1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 2.561-2.580 dari 48.726 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
256112332F1A010010Remaja dan Sampah (Studi Kasus Partisipasi Remaja dalam Pemanfaatan Sampah Organik di Kompleks Perumahan Merpati, Jakarta Barat)Sampah merupakan konseskuensi dari adanya kegiatan manusia yang begitu kompleks. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Terkait pengelolaan sampah menarik untuk mengkaji tentang partisipasi remaja karena remaja perkotaan seperti Jakarta yang terkesan trendy, wangi dan tidak suka dengan hal yang berbau busuk tetapi pada remaja menengah atas terlibat dalam mengelola sampah. Partisipasi remaja dalam pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos merupakan suatu kegiatan untuk meminimalisir timbulan sampah yang dilakukan dengan cara melakukan pemilahan dari sumbernya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, mengetahui dan memahami partisipasi remaja dalam pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif.
Proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh remaja di Komplek Perumahan Merpati adalah dengan cara pengomposan sebagai dasar dengan melakukan pemilahan dari sampah organik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) partisipasi remaja dalam pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos remaja sangat berpartisipasi aktif, remaja sudah sangat memahami dalam pembuatan pupuk kompos. (2) partisipasi warga masyarakat Komplek Perumahan Merpati dalam menumbuhkan minat serta kecintaan remaja dalam kebersihan lingkungan sangat pintar terlihat dari banyaknya penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh ketua RT setempat.

Abstract
Garbage is the consequence of the existence of human activities which are so complex. Garbage management is the activity reduction and handling of garbage. Related to garbage management is interesting to inspect the participation of urban teenagers because teens who live at Jakarta, which impressed trendy, fragrance and do not like it that stinks but there is the upper middle teens involved in garbage management. Teen participation in the utilization of organic garbage into compost is an activity to minimize stack of garbage by sorting at the source.
The purpose of this research are to describe, knowing and perceiving the participation of teenagers in the use of organic garbage to manure compost in Pegadungan, Kalideres, West of Jakarta. The method that use in this research is qualitative with use descriptive data analyze.
Garbage management process performed by teenagers at “Kompleks Perumahan Merpati” by composting as a basis by sorting of organic garbage. The results showed that: (1) the participation of adolescents in the utilization of organic garbage into compost adolescents are participating actively, teens have been very understanding in composting. (2) the participation of citizens “Kompleks Perumahan Merpati” in growing interest in and love of young people in environmental hygiene is very clever evident from the many counseling held by the chairman of the local neighborhood.
256212269E1A011145TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA OVERMACHT YANG MENGAKIBATKAN KETELANTARAN PENUMPANG KERETA APIPerkeretaapian merupakan salah satu pengangkutan darat yang sekarang ini menunjang kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari pengangkutan Kereta Api adalah untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat. Dalam hal pencapaian tujuan tersebut kadang ditemukan suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya, situasi dan kondisi itu disebut dengan keadaan memaksa (Overmacht) yang dapat terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. PT. Kereta api selaku badan penyelenggara perkeretaapian tentu memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dihendaki adanya konsep pemisahan badan penyelenggara,yakni badan prasarana dan sarana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan penunjang data sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian. PT.Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan dalam hal terjadinya Overmacht yang mengakibatkan ketelantaran penumpang kereta api adalah dengan cara melakukan peralihan moda angkutan lain berupa bus. Peralihan yang dilakukan tersebut diberikan sebagai wujud pelayanan PT. Kereta Api Indonesia itu sendiri. Terkait Pemisahan badan penyelenggara yang dikonsepkan menjadi dua oleh pembentuk undang-undang, hal ini dirasa belum relevan untuk dilakukan saat ini karena hal tersebut menimbulkan kerepotan bagi operator kereta api yang harus memisahkan tanggung jawab masing-masing, sehingga sebaiknya badan penyelenggara perkeretaapian adalah tetap satu seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, yakni PT. Kereta Api Indonesia. Railways is one of the overland transport of today support the needs of the community. The main purpose of the transport Railways is to facilitate the movement of people and / or goods in bulk safely. In terms of achieving these objectives are sometimes found an unforeseen circumstances, circumstances that called the state of force (coercion) that may occur due to natural disasters such as earthquakes, land floods, landslides, and others. PT. Train as carriers and railways certainly have a responsibility in that regard, although in Act No. 23 of 2007 on Railways backfire for the concept of separation of organizing body, the body of infrastructure and facilities. This study was prepared using normative juridical approach. The data used is secondary data and supporting secondary data. The data obtained were analyzed and elaborated by legal norms relating to the results of research. PT.Kereta Api Indonesia DAOP V Purwokerto showed that the responsibilities carried out in case of coercion that resulted in neglect of passenger trains is a way to shift the other transport modes such as buses. The transition is performed is given as a form of service PT. Kereta Api Indonesia itself. Separation Related organizing body that drafted into two by the legislators, it is deemed not relevant to do at this time because it causes inconvenience for the train operator should separate responsibility of each, so that the railway is the organizing body should remain one like Law No. 13 of 1992 on Railways, namely PT. Kereta Api Indonesia.
256312334H1C009035ANALISA PENGGUNAAN STATIC VAR COMPENSATOR (SVC) UNTUK MEMPERBAIKI PROFIL TEGANGAN PADA FEEDER LOMANIS 01 (LMS01) JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH 20 kV PT. PLN (PERSERO) APJ CILACAPSistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Dalam proses penyalurannya dari pembangkit sampai ke pelanggan akan timbul rugi-rugi daya, tegangan jatuh, dan rugi energi. Pada penelitian ini akan dilakukan perbaikan untuk memperbaiki profil tegangan yaitu berupa drop tegangan dan losses di jaringan distribusi 20kV pada feeder Lomanis 01 (LMS01). Analisis yang dilakukan berupa simulasi menggunakan software ETAP Power Station 7.5.0 dengan menambahkan Static VAR Compensator (SVC) pada bus feeder yang terjadi losses dan drop tegangan yang besar guna proses perbaikan profi tegangan tersebut agar sesuai dengan standar yang diizinkan yaitu SPLN 1: 1995 yaitu maksimum +5% dan minimum -10%.
Dari analisis yang dilakukan, didapatkan nilai drop tegangan sebesar 18.498 kV dengan penurunan sebesar 7.51% dari tegangan keluaran trafo sebesar 20 kV. Setelah dilakukan simulasi, penempatan SVC yang optimal berada pada bus 4 hal tersebut didapatkan dari perhitungan rata-rata nilai drop tegangan terkecil. Dengan pemasangan SVC sebesar 43.49 MVar pada bus 4 mampu menguragi drop tegangan dan meningkatkan profil tegangan pada ujung feeder yang awalnya sebesar 18.498 kV menjadi 19.561 kV.		The distribution system is a part of electricity power system that is useful to deliver electricity power from large power electricity resources to the consumer. In the delivery process from electricity plant to customers, will raised loss power, drop voltages, and loss energy. This research will be carried lot of repairs to improve the voltage profile such as drop voltages and losses in the distribution network at 20kV feeder Lomanis 01 (LMS01). Analysis used simulation program and using software ETAP Power Station 7.5.0. By adding Static VAR Compensator (SVC) on the feeder bus that have some problem of huge losses and drop voltages in order to repairing the voltage profit process itself. Then, it will be match with the permitted standards of SPLN 1: 1995 which is, the maximum +5% and minimum -10%.
From the analysis, score level point show at 18.498 kV drop voltages with the decreasing score level point at 7:51% from the transformer output voltage at 20 kV. In his analysis those condition is still in critical voltage condition. In those conditions, repairing is needed in order to get results in marginal voltage conditions. After the simulation, optimal apply of SVC is on bus 4. It’s obtained by calculating from the average value of smallest drop voltages. With the installation of SVC at 43.49 MVAR on bus 4 is able to reduce the drop voltages and raise the profile of the voltage itself in the end of the feeder which originally amounted from 18.498 kV become 19.561 kV.
256412335H1C010019OPTIMASI LEBAR CELAH UDARA ROTOR STATOR DENGAN INTI GENERATOR AXIAL MAGNET PERMANEN PUTARAN RENDAH SATU FASA MENGGUNAKAN FEMM 4.2Studi ini menganalisis kerapatan fluks magnet dalam desain generator axial magnet permanen ,studi ini dilakukan dengan cara simulasi menggunakan FEMM 4.2. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas tentang simulasi generator magnet permanen dengan menggunakan dua buah rotor dan satu buah stator dengan inti ferrit. Variabel masukan dari simulasi berupa jarak celah udara dan kedalaman magnet pada rotor. Variabel keluaran yang diamati adalah kerapatan fluks pada stator yang dapat digunakan untuk memerkirakan output tegangan. Simulasi ini akan memvariasikan jarak celah udara pada generator Axial Flux Permanent Magnet (AFPM) dengan jarak 2mm, 3mm, 4mm, dan 5mm. Sedengkan konstruksi generator akan dipasang sepuluh buah magnet pada masing-masing rotornya, dan sepuluh buah kumparan stator yang akan diberikan inti ferrit pada bagian dalamnya. Variabel output yang akan diperoleh berupa rapat fluks magnet, kerapatan fluks maksimun, tegangan keluaran dan rating daya. Dari hasil yang didapat,besar rapat fluks terbesar terdapat pada kedalaman magnet 0% dan kedalaman 2mm yaitu 0,960429 T,sedangkan besar eksitasi fluksnya 0,000628553 Wb. Sedangkan untuk tegangan yang dibangkitkan oleh generator sebesar 111,63097 V. Daya maksimal yang dibangkitkan oleh generator ini sebesar 413,034589 VA dengan jarak celah udara 2mm dan kedalaman magnet 0%.This study analyzes the magnetic flux density in the design of permanent magnet generators axial, the study was done by means of simulation using FEMM 4.2. Therefore in this study will be discussed about the simulation of permanent magnet generator using two pieces of the rotor and a stator with a ferrit core. Input variables of the simulation in the form of an air gap distance and depth of magnets on the rotor. The output variable is the observed flux density on stator that can be used to estimate the output voltage. This simulation will vary the distance of the air gap on the Axial Flux Permanent Magnet generator (AFPM) with a distance of 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. As for the construction of the generator will be installed ten magnets on each rotor, stator coils and the ten who will be given on the inside, ferrit core. Variable output will be retrieved in the form of magnetic flux density, the meeting of flux, maximum output voltage and the power rating. From the results obtained, large meeting the greatest flux is present on the magnetic depth 0% and a depth of 2 mm i.e. 0,960429 T, whereas large excitation magnetic flux 0,000628553 Wb. As for the voltage generated by the generator of 111,63097 volts. The maximum power generated by the generator of 413,034589 VA with a distance of 2 mm air gap and magnetic depth 0%.
256512338F1B010102PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA MUDA DI KABUPATEN PURBALINGGARemaja sangat rentan terhadap resiko TRIAD KRR/Kesehatan Reproduksi Remaja (Seksualitas, HIV dan AIDS, NAPZA) dan pernikahan dini. Perkawinan muda akan berdampak pada timbulnya beberapa masalah dalam masyarakat. Masalah yang mucul seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga karena psikologis yang masih kurang matang dari pasangan muda tersebut, mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, tingginya angka perceraian dan meningkatnya angka pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, dilihat dari segi kesehatan bagi wanita muda kesiapan tubuh masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. BKBPP merupakan salah satu instansi yang ikut andil dalam hal pencegahan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dilihat dari aspek enterpreneur, koordinasi, fasilitasi serta stimulasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dan teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hal pencegahan perkawinan usia muda di Kabupaten Purbalingga terdapat pada peran dalam aspek entrepreneur, koordinasi, fasilitasi, serta sosialisasi, namun masih dirasa kurang optimal dalam menjalankan perannya tersebut dengan berbagai kendala yang dihadapi.Teens are particularly vulnerable to the risk of TRIAD KRR / Adolescent Reproductive Health (Sexuality, HIV and AIDS, drugs) and early marriage. The young marriage will have an impact on the emergence of some of the problems in society. Problems that appear as problems of domestic violence because of the psychological is still less mature than the young couple, resulting in rising unemployment, the high divorce rate and increasing the rate of growth of population. Moreover, in terms of readiness of health for young women's body is still not ready to conceive and give birth, so the impact on the high rate of maternal and infant mortality. BKBPP is one of the agencies that took part in the prevention of marriage at a young age or underage. This study aims to examine the role seen from the aspect entrepreneurs, coordination, facilitation and stimulation of the Board of Family Planning and Women's Empowerment Purbalingga to overcome it. The method used in this research is qualitative descriptive, and the informant selection technique is purposive sampling. Results of research can be concluded is that the role of the Agency for Family Planning and Women's Empowerment in terms of the prevention of early marriage in Purbalingga contained in the entrepreneur's role in this aspect, coordination, facilitation, and socialization, but is still considered less than optimal in carrying out his role with the various constraints faced.
256612339H1L009052RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL BERBASIS WEBDunia bisnis dan teknologi saat ini sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi mampu mendorong kegiatan bisnis menjadi lebih mudah dan efisien. Mars Rental Mobil merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan mobil. Selama ini proses transaksi pemesanan dan penyewaan masih dilakukan dengan mencatat semua hasil transaksi pemesanan dan penyewaan mobil di buku/kertas. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak tertata rapi sehingga menyebabkan pengelolaan rental mobil yang kurang efisien. Perlu dibuat suatu aplikasi rental mobil yang dapat mengelola data transaksi dengan baik. Pembuatan aplikasi tersebut menggunakan beberapa metode diantaranya observasi dan melakukan penelitian/wawancara langsung ke rental mobil tersebut. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Aplikasi rental mobil mempunyai 3 pengguna yaitu pemilik rental, administrator, dan pelanggan. Sistem informasi rental mobil berfokus pada pemesanan sewa mobil dan pengelolaan transaksi. Pengujian aplikasi rental mobil ini dilakukan langsung dengan pengguna yang akan menggunakan langsung aplikasi ini yaitu pemilik dari rental mobil dan pelanggan. Setelah melalui proses pengujian aplikasi, didapat hasil dimana aplikasi rental mobil bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan rental mobil.The world of business and technology are very closely linked and inseparable. Advances in technology could encourage businesses to be more easy and efficient. Mars Rent Car is one of the company engaged in the rent car. During this process the booking and rental transactions are still done by recording all transactions result bookings and car rentals in the book / paper. This process takes a long time and are not arranged neatly causing disorganized rent car administration. Therefore, it is necessary to make a rent car application that can manage transaction data well. The application will use several methods including observation and conduct research / interviews directly to the car rental. System development method used is the waterfall method. Rent car application has three user which are the owner, administrator, and customer. The rent car information system focuses on ordering and transaction management. Rent car application testing is done directly by the user who will use this application which are the owner of the rental car and the customer. After going through the application testing process, the result is that the car rental application has been succesfully built in line with user requirement document.
256712340E1A011010PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANYUMASPerubahan gaya hidup masyarakat membuat mayarakat ekonomi yang berkecukupan cenderung mencari suatu kenikmatan yang bersifat menyimpang, misalnya mereka lari ke minuman beralkohol. Hal tersebut tentunya banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Saat ini banyak pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara ilegal, khususnya di Kabupaten Banyumas.
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran minuman beralkohol telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pengetatan perizinan, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Pasal 14 angka (1), Pasal 14 angka (6), Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Minuman Beralkohol
The change of society lifestyle makes economy people who are in moderate circumstances inclined to look for an enjoyment which is deviate, for instance they run to alcohol drinking. Certainly, it is mostly used by businessman who has bad intended. At present, there are many businessmen that are selling alcohol drinking illegally, especially in Banyumas regency.
Now the purpose of this research is to know the law protection to the customer about alcohol drinking circulation in Banyumas regency. This research uses normative juridical method with the legislation approach (Statue Approach) which is descriptive characterized. Data resource of this research uses secondary data from literature material that is supported by primary data from interview result. The data is described in narrative text form systematically. Data analysis method that used is qualitative normative method.
Research result shows that law protection to the customer about alcohol drinking circulation has been done by government and the array, by tightening the permission, founding, and checking by Industry, Trade, and Cooperation Official, in the same manner as has been arranged in Section 32 Trading Ministry of Indonesian Republic Regulation Number 20/M-DAG/PER/4/2014 and Section 14 number (1), Section 14 Number (6), Section 17 Region Regulation of Banyumas Regency Number 15 Year 2014. In this case, the government protected the customer rights such like been arranged in the Law Number 8 Year 1999 about Customer Protection especially the right over comfortable, security and safety in goods and/or service consumption.


Key words: Law Protection, Customer, Alcohol Drinking.
256811940E1A011189POLA PEMBINAAN ANGGOTA GENG MOTOR ANAK OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH POLRES CIREBONPenelitian ini berjudul “POLA PEMBINAAN ANGGOTA GENG MOTOR ANAK OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH POLRES CIREBON”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah Polres Cirebon dalam membina anggota geng motor yang sebagian anggota geng motor tersebut masih dapat dikatakan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan anggota geng motor anak oleh Kepolisian di wilayah Polres Cirebon dilakukan dengan dua cara yaitu pembinaan secara preventif dan pembinaan secara represif. Pembinaan secara preventif dilaksanakan oleh unsur pelaksana tugas Kepolisian Polres Cirebon yaitu Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) dengan cara penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah dan di desa-desa, selain penyuluhan Sat Binmas juga melakukan razia pada saat jam sekolah. Pembinaan secara represif dilaksanakan oleh unsur pelaksana tugas Kepolisian Polres Cirebon yaitu Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak melalui program diversi, dan apabila diversi gagal atau tidak dapat dilakukan maka pembinaan akan dilakukan melaui sistem peradilan anak.
Kepolisian Polres Cirebon dalam membina anggota geng motor anak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong. Hambatan kepolisian dalam membina anggota geng motor anak dikaji menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor yang menghambat yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor yang mendorong adalah pembinaan lebih lanjut yang dilakukan di sekolah dan pembinaan lebih lanjut yang dilakukan di rumah.		This research is entitled "GUIDANCE PATTERN FOR CHILDREN MOTORCYCLE GANG MEMBERS BY POLICE IN POLRES CIREBON REGION". This research is aimed to determine how the guidance pattern is done by the police in Cirebon Police Region in guidance motorcycle gang members in which they are mostly children. This research uses socio-juridical and the specifications of research is descriptive analytical. The data which is used are primary data with qualitative data analysis.
Based on the results of the research, it showed that the guidance pattern of children motorcycle gang members in the area of Cirebon Police conducted in two ways, called preventive and repressive guidance. Preventive guidance is conducted by implementer elements of Cirebon Police, Community Guidance Unit (Sat Binmas) by counseling in schools and in the villages. Besides that, the counseling Sat Binmas also conducted raids during school hours. Repressive guidance is conducted by implementer elements of Cirebon Police, Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim) based on Law No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System through a diversion program, and if the diversion failed or cannot be done then the guidance will be done through the juvenile justice system.
Cirebon Police in guidance children motorcycle gang members can be affected by two factors; those are inhibitor and impeller factors. Police’s obstacles in guidance the children motorcycle gang members are examined by using effectiveness law theory based on Soerjono Soekanto. The inhibitor factors are the law upholder and the society. The impeller factor is the further guidance conducted in the schools and the houses.
256912341H1D010013PENGARUH VARIASI PANJANG ANGKUR DAN KEDALAMAN DIAPHRAGM WALL TERHADAP STABILITAS TANAH GALIAN BASEMENTPertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan naiknya kebutuhan ruang gerak manusia seperti apartemen dan perkantoran. Hal ini mendorong manusia untuk memanfaatkan setiap lahan yang ada sebaik mungkin, gedung tidak hanya dibangun semakin tinggi tetapi juga semakin dalam. Untuk mendapatkan struktur basement yang aman dan efisien, diperlukan sebuah analisis stabilitas tanah dalam perencanaannya.
Salah satu alternatif perkuatan tanah yang bisa digunakan sebagai dinding basement adalah dengan menggunakan diaphragm wall berangkur. Diaphargm wall berangkur adalah jenis perkuatan tanah dengan membuat panel beton bertulang ke dalam tanah yang diberi angkur sebagai perkuatan tambahan. Stabilitas diaphragm wall ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi dan jenis tanah, kedalaman diaphragm wall, panjang angkur, jumlah angkur, kemiringan angkur, dan jenis material angkur. Penentuan stabilitas diaphragm wall dapat dilakukan dengan melakukan pengujian dilapangan, pemodelan di laboratorium dan perhitungan matematis menggunakan metode elemen hingga. Pengujian di lapangan dan pemodelan di laboratorium membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Pada umumnya perhitungan elemen hingga sulit untuk dilakukan secara manual, sehingga diperlukan bantuan dengan menggunakan program komputer. Salah satu program komputer yang menggunakan prinsip elemen hingga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan geoteknik termasuk permasalahan stabilitas diaphragm wall adalah Program Plaxis V8.2.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis, dimana data analisis diperoleh dari quality control PT. Hutama Karya di proyek SIMA OFFICE TOWER. Data analisis merupakan kombinasi dari berbagai data analisis yaitu kedalaman diaphragm wall dan panjang angkur. Kombinasi dari berbagai data analisis menghasilkan 31 variasi data analisis.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kombinasi optimum pada kasus ini yaitu pada kedalaman diaphragm wall (H) 21m dengan panjang angkur (L) 17m. Dengan nilai safety factor (SF) sebesar 1,485 dan total displacement (Utot) sebesar 17,503 cm.		Population growth in Indonesia is increasing cause of increased need for space for humans such as apartments and offices. It encourages people to take advantage of any existing land as possible, the building not only built the higher but also deepened. To get the structure of the basement safe and efficient, required an analysis of soil stability in planning.
One alternative soil reinforcement that can be used as a basement wall is to use a anchored diaphragm wall. Anchored diaphragm wall is a type of soil reinforcement by making reinforced concrete panels into the ground by anchors as additional reinforcement. Diaphragm wall stability is influenced by several factors: the conditions and type of soil, the depth of diaphragm wall, anchor length, number of anchors, anchor slope, and the type of anchor material. Determination for the stability of diaphragm wall can be done by doing field testing, laboratory modeling and mathematical calculations using a finite element method. Field testing and laboratory modeling takes a long time and cost prohibitive. In General, the calculation of finite element method is hard to do it manually, so needed help with using computer programs. One of the computer programs that use finite element method to solve geotechnical problems including the problems of the diaphragm wall stability is a Program Plaxis V 8.2.
The methods that used in this writing is a method of analysis, where the data analysis are obtained from the quality control of PT Hutama Karya. at project SIMA OFFICE TOWER. Data analysis is a combination of various data analysis i.e. depth of diaphragm wall and long angkur. The combination of various data analysis generates 31 variations of data analysis.
Based on the research above the optimum combination in this case at a depth of diaphragm wall (H) 21m with length of anchor (L) 17 m. With the value of the safety factor (SF) is 1,485 and total displacement (Utot) is 17,503 cm.
257012346F1B111001TATA KELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
(Studi Komparatif di Desa Karanggude Kulon dan Desa Karang Kemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi para petani. Terdapat tiga stakeholder dalam program PUAP di Desa Karanggude Kulon dan Desa Karang Kemiri, yakni pihak pemerintah, pihak LKM-A dan pihak Gapoktan. Terdapat perbedaan perkembangan program PUAP di kedua desa tersebut. Perbedaan dikarenakan adanya perbedaan tata kelola yang di dalamnya memuat interaksi dan peran antar stakeholder terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antar stakeholder serta membandingkan tata kelola program PUAP di kedua desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program PUAP di Desa Karanggude Kulon lebih didominasi oleh peran LKM-A, sedangkan di Desa Karang Kemiri didominasi oleh peran Gapoktan sebagai pihak masyarakat. Perbedaan terjadi karena adanya tata kelola dengan transaksi kewenangan pengelolaan BLM PUAP dari Gapoktan kepada LKM-A di Desa Karanggude Kulon yang disebabkan oleh adanya keterbatasan kemauan dan kemampuan dari Gapoktan. Transaksi kewenangan diikuti dengan adanya proses deliberatif yang melibatkan seluruh pihak Gapoktan, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan program PUAP di Desa Karanggude Kulon. Terdapat tata kelola dengan keterlibatan penuh masyarakat, yakni pengurus Gapoktan dalam tata kelola program PUAP di Desa Karang Kemiri. Keterlibatan masyarakat tersebut dikarenakan adanya kemauan dan kemampuan untuk ikut campur dalam pengelolaan BLM PUAP oleh LKM-A. Namun, keterlibatan masyarakat tersebut tidak diikuti dengan adanya proses deliberatif yang melibatkan seluruh pihak Gapoktan termasuk anggota tani. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurang berkembanganya program PUAP di Desa Karang Kemiri.Rural Agribusiness Development Program is a form of facilitation of venture capital assistance for farmers. There are three stakeholders in PUAP program in the Karanggude Kulon Village and Karang Kemiri Village, that consist of government, LKM-A and Gapoktan. There are differences in successful of PUAP programs in both villages. The difference is due to differences in governance in which includes interaction and role among the relevant stakeholders. The purpose of this study is for knowing the role of each stakeholder and to compare the governance of PUAP program in both villages. The research method use descriptive qualitative. The technique for selection of informant use purposive sampling. The results showed that the governance of PUAP Program in Karanggude Kulon Village is dominated by the role of LKM-A, whereas in Karang Kemiri Village dominated by role of Gapoktan as community. The differences occured caused there are governance by transaction of management authority of BLM PUAP from Gapoktan to LKM-A in Karanggude Kulon Village because of the limititation willingness and capable of Gapoktan. Transaction authority followed by the deliberative process that involves all parties of Gapoktan, and therefore contributes to the successful of PUAP program in Karanggude Kulon Village. There are governance through community engagement, namely Gapoktan in the governance of PUAP program in Karang Kemiri Village. Community involvement is caused by the willingness and capable to intervene in managerial of BLM PUAP by LKM-A. However, community involvement do not following by the deliberative process which involve all Gapoktan parties include the members of farmer group. It affects the less develop of PUAP program in Karang Kemiri Village.
257112342H1G010008KANDUNGAN LOGAM ALUMINIUM (Al) DAN BESI (Fe) PADA SEDIMEN DAN KEPITING BAKAU (Scylla sp.) DI SEGARA ANAKAN CILACAPSegara Anakan merupakan suatu laguna dari beberapa muara sungai yang memiliki aktivitas manusia baik industri maupun rumah tangga. Aktivitas ini dapat menghasilkan bahan pencemar yang diduga mengandung logam Al dan Fe ke dalam perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam Al dan Fe pada sedimen dan kepiting bakau (Scylla sp.), serta hubungannya di perairan Segara Anakan Cilacap. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 menggunakan metode simple random sampling pada sembilan stasiun. Kandungan logam Al dan Fe pada sedimen maupun kepiting bakau di ukur menggunakan Atomic Absorption Spectometry. Hasil penelitian menunjukkan kandungan logam Al pada sedimen berkisar antara 1,6615 – 3,8370 ppm dan pada kepiting bakau berkisar antara 0,1725 – 0,2889 ppm. Sedangkan kandungan logam Fe pada sedimen berkisar antara 1710,7460 – 2810,4485 ppm dan pada kepiting bakau berkisar antara 0,3715 – 0,7325 ppm. Hubungan kandungan logam Al dan Fe pada sedimen dengan akumulasi logam kepiting bakau menunjukkan rata-rata akumulasi rendah dengan nilai CFI < 100.

Segara Anakan is a lagoon of estuaries which usually used by human for their activities such as industry and household. These activities could generare contaminants that include Al and Fe entered into the waters. This aim of the research is to determine Al and Fe content in sediment and mud crab (Scylla sp.) its correlations in the waters of Segara Anakan Cilacap. This research was conducted in February 2015 with simple random sampling method in nine stations. The content of Al and Fe in sediment or mud crab were measured by using Atom Absorption Spectometry. The result showed Al contents in sediment ranged from 1.6615–3.8370 mg/kg and in mud crab ranged from 0.1725–0.2889 mg/kg. Meanwhile, Fe contents in sediment is ranged from 1710.7460 – 2810.4485 mg/kg and in mud crab ranged from 0.3715 – 0.7325 mg/kg. The relationship of Al and Fe in sediment with metal accumulation in mud crab showed that accumulation low with CFI < 100.
257212343E1A011156TANGGUNG JAWAB HOTEL QUEEN GARDEN BATURRADEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA PERHOTELAN DALAM HAL ADANYA KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENTANGGUNG JAWAB HOTEL QUEEN GARDEN BATURRADEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA PERHOTELAN DALAM HAL ADANYA KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Puji Utami
Nim : E1A011156

ABSTRAK

Hotel Queen Garden Baturraden merupakan salah satu pelaku usaha dalam bidang jasa perhotelan. Dalam menyelenggarakan usahanya, Konsumen jasa perhotelan seringkali mengalami kerugian akibat dari penggunaan dan pemanfaatan jasa yang telah diberikan oleh pihak hotel. Berdasarkan permasalahan tersebut pengusaha hotel sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dapat merugikan konsumennya. Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hotel Queen Garden Baturraden secara normatif belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi di dalam prakteknya Hotel Queen Garden Baturraden sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi kepada konsumennya yang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun ganti rugi yang diberikan tidak selalu sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Jumlah ganti rugi yang diberikan ditentukan berdasarkan kesalahan dan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Maka disarankan Hotel Queen Garden sebagai pelaku usaha hendaknya lebih meningkatkan penanganan keamanan hotel baik keamanan intern maupun keamanan ekstern hotel untuk mencegah terjadinya kasus pencurian, serta lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas hotel untuk meminimalisir terjadinya kerugian tamu hotel sebagai konsumen.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab, Kerugian.
RESPONSIBILITIES OF QUEEN GARDEN HOTEL BATURRADEN AS ACTORS OF CONSUMER SERVICES BUSINESS HOSPITALITY IN DAMAGES UNDER THIS LAW
NUMBER 8 1999 ON CONSUMER PROTECTION

By : Puji Utami
Nim : E1A011156

ABSTRACT

Queen Garden Hotel Baturraden is one of the businesses in the field of hospitality services. In conducting its business, hospitality services Consumers often suffered losses as a result of the use and utilization of services rendered by the hotel. Based on these problems hotelier as businesses must be responsible for everything that can be detrimental to consumers. This research using normative juridical method.
These results indicate that the Hotel Queen Garden Baturraden normatively not yet fully implement the provisions in Article 19 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. However, in practice the Queen Garden Hotel Baturraden has fulfilled its responsibility to provide redress to consumers who suffered losses as referred to in Article 19 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Although the compensation granted does not always correspond to the magnitude of the losses suffered. Given the amount of compensation is determined based on the error and by agreement between the parties. It is advisable Queen Garden Hotel as entrepreneurs should further enhance hotel security handling both internal security and external security of the hotel to prevent theft, as well as further improve the quality of service and hotel facilities to minimize loss of hotel guests as consumers.

Keywords : Business Actor, Consumer, Responsibility, Losses.
257312389H1B010008PEMODELAN SPATIAL AUTOREGRESSIVE PADA DATA JUMLAH KASUS MALARIA DI KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data jumlah kasus malaria tahun 2010, penyebaran penyakit malaria mengikuti model SAR (spatial autoregressive), yang merupakan salah satu model regresi yang melibatkan keterkaitan antar lokasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran penyakit malaria dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jumlah keluarga dengan akses air bersih, jumlah keluarga dengan sanitasi dasar yang sehat dan curah hujan.This research was conducted to get a model of the spread of malaria in Banyumas Regency. Based on data of the number of malaria case in 2010, it was found that the spread of malaria followed the spatial autoregressive (SAR) model. SAR model is a regression model which takes into account a relationship between locations. The result showed that the spread of malaria in Banyumas depends on 3 factors. These were the number of families with clean water access, the number of families with healthy base sanitation and rainfall.
257412344E1A111027PEMBATALAN PUTUSAN BPSK ATAS PENGGELAPAN DOWN PAYMENT (DP) PEMBELIAN MOBIL DI BEKASI (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS)ABSTRAK
PEMBATALAN PUTUSAN BPSK ATAS PENGGELAPAN DOWN PAYMENT (DP) PEMBELIAN MOBIL DI BEKASI (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS)
Oleh :
DWIKY PRADIPTA
E1A111027

Penelitian ini mengambil judul “Pembatalan Putusan BPSK Atas Penggelapan Down Payment (DP) Pembelian Mobil di Bekasi (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT.KIA MOBIL INDONESIA selaku pelaku usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier dengan metode penyajian data secara uraian dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Posisi Kasusnya adalah tentang tuntutan pengembalian down payment oleh yofither lumban tobing dengan PT. KIA MOBIL INDONESIA dan PT.KIA MOBIL INDONESIA Cabang Bekasi. Down Payment telah diserahkan namun hingga perkara ini diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mobil yang dipesan oleh Yofither tidak diserahkan dengan alasan bahwa PT. KIA MOBIL INDONESIA Cabang Bekasi tidak pernah menerima uang muka dari pihak Yofither yang ternyata digelapkan oleh pihak Sdr. Budi Eka Fermana untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat tata cara pembayaran yang di langgar oleh pihak yofither. Seorang konsumen adalah ketika seseorang tersebut telah menggunakan barang atau telah menikmati barang atau memakai barang atau telah menerima barang yang dibutuhkan dari pelaku usaha dan tidak untuk dijual kembali. Tanggung jawab dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ganti rugi diberikan kepada konsumen dalam hal dimana konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa atau apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Sengketa ini telah diselesaikan secara Non Litigasi maupun secara Litigasi
Kata Kunci : Pembatalan Putusan BPSK, Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Down Payment, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.		ABSTRACT
ANNULMENT OF BPSK DECISION ON DOWN PAYMENT (DP) EMBEZZLEMENT OF CAR PURCHASING IN BEKASI (JURIDICAL REVIEW ON DECISION NUMBER: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS)
Oleh :
DWIKY PRADIPTA
E1A111027

The research title is “Annulment of BPSK Decision on Down Payment (DP) Embezzlement of Car Purchasing in Bekasi (Juridical Review on Decision Number: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.) ”. The problem on the research is how the responsibility of PT. KIA MOBIL INDONESIA as the business actor in Court Decision Number: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS reviewed from Law Number 8 Year 1999 about the Consumer Protection. The research method is normative juridical approach, by the specification descriptive research. Material source of law used are primary data, secondary data and tertiary data with data presentation method orderly and data analysis qualitatively. The case is about the claim of down payment refund by Yofither Lumban Tobing to PT. KIA MOBIL INDONESIA and PT. KIA MOBIL INDONESIA Bekasi Agent. Down Payment has been paid but till the case was proposed to Consumer Dispute Adjudication Institution (BPSK), the car was ordered by Yofither has not been given because PT. KIA MOBIL INDONESIA has never accepted the down payment from Yofither that was embezzled by Mr. Budi Eka Fermana for personal interest. Based on research result, it is known that there is misstep of payment procedures done by Mr. Yofither. A consumer is a person when somebody has enjoyed or used or received the goods needed from business actor and not for sale anymore. The responsibility as stated on Article 19 Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection, the compensation given to the consumer if consumer suffer loss due to consume goods or service or if goods received is not exactly what has been dealt or informed before. The dispute has finished by Non Litigation and Litigation.
Keywords: Annulment of BPSK Decision, Business Actor Responsibility, Down Payment, Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection.
257512358H1K008003ASOSIASI TERIPANG DENGAN TUMBUHAN LAMUN DI PANTAI TIMUR PANGANDARANPenelitian yang dilakukan berjudul Asosiasi Teripang dengan Tumbuhan Lamun di pantai Timur Pangandaran. Teripang pada ekosistem lamun memiliki peran penting antara lain sebagai bagian dari rantai makanan dan penyeimbang ekosistem. Teripang merupakan biota laut penghuni ekosistem lamun yang umum dijumpai di perairan dangkal. Keberadaan teripang di ekosistem lamun dapat menggambarkan kekayaan, keanekaragaman jenis organisme yang menempati habitat tersebut, serta mempengaruhi fungsi ekologis ekosistem lamun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan teripang, persentase tutupan lamun dan mengetahui asosiasi teripang dengan tumbuhan lamun di pantai Timur Pangandaran. Metode penelitian menggunakan metode survei. Pengamatan teripang dan lamun menggunakan metode transek kuadrat berukuran 1mx1m, dengan 25 sub transek. Sampling dilakukan pada bulan Maret 2015 di 4 stasiun dengan 3 buah transek pada setiap stasiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teripang yang ditemukan di padang lamun berasal dari genus Holothuria dan berjumlah 21 individu. Jenis teripang yang ditemukan yaitu spesies Holothuria atra dengan nilai kelimpahan berkisar antara 13-23 ind/10 m2. Lamun yang ditemukan yaitu Cymodocea rotundata, Halodule pinifolia, dan Thalassia hemprichii dengan persen tutupan berkisar antara 47,7%-75,47%. Asosiasi pasangan spesies yang ditemukan yaitu Holothuria atra dengan Cymodocea rotundata yang berasosiasi posistif (+). Holothuria atra tidak memiliki asosiasi dengan lamun jenis Halodule pinifolia dan Thalassia hemprichii.The study was conducted entitled Trepang Association with Seagrass Plants in Pangandaran East Coast. Trepang in seagrass ecosystem has an important role such as being a part of food chain and balancing the ecosystem. Trepang is a occupant of marine orgtanism in seagrass ecosystem that is generally meet in shallow waters. The existence of trepang in seagrass ecosystem can describe the richness, diversity of organism that occupies these habitats, and influencing the function of ecological seagrass ecosystem. This study aimed to determine abundance of trepang, seagrass percentage coverage and trepang association with seagrass plant in Pangandaran east coast. A survey method applied in this study. Observation of trepang and seagrass were observed using square transect method with measurement 1mx1m and 25 sub-transects. Sampling was conducted during March 2015 in a four stations with trhee pieces of transect in each station. Data was analyzed descriptively. The result of this study shown that teripang that has founded in seagrass comes from Holothuria genus and consist of 21 individuals. In this study, Holothuria atra species were found with the range of abundance of 13-23 ind/10 m2. Seagrass that has been found were Cymodocea rotundata, Halodule pinifolia, and Thalassia hemprichii with the percentage coverage value of around 47,7%-72,57%. Association of species pairs founded was Holothuria atra with Cymodocea rotundata which is positively associated (+). Holothuria atra has not any association with Halodule pinifolia and Thalassia hemprichii.
257612347E1A011105GUGATAN ATAS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY)GUGATAN ATAS KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY)

Oleh:
LINGGAR DWI TAMALA
E1A011105

ABSTRAK

Keputusan Fiktif Negatif atau sikap diam Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu permohonan penerbitan keputusan tata usaha negara dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengajukan permohonan. Pokok permasalahan yang terjadi adalah mengenai keabsahan dari keputusan fiktif negatif Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan ada tidaknya sifat melanggar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya Keputusan Fiktif Negatif yang terdapat dalam putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY.
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dimaksud, yakni dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan metode pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan, yaitu kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Keputusan Fiktif Negatif Tergugat yang menjadi obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan berdasarkan pertimbangan hukumnya bahwa Keputusan Fiktif Negatif Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik.


Kata Kunci : Keputusan Fiktif Negatif, Hak Guna Bangunan, Kesesuaian, Pertimbangan Hukum.		LAWSUIT OVER FICTITIOUS NEGATIVE DECISION
IN A DISPUTE OVER STATE ADMINISTRATION
(Yudicial Review The Decision of The Administrative Court Surabaya Number 110/G/2012/PTUN.SBY)

By :
LINGGAR DWI TAMALA
E1A011105

ABSTRACK

Negative fictitious decision or silence Board / Administrative Officer for the issuance of an administrative decision may cause harm to the party who filed the petition. The main problem that occurs is the legitimacy of the fictitious negative decision Agency / Officials of the State Administration based on the presence or absence of the unlawful nature of the legislation and general principles of good governance, one fictitious Negative Decision contained in the Court's decision TUN Surabaya No. 110 / G / 2012 / PTUN.SBY.
The method used to answer the problem in question, namely the normative juridical research method with the approach of the legislation and the case method approach. The analytical method used, which is qualitatively using interpretation. The study states that the Decision fictitious Negative Defendant is the object of dispute is in conformity with the legislation and general principles of good governance. However, the judges of Surabaya State Administrative Court decided by Decision fictitious legal considerations that Defendant Negative contrary to legislation the general principles of good governance.


Keywords : Fictitious Negative Decisions, Broking, Compliance, Legal Considerations.
257712349E1A011132KAJIAN MENGENAI ASEAN CONNECTIVITY DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 (A STUDY ON ASEAN CONNECTIVITY TO SUPPORT ASEAN ECONOMICS COMMUNITY 2015)Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkomitmen untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, untuk mewujudkan komitmen ini ASEAN sadar bahwa masih adanya kesenjangan yang masih tinggi antar negara-negara di dalamnya. ASEAN terus berbenah diri dan menemukan sebuah solusi untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dengan membuat sebuah konektivitas antar ASEAN, yakni melalui Konektivitas ASEAN (ASEAN Connectivity).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ASEAN Connectivity dan bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Connectivity guna mendukung terwujudnya MEA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Pembangunan ASEAN Connectivity dimuat dalam Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) yakni sebuah dokumen strategis yang berisi rancangan pembangunan Konektivitas ASEAN yang meliputi pembangunan konektivitas fisik, pembangunan konektivitas institusional, pembangunan interaksi masyarakat. Dalam hal kesiapan, Indonesia belum siap secara utuh dalam menghadapi konektivitas ASEAN ini, mengingat masih banyak yang perlu dibenahi, diantaranya peratifikasian kebijakan oleh pemerintah dalam rangka harmonisasi hukum, penyelesaian pembangunan fisik yang belum selesai, amandemen kebijakan yang telah ada guna melindungi masyarakat Indonesia dari arus perdagangan bebas, serta harus meningkatkan kesadaran serta sumber daya manusia masyarakat Indonesia.
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) committed to build The ASEAN Economic Community by 2015, but on the other hand ASEAN realize that there is still problem exist, which is gap among the ASEAN itself, so to realise this goal, ASEAN find out the solution on how this solution can minimalize the gap. The solution is to enhance a connectivity, named ASEAN Connectivity.
This aim of this study is to know the regulation of ASEAN Connectivity and to know preparation of Indonesia to face the ASEAN Connectivity itself. The method used is normative-juridical.
The ASEAN Connectivity regulated in Master Plan on ASEAN Connectivity, which is a strategic document for achieving ASEAN Connectivity to connect ASEAN through physical connectivity, institutional connectivity, and people to people connectivity. In the term of Indonesia preparation, Indonesia is not ready yet to face ASEAN Connectivity because there is still many challenges that need to be addressed such as to ratification and to synchronize it to positive law, to complete the infrastructure, to amendment the previous regulation, to increase society awareness, and also to prepare the human resources.
257812350H1C010052PERANCANGAN SISTEM ELEVATOR 4 LANTAI DILENGKAPI DENGAN KENDALI KECEPATAN MENGGUNAKAN PLC MITSUBISHI FX-3U 32MR BERBASIS HMI SCADAPerkembangan teknologi yang semakin maju disertai pula dengan perkembangan teknologi sistem kendali dan otomasi yang terus berkembang pesat. Perkembangan teknologi tersebut dapat di aplikasikan di berbagai macam bidang, misalnya pada bidang infrastruktur bangunan. Salah satu contohnya adalah teknologi elevator yang digunakan pada bangunan yang tinggi atau gedung pencakar langit dengan jumlah lantai yang sangat banyak sebagai transportasi vertikal yang memungkinkan pergerakan manusia atau barang menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan modul trainer feedback elevator 34-150, dibuat sebuah perancangan sistem elevator 4 lantai dilengkapi dengan kendali kecepatan menggunakan PLC MITSUBISHI MELSEC FX3U-32MR sebagai controller, dimana dirancang sebuah modul rangkaian sensor berat (load cell) sebagai input parameter pengendalian switching kecepatan elevator secara digital yang bekerja sesuai dengan perancangan yaitu ketika tidak terdapat beban pada sensor berat maka elevator bergerak dengan kecepatan 100%, sedangkan ketika pada sensor berat terdapat adanya beban maka elevator bergerak dengan kecepatan 60%. Pada modul sensor berat dilakukan pengujian dengan besar beban bervariasi yaitu 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, dan 500g. Dari semua hasil pengujian ketika beban diletakkan pada sensor berat, motor pada elevator bergerak dengan kecepatan 60%, ketika tidak ada beban pada sensor berat motor pada elevator bergerak dengan kecepatan 100%, sehingga dapat dikatakan modul rangkaian sensor berat yang telah dirancang sudah bekerja sesuai dengan perancangannya. Pergerakan sisitem elevator dapat diawasi dan dikendalikan dengan sistem HMI SCADA yang dirancang. Dengan dibuatnya tampilan HMI SCADA menggunakan software vijeo citectSCADA 7.20, pada sistem elevator dapat diketahui kondisi komponen sensor yang sedang aktif atau tidak, juga dapat mengetahui waktu tunggu dari data record pada sistem alarm HMI SCADA berdasarkan waktu aktif dan tidaknya sensor pada sistem elevator.The development of a more advanced technology coupled with the development of automation and control system technology that continues to evolve rapidly. The development of these technologies can be applied in a variety of fields, for example in the field of building infrastructure. One example is the technology of elevator is used in the high buildings with a floor count very much as the vertical transportation that allows human movement become more efficient. By using the module trainer feedback elevators 34-150, created a design of 4 floors elevator are equipped with speed control using PLC MITSUBISHI FX-3U 32MR as a controller, and designed a module of weight sensor (load cell) as an input parameter for PLC to control speed of the elevators in the digital work in accordance with the design made, when there is no load on the weight sensor then the elevators move with speed 100%, whereas when there is load presence of weight sensors then the elevators move with speed 60%. On the weight sensor module will be tested with variation of load 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 450 g and 500 g. Based on all of the result tests, when a load is placed on the weight sensor, motor on the elevators move with the speed of 60%, when there is no load on the weight sensor, motor on the elevators move with the speed of 100%, so it can be said that the module of weight sensor has been designed to work in accordance with the design and work properly. The movement of elevators can be supervised and controlled by the HMI SCADA system designed. Based on HMI SCADA display that created using software vijeo citectSCADA 7.20, on elevator system can be known the condition of the active sensor or not, also be able to find out the waiting time user from the time record data on page system alarm HMI SCADA based on active time and inactive time sensor elevator.
257912362H1C011001Perhitungan Jumlah dan Diameter Sel Darah Putih Berbasis Pengolahan Citra DigitalJumlah sel darah putih dalam darah sering dijadikan indikator pada kelainan sel darah putih. Sedangkan, diameter sel darah putih dapat dimaanfaatkan untuk klasifikasi sel dan identifikasi jika terdapat kelainan sel darah putih. Selama ini perhitungan jumlah sel darah putih dilakukan secara manual oleh tenaga medis dengan bantuan hemocytometer yang hasil perhitungannya masih tergantung pada subjektivitas pengamat. Cara lain yakni dengan hematology analyzer yang memiliki akurasi lebih tepat namun dengan harga yang mahal. Pengolahan citra digital merupakan metode pengolahan objek pada suatu citra digital secara otomatis yang dalam kasus ini, dapat menjadi alternatif perhitungan jumlah dan diameter sel darah. Pada penelitian ini, sel darah putih didentifikasi menggunakan metode segmentasi warna HSV (Hue-Saturation-Value) yaitu dengan cara meloloskan piksel yang memenuhi nilai komponen HSV yang telah ditetapkan sebagai parameter. Dengan menggunakan nilai parameter ¬Hue sebesar 0.88 dan Saturation sebesar 0.1 pada 33 citra uji, sistem mampu menghitung jumlah sel darah putih dengan sensitivitas (sel darah putih normal terdeteksi dengan benar) total 87%, spesifisitas (sel darah putih abnormal tereliminasi dengan benar) total 83%, dan akurasi 87%. Pada perhitungan diameter sel darah putih, sistem mampu menghasilkan akurasi rata – rata 97%, akurasi terkecil 90%, dan akurasi terbesar 100%. Dari hasil tersebut, ditarik kesimpulan bahwa sistem dapat menghasilkan akurasi yang cukup baik, namun belum dapat diaplikasikan di dunia medis.The number of white blood cells (WBCs) is often used as an indicator of WBC disorders. While the diameter can be used to classify the blood cell and identify if there is any cell disorder. For years, the counting of WBCs is manually done by the medics with the help of hemocytometer which the results depend on the observers’ subjectivity. Another method is by using hematology analyzer which has higher accuracy yet it costs higher too. Digital Image Processing is a method to automatically process objects on an image that, in this case, can be applied as an alternative method to count the number and measure the diameter of WBCs. In this research, the WBCs was identified using HSV (Hue-Saturation-Value) Color-space segmentation method by allowing the pixels that satisfied the perimeter, i.e. the defined HSV component values. By using 0.88 as the perimeter value of Hue and 0.1 as the perimeter value of Saturation upon 33 test images, system is capable to count the number of WBCs with 87% overall sensitivity (normal white blood cells that are correctly identified), 83% overall specificity (abnormal white blood cells that are correctly eliminated), and 87% overall accuracy. On diameter measurement, system is capable to measure the diameter of WBCs with 97% average accuracy, 90% lowest accuracy, and 100% highest accuracy. From the results, it can be concluded that system can results fair accuracies, but it can not be applied in medical application yet.
258011977H1H011038PENGARUH PENGKAYAAN PAKAN TERHADAP KECEPATAN MOLTING KEPITING BAKAU (Scylla serrata F)
Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan salah satu spesies yang disukai konsumen, khususnya kepiting cangkang lunak (soft shell). Permasalahan utama dalam usaha budidaya kepiting cangkang lunak di Indonesa adalah proses moltingnya lama dan tidak bisa serentak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecepatan molting dan lama waktu pengkayaan pakan dengan perendaman ekstrak daun bayam. Metode yang digunakan adalah eksperimental, dengan rancangan acak lengkap (RAL). digunakan lima perlakuan dan lima kali ulangan. (A1) kontrol, (A2) perendaman 6 jam, (A3) perendaman 12 jam, (A4) perendaman 18 jam, (A5) perendaman 24 jam. Parameter yang diamati yaitu kecepatan molting dan persentase molting pada kepiting bakau. Analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukan kecepatan molting tertinggi terdapat pada perlakuan pakan ikan rucah yang direndam dengan ekstrak daun bayam selama 6 jam (A2), kepiting bakau mengalami molting pada hari ke lima pemeliharaan. Waktu pengkayaan terbaik untuk mempercepat proses molting adalah pakan yang direndam ekstra daun bayam selama 6 jam (A2). Persentase molting terbaik adalah pakan yang direndam 12 jam (A3) 40 %, control (A1), dan 6 jam (A2) 20%. Hasil Anava pada pertumbuhan kepiting bakau tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan dengan perendaman ekstrak daun bayam pada kepiting bakau berpengaruh pada kecepatan molting kepiting bakau akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan.

Mangrove crab (Scylla serrata) is one of the species preferred by consumers, especially the soft shell crab (soft shell). The main problem in the cultivation of soft shell crab in Indonesa is moltingnya long process and can not be simultaneous. The purpose of this study is to determine the speed of molting and long time immersion enrichment feed with spinach leaf extract. The method used was experimental, with a completely randomized design (CRD). used five treatments and five replications. (A1) control, (A2) soaking 6 hours, (A3) soaking 12 hours, (A4) soaking 18 hours, (A5) 24-hour immersion. Parameters observed that the speed and percentage molting molting in mud crab. Data analysis using SPSS. The results showed the highest molting speeds found in feed treatment trash fish marinated with spinach leaf extract for six hours (A2), experienced a mangrove crab molting on day five of maintenance. The best enrichment time to accelerate the process of molting is feed extra spinach leaves soaked for 6 hours (A2). The best is feed molting percentage soaked 12 hours (A3) 40%, control (A1), and 6 hours (A2) of 20%. ANOVA results in the growth of mangrove crabs are not significant (P> 0.05). It can be concluded that feeding with spinach leaf extract immersion in mud crab affects the speed of mud crab molting but did not significantly affect growth.

Keywords: mangrove crab, spinach leaf extract, molting, immersion