research uses normative juridical method by legislation approach and analytic approach by analyzing secondary data which are obtained from inventory of primary legal materials, secondary and tertiary. Primary data are obtained from direct interview with the informant as the supporting data.
The result of this research shows that the implementation of mediation in YLKI has been conducted by Coordinator of Complaint and Law as mediator, whereas in BPSK, it is conducted by the committee and can be more than 1 (one) person in mediation session. The most mediated dispute is about Banking (YLKI) and consumer defrayal despite like motor leasing (BPSK). Mediation in YLKI and BPSK has some differences; one of them is about the complaint. YLKI accepts the complaint in group or collectively, while BPSK only accepts individual accusation. The result of dispute resolution by mediation in YLKI and BPSK is if the mediation produces an agreement, the agreement will be put on the written form as provided in Article 1851 of the Civil Code. It can be as the legal evident and has executorial power. If the mediation does not produce the agreement, the mediator in YLKI and BPSK will give the recommendation and dispute resolution advices.
Keywords: Consumer Dispute, Mediation, BPSK, YLKI
260312383E1A011185STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANGABSTRAK
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLAKUAN TERHADAP
TAWANAN PERANG
Oleh:
FIKRIAH
E1A011185

Tawanan perang merupakan orang yang paling rentan terhadap tindakan kekerasan selama berlangsungnya peperangan. Orang atau prajurit yang menjadi tawanan perang seringkali mengalami eksekusi secara singkat dan tindakan kejam lainnya di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap tawanan perang diantaranya di dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Kedua sumber hukum tersebut terlihat sangat berbeda namun ternyata didalamnya memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam mengatur mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang perlakuan terhadap tawanan perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dan untuk mengetahui komparasi antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesamaan diantara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, dimana keduanya sama-sama melarang tindakan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang, memerintahkan perlakuan yang sama dan adil serta memberikan jaminan pemeliharaan dan perawatan kesehatan terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasional dan hukum islam juga memeliki kebedaan yaitu dalam hal kodifikasi, kesistematisan dan kerincian pengaturan, sanksi tegas, dan tindakan pembalasan


Kata kunci: hukum islam, hukum humaniter, tawanan perang
ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY BETWEEN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND ISLAMIC LAW ON THE TREATMENT
TOWARD PRISONERS OF WAR

By:

FIKRIAH

E1A011185

Prisoners of war are the most vulnerable people toward violence acts during the war. People or soldiers who become prisoners of war sometimes experience an execution brieflyand other ruthless acts that are in human. Therefore, there are many regulations that govern protection of prisoners of war such as International Humanitarian Law and Islamic law. Those law sources look different; however, actually they have close relationship especiallay on regulating treatment toward prisoners of war.
This research is aimed to find out the treatment toward prisoners of war according to International Humanitarian Law and Islamic Law and to discover the comparation between them on the treatment of prisoners of war. Data sources employed were secondary data that were covered legal documents, library books, legislation, scientific works, and articles. Then those data were analyzed by using qualitative normative method.
Based on the result and the discussion of the research, it can be concluded that there were some similarities between International Humanitarian Law and Islamic Law. Both of them for bade in human acts toward prisoners of war,ordered equal and fair treatment, and guaranteed the maintenance and medical care of prisoners of war. International Humanitarian Law and Islamic Law also had differences, that were on codification, system and detail of regulation, strict punishment, and retaliation.


Keywords: islamic law, humanitarian law, prisoners of war
260412298E1A111014PENENTUAN TENGGANG WAKTU MENGGUGAT DALAM
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Penerapan Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 pada Putusan No. 114/G/2014/PTUN-JKT)
Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 114/G/ 2014/PTUN-JKT, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan tenggang waktu menggugat serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam penentuan tenggang waktu menggugat dengan penyesuaian ketentuan Perundang-Undangan mengenai tenggang waktu menggugat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Para pihak dalam perkara ini yaitu Komunitas Ciliwung Condet (KCC) yang di wakili Ir. Abdul Kodir (Ketua Komunitas Ciliwung Condet) sebagai penggugat melawan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tergugat. Objek gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor. 365 Tahun 2014, tanggal 13 maret 2014, tentang Penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari JL. TB Simatupang sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka pada intinya dapat di ketahui bahwa dalam menentukan dasar penghitungan tenggang waktu Hakim menggunakan salah satu asas Perundang-Undangan yaitu asas lex specialis derogat lex generalis, dengan demikian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 digunakan sebagai dasar menentukan tenggang waktu menggugat. Pertimbangan hakim sudah tepat, akan tetapi hakim kurang teliti dalam memutus perkara tampa memperhatikan pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait apakah gugatan diterima atau pun di tolak dengan ketentuan tenggang waktu 30 hari. Hakim seharusnya konsisten dalam menerapkan hukum dan kepada para penesehat hukum serta pihak pengugat untuk memperhatikan perkembangan peraturan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau diputus NO (Niet Onvantklijk Verklaard) dapat dihindari.		This research has sources from the Decision of PTUN Jakarta Number 114/2014/PTUN-JKT. It aims to find out the analyze the law consideration of the judge in determining the spare time to charge and to find out and anlyze the law consideration in determining the spare time with the adjustment determination of Ordinance about the spare time to charge. This research uses the method of noromative juridical research by using the approach of Ordinances.

Both of parties in this case that is the Ciliwung Condet Community (KCC) that had been represented by Ir. Abdul Kodir (Head of CIliwung Condet Community) as the defendant against Governor of the Specific Region of the Capital of Jakarta Number. 365 in 2014, on 13 March 2014, about the Location Determination to normalize Kali Ciliwung from Jl. TB Simatupang to Kampung Melayu, Administration City of South Jakarta and Administration City of East Jakarta.

Based on the research and discussion so this research can be known in determining of basic count of spare time of the Judge in using one of the principle of the Ordinance that is the principle of lex specialis derogate lex generalis, thus in Article 23 (1) Ordinance Number 2 in 2012 so it is used as the basic determination of spare time to charge. The consideration of judge has been appropriate but the judge was not careful in deciding the case without concerning Article 23 (2) Ordinance Number 2 in 2012 it was related whether the accusation was accepted or rejected with the determination of spare time 30 days. The judge should be consistent in implementing the law and to the law advisors and plaintiff to concern t he development of regulation so the accusation of Plaintigg could not be ccepted or decided NO (Niet Onvantklijk Verklaard) can be avoided.
260512387F1C011054Konsep Diri Waria di Purwokerto (Studi Deskriptif Konsep Diri Waria di Kampung Sri Rahayu dengan Menggunakan Teori Interaksionisme SimbolikWaria terkadang mencari tempat baru untuk dijadikan tempat tinggal dan juga tempat bekerja.Purwokerto menjadi salah satu tempat tujuan ketika waria ingin berhijrah mencari suasana baru.Hampir seluruh waria di Purwokerto bekerja sebagai PSK, yang sampai saat ini dianggap menyimpang meskipun telah diakui keberadaannya.Persepsi serta konstruksi buruk tentang waria menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan konsep diri mereka.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep diri waria terbentuk berdasarkan hasil interaksi sosialnya yang meliputi self image, self evaluation, dan self ideal.Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik dan pendekatan kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan.Teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dilakukan melalui ketekunan pengamatan di lapangan, dan triangulasi sumber data.
Self image mereka diketahui berdasarkan hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa citra diri mereka dipengaruhi oleh orang di sekelilingnya, Self evaluation waria didominasi oleh penilaian positif tentang diri mereka, sedangkan Self ideal waria berkaitan dengan diri ideal yang identik dengan sifat femimim.
Peneliti berharap, waria tetap menjaga citra baik waria di tengah konstruksi buruk dari lingkungan.Penilaian negatif dari masyarakat jangan dijadikan alasan waria terus terjerumus dalam hal-hal negatif.Selain itu, metode dan teori dalam penelitian tentang waria dapat lebih dieksplorasi.		The transgenders are often find new place to stay and to work. Purwokerto is the one of wanted place by transgenders to get a new world. In Purwokerto close to all of them are PSK, that until this time considered deviated by people. Bad perception and contruct about transgender are the factor that can influence their self-concept.
The purpose of this study is to describe self-concept of transgender based on their interactions that consist of three categories, they are self image, self evaluation and self ideal. This study uses the theory of symbolic interactionism and qualitative descriptive approach. Data collected through observation, indepth interview, and documentation. Data validation criteria is applied in order to prove the findings of the research with the fact that observed in the field. The techniques are used to prove the correctness of data persistence through field observation, and triangulation of sources.
Self image of transgender known by through observation that showing their self image influenced by people around of them, Self evaluation of transgender dominated with positive evaluation about themselves, while the self ideal of transgender are related with feminism.
Researcher hore the good image of the transgender among some bad perception about them. Bad perceptions from people are not the reason they be involved in bad things. In addition, methods and theories in the study of self-concept further explored.
260612374E1A111024KEDUDUKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DENGAN ADANYA PEMBAHARUAN HUTANG ( NOVASI ) ANTARA PT. TEGUH API BINATAMA DENGAN PT. BANK MAYORA
( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1843 K/Pdt/2012 )
ABSTRAK
Pembaharuan hutang ( Novasi ) merupakan salah satu cara untuk hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian dengan cara pembaharuan hutang ( novasi ) terjadi dengan hapusnya perjanjian yang lama dan digantikan dengan perjanjian yang baru. Hapusnya perjanjian yang lama merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pembaharuan hutang ( novasi ). Akibat lain dari terjadinya pembaharuan hutang ( novasi ) yaitu pada jaminan hutangnya, apakah jaminan hutang dari perjanjian yang lama akan secara otomatis beralih kepada perjanjian yang baru atau tidak. Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk jaminan hutang. Hak Tanggungan memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip accessoir, prinsip spesialitas dan prinsip formalisme.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian baru yang dibuat oleh PT. Teguh Api Binatama dengan PT. Bank Mayora adalah pembaharuan hutang ( novasi ). Hal tersebut mengakibatkan kedudukan jaminan Hak Tanggungan tidak beralih apabila perjanjian pokoknya dilakukan pembaharuan hutang ( novasi ). Dalam pertimbangan hukum hakim terdapat kekeliruan mengenai terjadinya pembaharuan hutang ( novasi ) dalam perjanjian baru. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

ABSTRACT
Debt renewal (Novation) is one way for abolition of the agreement. The abolition of the agreement by debt renewal (Novation) happens because of the abolition of the previous agreement replaced by the new agreement. The abolition of previous agreement is one of the consequences of debt renewal (novation) . Another consequence of debt renewal (novation) is the collateral, whether the collateral of the previous agreement will be automatically transferred to the new agreement or not. Mortgage Right is one of the insurance agency that could be used for collateral. Mortgage Right has some principles such as accessoire principle, specialties principle and formalism principle.
Based on research result, it is known that the new agreement made by PT. Teguh Api Binatama with PT. Bank Mayora is the debt renewal (novation). It cause the position of Mortgage Rights insurance did not transferred if the main agreement done in the form of debt renewal (novation). In justice consideration of Panel Judges there is fallacy about the debt renewal (novation) in new agreement. Based on the law consideration, the Panel Judges decision does not accordant with the law and regulation that apply.
260712376H1G010025LOGAM BERAT KROMIUM (Cr) DALAM ORGAN INSANG DAN KAKI KERANG TOTOK (Polymesoda sp.) DI PERAIRAN PLAWANGAN BARAT, SEGARA ANAKAN, CILACAPKerang Totok (Polymesoda sp.) merupakan salah satu kerang yang hidup di hutan mangrove Plawangan Barat, Segara Anakan, Cilacap. Kerang ini memiliki sepasang insang yang digunakan untuk respirasi dan menyaring makanan dimana materi-materi organik dan anorganik dalam air akan tersaring masuk, termasuk logam berat kromium. Selain itu, kerang ini hidup dengan cara membenamkan diri dalam sedimen. Logam berat kromium dapat masuk ke tubuh kerang melalui respirasi, pencernaan makanan dan difusi permukaan kulit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa kandungan logam berat tertinggi pada insang dan kaki terdapat pada stasiun IV sebesar 3,458 ± 0,252 mg/kg dan 4,539 ± 0,066 mg/kg. Sedangkan pada sedimen tertinggi adalah stasiun VI sebesar 5,828 ± 0,174 mg/kg. Hubungan antara kandungan logam berat kromium yang terdapat pada insang dan sedimen berkorelasi dengan r = 0,502 (r > 0,5). Namun, nilai kandungan logam berat kromium pada kaki dan sedimen sedikit berkorelasi dengan nilai r = 0,145 (r < 0,5).Marsh clam (Polymesoda sp.) is a bivalve living in mangrove forest of West Plawangan, Segara Anakan, Cilacap. This bivalve uses gill for respiration and filters food including organic and inorganic materials. One of them could be chromium heavy metal. Besides that, the animal lives in the sediment by submersion. Chromium heavy metals enter into bivalve through: respiration, alimentary digestion and skinned surface diffusion ways. This research was conducted on Februari 2015. The results showed that chromium concentration was highest in gills and feet on station IV being 3.458±0.252 mg/kg and 4.539±0.066 mg/kg, respectively. Meanwhile, sediment contained the highest concentration in station VI being 5.828±0.174 mg/kg. Relation of chromium contents in gills and in sediment was correlated with r = 0.502 (r > 0.5). However, chromium contents in feet and sediment were less correlated with r = 0.145 (r < 0.5).
260812377H1G010014KANDUNGAN LOGAM PLUMBUM (Pb) DAN TEMBAGA (Cu) PADA SEDIMEN DAN KEPITING BAKAU (Scylla sp.) DI SEGARA ANAKAN CILACAPSegara Anakan merupakan muara bagi sungai dengan berbagai aktivitas manusia diantaranya transportasi, rumah tangga, pertanian. Aktivitas ini diduga mengandung bahan pencemar seperti Pb maupun Cu. Tujuan penelitian untuk mengetahui kandungan logam Pb dan Cu pada sedimen dan kepiting bakau, serta hubungan kandungan logam Pb dan Cu dengan akumulasi kepiting bakau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015. Penelitian ini menggunakan metode purpuosive random sampling. Pengukuran logam Pb dan Cu pada sedimen dan kepiting bakau menggunakan alat Atomic Absorption Spectometry. Hasil menunjukkan kandungan logam Pb dan Cu pada sedimen yaitu berkisar antara 3,84-8,06 mg/kg dan 3,19-5,62 mg/kg. Kandungan logam Pb dan Cu pada kepiting bakau yaitu berkisar antara 0,27-0,44 mg/kg dan 0,28-0,48 mg/kg.
Kata kunci : Pb, Cu, akumulasi, kepiting bakau,		Segara Anakan is an estuary with human activities such as transportation, household, agriculture. This activities contaminants include Pb and Cu. This research aims to determine Pb and Cu contents in sediment and mud crab and and then correlation. This research conduct in February 2015 using simple random sampling. The content of Pb and Cu or mud crab were measured by using Atom Absorption Spectometry. The result showed Pb and Cu content in sediment ranged from 3.84-8.06 mg/kg and 3.19-5.62 mg/kg. Meanwhile, the content of Pb and Cu in mud crab ranged from 0.27-0.44 mg/kg and 0.28-0.48 mg/kg.
260912367E1A011153FORCE MAJEURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 587/PK/PDT/2010)Keadaan memaksa (force majeure) merupakan suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban atau prestasi salah satu pihak dalam perjanjian baik dalam perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik, sehingga tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut membawa kerugian pada pihak lainnya. Dengan kondisi demikian, salah satu pihak yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya prestasi tentu akan menuntut ganti kerugian melalui gugatan di pengadilan, sedangkan pihak yang lain akan mengemukakan terdapat peristiwa di luar kesalahan yang menghalangi pelaksanaan prestasinya. Peristiwa tersebut terjadi dalam perjanjian jual beli batubara Philipina dan perjanjian batubara Thailand antara CV. Borco Utama sebagai pihak penjual dengan Transenergy Grinding, Inc sebagai pihak pembeli.
Penelitian normatif ini akan melakukan pengkajian mengenai bagaimana kriteria keadaan memaksa (force majeure) menurut konsep hukum perdata di Indonesia dan mengenai pertimbangan hukum serta putusan hakim dalam memutus ada tidaknya suatu keadaan memaksa (force majeure). Secara menyeluruh, hal tersebut akan dianalisis melalui fakta di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 587/PK/Pdt/2010 dan akan diuraikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 587/PK/Pdt/2010 ini terdapat perbedaan pendapat hakim mengenai ada atau tidaknya keadaan memaksa antara hakim Judex Facti dengan Hakim Judex Juris. Hakim Judex Facti pada pertimbangan hukumnya mengabulkan alasan keadaan memaksa sebagai penghalang pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sedangkan hakim Judex Juris menolak alasan keadaan memaksa tersebut dengan mendasarkan pada salah satu kriteria keadaan memaksa yang terdapat dalam rumusan Pasal 1244 KUH Perdata. Adapun kriteria tersebut adalah peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. 		Force majeure is an event that blocks the implementation of obligation or accomplishment of one of the parties in the agreement whether for one-sided or reciprocity, so that the party who does not do the obligation or accomplishment will make the other parties injured. In that condition, the injured party being disadvantaged then they will claim to the court for indemnification, whereas the obstructed party will prove their proposition through the reasonable evidence that there are events outside the errors which can be the barriers of the accomplishment implementation. These events occurred in the Philippines and Thailand coal’s purchase agreement between CV Borco Utama as the seller and Transenergy Grinding, Inc. as the buyer.
This normative research provides the analysis about criteria of force majeure based on Indonesia Civil Law’s concept and the law considerations that includes the decision from judges in the order to decide whether there is force majeure or not. Overall, it will be analyzed by facts based on Supreme Court Decisions No. 587/PK/Pdt/2010 and explained systematically as a whole.
There are arguments differences among judges based on Supreme Court Decisions No. 587/PK/Pdt/2010, whether there is force majeure or not. Judges Judex Facti, in his law considerations, accepted the reason why force majeure blocks the implementation of obligation, whereas Judges Judex Juris rejected it, depends on one of the force majeure’s criteria in article 1244 Indonesia Civil Law. These criteria are unexpected events that block the implementation of accomplishment.
261014150A1C011027POLA PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI DURIAN DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMASSiklus produksi dan pendapatan usahatani durian yang bersifat tahunan, menyebabkan usahatani durian bukan merupakan sumber pendapatan pokok bagi petani. Melihat pendapatan usahatani durian yang diterima petani adalah satu kali dalam setahun sedangkan pengeluaran rumahtangga yang bersifat bulanan maka terdapat diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan dapat berupa beberapa sumber pendapatan petani selain usahatani durian, baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pola pendapatan rumahtangga petani durian di Desa Karangsalam dan Desa Pageralang, dan (2) Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan usahatani durian terhadap total pendapatan rumahtangga petani durian di Desa Karangsalam dan Desa Pageralang. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling, diperoleh 38 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis income share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima pola pendapatan petani durian, pola pendapatan yang paling dominan adalah pola kedua sebesar 28,95 persen, yaitu pendapatan petani berasal dari usahatani durian-pembibitan durian-pedagang. Kontribusi pendapatan usahatani durian terhadap total pendapatan rumahtangga petani sebesar 27,04 persen kemudian usahatani lainnya sebesar 28,78 persen. Apabila digabungkan, maka kontribusi pendapatan rumahtangga petani dari sektor pertanian menjadi 55,82 persen dari total pendapatan rumahtangga. Besarnya nilai kontribusi tersebut mencerminkan besarnya peran sektor pertanian bagi keberlangsungan kehidupan rumahtangga petani.Production cycle and income of durian farming which has an annual period, cause the durian farming become not a first income for farmers. Regarding the income of durian farming is just once in a year, while monthly output of household so that there is an income diversification. Income diversification can be some income source for farmer beside durian farming, in agriculture sector and also in non-agriculture sector. The purpose of this research are (1) Knowing the income pattern of durian farmer household at Karangsalam Village and Pagelarang Village, and (2) Knowing how much income contribution from durian farming towards total income of durian farmer household at Karangsalam Village and Pagelarang Village. Research is done with a method of survey and sample taking use Simple Random Sampling, got 38 respondent. Data analysis which is used is descriptive analysis and income share analysis. Result of this research shows that there are five pattern of durian farmer income. The most dominant pattern of farmer income is the second pattern, it is about 28,95 percent, that is farmer income comes from durian farming – durian seeding – seed and fruit seller. Contribution of income from durian farming towards total farmer household income is about 27,04 percent and then for another farming is about 28,78 percent. If they are combined, then the contribution of income farmer household become 55,82 percent from total of household income. That contribution value reflect how big the role of agriculture sector for the life of farmer household.
261112378E1A011226PERAN INDONESIA SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM ON INTERNET INFRASTRUCTURE/COORDINATION CENTER (Id-SIRTII/CC) DALAM PENANGANAN CYBERCRIMEIndonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ Coordination Center (Id-SIRTII/CC) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat ad hoc dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ Coordination Center (Id-SIRTII/CC) dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan cybercrime. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ Coordination Center (Id-SIRTII/CC) dalam penanganan cybercrime adalah sebagai pendukung terlaksananya proses penegakan hukum (supporting system) khususnya mengenai gangguan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet terhadap infrastruktur strategis. Hambatan yang dialami oleh Id-SIRTII/CC terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya sumber daya manusia dan keuangan serta faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan dari polisi, jaksa, maupun hakim terhadap permasalahan teknis keamanan jaringan internet. Penulis menyarankan adanya pembentukan national CERT dan pelaksanaan terhadap program single ID maupun trackable ID.Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ Coordination Center (Id-SIRTII/CC) is ad hoc goverment organization below The Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia which have purpose to secure utilization telecommunication network based on internet infrastructure. The purpose of this research is knowing the role of Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) and to know the obstacles in handling on cybercrime. This research used juridical sociology approach. The result of this research determine that the role of Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) is as supporting system in criminal justice system specific on security utilization telecommunication network based on internet in strategic infrastructure. The obstacles separated in internal factors which is lack of human resources and financial problem, and for the external factors which is lack of information from police officers, prosecutors, and the judges in technical of security internet. The idea for solving that problem that a develop national CERT and implementation programs single ID or trackable ID.
261212380E1A011220CYBER CHILD PORNOGRAPHY (Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Cyber Child Pornography di Indonesia)Perkembangan sistem komputer dan informasi yang sangat pesat telah menghasilkan suatu hal negatif, salah satunya adalah cyber child pornography. Cyber child pornography merupakan tindak pidana yang sangat menghawatirkan dan berbahaya, cyber child pornography apabila tetap terus dibiarkan maka akan sangat berbahaya terutama bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi salah satu kunci agar cyber child pornography bisa terminimalisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum cyber child pornography yang dilakukan oleh polisi menggunakan sarana non penal dan penal. Pada sarana non penal, polisi melakukan tindak preventif yaitu pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, kerjasama dan koordinasi, dan patroli siber. Sementara pada sarana penal, polisi menggunakan kewenangannya yang terbatas, yaitu melalui kewenangan penyidikan. Hambatan yang dijumpai oleh polisi dalam penegakan hukum terhadap cyber child pornography adalah sulitnya mencari pelaku, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya sumber daya manusia di kepolisian.The development of a computer system and information which is very fast has produced a negative things, either one is cyber child pornography. Cyber child pornography Cyber child pornography is very worrying and dangerous criminal act, it will very dangerous for the children though if it still continuing. Hence , law enforcement became one of the key to make cyber child pornography eliminated. The method used in this research are laws empirical method. The results of this research shows that cyber child pornography law enforcement conducted by police are using non penal and penal tools. In non penal, police commiting a preventive act which is utilization of human resources , the utilization of facilities and infrastructure , cooperation and coordination, and cyber patrol. While on penal, Police used a limited number of their authority , which is through the authority of investigation. Obstacles encountered by the police in enforcing laws against cyber child pornography are the difficulty of looking for an offender, The limited facilities and infrastructure, lack of society awareness and the limited of human resources in police.
261312401H1B008020PENENTUAN PENERIMA BEASISWA PPA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCTPendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam Undang-Undang, Negara menjamin pemenuhan hak pendidikan setiap warganya, oleh karena itu pemerintah memberikan dukungan biaya pendidikan berupa beasiswa untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan potensi akademik. Untuk itu perlu dibuat sistem pemilihan yang baik efektif dan efisien. Salah satu metode yang dapat diterapkan yaitu Metode Weighted Product (WP). Metode ini dipilih karena dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dengan memberikan bobot pada masing-masing alternatif sehingga mendapatkan hasil yang baik.Penentuan penerima beasiswa PPA di FMIPA ini memiliki kriteria Indeks Prestasi Komulatif, Sistem Kredit Semester (SKS), penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga. Hasil analisis yang didapat memiliki prosentase kesamaan sebesar 71,43% hingga 92,3% dengan hasil tim penyeleksi beasiswa dan hasil analisisnya lebih konsisten karena mempertimbangkan semua atribut dalam penyelesaiannya.

Education became one of the main priorities in human life to obtain a better life. Even the goverment policy guarantees the right to education of every citizen, therefore, the government provide soluition fees in the form of scholarship to attend and or to complete higher education based on the academic achievement and potential consideration. For that, there is a need to make a decision making system that is both effective and efficient. One method that can be applied namely Weighted Methods Product (WP). This method was chosen because it can select the best alternative from a number of criteria, by describing the weight of each criterion to obtain good results.To determine the PPA awardees in the Mathematics and Science Faculty, several criteria is used such as the cumulative GPA, Semester Credit System (SKS), parents income, and the number of family dependents. The analytical results obtained has a percentage of similarity of 71.43% to 92.3% with the selection scholarships team's results and their analysis are more consistent because they considersall the attributes in the solution.
261412381E1A109028MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTAABSTRAK
Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah , mediasi dikembangkan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, pengembangan mediasi juga didukung oleh berbagai faktor yaitu (1) cara penyelesaian dikenal di berbagai budaya, (2) bersifat non adversia, (3) mengikut sertakan baik pihak yang langsung berkaitan maupun pihak yang tidak langsung berkaitan dengan sengketa dalam perundingan, (4) bertujuan win-win solution. Mediasi adalah negosiasi lanjutan, yaitu perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Keberadaannya dipilih oleh para pihak yang bersengketa.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui BPSK yang menggunakan proses mediasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK sudah melakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam UUPK dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang memberikan cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan mediator sebagai perantaranya.
Kata kunci : BPSK, Mediasi, Mediator.
ABSTRACT

Start from the unsatisfied with the court process that needs such a long time, expensive cost, and unsatisfied of the party as beaten one, mediation is developed as one of lawsuit solution out of the court. Beside that, mediation developing is also supported by various factors that is (1) solution is known in any cultures, (2) non adverse character, (3) bring both of the direct and indirect party that is related to the lawsuit to take a part in discussion, (4) head for win-win solution. Mediation is advanced negotiation, namely the discussion which is helped by the third party in neutral character. His existence is chosen by the lawsuit parties.
This research result is to know the lawsuit solution between work cast and customer through BPSK that is using mediation process.
This research used normative juridical method with legislation approach in analysis descriptive character. Data resource in this research used secondary data from literature material that is supported by primary data from interview result. The data is described in narrative text form systematically. Data analysis method which used is qualitative normative.
Research result shows that BPSK has execute it agree with the procedure in the same manner as has been arranged in UUPK and Kemenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001 that gives lawsuit solution out of the court with mediator as the expeditor.
261512400H1B008022APLIKASI METODE WEIGHTED PRODUCT DALAM PENILAIAN MUTU BENIH PADI VARIETAS UNGGULPada makalah ini, metode weighted product diaplikasikan untuk menilai mutu benih padi varietas unggul. Kriteria yang digunakan dalam metode ini meliputi rata-rata hasil panen, umur tanaman, kerontokan dan kerebahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis padi terbaik adalah padi Logawa, sedangkan yang terburuk adalah Situ Bagendit.In this paper we apply the method of weighted product to determine the rice seeds quality of superior rice plant type. The criteria for this method involve the average of yields, plant age, the loss of lodging and the resistant to wind. The result shows that the best rice plant is Logawa and the worst is Situ Bagendit.
261612384H1G010009STATUS REPRODUKSI IKAN GABUS (Channa striata, Bloch 1793) di WADUK PB. SOEDIRMAN BANJARNEGARAIkan gabus merupakan ikan target tangkapan nelayan yang bernilai ekonomis tinggi dan ketersediaanya sepanjang tahun dan bersifat predator. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui rasio kelamin, indeks kematangan gonad (IKG), fekunditas dan diameter telur ikan gabus. Penelitian ini dilakukan pada bulan April, Mei dan September di Waduk PB. Soedirman Banjarnegara, alat tangkap yang digunakan adalah jaring tangkap dan jala tebar, sampel yang diperoleh selama tiga kali pengambilan sebanyak 32 ekor, ikan jantan 26 ikan betina 6 ekor dengan metode survey, data yang diambil dalam penelitian ini adalah rasio kelamin, indeks kematangan gonad, diameter telur dan fekunditas. Hasil penelitian yang diperoleh adalah rasio kelamin pada ikan jantan 56 % dan ikan betina 33 %, indeks kematangan gonad jantan 0,04-0,33 dan ikan betina 0,06-0,16, fekunditas 7804,1 dan diameter telur 35,82-50,4 µm. Ikan gabus tidak berbeda nyata 0,18 > 0,05 karena pada bulan April, Mei dan September belum merupakan waktu pemijahan dan waktu gonad yang sempurna ikan tersebut belum siap untuk melakukan pemijahan.Channa striata a fish targets of high economic value and its availability throughout the year and are predatory. The purpose of this study to determine the sex ratio, gonad maturation index (IKG), fecundity and egg diameter catfish. This research was conducted in April, May and September in Reservoir PB. Sudirman Banjarnegara, fishing gear used is fishing nets and mesh stocking, samples obtained during making three times as much as 32 tails, males 26 females 6 tail with survey methods, data taken in this study is the sex ratio, gonad maturation index, diameter eggs and fecundity. The results obtained are the sex ratio at 56 % males and 33 % females, the male gonad maturation index of 0.04-0.33 and 0.06-0.16 female fish, 7804.1 fecundity and egg diameters from 35.82-50.4 lm. The fish was not significantly different cork 0.18> 0.05 because in April, May and September is not yet a spawning time and gonadal perfect time fish is not ready to perform spawning.
261712373F1I011038POTENSI CHINA SEBAGAI HEGEMON EKONOMI BARU DI KAWASAN ASIA PASIFIK PASCA KRISIS FINANSIAL AMERIKA SERIKAT TAHUN 2008Selama beberapa dekade belakangan ini, China telah muncul sebagai salah satu negara kekuatan baru. China yang dulunya merupakan salah satu negara miskin di dunia, kini telah berubah menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan kebangkitan perekonomian China ini, banyak ahli politik ekonomi yang memandang bahwa di masa yang akan datang China akan dapat menggeser Amerika Serikat sebagai hegemon ekonomi, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Ditambah lagi, pada tahun 2008, Amerika Serikat dihadapkan pada krisis finansial, yang telah membawa perekonomian Amerika menurun secara drastis dan melemahnya dominasi ekonomi Amerika Serikat di dunia, khususnya di kawasan Asia Pasifik, hal ini tentu memberikan China peluang lebih besar untuk dapat memperluas dominasi ekonominya di kawasan Asia Pasifik.During recent decades , China has emerged as one of emerging countries . China, which is used to be one of the world's poorest countries, has turned into one of the biggest economy in the world . As the rise of China 's economy, many people believe that in the near future China will be able to overtake United States as an economic hegemony , particularly in the Asia Pacific. Moreover, United States experienced financial crisis , which brought United States’s economic drastically decreasing and weaken United States’s economic domination in the world, especially in Asia Pacific. This condition surely gives bigger chance to China to expand it’s economic domination in Asia Pacific.
261812386E1A110042PEMERINTAHAN DESA PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (KAJIAN PROGRAM BANTUAN 1 (SATU) MILYAR TERHADAP EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA)Pengaturan mengenai Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden RI terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014, menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi harapan baru dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Untuk meneliti permasalaha tersebut penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terdapat beberapa hal secara umum yang merupakan latar belakang dalam paradigma pemerintahan desa. Pertama, diundangkannya UU Desa adalah dalam upaya keseriusan pemerintah mengakui dan melegitimasi keberadaan desa, sekaligus dalam upaya-upaya pencapaian kesejahteraan umum dengan menitik beratkan pembangunan desa. Kedua, eksistensi pemerintahan desa akan meningkat pasca dilegitimasi UU Desa dan penyelenggaraan desa diberi urusan-urusan pemerintahan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah, selain urusan konvensional yang telah diselenggarakan pemerintahan desa. Ketiga, dalam rangka pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan secara merata, eksistensi pemerintahan desa di dukung dengan program-program pengucuran dana dari pemerintah pusat maupun daerah salah satunya adalah program bantuan 1 (satu) milyar bagi desa. Dan alokasi dana memang yang paling utama dan suatu keniscayaan apabila pembangunan nasional menitik beratkan desa.
Program Bantuan Dana 1 (satu) Milyar per tahun merupakan kebijakan yang dikandung Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang termuat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) akan meningkatan eksistensi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dimana desa akan giat melakukan melakukan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa.
Kata kunci: Undang-undang Desa, Program bantuan 1(satu) Miliyar.
The arrangements about village that regulated in Law Number 32 Year 2004 can not accommodate all the interests and needs of the village community yet, which is until today. Besides, implementation of village arrangements which has been applicable is no longer appropriate to the times, especially with regard to the position of customary law communities, democratization, diversity, community participation, as well as progress and equitable development, causing the gap between regions, poverty, and social and cultural issues that can interfere with the integrity of Republic of Indonesia. President of the Republic of Indonesia from the date of October 20, 2014, signed the ratification of Law No. 6 of 2014 on the village. With the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village is being a new hope in the efforts welfare of its people. To investigate these problems, the author is using normative juridical research methods.
After the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village , there are several things in common which is the background in the paradigm of the village administration. First , the enactment of the Village regulation is the seriousness of the government in an effort to recognize and legitimize the existence of the village , as well as in efforts to achieve common prosperity by focusing on rural development. Second , the existence of the village administration will increase post legitimized Village regulation and the implementation of the village was given government affairs that given by national and local governments , in addition to conventional business that has held the village administration. Thirdly , in the context of rural development in order to prosper evenly , the existence of the village administration is supported by programs of disbursement of funds from central and local government , one of which is the one (1) billion assistance program for village. Allocation of funds is the most important and a necessity if national development focuses on village.
Fund Assistance Program 1 (one) billion per year is a policy that was conceived in Regulation No. 6 of 2014 on the village, which is contained in the provisions of Article 72 paragraph ( 1 ) will lead to the existence of the village administration in organizing the village administration, that the village will be eager to report the accountability of governance villages and rural finance.
Keywords : regulation of village , one (1) Billion aid program.

261912390H1C008062PENGEMBANGAN SISTEM PAKAR UNTUK DETEKSI DINI PENYAKIT KAKI GAJAH (FILARIASIS)Sistem pakar adalah sistem yang dapat menirukan sebuah kepakaran dari seorang manusia yang diintegrasikan ke dalam komputer. Sistem pakar dapat membantu menyelesaikan permasalahan di bidang kedokteran. Dengan menggunakan sistem pakar pada bidang kesehatan, penyakit dapat dideteksi dengan beberapa metode, salah satunya dengan metode adalah AHP (Analytic Hierarchy Process) dengan pengambilan data dengan metode pengisian kuisioner. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa seorang pasien yang menderita penyakit yang mengarah kepenyakit kaki gajah dengan menggunakan metode AHP. Dengan metode AHP, maka akan didapatkan diagnosa berupa bobot prioritas antar penyakit dilihat dari gejala yang pasien derita.Expert system is a system that can mimic an expertise of a man who integrated into the computer. Expert systems can help solve problems in the field of medicine. By using expert systems in the field of health, the disease can be detected by several methods, one of which is the method AHP (Analytic Hierarchy Process) with the data collection methods of filling the questionnaire. In this study, researchers tried to develop an expert system used to diagnose a patient suffering from a disease that leads to disease filariasis by using AHP. With AHP, it will get the diagnosis be seen diseases among the priority weighting of symptoms that patients suffer.
262012391F1B011007RESPONSIVITAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SMS BUPATI KABUPATEN BANYUMASResponsivitas organisasi terutama yang menjalankan program pengaduan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi karena kemudahan akses yang dapat dijangkau semua orang, sehingga penanganan yang cepat dan tepat menjadi kunci pelayanan berkualitas. Subyek dalam penelitian ini adalah tim pengelola pengaduan masyarakat melalui SMS Bupati Kabupaten Banyumas, yaitu Bupati dan admin SMS Bupati. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini adalah bahwa responsivitas dapat dicapai secara bertahap, dimulai dari adanya responsivitas potensial sebagai tanggapan awal pemerintah dengan memberikan perhatian atau adanya ketertarikan terhadap masalah dalam masyarakat. Kemudian dengan adanya perhatian dari pemerintah tersebut mulai muncul pemikiran untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat dan memadai untuk mendukung penanganan masalah. Baru kemudian responsivitas ini diwujudkan dalam bentuk tindakan aktual nyata menangani masalah dalam masyarakat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa responsivitas penanganan pengaduan masyarakat melalui SMS Bupati Kabupaten Banyumas masih rendah. Saran yang diajukan adalah pemberhentian program SMS Bupati atau dilanjutkan namun harus disempurnakan terlebih dahulu. Organization responsiveness, especially in organization that running citizen complaint program through SMS Bupati is so important. Citizen has high expectation because its accessable, therefor fast and appropriate handling become a key to quality service. Subject of this research are Bupati and staff of citizen complaint handling through SMS Bupati Kabupaten Banyumas. This research used qualitative descriptive method. This research found that responsiveness could e achieved gradually. Started from the absence of potential responsiveness as iniial comments of the government with give attention or interest of public problem. Then with he existence of attention from government began to emerge thought to allocate proper and adequate resource to support problem handling. Then responsiveness is embodied in the form of actual act to dealing with society problem. Conclusion of this research is responsiveness of citizen complaint handling through SMS Bupati is low. Suggestion from this research are the program need to stop or enhanced it first.