Update Artikelilmiah: 5753

KARTIKA AFRIANTY

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
STUDI KOMPARASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.
Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang
mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 2004. Berdasarkan
pergantian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan
tentang peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No.
12 Tahun 2011.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative
approach), spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundangundangan
dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
perbedaan pengaturan tentang peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10
Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, dapat dilihat pada perbedaan materi muatan yang
terkandung dalam UU No. 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:
1. Ketetapan MPR kembali menjadi bagian dari hirarki peraturan perudang- undangan di
bawah UUD 1945.
2. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya
untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemisahan dalam hierarki yang berbeda antara Peraturan Daerah Propinsi dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Diakuinya keberadaan dari jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011,
yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan
6. Diatur lembaga yudikatif yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundag-undangan lain di
bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, yaitu Mahkamah Agung.
Kata kunci: tinjauan yuridis, pembentukan undang-undang

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
THE STUDY OF COMPARISON TO THE LAW NUMBER 10, 2004
AND THE LAW NUMBER 12, 2011 ABOUT THE ESTABLISHMENT
OF THE ORDINANCE REGULATION
The provision about the procedure of the establishment of ordinance is regulated
with the ordinance. The ordinance which regulates about the procedure of the
establishment of ordinance experiences the alteration that has been determined by The
Law No. 12, 2011 about the Establishment of the Regulation of Ordinance as the
amendment of The Law No. 10, 2004. Based on its amendment, so this research aims to
find out the difference the procedure about the regulation of ordinance based on the The
Law No. 10, 2004 and The Law No. 12, 2011.
This research uses juridical approach and comparative approach, research
specification is analytical descriptive, and the material source of law uses the material la
w of primary and secondary that have been collected through the identification and
inventory to the the law regulation and book literature then they are analyzed by using
method of qualitative normative.
Based on the result of research and discussion, so it can be concluded that the
difference of the procedure about the regulation of ordinance based on The Law No. 10,
2004 and The Law No. 12, 2011, it can be seen in the difference of material content that
written in The Law No. 12, 2011, that is as following:
1. The determination of People Consultative Council comes back again to become part of
the hierarchy of ordinance regulation under the 1945 Constitution.
2. The expansion of coverage in the design of Ordinance Regulation that is not only for
the Prolegnas and Prolegda but also the design of the Government Regulation,
President Regulation, and other Ordinance Regulation.
3. The procedure of Draft of Academic as the prerequisite in arrangement the
Ordinance Design or the Design of Regional Province Regulation and Design of
Regional Regency Regulation.
4. The separation in the difference hierarchy between the Regional Province Regulation
with the Regional Regency Regulation.
5. The acknowledgement of the existence from the type of ordinance regulation beside
that is explained in the Article 7 (1) as regulated in the Article 8 The Law No. 12, 2011,
that previously only written in the explanation.
6. It is needed to be regulated the judicative institution to examine the Ordinance to the
1945 Constitution, it is the Constitution Court other Ordinance Regulation under the
Ordinance to the Ordinance, that is the Supreme Court.
Keywords: comparison study, the establishment of ordinance

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman