1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 12.741-12.760 dari 49.594 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1274123382C1M014046Pengaruh Kepemimppinan Transformasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Guru di MTs Negeri Model PurwokertoThis study aims to analyze the effect of transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment to job perfomance at Mts Negeri Model Purwokerto. This study uses primary and secondary data with a population of all teacher Mts Negeri Model Purwokerto. The method used to determine the research sample using the total sampling tecnique. The analysis method used is Multiple Regression Analysis. The results of this study indicate that transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment have a positive and significant effect on job perfomance.PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU PADA MTs NEGERI MODEL PURWOKERTO




Aldo Faqih Mahendra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jendral Soedirman
Email aldobareto81@gmail.com


Abstract
MTs Negeri Model Purwokerto as a government organization under the Ministry of Religion where one side carries out bureaucratic tasks and on the other serves the community, especially student guardians who are required to work professionally, broad-minded, disciplined and have a high commitment to advance the organization.
The main problem observed in the field is that teacher characteristics vary, both from the ability, level of education, work period and motivation of each individual who are very different and diverse. After the researchers obtained the data used by teachers in the MTs Negeri Model Purwokerto, there were always guests who were interested in conducting research with the title "The Influence of Transformational Leadership, Job Satisfaction and Commitment to Teacher Performance in the MTs Negeri Model Purwokerto".
Researchers used descriptive quantitative research techniques, using total sampling technique where this method uses the entire population because the population is less than 100. Sources of data are available from primary data and seconday data techniques and data from interviews, literature studies and questionnaires. Data analysis techniques researchers use multiple regression analysis techniques and use the classical assumptions of normality, heterosekedasticity and multicollinearity.
After the researchers conducted a research entitled "The Influence of Transformational Leadership, Job Satisfaction and Organizational Commitment to Teacher Performance in the MTs Negeri Model Purwokerto" it turned out that all of the independent variables had a positive influence all. Based on the results of regression analysis obtained the value of tcount transformational leadership variables on performance (1,739) is greater than the value of t table (1,683). The results of these statistical tests show evidence that transformational leadership has a positive and significant influence on teacher performance. Referring to the results of the regression analysis, it can also be seen that the tcount of the variable job satisfaction on performance (1,942) is greater than the ttable value (1,683). The test results show evidence that job satisfaction has a positive and significant effect on teacher performance. The results of regression analysis can be seen that the value of tcount variable organizational commitment (2,144) is also greater than the value of ttable (1,683). The statistical test results prove that organizational commitment has a positive and significant influence on teacher performance.
127425719E1A008148Penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006,Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi ManusiaNegara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas negara hukum,salah satu unsur pokok dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Walaupun hak-hak tersebut didapat manusia dalam keadaan alami,akan tetapi hak-hak asasi dan kebebasannya belum tentu terjamin. Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang salah satu ciri pokoknya yaitu jaminan terhadap freedom of religion (kemerdekaan beragama).
Dalam menjamin hak kebebasan beragama di Indonesia sebagai perwujudan pasal-pasal yang menjamin Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UUD 1945, maka negara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur mengenai jaminan terhadap hak kebebasan beragama.
Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006, Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat telah membatasi hak kebebasan beragama warga negara Indonesia karena di dalamnya mengatur masalah pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama ini jelas inskonstitusional karena pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan instrumen hukum setingkat dengan Undang-Undang.
The Republic of Indonesia is a country that subscribes to the principle of State of law, one element the highlight of a legal state were the assurance against the human rights. Human rights essentially noble owned by every man and incontestable by anyone. Although human rights was collected in its natural state, but rights and his freedom not necessarily be guaranteed. Indonesia is a legal state pancasila that one of the characteristics is namely of warranty against the freedom of religion .
In guaranteeing the right to freedom of religion in Indonesia as the embodiment of articles which guarantee the fundamental human rights contained in the 1945 Constitution, then the State establishes regulations governing human rights, such as law No. 39 of 1999 on human rights in which governs security against the right to freedom of religion.
Joint ordinance Minister Of Religious Affairs No. 9 In 2006, Minister Of Home Affairs Number 8 In 2006 About The Guidelines Implementation Of Regional Head/Deputy Head Of The Region In The Maintenance Of Religious Harmony, Empowerment Forum Of Religious Harmony, And The Establishment Of The Synagogue have delimitated the right of freedom of religion indonesian citizen because it regulate matters of establishment of the synagogue. Joint rules are obviously unconstitutional because of restrictions of human rights can only be done with the instrument level law act.
127435739E1A009018PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK DI YOGYAKARTA
Penegakan hukum di indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem peradilan pidana. Advokat turut berperan dalam terwujudnya penegakan hukum yang adil. Advokat merupakan profesi yang mulia, yang mana dalam menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, kemandirian dan kejujuran. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dan tindak pidana.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum sebagai law in action dan bersifat empiris. Bentuk pengawasannya bersifat pasif dan aktif, akan tetapi faktanya yang dilaksanakan hanyalah pengawasan bersifat pasif. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap advokat belum efektif. Upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap advokat yakni dengan membentuk komisi pengawas yang berperan secara aktif. Diharapkan pula dengan pengawasan yang bersifat aktif dan pasif dapat meningkatkan citra advokat sebagai profesi yang mulia.


Law enforcement in Indonesia is done in a criminal justice system. Lawyer has a role in actualizing the fair law enforcement. Lawyer is a glorious profession which is based on openess, autonomy and integrity. This research emphasizes on supervising form and law enforcement toward the lawyer who does violation ethic code and criminal act.
The method used on this research is the analysis toward law as law in action and emphirical characteristic done in Yogyakarta and Jakarta. The caracteristics of the supervising are passive and active. However, the only supervising done is the passive form. This causes uneffective law enforcement toward lawyer. The effort to improve law enforcement toward lawyer is by forming supervising committee which has active role. By active and passive supervising, it is hoped to improve lawyer’s image as glorious profession.


127445741A1M009012ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI INDIGENOUS PADA NIRA NIPAH SEBAGAI PENGHASIL ETANOLBioetanol merupakan alternatif energi untuk mengatasi krisis energi. Bioetanol dapat dihasilkan melalui tahap fermentasi gula yang dikonversi menjadi etanol. Indonesia memiliki keragaman hayati yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber bioetanol sebagai energi terbarukan, salah satunya dari nira tanaman nipah (Nypa fruticans) yang mengandung gula cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Pada pembuatan bioetanol seringkali menggunakan bantuan khamir, namun ada beberapa bakteri yang memiliki kemampuan serupa dalam mengkonversi gula menjadi etanol terutama bakteri indigenous sehingga perlu dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri indigenous pada nira nipah yang dapat berpotensi menghasilkan etanol. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bakteri indigeneous yang terdapat pada nira nipah. (2) Menghasilkan isolat bakteri indigeneous yang dapat digunakan untuk pembuatan bioetanol dari nira nipah.
Sampel nira nipah yang digunakan dalam penelitian didapat dari Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Isolasi bakteri pada nira nipah dilakukan dalam laminar air flow untuk mengurangi kontaminasi. Identifikasi bakteri yang dilakukan yaitu pengamatan morfologi koloni dan reaksi dinding sel bakteri dengan pewarnaan Gram. Nira nipah difermentasi dengan penambahan isolat yang dihasilkan untuk mengetahui kemampuan masing-masing isolat dalam menghasilkan etanol.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri indigenous yang terdapat pada nira nipah merupakan genus Leuconostoc, Acetomicrobium, Ilyobacter, Halobacteroides, Bacillus, dan Zymomonas. Keenam bakteri tersebut mampu menghasilkan etanol namun genus Zymomonas merupakan isolat yang paling berpotensi digunakan dalam pembuatan bioetanol.		Bioethanol is an alternative energy to solve the energy crisis. Bioethanol can be produced through the fermentation of sugars converted into ethanol. Indonesia has a biodiversity that can be utilized as a source of bioethanol as a renewable energy, one of the plant is nypa (Nypa fruticans) which contains high sugar so it can be used in the produce of bioethanol. In the produce of bioethanol yeasts usually used as starter, but there are some bacteria that have similar capabilities in converting sugar into ethanol primarily indigenous bacteria, so it’s needed to looking for isolat and identify of indigenous bacteria that can potentially produce ethanol. This research are aimed to: (1) Knowing indigeneous bacteria contained in nypa sap. (2) Generate indigenous bacterial isolates that can be used for the manufacture of bioethanol from nypa sap.
Nypa sap samples used come from rural districts Nusadadi Sumpiuh subdistrict Banyumas regency. Isolation of bacteria in the nypa sap is done in a laminar air flow to reduce contamination. Identification of bacteria was done the colony morphology and reaction with the bacterial cell wall of Gram staining. Fermented nypa sap with the addition of the isolates be produced to determine the ability of each isolate to produce ethanol.
The result showed that the bacteria indigenous of nypa sap are genus Leuconostoc, Acetomicrobium, Ilyobacter, Halobacteroides, Bacillus, and Zymomonas. Sixth bacteria are able to produce ethanol, but the genus Zymomonas is the most potential isolates used in the manufacture of bioethanol.
127455748C1A009107ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG IBU BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI EKONOMI RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Karangnanas
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)		Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mendorong Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja serta Pengaruhnya terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga” dengan studi kasus di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja dan tidak bekerja, pendapatan rumah tangga (ibu bekerja dan ibu tidak bekerja), pengeluaran rumah tangga (ibu bekerja dan ibu tidak bekerja) dan untuk mengetahui pemenuhan standar kebutuhan hidup layak menurut Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas Tahun 2013.
Metode penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan jumlah sampel 100 ibu rumah tangga. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tabulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mendorong ibu rumah tangga untuk bekerja adalah faktor ekonomi, faktor mengisi waktu luang, faktor memanfaatkan pendidikan, faktor mewujudkan cita-cita, faktor bekerja untuk ibadah. Faktor pendorong utama ibu bekerja adalah faktor ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) Faktor pendorong ibu tidak bekerja adalah faktor masih adanya anak kecil, faktor ingin mengurus keluarga, faktor suami tidak mengijinkan, faktor pendidikan tidak memadai, faktor kondisi badan kurang memadai, faktor tidak berminat. Faktor masih adanya anak kecil menjadi faktor utama ibu tidak bekerja, (3) Meskipun rata-rata pendapatan suami dari ibu bekerja lebih rendah dari pendapatan suami dari ibu tidak bekerja, namun pendapatan rumah tangga ibu bekerja lebih besar dari pada pendapatan rumah tangga ibu tidak bekerja, (4) Pengeluaran rumah tangga ibu yang bekerja lebih besar dari pada pengeluaran rumah tangga ibu tidak bekerja, (5) Rata-rata pendapatan rumah tangga belum memenuhi standar Kebutuhan hidup layak menurut Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas Tahun 2013.

The title of this research is “The Factor Analysis That Encourage The Mother to Work and Not Work and Its Effect to the Household Economic Condition” with the case study at Village of Karangnanas in Sub district of Sokaraja in Regency of Banyumas. The purpose of this research is to find out the factors that encourage the mother of household to work and not work, the income of household (work mother and not work mother), the expenditure of household (work mother and not work mother) and to find out the fulfillment of disserved needs standard life according to Dinsosnakertrans in Regency of Banyumas 2013.
This research method is the method of survey. This research is conducted at Village of Karangnanas in Sub district of Sokaraja in Regency of Banyumas with the total samples are 100 mothers of household. The technique of data analysis in this research uses the tabulation analysis.
The result of research shows that (1) The factor that encourage the mother of household to work is the economic factor, the factor to uses the spare time, the factor to use their education, the factor to reach their goal, the factor to work related to the religion. The main factor that encourage mother to work is the economic factor. It proves that every of people always tries to fulfill their needs, (2) The factor that encourage the mother to work is the factor that they have children, the factor to take care the family, the factor where their husband do not give the permission, the inappropriate education factor, the inappropriate factor of their body condition, factor of unwillingness. The factor which still having the children become the main factor for the not work mother, (3) Although the income average of husband from the work mother is lower than the income of husband from the not work mother, but the income of household of the work mother is bigger than the income of household of the not work mother, (4) the expenditure of the mother household that work is bigger than the expenditure of the household of mother that not work, (5) the income average of household has not fulfilled the need life standard of the disserved life need according to the Dinsosnakertrans in Regency of Banyumas in 2013.

127465730E1A008279TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMASUpaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Banyumas untuk menyelesaikan masalah indisipliner yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan indisipliner. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui tahapan-tahapan standar operasional prosedur. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan mempengaruhi Standar Operasional Prosedur penjatuhan sanksi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa Standar Operasional Prosedur penjatuhan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan penjatuhan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, standar Operasional Prosedur Penjatuhan Sanksi Disiplin PNS menurut Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Sebelum dijatuhi sanksi, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Hasil pemeriksaan kemudian ditulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang. Penerapan penjatuhan sanksi disiplin PNS di Kabupaten Banyumas adalah dengan melalui dibentuknya Tim Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/KPTS.124-BKD/2010. Tim ini melakukan Standar Operasional Prosedur tentang masalah kepegawaian mulai dari mempelajari laporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian memanggil pegawai yang bersangkutan dan atasannya untuk menggali informasi dan melakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut, yang kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian. Seharusnya segera dibentuk peraturan teknis dari PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di tingkat kabupaten, karena peraturan yang ada ditingkat kabupaten belum berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		Government's efforts to resolve the Banyumas district disciplinary problems conducted by the Civil Service is to impose sanctions on civil servants who do indiscipline. Sanctions through the stages of standard operating procedures. PP. 53 of 2010 on Civil Service Discipline will affect the Standard Operating Procedures sanctions. This study aimed to identify and analyze the Standard Operating Procedure disciplinary sanctions under the Civil PP. 53 of 2010 on Civil Service Discipline. It also aimed to identify and analyze the application of disciplinary sanctions for Civil Servants in Banyumas. To achieve these aims the intensive search was conducted using the normative juridical approach. Secondary data were collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data.
The study states that, standard operating procedures Disciplinary Sanctions Imposition of civil servants according to Government Regulation no. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline is calling civil servants suspected of committing breach of discipline by immediate superiors or authorities. Before being sanctioned, examination prior to the civil servants who are suspected of committing breach of discipline by immediate superiors or authorities. Workup then written in the form of Interrogation (BAP). Interrogation on which to base a decision made by the sanctioning authorities to the civil servants who are found guilty of disciplinary offenses. Submission disciplinary decision is to be closed by the authorities. Application of disciplinary sanctions of civil servants in Banyumas is through the establishment of the Settlement Team Employment Issues in Environmental Banyumas regency government is regulated by the Regent of Banyumas No. 800/KPTS.124-BKD/2010. The team conducted a Standard Operating Procedure on staffing issues ranging from studying the report of the Regional Working Units (on education), then call the employee and supervisor to seek information and to provide guidance to the employee, who then made Investigation Report (BAP) and signed Personnel Issues Resolution Team. Should be established technical rules of Government Regulation No. 53 Year 2010 on Civil Service Discipline at the district level, because the existing regulations at the district have not been based on Government Regulation No. 53 Year 2010 on Civil Service Discipline.Keywords imposition of sanctions, Discipline, and Civil Servants.
127475743E1A007353PERKEMBANGAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAIK SEBELUM AMANDEMEN MAUPUN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut membuat Indonesia
menempatkan penegakan Supremasi hukum sebagai dasar pembentukan
negaranya.
Selain sebagai negara hukum, Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu
didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 Dengan demikian, sistem
pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya
lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan
adanya mekanisme impeachment.
UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur bagaimana mekanisme
impeachment dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan
impeachment boleh dilakukan, berbeda halnya dengan UUD 1945 setelah
diamandemen yang mengatur tentang adanya mekanisme impeachment.
Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk menelaah mengenai mekanisme
impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terjadi sebelum
amandemen dan setelah amandemen UUD 1945, dengan dimana sistem
persidensial yang dianut indonesia juga mengenal mekanisme check and balances
sebagai prinsip keseimbangan antar lembaga negara.		Base on the article 1 subsection 3 of the 1945 constitution, declare that
Indonesia is the constitutional state. Indonesia put the law supremacy
maintenance as basic of the state forming it self.
Beside as the constitutional state, the president of the republic of Indonesia
takes a hold as the haed of state and the head of government. That things are
based on article 4 subsection 1 of the 1945 constitution. So, the government
system in Indonesia submit to the presidential government system.
The confirmation of the presidential government system shows the
presidential institutes that have the strong legitimacy that has characteristic as
the impeachment mechansm.
The 1945 constitution before the amendment do not regulate about the
mechanism of impeachment is legal and what the reason that impeachment is
legal to be did. And its’s different with the 1945 constitution after the amendment
because its regulates about the mechanism of impeachment.
The result of this research is purposed to know about the mechanism of
impeachment concern to the president and/or the vice president before and after
the amendment of the 1945 constitution, which as the mechanism of check and
balances are as the principle of the state institutes balancing.
127485744D1E009159PENGARUH LAMA PEMUTARAN MENGGUNAKAN METODE SENTRIFUGASI TERHADAP YIELD, KADAR AIR DAN TOTAL SOLID CONCENTRATED YOGHURTPenelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lama pemutaran terhadap yield, kadar air dan total solid (dengan lama pemutaran yang berbeda) dan mengkaji hubungan antara lama pemutaran dengan yield, kadar air dan total solid. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan terdiri atas empat perlakuan yaitu lama pemutaran dengan waktu 10; 20; 30 dan 40 menit. Setiap perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Peubah yang diukur yaitu yield (%), kadar air (%) dan total solid (%). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Analisis Variansi dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dan Orthogonal Polinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pemutaran sentrifugasi selama 10; 20; 30 dan 40 menit mampu menurunkan yield dan kadar air serta meningkatkan total solid. Rataan tertinggi yang diperoleh berturut turut adalah 51,6%; 80,8% dan 24,3%. Dapat disimpulkan bahwa pemutaran selama 30 menit sudah sesuai untuk memperoleh hasil concentrated yoghurt yang memenuhi standar. This experiment was conducted from February 28th until March 9th 2013 at the Laboratory of Animal Products Technology and the Laboratory of Animal Science Nutrition, Faculty of Animal Science, Jenderal Soedirman University Purwokerto. The method used in this research was experimental method using a Completely Randomized Design (CRD). The treatments applied were sentrifugation time which were 10; 20; 30; and 40 minutes. Each treatment was repeated 6 times. The variables measured were yield (%), moisture (%) and total solid (%) of concentrated yoghurt. Data were analyzed by analysis of variance and followed by Honesty Significant Difference (HSD) test and Orthogonal polynomials. The results showed that centrifugation time of 10; 20; 30 and 40 minutes decreased yield, moisture and and increased total solid of concentrated yoghurt which were 80,8%; 51,6% and 24.3%, respectively. In conclusion, centrifugation time of for 30 minutes produce concentrated yoghurt that that meet the standard.
127495746E1A009231PEMBUKTIAN KETERANGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO DALAM PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 153/PID/2010/PT.SMG)
Penegakkan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak terutama pelaku dan korban. Di sisi lain, ketika kepastian hukum menjadi tujuan yang diprioritaskan, ini mengakibatkan tidak tercapainya aspek kemanfaatan dan keadilan. Dalam keadaan seperti ini penegak hukum seharusnya tidak hanya menjadi ‘corong undang-undang’ yang secara kaku menerapkan suatu pasal sama persis dengan teksnya. Mereka harus mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan dan kondisi dari korban dan pelaku. Dalam kasus kecelakaan yang telah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Register 153/ Pid/ 2010/ PT. Smg, aspek kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan. Hal ini tidak adil karena korban kecelakaan itu adalah istri dan anak dari terdakwa sendiri, Lanjar Sriyanto, dan dalam kecelakaan itu tidak ada unsure kesengajaan. Kecelakaan terjadi karena ketidaksengajaan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang alasan hukum ditetapkanny Lanjar menjadi terdakwa and kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa.
Alasan hukum dari penetapan status Lanjar adalah Pasal 359 dan 360 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan seseorang kehllangan nyawa dan mendapat luka-luka. Aturan ini juga merumuskan tentang hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya. Menurut hukum acara pidana, ada lima jenis alat bukti dan salah satunya adalah keterangan terdakwa. Fungsi dari keterangan terdakwa adalah untuk menambah keyakinan hakim jika keterangan itu dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti lain. Keterangan terdakwa tidak mengikat keputusan hakim dan sifatnya bebas.
Peegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim diharapkan masyarakat untuk dapat mengakomodir aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hakim diharapkan untuk dapat bijaksana dalam memutus dengan melihat perkara demi perkara, mempertimbangkan kondisi korban dan pelaku ketika mendasarkan pada suatu peraturan sehingga putusan hakim akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban dan pelaku.
The law enforcement should consider the justice, certainty, utility for all parties especially for the crime offender and victim. In the other hand, sometimes the law certainty is prioritized, it can’t reach the justice and utility sense. In this case, the law enforcer shouldn’t only be the ‘microphone of the act’ who strictly implements an article as it text. They should consider the morality aspect, humanity aspect, and the condition of the victim and offender. In a traffic accident case that has been presided by Appellate Court with criminal case register number 153/ Pid/ 2010/ PT.Smg, the certainty aspect was prioritized than justice and utility aspect. We can find it become injustice because the accident victim is the wife and son of the defendant, Lanjar Sriyanto, and in the accident there’s no an element of deliberateness. The accident was happening because of carelessness. In this research, the writer will do a study about the legal reason that makes Lanjar determined as a defendant and the weight of evidence of defendant’s explanation.
The legal reason of Lanjar defendant status is Article 359 and Article 360 of Penal Code, which is regulate about the carelessness causes someone die and get injured. It also formulate about the causality between the offender’s act and its impact. According to law of procedure act, there are five kinds of evidence and one of them is defendant’s explanation. The function of defendant’s explanation is for emphasizing the judge’s conviction if the explanations conform to other evidences and it’s true. The defendant’s explanation has no power of binding to the judge’s decision and the characteristic is free.
The law enforcer such as police, prosecutor, and judge, are expected by the society to accommodate the certainty, justice, and utility. The judge is expected to be wise in deciding the punishment by looking case by case, considering the offender and victim condition while orient to the act so the judgment will give the certainty, justice and also utility to the victim ad offender.
127505726E1A009162Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Suatu Studi Tentang Penyerangan Di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta).Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Masalah mengenai Hak Asasi Manusia kerap terjadi, termasuk dalam dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus penyerangan dan penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya unsur pelanggaran hak dalam kasus ini, dan penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Human Rights is a set of rights attached to nature and human existence as a creature of God Almighty and His grace is that must be respected, upheld and protected by state law, government, and everyone for the respect and protection of human dignity, human rights is governed by Law No. 39 Year 1999 on human rights and the Universal Declaration of Human Rights 1948. The issue of human rights is often the case, including the allegation of violation of Human Rights in cases of assault and invasion of Corrections Cebongan, Sleman, Yogyakarta. This study aims to determine whether the elements of infringement in this case, and the research conducted by the normative study, using the approach of legislation and case approach.
1275123905F1C014085Strategi Komunikasi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional EbegPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pariwisata dalam melestarikan kesenian tradisional ebeg di Kabupaten Banyumas melalui promosi yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan model AIDDA yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan interactive model analysis. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini menunjukan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menggunakan progam promosi (1) periklanan (advertising) dengan menggunakan leaflet, booklet, banner, youtube, instagram, twitter, website, koran, televisi, dan radio. (2) Penjualan tatap muka (personal selling) dengan kunjungan wisata, pemilihan Kakang dan Mbekayu Duta Wisata Kabupaten Banyumas, dan penyelenggaraan pertunjukan kesenian tradisional. (3) Promosi penjualan (sales promotion) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan menyelenggarakan event-event di obyek-obyek wisata Kabupaten Banyumas dan melibatkan grup-grup ebeg yang ada di Kabupaten Banyumas sehingga timbul interaksi antara pelaku ebeg dengan wisatawan. (4) Publisitas (publicity) dengan membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melakukan pembinaan yang bekerja sama dengan Pakumas kepada grup-grup ebeg di Kabupaten Banyumas, dan pembangunan wahana baru dalam lokawisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain itu, bekerjasama dengan Humas Setda Banyumas, Kominfo tingkat provinsi hingga tingkat pusat, Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga provinsi Kalimantan, bioskop Rajawali Purwokerto, PT. KAI DAOP V Purwokerto, Komunitas Karaoke Banyumas (Keramas), Aliansi Pariwisata Banyumas yang di dalamnya terdapat pengusaha biro perjalanan, hotel, dan rumah makan. Bekerjasama dengan Dewan Kesenian Banyumas, Pakumas, HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Genpi (Generasi Pesona Indonesia), blogger, Komunitas Banyumas di Jakarta, media cetak, dan media elektronik. Perlu adanya perawatan berkala pada jaringan internet di kantor Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, memperhatikan tata kelola feed instagram dan perlu menggunakan bahasa Inggris pada caption, perbarui konten dalam video iklan, update informasi pada website, perlu menjalin kerjasama dengan intansi yang mencakup mancanegara, mementaskan ebeg di luar negeri sebagai salah satu alternatif promosi, memperhatikan pembinaan terhadap pelaku ebeg usia remaja, perlu bekerjasama dengan pengusaha di Kabupaten Banyumas sebagai donatur This study aims to describe the communication strategy of tourism in preserving the traditional art of Banyumas Regency ebeg through promotion conducted sports and Youth Department of tourism County of Banyumas. This research uses a paradigm of Constructivism. This research using model AIDDA expressed by Wilbur Schramm. This research used the qualitative method with approach case studies. The research of using primary data and secondary data. Data collection using in-depth interviews, observation, and documentation. Determination of purposive sampling technique using the informant. Data analysis using interactive model analysis. The validity of the data using triangulation data source. The results of this research show the Youth Sports Department and Tourism Department Banyumas Regency promotion program using the (1) advertising with the use of leaflets, booklets, banners, youtube, instagram, twitter, website, newspaper, television and a radio. (2) Personal selling by tourist visit, selection of Kakang and Mbekayu, Banyumas District Tourism Ambassadors and holding of traditional art performances. (3) Sales promotion that conducted by the Department of Youth Sports culture and tourism by organizing events attractions Banyumas and involves groups ebeg (4) Publicity with forming a team of officials who manages the information and documentation (PPID), perform construction works closely with Pakumas to ebeg groups in the District of Banyumas, and construction of new spacecraft in the tourist attraction that is in Banyumas Regency. In addition, in collaboration with the Publicist Setda Banyumas, Kominfo provincial level to central level, Central Java Province Government Publicist to Kalimantan, Rajawali Cinema Purwokerto, PT. KAI DAOP V Purwokerto, Banyumas Karaoke Community, The Tourism Alliance, Banyumas that businessmen travel agencies, hotels, and restaurants. In collaboration with the Arts Council of Banyumas, Pakumas, HPI (set of tour guide Indonesia), PHRI (Indonesian hotel and restaurant association), Genpi (Indonesian Charm Generation), blogger, community Banyumas in Jakarta, print media, and electronic media. Need for regular maintenance on the network of the internet at the Office of District Dinporabudpar Banyumas, pay attention to governance and instagram feed use the language of United Kingdom on the caption, update the content in the video ad, update the information on the website, the need to establish cooperation with foreign countries, which include the intansi organised the ebeg abroad as an alternative promotion, pay attention to the construction of the perpetrators ebeg teens, need to collaborate with entrepreneurs in the Regency of Banyumas as donors
127525753E1A007408STUDI KOMPARASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		ABSTRAK
STUDI KOMPARASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.
Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang
mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 2004. Berdasarkan
pergantian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan
tentang peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No.
12 Tahun 2011.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative
approach), spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundangundangan
dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
perbedaan pengaturan tentang peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10
Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, dapat dilihat pada perbedaan materi muatan yang
terkandung dalam UU No. 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:
1. Ketetapan MPR kembali menjadi bagian dari hirarki peraturan perudang- undangan di
bawah UUD 1945.
2. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya
untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemisahan dalam hierarki yang berbeda antara Peraturan Daerah Propinsi dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Diakuinya keberadaan dari jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011,
yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan
6. Diatur lembaga yudikatif yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundag-undangan lain di
bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, yaitu Mahkamah Agung.
Kata kunci: tinjauan yuridis, pembentukan undang-undang		ABSTRACT
THE STUDY OF COMPARISON TO THE LAW NUMBER 10, 2004
AND THE LAW NUMBER 12, 2011 ABOUT THE ESTABLISHMENT
OF THE ORDINANCE REGULATION
The provision about the procedure of the establishment of ordinance is regulated
with the ordinance. The ordinance which regulates about the procedure of the
establishment of ordinance experiences the alteration that has been determined by The
Law No. 12, 2011 about the Establishment of the Regulation of Ordinance as the
amendment of The Law No. 10, 2004. Based on its amendment, so this research aims to
find out the difference the procedure about the regulation of ordinance based on the The
Law No. 10, 2004 and The Law No. 12, 2011.
This research uses juridical approach and comparative approach, research
specification is analytical descriptive, and the material source of law uses the material la
w of primary and secondary that have been collected through the identification and
inventory to the the law regulation and book literature then they are analyzed by using
method of qualitative normative.
Based on the result of research and discussion, so it can be concluded that the
difference of the procedure about the regulation of ordinance based on The Law No. 10,
2004 and The Law No. 12, 2011, it can be seen in the difference of material content that
written in The Law No. 12, 2011, that is as following:
1. The determination of People Consultative Council comes back again to become part of
the hierarchy of ordinance regulation under the 1945 Constitution.
2. The expansion of coverage in the design of Ordinance Regulation that is not only for
the Prolegnas and Prolegda but also the design of the Government Regulation,
President Regulation, and other Ordinance Regulation.
3. The procedure of Draft of Academic as the prerequisite in arrangement the
Ordinance Design or the Design of Regional Province Regulation and Design of
Regional Regency Regulation.
4. The separation in the difference hierarchy between the Regional Province Regulation
with the Regional Regency Regulation.
5. The acknowledgement of the existence from the type of ordinance regulation beside
that is explained in the Article 7 (1) as regulated in the Article 8 The Law No. 12, 2011,
that previously only written in the explanation.
6. It is needed to be regulated the judicative institution to examine the Ordinance to the
1945 Constitution, it is the Constitution Court other Ordinance Regulation under the
Ordinance to the Ordinance, that is the Supreme Court.
Keywords: comparison study, the establishment of ordinance
127535747E1A109079PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG
DITEMPATKAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(SUATU STUDI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
ANAK YANG DITEMPATKAN DI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG)
Di Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
Penelitian ini akan menguraikan tentang tinjauan hak asasi manusia bagi anak yang ditempakan di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan.
Hasil yang diperoleh bahwa sebagian besar hak-hak anak yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang telah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut di atas, tetapi masih terdapat hambatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang untuk menegakan hak anak dalam Lembaga Pemasyaraktan Anak Pria Tangerang secara efektif.
In Indonesia with a variety of issues, all of which are so complex and form a chain of related and can not be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the children of this nation. Due to the pressures of life, they get caught doing things that violate legal norms that live in the community. Children who are less or no attention physically, mentally and socially often behave and act anti-socially harmful themselves, families, and communities. So it is not little children who become criminals.
This study will elaborate on a review of human rights for children who are placed in prisons, particularly in Tangerang Children Penitentiary. The research method used is a normative juridical approach used with the approach of Legislation.
The results that the majority of children's rights contained in the Child Male Tangerang Correctional Institution in accordance with the second law mentioned above, but there are still obstacles in the Son of Man Tangerang Correctional Institution to uphold the rights of children in the Tangerang Children Penitentiary effectively.

Keywords: Human Rights, Child Protection, Tangerang Children Penitentiary.
127545755G1B009045ANALISIS KUALITAS SUNGAI ROMPANG YANG TERCEMAR
OLEH LIMBAH CAIR BATIK DI SOKARAJA TENGAH
KABUPATEN BANYUMAS
Industri batik dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair yang sangat besar dan kompleks yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas air. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas Sungai Rompang berdasarkan parameter fisik (temperatur dan TSS) dan parameter kimia (COD dan pH). Jenis penelitian ini adalah observasional dengan metode cross sectional. Lokasi ditentukan secara purposive sampling dan pengambilan sampel air dilakukan dengan teknik grab sampling. Hasil penelitian menunjukkan temperatur perairan Sungai Rompang pada keempat titik pengambilan sampel berkisar antara 28-29 oC. Kadar TSS tertinggi dari keempat titik pengambilan sampel adalah titik pertama yaitu berkisar antara 42,6 mg/L-53,4 mg/L dengan nilai rata-rata 47,267 mg/L. Kadar COD tertinggi pada keempat titik pengambilan sampel adalah titik kedua yaitu berkisar antara 493,434 mg/L-756,599 mg/L dengan nilai rata-rata 614,051 mg/L. Kondisi pH dari keempat titik pengambilan sampel berkisar antara 5,68-6,16. Berdasarkan uji paired t test berbeda nyata TSS titik 1 dan titik 4 (p=0,025), COD titik 1 dan titik 2 (p=0,015), COD titik 1 dan titik 4 (p=0,015), pH titik 1 dan titik 3 (p=0,001). Titik sesudah adanya pencemaran limbah batik (titik 4) berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 82 Tahun 2001 parameter yang memenuhi standar mutu adalah temperatur dan TSS sedangkan yang belum memenuhi standar mutu adalah COD dan pH.Production process of Batik industry caused great and complex liquid waste which decreased water quality. The purpose of this research was to observe the water quality of Rompang River based on physical parameter (temperature and TSS) and chemical parameter (COD and pH). This research belonged to observational with cross sectional method. This location was determined by purposive sampling and taking sample was done by grab sampling technique. The data analysis used unvariat analysis (Descriptive frequency) and bivariat analysis (paired t test). The research result showed temperature of Rompang river water at four sample location points about 28-29 oC. The highest TSS degree of four sample location points was the first location that was about 42,6 mg/L -53,4 mg/L with 47,267 mg/L average value. The highest COD degree of four sample location points was the second location that was about 493,434 mg/L – 756,599 mg/L with 614,051 mg/L average value. pH condition of the four sample location points was about 5,68-6,16. Paired t test showed different TSS results of first sample and fourth sample (p=0,025), COD of first sample and second sample (p=0,015), COD of first sample and fourth sample (p=0,015), pH of first sample and three sample (p=0,001). Point contaminated by liquid waste (fourth point) based on Government Regulation Number. 82 Year 2001 parameter which fulfilled quality standard was temperature and TSS, while didn’t fulfill standard quality was COD and pH.
127555751D1E009181PENGARUH UMUR PEJANTAN DAN FREKUENSI PENAMPUNGAN TERHADAP VOLUME DAN MOTILITAS SEMEN SEGAR SAPI SIMMENTAL DI BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui umur sapi Simmental (3 – 4 tahun, >4 - <5 tahun, dan >5 - <7 tahun) dan frekuensi penampungan sapi Simmental (18 - 24, 25 – 30, dan 31 - 36 kali ejakulati selama 3 bulan) yang baik dalam memproduksi semen segar (volume dan motilitas) di Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung. Materi penelitian yang digunakan sapi Simmental yang berumur 3 - 4, >4 - <5, dan >5 - <7 tahun, semen yang ditampung dari pejantan yang sama masing-masing dengan frekuensi 18 - 24, 25 – 30, dan 31 - 36 kali penampungan selama tiga bulan, (n = 21). Bahan dan alat yang dipakai adalah vagina buatan, mikroskop , tv monitor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan pola tersarang (nested clasification), apabila signifikan maka di uji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Parameter yang diteliti meliputi volume dan motilitas semen. Hasil analisis statistik menunjukkan ada pengaruh yang nyata (P<0,05) antara kelompok umur dan frekuensi penampungan terhadap volume sedangkan umur pejantan dan frekuensi penampungan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap motilitas. The research was aimed to find out the proper age of Simmental bulls (3 – 4 years, >4 - <5 years, and >5 - <7 years) and semen collection frequency of Simmental bulls (18 - 24, 25 - 30, and 31 - 36 times of ejaculations for 3 months) in order to produce fresh semen (volume and motility) in the Center of Artificial Insemination Lembang, Bandung. The materials used in the study were Simmental bulls (3 - 4, >4 - <5, dan >5 - <7 years), semen collected from the same bulls each with frequency 18 - 24, 25 - 30, and 31 - 36 times of collection for three months, (n = 21). The tools and materials used were artificial vagina, microscope, monitor TV. The experimental design used was the Nested Classification, if significant used honesty significant difference (HSD). The observed parameters included volume, and semen motility. The analysis result of statistics showed that there was a significant effect (P<0.05) between the age group and semen collection frequency on the volume, however the age group and frequency of semen collection had no a significant effect (P>0.05) on semen motility.
127567272G1A010054PERBEDAAN FLEKSIBILITAS SENDI PINGGUL SEBELUM DAN SETELAH SENAM AEROBIK PADA MAHASISWI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Latar Belakang. Fleksibilitas sendi sangat penting untuk suatu gerakan yaitu memudahkan gerakan dan meningkatkan kemampuan gerakan. Senam aerobik merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang di dalamnya terdapat latihan peregangan. Latihan kelenturan dan peregangan yang terdapat dalam senam aerobik diduga dapat meningkatkan fleksibilitas.
Tujuan. Mengetahui perbedaan fleksibilitas sendi pinggul subyek sebelum dan setelah senam aerobik.
Metode. Metode eksperimental dengan menggunakan pre and post test design. Besar sampel sejumlah 23 orang mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman berusia 18-22 tahun dengan metode consequtive sampling. Pemeriksaan fleksibilitas diukur sebelum dan setelah dilakukan intervensi senam aerobik tiga kali per minggu dengan durasi 60 menit setiap senam aerobik selama 12 minggu di Sanggar Senam Sisca dengan bangku fleksibilitas dan menggunakan metode sit and reach test. Perbedaan fleksibilitas sebelum dan setelah melakukan senam aerobik diamati menggunakan uji parametrik uji t berpasangan.
Hasil. Hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna fleksibilitas sendi pinggul sebelum dan setelah senam aerobik (p=0,002). Setelah senam aerobik terdapat peningkatan fleksibilitas yaitu 33,71 cm menjadi 36,46 cm.
Kesimpulan. Terdapat perbedaan nilai fleksibilitas sendi pinggul sebelum dan setelah senam aerobik pada mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman. Rerata nilai fleksibilitas subyek setelah senam aerobik meningkat dibandingkan dengan sebelum senam aerobik.
Background. Joint flexibility is essential for a movement that facilitates movement and improve movement. Aerobic dance is a part of physical exercise in which there are stretching exercises. Flexibility and stretching exercises contained in the aerobic dance can increase flexibility.
Objective. The aim of this study was to know the difference in the flexibility of the hip joint subjects before and after aerobic dance.
Method. Experimental method with pre and post test design. Samples were 23 female students aged 18-22 years of Jenderal Soedirman University taken with consecutive sampling method. Examination of flexibility was measured before and after the intervention 3 times a week with 60 minutes of each aerobic dance for 12 weeks in the Sisca’s gymnasium with bench flexibility and using methods of sit and reach test. Flexibility difference before and after doing aerobics were observed by using Paired T-Test.
Results. Paired T-Test results showed the significantly differences in the average flexibility of the hip joint before and after aerobic dance (p = 0.002). After aerobic dance there are significantly enhancement of flexibility from 33,71 cm to 36,46 cm.
Conclusion. There was differences in the value of flexibility before and after aerobic dance on Jenderal Soedirman University students. The mean value of the flexibility after aerobic dance increased compared with before aerobic dance.
127575966E1A006200WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 MENGENAI PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL)Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukan Indonesia menganut konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem pemerintahan dan di dalam negara hukum ada batasan-batasan dalam kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah. Salah satu keukuasaan yang ada adalah kekuasaan kehakiman yang terbagi atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, masing-masing lembaga kehakiman tersebut meiliki tugas dan peran masing-masing, yang memiliki hubungan kerja sama dalam urusan kehakiman. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi konflik antar lembaga tersebut dikarenakan adanya ketidak bersinambungan undang-undang yang mengatur kekuasaan antar lembaga tersebut yang menimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, karena adanya konflik antar Lembaga Kehakiman Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Mahkamah Konstitusi. Dalam kekuasaan kehakiman masing-masing lembaga telah memiliki dasar hukum yang mengatur tugas dan kewajiban serta hubungan antar lembaga kehakiman, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 maka kekuasaan Komisi Yudisal memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dalam hirarki lembaga kehakiman di Indonesia, artinya antar lembaga kehakiman tersebut kini memiliki tugas, fungsi dan kedudukan yang jelas dan tidak ada intervensi antar masing-masing lembaga yang meiliki independensi dalam tugas, fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga tinggi kehakiman. Indonesia is a country basicly of law, in accordance with article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945. This indicates Indonesia embraced the concept of the State law. Indonesia as the country has a system of Government and law in the country there are legal restrictions in power held by Government. One of the power that there is judicial authority which is divided into the Supreme Court, the Constitutional Court and the judicial Commission, each of the institutions of Justice has a tasks and their respective roles, which have a relationship of cooperation in judicial affairs. In one time, there has been a conflict between the institutions due to lack of continuous legislation that regulates the power between institutions which give rise to the award of the Constitutional Court that the ruling No. 005/PUU-IV/2006 that tested the law No. 23 of 2004 on the Judicial Commission, due to a conflict between institutions of Justice of the Supreme Court and the judicial Commission and a Constitutional Court. Judicial authority in each institution has had the legal basic governing the duties and obligations as well as the relationship between institutions of Justice, After the ruling of the Constitutional Court that the ruling No. 005/PUU-IV/2006 the Judisial Commission has power position as external regulatory agencies in Indonesia's judiciary institution hierarchy, It means that between institutions of Justice now has tasks, functions and positions are clear and there is no interference between the respective institutions that document the independence, functions and duties in her position as high institutions of Justice.
127585967D1E009113KORELASI FREKUENSI KOLEKSI SEMEN TERHADAP KUALITAS SEMEN SEGAR SAPI LIMOUSIN DI BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANGPenelitian dilaksanakan di Balai Inseminasi Buatan Lembang Bandung dari tanggal 2 April sampai dengan 21 April 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui perbedaan kualitas semen antara ejakulat 1 dan ejakulat 2 dalam satu hari koleksi dan mengetahui korelasi kualitas semen antara ejakulat 1 dan ejakulat 2 dalam satu hari koleksi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Kriteria data yang digunakan adalah sapi Limousin yang memiliki umur seragam 4 tahun, dengan kisaran berat badan 850 – 1200 kilogram. Jumlah sapi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 ekor. Metode analisis menggunakan pengujian student (uji t) dan korelasi product moment. Analisis nonparametrik (kendall dan wilcoxon) digunakan untuk menguji warna semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi pejantan Limousin yang dikoleksi dengan frekuensi koleksi 1 kali dan 2 kali menghasilkan rataan volume, motilitas, konsentrasi dan pH secara berturut-turut sebesar 5,6 ± 1,64 ml, 66,1 ± 8,547 %, 1130,9 ± 278,258 x 106, dan 6,4 ± 0,162 pada semen yang dikoleksi dengan frekuensi penampungan 1 kali, serta 5,1 ± 133 ml, 65 ± 9,186 %, 925,5 ± 293,184 x 106, dan 6,4 ± 0,132 pada semen yang dikoleksi dengan frekuensi koleksi 2 kali. Hasil penelitian warna semen segar rata-rata berwarna susu. Nilai korelasi frekuensi koleksi dengan volume, motilitas, konsentrasi, dan pH secara berturut-turut sebesar 0,231293, 0,159209, 0,131172487, dan 0,247479. Frekuensi koleksi semen pada ejakulat pertama dan kedua tidak memiliki pengaruh nyata (P.0,05) terhadap volume, motilitas, pH dan warna tetapi berpengaruh nyata terhadap konsentrasi.

The research was conducted in the Central of Artificial Insemination in Lembang, Bandung from April 2, 2013 to 21 April 2013. The purpose of this study was to determine the difference and Its correlation between semen quality of first and second ejaculate in one day collection. The method used was a survey. Data criteria used was Limousin cattle that have a uniform age of 4 years, with a weight range between 850-1200 kg. The number of cattle used in this study was 12 bulls. Methods of analysis using Student Testing (test T) and product moment correlation. Non parametric analysis (Kendall and Wilcoxon) was used to test the semen color. Results showed that Limousin bulls collected of one and two times gave a mean volume, motility, concentration and pH of 5.6 ±1.64 ml; 66.1± 8.55%; 1130.9±278.26 million; and 6.4±0.16 and 5.1±13 ml; 65.0±9.19 %; 925.5±293.18 million and 6.4±0.13, respectively. Fresh semen color similar to the milk color. Collection frequency correlation value of volume, motility, concentration and pH was 0.231293; 0.159209; 0.131172487, and 0.247479, respectively. Ejaculated semen collection frequency on the first and the second did not have a significant effect (P> 0.05) on the volume, motility, pH and color. However, they had a significant effect (P<0.05) on the concentration.
127595769D1E009053JUMLAH ERITROSIT, KADAR HEMOGLOBIN DAN HEMATOKRIT PADA BERBAGAI JENIS ITIK LOKAL TERHADAP PENAMBAHAN PROBIOTIK DALAM RANSUMTujuan penelitian ini adalah mengetahui interaksi pemberian probiotik dengan level yang berbeda pada berbagai jenis itik lokal betina dan pengaruhnya terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Materi penelitian menggunakan itik betina Magelang, Tegal, dan Mojosari umur 22 minggu masing-masing jenis itik berjumlah 27 ekor. Pakan terdiri dari campuran jagung kuning giling 40 %, dedak padi 40 % dan konsentrat itik 20 % dengan kandungan nutrient pakan: PK= 16,56 %, ME = 2.947 kcal/kg, Ca = 1,75 %, P =1,36 % dan probiotik starbio. Petak kandang dengan ukuran 1m x 1m x 1,5 m, masing-masing sebanyak 27 unit serta peralatan kandang dan timbangan. Metode penelitian adalah eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 3. Perlakuan yang diujicobakan yaitu a1b0 : Itik Magelang kontrol, a1b1 : Itik Magelang + probiotik 3 g/kg pakan, a1b2 : Itik Magelang + probiotik 6 g/kg pakan, a2b0 : Itik Mojosari kontrol, a2b1 : Itik Mojosari + probiotik 3 g/kg pakan, a2b2 : Itik Mojosari + probiotik 6 g/kg pakan, a3b0 : Itik Tegal kontrol, a3b1 : Itik Tegal + probiotik 3 g/kg pakan, a3b2 : Itik Tegal + probiotik 6 g/kg pakan. Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) Jumlah eritrosit, (2) Kadar Hemoglobin, dan (3) Hematokrit.Data dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan uji BNJ ( Beda Nyata Jujur).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar eritrosit darah berbagai jenis itik lokal berkisar antara 2,50 106μl sampai dengan 3,47 106μl, rata-rata kadar hemoglobin darah itik 8,10 g/100 ml sampai dengan 11,23 g/100 ml dan rata-rata kadar hematokrit darah itik 35,3 % sampai dengan 44,7 % . Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis itik dengan level probiotik starbio yang diberikan (P>0,05) terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokrit darah itik. Jenis itik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar hemoglobin darah itik dan pemberian probiotik starbio tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokrit darah itik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah interaksi antara level probiotik dan jenis itik lokal tidak menyebabkan perbedaan kondisi hematologis ditinjau dari jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Itik Tegal memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan dengan itik Magelang dan itik Mojosari, serta pemberian berbagai level probiotik starbio pada berbagai itik lokal tidak mengubah jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan hematokrit.		The purpose of this study was to know the interaction between administration of different probiotic levels to various types of local female ducks and the effect on the concentration of erythrocyte, haemoglobin, and hematocryte. The materials of the research were female Magelang duck, Mojosari duck and Tegal duck at age 22 weeks, each type duck amount to 27 head. The feed consisted of a mixture of 40% ground yellow corn, 40% rice bran and 20% concentrate duck with nutrient content of the feed: CP = 16.56%, ME = 2,947 kcal / kg, Ca = 1.75%, P = 1.36% and
“starbio” probiotics. The cages were plotted with the size of 1m x 1m x 1,5 m, each of which as many as 27 units, and equipment used were enclosure, and digital scale and sitting scales. The experimental research method used was Completely Randomized Design (CRD), 3 x 3 factorial. The treatments tested namely, a1b0: Magelang duks as control feed, a1b1: Magelang ducks + probiotics 3 g/kg of feed, a1b2: Magelang ducks + probiotics 6 g/ kg of feed, a2b0: Mojosari as control feed, a2b1: Mojosari ducks + probiotics 3 g/kg of feed, a2b2: Mojosari ducks + probiotics 6 g/kg of feed, a3b0: Tegal ducks as control feed, a3b1: Tegal ducks + probiotics 3 g/kg of feed, a3b2: Tegal ducks + probiotics 6 g / kg of feed. The variables observed in this study were (1) the concertation of erythrocyte (2) haemoglobin, and(3)hematocryte.The Data were analyzed using analysis of variance and was the test continued with HSD test (Honestly Significant Difference).
The results showed that the average level of blood erythrocytes of various types of local ducks ranged from 2.50 to 3.47 106μl, the average blood haemoglobin levels of ducks were 8.10 g/100 ml to 11.23 g/100 ml and the average blood hematocryte levels of ducks were 35.3% to 44.7%. The results of analysis of variance showed that there was no interaction between the type of duck with “starbio” probiotics (P>0.05) on the concentration of erythrocytes, haemoglobin and hematocryte levels of duck blood. The types of ducks had a significant effect (P<0.05) on blood haemoglobin levels of ducks and “starbio” probiotics had no significant effect (P>0.05) on the concentration of erythrocytes, haemoglobin and hematocryte levels of duck blood. The conclusion of this study is the interaction between probiotics and the level of local ducks does not cause differences in haematological conditions in terms of the concertation of erythrocytes, haemoglobin level, and hematocryte. Tegal ducks have a haemoglobin level that is greater than the ducks of Magelang and Mojosari, as well as various levels of “starbio” probiotic administration of a various types of local ducks do not change the concentration of erythrocytes, haemoglobin and hematocryte.
127605756E1A008137PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms)Tindak Pidana Korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya karena dampak dari tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah dan akut. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk korupsi yang melibatkan para pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms serta mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan tersebut di atas. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legisme positivistis. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur yang ada relefansinya dengan materi penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang studi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bernama Casmono yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini sebanyak Rp28.610.000,00 dengan pertimbangan hukum bahwa uang tersebut tidak sah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga terdakwa tidak berhak untuk menerima ataupun memilikinya untuk keuntungan sendiri.
Dari hasil penelitian tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut pandangan penulis hendaknya lebih maksimal karena kurang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Namun, dengan adanya aturan mengenai hukuman tambahan, hal ini dapat menjadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan munculnya kasus-kasus korupsi berikutnya dalam masyarakat.
The study is titled: THE APPLICATION OF ADDITIONAL CRIMINAL CIVIL SERVANTS (Study Against Corruption In Banyumas District Court Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms)

Crime of corruption already exist in the community for a long time, but recently attracted the attention of the world since the end of the second world war. In many parts of the world, corruption has always received more attention than other crimes because of the impact of this crime can touch many areas of life. Corruption in Indonesia has been so severe and acute. Corruption in Indonesia continues to show improvement from year to year. Corruption is widespread in society, both in the number of cases and the amount of loss to the state, and in terms of quality crime carried out systematically and scope that enters all aspects of society including corruption involving public officials and civil servants in Indonesia .
This study aims to determine the application of additional criminal to civil servants perpetrators of corruption under Article 11 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN. Bms and knows basic legal reasoning the judge in a criminal verdict additional above. The method used is a normative juridical approach, ie the approach using legisme positivistic conception. Data sources are secondary data sources on Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, regulations Legislation, books existing literature relefansinya with research material.
Based on the results of research and data analysis on the study of the Corruption in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, it can be concluded that the defendants named Casmono who is a civil servant found guilty of corruption continues thus sentencedimprisonment for one (1) year and an additional burden in the form of criminal compensation payments as much as possible with property derived from criminal acts of corruption, in this case as much as Rp28.610.000, 00 with legal considerations that money is not illegal under the provisions of the applicable statute that the defendant is not entitled to receive or have it for their own benefit.
From this research, a criminal who was dropped by the judge to the defendant is imprisonment for 1 (one) year in the view of the author should be able to give up due to lack of deterrent effect to the defendant. However, with the rules on additional punishment, it can make improvements to the defendants themselves to no longer engage in corrupt activities and may prevent or minimize the likelihood of subsequent cases of corruption in the society.