1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 47.621-47.640 dari 48.726 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
4762150992C2A023009FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERKUNJUNG WISATAWAN DI MENARA PANDANG PURWOKERTO DAN DAMPAK WISATA TERHADAP UMKM SEKITARPariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
pendapatan masyarakat. Kabupaten Banyumas, melalui kebijakan pengembangan
destinasi wisata, membangun Menara Pandang Purwokerto sebagai ikon baru kota
sejak 2022. Kehadiran destinasi ini menarik perhatian publik, terbukti dari
peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan sejak awal pembukaan, walau
demikian dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pengunjung hampir
50% dari tahun sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh daya tarik
wisata, kualitas pelayanan, dan media sosial terhadap minat berkunjung
wisatawan ke Menara Pandang Purwokerto; (2) mengkaji dampak keberadaan
destinasi tersebut terhadap peningkatan jumlah UMKM dan pendapatan UMKM
di wilayah sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kuantitatif dengan metode survei, sampel penelitian terdiri atas wisatawan yang
berkunjung ke Menara Pandang dan pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata.
Instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengukur variabel kuantitatif dan
wawancara untuk memperoleh data kualitatif terkait perkembangan UMKM.
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas
terhadap minat berkunjung wisatawan, sedangkan analisis deskriptif digunakan
untuk menggambarkan dampak pariwisata terhadap jumlah dan pendapatan
UMKM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Daya tarik wisata memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan, (2)
Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung,
(3) Media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung.
Konten promosi digital, khususnya melalui Instagram, (4) Dampak terhadap
UMKM menunjukkan adanya peningkatan jumlah unit usaha di sekitar lokasi
wisata setelah beroperasinya Menara Pandang. Selain itu, terjadi peningkatan
pendapatan pelaku UMKM yang signifikan akibat meningkatnya permintaan
produk dan jasa dari wisatawan.
Implikasi dari penelitian ini meliputi: (1) perlunya penguatan strategi
promosi digital yang kreatif dan konsisten; (2) peningkatan kapasitas pelayanan
melalui pelatihan bagi petugas dan pelaku usaha; (3) sinergi antara pemerintah
daerah, pengelola destinasi, dan UMKM untuk menciptakan ekosistem wisata
yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Daya Tarik Wisata, Kualitas Pelayanan, Media Sosial,
UMKM
Tourism is one of the strategic sectors capable of driving regional
economic growth, creating employment opportunities, and increasing community
income. Banyumas Regency, through its tourism development policy, established
the Purwokerto Viewing Tower as a new city landmark in 2022. The presence of
this destination has attracted public attention, as evidenced by a significant
increase in visitor numbers since its initial opening. However, in the past two
years, the number of visitors has declined by nearly 50% compared to the
previous year.
This study aims to: (1) analyze the influence of tourist attraction, service
quality, and social media on tourists’ visiting interest in the Purwokerto Viewing
Tower; and (2) examine the impact of the destination’s existence on the growth in
the number of MSMEs and their income in the surrounding area. The research
employed a quantitative approach with a survey method. The research sample
consisted of tourists visiting the Viewing Tower and MSME actors around the
tourism site. Research instruments included questionnaires to measure
quantitative variables and interviews to obtain qualitative data related to MSME
development. Multiple linear regression analysis was used to test the influence of
the independent variables on tourists’ visiting interest, while descriptive analysis
was employed to illustrate the impact of tourism on MSME numbers and income.
The findings indicate that: (1) tourist attraction has a positive and
significant effect on tourists’ visiting interest; (2) service quality has a positive
and significant effect on visiting interest; (3) social media has a positive and
significant effect on visiting interest, particularly digital promotional content on
Instagram; and (4) the impact on MSMEs shows an increase in the number of
business units around the tourism site following the operation of the Viewing
Tower. In addition, MSME income has significantly increased due to rising
demand for products and services from tourists.
The implications of this study include: (1) the need to strengthen creative
and consistent digital promotion strategies; (2) the improvement of service
capacity through training for staff and business actors; and (3) synergy between
local government, destination managers, and MSMEs to create a sustainable
tourism ecosystem.

Keywords: Tourism, Tourist Attraction, Service Quality, Social Media, MSMEs
4762251015E2B023016Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah Tanpa Warkah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 712/Pdt.G/2022/PN.Tng jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 6164K/Pdt/2024)Tanah merupakan aset fundamental bagi kehidupan, dimana kepemilikan
tanah dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lama. Indonesia
menganut sistem publikasi negatif di mana sertifikat tanah, meskipun merupakan
bukti terkuat, namun tidak menjamin kebenaran mutlak tanpa adanya warkah.
Peralihan hak atas tanah yang tidak didukung oleh warkah yang sah dan lengkap
sering bermasalah dengan keabsahan riwayat kepemilikan tanah, meskipun objek
tanah sudah bersertifikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 6164K/Pdt/2024
cenderung mengabaikan ketiadaan warkah yang sah dalam putusannya dan hanya
berpegang pada adanya sertifikat saat peralihan hak, menimbulkan kontradiksi dan
celah sengketa.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan
warkah dalam transaksi jual beli tanah dan menganalisis penerapan prinsip kehatihatian
PPAT terhadap jual beli tanah tanpa warkah berdasarkan studi kasus Putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 712/Pdt.G/2022/PN.Tng jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 6164K/Pdt.G/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan koseptual, serta dianalisis
secara normatif kualitatif (deduktif) menggunakan bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, warkah memiliki
kedudukan penting dalam menentukan keabsahan peralihan hak milik atas transaksi
jual beli tanah. Warkah menjadi alat bukti pertanahan yang membantu untuk
membuktikan bahwa proses atau peralihan hak telah terjadi secara sah. Warkah
dapat menjelaskan tentang riwayat tanah serta hal-hal yang mendukung
kepemilikan akan tanah. Warkah tanah juga memiliki fungsi sebagai alat verifikasi
pembuktian dan arsip riwayat kepemilikan tanah yang menjamin kepastian hukum,
sehingga pihak yang memiliki warkah yang lebih kuat untuk membuktikan
kebenaran status kepemilikan atas bidang tanah akan mendapat kepastian hukum
yang lebih kuat. Tanpa warkah yang lengkap dan sah, peralihan hak atas tanah
karena jual beli tidak dapat diselesaikan dan dapat membahayakan kedudukan
pembeli. Kedua, PPAT para Tergugat (Tergugat V) lalai karena tidak menerapkan
prinsip kehati-hatian dimana tetap membuat akta jual beli tanpa melakukan
pengecekan keabsahan riwayat tanah, oleh karena itu PPAT para Tergugat (Tergugat
V) tidak menerapkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006
dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Adanya kelalaian
tersebut menyebabkan akta jual belinya menjadi batal demi hukum dan sertifikat
atas nama Tergugat III dan Tergugat IV menjadi tidak sah.		Land is a fundamental asset for human life and national development, with
ownership proven by certificates or old ownership documents. Indonesia adheres
to a negative publication system, where the land certificate, although the strongest
form of evidence, does not guarantee absolute truth without the existence of the
supporting documents. The transfer of land rights that is not supported by valid
warkah often creates problems concerning the legitimacy of the land ownership
history, even if the land object is already certified. The Supreme Court Decision
Number: 6164K/Pdt.G/2024, which tends to disregard the lack of valid warkah and
relies solely on the certificate's existence, creates a contradiction and a loophole
for disputes.
The aims of this research are twofold: to analyze the legal position of
warkah in land sale and purchase transactions, and to analyze the implementation
of the prudence principle by the Land Deed Official (PPAT) in the sale and
purchase of land without valid warkah, based on the case study of Tangerang
District Court Decision Number: 712/Pdt.G/2022/PN.Tng jo. Supreme Court
Decision Number: 6164K/Pdt.G/2024. This study employs a normative legal
methodology with statutory and case approaches, analyzed qualitatively
(deductively) using primary, secondary, and tertiary legal sources.
The research findings indicate that, first, land documents play a crucial role
in validating the transfer of ownership rights in land sale and purchase
transactions. They serve as evidence of a lawful transfer, outline the land’s history,
and function as verification and archival tools that provide legal certainty. Without
complete and valid documents, the transfer of rights cannot be finalized and may
jeopardize the buyer’s legal position. Second, the Land Deed Official was negligent
for preparing the sale–purchase deed without verifying the accuracy of the land’s
history. This failure to apply due diligence resulted in non-compliance with Article
54 paragraph (1) of the Regulation of the Head of the National Land Agency
Number 1 of 2006, Article 97 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of
Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number
16 of 2021, and Article 4 paragraph (1) of Regulation Number 19 of 2020
concerning Electronic Land Information Services. This negligence rendered the
sale–purchase deed and the certificates issued to Defendant III and Defendant IV
legally void.
4762351010B3A021008Regional Variations in rpoB Gene Mutations and Their Association with Rifampicin Resistance in Mycobacterium tuberculosis
ABSTRACT. The increasing incidence of tuberculosis (TB) remains a global challenge, driven by the emergence of Mycobacterium tuberculosis resistance to antituberculosis drugs. This study investigated the relationship between rpoB gene mutations, rifampicin resistance levels, and the geographic origin of multidrug-resistant M. tuberculosis (MDR-TB) isolates. A total of 30 MDR-TB isolates were collected from the Central Java Provincial Health and Calibration Testing Laboratory between January and December 2023. Rifampicin resistance levels ranged from 5 to 80 µg/mL and were assessed using the microculture method, while DNA sequencing identified rpoB mutations. The results showed that rifampicin exposure significantly influenced rpoB mutation frequencies, with Ser531Leu (50%), His526 (16.7%), Leu511 (6%), Leu533 (6%), and Gln513 (6%) being the most ommon. Geographic variations were observed, with isolates from the ex-residencies Pekalongan, Pati, and Banyumas Residencies harboring seven, six, and four distinct mutations, respectively. Mutations such
as Leu511Arg+His526Ser and Asp516Val were detected at low rifampicin concentrations (5–10 µg/mL), whereas Ser531Leu mutations dominated at moderate levels (20–80 µg/mL). These findings confirmed that rpoB mutations were influenced by both the region of origin and rifampicin resistance levels, providing critical insights for improving TB diagnosis and optimizing MDR-TB treatment strategies.
ABSTRACT. The increasing incidence of tuberculosis (TB) remains a global challenge, driven by the emergence of Mycobacterium tuberculosis resistance to antituberculosis drugs. This study investigated the relationship between rpoB gene mutations, rifampicin resistance levels, and the geographic origin of multidrug-resistant M. tuberculosis (MDR-TB) isolates. A total of 30 MDR-TB isolates were collected from the Central Java Provincial Health and Calibration Testing Laboratory between January and December 2023. Rifampicin resistance levels ranged from 5 to 80 µg/mL and were assessed using the microculture method, while DNA sequencing identified rpoB mutations. The results showed that rifampicin exposure significantly influenced rpoB mutation frequencies, with Ser531Leu (50%), His526 (16.7%), Leu511 (6%), Leu533 (6%), and Gln513 (6%) being the most ommon. Geographic variations were observed, with isolates from the ex-residencies Pekalongan, Pati, and Banyumas Residencies harboring seven, six, and four distinct mutations, respectively. Mutations such
as Leu511Arg+His526Ser and Asp516Val were detected at low rifampicin concentrations (5–10 µg/mL), whereas Ser531Leu mutations dominated at moderate levels (20–80 µg/mL). These findings confirmed that rpoB mutations were influenced by both the region of origin and rifampicin resistance levels, providing critical insights for improving TB diagnosis and optimizing MDR-TB treatment strategies.
4762450960B1B020013VIABILITY OF LACTIC ACID BACTERIA LG-90 ENCAPSULATED WITH SODIUM ALGINATE AND PINEAPPLE JUICE UNDER SIMULATED pH STRESS AND STORAGE DURATION Abstract
Lactic Acid Bacteria (LAB) play an important role in human health as probiotic agents by inhibiting pathogenic bacteria that cause digestive disorders. However, viability decreases under extreme pH conditions in the gastrointestinal tract. Encapsulation using sodium alginate effectively protects LAB from adverse environmental conditions, helping to maintain cell viability during storage. Since the utilization of pure alginate is not sufficient to fully preserve LAB viability, supplementation with nutrients from pineapple juice is required. This study aimed to determine the viability of LAB LG-90 encapsulated with sodium alginate and pineapple juice under simulated gastrointestinal pH stress, as well as during 4 weeks of storage at 4°C.
This study employed an experimental approach using a Completely Randomized Design (CRD) for simulated pH-stress testing and a Factorial Completely Randomized Design (FCRD) for storage duration. The independent variable consisted of the encapsulation treatments applied to LAB LG-90, both under simulated pH conditions and during storage, as well as the storage durations. The dependent variables were the viability of LAB under simulated gastric and intestinal pH stress and across storage duration. The viability of LAB LG-90 encapsulated under simulated gastric and intestinal conditions was expressed as the percentage of surviving cells determined by the Total Plate Count (TPC) method, whereas the viability observed during storage was described as the total bacterial population obtained from the same method.
Encapsulation of LAB LG-90 with sodium alginate or sodium alginate-pineapple juice improved cell survival under simulated gastric (pH 3) and intestinal (pH 7.2) conditions compared to free cells, with 46.04% and 40.89% viability compared to 24.78% in free cells (BNT, p < 0.05). During four weeks of storage at 4°C, encapsulated cells maintained higher population stability (8.17–8.28 log CFU/g) than free cells (8.09 log CFU/g), demonstrating that encapsulation protects LAB LG-90 from pH stress and preserves viability. These findings contribute to understanding probiotic protection mechanisms and suggest the practical potential of sodium alginate and pineapple extract for stable probiotic formulations.

Keywords: encapsulation, pineapple juice, pH stress, storage, viability.
4762551011C2C022060PENGARUH KEMAMPUAN INOVASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DENGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Di /Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas) Penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah di Indonesia,
menjadikan kinerja sebagai bagian yang sangat penting guna memberikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja organisasi yang berhak diketahui
public. Kemampuan inovasi yang didukung dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam menjalankan pekerjaan akan makin mendukung meningkatnya
kinerja organisasi dengan memanfaatkan keberadaan Artificial Intelligence.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan inovasi dan
teknologi informasi terhadap kinerja organisasi, menganalisis Artificial Intelligence
memoderasi pengaruh kemampuan inovasi terhadap kinerja organisasi. Serta
menganalisis Artificial Intelligence memoderasi pengaruh teknologi informasi
terhadap Artificial Intelligence.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode
penelitian survei (survey reaserch). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
tenaga kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Jumlah
sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin 144 orang diambil
menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data penelitian
menggunakan kuesioner menggunakan Skala Likert. Analisis data menggunakan
analisis SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square).
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan inovasi berpengaruh positif
terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Artificial
Intelligence mampu memoderasi pengaruh kemampuan inovasi terhadap kinerja
organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas. Artificial Intelligence belum mampu memoderasi pengaruh teknologi
informasi terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. 		The implementation of regional autonomy-based governance in Indonesia
makes performance a crucial aspect in providing accountability for organizational
work implementation, which the public has a right to know. Innovation capability,
supported by the use of information technology in carrying out work, will further
support improved organizational performance by leveraging Artificial Intelligence.
This study aims to analyze the influence of innovation capability and information
technology on organizational performance, analyze how Artificial Intelligence
moderates the influence of innovation capability on organizational performance,
and analyze how Artificial Intelligence moderates the influence of information
technology on Artificial Intelligence.
This study used a quantitative survey research method. The population in this
study was all public health workers at the Banyumas Regency Health Office. The
sample size was calculated using the Slovin formula, with 144 participants selected
using accidental sampling. Data collection used a questionnaire using a Likert scale.
Data analysis used SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least
Squares).
The results show that innovation capability has a positive effect on
organizational performance at the Banyumas Regency Health Office. Artificial
Intelligence moderates the influence of innovation capability on organizational
performance at the Banyumas Regency Health Office. Information technology has
a positive impact on organizational performance at the Banyumas Regency Health
Office. Artificial Intelligence has not been able to moderate the impact of
information technology on organizational performance at the Banyumas Regency
Health Office.
4762651012P2D022016Analisis Saluran Pemasaran dan Kelayakan Usahatani Jagung Manis di Kecamatan Sumbang Kabupaten BanyumasPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran, margin pemasaran, pendapatan dan pendapatan usahatani, serta menghitung Break Even Point (BEP) usahatani jagung manis di Kabupaten Sumbang. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2024 di Desa Karanggintung, Kebanggan, dan Kedungmalang. Sebanyak 58 responden petani dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Analisis yang digunakan meliputi margin pemasaran, farmer’s share, biaya dan keuntungan, analisis finansial, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola saluran pemasaran: saluran I (petani–pengumpul–pedagang besar–pengecer–konsumen), saluran II (petani–pedagang besar–pengecer–konsumen), dan saluran III (petani–pedagang besar–konsumen). Total margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran I sebesar Rp8.000,00/kg, sedangkan terendah terdapat pada saluran II sebesar Rp3.000,00/kg. Saluran II merupakan saluran terpendek dengan margin terkecil, sedangkan saluran III merupakan saluran yang paling efisien berdasarkan indeks efisiensi ekonomi.Perbandingan musim menunjukkan bahwa nilai farmer’s share pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan musim hujan, sejalan dengan efisiensi saluran pemasaran yang juga lebih baik pada musim kemarau. Namun demikian, pada kedua musim tersebut, nilai BEP baik BEP unit maupun BEP harga sama-sama berada jauh di bawah realisasi produksi dan harga jual jagung manis, sehingga usahatani tetap layak dan menguntungkan pada musim hujan maupun musim kemarau.
Rata-rata pendapatan petani per musim tanam adalah Rp9.387.000,00 per 0,4601 ha, dengan pendapatan bersih sebesar Rp3.430.593,00.

Kata kunci: jagung manis, saluran pemasaran, margin pemasaran, pendapatan usahatani, titik impas
This study aims to identify the marketing channel patterns, marketing margins, farm income, and farming profits, as well as to calculate the Break Even Point (BEP) of sweet corn farming in Sumbang District. The research was conducted in September 2024 in the villages of Karanggintung, Kebanggan, and Kedungmalang. A total of 58 farmer respondents were selected using a stratified random sampling method. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were obtained from literature studies. The analyses employed include marketing margin analysis, farmer’s share, cost–benefit analysis, financial analysis, and descriptive analysis. The results show three marketing channel patterns: Channel I (farmers–collectors–wholesalers–retailers–consumers), Channel II (farmers–wholesalers–retailers–consumers), and Channel III (farmers–wholesalers–consumers). The highest total marketing margin is found in Channel I at Rp8,000.00/kg, while the lowest occurs in Channel II at Rp3,000.00/kg. Channel II constitutes the shortest channel with the smallest margin, whereas Channel III is the most efficient based on the economic efficiency index.
Seasonal comparisons indicate that the farmer’s share during the dry season is higher than during the rainy season, which aligns with the better marketing efficiency observed in the dry season. Nevertheless, in both seasons, the BEP—both unit BEP and price BEP—remains far below the realized production and market price of sweet corn, indicating that sweet corn farming is feasible and profitable in both the rainy and dry seasons. The average farmer income per planting season is Rp9,387,000.00 per 0.4601 ha, with a net income of Rp3,430,593.00.

Keywords: sweet corn, marketing channels, marketing margin, farm income, break-even point
4762751013P2E024004ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL TEREGISTRASI PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN STRATEGI
PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BANYUMAS		2 JEPA, 2 (3), 2018: 194-203
JEPA, ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e)
ABSTRAK
Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan dalam menjamin
ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di tengah pertumbuhan penduduk
yang pesat. Pemerintah menerapkan kebijakan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi
Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) sebagai bentuk penjamian keamanan pangan.
Pelaksanaan registrasi di kabupaten masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan, kapasitas
teknis, serta sumber daya pelaku usaha kecil. Di Kabupaten Banyumas, hanya sekitar 15% dari
262 pelaku usaha PSAT yang telah menyelesaikan registrasi, menunjukkan perlunya
peningkatan kesadaran, pendampingan, serta koordinasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis persepsi pelaku usaha kecil terhadap registrasi PSAT-PDUK dan
merumuskan strategi peningkatannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala
Likert lima poin untuk mengukur tingkat persepsi terhadap lima aspek utama, yaitu pemahaman,
kemudahan, manfaat, kendala, dan dukungan pemerintah, serta didukung dengan wawancara
mendalam. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dan hasilnya digunakan sebagai dasar
untuk penyusunan strategi melalui analisis SWOT dan QSPM. Uji validitas dan reliabilitas
dilakukan menggunakan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi
pelaku usaha kecil terhadap registrasi PSAT-PDUK tergolong positif, mencakup faktor internal
(pemahaman, kemudahan, dan manfaat) serta faktor eksternal (kendala dan dukungan
pemerintah). Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha memahami pentingnya registrasi
dalam meningkatkan mutu dan daya saing produk. Strategi prioritas yang direkomendasikan
meliputi penguatan edukasi dan kampanye kesadaran legalitas pangan, optimalisasi peran
pemerintah daerah dalam pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi
pelaku usaha kecil.		Indonesia, as an agrarian country, faces challenges in ensuring the availability of safe, high-
quality, and sustainable food amid rapid population growth. The government has implemented
the registration policy for Fresh Food of Plant Origin Produced by Small Businesses (PSAT
PDUK) as a form of food safety assurance. However, its implementation at the district level is
still constrained by limited knowledge, technical capacity, and resources among small business
actors. In Banyumas Regency, only about 15% of 262 PSAT businesses have completed
registration, indicating the need to enhance awareness, assistance, and institutional coordination.
This study aims to analyze small business actors’ perceptions of PSAT-PDUK registration and
to formulate strategies for its improvement. Data were collected through a five-point Likert scale
questionnaire to measure perceptions across five main aspects: understanding, ease, benefits,
obstacles, and government support, complemented by in-depth interviews. The data were
analyzed using descriptive quantitative methods, and the results were further used to formulate
improvement strategies through SWOT and QSPM analyses. Validity and reliability tests were
conducted using IBM SPSS version 25. The results show that small business actors’ perceptions
of PSAT-PDUK registration are generally positive, covering internal factors (understanding,
ease, and benefits) and external factors (obstacles and government support). These findings
indicate that business actors understand the importance of registration in improving product
quality and competitiveness. The recommended priority strategies include strengthening
education and public awareness campaigns on food legality, optimizing the role of local
government in technical assistance, and enhancing capacity building and mentoring for small
business actors
4762844473F1B020055Advokasi Digital Netizen Milenial Terhadap Isu Kekerasan Seksual (Analisis Konten Media Sosial di IndonesiaTeknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir – akhir ini dan salah satu bidang teknologi tersebut adalah teknologi internet. Internet menarik banyak kalangan di masyarakat karena internet dinilai membantu masyarakat dalam membantu menyelesaikan setiap masalah tak terkecuali masalah – masalah publik seperti kekerasan seksual. Maka dari itu internet mulai dimanfaatkan masyarakat khususnya Netizen Milenial untuk melakukan advokasi digital isu publik terutama isu kekerasan seksual yang sedang marak diperbincangkan masyarakat Indonesia karena setiap tahun mengalami penambahan kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah peran generasi Internet dalam proses advokasi digital isu kekerasan seksual. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis konten dan analisis wacana, sedangkan untuk pengujian validitas data peneliti menggunakan uji validitas triangulasi data dan penggunaan bahan referensi dan uji reliabilitas dengan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses advokasi digital netizen milenial mempunya peran yang sangat besar. Dari temuan peneliti, Netizen Milenial mampu bekerja dalam setiap tahapan proses advokasi digital berdasarkan teori dari John Hopkins University dengan baik
Technology has developed very rapidly lately and one of the technology fields is internet technology. The internet attracts many people in society because the internet is considered to help the community in helping to solve every problem, including public problems such as sexual violence. Therefore, the internet began to be used by the public, especially Millennial Netizens, to carry out digital advocacy on public issues, especially the issue of sexual violence, which is being discussed by the Indonesian people because every year there are additional cases. This research uses descriptive qualitative research methods. In this study, the sampling technique used was purposive sampling. The data collection techniques used by researchers in this research are observation, interviews, and documentation. The focus of this research is the role of the Internet generation in the digital advocacy process on the issue of sexual violence. In this study, researchers used content analysis and discourse analysis methods, while for data validity testing researchers used data triangulation validity tests and the use of reference materials and reliability tests by auditing the entire research process. The results of this study conclude that in the digital advocacy process millennial netizens have a very large role. From the researcher's findings, Millennial Netizens are able to work in each stage of the digital advocacy process based on the theory of John Hopkins University well.
4762951014E2B023001PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERBANKAN MELALUI MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)Pelaksanaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dapat menjadi salah satu cara penyelesaian kredit macet pada bank, namun kerap terjadi perselisihan antara debitur/pemilik agunan dengan bank oleh karena debitur/pemilik agunan mempermasalahkan alas hak pengambilalihan assetnya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dibutuhkan dalam pelaksanaan AYDA yaitu terkait kewenangannya dalam membuat akta autentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang akta apa yang dibuat sebagai alas hak bank untuk pengambilalihan asset agunan kredit macet dimana akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta-akta notaris yang digunakan dalam pelaksanaan AYDA yaitu Akte De Command untuk AYDA melalui pelelangan dan Akta penyerahan sukarela, akta kuasa untuk menjual, akta perjanjian perikatan jual beli, akta pelepasan hak, dan akta pernyataan pengosongan yang dapat digunakan dalam hal AYDA di luar pelelangan.Executing Foreclosed Collateral (AYDA) can be one way of resolving bad credit at banks, but disputes often occur between debtors/collateral owners and banks because debtors/collateral owners dispute the basis for the right to take over their assets. This research uses a normative juridical approach. This research also uses secondary data obtained through literature study. The research results show that the role of a notary is needed in the implementation of AYDA, namely related to his authority in making authentic deeds and providing legal counseling about what deeds to make as a basis for the bank's rights to take over assets where the deed has perfect evidentiary power. The notarial deeds used in implementing AYDA are Deed De Command for AYDA through auction and Deed of voluntary handover, deed of power of attorney to sell, deed of sale and purchase agreement, deed of release of rights, and deed of statement of vacancy which can be used in the case of AYDA outside of auction
4763051016E2B023014PENGUASAAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KARENA JUAL BELI SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1268/PK/PDT/2022)		NINDA TRI ASTUTI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Penguasaan dan Peralihan Hak Atas Tanah Waris Karena Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1268 PK/Pdt/2022). Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Dr. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.,M.A.,Ph.D dan Anggota Prof. Dr. Sulistiyandari, S.H.,M.Hum.
Sengketa tanah Waecicu muncul karena tanah warisan Lois Leo dijual oleh pihak yang bukan ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Transaksi tersebut tetap dibuatkan akta PPAT dan berujung pada penerbitan sertifikat, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan jual beli dan tanggung jawab pejabat pembuat akta. Putusan Mahkamah Agung No. 1268 PK/Pdt/2022 kemudian menyatakan peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Kasus ini penting dikaji untuk melihat dasar hukum ketidaksahan jual beli serta akibatnya bagi PPAT.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah waris melalui jual beli tanpa persetujuan ahli waris serta implikasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas dibatalkannya akta jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini perspektif, dengan memanfaakan bahan hukum primer, sekuder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Semua bahan akan dianalisis normatif kualitatif.
Mahkamah Agung menilai bahwa jual beli tanah warisan di Waecicu tidak sah karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Kondisi tersebut membuat perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata dan melanggar asas nemo plus juris. Akibatnya, akta jual beli, proses peralihan hak, dan sertifikat yang diterbitkan dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tanah tetap menjadi milik ahli waris sah. Pembatalan akta jual beli dalam perkara ini menimbulkan implikasi hukum bagi PPAT karena tidak melakukan verifikasi memadai terhadap status ahli waris dan kewenangan penjual. Kelalaian tersebut menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian dan wajib dibatalkan oleh pengadilan. Secara hukum, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan perdata, karena tindakannya turut memungkinkan terjadinya peralihan hak yang tidak sah.
Kata Kunci: Keabsahan, Implikasi Hukum, PPAT.
NINDA TRI ASTUTI, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Control and Transfer of Inherited Land Rights Due to Unlawful Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number: 1268 PK/Pdt/2022). Advisory Committee, Chairperson: Prof. Dr. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., and Member: Prof. Dr. Sulistiyandari, S.H., M.Hum.
The Waecicu land dispute arose because Lois Leo's inherited land was sold by a party other than the heirs and without the consent of all the heirs. The transaction was still executed using a Land Deed Official (PPAT) deed and resulted in the issuance of a certificate, raising questions about the validity of the sale and purchase and the responsibility of the deed official. Supreme Court Decision No. 1268 PK/Pdt/2022 subsequently declared the transfer of rights invalid and null and void. This case is important to examine to determine the legal basis for the invalidity of the sale and purchase and its consequences for the Land Deed Official (PPAT).
The purpose of this study is to analyze the validity of the transfer of inherited land rights through a sale and purchase without the consent of the heirs and the implications for the Land Deed Official (PPAT) of the cancellation of the sale and purchase deed. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and case-based approach. This research is specific and perspective-based, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature review. All materials will be analyzed using qualitative normative methods.
The Supreme Court deemed the sale and purchase of inherited land in Waecicu invalid because it was conducted by a party who did not have the status of heir and without the consent of all other heirs. This condition makes the sale and purchase agreement not meet the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code and violates the principle of nemo plus juris. Consequently, the sale and purchase deed, the transfer of rights process, and the issued certificate are deemed legally flawed and null and void, so that the land remains the property of the legal heirs. The cancellation of the sale and purchase deed in this case has legal implications for the Land Deed Official (PPAT) because it failed to adequately verify the status of the heirs and the seller's authority. This negligence caused the deed to lose its evidentiary force and must be annulled by the court. Legally, the PPAT can be held administratively and civilly liable, because his actions contributed to the unauthorized transfer of rights.
Keywords : validity, legal implications,PPAT
4763151018P2E024005KAJIAN STRATEGI SALURAN DISTRIBUSI
PRODUK SUSU STERIL PT NESTLE INDONESIA
(Studi Kasus di Daerah Khusus Jakarta)		Bear Brand sebagai merek susu steril yang kompetitif di pasar Indonesia, Bear Brand sangat bergantung pada proses distribusi produk untuk mencapai konsumen. Keterlibatan distributor dalam 65% proses penyaluran ini menyebabkan terbentuknya jaringan atau channel distribusi yang beragam dan kompleks.Tujuannya adalah mengkaji efisiensi distribusi Nestle dan mengidentifikasi atribut produk penting yang memengaruhi efektivitas saluran. Menggunakan metode survei di DKI Jakarta dengan sampel 100 pedagang perantara (diambil dari populasi 28.808 outlet), instrumen penelitian divalidasi dan direliabilitasi dengan baik (Cronbach's Alpha > 0,80). Analisis data utama menggunakan Analisis Faktor, yang dinyatakan layak (KMO = 0,629), berhasil mengelompokkan 20 atribut distribusi menjadi enam faktor utama. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas distribusi sangat didorong oleh aspek finansial; tiga faktor paling dominan adalah Faktor Margin Laba (didukung oleh Margin laba 0,70 dan Harga terjangkau 0,66), Faktor Struktur Harga (0,70), dan Faktor Kualitas Produk (Kualitas produk baik 0,60). Faktor pendukung lain seperti Persyaratan penjualan mudah (0,62) dan Ketersediaan produk setiap hari (0,50) juga signifikan, sementara Faktor Komunikasi dan Informasi menunjukkan korelasi lemah (0,35). Kesimpulannya, profitabilitas dan kualitas adalah kunci utama saluran distribusi Bear Brand, sehingga Nestle disarankan untuk memperkuat Margin Laba dan Struktur Harga sambil meningkatkan kemudahan bertransaksi dan meninjau ulang efektivitas penyampaian informasi kepada distributor dan outlet.
Analisis data utama menggunakan Important Performance Analysis (IPA) yang membandingkan Tingkat Kepentingan (Y) dan Tingkat Kinerja (X) atribut distribusi. Secara umum, pelaksanaan faktor distribusi dianggap efektif, dengan atribut seperti jaminan atas keterlambatan pengiriman dan margin laba memadai dinilai sangat penting dan kinerjanya tinggi. Namun, analisis IPA menunjukkan bahwa atribut Fasilitas Penjualan yang Disediakan berada di Kuadran I (Prioritas Utama), mengindikasikan kepentingan tinggi namun kinerja masih kurang optimal, sehingga memerlukan peningkatan segera. Sebaliknya, kinerja pada Sistem Bonus Memadai perlu ditinjau ulang karena dianggap berlebihan (Kuadran IV). Kesimpulannya, meskipun saluran distribusi Bear Brand sudah efektif, perusahaan harus menjadikan peningkatan pada fasilitas penjualan sebagai fokus utama strategis.		As a competitive sterilized milk brand in the Indonesian market, Bear Brand heavily relies on its product distribution process to reach consumers. The involvement of distributors in 65% of the channeling process creates a diverse and complex network of distribution channels.The primary objective of this study was to examine the efficiency of Nestle's distribution and to identify critical product attributes that influence channel effectiveness. A survey method was employed in DKI Jakarta, utilizing a sample of 100 intermediary traders drawn from a population of 28,808 outlets. The research instrument was confirmed to be reliable and valid (Cronbach's Alpha > 0.80). The main data analysis utilized Factor Analysis, which was deemed suitable (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.629), successfully grouping 20 distribution attributes into six principal factors. The results indicate that distribution effectiveness is significantly driven by financial aspects. The three most dominant factors identified were the Profit Margin Factor (supported by adequate profit margin 0.70 and affordable price 0.66), the Price Structure Factor (0.70), and the Product Quality Factor (good product quality 0.60). Supporting factors, such as easy sales requirements (0.62) and daily product availability (0.50), were also significant, whereas the Communication and Information Factor showed a weak correlation (0.35). In conclusion, profitability and quality are the main keys to the success of the Bear Brand distribution channel. Therefore, it is recommended that Nestle strengthen the Profit Margin and Price Structure Factors while simultaneously improving ease of transaction and reviewing the effectiveness of information delivery to outlet.
The main data analysis employed Important Performance Analysis (IPA), which compares the Importance Level (Y) and Performance Level (X) of the distribution attributes. In general, the execution of the distribution factors was considered effective, with attributes such as guaranteed delivery delay and adequate profit margins rated highly important and having high performance. However, the IPA analysis shows that the attribute Sales Facilities Provided falls into Quadrant I (Concentrate Here/Primary Priority), indicating high importance but suboptimal performance, thus requiring immediate improvement. Conversely, the performance of the Adequate Bonus System needs to be reviewed as it is considered excessive (Quadrant IV). In conclusion, although Bear Brand's distribution channel is already effective, the company must make the improvement of sales facilities a primary strategic focus.
4763251019P2H024007PENGARUH PARTISIPASI, PROGRAM PATRIOT DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TERHADAP TINGKAT KEBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KABUPATEN KARAWANG
Pemberdayaan merupakan bagian dari proses pembangunan desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama penduduk terbanyak, yakni sebanyak 50.345.200 jiwa atau 17,88% dari penduduk total di Indonesia. Secara administratif, sebanyak 36.219.635 jiwa atau 72,53% dari total penduduk Jawa Barat tinggal di desa. Tingginya jumlah penduduk berimplikasi kepada berbagai permasalahan sosial, diantaranya penurunan kualitas desa dan peningkatan angka pengangguran. Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki desa berstatus berkembang terbanyak ke-3 di Jawa Barat, yakni 74 dari 297 desa masih berstatus berkembang. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memegang peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan desa sebagaimana tugasnya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya LKD belum optimal dalam melakukan tugasnya karena keterbatasan akses dan pengetahuan. Pemerintah daerah mengambil langkah penting dalam mengatasi hal ini salah satunya dengan membuat Program Patriot Desa sebagai bentuk pendampingan peran LKD dalam mencapai keberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, tingkat partisipasi dan keberdayaan LKD, serta menganalisis pengaruh karakteristik, partisipasi, Program Patriot Desa dan IDM terhadap tingkat keberdayaan LKD di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis deskriptif dan metode regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 22.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tertinggi LKD di Kabupaten Karawang adalah tingkat co-learning, sedangkan tingkat partisipasi terendah adalah collective action. Pada tingkat keberdayaan LKD, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan tingkat keberdayaan tertinggi adalah power to (Tingkat Kesadaran Ingin Berubah) dan power within (Tingkat Kemampuan Meningkatkan Kapasitas). Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa karakteristik, partisipasi, Program Patriot Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan LKD. Pada variabel karakteristik, indikator yang berpengaruh adalah tingkat pendidikan. Namun, memiliki arah hubungan negatif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah keberdayaan LKD. Sedangkan, indikator yang paling berpengaruh pada variabel partisipasi adalah collective action, pada variabel Program Patriot Desa adalah pemasaran, dan pada IDM adalah Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
Empowerment is part of the process of achieving the goals of village development. Partisipasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tersebut. In 2024, West Java was the province with the largest population, at 50,345,200 people, or 17.88% of the total population in Indonesia. Administratively, 36,219,635 people, or 72.53% of the total population of West Java, live in rural areas. The high population density has led to various social issues, including a decline in the quality of villages and an increase in unemployment. Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 menunjukan bahwa Karawang adalah kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah desa berstatus berkembang terbanyak ke-3, dengan 74 dari 297 desanya masih berstatus berkembang. The Village Community Institution (LKD) plays a key role in village empowerment, as it is responsible for connecting the government and the community. However, in practice, LKDs have not been operating at full capacity due to limited access and knowledge. The regional government has taken important steps to address this, including launching the Program Patriot Desa to support the LKD in achieving empowerment. This study aims to determine the characteristics, level of participation, and empowerment of LKDs, as well as to analyze the influence of characteristics, participation, the Patriot Desa Program, and IDM on the level of LKD empowerment in Karawang Regency. The study used a quantitative approach, descriptive analysis, and multiple linear regression using SPSS version 22.
The results of the descriptive analysis indicate that the highest level of participation among LKD in Karawang Regency is at the co-learning level, whereas the lowest level of participation is collective action. In terms of LKD empowerment, all indicators fall into the very high category, with the highest levels of empowerment observed in power to (Awareness and Willingness to Change) and power within (Capacity Enhancement Ability). The multiple linear regression analysis demonstrates that characteristics, participation, the Patriot Desa Program, and the Village Development Index (IDM) influence the level of LKD empowerment. Within the characteristics variable, the indicator that shows a significant effect is educational attainment. However, it exhibits a negative relationship, meaning that the higher the level of education, the lower the LKD empowerment. Meanwhile, the most influential indicator in the participation variable is collective action; in the Patriot Desa Program variable, it is marketing; and in the IDM variable, it is the Environmental Resilience Index (IKL).
4763351020D1A022032KINETIKA SUHU, pH DAN KANDUNGAN C-ORGANIK DALAM PUPUK ORGANIK CAIR KERABANG TELUR DI KELOMPOK GRIYA TANI DESA SIKAPAT KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMASABSTRAK
Unit Pengabdian Masyarakat mengadakan program PPK Ormawa dengan judul “Griya Tani: Kaderisasi Karang Taruna Terdidik Upaya Meningkatkan Potensi Limbah Kerabang Telur Wujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan Di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang”. Potensi limbah kerabang telur berasal dari salah satu Hatchery yaitu sebanyak 7 ton/bulan yang belum di kelola secara maksimal. Potensi limbah kerabang telur yang belum diolah dapat dikelola menjadi pakan tambahan ternak dan pupuk organik cair. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan ekonomi desa serta meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan limbah yang telah di sosialisasikan serta membentuk kelompok “Griya Tani Sikapat”. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik dengan 3 uji, yaitu: Uji N-Gain, Uji validitas, Uji reliabilitas. Pupuk Organik Cair dibuat dengan 1 variabel kontrol dan 4 perlakuan, P1: Urin Murni, P2: POC + Non Kerabang, P3: POC + Kerabang Rebus, P4: POC + Kerabang Cuci, P5: POC + Kerabang Murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penelitian yang dilaksanakan yaitu terkait kinetika suhu, pH dan kandungan C-Organik pada pupuk organik cair yang dibuat di Desa Sikapat. Program PPK ORMAWA melalui kegiatan pemberdayaan pemuda menghasilkan produk pupuk organik cair dengan suhu berkisar antara 35-44˚C dan juga pH berkisar antara 6,5-7. Hasil dari penelitian yaitu Nilai kandungan C-Organik pada sampel P1 yaitu 0,57, pada sampel P2 yaitu 0,55, pada sampel P3 yaitu 0,58, pada sampel P4 yaitu 0,56 dan pada sampel P5 yaitu 0,55. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan didapatkan hasil yang valid dan reabel. Kesimpulan: pupuk organik cair mendapatkan kondisi optimum dengan menghasilkan pupuk organik cair sesuai dengan SNI organik cair meliputi temperatur, pH, kandungan C-Organik. 		Abstract
The Community Service Unit conducted a PPK Ormawa program titled “Griya Tani: Youth Organization Cadre Development to Enhance the Potential of Eggshell Waste for Sustainable Agricultural Systems in Sikapat Village, Sumbang District.” Eggshell waste potential originates from one local hatchery, producing around 7 tons per month, which has not been optimally managed. This eggshell waste can be processed into additional livestock feed and liquid organic fertilizer. The outcomes of this program include improving the village economy, increasing knowledge regarding waste processing through socialization activities, and forming the “Griya Tani Sikapat” group. The analysis used in this program consisted of descriptive analysis and statistical analysis with three tests: N-Gain Test, Validity Test, and Reliability Test. The Liquid Organic Fertilizer (LOF) was produced using one control variable and four treatments: P1: Pure Urine, P2: LOF + No Eggshell, P3: LOF + Boiled Eggshell, P4: LOF + Washed Eggshell, and P5: LOF + Raw Eggshell. The study results showed that the observed variables included temperature kinetics, pH, and C-Organic content in the liquid organic fertilizer produced in Sikapat Village. The PPK Ormawa program, through youth empowerment activities, produced liquid organic fertilizer with temperatures ranging from 35–44°C and pH values between 6.5–7. The C-Organic content results were as follows: P1 = 0.57, P2 = 0.55, P3 = 0.58, P4 = 0.56, and P5 = 0.55. Based on the validity and reliability tests conducted, the results were valid and reliable. Conclusion: The liquid organic fertilizer reached optimal conditions and met the SNI standards for liquid organic fertilizer in terms of temperature, pH, and C-Organic content.
4763451021C1L021014PENGARUH SELF REGULATED LEARNING, LITERASI DIGITAL DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP CRITICAL THINKING SISWA PADA KELAS XII MAN 1 BANYUMAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui self regulated learning, literasi digital dan lingkungan keluarga terhadap critical thinking siswa kelas XII MAN 1 Banyumas tahun ajaran 2025/2026. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan era digital, di mana siswa dituntut untuk mampu mengelola proses belajar secara mandiri, memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, serta mendapatkan dukungan lingkungan keluarga yang positif agar dapat berpikir reflektif dan rasional.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Populasi penelitian ini berjumlah 138 siswa dari kelas XII-8, XII-9, XII-10 dan XII-11 MAN 1 Banyumas. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa self regulated learning siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 77,56%, literasi digital sebesar 80,89%, lingkungan keluarga sebesar 78,56% dan critical thinking sebesar 76,10% yang juga termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis regresi, secara parsial self regulated learning dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap critical thinking siswa (nilai signifikansi < 0,05), sedangkan literasi digital tidak berpengaruh signifikan (nilai signifikansi > 0,05). Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap critical thinking siswa dengan kontribusi sebesar 57,1%, sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan melalui pengembangan self regulated learning serta dukungan positif dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, sekolah dan pendidik diharapkan dapat mendorong siswa untu lebih mandiri dalam mengatur proses belajarnya serta menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis.
This study aims to determine the influence of self-regulated learning, digital literacy, and family environment on students critical thinking skills among 12th-grade students of MAN 1 Banyumas in the academic year 2025/2026. The background of this research is based on the importance of critical thinking skills in the digital era, where students are required to manage their learning independently, utilize digital technology wisely, and receive positive support from their family environment to develop reflective and rational thinking.
This research used a quantitative approach with a survey method. The population consisted of 138 students from classes XII-8, XII-9, XII-10, and XII-11, with a total sampling technique used to include all students as research subjects. Data were collected through questionnaires and interviews, then analyzed using multiple linear regression to examine the effect of each independent variable on the dependent variable.
The results showed that students self regulated learning was in the high category (77,56%), digital literacy was high (80,89%), family environment was high (78,56%), and critical thinking skills were also high (76,10%). The regression analysis indicated that self-regulated learning and family environment had a positive and significant effect on students critical thinking skills (significance value < 0,05), while digital literacy had no significant effect (significance value > 0,05). Simultaneously, the three variables significantly influenced students critical thinking skills with a contribution of 57,1%, while the remaining 42,9% was affected by other factors outside this study.
These findings suggest that students’ critical thinking skills can be improved through the development of self-regulated learning and positive support from the family environment. Therefore, teachers and schools are expected to encourage students to become more independent in managing their learning and to foster good communication with families to create a supportive and conducive learning atmosphere.
4763551017E2B023012KEABSAHAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 21/Pdt.G/2023/PN BMS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELIKeabsahan jual beli di bawah tangan pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bms dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pembeli Akta PPAT merupakan dasar atau bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah yang diakui oleh negara sebagai dasar perubahan kepemilikan dalam sertifikat hak atas tanah. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana proses jual beli tanah dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, untuk menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan peralihan hak atas tanah tersebut. Seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bms.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli tanah di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 21/Pdt.G/2023/PN Bms. Serta perlindungan hukum bagi pembeli untuk mendapatkan hak atas tanah pasca putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 21/Pdt.G/2023/PN Bms. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah di bawah tangan tetap sah secara materiil apabila dilakukan dengan itikad baik, disertai kesepakatan, penyerahan objek, dan pembayaran tunai. Walaupun tidak memenuhi syarat formil Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, pengadilan dapat menetapkan bahwa peralihan hak telah terjadi, sehingga memberi dasar bagi pembeli untuk melakukan balik nama tanpa akta PPAT. Putusan tersebut juga memberikan perlindungan hukum dengan memberi kewenangan kepada pembeli untuk mewakili penjual dalam penandatanganan AJB dan menjadi dasar pendaftaran peralihan hak, sehingga berfungsi sebagai substitusi akta PPAT dan menjamin kepastian hak atas tanah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan, khususnya ketika syarat formil peralihan hak tidak dapat dipenuhi karena keadaan tertentu, seperti tidak diketahui keberadaan penjual. Oleh karena itu, putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen yang memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem pendaftaran tanah nasional.
The Validity of Underhand land sale and purchase in Decision Number 21/Pdt.G/2023/PN Bms in Achieving Legal Protection for Buyers. A Land Deed (PPAT) is the basis or evidence of the preservation of land rights, recognized by the state as the basis for changes in ownership in land title certificates. In practice, there are still cases where the process of land sale and purchase are conducted underhand without the involvement of a PPAT as an authorized official, giving rise to legal issues regarding the validity of land rights preservation. This is evident in the Banyumas District Court Decision Number 21/Pdt.G/2023/PN Bms.
This study aims to analyze the validity of land sales conducted privately in the decision of the Banyumas District Court No. 21/Pdt.G/2023/PN Bms and to assess the legal protection granted to buyers in acquiring rights over land following the court’s decision. The research employs a normative juridical approach with a prescriptive and applied research specification. The study uses secondary data analyzed through qualitative normative methods.
The results of the study indicate that the sale and purchase of land underhand remains materially valid if it is carried out in good faith, accompanied by an agreement, handover of the object, and cash payment. Even though it does not fulfill the formal requirements of Article 37 paragraph (1) of PP 24/1997, the court can determine that the transfer of rights has occurred, thus providing a basis for the buyer to carry out a change of name without a PPAT deed. The decision also provides legal protection by authorizing the buyer to represent the seller in signing the AJB and becomes the basis for registering the transfer of rights, thus functioning as a substitute for the PPAT deed and guaranteeing certainty of land rights.
This study concludes that court decisions play a crucial role in providing legal protection for buyers of underhand land sales, particularly when the formal requirements for transfer of title cannot be met due to certain circumstances, such as the seller's whereabouts being unknown. Therefore, court decisions serve as an instrument to ensure legal certainty and protection within the national land registration system.
4763651022H1D020034IMPLEMENTASI METODE CERTAINTY FACTOR DALAM DIAGNOSA PENYAKIT DAN HAMA PADA TANAMAN PANGAN BERBASIS WEBSITEPetani di Indonesia sering kesulitan mengidentifikasi penyakit dan hama pada padi sehingga penanganannya sering tidak tepat dan berujung pada gagal panen. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pakar berbasis website untuk membantu petani mendiagnosa penyakit dan hama pada padi serta memberikan rekomendasi penanganan yang akurat. Penelitian dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu identifikasi masalah, studi literatur, requirements, design, implementation, testing, dan penyusunan laporan. Metode sistem pakar yang digunakan adalah certainty factor (CF), dipilih karena kemampuannya menangani ketidakpastian dan menampilkan banyak hasil diagnosa sekaligus. Pengujian blackbox yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan menggunakan framework laravel ini berfungsi dengan baik. Hasil pengujian keakuratan sistem menunjukkan tingkat validitas 100% antara perhitungan sistem dengan perhitungan manual, serta tingkat kesesuaian 100% antara hasil identifikasi sistem dengan identifikasi yang dilakukan oleh pakar. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir risiko gagal panen dengan menyediakan solusi identifikasi yang mudah diakses.Farmers in Indonesia often struggle to identify rice diseases and pests, leading to inaccurate management and crop failure. This study aims to develop a website based expert system to help farmers diagnose rice diseases and pests and provide accurate treatment recommendations. The study was conducted through seven stages: problem identification, literature review, requirements development, design, implementation, testing, and report preparation. The expert system method used was the certainty factor (CF), chosen for its ability to handle uncertainty and display multiple diagnostic results simultaneously. Blackbox testing demonstrated that the system, developed using the Laravel framework, functioned well. The system's accuracy test results demonstrated a 100% validity rate between system calculations and manual calculations, and a 100% agreement rate between system identification results and expert identification. This system is expected to minimize the risk of crop failure by providing an easily accessible identification solution.
4763751023P2G024008DAMPAK AKTIVITAS MANUSIA TERHADAP DISTRIBUSI DAN POPULASI BURUNG DI GUNUNG SLAMET, JAWA TENGAH
Pulau Jawa telah kehilangan sebagian besar hutan dataran rendahnya, yang menyebabkan banyak burung endemik untuk bertahan hidup terutama di tempat perlindungan di kawasan pegunungan. Gunung Slamet, Important Bird Area (IBA) di Jawa Tengah, adalah salah satu tempat perlindungan tersebut, namun semakin terdesak akibat pembukaan obyek rekreasi, perburuan, dan meningkatnya akses manusia ke dalam kawasan. Dalam penelitian ini, struktur komunitas burung yang meliputi kelimpahan, kepadatan, dan keanekaragaman dianalisis hubungannya dengan faktor lingkungan dan tekanan manusia. Burung disurvei di 235 stasiun penghitungan titik dengan gradien ketinggian yang berbeda, dan aktivitas manusia dicatat secara oportunistik di sepanjang rute survey. Pemodelan dilakukan untuk memprediksi keberadaan dan kepadatan burung dan memetakan intensitas aktivitas manusia menggunakan pengambilan sampel jarak standar dan pendekatan pemodelan spasial. Tercatat 122 spesies burung, termasuk 14 endemik Jawa, dengan hasil indeks Shannon–Wiener yang tinggi (H' ≈ 3,97), yang menunjukkan bahwa Gunung Slamet masih mendukung komunitas burung pegunungan yang kaya. Namun, struktur komunitas burung diketahui tidak merata, dengan indikasi beberapa spesies generalis dan toleran gangguan mencapai kepadatan tinggi di sepanjang jalur setapak dan tepi hutan, sementara banyak spesies spesialis hutan pegunungan bertahan hidup dengan kepadatan rendah di petak-petak hutan dengan tutupan tajuk tinggi dan aktivitas manusia rendah. Aktivitas manusia membentuk area yang berkelompok pada skala 1–3 km. Secara keseluruhan, Gunung Slamet merupakan habitat dengan kualitas baik yang terganggu, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan jalur setapak, pengendalian perburuan, dan perlindungan petak-petak hutan yang minim aktivitas manusia untuk mempertahankan fungsi perlindungannya.

Java has lost much of its lowland forest, forcing many endemic birds to persist mainly in montane refugia. Mount Slamet, an Important Bird Area in Central Java, is one such refugium but is increasingly exposed to recreation, hunting, and human access. We examined how bird communities are structured by relating abundance, density, and diversity to habitat and human pressure. Birds were surveyed at 235 point-count stations along elevation gradients, and human activities were recorded opportunistically along survey routes; we then modeled bird occurrence and density and mapped human activity intensity using standard distance-sampling and spatial modeling approaches. We recorded 122 bird species, including 14 endemic to Java, and a high Shannon–Wiener index (H' ≈ 3.97), indicating that Mount Slamet still supports a rich montane bird community. However, community structure was uneven: a few generalist and disturbance-tolerant species reached high densities along trails and forest edges, whereas many montane forest specialists persisted at low densities in forest patches with high canopy cover and low human activity. Human activities formed clustered “pressure islands” at scales of 1–3 km. Overall, Mount Slamet represents a refugium under disturbance, highlighting the need to manage trails, control hunting, and protect quiet forest patches to maintain its refugial function.
4763851024P2G024004ANALISIS LAJU DEFORESTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN HHBK- PENYADAPAN GETAH PINUS TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN DI KEC. SUMARORONG KAB. MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan terhadap tutupan hutan di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Situasi tersebut mendorong perlunya pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya penyadapan getah pinus. Aktivitas penyadapan diperkirakan tidak hanya memberikan pemasukan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai mekanisme sosial yang membantu menekan laju kehilangan hutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk: (1) melihat perubahan tutupan lahan sebelum dan setelah adanya kegiatan penyadapan, (2) menilai sejauh mana peran partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan, serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis komunitas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-methods, yakni menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan melalui pengolahan citra satelit Landsat tahun 2011–2023 menggunakan ArcGIS dan Google Earth Engine untuk melihat perubahan tutupan hutan. Sementara itu, analisis kualitatif diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada penyadap guna memahami tingkat partisipasi dan peran masyarakat dalam kegiatan penyadapan.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa desa-desa yang menjalankan penyadapan seperti Sasakan, Sibanawa, dan Batanguru mengalami peningkatan tutupan hutan setelah tahun 2017. Peningkatan ini sejalan dengan kegiatan penyadapan yang semakin tertata. Berbeda halnya dengan desa tanpa penyadapan, yaitu Rantekamase dan Salubalo, yang menunjukkan tren penurunan tutupan hutan. Temuan ini diperkuat oleh tingginya partisipasi masyarakat penyadap, yang tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepedulian ekologis dan aktivitas pengawasan hutan yang lebih intensif.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyadapan getah pinus mampu berfungsi sebagai strategi konservasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini terbukti dapat menekan deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemanfaatan HHBK secara partisipatif menjadi model pengelolaan hutan yang potensial untuk diterapkan di Sumarorong maupun wilayah lain dengan kondisi serupa.
This research is motivated by the increasing pressure on forest cover in Sumarorong Subdistrict, Mamasa Regency, which highlights the need for community-based approaches to forest conservation through the utilization of non-timber forest products (NTFPs), particularly pine resin tapping. Pine tapping is assumed to provide not only economic benefits but also a social mechanism that helps reduce forest loss. Therefore, this study aims to: (1) analyze changes in land cover before and after the implementation of resin tapping activities, (2) assess the contribution of community participation to forest protection efforts, and (3) formulate policy recommendations for sustainable, community-based forest management.
A mixed-methods approach was employed by integrating quantitative and qualitative analyses. Quantitative analysis was carried out using Landsat satellite imagery from 2011–2023, processed through ArcGIS and Google Earth Engine to examine forest cover dynamics. Qualitative data were obtained through interviews and questionnaires administered to pine tappers to understand their level of participation and their role in forest protection.
The findings indicate that villages practicing resin tapping Sasakan, Sibanawa, and Batanguru experienced an increase in forest cover after 2017, coinciding with the more structured implementation of tapping activities. In contrast, non-tapping villages such as Rantekamase and Salubalo consistently exhibited declining forest cover. These results are reinforced by high community participation among tappers, who not only benefit economically but also demonstrate ecological awareness and active involvement in forest monitoring.
Overall, the study concludes that pine resin tapping functions as an effective community-based conservation strategy. The activity has proven capable of reducing deforestation while improving local household livelihoods. Thus, participatory NTFP utilization presents a promising model for sustainable forest management in Sumarorong and other areas with similar socio-ecological conditions.
4763951039F1B021034Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten BanyumasPenelitian ini menganalisis implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Kedondong, Banyumas, sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif sesuai Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan model Ripley dan Franklin, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pelaksanaan SRA berjalan melalui keterlibatan aktor internal sekolah dan dukungan insidental dari OPD, ditandai penerapan nilai ramah anak dan integrasi program seperti PJAS. Hambatan masih muncul pada koordinasi lintas instansi, keterbatasan sarana inklusif dan pendanaan, pemahaman guru yang belum merata, serta belum tersedianya pendamping bagi ABK. Temuan ini mencerminkan komitmen sekolah menuju budaya ramah anak, namun memerlukan penguatan kelembagaan, dukungan pendamping ABK, dan peningkatan kapasitas guru.This study analyzes the implementation of the Child-Friendly School (CFS) Program at SD Negeri Kedondong, Banyumas, as an effort to create a safe, healthy, and inclusive learning environment in accordance with the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection Regulation No. 8 of 2014. Using a qualitative descriptive method based on the Ripley and Franklin policy implementation model, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of SRA operates through the involvement of internal school actors and incidental support from related local government agencies (OPD), marked by the application of child-friendly values and the integration of programs such as PJAS. Challenges persist in cross-agency coordination, limited inclusive facilities and funding, uneven teacher understanding, and the absence of assistants for students with special needs (ABK). These findings reflect the school’s commitment to building a child-friendly culture, yet require institutional
strengthening, support for ABK assistants, and capacity building for teachers.
4764051025P2G024011DAMPAK EKOLOGIS, SOSIAL DAN EKONOMI PENGEMBANGAN MODEL DESA KONSERVASI DI LUAR KAWASAN KONSERVASIPerubahan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan politik yang demikian cepat memerlukan perubahan paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya hayati. Konsep Model Desa Konservasi (MDK) merupakan salah satu konsep paradigma baru upaya konservasi di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan MDK yang berkelanjutan membawa dampak sosial, ekonomi dan ekologis. Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara merupakan MDK di luar kawasan konservasi sehingga diperlukan penelitian mengenai dampak sosial, ekonomi dan ekologis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk mengkaji dampak sosial dan dampak ekonomi desa konservasi. Sedangkan metode kuantitaf pada penelitian ini yaitu berupa menganalisis dampak ekologis desa konservasi ditinjau dari aspek penutupan lahan Tahun 2018 dan 2025 dan keanekaragaman burung. Dampak Ekologis ditinjau dari perubahan penggunaan lahan Tahun 2018 pertanian lahan kering campur seluas 146,12 Ha, Pertanian lahan kering seluas 15,00 Ha, sawah seluas 10,60 Ha, pemukiman seluas 57,35 Ha, lahan kosong seluas 1,80 Ha dan tubuh air seluas 5,21 Ha. Sedangkan Tahun 2025 pertanian lahan kering campur seluas 133,42 Ha, pertanian lahan kering seluas 10,49 Ha, sawah seluas 25,71 Ha, pemukiman seluas 59,50 Ha, lahan kosong seluas 2,32 Ha dan tubuh air seluas 4,64 Ha. Dampak Ekologis ditinjau dari keanekaragaman burung menggunakan Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wienner didapatkan nilai pada klasifikasi penggunaan lahan pertanian lahan kering campur sebesar 2,64 (sedang), sawah sebesar 2,02 (sedang), pemukiman sebesar 2,24 (sedang). Dampak Sosial yang terjadi di Desa Banjarmangu memberikan dampak positif, terutama dalam mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola lahan, interaksi sosial, membentuk organisasi baru dan menggabungkan kearifan lokal untuk melestarikan sumberdaya alam maupun warisan nenek moyang. Dampak Ekonomi Desa Konservasi berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Banjarmangu yaitu telah mampu memberi nilai tambah ekonomi Masyarakat dengan timbulnya matapencaharian baru meliputi pembudidaya burung, guide (pemandu burung), budidaya kopi konservasi, adopsi sarang burung, catering, pedagang warung, penginapan, dan pembudidaya lebah.
Kata Kunci : Model Desa Konservasi (MDK), Desa Banjarmangu		Abstract
Rapid ecological, social, economic, and political change requires a new paradigm for biodiversity management. Model Desa Konservasi (MDK, The Conservation Village Model) represents one such innovative approach to conservation in conservation area buffer zones. Sustainable implementation of MDK is expected to generate social, economic, and ecological impacts. Banjarmangu Village, Banjarmangu Sub-district, Banjarnegara District, is an MDK located outside a designated conservation area, thus, research is needed to evaluate its social, economic, and ecological outcomes. This study used qualitative methods to assess the social and economic impacts of the conservation village, and quantitative methods to assess ecological impacts by analyzing land-cover change between 2018 and 2025 and bird diversity. Ecological impacts based on land-use change showed that, in 2018, mixed dryland agriculture covered 146.12 ha, dryland agriculture 15.00 ha, rice fields 10.60 ha, settlements 57.35 ha, bare land 1.80 ha, and water bodies 5.21 ha. By 2025, mixed dryland agriculture decreased to 133.42 ha and dryland agriculture to 10.49 ha, while rice fields increased to 25.71 ha, settlements to 59.50 ha, bare land to 2.32 ha, and water bodies slightly decreased to 4.64 ha. Ecological impacts assessed using the Shannon–Wiener species diversity index showed moderate bird diversity in mixed dryland agriculture (H’ = 2.64), rice fields (H’ = 2.02), and settlements (H’ = 2.24). Social impacts in Banjarmangu Village were positive, particularly in changing community behaviour in land management, strengthening social interaction, forming new community organizations, and integrating local wisdom to conserve natural resources and cultural heritage. The economic impacts of the Conservation Village were also positive, improving community welfare by creating new livelihood opportunities, including bird breeding, birdwatching guide services, cultivating conservation-based coffee, bird nest adoption schemes, catering, food stalls, homestays, and bee farming. Keywords : The Conservation Village Model, Banjarmangu Village