1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 2.501-2.520 dari 48.734 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
250112271H1D011050KAPASITAS BEBAN TULANGAN BAMBU APUS DENGAN PENAMBAHAN PIN DAN VARIASI DIAMETER TULANGAN PADA MUTU BETON K-200Kebutuhan akan penggunaan baja sebagai tulangan dalam struktur beton bertulang semakin meningkat. Hal tersebut akan memicu peningkatan limbah baja yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, maka diperlukan alternatif pengganti tulangan baja yang ramah terhadap lingkungan. Bambu merupakan alternatif yang dipilih sebagai pengganti penggunaan tulangan baja pada beton bertulang. Bambu yang digunakan adalah bambu apus. Selain harganya yang terjangkau, bambu apus juga memiliki populasi yang banyak di Indonesia sehingga sangat mudah diperoleh. Selain itu kuat tarik bambu juga tidak kalah tinggi dengan baja. Sifat kembang susut yang dimiliki bambu merupakan kelemahan jika digunakan sebagai tulangan beton bertulang. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut penggunaan pin jeruji besi sebagai perbaikan tulangan bambu akibat susut merupakan alternatif yang dipilih. Pin jeruji besi dengan diameter 2,5 mm akan ditanam pada tulangan bambu dengan arah lateral (arah x dan y). Eksperimen yang dilakukan adalah uji pull-out dengan variasi luas penampang tulangan bambu yang disamakan dengan luas penampang tulangan baja diameter 6 mm, 8 mm dan 10 mm. Untuk diameter 6 mm menggunakan variasi jumlah pin yang ditanam sebanyak 0, 2 dan 4 buah. Lalu untuk diameter 8 mm menggunakan variasi pin 0, 2, 4, dan 6. Sedangkan untuk diameter 10 mm menggunakan variasi pin 0, 2, 4, 6 dan 8. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa uji pull-out tulangan bambu setara luas penampang baja diameter 6 mm, 8 mm dan 10 mm dengan jumlah variasi pin dua memberikan hasil yang paling maksimal, melihat pola keruntuhan yang terjadi pada benda uji hal ini dikarenakan kekuatan pin jeruji besi yang lebih besar daripada bambu. Bambu mengalami patah terlebih dahulu pada bagian permukaan beton yang tidak tertanam sedangkan pin jeruji besi masih kokoh tertanam di dalam beton. Nilai kapasitas beban tertinggi tulangan bambu dengan jumlah variasi pin dua untuk diameter 6 mm, 8 mm dan 10 mm berturut – turut adalah 2100 N, 5533,33 N dan 6650 N.
The need of the steel usement as reinforcement in reinforced concrete structures is increasing. This will be trigger of increase in steel waste that which will cause environmental pollution. Therefore, we need an alternative of steel reinforcement that is friendly to the environment. Bamboo is an alternative that is chosen as a replacement for the use of steel reinforcement in reinforced concrete. Bamboo is used apus bamboo. In addition to its affordability, apus bamboo also has a population that many in Indonesia so it is very easy to obtain. Besides the high tensile strength of bamboo that is no less high with steel. Shrinkage properties owned flower bamboo is a weakness when used as concrete reinforcement. In anticipation of these weaknesses the use of pin bars as a result of shrinkage of bamboo reinforcement repair a selected alternative. Pin bars with a diameter of 2.5 mm will be planted on bamboo reinforcement in the lateral direction (the direction of x and y). Experiments were carried out is a pull-out test with reinforcement cross-sectional area variation bamboo equated with cross-sectional area of steel reinforcement diameter of 6 mm, 8 mm and 10 mm. For diameter of 6 mm using a variation of the number of pins grown as much as 0, 2 and 4 pieces. Then to a diameter of 8 mm using a variation of pins 0, 2, 4, and 6. As for the diameter of 10 mm using a variation of pins 0, 2, 4, 6 and 8. The test results showed that the pull- out test of bamboo reinforcement steel cross-sectional area equivalent diameter of 6 mm , 8 mm and 10 mm with a number of variations of the two pins provide maximum results, see pattern collapse that occurred in this case because the test object pin strength bars larger than bamboo . Bamboo that broke first on the concrete surface is not embedded pin bars while still firmly embedded in the concrete. The value of the highest load capacity reinforcement of bamboo with two pins for a number of variations of diameter 6 mm, 8 mm and 10 mm respectively - also is 2100 N, 5533.33 N and 6650 N.
250212289E1A111070WALI ADHAL (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0079/Pdt.P/2014.PA.Bkt.)
ABSTRAK
Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karena pernikahan tidak sah apabila tidak ada wali. Meski demikian, adakalanya terdapat wali yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya yang telah baligh karena wali mempercayai suatu adat seperti percaya dengan ketidakcocokan nama. Dari pandangan wali nama anaknya dengan calon suami anaknya tidak memiliki kecocokan nama sehingga wali beranggapan bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Peneliti ingin meneliti tentang bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali adhal dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 0079/Pdt.P/2014.PA.Bkt Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan, objek, maupun peristiwa tertentu yang akan diambil dari kesimpulan - kesimpulan dari objek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahannya.
Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari pemohon yang wali nasabnya adhal. Namun dalam menetapkan adhalnya wali selain menggunakan pertimbangan aspek normatif-yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis hakim juga menggunakan pertimbangan karena mudhorot yang akan terjadi lebih besar jika hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan wali hakim. Diantara mudhorot yang akan terjadi yaitu nikah siri dan terjadinya perbuatan zina (kumpul kebo).
ABSTRACT
Parents is one of the most important thing in marriage ceremony, because the marriage will not be valid if there is no parents.However, there is a time when parents refuse to let their mature daughter to be married because of their belief in custom such as incompatibility of the names. On parents perspective, their daughter’s name is incompatible with thecandidatehusband’s name, thusparents think that the marriage will not last any longer than 2 years. The writer want to observe the consideration of Religious Court Decision in determining the adhal parents Number 0079/Pdt.P/2014.PA.Bkt. The research type is descriptive research, which is research that will depict the situation, object or specific events based on conclusions of object problem which related to law theory and positive law practice which concerns the problem.
The research result is that the judge granted the plea of adhal parentand appointed custodian judge as parents for pleader in the marriage. Nevertheless, in appointing adhal parents should not only consider normative-juridical aspect but also sociological aspect and psychological aspect, the judges should also consider about the harms that might be happens if the judges was not grant the plea of pleader to get custodian judge. There are some harms, such as unofficial marriage (religion marriage) and sexual activity without marriage.
250312272H1C011025RANCANG BANGUN BUCK CHOPPER UNTUK PENYEIMBANG TEGANGAN PADA FIVE LEVEL INVERTER DENGAN KONTROL PIPenelitian dan pengembangan teknologi listrik untuk menggali potensi energi terbarukan terus dilakukan. Salah satunya pengambangan multilevel voltage source inverter (VSI) yang merubah tegangan dari tegangan DC menjadi tegangan AC dengan beberapa level tegangan. Semakin majunya teknologi inverter mengakibatkan peralatan dengan sistem arus searah turut berkembang pesat, salah satunya adalah catu daya sumber tegangan. Hal yang harus diperhatikan pada catu daya sumber teganagan adalah kestabilan tegangan yang dibangkitkan agar tidak terjadi over voltage dan under voltage yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan, sehingga dibutuhkan suatu rangkaian pengontrol kestabilan tegangan pada catu daya yang handalan, efektif dan efisien. Pada penelitian ini akan dilakukan rancang bangun Buck Chopper untuk penyeimbang tegangan pada Five Level Inverter dengan kontrol PI. Unjuk kerja sistem terkait tegangan dan arus keluaran serta harmonisa arus dan tegangan yang akan dianalisa apakah sesuai dengan hasil simulasi komputer menggunakan software PSIM. Setelah dilakukan pengujian hasil realisasi perancangan diperoleh hasil yang mendekati dengan hasil simulasi dengan software bahwa rangkaian buck chopper dapat menyetabilkan tegangan dengan baik. Hasil harmonisa komponen tegangan dan arus keluaran kurang dari 5% sesuai dengan standart IEEE. Research and development of electric technology to explore the potential of renewable energy continues to be done. One of them floating multilevel voltage source inverter (VSI) that converted DC voltage into AC voltage with multiple voltage levels. More advanced inverter technology results in equipment with a direct current system also growing rapidly, one of which is the power supply voltage source. The thing to watch on the power supply source voltage is stability of voltage source in order to avoid over-voltage and under voltage which can damage the equipment, so we need a control circuit voltage stability in power supply that have reliability, effective and efficient. This research will be conducted Buck Chopper design for balancing the voltage on Five Level inverter with PI control. Performance-related system voltage and output current and voltage and current harmonics to be analyzed whether in accordance with the results of computer simulation using PSIM software. After testing the results of the realization of the design obtained that buck chopper circuit can stabilize voltages well. Results harmonic components of voltage and output current of less than 5% in accordance with the IEEE standard.
250412273H1D011022PERMODELAN FISIK PENGARUH INTENSITAS HUJAN TERHADAP GERUSAN DI BAHU JALAN DENGAN INTENSITAS HUJAN YANG BERVARIASIBahu jalan merupakan salah satu prasarana yang penting bagi pengguna jalan salah satunya adalah sebagai tempat pemberhentian untuk menghindar dari kecelakaan. Salah satu masalah yang sering dijumpai pada bahu jalan adalah gerusan akibat air hujan. Gerusan ini menyebabkan cekungan yang cukup dalam yang tidak jarang membahayakan pengendara yang melintas jalan raya. Salah satu cara untuk mempelajari fenomena ini adalah dengan membuat model hidraulik fisik.
Model dibuat di laboratorium untuk menirukan suatu badan jalan dan bahu jalan yang sedang tertimpa hujan. Saluran badan dan bahu jalan dibuat menggunakan bahan dari akrilik sedangkan rainfall simulator pada penelitian ini menggunakan 2 buah shower. Pada penelitian akan memperhatikan apa yang terjadi pada bahu jalan dalam kurun waktu tertentu dan pada intensitas tertentu. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kedalaman dan lebar gerusan yang terjadi akibat guyuran air hujan dengan beberapa intensitas yang berbeda. Model fisik gerusan di bahu jalan direncanakan dengan membuat suatu bentuk yang menyerupai potongan melintang jalan dan bahu jalan. Hujan buatan akan dicurahkan di atas model hingga menyerupai kejadian hujan sesungguhnya dan akan diamati pengaruhnya terhadap gejala erosi di bagian bahu jalan.
Hasil dari penelitian yang didapat adalah intensitas hujan dan durasi hujan termasuk dua hal yang mempengaruhi gerusan dibahu jalan. Semakin besar intensitas hujan semakin besar pula lebar, panjang dan kedalaman gerusan dibahu jalan begitu pula dengan durasi hujan semakin besar durasi hujan semakin besar pula gerusan yang terjadi. Kedalaman gerusan maksimal yang terjadi pada intensitas 5 mm/jam adalah 2,11 cm, pada intensitas 10 mm/jam adalah 2.11 cm, pada intensitas 15 mm/jam 2,2 cm, pada intensitas 20 mm/jam adalah 2,5 cm dan pada intensitas 25 mm/jam adalah 3 cm. Aliran hujan yang melewati bahu jalan selalu membuat alur terlebih dahulu. Alur yang dibuat oleh aliran air hujan berbentuk seperti sungai kecil. Setelah aliran hujan menemukan alurnya gerusan yang terjadi cenderung tetap.

Kata Kunci : Gerusan, Intensitas Hujan, Bahu Jalan, Model Fisik
Roadside is one of the essential infrastructure for users for the example is for stopping to avoid the accident. One of the problems often encountered on the roadside was scouring because rain. This scours causes basin deep enough that not infrequently endanger motorists crossing the highway. One way to study this phenomenon is to create a physical hydraulic model.
The model was made in the laboratory to simulate a road and roadside that being hit by rain. Road and roadside are made using materials from acrylic, while rainfall simulator in this study using 2 pieces of shower. The research was paid attention to what happened on the shoulder of the road in a certain period of time and at a certain intensity. The purpose of this study was to determine the depth and width scouring caused by the pouring rain with a few different intensities. Physical model of scour at the shoulder of the road was planned to create a shape that resembles the cross-section of the road and the roadside. Artificial rain will be poured over the model until it resembles the real rainfall event and will be observable effects on the symptoms of the erosion on the shoulder of the road.
The results of the study were obtained rainfall intensity and duration of rainfall were affected scouring the roadside. The greater intensity of the rainfall, will greater cause width, length and depth of scour the roudside path as well as the duration, greater duration of the rain, will causes greater scouring. The maximum scour depth occurs in the intensity of 5 mm / hour were 2.11 cm, the intensity of 10 mm / hour were 2.11 cm, the intensity of 15 mm / h were 2.2 cm, at an intensity of 20 mm / h were 2.5 centimeters and the intensity of 25 mm / h were 3 cm. First Rain flow passing through the roadside always make the groove. Groove created by the flow of rain water that shaped like a small river. After the rain finding its groove scour flow, It will be an steady shape

Keywords: Scour, Rainfall Intensity, Roadside, Physical Model
250512274E1A111108TUNTUTAN PROVISIONIL YANG DIKABULKAN
( Study Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 09/PDT/2014/PT.SMG Jo Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 05/PDT.G/2013/PN.PBG )		Surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus merumuskan gugatan yang berisi tuntutan pokok, namun ada juga gugatan yang sifatnya tambahan/ Accesoir. Jenis gugatan yang sifatnya asesor ini ada yang disebut sebagai gugatan Provisi atau tuntutan provisionil. Tuntutan provisionil merupakan salah satu asesor dari gugatan pokok yang berisi permintaan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara yang memerintahkan dilakukan suatu tindakan yang sifatnya sementara sampai gugatan pokoknya memperoleh putusan akhir. Ketentuan tuntutan provisionil diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi.
Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan No.09/Pdt/2014/PT.Smg dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan provisionil adalah bahwa Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan mengenai tuntutan provisionil, akan tetapi langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Dalam proses pemeriksaan tuntutan provisionil, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai tuntutan provisionil sekaligus dengan pokok perkara pada putusanya, sehingga tidak diputus dengan “Putusan Sela”, namun diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara ini adalah bahwa karena putusan provisi dikabulkan, maka dalam putusan provisi tersebut melekat langsung putusan serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad, sehingga putusan provisi tersebut dapat langsung dilaksanakan serta merta setelah putusan akhir tersebut dijatuhkan. 		Lawsuit that submitted to a civil court must contain a formulated primary charge, and could be added by some accesorial charge besides the primary charge. There is Some Accesorial charge called lawsuit provision or Provisional charge. Provisional charge is an accesorial from the primary charge that containing a demand so civil law court could release a provisory decision that instructed to do some temporary action till the civil court release the final decision of the primary charge. Provisional charge been regulated in section 180 sub (1) Hir/ section 191 sub (1) Rbg and SEMA Nomor 3 tahun 2000 and SEMA Nomor 4 tahun 2001 as a guidance of administration implementation.
Based of research result in decision No. 09/Pdt/2014/PT.Smg, can be seen the consideration of civil court judge on second level civil court that granted the provisional charge is the cause of the judge of the first level civil court doesn’t considering about the provisional charge, but the primary charge directly. In the process of investigation of provisional charge, judge in the second level civil court considered about the provisional charge all at once with the primary charge in the court decision. So there is no ‘themporary award’, but been decisioned all at once with the primary charge. The law consequences for the both side in this case is the cause of provisional decision been granted, then in the granted provisional decision stick on it the ‘putusan serta merta’ or ‘uitvoerbaar bij voorraad’, so as the provisonal charge been granted the ‘uitvoerbaar bij voorraad’ could be done right away after the civil court make the final decision about the charge.
250612278H1D011058PRECAST BATA HOLLOW SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI MATERIAL UNTUK DINDING DENGAN PERBANDINGAN PASIR DAN ABU BATU 25:75Perkembangan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan naiknya kebutuhan akan rumah hunian. Dinding merupakan salah satu komponen konstruksi yang bisa dibilang cukup mahal untuk pembuatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyusunannya. Selain itu, dinding juga merupakan salah satu bagian non struktur yang berat, sehingga membebani komponen struktur di bawahnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alternatif material penyusun dinding agar bisa mereduksi berat, waktu dan biaya konstruksi yang diakibatkan oleh penyusunan dinding. Salah satu material penyusun dinding yang bisa menjadi alternatif adalah material bata hollow. Material ini terbuat dari campuran pasir dan abu batu, dan merupakan material yang mempunyai struktur padat dan berongga.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah membandingkan berat, kuat lentur, biaya, dan waktu pemasangan dinding yang terbuat dari material bata hollow, bata hollow dengan bambu, bata merah, dan bata ringan. Pembandingan material ini ditujukan untuk mengetahui keefektifan material bata hollow dibanding material bata merah dan bata ringan. Keempat material ini akan disusun menjadi dua tipe dinding yang berukuran 90x45 cm dan 60x60 cm.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dinding yang tersusun dari material bata hollow memiliki berat sebesar 237,61 kg/m², dimana berat ini lebih ringan dari bata merah yaitu sebesar 270,45 kg/m², tetapi lebih berat dari bata ringan yaitu sebesar 193,54 kg/m². Lalu, dinding yang tersusun dari material bata hollow memiliki waktu pekerjaan rata-rata selama 52 menit/m², dimana waktu pengerjaan ini jauh lebih cepat dibanding bata merah dengan waktu 182 menit/m², dan bata ringan dengan waktu 140 menit/m². Dinding yang tersusun dari material bata hollow mempunyai pengeluaran biaya sebesar Rp. 187400/m², pengeluaran ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bata merah yaitu sebesar Rp. 302400/m² dan bata ringan sebesar Rp. 279000/m². Dinding yang tersusun dari material bata hollow memiliki kapasitas beban lentur sebesar 4,17 kN, dimana kapasitas beban lentur nya lebih kecil dari material bata merah yaitu sebesar 5,55 kN, tetapi masih lebih besar dari material bata ringan yaitu sebesar 2,87 kN. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa material bata hollow dapat dijadikan alternatif material penyusun dinding karena memiliki berat yang cukup ringan, waktu pekerjaan penyusunan yang singkat, dan pengeluaran biaya yang lebih murah dari material bata merah dan bata ringan. Namun material bata hollow ini mempunyai kekurangan yaitu pada bagian sambungan yang perlu diperbaiki.		The development of population growth in Indonesia causes a rise in demand for residential homes. The wall is one of expensive construction to be manufactured and require considerable time for preparation. In addition, the wall is also one of heavy non structure part, thus it burdensthe structural components underneath. Therefore, we need an alternative material of walls in order to reduce the weight, time and construction costs caused bythe wall construction. One of the constituent materials which can be an alternative wall is hollow brick material. This material is made from a mixture of sand and dust stone, and has a solid structure and hollow.
The method used in this paper is to compare the weight, flexural strength, cost, and time of installation of walls made from hollow brick material, hollow brick with bamboo, red brick,and lightweight brick. The comparison of these materialsis intended to determine the effectiveness of the material of hollow brick than red brick and light brick. These materials will be compiled into two types of wall measuring 90x45 cm and 60x60 cm.
The result shows that the walls are composed of hollow brick material has a weight of 237.61 kg/m², it is lighter than the red brick that is equal to 270.45 kg/m², yet heavier than lightweight brick that is only 193.54 kg/m². Then, the walls that are composed of hollow brick material has an average work time for 52 minutes/m², it is much faster than the red brick that spend 182 min/m², and lightweight brick spend 140 min/m². Furthermore, the walls that are composed of hollow brick material has expenses of Rp. 187400/m², it is much less than the red brick that expensesRp. 302400/m² and lightweight brick Rp. 279000/m². The walls that are composed of hollow brick material has a bending load capacity of 4.17 kN, it is smaller than the red brick material which only 5.55 kN, but still larger than thelightweight brick material that is equal to 2.87 kN. According to these results, it can be concluded that hollow brick can be an alternative material of wall since it has a fairly light weight, has short composing time, and has cheaper cost of material thanred brick and lightweight brick. However, the weakness of hollow brick material is the connection that needs to be repaired.
250712279E1A010182PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENNegara yang berdasarkan Pancasila seperti Indonesia haruslah memberikan perlindungan hukum sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD ’45) alinea ke-4. Objek dari hukum perlindungan konsumen adalah produk barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Salah satu bentuk layanan jasa yang ditawarkan dan disediakan bagi konsumen adalah layanan jasa parkir. Pelayanan jasa parkir di Purwokerto salah satunya diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Margono yang merupakan rumah sakit besar yang ada di Purwokerto.
Pada skripsi ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pelayanan jasa parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa, KPRI SEHAT sebagai pengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo dalam menjalankan kegiatan usahanya menunjukan itikad baik kepada konsumen. Hal ini ditandai dengan penyediaan fasilitas, sarana prasarana, memberikan kompensasi ganti rugi untuk mendukung jalanya kegiatan usaha. Proses pemberian kompensasi dan/atau ganti rugi pengelola parkir Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo kepada konsumen yang mengalami kerugian dilakukan melalui prosedur dan ketentuan sebagai berikut: konsumen melapor ke kantor manajemen parkir, membawa STNK, identitas dan kartu parkir, pengkajian kasus, menandatangani surat laporan kejadian dan surat tuntutan, pemberian kompensasi atas kerugian.

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik seperti di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik menekankan pada kepercayaan dan motivasi untuk tidak merugikan pihak lain. Itikad baik berkaitan dengan kejujuran dalam melaksanakan isi perjanjian. Kejujuran dimaksud adalah tidak merusak atau menciderai hak yang dimiliki oleh pihak lain untuk menerima keuntungan dari perjanjian yang dibuat. Pengelolaan jasa pelayanan parkir di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang di kelola KPRI SEHAT sudah menunjukan itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini sepatutnya dicontoh oleh pelaku usaha lainya demi tercapainya tujuan Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Parkir

Indonesia as a country with Pancasila as the national policy should give a legal protection in accordance to the preamble of the 1945 constitution paragraph 4. The object of the consumer protection are goods and services which are used by the consumer. One of the service which offered to the consumer is parking service. As the regional general hospital, Margono Soekarjo provide a parking service in its surrounding.
This thesis discussed on how the laws protect the consumer using the parking service in general regional hospital MargonoSoekarjo under the Law No. 8 0f 1999 about consumer protection. This thesis is normative juridical using statute approach.
The result is that, KPRI SEHAT as the parking management show a good faith in its operational. It is shown by providing the facilities and giving compensation to support the operation. There is a procedure which must be done to get the compensation such as reporting to the parking management office, showing vehicle registration, showing ID card and parking card, case investigation, signing a letter report and warrant and the compensation will be given.
Each contract with good faith are being regulated by the civil code section 1338 verse (3). A good faith emphasizes and motivate the opposite is not in disadvantage. This is related to honesty to carry out the contract. Honesty means that one of the party should not broke or damage the other party right’s to get benefits from the agreement. KPRI SEHAT as the parking management at the Regional General Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto has shown a good faith in doing its job, it should be done by others to carry the purpose of consumer protection
Keywords: comsumer, consumer protection, consumer’s right, parking.
250812277G1H011024HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ENERGI DAN PROTEIN DENGAN DAYA TAHAN KARDIORESPIRASI ATLET SEPAKBOLA PERSIBASLatar Belakang. Prestasi sepakbola Indonesia mengalami penurunan setiap tahun, ditentukan oleh performa atlet. Daya tahan kardiorespirasi (VO2 Maks) menggambarkan performa seseorang dan dipengaruhi oleh asupan energi dan protein.
Tujuan. Mengetahui hubungan antara asupan energi dan protein dengan VO2 Maks pada atlet sepakbola Persatuan Sepakbola Banyumas (PERSIBAS).
Metode. Penelitian ini dilakukan di stadion GOR Satria Purwokerto pada bulan Juli 2015. Sebanyak 15 responden diambil secara purposive sampling dari klub PERSIBAS. Data VO2 Maks diukur menggunakan multistage fitness test, data asupan energi dan protein diukur dengan recall makanan 1x24 jam sebanyak 3 kali. Data dianalisis menggunakan program SPSS 11,5. Analisis data meliputi analisis deskriptif univariat dan analisis bivariat menggunakan uji korelasi spearman.
Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (86.7%) status gizi responden normal. Rerata hasil asupan energi responden adalah 78.63+ 13.26% dan rata-rata asupan protein yaitu 64.25+15.26% dari kebutuhan gizi. Sebagian besar (73.3%) responden memiliki nilai VO2 Maks baik. Terdapat hubungan yang signifikan dengan korelasi yang kuat dan positif antara asupan energi (p=0.01, r=0.64) dengan VO2 Maks, tetapi tidak adanya hubungan antara asupan protein (p=0.52, r=0.18) dengan nilai VO2 Maks responden.
Kesimpulan. Adanya hubungan antara asupan energi dengan daya tahan kardiorespirasi, semakin tinggi asupan energi atlet maka nilai VO2 Maks semakin baik. Sedangkan, asupan protein tidak memiliki hubungan dengan daya tahan kardiorespirasi dikarenakan ada faktor lain ikut berpengaruh yaitu latihan dan status gizi.		CORRELATION BETWEEN ENERGY INTAKE AND PROTEIN TOWARDS RESISTANCE CARDIORESPIRATORY AGAINST FOOTBALL ATHLETES OF PERSIBAS

Background: Indonesian football achievements has decreased every year, it is determined by the performance of athletes. Cardiorespiratory endurance (VO2 Max) describe the performance of a person and is affected by the intake of energy and protein.
Aim: Knowing the correlation between energy and protein intake with the athletes VO2 Max Banyumas football Football Association (PERSIBAS).
Methods: This research was conducted in the stadium of Satria Sport Center Purwokerto in July 2015. A total of 15 respondents taken by purposive sampling of PERSIBAS club. Data VO2 Max is measured using a multistage fitness test, the data of energy and protein intake were measured with 1x24 hour food recall as many as three times. Data were analyzed using SPSS 11.5. Data analysis included descriptive analysis of univariate and bivariate analysis using Spearman correlation test.
Results: Research shows that the majority (86.7%) of respondents normal nutritional status. The mean energy intake results respondent is 78.63+ 13:26% and the average intake of protein is 64.25 + 15:26% of nutritional needs. Most (73.3%) of respondents have VO2 max values well. There is a significant relationship with a strong and positive correlation between energy intake (p = 0:01, r = 0.64) with a VO2 Max, but no relationship between protein intake (p = 0:52, r = 0.18) with a VO2 max value of the respondent.
Conclusion: The relationship between energy intake with cardiorespiratory endurance, the higher the energy intake of athletes the value of VO2 Max is getting better. Meanwhile, protein intake has no relationship with cardiorespiratory endurance because there are other factors which also affected the position of the player and nutritional status.
250912280E1A011188Kajian Yuridis Terhadap Konflik Bersenjata
Noninternasional Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Terhadap Kasus Konflik Bersenjata Noninternasional di Rwanda Tahun 1994)
Konflik bersenjata noninternasional diatur di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Belum ada aturan yang mengatur mengenai definisi konflik bersenjata noninternasional, tetapi beberapa sarjana memberi definisi konflik bersenjata noninternasional. Terdapat situasi konflik bersenjata noninternasional selain yang melibatkan pemerintah yang sah dan pemberontak (belligerensi) yaitu terkait dengan konflik antar faksi atau antar suku tanpa melibatkan pemerintah yang sah. Sebagai contohnya konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji penentuan suatu konflik bersenjata menjadi konflik bersenjata noninternasional menurut Hukum Humaniter Internasional dan untuk mengetahui penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus konflik bersenjata noninternasional di Rwanda tahun 1994. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua situasi untuk dapat disebut konflik bersenjata noninternasional. Menurut Protokol Tambahan II 1977 yaitu yang pertama antara pemberontak melawan pemerintah yang sah dengan cara memberi pengakuan sebagai belligerensi. Pengakuan sebagai belligerensi diberikan apabila kaum pemberontak tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai belligerensi. Kedua yaitu konflik antar faksi atau antar suku tanpa melibatkan pemerintah yang sah atau sering disebut perang saudara. Berdasarkan Pasal 4 Statuta ICTR diketahui bahwa Mahkamah Rwanda menerapkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Pasal-pasal tersebut diterapkan dalam konflik bersenjata noninternasional seperti yang terjadi di Rwanda yaitu telah terjadi perang saudara antara suku Hutu dengan suku Tutsi.		A noninternational armed conflict is regulated in Article 3 of the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol II 1977. There are no rules on the definition of a noninternational armed conflict, but some academics give a definition of a noninternational armed conflict. There is a situation of a noninternational armed conflict beside of involving a legal government and rebels (belligerency), there is a conflict between factions or between tribes without involving the legal government. Such as a noninternational armed conflict that occurred at Rwanda in 1994.
The purposes of this research are to review the determination of an armed conflict into a noninternational armed conflict according to international humanitarian law and to determine the application of international humanitarian law in case of a noninternational armed conflict at Rwanda in 1994. This research used approach normative juridical by using the descriptive research specification, and with secondary data that have been collected through identification and inventory to the the law regulation and literary book, and inventory to the the law regulation and literary book, then the data is analyzed by using the method of qualitative normative.
Based on the results of research and discussion, indicates that there are two situations to be called a noninternational armed conflict. According to Additional Protocol II 1977 that the first is between rebel against a legal government by giving recognition as belligerency. A recognition as belligerency is given if the rebels have filled the conditions to be called as belligerency. The second is the conflict between factions or between tribes without involving the legal government or often called a civil war. Based on Article 4 of the Statute of the ICTR is known that the Court of Rwanda has implemented Article 3 of the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol II 1977. These articles are applied in a noninternational armed conflict at Rwanda which had happened a civil war between Hutu and Tutsi.
251012204E1A011042TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN PAKET OLEH PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI KEBUMENTransportasi darat melalui jalan raya memiliki kelebihan dibandingkan dengan transportasi lain. Kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan pengiriman paket. Dalam penyelenggaraannya, mobil bus yang seharusnya untuk mengangkut penumpang tapi juga untuk mengangkut barang berupa paket untuk usaha tambahan seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Efisiensi Kebumen. Padahal izin penyelenggaraan kiriman paket maupun penumpang ada izinnya sendiri-sendiri. Penyelenggaraan pengiriman paket tidak terlepas dari tanggung jawab karena pada saat proses pengangkutan bisa saja terjadi kerusakan maupun kehilangan.
Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh perumusan masalah apakah perizinan Perusahaan Otobus Efisiensi dalam menyelenggarakan pengiriman paket yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? serta bagaimanakah tanggung jawab hukum penyelenggaraan pengiriman paket yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Efisiensi apabila paket hilang atau rusak sebagian maupun seluruhnya?
Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data sekunder berupa literatur, perundang-undangan dan penunjang data sekunder berupa hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Otobus Efisiensi tidak berbadan hukum sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (21) Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Selain itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan pos sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Tanggung jawab yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan paket terhadap paket rusak sebagian maupun seluruhnya serta paket hilang yang dilakukan saat proses pengangkutan sebagai akibat kelalaian atau kesalahan pihak penyelenggara kiriman paket, perusahaan akan mengganti kerugian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa bentuk Perusahaan Otobus Efisiensi tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (21) Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Selain itu juga tidak memiliki izin penyelenggaraan pos sehingga tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian terhadap kerusakan maupun kehilangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka disarankan agar Perusahaan Otobus Efisiensi secepatnya menyesuaikan status hukumnya menjadi badan hukum dan seharusnya memiliki izin penyelenggaraan pos.		 The land transportation has an advantage compared to any other kinds of transportation. The advantage is used by the corporation to provide a package delivery service. In the practice, bus that originally is purposed to carry people but also used to carry package as additional business. Such an activity is practiced by Otobus Efisiensi Kebumen Corporation. Whereas, the license of the package delivery service is different than license for carrying passengers. There is a risk in the practice of delivery package service. If the package is broken or loss, the corporation may take the blame.
Based on the background above, the formulation of the problems whether the license for the Otobus Efisiensi Corporation to do delivery package service has already in accordance with the provision law? also how the legal responsibility for the practice that is done by Otobus Efisiensi Corporation if the package is broken or loss partly or completely?
The research applied juridical normative method with the legal positive approach which is descriptive analytic. The source of the data came from secondary data in the form of literature, laws and the supporting secondary data is the interview result. The data is elaborated in the form systematically narrative text. The data analysis applied normative qualitative method.
The result of the study shows that the Otobus Efisiensi Corporation does not have any legal license so it do not match with Article 1 number (21) Laws no. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transport jo. Article 4 Laws no 28 Year 2009 About Post. Besides, they also do not have performance license so it do not match with Article 10 Laws no 38 Year 2009 About Post. The Corporation will take the responsibility if the package is broken partly or completely or loss during the delivery process as the result of the negligence of the Corporation with the deal of the both of the parties.
It can be concluded that the Otobus Efisiensi Corporation does not have any legal license so it do not match with Article 1 number (21) Laws no. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transport jo. Article 4 Laws no 28 Year 2009 About Post. Besides, they also do not have performance license so it do not match with Article 10 Laws no 38 Year 2009 About Post. The Corporation will take the responsibility if the package is broken partly or completely or loss during the delivery process as the result of the negligence of the Corporation with the deal of the both of the parties. It is suggested that the Otobus Efisiensi Corporation should match the legal status to a legal entity as soon as possible and have a post performance license.
251112281H1H011015KADAR HEMOGLOBIN IKAN PATIN SIAM (Pangasius hypophthalmus) YANG
DIBERI EKSTRAK KULIT JENGKOL (Pithecellobium sp.) 		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin ikan patin siam (Pangasius hypophthalmus) yang diberi pakan mengandung ekstrak kulit jengkol (Pithecellobium sp.). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Terdapat empat perlakuan dosis penggunaan ekstrak kulit jengkol dalam pakan yaitu : (1) P0 = pakan tanpa penggunaan ekstrak kulit jengkol (kontrol), (2) P1 = (pakan dengan 0,01% ekstrak kulit jengkol), (3) P2 = (pakan dengan 0,02% ekstrak kulit jengkol), (4) P3 = (pakan dengan 0,03% ekstrak kulit jengkol). Setiap perlakuan diulang 4 kali. Data dianalisis dengan analisis variansi dua arah dan hasil yang signifikan maka dilanjutkan dengan uji Holm-Sidak. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin akibat perlakuan terjadi pada hari ke-7 dan ke-14 namun menurun pada hari ke-21. This research aimed at determining hemoglobin concentration of Pangasius hypophthalmus fed with a diet containing jengkol pericarp extract (Pithecellobium sp.). The experimental design of this research was Completely Randomized Design. Different doses of extract were used as treatments which were : (1) without extract (P0), (2) 0,01% jengkol pericarp extract (P1), (3) 0,02% jengkol pericarp extract (P2), and (4) 0,03% jengkol pericarp extract (P3). Each treatment was conducted in four replicates. Data was analyzed by using two-way anova and a significant result was followed by Holm Sidak method. Results showed that concentration of hemoglobin significantly increased in extract containing diet group on day 7 and day 14 but it decreased to the same level of P0 treatment on day 21.
251212287E1A111001ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN GADAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KANTOR WILAYAH PT PEGADAIAN (PERSERO) JAKARTA 2Oleh :
KHOIRUL SUHADAK
E1A111001
Perjanjian baku yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero) dengan para nasabah telah menempatkan hak dan kewajiban secara tidak proporsional. Tampak dengan jelas bahwa apa yang menjadi kewajiban nasabah diatur secara jelas, sedangkan kewajiban PT PEGADAIAN (Persero) kurang jelas. Perjanjian baku yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero) dengan para nasabah semestinya tidak terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban nasabah. Untuk itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula baku dalam perjanjian gadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kantor Wilayah PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta 2.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Pembuatan Klausula Baku di PT PEGADAIAN (Persero) yang membatasi tanggungjawab apabila Pihak Pegadaian melakukan wanprestasi berupa hilang atau rusaknya barang jaminan milik nasabah dimungkinkan dapat merugikan nasabah. Dimana besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan nilai taksiran yang di tentukan secara sepihak oleh pihak PT PEGADAIAN (Persero) yang mengakibatkan pembatasan ganti rugi dari Pihak PT PEGADAIAN (Persero) ini dimungkinkan kurang mencerminkan Itikad Baik. Ketentuan kewajiban-kewajiban nasabah diatur secara jelas sedangkan kewajiban-kewajiban PT PEGADAIAN (Persero) kurang diatur secara jelas juga menjadikan pihak PT PEGADAIAN (Persero) sedikit kurang menerapkan itikad baik. Dapat dikatakan Pembuatan Klausula Baku oleh Pihak Pegadaian kurang berkesesuaian dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan romawi II angka (1) SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014.

Kata Kunci: Penerapan Klausula Baku, Perjanjian Gadai, Perlindungan Konsumen		ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF APPLICATION CLAUSE IN STANDART MORTGAGE AGREEMENT BY LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION IN THE REGIONAL OFFICE PEGADAIAN PT (PERSERO) JAKARTA 2

BY:
KHOIRUL SUHADAK
E1A111001

Standard contract by PT PEGADAIAN (Persero) with the customer has placed the rights and obligations disproportionately. Became clear that what the client's obligation is set clearly, while liabilities PEGADAIAN PT (Persero) is less clear. Standard contract by PT PEGADAIAN (Persero) with customers should not be a gap between the rights and obligations of the customer. For this reason, the study aims to determine the application of standard clauses in a mortgage agreement pursuant to Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection in the Office of PT. PEGADAIAN (Persero) Jakarta 2.
The method used in this research is normative juridical, with the data sources in the form of secondary data and primary data. The data was then analyzed using qualitative methods of normative analysis.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the clause Making Raw PEGADAIAN PT (Persero) which limits the responsibility if the party in default form Pawn loss or damage to goods belonging to the customer is allowed assurance can be detrimental to customers. Where the amount of compensation is determined based on the estimated value of which is determined unilaterally by the PT PEGADAIAN (Persero) which resulted in restrictions on the compensation of Party PT PEGADAIAN (Persero) is possible less reflective of Good Faith. Provisions obligations clearly regulated customers while obligations PEGADAIAN PT (Persero) less be clearly also makes the PT PEGADAIAN (Persero) slightly less implement in good faith. It can be said Clause Raw Making Party Pawnshop less corresponds to Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, Article 7, paragraph a of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Roman numeral II (1) SEOJK No. 13 / SEOJK.07 / 2014 ,

Keywords: Application Clause Standart, the Lien, Consumer Protection
251312307E1A011009PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RSU HIDAYAH PURWOKERTO)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dokter dalam informed consent pada pelayanan kesehatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dokter dalam informed consent.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dokter yang bekerja di RSU Hidayah Purwokerto. Pengambilan informan pada awalnya dilakukan dengan metode purposive sampling dan penentuan informan selanjutnya dilakukan dengan metode snowball sampling. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi, sedangkan untuk data sekunder ditunjang dengan metode dokumenter dan studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain outline, wawancara, form pengamatan, form dokumentasi dan form pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan reduksi data, display data dan kategorisasi data, sedangkan penyajian data menggunakan matrik data dan teks naratif, sedangkan pengujian terhadap triangulasi data yang telah diolah dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif terutama model content analysis perbandingan analisis dan komparatif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum dokter dalam informed consent terwujud secara baik terbukti dengan diaturnya hal-hal antara lain pengaturan prosedur perolehan informasi dari pasien/ keluarga pasien, imbalan jasa, tidak ada diskriminasi dokter, terjaminnya privasi dokter, tersedia izin praktik dokter, jaminan hukum atas penolakan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan adanya jaminan untuk membela diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum dokter antara lain faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, fasilitas dan budaya yang cenderung mendukung dan faktor fasilitas dan masyarakat yang cenderung menghambat pelaksanaan perlindungan hukum dokter serta faktor personal dan faktor sosial cenderung mempengaruhi perlindungan hukum dokter dalam informed consent pada pelayanan kesehatan.
This research aims to know the doctor law protection about informed consent in health services and to know factors that influence the doctor law protection about informed consent.
This research uses sociologic judicial approach in descriptive research. The sample in this research is doctor in Hidayah Hospital Purwokerto. The initial sampling method uses purposive sampling and for next sampling uses snow ball sampling. This research uses primary and secondary data from interview and observation, while secondary data takes document and literature review. The research instruments for data collecting are outline, interview, observation, document and literature review. The data are managed by reducing, displaying, and categorizing, while the data presentation uses matrix and narrative text, while the data triangulation test is managed by using qualitative method especially content analysis method with comparison.
The research result shows that doctor law protection about informed consent is well formed by the existing regulation such as information collecting procedure from patient/family, service incentive, no doctor discrimination, doctor privacy is guaranteed, doctor practice permission is available, law certainty about rejection on illegal treatment and self-defend from law, law enforcer, society, facility, and culture factors which are able to support, facility and society factors which are able to hamper the doctor law protection, and personal and social factors which are able to influence doctor law protection about informed consent in health services.
251412282G1D011059HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN MEKANISME KOPING KELUARGA PASIEN SKIZOFRENIA RSUD BANYUMASLatar Belakang: Prevalensi kejadian skizofrenia di dunia mencapai 0,85% atau 55,9 juta orang dan di Indonesia mencapai 1%, atau 2,49 juta orang (WHO, 2011). Penderita skizofrenia harus menjalani pengobatan jangka panjang sehingga menuntut keterlibatan keluarga pasien. Merawat penderita skizofrenia dapat berimbas pada kelelahan yang panjang yang menyebabkan stres bagi keluarga. Hal ini mengharuskan keluarga menggunakan mekanisme koping.
Tujuan: Mengetahui hubungan tingkat stres dengan mekanisme koping pada keluarga pasien penderita skizofrenia selama di instalasi pelayanan kesehatan jiwa terpadu RSUD Banyumas.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain korelasi analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji bivariat spearman rank.
Hasil: Hasil dari uji Bivariat Spearman Rank menunjukan nilai p 0,005 dan nilai r 0,439.
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat stres dengan mekanisme koping pada keluarga pasien penderita skizofrenia di instalasi pelayanan kesehtan jiwa terpadu RSUD Banyumas dengan kategori sedang.
Background: The prevalence of incidence schizophrenia in the world reached 0.85% or 55.9 million people, and Indonesia reached 1% or 2.49 million people (WHO, in 2011). Patient schizophrenia should be drug for long time, thus family support because patient of schizophrenia usually have not drug request. Care for patients with schizophrenia can affect the exhaustion that long to couse stress for family . This requires the family uses a coping mechanism.
Object: Find out correlation stress degree with coping mechanism of patient schizophrenia in room Arjuna and Bima RSUD Banyumas.
Method: This research use analytic correlation design with cross sectional approach. Sampling technique use purposive sampling. Respondents in this research count of 40 peoples. Result of research analyze with spearman rank test.
Result: Base on the analyze with Spearman Rank test has produced p value 0,005 and r value 0,439.
Conclusion : There is correlation stress degree with coping mechanisms of family patien scizofrenia in installation mental health service integrated RSUD Banyumas.
251512284H1K011034HUBUNGAN KELIMPAHAN DAN LAJU PREDASI Acanthaster planci TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI PULAU MENJANGAN KECIL BAGIAN BARAT TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWAPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persen penutupan terumbu karang, mengetahui kelimpahan A. planci, mengetahui laju predasi A. planci, mengetahui hubungan kelimpahan dan laju predasi A. planci dengan persen penutupan terumbu karang di Pulau Menjangan Kecil bagian barat, Taman Nasional Karimunjawa. Penelitian dilakukan pada 20-24 Juni 2015 di Pulau Menjangan Kecil bagian barat Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah. Penilaian kondisi terumbu karang dilakukan dengan metode Line Intercept Transect (LIT) sedangkan kelimpahan dan laju predasi A. planci digunakan transek kuadrat berukuran 2,5 x 2,5 m². Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi persen penutupan terumbu karang termasuk dalam kategori baik dan sedang. Kelimpahan A. planci mencapai 0,8 ind/m² dan 0,4 ind/m² termasuk dalam status mengancam. Laju predasi di pengaruhi oleh ukuran individu A. planci. Hubungan kelimpahan dengan persen penutupan terumbu karang menunjukan hubungan yang sifatnya positif, dimana semakin tinggi kelimpahan A. planci maka semakin tinggi pula tutupan karang. Hubungan laju predasi A. planci dengan persen penutupan terumbu karang menunjukan adanya hubungan yang negatif, dimana semakin tinggi laju predasi A. planci maka semakin rendah pula persen penutupan terumbu karangnya.The research purpose is to find out the coverageof coral reefs, the abundance of A. planci, predation rate of A. planci, correlation both abundance and predation rate A. planci toward the coverage of coral reefs cloture in west coast Menjangan island, Karimunjawa National Park. The research was conducted at 20-24 June 2015 in west coast Menjangan Kecil island Karimunjawa National Park, Central Java. Hard coral coverage was determine usage Line Intercept Transect (LIT) while abundance and predation rate A. planci observation used transect square 2,5 x 2,5 m². The result showed that the percentage of coral reefs cloture were good and medium category. The rate of predate in stir by the size of individual A. planci .The correlation between abundance and percentage of coral reef cloture was positive correlation, as higher abundance of A. planci would higher coral reefs cloture. The correlation between predation rate A. planci and percentage of coral reef closure was negative correlation, as higher predation rate A. planci would lower the percentage of coral reefs cloture.
251612285H1C011058RANCANG BANGUN DAN ANALISA H-BRIDGE CURRENT SOURCE INVERTER (CSI) DENGAN KONTROL SINGLE CARRIER SINUSOIDAL PULSE WIDTH MODULATION (SPWM) Teknologi inverter merupakan salah satu konverter DC-AC yang memiliki banyak keuntungan, salah satunya yaitu untuk pengendalian daya dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dengan bentuk yang relatif kompak dan relatif tidak memerlukan tempat yang luas. Salah satu pemanfaatan inverter adalah sebagai pengatur kecepatan motor ac dengan prinsip mengubah nilai frekuensi masukan motor melalui nilai indeks modulasi Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM). PWM merupakan teknik modulasi yang mengubah variasi amplitudo input menjadi lebar pulsa. Inverter sendiri dibedakan menjadi 2 jenis menurut sumbernya, yaitu inverter sumber arus (CSI) dan inverter sumber tegangan (VSI). Perbedaan dari dua jenis inverter ini yang paling terlihat adalah pada konfigurasi rangkaiannya. Untuk inverter sumber arus konfigurasi rangkaiannya dengan jembatan H. Keuntungan dari CSI yaitu mampu menghasilkan arus keluaran dengan harmonisa distorsi yang kecil. Pada tugas akhir ini menganalisa keluaran dari inverter sumber arus jembatan H (H-Bridge CSI) menggunakan simulasi komputer dan experimen alat. Pada tugas akhir ini menganalisa keluaran dari inverter sumber arus jembatan H (H-Bridge CSI) menggunakan simulasi komputer dan experimen alat. Dalam unjuk kerja percobaan dibagi menjadi dua bagian besar yang pertama bagian pembangkitan gelombang SPWM sebagai kendali saklar, dan yang kedua bagian inverter arus jembatan H dengan mengubah jenis beban, arus masukan, dan nilai filter kapasitor. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode yang dipakai adalah metode eksperimental. Hasil pengujian menunjukan jenis beban yang terpasang dengan inverter akan mempengaruhi sinyal arus yang mengalir ke beban, arus masukan juga akan mengubah nilai arus yang mengalir pada beban, sedangkan nilai filter kapasitor semakin besar nilai filter akan menyebabkan fungsi filter menjadi semakin baik.Inverter technology is one of the DC-AC converter which has many advantages, one of them is to control power from one form to another, with the form of a relatively compact and does not require a relatively large place. One use of the inverter is a variable speed ac motor with the principle of changing the value of the motor input frequency through the modulation index value Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM). PWM is a modulation technique that converts into a wide variety of input amplitude pulse. Inverter itself is divided into two types according to the source, these are current source inverter (CSI) and a voltage source inverter (VSI). The difference of these two types of inverters are the most visible on the circuit configuration. For a current source inverter circuit configuration with H-Bridge. The advantage of CSI that is capable of producing an output current with little harmonic distortion. In this thesis analyzes the output of the H-Bridge current source inverter (H-Bridge CSI) using computer simulation and experimental tools. In the performance of the experiment is divided into two major sections of the first is the generation of SPWM wave as a control switch, and the second is the H-Bridge inverter by changing the type of load, input current, and the value of the filter capacitor. To get the results of the study, the method used was experimental method. Test results showed the type of load that is attached to the inverter will affect the signal current flowing to the load, input current will also change the value of the current flowing to the load, while the value of the filter capacitor greater than the previous value will cause the filter function is becoming better.
251712286H1C011028RANCANG BANGUN DAN ANALISA H-BRIDGE CURRENT SOURCE INVERTER (CSI) DENGAN KONTROL SINUSOIDAL PULSE WIDTH MODULATION (SPWM) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16
Inverter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan masukan arus searah (DC) menjadi tegangan keluaran arus bolak-balik (AC) yang besar tegangan dan frekuensinya dapat diatur sesusai dengan yang diinginkan. Inverter menurut sumbernya terdapat dua jenis, yaitu inverter sumber arus (CSI=Current Source Inverter) dan inverter sumber tegangan (VSI=Voltage Source Inverter). Perbedaan dari dua jenis inverter ini yang paling terlihat adalah pada konfigurasi rangkaian. Untuk inverter sumber arus, komponen dioda dihubung seri dengan komponen pensaklaran sedangkan inverter sumber tegangan, komponen dioda dihubung paralel dengan komponen pensaklaran. Keuntungan dari CSI yaitu mampu menghasilkan arus keluaran dengan harmonisa distorsi yang kecil. Pulse Width Modulation Inverter satu fase adalah rangkaian pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak balik untuk satu fase. Pembangkitan sinyal SPWM secara digital dapat memberikan unjuk kerja sistem yang bagus karena lebih kebal terhadap gangguan/derau.Perancangan sebuah pembangkit sinyal SPWM menggunakan mikrokontroler memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah diprogram dan rangkaian inverter menjadi sederhana. Rangkaian inverter ini dirancang supaya ringkas, oleh karena itu pada sistem minimal mikrokontroler hanya mengandalkan ragam chip tunggal. Pada tugas akhir ini menganalisa keluaran dari inverter sumber arus jembatan H (H-Bridge CSI) menggunakan simulasi komputer dan experimen alat. Dalam unjuk kerja percobaan dibagi menjadi dua bagian besar yang pertama bagian pembangkitan gelombang SPWM sebagai kendali komponen pensaklaran, dan yang kedua bagian inverter arus jembatan H dengan mengubah jenis beban, arus masukan, dan nilai filter kapasitor. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode yang dipakai adalah metode eksperimental. Hasil pengujian menunjukan jenis beban yang terpasang dengan inverter akan mempengaruhi sinyal arus yang mengalir ke beban, arus masukan juga akan mengubah nilai arus yang mengalir pada beban, sedangkan nilai filter kapasitor semakin besar nilai filter akan menyebabkan fungsi filter menjadi semakin baik.
The inverter is a circuit that serves to change the input voltage direct current (DC) into the output voltage alternating current (AC) large voltage and frequency can be adjusted as desired. Inverter according to the source, there are two kinds, namely the current source inverter (CSI = Current Source Inverter) and voltage source inverter (VSI = Voltage Source Inverter). The difference of these two types of inverters are the most visible on the circuit configuration. For a current source inverter, a component linked diode in series with the switching component while the voltage source inverter, a component linked diode in parallel with the switching component. Advantages of CSI that is capable of producing an output current with little harmonic distortion. Pulse Width Modulation is a single-phase inverter direct voltage converter circuit into AC voltage for one phase. Digitally SPWM signal generation can provide a good system performance because it is more immune to interference. Design a SPWM signal generator using microcontroller has several advantages that easily programmed and inverter circuit becomes simple. This inverter circuit is designed so compact, therefore the minimum system microcontroller rely solely on a single chip variety. In this thesis analyzes the output of the H bridge current source inverter (H-Bridge CSI) using computer simulation and experimental tools. In the performance of the experiment is divided into two major sections of the first part as the SPWM wave generation control switching components, and the second part H bridge inverter by changing the type of load, input current, and the value of the filter capacitor. To get the results of the study, the method used was experimental method. Test results showed the type of load that is attached to the inverter will affect the signal current flowing to the load, input current will also change the value of the current flowing to the load, while the value of the filter capacitor greater than the previous value will cause the function of the filter becomes better.
251812288E1A110036PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PT. CHEVRON (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN.Jkt.Sel)ABSTRAK

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP menerangkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.
Berdasarkan putusan praperadilan Nomor 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt. Sel bahwa Bachtiar Abdul Fatah sebagai Pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya melalui kuasa hukumnya melawan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda RI Tindak Pidana Khusus sebagai Termohon. Permohonan praperadilan diajukan dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHAP.
Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan alasan dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon, Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Akibat hukum terhadap dikabulkannya permohonan pemohon praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah sehingga tersangka harus dibebaskan dari tahanan.
ABSTRACT

Pretrial is new thing in the world of Indonesian justice. Pretrial court is not a stand-alone institution. Pretrial regulated in Article 1 point (10) Criminal Procedure Code explains that pre-trial court is authorized to examine and decide on the validity of an arrest, detention, discontinuation or termination of the investigation or prosecution, and demand of compensation or rehabilitation.
Based on pretrial ruling No. 38/Pid.Pra/2012/PN. Jkt.Sel, Bachtiar Abdul Fatah as the applicant, apply for a pretrial regarding determination of the status of suspects for him through his attorney against the Director of Investigation Deputy Attorney General of the Republic of Indonesia for Special Crimes as defendant. Pretrial petition filed on the grounds that the determination of the Applicant as the suspect was not under the provisions of the applicable law , which is not in accordance with the provisions of Article 1 point ( 2 ) Criminal Procedure Code .
The judges legal considerations granted the applicant's request is based on the entire evidence that presented by the Defendant, Defendant can not prove the existence of at least two (2) evidence can be used as the basis for the determination of the Applicant as a suspect. The legal consequences of the granting of the applicant’s pretrial petition on unlawful determination of the status of suspects and detention by the Defendant is invalid so that the suspect must be released from custody.
251912290H1D011012PEMODELAN BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN PERBANKAN DENGAN METODE STEPWISE ( STUDI KASUS PERBANKAN DI JALAN JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO)Purwokerto merupakan pusat perdagangan, bisnis dan pendidikan oleh daerah sekitarnya sehingga menjadikan kota ini semakin berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan bank semakin meningkat. Sebagian bank – bank besar terletak di Jalan Jenderal Soedirman sehingga menyebabkan bebagai permasalahan transportasi seperti kemacetan menuju arah ke bank atau arah keluar bank. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah polusi udara, pemborosan BBM dan kerugian waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bangkitan dan tarikan, mengetahui model bangkitan BNI dan BRI, model tarikan BNI dan BRI serta mengetahui tarikan perbankan yang terdiri dari BNI, BRI, BCA dan Mandiri sehingga model tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Data primer yang dibutuhkan diambil dengan cara wawancara nasabah dan mencatat jumlah kendaraan yang masuk area bank per jamnya, sedangkan data sekunder di peroleh dari bagian umum bank seperti jumlah atm, jumlah petak perkir dan jumlah konter pelayanan. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda stepwise tipe 1 dan tipe 2. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:
bangkitan BNI stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yb = 0.535 + 4.890X1 + 7.511X2 + 3.985X3 + 5.908X4 + 4.352X5 dengan R2 0.999, bangkitan BRI Purwokerto stepwise tipe 1 Yb = 3.329 + 9.097X3 + 15.994X4 dengan R2 0.9151 sedangkan bangkitan BRI stepwise tipe 2 yaitu analisis regresi tahap ke 4 Yb = 11.240 + 14.840X1 + 11.775X5 dengan R2 0.926, dimana Y adalah jumlah bangkitan kend/jam, X1 adalah kendaraan yang digunakan, X2 adalah pekerjaan, X3 adalah jarak dari rumah, X4 adalah aksesibilitas, X5 adalah pendapatan,
tarikan BNI stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yt = -2.975 + 5.031X1 + 5.942X2 + 5.338X3 + 6.214X4 dengan R2 0.978, tarikan BRI stepwise tipe 1 Yt = 5.401 + 5.936X2 + 14.264X3 dengan R2 0.873 dan tipe 2 Yt = 8.920 + 7.800X1 + 13.752X3 dengan R2 0.918, dimana Y adalah jumlah tarikan kend/jam, X1 adalah bunga, X2 adalah transaksi, X3 adalah mesin atm, X4 adalah kualitas pelayanan teller,
tarikan perbankan stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yt = 228.459 + 18.609X2 + 22.022X3 dengan R2 0.918 dimana Y adalah jumlah tarikan kend/jam, X1 adalah jumlah petak parkir, X2 adalah jumlah konter pelayanan, X3 adalah jumlah mesin atm.
Purwokerto merupakan pusat perdagangan, bisnis dan pendidikan oleh daerah sekitarnya sehingga menjadikan kota ini semakin berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan bank semakin meningkat. Sebagian bank – bank besar terletak di Jalan Jenderal Soedirman sehingga menyebabkan bebagai permasalahan transportasi seperti kemacetan menuju arah ke bank atau arah keluar bank. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah polusi udara, pemborosan BBM dan kerugian waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bangkitan dan tarikan, mengetahui model bangkitan BNI dan BRI, model tarikan BNI dan BRI serta mengetahui tarikan perbankan yang terdiri dari BNI, BRI, BCA dan Mandiri sehingga model tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Data primer yang dibutuhkan diambil dengan cara wawancara nasabah dan mencatat jumlah kendaraan yang masuk area bank per jamnya, sedangkan data sekunder di peroleh dari bagian umum bank seperti jumlah atm, jumlah petak perkir dan jumlah konter pelayanan. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda stepwise tipe 1 dan tipe 2. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:
bangkitan BNI stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yb = 0.535 + 4.890X1 + 7.511X2 + 3.985X3 + 5.908X4 + 4.352X5 dengan R2 0.999, bangkitan BRI Purwokerto stepwise tipe 1 Yb = 3.329 + 9.097X3 + 15.994X4 dengan R2 0.9151 sedangkan bangkitan BRI stepwise tipe 2 yaitu analisis regresi tahap ke 4 Yb = 11.240 + 14.840X1 + 11.775X5 dengan R2 0.926, dimana Y adalah jumlah bangkitan kend/jam, X1 adalah kendaraan yang digunakan, X2 adalah pekerjaan, X3 adalah jarak dari rumah, X4 adalah aksesibilitas, X5 adalah pendapatan,
tarikan BNI stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yt = -2.975 + 5.031X1 + 5.942X2 + 5.338X3 + 6.214X4 dengan R2 0.978, tarikan BRI stepwise tipe 1 Yt = 5.401 + 5.936X2 + 14.264X3 dengan R2 0.873 dan tipe 2 Yt = 8.920 + 7.800X1 + 13.752X3 dengan R2 0.918, dimana Y adalah jumlah tarikan kend/jam, X1 adalah bunga, X2 adalah transaksi, X3 adalah mesin atm, X4 adalah kualitas pelayanan teller,
tarikan perbankan stepwise tipe 1 dan tipe 2 Yt = 228.459 + 18.609X2 + 22.022X3 dengan R2 0.918 dimana Y adalah jumlah tarikan kend/jam, X1 adalah jumlah petak parkir, X2 adalah jumlah konter pelayanan, X3 adalah jumlah mesin atm.
252012292E1A009176Pelanggaran yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.74/PID.SUS/2013/PTR)Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya disebabkan oleh anak maka sesuai Putusan No.74/PID.SUS/2013/PTR bisa dilihat bagaimanakah Pelanggaran yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak dilihat dari pembuktian dan akibat hukumnya.
Kasus yang terjadi bahwa terdakwa Noris adalah anak yang mengendarai mobil ditemani dengan saksi Yudha karena kelalaiannya menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Firdaus, saksi Sabri yang mengakibatkan Siska Apri Lione meninggal dunia dengan Surat Visum Et Repertum nomor : 425/VER/RSBK-UMUM/III/2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.DESVALDI dan diketahui oleh Dr.DINDIN H.HADIM,SpPD. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jika pengadilan sdah menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 270 KUHAP putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap di eksekusi oleh jaksa.
Berdasarkan putusan No.74/PID.SUS/2013/PTR terdakwa Noris telah melakukan tindak pidana karena terpenuhinya minimum dua alat bukti yaitu tiga orang saksi dan surat Visum Et Repertum nomor : 425/VER/RSBK-UMUM/III/2012. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maka akibat hukumnya putusan tersebut dieksekusi oleh jaksa. 		Transportation has been a need of a very vital for supporting the activities carried out by by the community as regulated in the law number 22 / 2009 about traffic and public transport .The number of the accident that occurred on a highway caused by the son and according the award no.74 / pid.sus / 2013 / ptr can be seen how can a breach that resulted in traffic accident carried out by anak seen from of verifiable and effect its laws .
Cases occur that the defendant noris is the driving was accompanied by a witness yudha because of their negligence hit a motorcycle driven by a witness paradise , witness sabri resulting in siska apri lione died with a medical check visum et repertum number: 425 / ver / rsbk-umum / iii / 2012 , issued by the hospital budi the glory of the city of batam that were checked and signed by dr.desvaldi and known by dr.dindin h.hadim , sppd .According to article 183 kuhap that the judge should not be dropping criminal to someone unless at least two instruments of evidence that legitimate he received the belief that a crime was really happening and that the defendant guilty do it .If the court sdah set the defendant guilty of crimes and in accordance with article 270 kuhap court decisions that have legal force that remains in the execution by the prosecutor .
Based on decisions no.74 / pid.sus / 2013 / ptr noris the defendant has committed a crime because fulfill a minimum of two evidence that is three witnesses and a number of medical check visum et repertum : 425 / ver / rsbk-umum / iii / 2012 .Criminal court drop of 7 ( jailed for seven months due to the ruling law and executed by the prosecutor .