1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 2.521-2.540 dari 48.734 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
252112293H1C011033RANCANG BANGUN FIVE LEVEL VOLTAGE SOURCE INVERTER (VSI) SATU FASA DENGAN KONTROL PWM MENGGUNAKAN DUA SINYAL CARRIERPenelitian dan pengembangan perangkaat listrik untuk menggali potensi energi matahari menjadi energi listrik terus dilakukan. Salah satunya pengembangan multilevel voltage source inverter (VSI) yang mampu merubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan kualitas arus maupun tegangan yang lebih baik dari inverter konvensional dua level saja. Penelitian ini melakukan rancang bangun five level VSI satu fasa dengan kontrol PWM menggunakan dua sinyal carrier. Dengan teknik pensaklaran level shifted carrier based SPWM, simulasi komputer dan hasil pengujian di laboratorium terhadap prototype dengan indeks modulasi 1 mampu membangkitkan tegangan beban yang memiliki lima level gelombang anak tangga (straicase waveform) dan arus sinusoidal yang memiliki nilai harmonisa yang rendah.Research and development of electric devices to explore the potential of solar energy into electrical energy continues to be done. One of them is the development of multilevel voltage source inverter (VSI) which is capable of changing the DC voltage into AC voltage with a current or voltage quality is better than the conventional two-level inverter only. This research will be carried out design of the phase five level VSI with PWM control using two carrier signals. By switching technique based carrier level shifted SPWM, computer simulation and laboratory test results on a prototype with modulation index 1 is able to generate a load voltage which has five levels of stairs (straicase waveform) and sinusoidal currents which have a low value harmonics.
252212299H1H011004Pertumbuhan Nener Ikan Bandeng (Chanos Chanos, Forsskål) Yang Diberi Pakan Mikrokapsul Dengan Bahan Inklusi Nannochloropsis Sp. Dan Matriks BerbedaPakan mikrokapsul berbentuk bundar yang berdiameter 5- 80 µm, tersusun dari matriks polimer (dinding) dan bahan inklusi (inti). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan nener ikan bandeng (Chanos chanos, Forsskål) yang diberi pakan mikrokapsul dengan bahan inklusi Nannochloropsis sp. Metode penelitian ini adalah metode experimental dengan rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun perlakuan yang diuji adalah: Perlakuan P1, pakan mikrokapsul inklusi Nannochloropsis sp matriks gelatin dan minyak ikan, perlakuan P2: pakan mikrokapsul inklusi Nannochloropsis sp, matriks telur ayam, gelatin dan minyak ikan dan Kontrol (K): pakan komersil tepung udang D0. Pemeliharaan nener ikan bandeng dilakukan selama 42 hari. Parameter penelitian meliputi pertumbuhan. Parameter pendukungnya adalah kualitas air yang meliputi suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, Total Ammonia Nitrogen (TAN) dan nitrit. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan mutlak perlakuan P2 menunjukan tidak berbeda nyata dengan Kontrol (P>0,05), namun keduanya berbeda dengan perlakuan P1 (P<0,05). Pemberian pakan mikrokapsul tersebut menunjukan pertumbuhan yang meningkat terhadap pertambahan berat, panjang nener ikan bandeng (Chanos chanos Forsskål).Microcapsules feed circular 5-80 μm in diameter, composed of a polymer matrix (wall) and the inclusion material (nucleus). The purpose of this study was to determine the growth of milkfish seeds (Chanos Chanos, Forsskål) which is fed with material inclusions microcapsules Nannochloropsis sp. This research method is experimental method to the study design using completely randomized design (CRD) with 3 treatments and 5 replications. The treatments tested were: Treatment P1, feed the microcapsules inclusion Nannochloropsis sp matrix gelatin and fish oil, the treatment P2: feed microcapsules inclusion Nannochloropsis sp, matrix chicken eggs, gelatin and fish oil and Control (K): D0 commercial feed shrimp flour. Maintenance milkfish seeds performed for 42 days. Parameter research include growth. Supporters are water quality parameters which include temperature, pH, salinity, dissolved oxygen, total ammonia nitrogen (TAN) and nitrite. The results showed that absolute growth rate P2 treatment showed no significant difference with control (P> 0.05), but both are different from P1 treatment (P <0.05). Feeding The microcapsules showed increased growth against weight gain, length milkfish seeds (Chanos Chanos Forsskål).
252312313F1C010028Rasisme dalam Video Game Bioshock Infinite
(Analisis Semiotika Gameplay Video Game Bioshock Infinite)
Penelitian ini mengambil judul “Rasisme dalam Video Game Bioshock Infinite (Analisis Semiotika Gameplay Video Game Bioshock Infinite)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna representasi rasisme yang ada dalam video game Bioshock Infinite.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan semiotika milik Roland Barthes. Sedangkan untuk metode pengumpulan data adalah dengan cara observasi gameplay dan studi pustaka meliputi buku dan literatur lain yang berkaitan dengan rasisme.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah video game Bioshock Infinite merupakan video game yang menceritakan petualangan seseorang bernama Booker DeWitt di dalam sebuah kota fiksi Columbia. Representasi rasisme yang ada dalam video game ini diperlihatkan dalam scene tertentu, lewat dialog-dialog dan adegan-adegan yang ada dalam video game. Representasi rasisme dalam video game ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pemaknaan secara denotasi dan konotasi, dan ditujukan kepada etnis-etnis tertentu yang ada di kota Columbia. Secara denotasi, stereotip dalam video game ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi melalui dialog antar tokoh dan adegan dalam video game, sedangkan secara konotasi, dialog antar tokoh dan adegan dalam video game mengandung makna mengenai rasisme terhadap suatu etnis secara tersirat. Rasisme yang muncul dalam video game ini merupakan perilaku-perilaku yang merendahkan etnis selain kulit putih di Columbia. Orang kulit putih digambarkan membenci pernikahan antar ras, menganggap diri mereka lebih unggul, dan mengurangi standar hidup buruh yang bekerja di situ.
The title of this research is “Racism In The Video Game (Semiotic Analysis Of Racism Messages Representation In The Bioshock Infinite Video Game)”. The purpose of this research is to know the meaning of racism representations in the video game titled Bioshock Infinite.
The method used in this research is qualitative method with semiotic approach, especially Roland Barthes’ semiotic approach. Data collection method is observation of video game content and literature study that related to racism.
The research result is The Dictator is a video game that describe an adventure of Booker DeWitt in a fictional city called Columbia. Racism representations in this video game appear in particular scenes, through dialogues among the characters and visual actions in the video game. Stereotypes representations in this video game appear in denotation and connotation form, and aimed to particular ethnics in Columbia. Denotation form of racism representations illustrated what actually happened in video game’s scenes through dialogues and visual actions. In connotation form, dialogues and visual actions in the scenes indicate the racism representations implicitly. Racism that appear in this video game are negative behaviors aimed toward other ethnics that reside within Columbia. White people were shown full of hatred about miscegenation marrriages, consider themselves superior, and reduce the living standards of workers who worked there.
252412257E1A111052PENINJAUAN KEMBALI GUGATAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PELAKSANAAN INVESMENT AGREEMENT (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014.)Invesment Agreement merupakaan suatu perjanjian atau kontrak yang menetapkan syarat- syarat dari investasi. Kontrak tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kepemilikan saham dengan tujuan kepastian hukum yang di dalamnya mengandung klausula arbitrase. Penyelesaian sengketa yang mengandung klausul arbitrase diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Apabila dalam sengketa tersebut terdapat suatu perbuatan melawan hukum maka penyelesaian sengketa diajukan melalui Pengadilan umum. Karena apabila sengketa a quo merupakan lingkup dari perbuatan melawan hukum terlepas dari perjanjian Invesment Agreement, maka Pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini namun apabila masuk dalam lingkup perjanjian Invesment Agreementnya maka BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) lah yang berwenang.
Hasil penelitian ini menunjukan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan berwenang memutus sengketa tersebut karena lingkup perbuatan melawan hukum terlepas dari perjanjian Invesment Agreement sudah tepat karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif dan bertentangan dengan kepatutan. Pada tingkat Kasasi Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memutus sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan menolak alasan-alasan Peninjauan Kembali karena dianggap tidak beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Sengketa Invesment Agreement, Arbitrase, Peninjauan Kembali.
Investment agreement is an agreement or contract that implements the requisites from investment. This contract usually is conducted by company to the other party that has connection with the ownership of shares with the purpose in the law certainty which it contains the arbitrate clausal. The completion of dispute that contains the arbitrate clausal is completed with the Ordinance Number 30, 1999 about the Arbitrate and Alternative Completion of General Dispute. If in this dispute has the action to against the law so the completion of this dispute will be proposed through the Public Court. Because if the dispute of a quo is the coverage from the action to against the law apart from the Investment Agreement, so the Court has the authority to check, decide and judge this case but if it enters in the coverage of Investment Agreement so BANI (Indonesian National Arbitrate Board) that will be given the authority.
The result of research shows the Judge Committee in the first level has the authority to decide this dispute because the coverage of action to against law apart from the Investment Agreement has been appropriate because it fulfils the elements of the action to against the law that is contradicted with the subjective right and contradicted with the appropriateness. In the cassation level of Judge Committee of Herziening does not conduct the real mistake and misinterpretation in deciding this dispute. So the Judge Committee states refuse the reasons of Herziening because it is considered that it is not reasonable based on the determination Article 67 Ordinance Number 14 in 1985 which has been changed and added with the Ordinance Number 5 in 2004 and second amendment Ordinance Number 3 in 2009 about the Supreme Court.


Keywords: Investment Agreement Dispute, Arbitrate, Review
252512294E1A011075Penerapan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penumpang Bus yang Membutuhkan Perlakuan Khusus di PT. Transjakarta.ABSTRAK

PT. Transjakarta merupakan salah satu perusahaan angkutan umum di Jakarta yang melaksanakan pelayanan pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor umum di dalam trayek. Pelayanan pengangkutan di PT. Transjakarta selalu didahului oleh perjanjian pengangkutan yang dibuktikan oleh dokumen pengangkutan. Penumpang dari bus Transjakarta pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu untuk diantarkan ke tempat yang telah ditentukan dengan selamat dan membayar biaya angkutan. Sebagai sarana angkutan massal, harus diketahui pula bahwa tidak semua kebutuhan dari penumpang itu adalah sama, seperti halnya penumpang yang membutuhkan perlakuan khusus, yaitu penyandang cacat, manusia usia lanjut, wanita hamil, anak-anak, dan orang sakit. Keterbatasan yang mereka miliki pada dasarnya memberikan hambatan tersendiri dalam pengangkutan. Kenyamanan bagi penumpang dengan perlakuan khusus merupakan pemenuhan hak dalam pelayanan pengangkutan.
Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara di PT. Transjakarta. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis.
Tulisan ini mengkaji penerapan perlakuan khusus dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit di PT. Transjakarta sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundangan yang lebih khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Nomor PM.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.		ABSTRACK

PT. Transjakarta is a public transport company in Jakarta who serve public transport by motor vehicle in the stretch. Transport services in PT. Transjakarta always preceded by a transportation agreement as evidenced by the transport document. Passengers of Transjakarta basically have the same rights and obligations between each other, which is to be delivered to the designated place safely and pay transport costs. As a means of mass transport, should be known that not all the needs of passengers it is the same, as well as passengers who require special treatment, that is the disabled, the elderly, pregnant women, children, and the sick. Limitations they have basically provide its own obstacles in transport. Comfort for passengers with special treatment is to fulfill the rights in the transport services.
This research is compiled using normative juridical approach. The data used is secondary data and primary data. Secondary data in the form of books of literature, legislation, and internet sites by way of literature. Primary data is data obtained through interviews in PT. Transjakarta. Then the data is presented in a systematic form of narrative text.
This article examines the application of special treatment in the field of traffic and road transport to persons with disabilities, the elderly, children, pregnant women and sick people in the PT. Transjakarta as written in Article 242 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Road Transport, and the more specific regulations such as Government Regulation Number 74 Year 2014 about Road Transport and Ministerial Regulation Number PM.10 Year 2012 about Standards Minimum Service-Based Mass Road Transport.
252612295H1C011015PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN PINTU PAGAR BERBASIS PENGENALAN SUARA MENGGUNAKAN METODE EKSTRAKSI MEL-FREQUENCY CEPSTRUM COEFFICIENT (MFCC) DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)Pengenalan suara merupakan salah satu contoh pattern recognition yang sedang berkembang selain pengenalan wajah (face recognition) dan pengenalan sidik jari (fingerprint recognition). Karena bersifat khusus, maka pengenalan suara dapat dijadikan sebagai proses identifikasi diri individu sehingga dapat bermanfaat untuk sistem keamanan, salah satu penerapannya yaitu digunakan sebagai keamanan untuk kendali pintu pagar. Salah satu metode ekstraksi dalam pengenalan suara adalah Mel-Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC). Proses ekstraksi ciri dengan MFCC akan menghasilkan vektor spesifik yang menggambarkan ciri khusus dari suara pengucap. Parameter MFCC yang digunakan adalah frekuensi sampling 8000 Hz, time frame 25 ms, overlapping 10 ms dan jumlah koefisien adalah 13. Selanjutnya digunakan metode Support Vector Machine (SVM) untuk melakukan pelatihan dan klasifikasi pola suara yang akan dibuat. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah kendali pintu pagar dengan hanya menggunakan perintah suara dari individu tertentu. Dalam aplikasinya, sistem digunakan untuk memverifikasi dan menganali dua kata Bahasa Indonesia yaitu kata “buka” sebagai perintah untuk membuka pintu pagar, dan kata “tutup” sebagai perintah untuk menutup pintu pagar. Dalam penelitian ini didapatkan akurasi sebesar 86,67% untuk kelas “buka” dan 100% untuk kelas tutup saat pengujian dari orang-orang dalam database. Saat pengujian dari orang diluar database, akurasi sebesar 92% untuk kelas buka dan 98% untuk kelas tutup, dalam mengenali suara peneliti, akurasi untuk kelas buka meningkat dari 60% menjadi 80 % dan kelas tutup dari 70% menjadi 90% jika mengubah sampel suara peneliti di database dari 3 menjadi 5 buah.Voice recognition is one of pattern recognition in addition to face recognition and fingerprint recognition. Due to unique characteristics, voice recognition can be used as self-identification so it is useful for security system, one of the implementation is used to door security system. This study uses Mel-Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC) method as a feature extraction. This process will produce a specific vectors that describes the uniqe characteristics of the speaker’s voice. The utilized parameters of MFCC are sampling frequency 8000 Hz, time frame 25 ms, overlapping 10 ms and the number of coefficient is 13. The pattern recognition was performed using a Support Vector Machine (SVM) to identify and classify the feature extraction. The expected result of this study is control of the door using voice command from a particular individual. In practice, the system recognizes only two Indonesian words, namely word “buka” as a command to open the door, and word “tutup” as a command to close the door.The results showed the accuracy rate was 86,67% for word”buka” and 100% for word “tutup” when tested by using new command from users whose already exist in the system database,when tested by new user, the accuracy rate was 92% for “buka” and 98% for “tutup”, to identify researcher’s voice, the accuracy rate increased from 60% to 80% for “buka” and from 70% to 90% for “tutup” by increasing the number of researcher’s voice in the database from 3 to 5.
252712296E1A110002PERANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP DALAM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORUntuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap terhadap pengujian kendaraan bermotor peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Persoalan yuridis penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap dapat diakibatkan oleh antara lain belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang pengujian kendaraan bermotor, serta persoalan-persoalan lainnya yang berkaitan dengan belum optimalnya peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap yang dapat ditengarai antara lain seperti kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor yang belum maksimal, peralatan pengujian kendaraan bermotor yang masih perlu peningkatan kualitas, pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan tetapi diloloskan dalam pengujian kendaraan bermotor, masih banyaknya kendaraan yang menimbulkan polusi, serta angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak laik jalan. Salah satu tujuan paling utama pengujian kendaraan bermotor adalah untuk mewujudkan keselamatan berkendaraan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh gangguan penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diaturlah ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang terdapat di dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Cilacap.
Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik seperti pengujian kendaraan bermotor adalah kurangnya sumber daya manusia penguji yang mengakibatkan tidak dilakukannya pengujian secara keseluruhan dan petugas penguji yang profesional tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang diujikan, alat uji yang tidak mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor, kurang diadakannya sosialisasi tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor sehingga kurangnya kesadaran masyarakat.
To know the role of the Department of Transportation, Communication, and Informatics of Cilacap District against motorcycle velice testing researchers used Methodology Juridical Normative Reasearch. The problem of juridical the testing of motorcycle vehicles bt the deparment of transportation, communication and informatics of Cilacap District can be caused by among others the absence of local regulations governing specifically about testing of motorcycle vehicles, as well as other problem relating to ineffective role of department of transportation, communication and informatics of Cilacap District that can be suspected among others as the contribution of motorcycle vehicle inspection levies that is not optimal, equipment testing a motorcycle vehicle that still need to improve the quality of service, the vehicle is roadworthy but not be approved in testing of motocycle vehicles, still the number of vehicles which cause pollution, as well as the number of traffic accidents cause by unworthy vehicle.
One of the purpose of the main testing of motorcycle vehicles is to realie the safety of vehicles and minimize the negative impact on the environment caused by impaired the use of motocycle vehicles. To realize the purpose, arranged provisions on technical requirement and longer worhy to operate a motorcycle vehicle that in article 40 local regulations of Cilacap District number 3 of 2012 on the implementation of transportation, communication and informatic of Cilacap District.
The obstacles faced by making public service like motorcycle vehicle testing is a lack of human resources which lead examiner was not testing a whole and examiners that officers professional not comparable with the number of vehicles tested, a test that does not follow the development of motorcycle vehicle technology, less safety on the importance of testing motorcycle vehicles that the lack public awareness.
252812297C1C011083PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, LOOPHOLES, DAN TARIF PAJAK TERHADAP MOTIVASI MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
(Studi Empiris Pada UMKM Di Wilayah Kabupaten Banyumas)		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode survei dalam pengumpulan datanya. Kuesioner didistribusikan kepada 60 responden yang hampir keseluruhan merupakan pemilik dari UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan loopholes berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak.		This study aims to determine the effect of tax policy, tax laws, tax administration, loopholes, and tax rates on management motivation in tax planning on SMEs in Banyumas region. This research is a quantitative research and uses survey method for collecting the data. The questionnaires are distributed to 60 respondents who almost all of them are the owners of SMEs. The multiple linear regression analysis is used as data analysis technique for this research.
The result showed that the tax policy, tax laws, tax administration and loopholes significantly affect management motivation in tax planning, whereas the tax rate has no significant effect on management motivation in tax planning.
252912302H1C011043PERANCANGAN SISTEM KENDALI GERAK LENGAN ROBOT MENGGUNAKAN PENGENALAN SUARA DENGAN METODE EKSTRAKSI CIRI LINEAR PREDICTIVE CEPSTRAL COEFFICIENTS BERBASIS SUPPORT VECTOR MACHINESistem pengenalan suara merupakan sistem yang berfungsi untuk proses identifikasi suara seseorang. Pada suatu sistem pengenalan suara, hal yang perlu diperhatikan adalah berupa sensitivitas terhadap amplitudo suara asal. Metode ekstraksi Linear Predictive Cepstral Coefficients (LPCC) merupakan modifikasi lanjutan dari metode ekstraksi Linear Predictive Coding (LPC) yang digunakan sebagai ekstraksi ciri dari sinyal wicara yang akan digunakan sebagai input perintah gerak lengan robot. Tahap pertama yang dilakukan berupa Pemroses-awal, yang kemudian dilanjutkan ke tahap kedua Analisis Autokorelasi, tahap ketiga Analisis Prediksi Linier (APL) dan tahap keempat Analisis Prediksi Linier Cepstral. Hasil ekstraksi kemudian digunakan sebagai input pemberi perintah ke lengan robot, dimana diharapkan akan menghasilkan suatu sistem kendali lengan robot menggunakan perintah suara secara real-time. Suara yang telah melalui tahapan tersebut kemudian digunakan sebagai media untuk menentukan perintah kepada lengan robot. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian database, diperoleh tingkat akurasi sebesar 75%. Dan pada pengujian sistem, diperoleh tingkat akurasi sebesar 70%.Voice recognition system is a system which used to identification human voice process. In voice recognition, amplitude from source voice is the most important factor. Linear Predictictive Cepstral Coefficients (LPCC) extraction method was the next modification from Linear Predictive Coding (LPC) extraction method which used to create unique extraction from source voice and then using it asinput order to motion control of arm robots. The first stage is beginning process, and then the second stage is Auto Corelation Analysis, the third stage is Linear Prediction Analysis and the fourth stage is Cepstral Linear Prediction Analysis. And the result of extraction will be used as input order to arm robots, which expectation from this will create a motion control of arm robots system using voice order in real-time.Voice which already through that phase now used as media to decide which command will be used to arm robot. The result for database test showing accurate level on 75%. And the result for system test showing accurate level on 70%.
253012216E1A008079KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS ACEH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAOtonomi Khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Daerah. Kewenangan Daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, daerah diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang kekhususannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan otonomi khusus Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan menganalisis sistem penyelenggaran otonomi khusus Aceh dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara normatif kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan otonomi khusus Aceh dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia terdapat perbedaan dalam kekhususan Aceh pada tiga dimensi. Pertama, dimensi peristilahan. Kedua, dimensi kelembagaan. Ketiga, pada dimensi keuangan. Penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh dengan empat kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi khusus, yakni pengelolaan dana, lembaga khusus, peraturan khusus, dan kewenangan khusus lainnya. Sejak otonomi khusus diberikan, penyelenggaraan kewenangan khusus masih belum dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh Aceh.		Particular autonomy is a region where specific autonomy is given. Particular Autonomy is a distinctive authority approved and given to the area to organize and manage the interests of local citizen based on the aspirations and basic rights of the society. The regions authority and the particular autonomy cover the authority of the all government aspects except the authority of foreign policy, defense and security, monetary and fiscal, religion, and justice also certain authorities in other fields that are established according to the regulations. In addition to the authority, within the framework of implementing particular Autonomy, regions were given specific authority based on the specific regulations.The purpose of this study is to analyze the policy of Aceh's particular autonomy within the constitutional system of the Republic of Indonesia and analyzing the providing system of Aceh’s particular autonomy in the review of constitution No. 11 Year 2006 about the Aceh’s Government. In order to achieve these objectives, this research was conducted using a normative juridical approach. The secondary data that were collected was then processed, served, and normatively analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data.
The result of the study states that the policy of Aceh's particular autonomy within the constitutional system of the Republic of Indonesia there is a difference in the specificity of Aceh in three dimensions. First, the dimensions of terminology. Second, the institutional dimension. Third, the financial dimension. The implementation of particular autonomy in Aceh with four particular authority given by the Special Autonomy Law, the management of funds, specialized agencies, special regulations, and other special powers. Since the particular l autonomy granted, the implementation of particular authority is still not optimized and maximized by Aceh.
253112304H1B011016MODEL KINETIKA REAKSI ENZIM DENGAN INHIBITOR KOMPETITIFKinetika reaksi enzim merupakan cabang ilmu kimia yang mengkaji laju dari reaksi enzim. Reaksi enzim dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif yang berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Pada penelitian ini, dikaji model kinetika reaksi enzim dengan inhibitor kompetitif yang dapat disederhanakan menjadi persamaan laju reaksi. Perbandingan persamaan laju reaksi tanpa inhibitor dan persamaan laju reaksi dengan inhibitor kompetitif dilakukan untuk mengetahui pengaruh inhibitor kompetitif pada reaksi enzim. Berdasarkan persamaan laju reaksi, diperoleh bahwa konstanta Michelis-Menten pada reaksi enzim dengan inhibitor kompetitif lebih besar dibanding reaksi enzim tanpa inhibitor. Hal ini menyebabkan laju reaksi pada reaksi enzim dengan inhibitor kompetitif lebih kecil dibanding reaksi enzim tanpa inhibitor, tetapi pada saat konsentrasi substrat sangat besar sama-sama akan mendekati laju reaksi maksimum. Persamaan Lineweaver-Burk pada reaksi enzim dengan inhibitor kompetitif digunakan untuk menentukan konstanta Michelis-Menten dan laju reaksi maksimum dengan tepat. Aplikasi persamaan Lineweaver-Burk pada reaksi enzim xantin oksidase tanpa inhibitor dan reaksi enzim xantin oksidase dengan inhibitor ekstrak daun sidaguri menghasilkan konstanta Michelis-Menten untuk reaksi enzim xantin oksidase dengan inhibitor ekstrak daun sidaguri lebih besar dibanding konstanta Michelis-Menten untuk reaksi enzim xantin oksidase tanpa inhibitor. Sementara itu, laju reaksi maksimum sama.Kinetics of enzymatic reaction is the study of chemistry that examines the rates of enzymatic reaction. Enzymatic reaction can be inhibited by competitive inhibitor which competes with the substrate to occupy the active site of an enzyme. In this research, the model of enzyme kinetics with competitive inhibitor which can be simplified to reaction rate equation is studied. The comparison of reaction rate equation without inhibitor and reaction rate equation with competitive inhibitor is done to define the influence of competitive inhibitor on enzymatic reaction. Based on the reaction rate equation, it is obtained that Michelis-Menten constant on enzymatic reaction with competitive inhibitor is bigger than enzymatic reaction without inhibitor. It causes the reaction rate on enzymatic reaction with competitive inhibitor is smaller than enzymatic reaction without inhibitor, but at higher substrate concentrations, they both will approach maximum reaction rate. Lineweaver-Burk equation on the enzymatic reaction with competitive inhibitor is used to determine Michelis-Menten constant and maximum reaction rate precisely. The application of Lineweaver-Burk equation on xanthine oxidase enzymatic reaction without inhibitor and xanthine oxidase enzymatic reaction with sidaguri leaf extract inhibitor obtains Michelis-Menten constant for xanthine oxidase enzymatic reaction with sidaguri leaf extract inhibitor bigger than Michelis-Menten constant for xanthine oxidase enzymatic reaction without inhibitor. Meanwhile, the maximum reaction rates are equal.
253212303E1A008105KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA TERHADAP PENANAM MODAL ASING DI KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK

Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh Pemerintah dalam Administrasi Negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah membutuhkan berbagai instrumen yuridis atau produk hukum untuk mengatur dan menjalankan kegiatan atau urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Instrumen yuridis yang sering digunakan dalam bidang Administrasi Negara adalah Perizinan. Perizinan oleh Pemerintah akan dituangkan dan dibentuk dalam suatu Izin. Kabupaten Purbalingga termasuk daerah industri yang maju pesat dalam skala nasional dan sedang giat-giatnya menarik investasi atau penanaman modal, terutama investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dimasukan ke dalam pembiayaan perindustrian dan perdagangan. Permasalahannya terdapat pada kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga.
Tujuan dari penelitian hukum ini untuk menelaah dan menganalisis kajian hukum tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dengan teknik analisis data menggunakan teknik normatif kualitatif.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk tindakan hukum publik yang diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum yaitu dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga untuk mendukung kerjasama dengan penanam modal asing.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Izin Usaha, Penanam Modal Asing.		ABSTRACT

Government Instrument are tools or mediums used by Government in Admistration State to run its duties. Government needs various juridical instruments or law products to regulate and operate government and social activities. Juridical instrument that often used in State Administration sector is Licensing, which by Government will be formed in a Permit. Purbalingga Regency is a progressive industry region in national scale that is agressively pulling the investment, especially for Foreign Investment to be included to industrial and commerce budgeting. It is found that the problem exists in the local government authority in giving business permit to foreign investor in Purbalingga Regency.
The purpose of this research is to comprehend and analyze the law study about Local Government Authority giving business permit to foreign investor in Purbalingga Regency. To reach its purpose, this research uses normative juridical research method with legislation approach and analysis approach method, with normative qualitative technique method as the data analysis technique.
The Local Government Authority in Giving Business Permit to Foreign Investor in Purbalingga Regency is a public law action that is created in regulations form or by determining a plan with the result of the making of Regional Regulation of Purbalingga Regency number. 14 year of 2010 about Organizational and Methodological structure of region technical institution of Purbalingga Regency and Regional Regulation of Purbalingga Regency number 13 year of 2013 about Investment in Purbalingga Regency to support the coorperation with foreign investor.

Keywords: Local Government Authority, Business Permit, foreign Investor.
253312306C1C011065PENGARUH GENDER, RISIKO AUDIT, TEKANAN KETAATAN, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENT
(Kantor Akuntan Publik di Jakarta)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, risiko audit, tekanan ketaatan, dan pengalaman auditor terhadap audit judgement di kantor akuntan publik di daerah jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode survei dalam pengumpulan datanya. Kuisioner didistribusikan kepada 115 responden yang merupakan seorang auditor di kantor akuntan publik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis data menunjukan bahwa gender berpengaruh tidak signifikan terhadap audit judgement, sedangkan risiko audit, pengalaman auditor dan tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit judgement.
This study aimed to examine the effect of gender, audit risk, obedience pressure, and auditor experience on audit judgement in Public Accountant Office of Jakarta city. This research type is quantitative and used survey for data collection technique. The questionnaire was delivered to 115 auditor in Public Accountant Office. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis.

The result showed that gender has no significant effect on audit judgement, meanwhile audit risk, auditor experience and obedience pressure have significant effect on audit jugdement.
253412308H1E010031PENGARUH FRAKSI Fe3O4 TERHADAP KONDUKTIVITAS IONIK STRUKTUR KACA LiFePO4 SEBAGAI KATODA PADA BATERAI SEKUNDERKatoda kaca LiFePO4 telah dibuat menggunakan metode melt quenching pada temperatur 900C dengan komposisi 5% Li2CO3 : x% Fe3O4 : 15% ZnO : (80-x) P2O5 (dimana x = 0 %, 0.5 % and 1%). Karakterisasi struktur kaca dan sifat listrik dilakukan dengan X-ray Diffraction spectroscopy dan LCR meter. Pengaruh fraksi Fe3O4 terhadap sifat listrik dan struktur kaca dipelajari dengan uji LCR dan XRD. Pola difraksi x-ray menunjukkan bahwa struktur semua katoda adalah amorf. Pada struktur morfologi katoda yang ditunjukkan dengan hasil uji SEM dapat disimpulkan dari ketiga sampel terjadi aglomerasi. Konduktivitas ionik katoda meningkat seiring dengan meningkatnya penambahan komposisi Fe3O4 meskipun terjadi penurunan pada komposisi 1%. Nilai konduktivitas ionik tertinggi katoda sebesar 8,14 x 10-4 S/cm ditunjukkan oleh katoda dengan variasi komposisi Fe3O4 0,5%.The research focusing on LiFePO4 glass cathode used melt quenching method. The methode contain 5% Li2CO3 : x% Fe3O4 : 15% ZnO : (80-x) P2O5 (x = 0 %, 0.5 % and 1%) and using 900oC as the heating temperature. X-ray Diffraction spectroscopy (X-RD) and LCR meterused to discover the characteristic such as glass structure and electric properties, also for cognize the reaction of fraction Fe3O4 towards glass structure and electric properties. X-ray Diffraction pattern shows that all the structure is amorphous. Based on SEM characterization, the morphology of the cathode has been occurred agglomeration. Ionic conductivity increase along the addition of Fe3O4¬ content even though there are decreasing trend on 1%. The highest ionic conductivity occurred in 0,5% Fe3O4 there is 8,14 x 10-4 S/cm.
253512276E1A109048ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA AKIBAT KELALAIAN PEMBUATAN MINUMAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENTanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha dilakukan untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana tersirat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus sengketa konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha yang telah diadili yaitu, kasus antara Tuan Edy dan Nona Yuliana selaku konsumen restoran menggugat Nikko Hotels International selaku pelaku usaha. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST memutus bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana diperoleh data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan mengabulkan tuntutan ganti rugi materil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jo Pasal 1367 KUH Perdata, jo Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah tepat sesuai dengan peraturan yang ada. Namun mengenai tanggung jawab ganti rugi immateril, nampaknya lebih memperhatikan status sosial dan ekonomi Penggugat, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1371 KUH Perdata. Sebaiknya Hakim dalam mempertimbangkan tanggung jawab pelaku usaha mengenai ganti rugi immateriil, mempertimbangkan status sosial dan ekonomi kedua belah pihak, agar tanggung jawab yang dibebankan khususnya dalam perkara ini, tidak membebani Tergugat sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1371 KUH Perdata.
Kata kunci: Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab, Ganti Rugi

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL RESPONSIBILITY BUSINESS CONSEQUENTIAL DECISION MAKING BEVERAGES IN COURT CENTRAL JAKARTA NUMBER: 474 / Pdt.G / 2011 / PN.JKT.PST BY LAW NUMBER 8 1999 ON CONSUMER PROTECTION

Responsibility of business operators are liable to perform the duties of the business as stated in the Consumer Protection Act. Obligation of effort was made to fulfill the rights of consumers as implied in Article 4 of the Consumer Protection Act. In some cases consumer disputes, there has been a violation by businesses associated with food poisoning restaurant and beverages consumed by consumers. Food poisoning after consuming a dish from a restaurant led to the responsibility of businesses for the losses suffered by consumers. Cases of consumer disputes related to consumer poisoning in a restaurant that has been brought to justice, namely, the case between Mr. Edy and Miss Juliana as consumers sued the restaurant Nikko Hotels International as businesses. Mr. Edy and Miss Juliana feel disadvantaged because of their negligence in the creation and presentation drinks that cause consumers to experience toxicity. Jakarta District Court No. 474 / Pdt.G / 2011 / PN.JKT.PST decide that businesses liable to pay compensation. The method used in this research is normative juridical research where the data obtained through library research. Results of this study stated that the decision of the District Court stated that the deed Tegugat been negligent in the manufacture of beverages that cause poisoning to be responsible for any losses suffered by the Plaintiff to grant compensation claims amounting Rp.75.000.000 material, - based on Article 1365 of the Civil Code , in conjunction with Article 1367 of the Civil Code, in conjunction with Article 19 of the Consumer Protection Act are appropriate in accordance with existing regulations. However, the responsibility for Rp.250.000.000 immaterial compensation, seems to pay more attention to the social and economic status of the Plaintiff, it is not in line with Article 1371 of the Civil Code. Should judge in considering the responsibility of businesses regarding immaterial compensation, considering the social and economic status of both parties, so that responsibilities are charged specifically in this case, does not burden the Defendant as business operators in accordance with Article 1371 of the Civil Code.

Keywords: Business, Consumer, Responsibility, Indemnity
253612315H1H011009PERTUMBUHAN BENIH IKAN BANDENG (Chanos-chanos Forskäl) YANG DIBERI PAKAN MIKROKAPSUL DENGAN BAHAN INKLUSI Chlorella vulgaris DAN BAHAN MATRIK BERBEDAPenggunaan pakan mikrokapsul merupakan alternatif yang dapat meningkatkan ketersediaan pakan untuk larva dan benih ikan bandeng. Pakan mikrokapsul merupakan pakan yang tersusun dari matrik (dinding) dan inklusi (inti) yang berbentuk bulat berukuran diameter < 100 µm yang sesuai dengan bukaan mulut dan nutrisi yang dibutuhkan ikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan sintasan benih ikan bandeng yang diberi pakan mikrokapsul dengan bahan inklusi Chlorella vulgaris dengan matrik yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan (P) dan 5 kali ulangan. P1 : benih ikan bandeng yang diberi pakan mikrokapsul dengan bahan inklusi Chlorella vulgaris berdinding gelatin dan minyak ikan; P2 : benih ikan bandeng yang diberi pakan mikrokapsul dengan bahan inklusi Chlorella vulgaris berdinding telur ayam, gelatin, dan minyak ikan; kontrol : benih ikan bandeng yang diberi pakan komersial. Hasil menunjukan bahwa pada perlakuan P2 memberikan hasil yang lebih baik terhadap pertumbuhan berat mutlak yaitu 0,467 ± 0,0285 g dan laju pertumbuhan spesifik yaitu 3,698 ± 0,163 %, serta sintasan sebesar 80,6 ± 2,702%. Kualitas air pemeliharaan terdiri beberapa parameter yaitu suhu, pH, oksigen terlarut, dan salinitas sesuai dengan standar baku budidaya untuk ikan bandeng. Microcapsules feed use is an alternative that can improve the availability of feed for milkfish larvae and fry. Microcapsules feed is composed of the matrix (the wall) and inclusion (core) rounded diameter <100 μm in accordance with the mouth opening and nutrients fish need. The research objective was to determine the growth and survival rate of milkfish seed fed microcapsules with Chlorella vulgaris inclusion of materials with different matrices. The method used is an experimental method using a completely randomized design (CRD) with three treatments (P) and 5 replications. P1: milkfish seed fed with material inclusions microcapsules Chlorella vulgaris walled gelatin and fish oil; P2: milkfish seed fed with material inclusions microcapsules Chlorella vulgaris walled chicken eggs, gelatin, and fish oil; Control: milkfish seed with fed commercial. Results showed that the P2 treatment gives better results on the growth of absolute weight is 0,467 ± 0,0285 g and the specific growth rate is 3,698 ± 0,163 %, and the survival rate is 80,6 ± 2,702 %. Maintenance of water quality consists of several parameters such as temperature, pH, dissolved oxygen, and salinity in accordance with the basic standards for fish farming.
253712309E1A110010KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT BERKENDARA BERMOTOR TERHADAP RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP) Untuk mengetahui perilaku kepatuhan hukum masyarakat berkendara bermotor terhadap rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Cilacap, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis. Hal tersebut juga guna membuktikan hipotesis mengenai kepatuhan hukum masyarakat yakni semakin rendah perilaku kepatuhan hukum masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Cilacap, maka akan semakin tinggi pula pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Cilacap.
Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Masing-masing unsur tersebut hendak dihubungkan dengan kepatuhan hukum, untuk memperoleh keterangan-keterangan sampai sejauh manakah unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap derajat kepatuhan hukum. Dengan dasar asumsi pokok bahwa derajat kepatuhan hukum yang tinggi disebabkan oleh proses internalisasi di mana hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut warga-warga masyarakat.
Derajat kepatuhan hukum sangat ditentukan oleh taraf kesadaran hukum masyarakat. Pola perilaku masyarakat pengendara bermotor terhadap peraturan di wilayah hukum Polres Cilacap yang rendah mempengaruhi kepatuhan hukum, sehingga kepatuhan hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Cilacap juga rendah. Apabila kepatuhan hukum masyarakat pengendara bermotor terhadap hukum rendah, maka akan semakin tinggi tingkat pelanggaran rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Cilacap.
To know the laws of society behavior compliance motor driving against traffic signals in the jurisdiction of cilacap police, researchers used a method of sociological juridical. This is also in order to prove a hypothesis about compliance law people is the lower behavior observance of laws from the community for traffic signals in the jurisdiction of cilacap police, the more one is also a violation of high traffic signals in the jurisdiction of cilacap police.
Legal awareness in includes elements knowledge of the laws, knowledge of the contents of law, the attitude of law and legal pattern of behavior. Each elements such will connected by observance of laws, to obtain keterangan-keterangan elements until to what extent on the particular observance of laws degree. On the basis of basic assumption that degree of high observance of laws internalization caused by the process at which is legal is in accordance with the values of that which is embraced the men the community.
Degrees of observance of laws is very much determined by the level of awareness of community law. Pattern of behavior the community motor rider to rules in the jurisdiction of the precinct cilacap low compliance law affects, so that the compliance of the law community in the police precinct law cilacap also low. If the compliance of the laws of society motor rider against law low, it will be the higher the level of offense traffic signs in the jurisdiction of the precinct cilacap.
253812320E1A111035DISPENSASI KAWIN

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 0009/Pdt.P/2015/PA.Rtu)
DISPENSASI KAWIN
(StudiTerhadap Penetapan Pengadilan Agama RantauNomor: 0009/Pdt.P/2015/PA.Rtu)
Oleh:Shindy Kusuma Dewi
NIM: E1A111035

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon pengantin di bawah umur, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengatur batas kawin baik bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Namun apabila terdapat keadaan tertentu bagi calon mempelai yang di bawah umur,maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lainnya.Penelitianinimenggunakanmetodependekatanyuridisnormatif.

PadaPenetapannomor 0009/Pdt.P/2015/PA.Rtu, alasanpermohonan yang diajukanadalahkarenaanak dari pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan keduacalonmempelai telah bertunangan sejak dua bulan lalu sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.Pertimbangan hakim dalammengabulkanpermohonandispensasikawin ini hanya mempertimbangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, kaidah Islam yaitu menghindari kemadharatan serta keterangan dari calon mempelai yang menyatakan telah siap menjalani rumah tangga, sedangkan hakim tidak mempertimbangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.


MARRIAGE DISPENSATION

(Case to the Implementation of the Religion Court of Rantau Number: 0009/Pdt.P/2015/PA.Rtu)

By: Shindy Kusuma Dewi
NIM: E1A111035


ABSTRACT


The Ordinance Number 1 in 1974 about the marriage that uses the principal that the candidate of wife and husband should have the mature soul and physical to obtain the marriage activity and they can achieve the purpose of marriage, because of that it must be prevented for the marriage for the candidates of wife and husband that are under the marriage age, so the Ordinance Number 1 in 1974 Article 7 (1) regulates the limitation of the marriage age whether for the male, he must be 19 years old and for the female she must be 16 years old. But if there is the certain condition for the candidate of wife and husband who under the marriage age, so based on the Article 7 (2) Ordinance of Marriage states that both of their parents can ask the dispensation for the Court or other officers. This research uses the method of normative juridical approach.
In the Implementation Number 0009/Pdt.P/2015/PA.Rtu, the reason of request that is proposed is because the children from the requester has not reached the age of 16 years old and both of the candidate of wife and husband have been engaged since two months ago so this marriage is very crucial to be conducted. The consideration of judge to agree the dispensation request of this marriage just considers Article 7 (2) Ordinance of Marriage, the Islam principle that is to avoid the bad effect and the statements of the candidate of wife and husband who state ready to run the household life, and the judge does not consider the Article 7 (1) Ordinance of Marriage.



253912310C1B011019PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 CILACAP
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru SMA Muhammadiya 1 Cilacap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja Guru SMA Muhammadiya 1 Cilacap.
Subjek penelitian ini adalah guru SMA Muhammadiya 1 Cilacap, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh komitmen organisasi, kompensasi dan motivasi. Data diperoleh dari SMA Muhammadiya 1 Cilacap dengan jumlah responden 30 orang guru dengan menggunakan metode sensus. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru.
Implikasi dari penelitian adalah kompensasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling tinggi sehingga pihak manajemen sekolah sebaiknya memberikan kompensasi secara adil berdasarkan prestasi kerja yang mampu diraih oleh masing – masing guru serta memberikan insentif maupun tunjangan fungsional kepada mereka berdasarkan tingkat partisipasi dan keterlibatannya dalam mewujudkan tujuan organisasi atau yayasan

This research is a descriptive study using survey methods with tittle "The Influence of Organizational Commitment, Compensation and Motivation on Teacher Performance SMA Muhammadiyah 1 Cilacap". The purpose of this study was to analyze the influence of organizational commitment, compensation and motivation on the performance of Guru SMA Muhammadiyah 1 Cilacap.
The subjects were high school teachers Muhammadiya 1 Cilacap, whereas the object of this study was the influence of organizational commitment, compensation and motivation. Data obtained from SMA Muhammadiyah 1 Cilacap with the number of respondents 30 teachers using census method. By using multiple regression analysis, the results of this study show that organizational commitment significantly influence teacher performance, compensation significant effect on the performance of teachers, motivation significant effect on the performance of teachers.
The implications of the study are compensated is a variable that has the highest impact so that the school management should provide fair compensation based on performance that can be achieved by each - each teacher as well as provide incentives and functional benefits to them based on their level of participation and involvement in realizing the objectives of the organization or foundation
254012311E1A011192PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan No. 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.)Pada perkara pidana, ruang lingkup pemeriksaan di sidang oleh hakim dibatasi dengan surat dakwaan. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan.
Dalam Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya seharusnya terdakwa dibebaskan. Namun, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pasal yang ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim, yakni melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP utntuk dakwaan kesatu dan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk dakwaan kedua.
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, secara tegas telah disebutkan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Oleh karena itu, maka hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kata kunci : putusan hakim, surat dakwaan, di luar dakwaan
In the criminal case, the scope of the examination by the judge is limited with the indictment. Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Law states that the deliberations of judges in making the decisions must be based on the indictment and everything that is proven in court.
In Decision 17 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN.JKT.PST, the judges had declared that the defendant is not proven legally and convincingly guilty of corruption as the first charge and the second charge of Public Prosecutions, namely Article 12 letter c Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Law to-1, therefore the defendant should be released. However, the judges declare that the defendant legally and convincingly is proven guilty of corruption by the article as determined by the judges, which break the Article 6 paragraph (1) letter a of Law Number 20 Year 2001 on the Amendment of Law No. 31 Year 1999 on Corruption Eradication jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code Law is for the first charge and in violation of Article 13 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code Law is for the second charge.
Based on the provisions of Article 191 paragraph (1) Criminal Procedure Law, obviously it is mentioned that if the result of examination in trial, the blame for the acts of which the defendant is not proven, legally and convincingly, so the defendant is acquitted. Therefore, the judges basically cannot decide the punishment if those acts are charged in the indictment of Public Prosecutor.

Keywords: Verdict, the indictment, beyond the prejudgment