Artikel Ilmiah : E1A008137 a.n. LULY NUGRAHENI
| NIM | E1A008137 |
|---|---|
| Namamhs | LULY NUGRAHENI |
| Judul Artikel | PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak Pidana Korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya karena dampak dari tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah dan akut. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk korupsi yang melibatkan para pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms serta mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan tersebut di atas. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legisme positivistis. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur yang ada relefansinya dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang studi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bernama Casmono yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini sebanyak Rp28.610.000,00 dengan pertimbangan hukum bahwa uang tersebut tidak sah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga terdakwa tidak berhak untuk menerima ataupun memilikinya untuk keuntungan sendiri. Dari hasil penelitian tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut pandangan penulis hendaknya lebih maksimal karena kurang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Namun, dengan adanya aturan mengenai hukuman tambahan, hal ini dapat menjadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan munculnya kasus-kasus korupsi berikutnya dalam masyarakat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The study is titled: THE APPLICATION OF ADDITIONAL CRIMINAL CIVIL SERVANTS (Study Against Corruption In Banyumas District Court Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms) Crime of corruption already exist in the community for a long time, but recently attracted the attention of the world since the end of the second world war. In many parts of the world, corruption has always received more attention than other crimes because of the impact of this crime can touch many areas of life. Corruption in Indonesia has been so severe and acute. Corruption in Indonesia continues to show improvement from year to year. Corruption is widespread in society, both in the number of cases and the amount of loss to the state, and in terms of quality crime carried out systematically and scope that enters all aspects of society including corruption involving public officials and civil servants in Indonesia . This study aims to determine the application of additional criminal to civil servants perpetrators of corruption under Article 11 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN. Bms and knows basic legal reasoning the judge in a criminal verdict additional above. The method used is a normative juridical approach, ie the approach using legisme positivistic conception. Data sources are secondary data sources on Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, regulations Legislation, books existing literature relefansinya with research material. Based on the results of research and data analysis on the study of the Corruption in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, it can be concluded that the defendants named Casmono who is a civil servant found guilty of corruption continues thus sentencedimprisonment for one (1) year and an additional burden in the form of criminal compensation payments as much as possible with property derived from criminal acts of corruption, in this case as much as Rp28.610.000, 00 with legal considerations that money is not illegal under the provisions of the applicable statute that the defendant is not entitled to receive or have it for their own benefit. From this research, a criminal who was dropped by the judge to the defendant is imprisonment for 1 (one) year in the view of the author should be able to give up due to lack of deterrent effect to the defendant. However, with the rules on additional punishment, it can make improvements to the defendants themselves to no longer engage in corrupt activities and may prevent or minimize the likelihood of subsequent cases of corruption in the society. |
| Kata kunci | additional criminal, civil servants, corruption |
| Pembimbing 1 | Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Sunaryo, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |