| NIM | E1A006200 |
|---|
| Namamhs | GUSTAV MAHESHVARA |
|---|
| Judul Artikel | WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 MENGENAI PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukan Indonesia menganut konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem pemerintahan dan di dalam negara hukum ada batasan-batasan dalam kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah. Salah satu keukuasaan yang ada adalah kekuasaan kehakiman yang terbagi atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, masing-masing lembaga kehakiman tersebut meiliki tugas dan peran masing-masing, yang memiliki hubungan kerja sama dalam urusan kehakiman. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi konflik antar lembaga tersebut dikarenakan adanya ketidak bersinambungan undang-undang yang mengatur kekuasaan antar lembaga tersebut yang menimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, karena adanya konflik antar Lembaga Kehakiman Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Mahkamah Konstitusi. Dalam kekuasaan kehakiman masing-masing lembaga telah memiliki dasar hukum yang mengatur tugas dan kewajiban serta hubungan antar lembaga kehakiman, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 maka kekuasaan Komisi Yudisal memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dalam hirarki lembaga kehakiman di Indonesia, artinya antar lembaga kehakiman tersebut kini memiliki tugas, fungsi dan kedudukan yang jelas dan tidak ada intervensi antar masing-masing lembaga yang meiliki independensi dalam tugas, fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga tinggi kehakiman. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Indonesia is a country basicly of law, in accordance with article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945. This indicates Indonesia embraced the concept of the State law. Indonesia as the country has a system of Government and law in the country there are legal restrictions in power held by Government. One of the power that there is judicial authority which is divided into the Supreme Court, the Constitutional Court and the judicial Commission, each of the institutions of Justice has a tasks and their respective roles, which have a relationship of cooperation in judicial affairs. In one time, there has been a conflict between the institutions due to lack of continuous legislation that regulates the power between institutions which give rise to the award of the Constitutional Court that the ruling No. 005/PUU-IV/2006 that tested the law No. 23 of 2004 on the Judicial Commission, due to a conflict between institutions of Justice of the Supreme Court and the judicial Commission and a Constitutional Court. Judicial authority in each institution has had the legal basic governing the duties and obligations as well as the relationship between institutions of Justice, After the ruling of the Constitutional Court that the ruling No. 005/PUU-IV/2006 the Judisial Commission has power position as external regulatory agencies in Indonesia's judiciary institution hierarchy, It means that between institutions of Justice now has tasks, functions and positions are clear and there is no interference between the respective institutions that document the independence, functions and duties in her position as high institutions of Justice. |
|---|
| Kata kunci | lembaga kehakiman, konflik, fungsi, tugas, peran |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. M. Fauzan, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | H.A. Komari, S.H., M.Hum |
|---|
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2013 |
|---|
| Jumlah Halaman | 20 |
|---|
| Tgl. Entri | (belum diset) |
|---|