Update Artikelilmiah: 51016

NINDA TRI ASTUTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

NINDA TRI ASTUTI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Penguasaan dan Peralihan Hak Atas Tanah Waris Karena Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1268 PK/Pdt/2022). Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Dr. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.,M.A.,Ph.D dan Anggota Prof. Dr. Sulistiyandari, S.H.,M.Hum.
Sengketa tanah Waecicu muncul karena tanah warisan Lois Leo dijual oleh pihak yang bukan ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Transaksi tersebut tetap dibuatkan akta PPAT dan berujung pada penerbitan sertifikat, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan jual beli dan tanggung jawab pejabat pembuat akta. Putusan Mahkamah Agung No. 1268 PK/Pdt/2022 kemudian menyatakan peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Kasus ini penting dikaji untuk melihat dasar hukum ketidaksahan jual beli serta akibatnya bagi PPAT.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah waris melalui jual beli tanpa persetujuan ahli waris serta implikasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas dibatalkannya akta jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini perspektif, dengan memanfaakan bahan hukum primer, sekuder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Semua bahan akan dianalisis normatif kualitatif.
Mahkamah Agung menilai bahwa jual beli tanah warisan di Waecicu tidak sah karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Kondisi tersebut membuat perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata dan melanggar asas nemo plus juris. Akibatnya, akta jual beli, proses peralihan hak, dan sertifikat yang diterbitkan dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tanah tetap menjadi milik ahli waris sah. Pembatalan akta jual beli dalam perkara ini menimbulkan implikasi hukum bagi PPAT karena tidak melakukan verifikasi memadai terhadap status ahli waris dan kewenangan penjual. Kelalaian tersebut menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian dan wajib dibatalkan oleh pengadilan. Secara hukum, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan perdata, karena tindakannya turut memungkinkan terjadinya peralihan hak yang tidak sah.
Kata Kunci: Keabsahan, Implikasi Hukum, PPAT.

Abtrak (Bhs. Inggris)

NINDA TRI ASTUTI, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Control and Transfer of Inherited Land Rights Due to Unlawful Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number: 1268 PK/Pdt/2022). Advisory Committee, Chairperson: Prof. Dr. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., and Member: Prof. Dr. Sulistiyandari, S.H., M.Hum.
The Waecicu land dispute arose because Lois Leo's inherited land was sold by a party other than the heirs and without the consent of all the heirs. The transaction was still executed using a Land Deed Official (PPAT) deed and resulted in the issuance of a certificate, raising questions about the validity of the sale and purchase and the responsibility of the deed official. Supreme Court Decision No. 1268 PK/Pdt/2022 subsequently declared the transfer of rights invalid and null and void. This case is important to examine to determine the legal basis for the invalidity of the sale and purchase and its consequences for the Land Deed Official (PPAT).
The purpose of this study is to analyze the validity of the transfer of inherited land rights through a sale and purchase without the consent of the heirs and the implications for the Land Deed Official (PPAT) of the cancellation of the sale and purchase deed. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and case-based approach. This research is specific and perspective-based, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature review. All materials will be analyzed using qualitative normative methods. 
The Supreme Court deemed the sale and purchase of inherited land in Waecicu invalid because it was conducted by a party who did not have the status of heir and without the consent of all other heirs. This condition makes the sale and purchase agreement not meet the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code and violates the principle of nemo plus juris. Consequently, the sale and purchase deed, the transfer of rights process, and the issued certificate are deemed legally flawed and null and void, so that the land remains the property of the legal heirs. The cancellation of the sale and purchase deed in this case has legal implications for the Land Deed Official (PPAT) because it failed to adequately verify the status of the heirs and the seller's authority. This negligence caused the deed to lose its evidentiary force and must be annulled by the court. Legally, the PPAT can be held administratively and civilly liable, because his actions contributed to the unauthorized transfer of rights.
Keywords : validity, legal implications,PPAT

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman