1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 16.061-16.080 dari 49.934 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1606119374E1A013252PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT DI WILAYAH BANYUMASABSTRAK
Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, miras, narkoba, perjudian telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan bertujuan untuk menganalisis permasalahan penyakit masyarakat di wilayah Polres Banyumas.
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Banyumas. Upaya yang dilakukan Polres Banyumas dalam menanggulangi penyakit masyarakat dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan penyuluhan dan sosialiasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penangkapan, penahanan, mengajukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan terhadap pelaku yang melakukan perjudian, minum-minuman keras, prostitusi.

ABSTRACT
Community disease is a social phenomenon that has existed since man was created. Disease of society is always actual to be discussed because it is always there in the middle of our life. Community disease is a very complex problem. The problem of community disease in Banyumas Regency grows and develops in line with economic growth and development in this area. The existence of public diseases, especially prostitution, alcohol, drugs, gambling has led to criticism and harsh reactions from the society. The research conducted in this thesis is field research aimed to analyze the problem of public disease in Banyumas Resort Police area.
The research used qualitative descriptively to know clearly the effort of Banyumas Police apparatus handling the problem. Efforts made by Banyumas police in tackling the community disease by doing preventive and repressive efforts. The preventive efforts of the police are to provide counseling and socialization to the community, while the repressive efforts carried out by the police are to arrest, detention, filed Investigation Report (BAP) to the prosecutor's office against gambling, drinking, prostitution.

1606219375I1F015011Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Ambulasi Dini Pada Pasien Post Pemasangan Water Sealed Drainage di RSUD Prof. Dr. Margono SoekarjoAnalisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Ambulasi Dini Pada Pasien Post Pemasangan Water Sealed Drainage di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Endah Yani1), Yunita Sari2), Tri Martuti3)

ABSTRAK
Latar Belakang: Di Indonesia perawatan pasien di rumah sakit dengan penggunaan terapi Water Sealed Drainage (WSD) terus meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan tercatat 44,4 % dari jumlah pasien paru yang ada adalah penderita efusi pleura yang dalam penanganannya membutuhkan terapi Water Sealed Drainage. Masalah yang terjadi pada pasien post WSD yaitu gangguan ambulasi dini. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pasien dalam melakukan ambulasi dini pada pasien post pemasangan Water Sealed Drainage.
Metodologi: Penelitian yang digunakan adalah metode analitik Observasional Cross Sectional. Jumlah sampel penelitian adalah semua pasien yang dirawat dan terpasang WSD. Sampel diambil dengan teknik total Sampling. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data bivariat dan uji statistik korelatif somers’d
Hasil Penelitian: Kemampuan ambulasi dini pada pasien post pemasangan Water Sealed Drainage di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagian besar tergolong mengalami gangguan berat dan sedang masing-masing sebanyak 14 orang (41,2%). Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kecemasan pasien post pemasangan WSD yang sebagian besar tergolong berat yaitu 14 orang (41,2%),. Dukungan keluarga pasien yang tergolong rendah sebanyak 23 orang (67,6%). Serta peran perawat dalam edukasi mobilisasi sangkar thorak sebagian besar kurang sebanyak 16 orang (47,1%).
Kesimpulan: Ada pengaruh tingkat kecemasan dan dukungan keluarga terhadap kemampuan pasien dalam melakukan ambulasi dini pada pasien post pemasangan Water Sealed Drainage (p = 0,000). Ada pengaruh peran perawat dalam edukasi mobilisasi sangkar thorak terhadap kemampuan pasien dalam melakukan ambulasi dini pada pasien post pemasangan Water Sealed Drainage (p = 0,007).
Kata Kunci: Kecemasan, Dukungan Keluarga, Peran Perawat, Ambulasi Dini, Water Sealed Drainage.		AN ANALYSIS ON FACTORS INFLUENCING THE PATIENTS’ ABILITY IN PERFORMING EARLY AMBULATION AFTER THE INSERTION OF WATER SEALED DRAINAGE (WSD) AT PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Endah Yani1), Yunita Sari2), Tri Martuti3)
1) Health Sciences Of Faculty of Nursing at the Jenderal Soedirman University.
2) Medical surgical nursing departement, faculty of health sciences, Jenderal Soedirman University
ABSTRACT
Background: In Indonesia, hospital treatments for patients using Water Sealed Drainage (WSD) therapy have been rapidly increasing each year. There are totally 44.4% patients with lung disorder who experience pleural effusions threated with Water Sealed Drainage therapy. However, those patients experience early ambulation disturbance.
Objective: To examine factors influencing the patients’ ability in performing early ambulation after the insertion of Water Sealed Drainage (WSD). Method: This research employs on observasional cross cultural analisys. The research samples are patients treated with the instalation of WSD. The Samples are collected using a total sampling technique. Bivariat data is analyzed using the somers’d correlative statistical test.
Result: The patients’ ability in performing early ambulation after insertion of Water Sealed Drainage at RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Regional Public Hospital Of Purwokerto is classified into having severe and medial disturbance respectively experienced by 14 paients (41,2%) due to their severe anxiety level of (14 patients’ or 41.2%). Family supports are classified into poor and experienced by 23 patients’ (67.6%). In addition, the nurses’ role on piston cage mobilization education are classified into poor by 16 patients’ (47.1%).
Conclusion: The patient's anxiety levels and family suport by were influenced the patients’ ability in performing early ambulation after insertion of Water Sealed Drainage (p = 0,000). In addition, the nurses’ roles on piston cage mobilization education also influence the patients’ ability in performing early ambulation after insertion of Water Sealed Drainage (p = 0,007). Keywords: Anxiety, Family Suport, Nurses Role, Early Ambulation, Water Sealed Drainage.
1606319376E1A013219TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN PELUMAS PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015Penelitian ini mengambil judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pelumas Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 291K/PDT.SUS-BPSK/2015”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pelumas palsu dengan melihat kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 7 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga menganalisis apakah pertimbangan hakim yang di terapkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif.
Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memiliki itikad baik dalam melakukan segala kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga dengan penjualan pelumas yang dilakukan oleh Toko Eka Putra kepada PO. Karunia Bakti. Toko Eka Putra bertanggung jawab atas segala produk yang dimilikinya, dan dalam kasus ini bus milik PO. Karunia Bakti mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan pelumas Meditran SX SAE 1SW-40 yang di belinya di Toko Eka Putra.
This research entitled "Responsibility of Business Actor in the Sales of Fake Lubricants Based on Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection In Decision of Supreme Court Number 291K / PDT.SUS-BPSK / 2015". This research is conducted to analyze how the business actors responsibility to the sale of fake lubricants by looking at the obligations of business actors set forth in Article 7 jo Article 19 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and also to analyze whether the judge's judgment is in accordance with applicable regulation.
The approach method used in this research is the normative juridical method. Research specification is Descriptive. Sources of data used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection method in this research is literature study. The method of data presentation used in this research is the presentation of data in the form of narrative text.
Business actor has an obligation to have good faith in doing all business activities as regulated in Article 7 letter (a) of Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection. So is the sale of lubricants made by Eka Putra Store to PO.Karunia Bakti. Eka Putra Store is responsible for all the products it owns, and in this case the bus belongs to the PO. Karunia Bakti suffered damage caused by the use of Meditran SX SAE 1SW-40 lubricant purchased at Eka Putra Store.
1606419377F1B010087Strategi SMA Negeri 1 Rawalo Dalam Upaya Menjadi Sekolah Adiwiyata NasionalPenelitian ini berjudul “Strategi SMA Negeri 1 Rawalo Dalam Upaya Menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional”. Program adiwiyata adalah bentuk kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program adiwiyata merupakan program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Tujuan program adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi SMA Negeri 1 Rawalo dalam upaya menjadi sekolah adiwiyata nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis data interaktif menurut Miles and Huberman dan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.
Berdasarkan hasil penelitian, program adiwiyata di SMA Negeri 1 Rawalo dilihat dari aspek kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan menunjukkan bahwa program adiwiyata sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan namun perlunya komitmen yang tinggi oleh seluruh warga sekolah untuk terus mempertahankan lingkungan sekolah agar terus melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
This research is entitled “Strategy of SMA Negeri 1 Rawalo As An Effort to Become A National Adiwiyata School”. Adiwiyata program is a form of cooperation between Ministry of Environment along with Ministry of Culture and Education to overcome environmental damage and to create sustainable development. Adiwiyata program is a program to establish schools that are caring and having environmental culture. The goal of adiwiyata program is to create the residents of school who are responsible in effort of environment protection and management means through school’s good governance to support sustainable development.
The purpose of this study is to describe and analyze the strategy of SMA Negeri 1 Rawalo as an effort to become a national adiwiyata school. This research was using descriptive qualitative method, with purposive sampling as its sampling technique. Data were collected through interview, observation, and documentation. Data then analyzed with interactive data analysis model by Miles and Huberman and data validity were examined with source triangulation.
Based on the results of this research, adiwiyata program in SMA Negeri 1 Rawalo seen from the aspects of environmentally-insightful policy, environment-based curriculum, participatory-based environmental activities, and ecofriendly supporting infrastructure showed that the adiwiyata program is already running well as has been expected, but there is a necessity of high commitment by all the residents of the school to keep maintaining school’s ecofriendly environment to be always protected and managed well.
1606519378E1A010231TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.B/2015/PN Clp)ABSTRAK

Mengambil barang milik orang lain tanpa minta izin dengan maksud dimilik secara melawan hukum diancam pidana karena pencurian, mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dimaksud berada di bawah kekuasaan yang melakukan, sehingga barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara No. : 41/Pid. B/2015/PN. Clp.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 41/Pid. B/2015/PN. Clp. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Perkara No. : 41/Pid. B/2015/PN. Clp. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu pada waktu malam dengan cara merusak yang bersifat memberatkan, menggunakan kunci leter "T", sepeda motor diambil untuk dimiliki sendiri dengan melawan hak dan melanggar hukum. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana. Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara No. : 41/Pid. B/2015/PN. Clp. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan adanya pentunjuk serta barang bukti, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Dari fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah dijadikan dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan Pidana
ABSTRACT

Taking goods property of others without request permiting for the purpose of owned contempted of court menaced by crime because theft, taking to be interpreted to remove goods from place initialy other to place which result such goods under power conducting so that the goods beyond power of its owner.
This research aim to to know applying of theft doing an injustice elements in a state of weighing against and to know consideration base punish Judge of District Court Cilacap in dropping crime to defendant in number verdict : 41 / Pid. B/2015/PN. Clp.
Research conducted by using method approach of normative yuridical, Specification of descriptive Research of analysis, Source of secondary data: cover law and regulation going into effect, literature, result of research related to problems fundamental and also Decision District Court Cilacap No. 41 / Pid. B/2015/Pn. Clp. Data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed with normative method qualitative.
Pursuant to result of research known that applying of theft doing an injustice elements in a state of weighing against in District Court Cilacap Case No decision : 41 / Pid. B/2015/PN. Clp. Defendant take goods in the form of 1 (one) motorbike conducted by two people by allying when night destructively having the character of to weigh against, using key chatter " T", motorbike taken to be owned by xself with fighting against rights and impinge law. deed of Defendant have proven validly and assure to fulfill entire elements in Section 363 Sentence (1) to-3, 4, 5 KUHPidana. Committee Judge convince of that defendant have conducted theft doing an injustice with weight.
Consideration base punish Judge of district court Cilacap in dropping crime to defendant in No verdict : 41 / Pid. B/2015/Pn. Clp. Pursuant to eyewitness boldness, defendant boldness, and existence of guidline and also evidence goods, there are concord between evidence appliance which is one by means of other evidence. From the law fact by Committee Judge have been made by consideration base for the fallout of crime to defendant as arranged in Section 184 sentence (1) KUHAP, and also have considered to things having the character of to weigh against and lighten defendant x'self. Therefore Defendant punished prison during 1 (one) year and 6 (six) month.

Keyword :Crime, Theft, Criminal Penalties
1606619379G1B010081HUBUNGAN PERASAAN KELELAHAN KERJA DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA BULU MATA BAGIAN KNITTING DI PT. INTERWORK INDONESIA PURBALINGGA

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2017
INITISARI
PUSPITA ARUM WIJAYANTI
HUBUNGAN PERASAAN KELELAHAN KERJA DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA
PADA PEKERJA BULU MATA BAGIAN KNITTING DI PT. NTERWORK INDONESIA PURBALINGGA

Latar belakang:Kelelahan dapat mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga apabila tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan oleh faktor kelelehan fisik berupa kurang konsentrasi, lesu, mengantuk, berkurangnya gairah untuk bekerja, maka akibat yang ditimbulkan akan berupa penurunan produktivitas kerja.
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja bulu mata bagian knitting di PT. Interwork Indonesia.
Metode:Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian observasi dengan pendekatan cross-sectional. Sampel sebanyak 64 karyawan kemudian dilakukan pengambilan sampel secara simple random sampling.Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji chi square.
Hasil:Kelelahan kerja sebagian besar kelelahan kerja karyawan dalam kategori kurang lelah sebanyak 51 responden (79,7%) dan produktivitas tinggi sebanyak 54 responden (84,4%). Hasil uji chi square menunjukkan ada hubungan kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja bulu mata bagian knitting di PT. Interwork Indonesiadengan nilaip value sebanyak 0,020.
Simpulan:Terdapat hubungan kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada pekerja bulu mata bagian knitting di PT. Interwork Indonesia
Saran : Diharapkan perusahan untuk dapat mempertahankan sistem kerja yang sudah ada untuk dapat mempertahankan angka kelelahan rendah dan produktivitas tinggi. Dibutuhkan pengaturan istirahat setiap 2 jam sekali minimal 10 menit bagi para pekerja agar produktivitas kerjanya dapat terjaga.
Kata Kunci: Kelelahan Kerja, Produktivitas, Bulu Mata, Knitting
Kepustakaan: 48 (1990-2016)



DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY
PURWOKERTO
2017
ABSTRACT
PUSPITA ARUM WIJAYANTI
THE RELATIONSHIP WORK FATIGUE WITH THE PRODUCTIVITY OF WORKERS EYELASHES KNITTING SECTION AT PT. INTERWORK INDONESIA

Background: Fatigue can be affecting the productivity of labor, so that when the level of labor productivity An uninterrupted Caused By Physical Form factor kelelehan Poor concentration, Fatigue, drowsiness, loss of passion for review WORK, then the result will Represent What caused labor productivity decline.
Objective: to know the relationship work fatigue WITH THE productivity of workers eyelashes knitting section at PT. Interwork Indonesia.
Methods: Singer research operates using quantitative research methods observation with with cross-sectional approach. A sample of 64 employees then do sampling operates simple random sampling. Test used hearts singer research using chi square test.
Results: Fatigue work of most big hearts employee fatigue less tired category were 51 respondents (79.7%) and high productivity as much as 54 respondents (84.4%). Chi-square test results showed fatigue relations iswith the productivity of workers eyelashes knitting section at PT. Indonesia interwork with p value The value of 0.020.
Conclusion:Relationship fatigue with the productivity of workers eyelashes knitting section at PT. interwork Indonesia
Suggestion : The expected that companies can maintain an existing work system to maintain low numbers and high productivity. Need take a rest every 2 hours at least 10 minutes to all employees,so that the productivity keep going on.

Keywords: Fatigue Employment, Productivity, Lash, Knitting
Bibliography: 48 (1990-2016)
1606719385E1A013302PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN LAMBANG NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLSEK
KALIGONDANG PURBALINGGA

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penghinaan lambang negara yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sektor Kaligondang Purbalingga. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-sosiologis yang pada dasarnya merupakan penelitian yang menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya yakni masih berupa data mentah. Sementara itu berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan fakta bahwa polisi dalam permasalahan ini menggunakan cara diversi, dikarenakan pelaku ternyata masih digolongkan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7, diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, artinya permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan pelaku, keluarga pelaku, tokoh dan masyarakat. Dengan alasan demikian polisi tidak melanjutkan proses hukum ketahap berikutnya. Namun demikian dalam pelaksanaan tindakan diversi tersebut ditemukan fakta bahwa penyidik menggunakan seragam lengkap yang seharusnya tidak digunakan ketika berhadapan dengan anak, sesuai dengan penjelasan pasal 42 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa, “yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan‟ antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik”. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan diversi oleh kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namun ada sedikit pelanggaran.
This research discusses the implementation of diversion on the state symbol of defamation committed by a child according to Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children in Purbalingga Police Sector Kaligondang. The writing method used in this study is empirical-sociological law research method, which is basically a study that uses primary data taken directly from the source in the form of raw data. Meanwhile, based on the results of field research, it is found that the police in this issue used a way of diversion, because the perpetrator was still classified as a child in accordance with the Law Number 11 Year 2012. Article 1 point 7, the diversion is the transfer child settlement cases from the criminal justice court to the process outside the criminal justice court, which means that the matter is resolved by deliberating with the perpetrator, the family of the perpetrator, people involved and the community. For this reason, the police did not continue the legal process in the next stage. However, in the implementation of diversion, it was found that investigators were using a full uniform that should not be used when dealing with children, in accordance with Article 42 paragraph (1) of Law No. 3 of 1997 on the Juvenile Court that, "what is meant by in a familial atmosphere" Such as when examining suspects, investigators do not wear official clothes and approach effectively, affectively and sympathetically ". It can be concluded that the use of diversion by the police in solving this problem is in accordance with what the Law on the Criminal Justice System Act has to offer but there is still little violation in the process.
1606819387F2A015033PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PUSAT KULINERCollaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaboratif) menjadi fenomena yang menarik diteliti dan dikaji dalam perkembangan tata kelola pemerintahan. Pratistha Harsa dan Kya Kya Mayong merupakan pusat kuliner yang terbentuk dari adanya penataan pedagang kaki lima. Pengelolaan dua pusat kuliner ini melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk collaborative governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif , dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Hasil penelitian ini yaitu Collaborative governance dalam pengelolaan Pratistha Harsa belum maksimal, terdapat beberapa hal yang menurut model Ansel dan Gash belum terpenuhi dalam menciptakan keberhasilan collaborative governance. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang belum terpenuhi secara maksimal diantaranya: pertama, Dialog tatap muka dalam pengelolaan Pratistha Harsa dilaksanakan secara accidental. Belum ada jadwal rutin dalam pelaksanaan dialog tatap muka tersebut. Kedua, Ketergantungan antar stakeholders dalam pengelolaan Pratistha Harsa masih rendah, terutama ketergantungan antara pemerintah dengan pihak swasta. Ketiga, Sosialisasi dan pendampingan merupakan hal yang sangat penting dan saling berhubungan. Namun, dalam hal ini pendampingan belum dilaksanakan secara maksimal oleh pihak pemerintah. Sehingga program yang telah disosialisasikan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan. Berbeda dengan pusat kuliner Pratistha Harsa, collaborative governance dalam pengelolaan Kya Kya Mayong sudah maksimal. Selain dari proses pengelolaan yang sangat baik, hasil dari collaborative governance pun saangat menonjol. Merujuk pada pembahasan hasil penelitian, beberapa aspek yang menunjukan keberhasilan collaborative governance diantaranya yaitu: Pertama, Dialog tatap muka dalam pengelolaan Kya Kya Mayong dilaksanakan secara rutin setiap bulan yaitu setiap tanggal 1. Dialog tatap muka ini dilaksanakan di rumah anggota paguyuban secara bergiliran. Selain sosialisasi dan pencapaian tujuan Kya Kya Mayong, dialog tatap muka yang dilaksanakan setiap bulan ini membentuk rasa kekeluargaan antar anggota.Kedua, Ketergantungan antar stakeholders sangat kuat baik antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta dengan masyarakat. Ketiga, Sosialisasi dan pendampingan menjadi hal yang utama dalam pengelolaan Kya Kya Mayong. Pemerintah berusaha melakukan pendampingan ketika suatu program telah diosialisasikan.

Collaborative governance becomes an interesting phenomenon researched and studied in the development of governance. Pratistha Harsa and Kya Kya Mayong is a culinary center that is formed from the arrangement of street vendors. The management of these two culinary centers involves the government, the private sector and the community in order to establish collaborative governance. The research method used is qualitative method, with technique of selecting informant purposive sampling. The result of this research is Collaborative governance in Pratistha Harsa management not yet maximal, there are some things which according to Ansel and Gash model have not fulfilled in creating success of collaborative governance. Referring to the discussion of research results, some aspects that have not been met maximally include: first, face-to-face dialogue in the management of Pratistha Harsa carried out accidentally. There is no regular schedule in the implementation of the face-to-face dialogue. Second, dependency among stakeholders in Pratistha Harsa management is still low, especially the dependency between government and private parties. Third, socialization and mentoring are very important and interconnected. However, in this case mentoring has not been implemented maximally by the government. So that the program has been socialized can not run in accordance with the planned. Unlike Pratistha Harsa culinary center, collaborative governance in Kya Kya Mayong management is maximal. Apart from the excellent management process, the result of collaborative governance is also very prominent. Referring to the discussion of the results of research, several aspects that show the success of collaborative governance include: First, face-to-face dialogue in the management Kya Kya Mayong carried out routinely every month that is every date 1. This face-to-face dialogue is held at home members of the community in turn. In addition to the socialization and achievement of Kya Kya Mayong's goals, the face-to-face dialogue that is held every month forms a sense of kinship between members. Second, Interdependence among stakeholders is very strong both between the government and the private sector, the government with the public and private parties with the community. Third, Socialization and mentoring become the main thing in the management of Kya Kya Mayong. The government seeks to provide assistance when a program has been socialized.
1606919392F1B010075KINERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DI KABUPATEN BANYUMAS Penelitian ini berjudul Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Negeri di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang berpengaruh terhadap penempataan tenaga kerja dalam negeri di Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian ini adalah Petugas Pengantar Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Petugas Pengantar Kerja dan Penganalisis IPK, Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang sudah ditempatkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk Petugas Pengantar Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Petugas Pengantar Kerja dan Penganalisis IPK, Tenaga Kerja yang Ditempatkan, Pencari Kerja yang berada untuk berkunjung di Dinas sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Model analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek produktivitas belum baik dan berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri masih ada perusahaan yang memungut biaya kepada pencari kerja yang bukan merupakan golongan manager atau golongan dalam pekerjaan berat. Dilihat dari aspek kualitas layanan sudah baik. Dilihat dari aspek Responsivitas belum berjalan dengan lancar karena masih banyak keluhan yang disampaikan oleh pencari kerja maupun tenaga kerja yang sudah ditempatkan. Dilihat dari aspek responbilitas belum berjalan lancar karena pegawai Dinsosnakertrans khususnya bidang ketenagakerjaan masih tidak displin dalam bekerja. Dilihat dari aspek akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinsosnakertrans khususnya bidang Ketenagakerjaan.

 This study is entitled “Performance of Social, Manpower, and Transmigration Service On Labour Placement and Domestic Transmigration in Banyumas Regency”. The purpose of this research is to find out the performance of Social, Manpower and Transmigration Service on the labour placement in Banyumas Regency, as well as to find out the supporting factors and obstacles that affect the domestic worker placement in Banyumas Regency. Target of this research are Introduction to Work and Job Market Information Officers, Introduction to Work and GPA Analyzer Officers, Job Seeker, and labours who have been placed.
This research was using qualitative descriptive method and sampling technique using purposive sampling technique for Introduction to Work and Job Market Information Officers, Introduction to Work and GPA Analyzer Officers, workers who have been placed, and job seekers who visited Social, Manpower, and Transmigration Service. Data were collected using in-depth interviews, observation, and documentation. Data then analyzed by interactive analysis model.
Based on the results of this research indicates that the organization's performance in the field of labour affairs in Banyumas Regency seen from the aspect of productivity has not been well and running smoothly because in the implementation of domestic workers placement there are companies which charge some fee to job seekers who are not categorized as managers or as heavy work. The service quality aspect is good. The responsiveness aspect also has yet to run smoothly because there are still many complaints submitted by job seekers and workers who have been placed. The responsibility aspect has not run smoothly, too, because the employees of Social, Manpower, and Transmigration Service especially in the field of labour affairs is still not disciplined in work. The accountability aspect has been running well and smoothly with the socialization conducted by Social, Manpower, and Transmigration Service especially in the field of labour affairs.
1607019381I1F015074Pengaruh akupresur titik LR 3 dan SP 6 terhadap skala nyeri pada pasien post sectio caesarea di SUD BanyumasPENGARUH AKUPRESUR PADA TITIK LR 3 DAN SP 6TERHADAP
SKALA NYERI PADA PASIEN POSTSECTIO CAESAREA
DI RSUD BANYUMAS



Tuswati
1
Iwan Purnawan
2
Mekar Dwi Anggraeni
3
Email: tuswati.tw@gmail.com


Abstrak


Latar Belakang: Nyeri adalah keluhan utama yang dirasakan ibu post sectio caesarea dan
menyebabkan ibu takut mobilisasi. Mobilisasi dini post sectio caesarea sangat penting dilakukan
untuk membantu penyembuhan luka. Akupresur merupakan salah satu terapi non farmakologi
untuk menurunkan nyeri. Akupresur mampu mengeluarkan endorfin, penekanan titik LR 3 dan
SP 6 mampu merangsang pengeluaran endorfin dalam tubuh sesuai kebutuhan.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akupresur pada titik LR 3 dan SP 6
terhadap skala nyeri pada pasien post sectio caesarea di RSUD Banyumas.
Metodologi: Desain penelitian adalah quasi-experimental dengan pre test and posttest design
with control group. Pengambilan sampel dilakukan dengan consecutive sampling. Jumlah
sampel 40 orang, 20 orang kelompok intervensi dan 20 orang kelompok kontrol. Pengukuran
nyeri menggunakan Numeric Rating Scale. Kelompok intervensi diberikan akupresur pada titik
LR 3 dan SP 6 sebanyak 30 kali pada setiap titik dan kelompok kontrol diberikan nafas dalam
selama 10 menit. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney dengan
tingkat kemaknaan α ≤ 0,05.
Hasil: Hasil uji Wilcoxon menunjukkan terdapat pengaruh akupresur pada titik LR 3 dan SP 6
terhadap skala nyeri pada kelompok intervensi dengan nilai p=0,000(α<0.05) dan tidak terdapat
pengaruh pada kelompok kontrol dengan nilai p= 0,157(α>0,05). Hasil uji Mann Whitney
menunjukkan ada perbedaan pengaruh antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol skala
posttest dengan nilai p = 0,000(α<0.05)
Kesimpulan: Akupresur pada titik LR 3 dan SP 6 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
skala nyeri pada pasien post sectio caesarea.

Kata kunci: akupresur titik LR 3 dan SP 6, nyeri, post sectio caesarea

THE EFFECT OF ACUPRESSURE AT LR 3 AND SP 6 POINT ON THE PAIN SCALE
AMONG POST SECTIO CAESAREA PATIENT
AT REGIONAL PUBLIC HOSPITAL OF BANYUMAS

Tuswati1, Iwan Purnawan2, Mekar Dwi Anggraeni3
Email: Tuswati.tw@gmail.com

Abstract
Background: Pain is the major complaint felt by mothers with post sectio caesarea that they are
afraid making any mobilization. Early mobilization of post sectio caesarea are highly necessary
to accelerate the wound healing. Acupressure is one of non-pharmacological therapies to reduce
pain. Acupressure has the ability to release endorphins. Accupressure at LR 3 and SP 6 point
stimulate the endorphin expulsion.
Objective: This research aimed to examine the effect of acupressure at LR 3 and SP 6 point on
the pain scale of the post sectio caesarea patient at Regional Public Hospital of Banyumas.
Method: The research was a quasi-experimental and pretest-posttest design with control group.
Sample were collected using a consecutive sampling technique. The samples were 40 patients
consisting of 20 patients classified into the intervention group and 20 patients classified into the
control group. The pain was measured using a numeric rating scale. The intervention group was
administered with acupressure performed at LR3 and SP 6 point for 30 times on each point while
the control group was administered with internal respiration for 10 minutes. The data were
analyzed using Wilcoxon and Mann Whitney test with the significance level of α ≤ 0.05.
Result: The results of Wilcoxon test showed that accupressure at LR 3 and SP 6 point influenced
the pain scale of those classified into the intervention group with the value of p = 0.000 (α <
0.05) but does not influence those classified into the control group with the value of p = 0.157 (α
> 0.05). Meanwhile, the result of Mann Whitney test showed that there was an significant
difference between the intervention and control group post test score with the value of p = 0.000
(α < 0.05).
Conclusion: acupressure at LR 3 and SP 6 point significantly effect the pain scale of post sectio
caesarea patient.

Keywords: acupressure LR 3 and SP 6 point, pain, post sectio caesarea
1607119382C1B013116ANALISIS PERBANDINGAN TRADING VOLUME ACTIVITY, BID-ASK SPREAD, DAN ABNORMAL RETURN DARI PERUBAHAN FRAKSI HARGA SAHAM TAHUN 2016Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan trading volume activity, bid-ask spread, dan abnormal return setelah perubahan fraksi harga saham tahun 2016 yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sekuritas yang sahamnya terdaftar dalam Indeks LQ45, dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari setelah sistem fraksi harga saham baru berlaku. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sebanyak 44 perusahaan sebagai sampel penelitian. Analisis data yang dilakukan, yaitu pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dengan Paired Samples t-Test.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata trading volume activity mengalami penurunan setelah perubahan fraksi harga saham dan berdasarkan uji statistik hasilnya tidak signifikan. Rata-rata bid-ask spread dan rata-rata abnormal return setelah perubahan fraksi harga mengalami penurunan dan berdasarkan uji statistik hasilnya signifikan. Berdasarkan teori, penurunan bid-ask spread menunjukkan peningkatan likuiditas saham dan adanya perbedaan abnormal return yang signifikan menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman perubahan fraksi harga saham tahun 2016.		This research aims to figure out and analyze the difference of trading volume activity, bid-ask spread, and abnormal return after the new tick size implemented by Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2016. Population in this research is securities companies which they stocks is listed in Index LQ45, with event period between 15 days before and 15 days after new tick size applied. Determination of sample is based on sampling purposive method, so that 44 samples selected as research samples. The analyzing data process are normality test using Kolmogorov-Smirnov method and hypothesis testing with Paired Samples t-Test.
Result of this research show that average of trading volume activity decline after the new tick size implemented and based on the statistical test the results are not significant. The average of bid-ask spread and average of abnormal return decrease after new tick size applied and based on the statistical test the results are significant. Based on theory, the declining of bid-ask spread show the increasing on stocks liquidity and significant differences on abnormal return indicate that the market reacts to the announcement of changes of tick size in 2016.

Keyword: trading volume activity, bid-ask spread, and abnormal return.
1607219383C1B013115PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, BID-ASK SPREAD DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP PRICE REVERSAL“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Bid Ask Spread, dan Volume Perdagangan Terhadap Price Reversal” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Price Reversal pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode penelitian 8 November – 16 November 2016. Penelitian ini merupakan studi asosiatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh dari metode purposive sampling ini berjumlah 44 perusahaan. Penelitian ini mengunakan metode analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan koefisien determinasi disesuaikan, uji t- statistik dan uji f-statistik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal, Bid Ask Spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal, dan Volume Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Reversal.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu investor dapat memperhatikan faktor ukuran perusahaan, bid ask spread dan volume perdagangan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan trading di bursa sehingga dapat memperoleh return yang sesuai dengan kompensasi risiko yang diterima.
“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Bid Ask Spread, dan Volume Perdagangan Terhadap Price Reversal” is a research that purpose to analyze the factors that affect Price Reversal on companies listed in the Index LQ45 period November 8 - November 16, 2016. This research is an associative study to determine the relationship or influence between two or more variables.
The population that used in this study are all companies listed in the Indonesia Stock Exchange during the study period. The method of collecting data using purposive sampling. Data that obtained from purposive sampling method is 44 companies. Analyze method which used in this research are multiple linear regression. Testing the hypothesis by using the adjusted coefficient of determination, t-statistic test and f-statistic test.
The result of this research shows that firm size has positive and significant effect to Price Reversal, Bid Ask Spread has positive and significant effect to Price Reversal, and Trading Volume has positive and significant impact to Price Reversal.
The implications of the above conclusions are that investors can pay attention to the firm's size factor, bid ask spread and trading volume as a basic for consideration to trade on the exchange to get the best return in accordance with the compensation of the risk that they received.
Keywords: Firm Size, Bid Ask Spread, Trading Volume, Price Reversal.
1607319384E1A013005WANPRESTASI DALAM PERIKATAN UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Clp.)		 ABSTRAK

Perjanjian diadakan dengan harapan agar dipenuhi. Namun pada kenyataannya kadang terdapat orang yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Dengan kata lain terdapat orang yang mengingkari janjinya sendiri. Tidak terlaksananya suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak melaksanakan perjanjian karena salah dan diluar kesalahan. Tidak melaksanakan isi perjanjian karena salahnya menjadikan seseorang berada dalam keadaan wanprestasi yang berakibat timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi.
Skripsi ini berjudul “Wanprestasi Dalam Perikatan Untuk Tidak Berbuat Sesuatu”, (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 27/ Pdt. G/2015/PN.Clp). Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan adanya wanprestasi dan gugatan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindakan pak Marno (Terugat) yang bekerja pada PT. BCA (Turut Tergugat) merupakan wanprestasi adalah benar karena berdasar analisis terbukti bahwa pak Marno (Tergugat) dalam mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja/karyawan PT. EWSI yang dilakukan dengan iktikad buruk dan telah melanggar janjinya sendiri dalam surat pernyataan untuk tidak bekerja pada perusahaan sejenis dalam waktu 1 tahun dan tidak melakukan pemuliaan tanaman sejenis dalam waktu 2 tahun. Dasar pertimbangan dan putusan Hakim dalam memutuskan besarnya ganti rugi, didasarkan pada kerugian atas biaya (kosten) yang secara nyata telah dikeluarkan dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi. hal ini sesuai dengan doktrin dan Pasal 1247 jo. 1248 KUH Perdata.

Kata Kunci : perikatan tidak berbuat sesuatu, wanprestasi, ganti kerugian

ABSTRACT
To enter an agreement, one can expect that it will be honoured. However, in reality, it happens that an individual occasionally fails to adhere an agreement that they reached. In other words, there are individuals who cannot stick to its promise. Failure to adhere to an agreement has two categories: failure due to oversight and non-oversight. Failing to execute the content of an agreement due to an oversight will put an individual in the state of default which in turn will incur the obligation for indemnity/damages.
This final project is entitled “Default in an Agreement to Prohibit Actions” (Juridical Review on the Decision Number: 27/Pdt.G/2015/PN.Clp). The objective of the study is to discover the basic legal consideration of the Judge to decide on default and claim of damages. The research adopts normative juridical method with the specification on analytic descriptive and normative and qualitative analysis approach.
From the result of the analysis, the conclusion drawn was that the basic consideration of the Judge to decide on Mr. Marno’s action (defendant) who worked for PT. BCA (co-defendant) as a default was correct because from the analysis it was proven that Mr. Marno (defendant) resigned as the employee of PT. EWSI with a bad faith and he has violated his promise of not working or employed in other similar company one year after the resignation and violated the prohibition of not performing plant breeding on the same plant two years after the resignation. The basic consideration of the Judge to decide the amount of indemnity was based on the amount of incurred loss on cost (kosten) and the direct result of such default. It is consistent with the doctrine and Article 1247 in conjunction with Article 1248 of Civil Code. (KUH Perdata).
Keywords: agreement to prohibit actions, default, indemnity/damages
1607421547E1A013328FASAKH KARENA MURTAD (Studi Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs)FASAKH KARENA MURTAD
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sambas No. : 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs)
Oleh : Farah Ulfa Nastiwi
E1A013328
ABSTRAK
Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut seperti pada Putusan Pengadilan Agama Sambas No.: 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. mengenai gugat cerai karena murtad menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak bisa dirukunkan kembali. Hal ini termasuk sebagai alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus Fasakh karena murtad pada Putusan Pengadilan Agama Sambas No. : 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis data normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya hanya mendasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam saja, sebaiknya hakim memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Murtad, Fasakh.		FASAKH BECAUSE OF MURTAD
(Study of Sambas Religious Court Decision Number: 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs)
By : FARAH ULFA NASTIWI
E1A013328
ABSTRACT
One of the puposes of marriage was to establish a happy and enternal family, but not all families could realize the marriage purpose if the Sambas Religious Court Decision Number : 0088?Pdt.G/2016/PA.Sbs. about the divorce of apostasy leads to continuous disputes and quarrels, so that it couldn”t resurrested. This is included as a reason for divorce under Article 116 (h) Compilation of Islamic Law.
The problem of this study was how the judges judged judgment in deciding case of Fasakh Because of Murtad on Sambas Religious Court Decision Number: 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs. This study was used the normative juridical approach method. The specifications of this study was used prescriptive analysis. The methods of collecting legal materials were used the literature study with inventory. The method of Presentation of Material Law in the form of narrative text. The Data Analysis Method of this study was used qualitative normative.
The results of this study was indicate that the judge in its decision only based Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 jo. Article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law, the judge should be attention to Article 19 letter (f) Government Number 9 Year 1975 jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law.


Keyword : Murtad, Fasakh.
1607519389G1B013093ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUJUKAN BERJENJANG RAWAT JALAN KASUS NON SPESIALISTIK DI PUSKESMAS KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016Latar Belakang: BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan sosial yang berlaku di Indonesia menerapkan sistem pelayanan kesehatan rujukan berjenjang. Berdasarkan kebijakan tersebut, FKTP memiliki peran sangat penting sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut menargetkan rasio rujukan rawat jalan non spesialistik FKTP yakni <5% per bulan, namun masih ada FKTP dengan rasio rujukan rawat jalan non spesialistik melebihi target yang ditetapkan BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rujukan berjenjang rawat jalan non spesialistik di Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tahun 2016.

Metodologi: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah informan sebanyak 15 orang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengolahan dan analisis data menggunakan content analysis.

Hasil Penelitian: Implementasi kebijakan rujukan berjenjang di Puskesmas Kedungbanteng masih memberikan kelonggaran dalam merujuk pasien karena adanya hambatan yaitu pemahaman pasien yang masih rendah serta pengaruh kondisi geografis. Berdasarkan sudut pandang FKTL yaitu tidak adanya penyaringan penyakit non spesialistik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan proses komunikasi serta pengawasan secara langsung dan tidak langsung oleh stakeholder yakni BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan peran Puskesmas. Kecukupan sumber daya di Puskesmas Kedungbanteng meliputi sumber daya manusia dan logistik kesehatan yang sudah sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Sikap tenaga kesehatan berkaitan dengan pemahaman terhadap kapitasi yang sudah cukup baik serta penerapan fungsi Puskesmas sebagai gatekeeper yang belum maksimal karena belum sepenuhnya ditegakkan aturan penuntasan 144 diagnosa penyakit oleh Puskesmas. Namun dengan adanya SPO Rujukan di Puskesmas Kedungbanteng juga membantu dalam pelaksanaan kaitannya dengan komitmen tenaga kesehatan. Berdasarkan sudut pandang pasien, rendahnya kepatuhan dan daya tanggap pasien berpengaruh terhadap tingginya permintaan pasien untuk dirujuk.

Kesimpulan : Tingginya rasio rujukan berjenjang non spesialistik di Puskesmas Kedungbanteng karena pemahaman pasien yang rendah mengenai kebijakan dan belum sepenuhnya Puskesmas Kedungbanteng menerapkan fungsi gatekeeper.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, rujukan berjenjang, Puskesmas, diagnosa non spesialistik
ABSTRACT

Background: BPJS for Health as a social health insurance which prevails in Indonesia applies tiered referral health service system. Based on policy, FKTP has important role as means of health care provider for the participants of BPJS. That policy targeted the ratio of non-specialist FKTP outpatient referral is <5% per month, but in fact, it exceeds the target which set by BPJS. The aim of this research is to analyze policy implementation of non-specialist outpatient tiered referral at Kedungbanteng Public Health Center in Banyumas Regency, 2016.
Methodology: This study is qualitative research with case study approach. Total of informants are 15 people which chosen by the researcher using purposive sampling method. The tabulation and analysis data use content analysis.
Results: The implementation of tiered referral policy at Kedungbanteng Public Health Center is still giving laxness in referring patients because of obstacles such as the lack of patient’s understandin and the influences of geographical condition. Based on FKTL point of view, the absence of non-spesialist disease screening. In the process, direct and indirect communication, supervision is done by stakeholder whom BPJS and Public Health Office implicating Public Health Center. Adequacy of resources at Kedungbanteng Public Health Center cover human resources and health logistics which are appropriate with the Regulation of the Health Minister (Permenkes) No.75, 2014. The attitude of health employees which related to the understanding in capitation is good enough. Thus, the application of Public Health Center function as a gatekeeper is not maximal yet because it is not fully upheld of the rule completion in 144 diagnoses of disease by Public Health Center. However, with Referral SPO in Kedungbanteng Public Health Center also helps in implementation which related to the health employees’ commitment. Based on patient’s perspective low compliance and responsiveness of the patient affect the demand for referrals.
Keywords: Policy implementation, tiered referral, Public Health Center, non-specialist diagnosis.
1607619391G1B013055ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI PUSKESMAS KABUPATEN CILACAPLatar Belakang : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 membuka peluang kepada Puskesmas untuk menerapkan PPK-BLUD. Kabupaten Cilacap tengah merencanakan penerapan PPK-BLUD di Puskesmas. Namun, untuk menerapkan kebijakan tersebut beberapa kendala masih dialami oleh Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Cilacap.

Metodologi : Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, penentuan informan dilakukan secara pusposive sampling sebanyak 10 orang. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian menggunakan content analysis.

Hasil Penelitian : Penerapan Kebijakan PPK-BLUD di Puskesmas saat ini tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Penerapan kebijakan PPK-BLUD di Puskesmas memuat kepentingan, manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan PPK-BLUD untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di Puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Strategi stakeholder dalam mempersiapkan penerapan PPK-BLUD di Puskesmas dilaksanakan melalui penggalangan dukungan, peningkatan kompetensi SDM di Puskesmas serta pemberian dukungan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan PPK-BLUD. Puskesmas sebagai pihak yang akan melaksanakan PPK-BLUD akan patuh dan merespon kebijakan PPK-BLUD di Puskesmas. Namun, untuk melaksakanan kegiatan pengelolaan dalam PPK-BLUD Puskesmas belum memiliki sumber daya yang adekuat. Sehingga Puskesmas belum sepenuhnya siap dalam menyelenggarakan kegiatan manajamen dalam PPK-BLUD.

Kesimpulan : Kebijakan PPK-BLUD memuat kepentingan, manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan pada pengelolaan di Puskesmas. Namun, untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut Puskesmas belum sepenuhnya didukung dengan kapasitas uang memadai.		Background : The Regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri) No.61, 2007 gives an opportunity for Public Health Center to apply PPK-BLUD. Cilacap Regency starts to prepare the application of PPK-BLUD in Public Health Center. However, to apply that policy, there are some obstacles which exists in Public Health Center. The aim of this research is to identify the readiness PPK-BLUD application in Cilacap Public Health Center.

Methodology : This study is qualitative research with case study design and the researcher determines the informants using purposive sampling which used 10 informants. The tabulation and analysis data in this research use content analysis.

Results : The policy of PPK-BLUD in Public Health Center is preparing to apply by Local Government and Public Health Office in Cilacap Regency. This policy implementation included interests, benefits and degree of alteration which needed by people on PPK-BLUD policy in Public Health Center to improve financial management in Public Health Center and increase services quality for people. Stakeholder strategy in preparing PPK-BLUD application at Public Health Center implements through developing of resources capacity in Public Health Center. Public Health Center as an operator which will operate PPK-BLUD obeys and responds to that policy in Public Health Center. However, to do PPK-BLUD management, Public Health Center has not fulfilled resources. In addition, Public Health Center is not ready to implement management in PPK-BLUD.

Conclusion : The policy of PPK-BLUD included interests, benefits and degree of alteration which needed in management for Public Health Center. However, to implement that policy, Public Health Center did not have enough the capacity yet.
1607719390C1B013135ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY, DIVIDEND PAYOUT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN FIRM SIZE TERHADAP PRICE EARNING RATIO (Studi Pada Perusahaan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh Return on Equity, Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Firm Size Terhadap Price Earning Ratio Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Return on Equity, Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Firm Size Terhadap Price Earning Ratio Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2015. Jenis penelitian ini merupakan studi asosiatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.
Populasi dari penelitian ini menggunakan kriteria puposive sampling dengan pengambilan sampel menggunakan quota random sampling sehingga diperoleh 9 sampel perusahaan perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, untuk menganalisis data digunakan SPSS 17. Pengujian hipotesis dengan menggunakan koefisien determinasi, uji t-statistik dan uji F-statistik
Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity, debt to equity ratio, firm size berpengaruh terhadap price earning ratio. Sedangkan dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap price earning ratio.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu perusahaan Perdagangan diharapkan untuk memperhatikan faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) karena dengan Price Earning Ratio (PER) yang tinggi menujukan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Perusahaan harus dapat menekan tingkat Debt to Equity Ratio (DER) karena tingginya rasio tersebut akan berpengaruh negatif terhadap Price Earning Ratio (PER). Selain itu perusahaan harus dapat meningkatkan rasio Return on Equity (ROE) dan memperbesar ukuran perusahaan agar nilai Price Earning Ratio (PER) dapat meningkat.
The title of this research is: "The Impact of Return on Equity, Dividend Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, and Firm Size on Price Earning Ratio In Trading Company Listed on the Stock Exchange for the period 2012-2015. The aim of this research is to analyze Return on Equity, Dividend Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, and Firm Size on Price Earning Ratio In Trading Company Listed on the stock exchange for the period 2012-2015. This research is associative studies to determine the relationship or influence between two or more variables.
The population method of this research used purposive sampling and the samping methode used quota random sampling thus obtained 9 samples of the trade company. This study uses multiple regression analysis to analyze the data using SPSS 17. Testing the hypothesis by using the coefficient of determination, t-test statistics and F-test statistics.
These conclution of this research indicate that return on equity, debt to equity ratio, firm size has effect on price earning ratio. While dividend payout ratio has no affect on the price earning ratio.
The implications of the above conclusions are that trading companies are expected to pay attention to factors affecting Price Earning Ratio (PER) because with high Price Earning Ratio (PER) indicates that the company has a good performance. Companies should be able to push down Debt to Equity Ratio (DER) levels because the high ratio will negatively affect Price Earning Ratio (PER). In addition, the company should be able to increase Return On Equity (ROE) ratio and enlarge the size of the company so that the value of Price Earning Ratio (PER) can increase.
1607819393C1B013122ANALISIS PENGARUH FAKTOR BOPO CAR DPK DAN NPL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Pada BPR Konvensional di Wilayah Kerja OJK Purwokerto Periode 2012-2015)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kerja OJK Purwokerto periode 2012-2015.
Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda sebagai alat pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPR yang ada di wilayah kerja OJK Purwokerto periode 2012-2015 sebanyak 20 bank. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 18 bank.
Dari hasil penelitian didapatkan : (1) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap pemberian kredit, (2) Capita Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit, (3) Dana Pihak Ketiga bepengaruh positif terhadap pemberian kredit, (4) Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap pemberian kredit.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu (1) Pihak manajemen BPR perlu meningkatkan pengelolaan biaya operasional sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dari kredit yang disalurkan. (2) Manajemen bank harus mengoptimalkan sumberdaya finansial yang besar sehingga dapat menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit yang lebih besar kepada masyarakat. (3) Manajemen harus meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga. (4) Manajemen bank perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian kepada calon kreditur untuk mengantisipasi kredit bermasalah.
This research is purpose to analyze the effect of Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Fund (DPK), and Non Performing Loan (NPL) on Credit Distribution of Bank Perkreditan Rakyat in working area of OJK Purwokerto on period 2012-2015.
This research used multiple analysis regression analysis method as a hypothesis testing tool. Population in this research is all existing BPR in working area of OJK Purwokerto on period 2012-2015 counted 20 bank. Sample selection method used in this research is purposive sampling method and obtain sample of 18 banks.
The result of this research are: (1) Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO) had a negative inluence on Credit Distribution, (2) Capital Adequacy Ratio (CAR) had no influence on Credit Distribution, (3) Third Party Fund (DPK) had a positive influence on Credit Distribution, (4) Non Performing Loan (NPL) had a negative influence on Credit Distribution
The implications of the above conclusion is (1) The management of BPR need to improve the management of operational cost so can optimize the earnings from credit distribution, (2) The management of BPR must optimize the large financial resources so can distribute more credit distribution to public, (3) The bank management must increase the amount of Third Party Funds, (4) The bank management needs to improcve the prudential principle to prospective creditors to anticipate non-performing loans.
1607919398H1E013022IDENTIFIKASI ZONA AMBLESAN DI JALAN RAYA GUNUNG TUGEL, KAWASAN KEDUNGRANDU - PEGALONGAN BERDASARKAN SURVEI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITASInterpretasi nilai resistivitas batuan di bawah permukaan berdasarkan survei geolistrik Konfigurasi Wenner telah dilakukan di Jalan Raya Gunung Tugel Kawasan Kedungrandu – Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variasi nilai reisistivitas struktur penyusun di bawah permukaan, menganalisis keberadaan zona lemah yang tersebar di bawah permukaan zona terjadinya amblesan pada badan jalan raya dan mencari adanya keberadaan zona lemah baru yang berada di luar zona terjadinya amblesan, dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya peristiwa amblesan di kawasan ini. Pemodelan variasi nilai resistivitas menggunakan Software RES2DINV 3.54 dan Surfer 10. Hasil pengukuran resistivitas pada lintasan GTKP 1 dan GTKP 2 menunjukan struktur penyusun bawah permukaan kawasan ini berupa lapisan batuan pasir halus dengan nilai resistivitas pada rentang 0,50 – 8,00 Ωm, batuan napal (marl) dengan nilai resistivitas pada rentang 3,50 – 14,00 Ωm, dan batuan pasir gamping dengan nilai resistivitas pada rentang 11,21 – 31,10 Ωm, ditemukan zona lemah berada di bawah permukaan zona terjadinya amblesan serta ditemukan zona lemah baru di luar zona terjadinya amblesan yaitu terdapat pada lintasan GTKP 3. Zona lemah baru tersebut diindikasikan dapat berpotensi menjadi penyebab terjadinya amblesan baru pada badan jalan raya. Zona lemah di kawasan ini diinterpretasi sebagai lapisan batuan pasir halus yang ditandai dengan nilai resistivitas rendah, berada pada kelompok batuan sedimen yang bersifat lunak. Rocks resistivity interpretation on subsurface based on geoelectrical survey Wenner configuration was done in Jalan Raya Gunung Tugel area of Kedungrandu – Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. The intentions of this research are to determine subsurface litology model, analyzing points or weak zone that spread right under subsidence zone which appear on highway, searching for new weak zone site thereout from subsidence zone, and to explain the causations of subsidence phenomena in this area. Modeling for resistivity using RES2DINV 3.54 Software and Surfer 10. Results from resistivity measurement at line GTKP 1 and GTKP 2 line show that subsurface is composed by fine sandstones layers at resistivity value at 0.50 - 8.00 Ωm, marl stones at resistivity value range of 3.50 - 14.00 Ωm and calcerous limestone at resistivity value range 11.21 Ωm - 31.10 Ωm, there are weak zone that found right under subsidence zone, however the new weak zone has found thereout from subsidence zone that is on line GTKP 3. This new weak zone is indicated has potential to become new subsidence causation on the highway. The weak zone in this region interpreted as fine sandstones layers, wich is indicated have a low resistivity values and groups of sedimentary rocks that is soft and not compact.
1608019395F1I013022Pengaruh Revolusi Kebudayaan Rezim Mao Zedong 1966 Dan Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping 1978 Terhadap Pembangunan Teknologi Industri Pertanian CinaMenurut Bank Dunia, saat ini China adalah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan PDB China mencapai 10 persen per tahun, sementara tingkat pertumbuhan industri mencapai 17 persen. Kehebatan ekonomi China adalah hasil dari sebuah program reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1979. Deng Xiaoping meletakkan dasar bagi sistem ekonomi yang memungkinkan pasar bebas dan industri pedesaan kecil berkembang pesat di seluruh negeri. Setidaknya ada dua kebijakan utama, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghomogenkan pemikiran intelektual. Yang pertama adalah pergerakan seratus bunga yang dikeluarkan pada tahun 1957. Ide awalnya dari kebijakan ini sangat positif, Mao mengundang semua intelektual China untuk mengomentari keadaan China dalam peninjauan perkembangan ekonomi, politik dan sosial. Tiga bulan menjalankan kebijakan seratus bunga, Mao mengubahnya menjadi gerakan "anti-benar" setiap orang yang berbeda dengan pemikiran anti-kanan dan kontra-revolusi yang dirasakan. Kebijakan kedua adalah sebuah revolusi budaya yang dikeluarkan pada tahun 1966. Kebijakan pengembangan kebijakan Mao terhadap kelompok intelektual mengakibatkan panasnya politik domestik China pada saat itu. Jelas bahwa China yang semakin terpojok kemudian memicu pergolakan politik sampai Mao ambruk pada tahun 1969 dan Deng Xiaoping menjadi reformator ekonomi kapitalis China. Revolusi Kebudayaan (1966-1969) merupakan reaksi terhadap kegagalan implementasi kebijakan Jump Forward, yang memproklamasikan Mao Zedong pada awal tahun 1958.According to the World Bank, currently China is the country with a growth rate in the world's second largest economy after the United States. The growth rate of China's GDP reached 10 percent annually, while industrial growth rate reached 17 percent. The greatness of the China economy is the result of a program of economic reforms that began in 1979. Deng Xiaoping laid the foundation for an economic system that allows the free market and small rural industry growing rapidly across the country. There are at least two major policies, issued by the government in order to homogenize the intellectual thought. The first is the movement of a hundred flowers issued in 1957. The originally idea of this policy was very positive, Mao invited all intellectual China’s to comment on the state of China in the review of the development of political, economic and social. Three months running policies hundred flowers, Mao turn it into a movement "anti-right" every different person with perceived anti-right thinking and counter-revolution. The second policy is a cultural revolution that was issued in 1966. Mao's policy-development policy against intellectual group resulted in the heat of China domestic politics at the time. It is clear that China's increasingly cornered then trigger political upheaval until Mao collapsed in 1969 and Deng Xiaoping came the capitalist roader economic reform China. Cultural Revolution (1966-1969) was a reaction to the failure of policy implementation Jump Forward, which proclaimed Mao Zedong at the beginning of 1958.