Artikel Ilmiah : E1A007353 a.n. ANGGA MULKI HAPSORO
| NIM | E1A007353 |
|---|---|
| Namamhs | ANGGA MULKI HAPSORO |
| Judul Artikel | PERKEMBANGAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAIK SEBELUM AMANDEMEN MAUPUN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut membuat Indonesia menempatkan penegakan Supremasi hukum sebagai dasar pembentukan negaranya. Selain sebagai negara hukum, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan adanya mekanisme impeachment. UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur bagaimana mekanisme impeachment dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan impeachment boleh dilakukan, berbeda halnya dengan UUD 1945 setelah diamandemen yang mengatur tentang adanya mekanisme impeachment. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk menelaah mengenai mekanisme impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terjadi sebelum amandemen dan setelah amandemen UUD 1945, dengan dimana sistem persidensial yang dianut indonesia juga mengenal mekanisme check and balances sebagai prinsip keseimbangan antar lembaga negara. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Base on the article 1 subsection 3 of the 1945 constitution, declare that Indonesia is the constitutional state. Indonesia put the law supremacy maintenance as basic of the state forming it self. Beside as the constitutional state, the president of the republic of Indonesia takes a hold as the haed of state and the head of government. That things are based on article 4 subsection 1 of the 1945 constitution. So, the government system in Indonesia submit to the presidential government system. The confirmation of the presidential government system shows the presidential institutes that have the strong legitimacy that has characteristic as the impeachment mechansm. The 1945 constitution before the amendment do not regulate about the mechanism of impeachment is legal and what the reason that impeachment is legal to be did. And its’s different with the 1945 constitution after the amendment because its regulates about the mechanism of impeachment. The result of this research is purposed to know about the mechanism of impeachment concern to the president and/or the vice president before and after the amendment of the 1945 constitution, which as the mechanism of check and balances are as the principle of the state institutes balancing. |
| Kata kunci | impeachment, amendment, 1945 constitution, President. |
| Pembimbing 1 | Dr. M. Fauzan, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | H. A. Komari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H.,M.H |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |