1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 16.081-16.100 dari 49.934 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1608119394F1I013059Problematika Demografi Tiongkok dalam Pertumbuhan Ekonomi Industri di DuniaFenomena demografi banyak terjadi di negara-negara maju, lajunya pertumbuhan penduduk menjadi isu yang perlu diperhatikan karena padatnya penduduk dibanding luas wilayah negara tersebut. Guna menghadapi ledakan penduduk, pemerintah Cina mulai menggalakan kampanye family planning di awal tahun 1970 yang direalisasikan dalam kebijakan One Child Policy pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Penerapan kebijakan One child policy di Tiongkok dibuktikan dengan adanya bukti otentik dalam perundang-undangannya yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok dalam Population and Family Law of the People’s Republic of China (Order of the President No. 63), yang dituangkan ke dalam pasal 18 bab II mengenai Penghargaan dan Jaminan Sosial yang berbunyi “The State maintains its current policy for reproduction, encouraging late marriage and childbearing and advocating one child per couple”. Amerika akan selalu gencar dengan program penegakan HAM-nya, apalagi dampak-dampak yang dihasilkan oleh one child policy menjadikan jalan yang tepat untuk masuk kedalam internal Cina. Untuk itu, Amerika melancarkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Melihat keikutsertaan Amerika yang semakin meluas dan mencampuri urusan internalnya, Cina melakukan strategi-strategi untuk mengatasi kepentingan tersebut agar tidak terlalu jauh dan membuat pemerintah gusar dengan apa yang dilakukan oleh Amerika sebagai bentuk pencapaian tujuannya.The demographic phenomenon occurs in many developed countries, population growth speed is an issue that needs to be considered because of the unbalance of the density of population with the total area of the country. In order to face the population explosion, the Chinese government began promoting family planning campaign in the early 1970s who realized the One Child Policy policy during the reign of Deng Xiaoping. Implementation of policies 'One child policy' in China is evidenced by the presence of authentic evidence in its laws issued by the Chinese government in Population and Family Law of the People's Republic of China (Order of the President No. 63), which is poured into section 18 chapter II about the Awards and Social Security, which reads "the state maintains its current policy for reproduction, encouraging late marriage and childbearing and advocating one child per couple". One child policy, which resulted in human rights violations, America as a country that supports the enforcement of human rights to interfere in its implementation. America not only has interests in the enforcement of human rights but also has several objectives to be achieved by looking at the changes that occur in China. China realized the interfere of America which has been widespread and annoyed they internal business, they perform strategies to address it in order to make it not too far away and make the government upset with the what was done by America as a form of the goal attainment.
1608219396E1A013217TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PENGUSIRAN PENCARI SUAKA DI AUSTRALIA PADA TAHUN 2014 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Pengusiran pencari suaka di Australia yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pada awal tahun 2014 merupakan hal yang tidak manusiawi. PBB telah mengeluarkan ketentuan tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang pencari suaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan Australia yang telah melakukan pengusiran pencari suaka pada tahun 2014 menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan acuan para pihak yang meratifikasi konvensi ini dalam membuat aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara-cara menangani masalah pencari suaka. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendirikan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) lahir dan juga menjadi acuan para pihak yang meratifikasi deklarasi ini dalam membuat aturan-aturan lebih lanjut mengenai cara menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan menghasilkan banyak aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Dalam kasus pengusiran pencari suaka di Australia tersebut, Australia melakukan tindakan pengusiran pencari suaka dengan kekerasan, telah melanggar HAM yang diatur dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang. Australia juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan tentang prinsip non-refoulement. Dampak pengusiran tersebut bagi Indonesia terletak di bidang keimigrasian dengan bertambahnya kepadatan penduduk yang akan merugikan warga negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Tindakan pengusiran Australia juga berdampak pada Selandia Baru jika Australia tetap mengandalkan Selandia Baru yang dapat menampung pencari suaka dari Australia, maka akan terjadinya kesenjangan hubungan antara kedua negara karena tidak terjadinya kerja sama dalam memberikan suaka yang menjadi kewajiban bersama negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Sanksi atas tindakan Australia tersebut telah dilaporkan ke pengadilan nasional maupun pengadilan internasional. Pengadilan Tinggi Australia telah memutus terkait laporan atas tindakan pengusiran oleh pemerintah Australia, namun surat tuntutan yang diajukan kepada ICC tidak dapat dikabulkan karena menurut Statuta Roma 1998, jangkauan yuridiksi ICC bersifat komplementer atau pelengkap dari pengadilan nasional setiap negara.

Kata Kunci : Pencari Suaka, Australia, Hukum Internasional.
 The expulsion of the asylum seekers in Australia conducted by the Australia’s Government in early 2014 is inhumane. The UN has issued a provision on the human rights regulating the asylum seekers. The purpose of this study is to investigate the actions of the Australia’s Government who have carried out the expulsion of the asylum seekers in 2014 under the international law. This research applies the normative juridical approach method. The data used are secondary data, which furthermore from the data are inventoried and presented in a systematic description form. The analysis used is qualitative normative.
Convention Relating To The Status Of The Refugees 1951 is a reference of the parties that ratify this Convention in further regulation on ways to deal with the problem of the asylum seekers. The United Nations General Assembly established the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to lead and coordinate international activities in protecting refugees and resolving refugee issues around the world. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was established and became the reference of the parties which ratify this declaration in making further rules on how to deal with the issue of human rights violations by generating many rules of international law relating to the human rights.
In the case of the expulsion of asylum seekers in Australia, Australia undertook the act of expulsion of asylum seekers by force, violating the human rights provided in Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights which states that no one may be arrested, detained or exiled arbitrarily. Australia also violates Article 33 paragraph (1) of the Convention relating to the Status of the Refugees and Article 3 of the Convention against Torture on the principle of non-refoulement. The impact of the expulsion for Indonesia lies in immigration issues with increasing population density that will harm Indonesian citizens indefinitely. The expulsion also affects New Zealand. If Australia continues to rely on it to accommodate the asylum seekers, there will be a gap in relations between the two countries because there is no cooperation in granting the asylum that is a joint obligation of the states that has ratified the convention. Sanctions for such acts performed by the Australia’s Government have been reported to both national and international courts. The High Court of Australia has adjudicated the report, but the letter of demands proposed to the ICC cannot be granted, because according to the Rome Statute 1998 the scope of the ICC jurisdiction is complementary to the national courts of each country.

Keywords: Asylum Seekers, Australia, International Law.
1608319397G1F013001EVALUASI PENGGUNAAN ERYTHROPOIETIN STIMULATING AGENT PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RSUD DR. CHASBULLAH A.M KOTA BEKASIAnemia pada gagal ginjal kronik disebabkan karena penurunan kadar eritropoietin sehingga diberikan terapi ESA. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian terapi ESA pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD dr. Chasbullah A.M Kota Bekasi. Sampel harus memenuhi kriteria inklusi berupa pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis pada bulan Januari dan Februari 2017, data rekam medis lengkap dan diberikan ESA sebagai terapi anemia. Analisa dilakukan secara deskriptif dan dibandingkan dengan kriteria indikasi, indikator proses, efek samping dan penilaian outcome yang sudah dibuat berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah, guideline, ataupun textbook untuk menilai kesesuaian terapi ESA.

Hasil penelitian terdapat 66 pasien yang dapat dievaluasi. Kesesuaian indikasi terjadi pada 43 pasien (54%) yang sesuai indikasi fase koreksi dan 2 pasien (3%) sesuai indikasi fase pemeliharaan. Kesesuaian dosis pada fase koreksi terjadi pada seluruh pasien yang berjumlah 43 pasien (100%), dan tidak terdapat pasien yang sesuai dosis fase pemeliharaan. Tidak terdapat kemungkinan kontraindikasi pada pasien, monitoring dilakukan pada seluruh pasien yang berjumlah 66 pasien (100%), terdapat 7 pasien (11%) memiliki potensi interaksi obat. Efek samping yang terjadi pada 30 pasien (45%) berupa resistensi ESA dan pada 8 pasien (12% berupa defisiensi besi. Terdapat 36 pasien (55%) memiliki kesesuaian penilaian outcome.		Anemia in chronic kidney disease is caused by decreased levels of erythropoietin, therefore ESA therapy could be given. The aim of this study was to determine the suitability of ESA therapy in patients with chronic kidney disease who underwent hemodialysis in RSUD dr. Chasbullah A.M Bekasi. The sample should fit the inclusion criteria patients who underwent hemodialysis in January and February 2017, having complete medical record data and given ESA as anemia therapy. Indication, indicator process, side effects, and outcome assessment were analyzed descriptively by comparing with criteria that have been made based on scientific journals, guidelines or textbook.
The results showed that 66 patients could be evaluated. The indication suitability was 54% (43 patients) for correction phase of ESA and 3% (2 patients) for maintenance phase of ESA. There was no possibility of contraindication found in this study. Monitoring was performed on all 66 patients (100%), 11% (7 patients) had potential drug interactions. Side effects that occured to 12% (8 patients) were iron deficiency and 45% (30 patients) were resistance of ESA , and 55% (36 patients) had a suitaility of outcome assessment.
1608419380I1F015047Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri dengan kelengkapan dokumentasi pengkajian nyeri di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo PurwokertoHUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PENGKAJIAN NYERI DENGAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI PENGKAJIAN NYERI DI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Ani Sulastri1, Made Sumarwati 2, Arikh Ratna P.3

1 Mahasiswa Keperawatan Universitas Jenderal Soedirman
2Departemen Keperawatan Manajemen Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Jurusan keperawatan Universitas Jenderal Soedirman
3RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto

ABSTRAK

Latar Belakang: Dalam pengkajian nyeri , penting dilakukan pengkajian yang lengkap. Pengkajian yang lengkap dicatat dalam lembar dokumentasi keperawatan. Kelengkapan dokumentasi sangat mendukung pelayan pasien. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri dengan kelengkapan dokumentasi pengkajian nyeri di RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto
Metode: Penelitian observasi korelasi ini dengan pendekatan Cross Sectional dengan melibatkan 88 responden, sampel diambil secara acak dengan teknik simple random sampling menggunakan pengisian kuisioner. Uji statistik yang digunakan dengan chi square.
Hasil: Berdasarkan karakteristik responden sebagian besar perawat di RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto adalah perempuan (58%). Rentang usia perawat terbanyak usia dewasa awal (26-35 tahun) 43,2% Pendidikan sebagian besar D3 Keperawatan (71,6%). Rata-rata masa kerja adalah 5-10 tahun (40,9%). Pengetahuan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri dalam kategori cukup (55,7%). Kelengkapan dokumentasi pengkajian nyeri mencapai 64,8%. Hasil analisis chi square test pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri dengan kelengkapan dokumentasi nyeri di RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto diperoleh nilai p = 0,039 (p<0,05).
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri dengan kelengkapan dokumentasi pengkajian nyeri.
RELATIONSHIP Of The LEVEL Of KNOWLEDGE Of The NURSE ABOUT PAIN ASSESSMENT With The COMPLETENESS Of The DOCUMENTATION For The STUDY Of PAIN In The PROVINCIAL HOSPITAL Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

1 Ani Sulastri, 2Made Sumarwati, 3Arikh Ratna P.
1 Nursing Student University Of General Soedirman 2 Department of Nursing Management of the Faculty of Health Sciences, Department of nursing University of General Soedirman 3 The Provincial Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

ABSTRACT

Background: In the study of pain, it is important that studies be done. Study of the complete logged in the nursing documentation sheet. The completeness of the documentation is very supportive of the servant of the patient. As for the purpose of this research is to know the relationship of the level of knowledge of the nurse about pain assessment with the completeness of the documentation for the study of pain in the PROVINCIAL HOSPITAL Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Methods: observational Research correlation is with the approach of Cross Sectional involving 88 respondents, sample taken randomly with simple random sampling techniques using filling questionnaire. Statistical tests used by chi square.
Results: based on characteristics of the respondents the majority of nurses in Hospitals, Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto is female (58%). Age range of most nurses early adulthood (26-35) 43.2% of education most of the D3 Nursing (71.6%). Average working period is 5-10 years (40.9%). Nursing knowledge in conducting studies on pain in the category quite (55.7%). The completeness of the documentation for the study of pain reached 64.8%. The results of the analysis of the chi square test of knowledge about pain assessment nurse with the completeness of the documentation of pain in the Provincial Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto retrieved value p = 0.039 (p < 0.05).
Conclusion: there is a relationship between nurse's knowledge about pain assessment with the completeness of the documentation for the study of pain.
1608525480F1A013032MUSIK INDIE SEBAGAI MEDIA RESISTENSI (Studi Kasus Resistensi Jhony Freedom Band Terhadap Industri Musik Mainstream)
Abstrak artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan resistensi Jhony Freedom Band terhadap industri musik mainstream. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori musik Theodor Adorno. Teknik penentuan informan menggunakan Purpossive Sampling dengan pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Jhony Freedom Band menjadi band beraliran reggae yang menolak kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh industri musik sehingga menjadi band yang berbeda dengan band arus mainsream. Jhony Freedom memiliki lagu yang berperspektif resistensi serta memiliki penampilan yang unik. Band reggae ini terbentuk karena adanya rasa empati melihat fenomena keresahan masyarakat, hal ini menjadi sebuah dorongan Jhony Freedom untuk hadir di dunia permusikan, Jhony Freedom juga memiliki perbedaan latar belakang tiap personilnya, hal demikian justru membuat kaya akan kreatifitas. Adanya perbedaan di dalam band tersebut membuat Jhony Freedom lebih berwarna dan dapat saling menyatukan pikiran satu sama lain sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang solid. Personil Jhony Freedom di latar belakangi dengan kesukaan genre musik yang berbeda-beda, namun tidak menjadi masalah bahkan menjadi keunikan tersendiri. Jhony Freedom sebagai band yang meresisten segala sesuatu yang telah distandarisasi oleh industri musik mainstream tentu saja memiliki bentuk-bentuk resistensi yang diekspresikan, seperti lagu, aransemen, rekaman, distribusi dan penampilan, semua dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung dengan naungan siapapun, semua murni mengalir dan diekspresikan secara jujur agar dapat membuahkan hasil yang memuaskan.
The article's abstract from the results of this study aims to understand and describe Jhony Freedom Band's resistance to the mainstream music industry. This research is a type of qualitative research. The theory used in this study is Theodor Adorno's music theory. The informant determination technique uses Purpossive Sampling by collecting data using three ways, namely: interview, observation and documentation. Data analysis techniques use an interactive analysis model.
The results showed that Jhony Freedom Band became a reggae band that rejected the criteria set by the music industry so that it became a different band from the mainstream streaming band. Jhony Freedom has a resistance perspective song and has a unique appearance. This reggae band was formed because of the empathy of seeing the phenomenon of public unrest, this has become an encouragement for Jhony Freedom to be present in the music world, Jhony Freedom also has different backgrounds for each personnel, thus making it rich in creativity. The difference in the band makes Jhony Freedom more colorful and can unite one another's thoughts so that it can produce something solid. Jhony Freedom personnel are in the background with different musical genres, but not a problem and even unique. Jhony Freedom as a band that is persistent in everything that has been standardized by the mainstream music industry of course has forms of resistance that are expressed, such as songs, arrangements, recordings, distribution and performances, all carried out independently and not dependent on anyone's shade, all pure flows and expressed honestly in order to produce satisfying results.
1608619400C0D014013PERSONAL SELLING IMPLEMENTATION AT CV GUDANG ACCESSORIES BRANCH YOGYAKARTAGlobalization is term and system that faced by every country in the world. It refers to the process by which different economics and societies become more closely integrated, and concurrent with increasing worldwide globalization. (Nilson, 2012, p.1191). One of the implication of globalization is technology.
Nowadays, technology is advancing so fast. Technology in advancing production flow, consumption, and distribution of information holds crucial role (Prijana, 2009, p.69). It is proven by report of smartphone user in 2017, based on the percent of mobile minute spent online. Across the globe, mobile device dominate total-minute spent online, passing 90 % in Indonesia (Comscore, MMX Multi-Platform, 2017).
The advance of smartphone is certainly followed by its accessories as complementary goods, to improve its performance and using value. Even, Allied Business Intelligence (ABI) told that the market share of smartphone accessories in 2016, showed US$ 24,350,000,000. The business of smartphone accessories begin to be conducted. It is proven by the establishment of CV Gudang Accessories Group in 2007, and one of its branch in Yogyakarta in 2012.
CV Gudang Accessories Branch Yogyakarta takes a part of marketing intermediary as a wholesaler and retailer of smartphone accessories. The business that conducted by company, surely runs without going through the barriers. Moreover in globalization era, tight business competition in logical implication, even hyper competition ( Kuswadi and Mutiara, 2004: 3). Maintaining the customer relationship and loyallity is a must for the company.
CV Gudang Accessories Branch Yogyakarta implements the personal selling strategy in order to communicate, compete, and convince its customer. It implements six step of personal selling: prospecting and qualifying, pre-approach, presentation and demonstration, overcoming objections, closing, and follow-up.
The communication channel types of personal selling, company implement over-the-counter selling, field selling, and telemarketing. The company convinces its customers based on cultural relationship according to its manual customers database. Unfortunately, the company does not utilize products catalog to support the communication, and convincing process.
Globalization is term and system that faced by every country in the world. It refers to the process by which different economics and societies become more closely integrated, and concurrent with increasing worldwide globalization. (Nilson, 2012, p.1191). One of the implication of globalization is technology.
Nowadays, technology is advancing so fast. Technology in advancing production flow, consumption, and distribution of information holds crucial role (Prijana, 2009, p.69). It is proven by report of smartphone user in 2017, based on the percent of mobile minute spent online. Across the globe, mobile device dominate total-minute spent online, passing 90 % in Indonesia (Comscore, MMX Multi-Platform, 2017).
The advance of smartphone is certainly followed by its accessories as complementary goods, to improve its performance and using value. Even, Allied Business Intelligence (ABI) told that the market share of smartphone accessories in 2016, showed US$ 24,350,000,000. The business of smartphone accessories begin to be conducted. It is proven by the establishment of CV Gudang Accessories Group in 2007, and one of its branch in Yogyakarta in 2012.
CV Gudang Accessories Branch Yogyakarta takes a part of marketing intermediary as a wholesaler and retailer of smartphone accessories. The business that conducted by company, surely runs without going through the barriers. Moreover in globalization era, tight business competition in logical implication, even hyper competition ( Kuswadi and Mutiara, 2004: 3). Maintaining the customer relationship and loyallity is a must for the company.
CV Gudang Accessories Branch Yogyakarta implements the personal selling strategy in order to communicate, compete, and convince its customer. It implements six step of personal selling: prospecting and qualifying, pre-approach, presentation and demonstration, overcoming objections, closing, and follow-up.
The communication channel types of personal selling, company implement over-the-counter selling, field selling, and telemarketing. The company convinces its customers based on cultural relationship according to its manual customers database. Unfortunately, the company does not utilize products catalog to support the communication, and convincing process.
1608719401C1F015035PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN REGULASI MANAJEMEN ASET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN)		ABSTRAK
Penerapan manajemen aset yang berkualitas menjadi suatu keharusan bagi setiap kementerian/lembaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam suatu laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas manajemen aset belum secara khusus diatur dalam suatu peraturan tertentu. Sehingga setiap kementerian/lembaga dituntut untuk dapat mewujudkan manajemen aset yang berkualitas dengan berpedoman pada peraturan yang ada saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan kualitas manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan serta kemampuan regulasi manajemen aset dalam memoderasi pengaruh kualitas manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan.Jumlah sampel ditentukan dengan metode kuota sebesar 10% dari populasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang jumlahnya 1099 satuan kerja.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa: (1) peningkatan kualitas manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas manajemen aset dan (2) regulasi manajemen aset terbukti dapat memoderasi pengaruh peningkatan kualitas manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan secara negatif.		ABSTRACT
The implementation of quality asset management becomes a must for every ministry / institution to achieve agood governance in public sector. This is manifested as responsibilities in the financial management to realize the quality of financial statement. The quality of asset management have not been specifically regulated. So that each ministry / institute have to be able to realize the asset quality management based on the existing regulations.
This study aims to determine the effect of improving the quality of asset management on the quality of financial statements and the ability of asset management regulation in moderating the effect of asset quality management on the quality of financial statements. The number of samples is determined by the quota method of 10% of the population of the entire units at the Ministry of Finance that totaling 1,099 work units.
Based on the research and data analysis using Moderated Regression Analysis (MRA) method, it is shown that: (1) improvement of asset management quality has positive effect on asset management quality and (2) asset management regulation can moderate influence of asset quality management to financial report quality negatively.
1608819402G1B013028Analisis Beban Kerja Subyektif Bidan Puskesmas Kecamatan Sumbang Kabupaten BanyumasPuskesmas Kecamatan Sumbang memiliki rasio bidan dibawah standar rasio bidan puskesmas yang ditetapkan oleh Kemenkes RI yaitu 100 per 100.000 penduduk. Studi pendahuluan di Puskesmas Kecamatan Sumbang, angka kunjungan pelayanan KIA terus mengalami peningkatan. Peningkatan angka kunjungan tentunya menambah beban kerja bidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana beban kerja subyektif bidan puskesmas di Kecamatan Sumbang.There are 45,85 midwivery personnels per 100.000 population in Banyumas district. This state is far under a standard of midwivery by The Health Ministry which is 100 midwivery personnels per 100.000 population. Preliminary study in Sumbang community health center, the number of maternal and child care's patient is increased . This case may increase the workload of midwives. This study aimed to analyze subjective workload of midwives at community health center.
1608919403G1B013066IMPLEMENTASI CLINICAL PATHWAY TERHADAPA LAMA HARI RAWAT DAN BIAYA PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK RAWAT INAP PESERTA BPJS DI RSUD PROF.DR.MARGONO SEOKARJO PURWOKERTOLatar Belakang: Clinical Pathway di Rumah Sakit dapat menjadi suatu alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Efektifitas dan efisiensi clinical pathway dapat dilihat dari lama hari rawat. Salah satu kasus yang dapat dibuatkan clinical pathway nya adalah kasus stroke. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan lama hari rawat dan biaya pada pasien stroke non hemoragik antara sebelum dan sesudah clincical pathway.
Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa rekam medis pasien secara retrospektif. Sebanyak 58 pasien sebelum clinical pathway dan 69 pasien sesudah clinical pathway dimasukkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis univariat dan Independent T-Test dilakukan untuk mengetahui perbedaan lama hari rawat dan biaya antara sebelum dan sesudah clinical pathway.
Hasil: Rata-rata lama hari rawat pasien stroke non hemoragik sebelum clinical pathway pada pasien kelas 1 adalah 5,38 hari, pada pasien kelas 2 adalah 5,56 hari, pada pasien kelas 3 adalah 4,9 hari, dan pada pasien secara keseluruhan adalah 5,26 hari, sedangkan rata-rata lama hari rawat untuk sesudah clinical pathway adalah 5,68 hari untuk pasien kelas 1, 5,71 hari untuk pasien kelas 2, 5,97 hari untuk pasien kelas 3, dan 5,75 hari untuk pasien secara keseluruhan. Rata-rata biaya rumah sakit pasien stroke non hemoragik sebelum clinical pathway pada pasien kelas 1 adalah Rp 2.632.599,70, pada pasien kelas 2 adalah Rp 2.444.932,38 dan pada pasien kelas 3 adalah Rp 1.867.466,42, sedangkan rata-rata biaya untuk sesudah clinical pathway adalah Rp 3.073.492,19 untuk pasien kelas 1, Rp 2.873.327,05 untuk pasien kelas 2 dan 2.414.953,75 untuk pasien kelas 3. Tidak terdapat perbedaan lama hari rawat pada pada pasien stroke non hemoragik sebelum dan sesudah clinical pathway, baik pada kelas 1 (p = 0,566), kelas 2 (p = 0,862), kelas 3 (p = 0,090), mau pun secara keseluruhan (p = 0,130). Tidak terdapat perbedaan biaya rumah sakit pada pasien stroke non hemoragik sebelum dan sesudah clinical pathway pada pasien kelas 1 (p = 0,79) dan pasien kelas 2 (p = 0,233), sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan pada pasien kelas 3 (p = 0,015).
Kesimpulan: terjadi peningkatan lama hari rawat dan biaya sesudah implementasi clinical pathway, namun kenaikan tersebut masih berada di bawah standar lama hari rawat dalam clinical pathway dan INA CBGs. Rumah Sakit perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan.		Background: Clinical Pathway can be used as a tool to increase efficiency and effectiveness in the hospital organization. Effectiveness and efficiency of a clinical pathway can be measured by length of stay and a hospital cost. Stroke is one case which should has a clinical pathway. This study aimed to analyze the differences of length of stay and hospital cost for non-hemorrhagic stroke inpatients before and after clinical pathway implementation.
Methods: This study uses quantitative methods with retrospective approach to collect medical record data. The subject of this study are 58 patients before clinical pathway and 69 patients after clinical pathway. Univariate analysis and Independent T-Test is done to find out the differences of length of stay and hospital cost for non-hemorrhagic stroke inpatients before and after clinical pathway implementation statistically.
Result: The average LOS of non-hemorrhagic stroke patients before clinical pathway implementation was 5,38 days for 1st class ward patients, 5,56 days for 2nd class ward patients, 4,9 days for 3rd class ward patients and 5,26 days for total patients, while the average LOS after clinical pathway implementation was 5,68 days for 1st class ward patients, 5,71 days for 2nd class ward patients, 5,97 days for 3rd class ward patients and 5,75 days for total patients. The average hospital cost before clinical pathway implementation was Rp 2.632.599,70 for the 1st class ward patients, Rp 2.444.932,38 for the 2nd class ward patients and Rp 1.867.466,42 for the 3rd class ward patients, while the average hospital cost after clinical pathway was Rp 3.073.492,19 for the 1st class ward patients, Rp 2.873.327,05 for the 2nd ward class patients and Rp 2.414.953,75 for the 3rd class ward patients. There was no statistically significant difference in the LOS for the 1st class ward patients (p=0,566), 2nd class ward patients (p=0,862), 3rd class ward patients (p=0,090), and total patients (p=0,130) before and after clinical pathway. There was no statistically significant cost difference for the 1st class ward patients (p=0,79) and 2nd class ward patients (p=0,233), but there was statistically significant cost difference for the 3rd class ward patients (p=0,015) before and after clinical pathway implementation.
Conclusion: LOS and cost after clinical pathway were increase, but it still under the clinical pathway and INA CBGs standard. The hospital should be more improve the quality to preserve the effectiveness and efficiency of the healthcare.
1609019405E1A010015PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALPembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang BPJS ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.
Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in book). Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan tenaga kerja di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Perlindungan tenga kerja pasca berlakunya Undang-Undang BPJS tidak jauh beda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jamsostek, program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjan masih menggunakan program yang ada dalam Jamsostek. Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, Dan Program Jaminan Kematian.
The establishment of Law on Social Security Administering Body (BPJS) is the implementation of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System. This BPJS Act is the implementation of Article 5 paragraph (1) and Article 52 of Law Number 40 Year 2004 regarding National Social Security System which mandates the establishment of Social Security Administering Board and institutional transformation of PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero) , PT TASPEN (Persero), and PT ASABRI (Persero) become the Social Security Administering Body. The transformation was followed by the transfer of participants, programs, assets and liabilities, employees, and rights and obligations.
The research method used normative juridical. Research with normative juridical method that is research that conceptualize law as what is written in rule of law (laws in book). The purpose of research to find out how the protection of workers in Indonesia after the enactment of Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administering Agency.
Protection of post-employment post-enactment of the BPJS Act is not much different from that set in the Social Security Act, the program provided by the BPJS Employment still use the existing programs in Jamsostek. BPJS Act Employment serves four programs, namely Work Accident Insurance Program, Old Age Guarantee Program, Pension Guarantee Program, And Death Guarantee Program.

Keywords: Labor Protection.
1609119406F1B010062EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI MODEL PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMASSeperti yang diamanatkan dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Karena itu, Kecamatan merupakan simpul penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk nyata mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat ialah terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan publik melalui model Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ada di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survai. Teknik analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi, rata-rata hitung (mean), dan standar deviasi.
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan: 1. Indikator pencapaian tujuan pada variabel efektivitas program PATEN termasuk pada kategori cenderung tinggi. Nilai rata-rata yang ditemukan pada indikator pencapaian tujuan sebesar 2,77 dimana nilai tersebut menempati urutan ke tiga dalam indikator yang berkontribusi pada efektivitas program PATEN. 2. Indikator integrasi pada varibel efektivitas program PATEN termasuk pada kategori cenderung tinggi. Nilai rata-rata yang ditemukan pada indikator integrasi ialah sebesar 2,79 dimana nilai tersebut menempati urutan ke dua dalam indikator yang berkontribusi pada efektivitas program PATEN. 3. Indikator adaptasi pada variabel efektivitas program PATEN termasuk pada kategori cenderung tinggi. Nilai rata-rata yang ditemukan pada indikator adaptasi ialah sebesar 2,84 dimana nilai tersebut menempati urutan ke satu atau urutan pertama dalam indikator yang berkontribusi pada efektivitas program PATEN.
As mandated in Article 126 of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government which states that the Camat in the execution of its duties obtains the delegation as the authority of the Regent / Mayor to handle some matters of regional autonomy. Therefore, the Kecamatan is the node of public service in the Regency / City. As a real form of public service closer to the community is the realization of the Integrated Service District Administration (PATEN).
The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of public services through the Integrated District Administration Service (PATEN) model in the District Cilongok Banyumas. This research used survey method. Data analysis techniques used are frequency distribution, mean count (mean), and standard deviation.
The results of the analysis in this study indicate: 1. Indicators of achievement of objectives on the variable effectiveness of PATEN program included in the category tend to be high. The average score found in the goal achievement indicator is 2.77 where it ranks third in the indicator that contributes to the effectiveness of the PATEN program. 2. Integration indicators on the effectiveness of PATEN program variables included in the categories tend to be high. The average score found in the integration indicator is 2.79 where it ranks second in the indicator that contributes to the effectiveness of the PATEN program. 3. Indicators of adaptation on the variable effectiveness of PATEN program included in the categories tend to be high. The average score found in the adaptation indicator is 2.84 where it ranks one or the first in the indicator that contributes to the effectiveness of the PATEN program.
1609218606C1F015050ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,
LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KUALITAS AUDIT
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)
(Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)		Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE),
Profitabilitas (ROA), Leverage (DAR), Kepemilikan Institusional (INST) dan Kualitas Audit (QA) terhadap
Penghindaran Pajak. Objek yang diteliti adalah perusahaan terdaftar (listing) di
Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang properti dan real estate dengan
periode tahun 2013-2015. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling dan tingkat
signifikansi sebesar 5%. Data tersebut dianalisis dengan metode regresi data panel
dan diolah dengan bantuan aplikasi Ms. Excel dan EViews versi 9.
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa SIZE, ROA, DAR, INST, Dan
QA secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA merupakan
variabel paling berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, SIZE dan
ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. QA secara
parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. DAR dan
INST tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, seluruh variabel independen dapat menjelaskan
variansi pada variabel dependen sebesar 44,72% berdasarkan hasil uji koefisien
determinasi (R2).		The Research aims to examine the effect of Size of the Company (SIZE),
Profitability (ROA), Leverage (DAR), Institutional Ownership (INST), and Quality
of Audit (QA) to Tax Avoidance. The object under study is property and real estate
companies that listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2013-2015.
The sampling method used in this study is nonprobability sampling with
purposive sampling technique and the level of significance is 5%. Data were
analyzed using panel data regression methods and processed with Ms. Excel and
EViews version 9 program.
Statistical test showed that simultaneously SIZE, ROA, DAR, INST, and QA
have significant effect on tax avoidance. ROA is the most dominant variable affect
tax avoidance. Partially, SIZE and ROA has significant positively effect on tax
avoidance. QA partially has significant negatively effect on tax avoidance.
Meanwhile, DAR and INST showed no effect on tax avoidance. The results of this
study indicate that, all independent variables can explain the variance in the
dependent variable 44,72% based on determination coefficient test (R2).
1609319407G1B013049ANALISIS PENERAPAN BAURAN PEMASARAN PELAYANAN RAWAT INAP KANDUNGAN RUMAH SAKIT DADI KELUARGALatar Belakang: Rumah sakit swasta dituntut untuk senantiasa memperbaiki mutu pelayanan di tengah persaingan. Tak terkecuali pada RSU Dadi Keluarga yang merupakan rumah sakit swasta dengan pelayanan unggulan bedah onkologi. Terdapat kesenjangan yang kentara dengan penggunaan pelayanan pada poli lain terutama pada pelayanan rawat inap kandungan. Salah satu cara untuk menarik minat konsumen adalah dengan kegiatan pemasaran. Gabungan dari beberapa elemen bauran pemasaran telah terbukti dapat mempengaruhi reaksi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan reaksi pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan bauran pemasaran menurut pengalaman pengguna dan penyedia layanan.
Metodologi: Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok yakni pengguna dan penyedia layanan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisa data menggunakan thematic network dengan bantuan program MAXQDA.
Hasil Penelitian: Penerapan bauran pemasaran di RSU Dadi Keluarga menurut pengguna sudah cukup baik pada aspek product, price, people. Namun, pada aspek place, promotion, process, dan physical evidence masih perlu peningkatan kualitas. Penerapan bauran pemasaran menurut penyedia sudah sesuai dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014.
Kesimpulan: Penerapan bauran pemasaran di RSU Dadi Keluarga memerlukan peningkatan kualitas mutu. Disarankan agar RSU Dadi Keluarga membentuk tim pemasaran agar dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan maksimal untuk mencapai hasil yang memuaskan.		Background: Private hospitals are required to constantly improve the quality of service in the midst of competition. No exception to RSU Dadi Keluarga which is a private hospital with excellent service of surgical oncology. There is a noticeable gap with the use of services in other poly, especially in inpatient care of obsgynt. One way to attract consumers is by marketing activities. The combination of several marketing mix elements has been shown to influence consumer reactions to increase sales and service user reactions. This research aims to analyze the application of marketing mix according to user experience and service providers.

Methodology: This qualitative study uses a phenomenological approach. The subjects were divided into two groups: users and service providers. Triangulation used is triangulation of source and technique by using primary and secondary data. Data analysis using thematic network with the help of MAXQDA program.
Result: The application of marketing mix in RSU Dadi Family according to the user is good enough in product, price, people aspect. However, on the aspects of place, promotion, process, and physical evidence still need improvement quality. The application of the marketing mix according to the provider is in accordance with Permenkes No. 56 Tahun 2014.
Conclusion: The application of marketing mix in RSU Dadi Keluarga need improvement of quality. It is recommended that RSU Dadi Keluarga form a marketing team in order to perform marketing activities with the maximum to achieve satisfactory results.
1609419408E1A112007SENGKETA TATA USAHA NEGARA ANTARA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN KAPOLDA SUMATERA UTARA (Analisis Terhadap Surat Nomor Polisi KEP/271//III/2015 Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 78/G/2015/PTUN-MDN)Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Medan Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN .Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti prosedur pemberhentian dari Jabatan Fungsional kepolisian dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literature.
Penelitian menyatakan bahwa Pemberhentian dari dinas Kepolisian jabatan Bripka dalam Polres Padang sidempuan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Pemberhentian Anggota Kepolisian dan dari pertimbangan hakim dalam menilai kebasahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari aspek prosedur, aspek kewenangan, dan aspek substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat.		The validity of an administrative decision must be in accordance with the law and the General Principles of Good Governance, otherwise will result in a declared void or the validity of KTUN. One case of cancellation KTUN, contained in Medan Administrative Court Decision No. 78 / G / 2015 / PTUN-MDN In this case researchers interested in examining the dismissal procedure of Functional police and judges on legal considerations in assessing the validity of the Decree of the object of dispute from the aspect of authority , Substance, procedure and General Principles of Good Governance.
In order to answer the above problems, the research method used in this research is to use the type of normative juridical approach to legislation, the conceptual approach and the approach used analisis.Data primary data in the form of a court judgment and secondary data such as Laws Invitations and literature books.
The study states that the dismissal of the official police office Bripka in Police Mulberry using Government Regulation No. 1 of 2003 on Dismissal Procedures Members of the Police and of the consideration of the judges in assessing wetness decree the State Administration of procedural aspects, aspects of the authority, and aspects of the substance of the issuance of the Decree Object of dispute by Defendant.
1609519409F1C013033Analisis Framing Pemberitaan Kasus Ahok Pasca Putusan Vonis di Media Online Republika.co.id, Antaranews.com, dan Kompas.comPemberitaan tentang kasus penodaan agama oleh Ahok viral diberitakan di berbagai media massa, termasuk di media online. Dalam hal ini, pemberitaan di media online tidak terlepas dari pengaruh ideologi yang dimiliki oleh media itu sendiri, sehingga seringkali setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan suatu peristiwa. Pandangan tersebut dikenal dengan istilah framing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online dalam memberitakan kasus Ahok pasca putusan vonis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Republika.co.id, Antaranews.com, dan Kompas.com yang dipilih berdasarkan perbedaan latar belakang dan ideologi. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki. Dalam pendekatan ini, perangkat framing terbagi dalam empat struktur yakni; (1) sintaksis, (2) skrip, (3) tematik, (4) dan retoris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Republika.co.id secara tegas menyebutkan vonis Ahok adalah putusan yang adil. Sebaliknya, Kompas.com dan Antaranews.com melalui pemilihan narasumber dan leksikon yang digunakan menyatakan bahwa putusan vonis tersebut keliru dan perlu untuk ditinjau ulang. Perbedaannya, jika Kompas.com menyatakan frame secara eksplisit, frame yang ditunjukkan Antaranews ditunjukkan melalui adanya pendapat yang lebih dominan dari sisi pro Ahok. Melalui hasil yang di dapatkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun menjadi media baru, pemberitaan di media online masih perlu banyak perbaikan karena kurangnya penerapan prinsip cover both sides atau keberimbangan yang membuat kualitas berita menjadi buruk. The news about Ahok’s blasphemy case is widely reported in various media, including online media. The news content in the media tends to be influenced by the interest and ideology of the media. The viewpoint known as media framing. This study aims to analyze how the online media construct Ahok’s case after the verdict was read. The selected research subjects were Republika.co.id, Antaranews.com, and Kompas.com which is selected based on ideology differences. The type of this research is qualitative using framing analysis method based on the framing theory of Zhongdang Pan and Gerald Kosicki. In this approach, the framing device is divided into four structures; (1) syntaxes, (2) scripts, (3) thematic, (4) and rhetorical. The results showed that Republika.co.id explicitly mentions Ahok's verdict was a fair verdict. In contrast, Kompas.com through the selection of resources and lexicon stated explicitly that the verdict was wrong and needed to be reviewed. As well as Antaranews.com, but the frame showed by Antaranews indicated through the presence of more dominant opinion from the side of pro Ahok. Through the results obtained, it can be concluded that although online media is a new medium, the news in online media still needs a lot of improvements due to lack of application of cover both sides that makes the quality of news in online media became bad.
1609619410F1I013007Perbandingan Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
di Belanda dan Belgia		Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat dengan identitas manusia secara universal. Namun seiring dengan berjalannya waktu muncul hak untuk mati sebagai akibat wajar dari hak untuk hidup. Hak untuk mati sering dikaitkan dengan Euthanasia. Euthanasia itu sendiri, ditafsirkan sebagai tindakan penghentian hidup seseorang secara disengaja karena rasa sakit yang membuat orang tersebut juga menderita. Eutanasia sendiri menuai banyak pro dan kontra. Namun demikian, ada negara-negara yang melegalkan euthanasia yaitu Belanda pada tahun 2001 dan Belgia pada tahun 2002. Di kedua negara tersebut, Euthanasia dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ada di dalam undang-undang. Sebagai tambahan, dokter yang melakukan Euthanasia kepada pasien, tidak akan terjerat hukuman kriminal, karena tindakan Euthanasia itu sendiri, telah mengalami diskriminalisasi baik di Belanda maupun di Belgia. Kendati demikian, ada beberapa perbedaan dalam penerapan Euthanasia di Belanda dan Belgia.Human rights are fundamental rights with human identity universally. Overtime, there
is come the right to die as a corollary of the right to life. The right to die. Often associated
with Euthanasia. Euthanasia itself, be interpreted as an act of deliberate termination of a
person’s life because of the pain that makes that person too suffer.Euthanasia itself reap
many pros and cons. Nevertheless, there are countries thet legalized euthanasia is that the
Netherlands in 2001 and Belgium in 2002.in both countries,Euthanasia can be done by
qualified and procedures that exist in the law.in addition, doctors who do Euthanasia to a
patient, will not be exposed to criminal penalties, because the act of Euthanasia itself, has
been descriminalization both in the Netherlands and in Belgium. Nevertheless, there are
some differences in the implementation of Euthanasia in the Netherlands and Belgium.
1609719412E1A113040PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA GUGAT CERAI YANG MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim yang memutus verstek dalam perkara gugat cerai yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr. serta bagaimana akibat hukum bagi para pihak.
Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr. merupakan putusan dengan dictum yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni (1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, dan persyaratan dalam pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Akibat Hukum dari putusan verstek dalam perkara gugat ceari yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada putusan Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum putus. Upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat adalah dapat mengajukan gugatan baru dengan memperhatikan formalitas dalam mengajukan gugatan perceraian. Dan para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Verstek yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bagi Penggugat dapat mengajukan Banding berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dalam jangka waktu 14 hari.
 This study aims to determine the legal considerations of Judges who decide verstek in the case of divorce lawsuit stating the lawsuit can not be accepted on the decision Number 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr. And how the legal consequences for the parties.Decision Number: 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr. Is a decision with a dictum stating the Plaintiff's claim can not be accepted with verstek.
The results of the research are: (1) The basic consideration of the Panel of Judges in its decision has been in accordance with the provisions of Article 125 paragraph (1) of the HIR, and the requirements in the filing of a divorce suit as regulated in Article 19 letter b, Article 19 letter f, Article 21 paragraph (1), and Article 22 paragraph (1) of Government Regulation no. 9 Year 1975 About the Implementation of Law Number 1 Year 1974 About Marriage. (2) The legal effect of the verdict of verstek in the divorce case stating the lawsuit is not acceptable to the decision Number 10 /Pdt.G/2015/PN.Bnr. That the marriage between the Plaintiff and the Defendant has not been broken. The lawsuit that the Plaintiff may commit is to be able to file a new lawsuit by paying attention to the formalities in filing a divorce suit. And dissatisfied parties to Verstek. Decision claiming the lawsuit are unacceptable, the Plaintiff may file an Appeal pursuant to Article 8 Paragraph (1) of Law Number 20 of 1947 concerning the Court of Deuteronomy within a period of 14 days.
1609819413B1J013041KADAR ALBUMIN TIKUS PUTIH YANG DIBERI BERBAGAI DOSIS EKSTRAK Chlorella vulgaris DAN DIINDUKSI DENGAN CCl4Chlorella vulgaris adalah mikroalga akuatik yang terdiri dari senyawa fitokimia yang bertindak sebagai antioksidan seperti klorofil, karotenoid, tocopherols, asam askorbat, protein dan mineral. Antioksidan berperan sebagai pemulung (scavenger) radikal bebas. Karbon tetraklorida (CCl4) adalah salah satu bahan kimia industri yang telah lama digunakan untuk menginduksi hepatotoksisitas dengan menghasilkan radikal bebas di dalam tubuh. Intoksikasi CCl4 dapat meningkatkan jumlah radikal bebas yang kemudian menyebabkan peroksidasi lipid dan kerusakan pada sel hepatosit. Proses ini menghasilkan penurunan kadar albumin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis ekstrak Chlorella vulgaris terhadap peningkatan kadar albumin pada tikus putih yang diinduksi CCl4 dan mendapatkan dosis terbaik ekstrak Chlorella vulgaris dalam meningkatkan kadar albumin tikus putih yang diinduksi CCl4. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan 6 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Variabel bebas dari penelitian ini adalah dosis ekstrak C. vulgaris dan induksi CCl4. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kadar albumin darah tikus putih. Dosis yang digunakan adalah 3 mg / 100 g BB / hari, 4 mg / 100 g BB / hari dan 5 mg / 100 g BB / hari, diberikan secara oral selama 30 hari. Data kadar albumin kemudian dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Tukey (HSD). Hasil ANOVA menunjukkan bahwa pemberian ekstrak C. vulgaris secara signifikan (p <0,05) mempengaruhi kadar albumin pada tikus yang diinduksi CCl4. Berdasarkan perlakuan uji Tukey kelompok perlakuan dosis 3 mg / 100 g BW / hari, 4 mg / 100 g BW / hari, dan 5 mg / 100 g BW / hari dibandingkan dengan perlakuan yang hanya diinduksi dengan CCl4 hasilnya signifikan. (P <0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah dosis ekstrak Chlorella vulgaris 3 mg / 100 g BW / hari adalah dosis terbaik untuk meningkatkan kadar albumin pada tikus putih yang diinduksi CCl4.Chlorella vulgaris is an aquatic microalgae composed of phytochemical compound that act as antioxidant such as chlorophyll, carotenoids, tocopherols, ascorbic acid, proteins and minerals. Antioxidant act as a scavenger of free radicals. Carbon tetrachloride (CCl4) is one of the industrial chemicals that have long been used to induce hepatotoxicity by generating free radicals in the body. The intoxication of CCl4 can increase the number of free radicals which then cause lipid peroxidation and damage to hepatocyte cells. This process results in a decrease of albumin levels The purposes of this study are to determine the effect of various doses of Chlorella vulgaris extract on the increased of albumin levels in CCl4-induced white rats and to obtain the best dose of Chlorella vulgaris extract in order to increase albumin levels in CCl4-induced white rats. It was conducted by experimental method with Rancangan Acak Lengkap (RAL) including 6 treatments and 4 times repetitions. The independent variable of this study were dose of C. vulgaris extract and and induction of CCl4. The dependent variable of this study was albumin levels of white rat’s blood. The dosage used i.e. 3 mg/100 g BB/day, 4 mg/100 g BB/day and 5 mg/100 g BB/day, given orally for 30 days. The data of albumin levels then analyzed statisticaly by One Way Analysis of Variace (ANOVA) and continued by Tukey test (HSD). The results of ANOVA showed that giving C. vulgaris extract significantly (p<0.05) influenced albumin levels in CCl4-induced rats. Based on Tukey test treatments groups dose of 3 mg/ 100 g of BW/day, 4 mg/ 100 g of BW/day, dan 5 mg/ 100 g of BW/day compared to treatment of CCl4-induced only the result is significant (p<0,05). The conclution of this study is Chlorella vulgaris extract dose of 3 mg/100 g of BW/day was the best dose to increase albumin levels in CCl4-induced white rats.
1609919414B1J013029AKTIVITAS SGPT TIKUS PUTIH YANG DIBERI BERBAGAI DOSIS EKSTRAK Chlorella vulgaris DAN DIINDUKSI DENGAN CCL4Chlorella vulgaris adalah salah satu jenis mikroalga yang berpotensi sebagai antioksidan. Antioksidannya memiliki efek sebagai hepatoprotektor terhadap paparan radikal bebas yang berasal dari induksi CCl4. Radikal bebas bisa menyebabkan kerusakan sel hati. Indikator terjadinya kerusakan hati salah satunya adalah meningkatnya aktivitas SGPT dalam darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak Chlorella vulgaris terhadap aktivitas SGPT tikus putih yang diinduksi CCl4 dan mendapatkan dosis efektif ekstrak Chlorella vulgaris untuk menurunkan aktivitas SGPT tikus putih yang diinduksi CCl4. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Penelitian ini menggunakan 24 tikus putih jantan strain Wistar yang dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan yaitu kontrol standar : hanya diberi ekstrak Chlorella vulgaris dosis 4 mg / 100 g BB / hari; Kontrol positif: diberikan NaCl fisiologis; Kontrol negatif: diberikan NaCl fisiologis dan diinduksi CCl4; Perlakuan 1 (P1): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 3 mg / 100 g BB / hari dan diinduksi CCl4; Perlakuan 2 (P2): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 4 mg / 100 g BB / hari dan diinduksi CCl4; Perlakuan 3 (P3): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 5 mg / 100 g BB / hari dan diinduksi CCl4. Hasil uji anova menunjukan bahwa pemberian berbagai dosis ekstrak C. vulgaris dan induksi CCl4 mempengaruhi nilai SGPT tikus (P<0.05), kemudian dilanjutkan dengan uji Tukey menunjukkan hasil bahwa kelompok perlakuan P1, P2 dan P3 berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol negatif. Dosis ekstrak C.vulgaris yang efektif untuk menurunkan aktivitas SGPT dalam darah tikus putih adalah dosis 4 mg / 100 g BW / hari (P2).Chlorella vulgaris is one type of microalgae that has potential as an antioxidant. Its antioxidants have an effect as a hepatoprotector against exposure to free radicals derived from CCl4 induction. Free radicals can cause damage to liver cells. Indicators of the occurrence of liver damage one of them is the increased activity of SGPT in the blood. The aims this study are to determine the effect of Chlorella vulgaris extract on SGPT activity of CCl4-induced white rats and to get effective dose of Chlorella vulgaris extract in order to decrease SGPT activity of CCl4-induced white rats. This research was conducted by experimental method with Rancangan Acak Lengkap (RAL) consisting of 6 treatments and 4 times repetitions. This research used 24 male white rats strain Wistar divided into 6 treatment groups which were Control standard: only given Chlorella vulgaris extract dose of 4 mg/100 g BW /day; Positive control: given physiological NaCl; Negative control: given physiological NaCl and CCl4 induction; Treatment 1 (P1): given Chlorella vulgaris extract dose of 3 mg / 100 g of BW / day and CCl4 induction; Treatment 2 (P2): given Chlorella vulgaris extract dose of 4 mg / 100 g of BW / day and CCl4 induction; Treatment 3 (P3): given Chlorella vulgaris extract dose of 5 mg / 100 g of BW/ day and CCl4 induction. The results of ANOVA showed that all treatment groups were significantly different (p<0,05) between treatment groups P1, P2 and P3 compared to control group, then with advanced by Tukey test showed that treatment group P1, P2 and P3 were significantly different compared to negative control. The effective dosage of C.vulgaris extract in order to decrease activity of SGPT in white rat’s blood is dose of 4 mg/100 g of BW/day (P2).
1610019411C1B011101PENGARUH NILAI PELANGGAN, KESADARAN MEREK, SWITCHING BARRIER, DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KARTU SELULER PRABAYAR IM3 Penelitian ini berjudul“Pengaruh Nilai Pelanggan, Kesadaran Merek Switching Barrier, dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Kartu Seluler Prabayar IM3 Pada Mahasiswa FEB Universitas Jendral Soedirman Purwokerto”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan variabel nilai pelanggan, kesadaran merek, switching barrier, dan harga terhadap loyalitas pelanggan kartu seluler prabayar IM3.
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data primer. Data diperoleh dari kueisoner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisisregresi linier berganda.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui variabel nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.Variabel switching barrier berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Implikasi penelitian yaitu untuk lebih meningkatkan loyalitas consumen maka harus dilakukan upaya agar perusahaan mempertimbangkan nilai pelanggan, keasadaran merk, keingnan berpindah dan harga.
This research was title “Effect Customer Value, Branch Awareness, Switching Barrier and Price on customer loyalty of IM3 Card Cellular in Students of Jenderal Soedirman University Purwokerto”. This research was aimed to finding out effect Customer Value, Branch Awareness, Switching Barrier and Price on customer loyalty of IM3 Card Cellular in Students of Jenderal Soedirman University Purwokerto.
Collective data in this research with primary questionnaire data. Multiple linear regression was applied in this research. Base on the research and data analysis was conclusion that customer value has positive significance effect on customer loyalty, brand awareness has positive significance effect on customer loyalty, switching barriers customer value has positive significance effect on customer loyalty, and price has positive significance effect on customer loyalty.
Base on the conclusion have suggested that company should be interested customer loyalty, switching barriers customer value has positive significance effect on customer loyalty, and price to increase customer loyalty.