Home
Login.
Artikelilmiahs
19408
Update
RADOT SAMUEL AMSTRONG
NIM
Judul Artikel
SENGKETA TATA USAHA NEGARA ANTARA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELAWAN KAPOLDA SUMATERA UTARA (Analisis Terhadap Surat Nomor Polisi KEP/271//III/2015 Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 78/G/2015/PTUN-MDN)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jika tidak akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Medan Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN .Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti prosedur pemberhentian dari Jabatan Fungsional kepolisian dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literature. Penelitian menyatakan bahwa Pemberhentian dari dinas Kepolisian jabatan Bripka dalam Polres Padang sidempuan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Pemberhentian Anggota Kepolisian dan dari pertimbangan hakim dalam menilai kebasahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari aspek prosedur, aspek kewenangan, dan aspek substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The validity of an administrative decision must be in accordance with the law and the General Principles of Good Governance, otherwise will result in a declared void or the validity of KTUN. One case of cancellation KTUN, contained in Medan Administrative Court Decision No. 78 / G / 2015 / PTUN-MDN In this case researchers interested in examining the dismissal procedure of Functional police and judges on legal considerations in assessing the validity of the Decree of the object of dispute from the aspect of authority , Substance, procedure and General Principles of Good Governance. In order to answer the above problems, the research method used in this research is to use the type of normative juridical approach to legislation, the conceptual approach and the approach used analisis.Data primary data in the form of a court judgment and secondary data such as Laws Invitations and literature books. The study states that the dismissal of the official police office Bripka in Police Mulberry using Government Regulation No. 1 of 2003 on Dismissal Procedures Members of the Police and of the consideration of the judges in assessing wetness decree the State Administration of procedural aspects, aspects of the authority, and aspects of the substance of the issuance of the Decree Object of dispute by Defendant.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save