Update Artikelilmiah: 12327

RIO WIDHI KURNIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengambil judul " PERANAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (KPMPT) DALAM PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN  DI KABUPATEN PURBALINGGA ".
Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif atau legal research, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistis. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan perizinan usaha toko modern berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Permendagri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan kewenangan delegasi kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dalam memberikan perizinan, meliputi: penerimaan berkas dan pendatanganan surat keputusan penerbitan IUTM, hal ini diatur Pasal 11 ayat (2)  Permendagri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peneliti memberikan saran kepada Kabupaten Purbalingga dalam pelayanan pemberian izin pasar modern masih menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur izin pendirian pasar modern. Seharusnya karena kewenangan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga segera membuat perda tentang pasar modern

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study entitled "THE ROLE OF INVESTMENT AND LICENSING OFFICE OF INTEGRATED (KPMPT) ESTABLISHMENT IN GIVING PERMISSION OF MODERN MARKET IN DISTRICT PURBALINGGA".
The method used is normative or legal research, the approach uses legistis positivistic conception. Specifications research is descriptive analytic research that describes the state of the object to be examined and then analyzed based on the theories of law and positive law enforcement practice concerning issues without intent to draw conclusions that are generally applicable.
Based on the results of research and discussion, we can conclude that the Local Government Purbalingga in providing modern store business licensing pursuant to Presidential Decree No. 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, as well as Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12 / 2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. Local Government Purbalingga provide delegates authority to the Office of Investment and Integrated Licensing (KPMPT) in granting licenses, include: acceptance of the file and the signing of a decree publishing IUTM, it is regulated in Article 11 paragraph (2) Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 on Guidelines for Planning and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. As for suggestions that researchers give is that Purbalingga service licensing modern market still use some of the legislation that generally regulate permit the establishment of a modern market. Supposedly because of the authority of regional autonomy, the Local Government Purbalingga immediately make regulations about the modern market

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman