1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 16.001-16.020 dari 49.934 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1600119313B1J013051KADAR TOTAL PROTEIN TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK Chlorella vulgaris Dan DIINDUKSI CCl4
Chlorella vulgaris adalah salah satu jenis mikroalga yang mengandung protein tinggi, klorofil, dan zat berpotensi sebagai antioksidan seperti β-karoten, mineral dan vitamin. Antioksidan dari mikroalga ini memiliki efek sebagai hepatoprotektor terhadap paparan radikal bebas yang berasal dari induksi CCl4 sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada sel hati. Indikator terjadinya kerusakan hati salah satunya adalah penurunan jumlah protein dalam darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh ekstrak C.vulgaris terhadap nilai protein tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi oleh CCl4 dan mendapatkan dosis ekstrak C. vulgaris terbaik untuk meningkatkan kadar protein. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Variabel bebasnya adalah dosis ekstrak C. vulgaris dan induksi CCl4, variabel terikatnya adalah kadar total protein dalam darah tikus. Hewan uji terdiri dari 24 ekor tikus jantan galur wistar yang dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan yaitu Kontrol standar : hanya diberi ekstrak Chlorella vulgaris tikus 4 mg / 100 gBB; Kontrol positif: diberikan NaCl fisiologis; Kontrol negatif: diberikan NaCl fisiologis dan CCl4 yang diinduksi; Perlakuan 1 (P1): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 3 mg / 100 g BB tikus / hari; Perlakuan 2 (P2): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 4 mg / 100 g harimau / hari; Perlakuan 3 (P3): diberikan ekstrak Chlorella vulgaris dosis 5 mg / 100 g BB tikus / hari. Kelompok kontrol negatif tikus putih, P1, P2 dan P3 akan diinduksi CCl4 yang diberikan 2 kali seminggu pada hari ke-9, hari ke-12, hari ke 16, hari ke-19, hari ke-23 dan hari ke-26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kelompok perlakuan P1, P2 dan P3 mempengaruhi peningkatan kadar protein dalam darah tikus dibandingkan dengan K- dan K +. Hasil analisis anova menunjukkan bahwa semua kelompok perlakuan berbeda secara signifikan antara kelompok perlakuan P1, P2 dan P3 dengan kelompok kontrol, kemudian diuji lebih lanjut dengan uji Tukey menunjukkan bahwa nilai total protein pada tikus induksi CCl4 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya karena memiliki kadar protein paling rendah. Dosis yang digunakan pada kelompok perlakuan P3 (5mg / 100 g BB / hari) adalah dosis terbaik untuk meningkatkan jumlah protein tikus yang diinduksi oleh CCl4.Chlorella vulgaris is one type of microalgae that contains high protein, clorophyll, and potentially antioxidant substances such as β-carotene, minerals and vitamins. Antioxidants from this microalgae have an effect as a hepatoprotector against exposure to free radicals derived from CCl4 induction so that it can cause damage to liver cells. Indicators of the occurrence of liver damage one of them is the decrease of protein total in the blood. The goal of this research was to show the influence of C.vulgaris extract to protein total value of white rat (Rattus norvegicus) that induced by CCl4 and get the best dose of C. vulgaris extract in order to increase protein total of them. . This research was conducted by experimental method with Completely Randomized Design (RAL) consisting of 6 treatments and 4 replications. The independent variable is the dose of C. vulgaris extract and induction of CCl4, dependent variable is total protein value in rat blood. Animal test of 24 male rats of male wistar rats divided into 6 groups of treatment that is Control standard: only given Chlorella vulgaris extract 4 mg/100 g BW rat/day; Positive control: given physiological NaCl; Negative control: given physiological NaCl and CCl4 induced; Treatment 1 (P1): given Chlorella vulgaris extract dose 3 mg / 100 g BW rat / day; Treatment 2 (P2): given Chlorella vulgaris extract dose 4 mg / 100 g BW rat / day; Treatment 3 (P3): given Chlorella vulgaris extract dose 5 mg / 100 g BW rat / day. White rat negative control group, P1, P2 and P3 will be induced by CCl4 given 2 times a week on day-9, day-12, day-16, day-19, day-23 and day-26. The results showed that of all treatment groups P1, P2 and P3 greatly affected the increase of protein total in rat blood compared with K- and K +. The results of the anova analysis showed that all treatment groups were significantly different between treatment groups P1, P2 and P3 with control group, then further tested using Tukey test showed that value of protein total in CCl4 induced rat was significantly different with the other treatments because it has the most decrease of protein total. The doses used in the P3 treatment group (5mg / 100 g BW / day) was the best dose to increase protein total of rats that induced by CCl4.
1600219316F1J013004PENGGUNAAN TOKI DAN SAI BERDASARKAN ANALISIS
BENTUK DAN KONTEKS
Penelitian ini berjudul “Penggunaan Toki dan Sai Berdasarkan Analisis Bentuk dan Konteks”. Tujuannya adalah mendeskripsikan penggunaan toki dan sai dalam bahasa Jepang berdasarkan bentuk dan konteks. Selain itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan apakah penggunaan toki dan sai dapat saling menggantikan dalam kalimat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik simak dan catat, sedangkan analisis dilakukan dengan metode agih. Data yang digunakan berupa kalimat yang mengandung toki dan sai di dalam media informasi, facebook dan surat kabar. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk toki dapat diikuti pada kelas kata; nomina, pronomina, adjektiva dan verba, sedangkan penggunaan sai diikuti nomina, pronomina, dan verba. Toki dan sai memiliki makna yang sama yaitu menerangkan waktu, aktivitas, peristiwa dan kondisi yang dapat saling menggantikan penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat. Pada kasus tertentu toki tidak dapat menggantikan sai jika diikuti pronomina kono, dan sai pun tidak dapat menggantikan toki jika diikuti adjektiva, kalimat yang merujuk pada diri sendiri, dan kalimat bentuk negatif.

The title of this research is "The Use of Toki and Sai Based on the Analysis of Form and Context Analysis". The purpose of this research is to describe the use of toki and sai in Japanese language based on form and context. In addition, this research is also to describe whether the use of toki and sai can replace each other in the sentences. This is a descriptive qualitative study by collecting the data through simak, catat technique and the data is analyzed by a method of distribution. The data is the sentences containing toki and sai in the information media, facebook and newspapers. The results of the analysis show that the form of toki can be followed in the word class; nouns, pronouns, adjectives and verbs. Whereas the use of sai is followed by nouns, pronouns, and verbs. Toki and sai have the same meaning of explaining the time, activity, events and conditions that replaceable each other in accordance with the context of the sentence. In certain cases toki cannot replace the sai if it is followed by the pronouns kono, and sai cannot replace toki if it is followed adjectives, the sentence that refers to the self, and the negative form sentences.
1600319314F1D013046Konsensus dalam Konflik Sengketa Lahan Sriwedari Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Ahli Waris Keraton Kasunanan Surakarta Tahun 2016Penelitian ini berjudul “Konsensus dalam Konflik Sengketa Lahan Sriwedari Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Ahli Waris Keraton Kasunanan Surakarta Tahun 2016”, bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami konsensus dalam konflik. Konflik sengketa lahan Sriwedari sudah berlangsung selama kurang lebih 46 tahun. Konflik sengketa lahan Sriwedari yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dengan Ahli Waris Keraton Kasunanan Surakarta, Ahli Waris menggugat pemerintah yang dianggap telah menguasai secara sepihak lahan Sriwedari dan pada tahun 2013, pihak Ahli Waris Keraton Kasunanan Surakarta memenangkan kasus tersebut melalui putusan Mahkamah Agung.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, dan didukung juga menggunakan teknik snowball sampling. Dengan menggunakan metode kualitatif diperoleh hasil bahwa dalam konflik sengketa lahan Sriwedari memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Adanya pengaruh kolonial yang kemudian membentuk struktur di dalamnya. Proses konsensus dalam konflik Sriwedari dilakukan melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Proses konsensus tersebut tidak dapat terlepas dari adanya aktor yang berperan di dalamnya. Kedua belah pihak sama-sama menyerahkan persoalan konflik sengketa lahan Sriwedari pada lembaga peradilan. Proses konsensus dalam konflik sengketa lahan Sriwedari melalui lembaga peradilan ternyata tidak menyelesaikan masalah dalam persoalan ini. Munculnya pencapaian konsensus menjadi semu. Proses hukum tidak menyelesaikan masalah, sehingga perlu di tempuh langkah-langkah politik, yaitu melakukan negosiasi di antara kedua belah pihak.

This study entitled "Consensus in the Conflict of Sriwedari Land Disputes between Government of Surakarta City with The Heirs of Keraton Kasunanan Surakarta Year 2016", aims to describe and understand the consensus in conflict. Sriwedari land disputes conflict has lasted for approximately 46 years. Sriwedari land dispute conflict involving the Government of Surakarta City with the heirs of Sultan Surakarta. In this case, the heirs are suing the government which is considered to have unilaterally controlled the land of Sriwedari and in 2013 the Keraton Kasaman Surakarta heirs win the case through the Supreme Court decision.
The research method used is descriptive qualitative method with case study approach. Data obtained from observation, interview, and documentation study. Informant selection technique used in this research is to use purposive sampling technique, and supported also using technique of snowball sampling. By using the method qualitative obtained the result that in conflict land disputes sriwedari need the time which long enough in the process resolution. The existence of colonial influence which then form the structure in it. The consensus process in the Sriwedari land disputes conflict was conducted through the judiciary. The judiciary referred to in this study is the Supreme Court (MA). The Supreme Court is the highest judicial institution in Indonesia. The process of consensus can not be separated from the actors who play a role in it. Both parties are equally submitting the issue of land dispute conflict Sriwedari to the judiciary. The process of consensus in conflict land disputes sriwedari through of the judiciary it turns out that does not solve in this issue. The emergence of the consensus become apparent. The legal process does not solve the problem, so it needs to take the political steps, namely to negotiate between the two sides.
1600419371I1F015065GAMBARAN PELAKSANAAN FAMILY ROUNDS DI RUANG HCU RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTOGAMBARAN PELAKSANAAN FAMILY ROUNDS DI RUANG HCU RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Farida Nuraeni , Made Sumarwati, Wahyu Ekowati2,3



ABSTRAK


Latar belakang: Family rounds merupakan praktek pelaksanaan yang melibatkan keluarga dalam merawat pasien. High Care Unit (HCU) merupakan unit pelayanan pasien yang menerapkan family rounds. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan family rounds di ruang HCU RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah responden sebesar 50 keluarga pasien yang diperoleh dengan metoda consecutive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner proses family rounds dan peran keluarga. Analisa data pada penelitian ini adalah analisis univariat.
Hasil penelitian: Proses pelaksanaan family rounds di Ruang HCU dinilai baik oleh 68% responden, dinilai cukup oleh 32% responden. Peran keluarga dalam pelaksanaan family rounds, menggambarkan 84% baik dan 16% cukup. Waktu pelaksanaan family rounds menunjuk data 62% dilakukan selama 5-10 menit, 30% selama >10 dan 8% selama <5 menit.
Kesimpulan: Pelaksanaan family rounds berlangsung dengan baik dan keluarga pasien menjalankan perannya dengan baik.

DESCRIPTION OF FAMILY ROUNDS IMPLEMENTATION IN HCU ROOM OF HOSPITAL PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Farida Nuraeni1, Made Sumarwati2, Wahyu Ekowati3

1. Health Sciences Faculty of Nursing Jenderal Soedirman University
2. Teaching Staff of Nursing Health Sciences Faculty of Nursing Jenderal Soedirman university

ABSTRACT


Background: Family rounds is an implementation that involving families in caring for patients. High Care Unit (HCU) is a patient care unit that apply the family rounds.
Objective: This research aims to determine the description of the implementation of family rounds in HCU room of Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Methodology: This research is a quantitative descriptive. Sample selection using consecutive sampling and involve 50 family members as respondents. The research instrument used a family rounds process and family roles questionnaires, and data analysis was univariat.
Result of research: The implementation of family rounds process in HCU Room rated good by 68% respondent, rated adequate by 32% respondent. The family role in the implementation of family rounds, description of 84% rated good and 16% rated adequate. The length of time for the implementation of family rounds pointed the data 62% done for 5-10 minutes, 30% done for >10 minutes and 8% done for <5 minutes.
Conclusion: The implementation of family rounds went well and the patient's family followed the role well.
1600519315E1A013293KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016

Oleh :

AJENG PRINGGO DEWI
E1A 013293

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semuapihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sen diri tentang pentingny aperlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan property antara pembeli sebagai konsumen dengan pihak pengembang property sebagai pelaku usaha kerap terjadi di Masyarakat Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa konsumen dengan pelaku usaha di bidang property antara Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti. Perumusan masalahnya adalah bagaiman apenerapan Pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Penerapan Pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis secara normative kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa Penerapan Pasal 5 dan 27 UUPK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah tepat yaitu khususnya pada pasal 5 huruf (a) yaitu bahwa konsumen berkewajiba nmembaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemakaian barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan, hal tersebut tidak dilakukan oleh Neni Aripiyanti selaku konsumen . Pasal 27 huruf (d) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha dapat melepaskan d iri dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi apabila terdapat unsure kelalaian yang dilakukan oleh seseorang konsumen, penerapan Pasal 27 UUPK sudah tepat diterapkan, hal tersebut bukan tanggungjawab oleh PT. Anastra Bangun Sarana Properti karena kelalaian bukan disebabkan pelaku usaha melainkan Neni Aripiyanti selaku konsumen yang lalai melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggungjawab Pelaku Usaha.





KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016

Oleh :

AJENG PRINGGO DEWI
E1A 013293


The problems faced by Indonesian consumers, as well as those experienced by consumers in other developing countries, there’s not only how to choose goods, but also much more complex than that, which is concerning the awareness of all parties, whether entrepreneurs, governments and consumers themselves about the importance of consumer protection. Settlement of consumer disputes related to the property between the buyer as the consumer and the property developer as the perpetrator of the business often occurs in the Society. This Research was conducted to analyze consumer disputes with business actors in the field of property between NeniAripiyanti with PT. AnastraBangunSaranaProperti. The formulation of the problem is how the application of Articles 5 and 27 of Law Number 8 Year 1999 Supreme Court Decision Number 327K / Pdt.Sus-BPSK / 2016. The purpose of the research is to know the Application of Articles 5 and 27 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Supreme Court Decision Number 327K / Pdt.Sus-BPSK / 2016. The research method used is normative juridical method with descriptive analytical research specification and normative qualitative analysis.
Based on the results of the analysis, it is concluded that the application of Articles 5 and 27 of UUPK in the Supreme Court Decision Number 327 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 is appropriate, especially in Article 5 letter (a), state that consumers are obliged to read or follow the instructions of information and procedures or use of goods and / or services for security and safety, it is not done by NeniAripiyanti as consumer. Article 27 letter (d) UUPK state that business actors can release themselves from the responsibility to provide compensation if there is an element of negligence committed by a consumer, the application of Article 27 UUPK is appropriately applied, it is not the responsibility of PT. AnastraBangunSaranaProperti because of negligence is not caused by business actor but NeniAripiyanti as consumer who neglect to perform its obligation.

Keywords: Consumer Protection, Responsibility of Business Actor.
1600619317G1B013047STUDI KASUS IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PLAN) BAHAYA KEBAKARAN DI DIPO KERETA API BANDUNG TAHUN 2017Kasus kebakaran yang terjadi akibat sistem tanggap darurat kurang memadai di Dipo Kereta Api Kota Bandung pada awal tahun 2016 menyebabkan dua gerbong Kereta Malabar hangus terbakar yang berasal dari percikan api mesin pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Implementasi sistem tanggap darurat bahaya kebakaran di Dipo Kereta Api Bandung sebelum, saat, dan sesudah terjadi bahaya kebakaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih sebanyak 4 orang secara purposive sampling. Sumber data diambil dengan wawancara mendalam dan observasi. : Implementasi Sistem Tanggap Darurat bahaya kebakaran Dipo Kereta Api Bandung masih belum sesuai. Perencanaan dan pencegahan tidak ada administratif yang mengatur secara jelas dan pengawasan masih lemah dikarenakan terfokus pada gerbong kereta. Sumber daya manusia untuk keadaan darurat belum tersedia. Respon dan mitigasi yang dilakukan berdasarkan spontanitas.The case of fires that occur due to inadequate emergency response system in Railway Dipo Bandung earlier in the year 2016 caused two train cars Malabar destroyed by fire originating from spark engine power plant. This study aims to explore the Implementation of Dipo Bandung Train before, during, and after the fire occurred. Research using qualitative method with approach case studies. Informants chosen by purposive sampling criteria. Source data taken with in-depth interviews and observations. There are three findings from research in the field .( 1 ) the implementation of planning and prevention the incident dipo train bandung still not appropriate seen from a lack of prevention administratively and ketersedian resources ( 2 ) response and emergency mitigation the incident dipo train bandung is far from an appropriate for being taken only on the spontaneity and impromptu ( 3 ) cause of the fire at dipo train bandung work of electricity in the field. The conclusion, Depot train Bandung is still lack of emergency response plan.
1600719319E1A012123IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kota Bekasi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan TP4D dalam melakukan pencegehan tindak pidana korupsi di kota Bekasi. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang dibentuk secara sistematis.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah bagaimana pencegahan korupsi yang dilakukan TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. TP4D adalah tim kerja baru yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia melalui instruksi Presiden dan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membantu kejaksaan Negeri khususnya kota Bekasi dalam memberikan pendampingan hukum terkait percepatan pembangunan daerah. Jika membandingkan fungsi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK, model yang dilakukan TP4D kejaksaan Negeri Kota Bekasi jelas berbeda. Pencegahan korupsi oleh KPK yang didalamnya juga memiliki fungsi pencegahan hukum tidaklah masuk pada tahapan pelaksanaan pekerjaan. KPK lebih cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih sistemik, seperti membangun whistle-blowing system, e-procurement, zona integritas, pelaporan LHKPN, dan pelatihan-pelatihan anti-korupsi. Petugas KPK tidak melakukan pengawasan per-proyek yang merupakan domain dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Ombudsman dan Inspektorat.

Secara normatif, pada dasarnya peran kejaksaan untuk melakukan pencegahan korupsi sudah diatur. Yakni, dengan memberikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004). Pola yang bisa dilakukan oleh institusi kejaksaan dalam pencegahan korupsi sebagai lembaga penegak hukum agar terbebas dari konflik kepentingan adalah dengan model yang dikembangkan oleh KPK. Pola pencegahan yang demikian lebih bersifat jangka panjang dan permanen jika dibandingkan dengan TP4D kejaksaan Negeri kota Bekasi yang hanya bersifat ad hoc. Selain karena didasarkan pada aturan internal kejaksaan Negeri Kota Bekasi, tugas TP4D hanya ditujukan untuk tugas-tugas khusus mengawal dan mengamankan proyek pemerintah kota Bekasi.


The purpose of this research is to know how TP4D implementation in prevention effort of corruption crime in Bekasi city and to know TP4D obstacles in doing corruption crime in city of Bekasi. To achieve the objective, the writer uses Sociological juridical approach method. The research specification used is research on legal synchronization. The method of presenting the data in the form of a description that is formed systematically.

The conclusion of the results of research and discussion is how the prevention of corruption conducted TP4D District Attorney Bekasi City. TP4D is a new working team formulated by the State Prosecutor throughout Indonesia through Presidential instruction and followed up by the Attorney General of the Republic of Indonesia to assist the State Attorney especially Bekasi city in providing legal assistance related to the acceleration of regional development. When comparing the corruption prevention function performed by the KPK, the model conducted by TP4D of the State Prosecutor of Bekasi City is clearly different. Prevention of corruption by the KPK in it also has the function of prevention of law does not enter at the stage of implementation of work. The KPK is more likely to make more systemic preventive measures, such as building whistle-blowing systems, e-procurement, integrity zones, LHKPN reporting, and anti-corruption training. The KPK Officers do not conduct project supervision which is the domain of BPKP, Government Procurement Policy Institution (LKPP), Ombudsman and Inspectorate.

Normatively, basically the role of the prosecutor's office to prevent corruption is regulated. Namely, by providing increased awareness of community law (Article 30 of Law No. 16 Year 2004). Patterns that can be done by the prosecutor institution in preventing corruption as law enforcement agencies to be free from conflict of interest is with the model developed by KPK. Such a pattern of prevention is more long-term and permanent compared to TP4D District attorney of Bekasi city which is only ad hoc. In addition to being based on the internal rules of the Bekasi City State Procurator, the TP4D task is only intended for specific tasks of escorting and securing the Bekasi city government project.
1600819320C1C012038PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH UKURAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)		Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan dapat berupa kebijakan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh kebijakan keuangan terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kebijakan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan menunjukan hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh masing-masing variabel independen (kebijakan investasi, kebijakan dividen dan kebijakan hutang) terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan property, real estate dan building construction di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis mengunakan analisis deskriptif dan induktif (analisis regresi). Sementara itu, hipotesis penelitian ini diuji dengan moderated regression analysis (MIRA).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan juga menyebabkan semakin kecil pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Namun, semakin besar ukuran perusahaan justru memperkuat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Selain itu, uji sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan proxy pengganti. Uji sensitivitas yang dilakukan menyimpulkan bahwa proxy yang digunakan untuk menguji variabel berpengaruh terhadap hasil penelitian.
Implikasi penelitian ini adalah manajemen perusahaan harus membagikan dividen dalam jumlah yang besar ketika perusahaan telah tumbuh menjadi perusahaan yang besar agar direspon positif oleh investor sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Selain itu, pembagian dividen dalam jumlah yang besar juga dapat mengurangi konflik agensi sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat yang juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, manajemen perusahaan hendaknya menggunakan dana dari internal perusahaan untuk membiayai kekurangan atas aktivitas operasionalnya ketika perusahaan tersebut sudah besar agar nilai perusahaan tidak turun.		Financial policy can be implement to increase the firm value. The company’s financial policies consist of investment policy, dividend policy and debt policy. Previous research related to the influence of investment policy, dividend policy and debt policy to firm value show different results and inconsistent between each other. Therefore, this research adds firm size as a moderating variable. Moreover, this research aims to examine the influence of each independent variables (investment policy, dividend policy and debt policy) to firm value which moderated by firm size.
The population is all property, real estate and building construction companies in Indonesia Stock Exchange 2010-2013. Sampling technique in this research uses purposive sampling method. The collected data is analyzed uses descriptive and inductive analysis (regression analysis). Moderated regression analysis (MIRA) is used to test the hypotheses.
The result of this research indicated that the larger the firm size, the weaker the influence of investment policy to firm value. Moreover, the larger the firm size, the weaker the influence of debt policy to firm value. But, the larger the firm size, the stronger the influence of dividend policy to firm value. The sensitivity test in this research is done using a replacement proxy. It conclude that the proxy to measure the variables have affect to the results of research.
The research has implication that the company’s management must give more dividend when the company grows so it will get positive respond by investor. Finally, it will increase firm value. Moreover, by giving more dividend can reduce agency conflict so the company performance can increase. Increasing company performance will follow by increasing firm value.
1600919321F1G013006PERBANDINGAN POLA DAN HASIL PEMBUBUHAN GABUNGAN AFIKS BAHASA INDONESIA DENGAN BAHASA SUNDAPenelitian ini berjudul “Perbandingan Pola dan Hasil Pembubuhan Gabungan Afik Bahasa Indonesia dengan Bahasa Sunda”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan analisis kontrastif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pola pembubuhan gabungan afiks dan hasil pembubuhan gabungan afiks BI dengan BS berdasarkan kategori kata yang dihasilkan, serta persamaan makna yang dihasilkan dari pembubuhan gabungan afiks bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang mengandung gabungan afiks pada media cetak dan media elektronik di bahasa Indonesia dan bahasa Sunda serta data introspektif. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak dan metode introspektif. Metode simak dengan teknik dasar menggunakan teknik sadap dan teknik lanjutan menggunakan teknik catat. Analisis data menggunakan metode padan dan metode agih. Metode padan yang digunakan adalah metode padan translasional dengan teknik dasar yaitu teknik pilah unsur penentu dan teknik lanjutan yaitu teknik hubung banding menyamakan (HBS) dan teknik hubung banding membedakan (HBB). Metode agih menggunakan teknik dasar yaitu teknik bagi unsur langsung dan teknik lanjutan yaitu teknik baca markah.
Hasil penelitian ini adalah sekurang-kurangnya terdapat gabungan afiks bahasa Sunda yang mempunyai pola pembubuhan gabungan afiks lebih bervariasi dibanding dengan bahasa Indonesia, yaitu adanya pola pembubuhan gabungan afiks prefiks-prefiks, prefiks-prefiks-konfiks, prefiks-infiks, prefiks-prefiks-infiks-konfiks, prefiks-prefiks-infiks-sufiks-konfiks, prefiks-konfiks-konfiks dan infiks-sufiks. Terdapat kekhasan gabungan afiks berupa konfiks di bahasa Sunda yang mempunyai pola prefik-prefiks, yaitu pada konfiks kapi- dan pika, selain itu terdapat gabungan afiks yang mengalami nasalisasi yaitu pada kombinasi afiks Npika, Npi- dan NpangN-keun, kekhasan tersebut tidak terdapat di bahasa Indonesia. Pola hasil pembubuhan gabungan afiks bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda berdasarkan kategori kata, mempunyai perbandingan yang sepadan yaitu dapat menghasilkan nomina, verba, adjektiva, adverbia dan partikel. Akan tetapi, pola hasil pembubuhan dalam bahasa Indonesia mempunyai jumlah data yang lebih banyak dibanding bahasa Sunda.
Terdapat persamaan makna yang dihasilkan dari pembubuhan gabungan afiks bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda yaitu pada gabungan afiks per-an (BI) dengan pa-an (BS); pe-an (BI) dengan pa-an (BS); ke-an (BI) dengan ka-an (BS); se-nya (BI) dengan sa-na (BS); me-i (BI) dengan N-an (BS); me-kan (BI) dengan N-keun (BS) dan di-kan (BI) dengan di-keun (BS).
This study entitled "Perbandingan Pola dan Hasil Pembubuhan Gabungan Afiks Bahasa Indonesia dengan Bahasa Sunda". The type of this research is qualitative descriptive and contrastive analysis. This study aims to describe the similarities and differences of affix affixed affixing patterns and the result of affixing the combination of Indonesian affixes with Sundanese based on the resulting word categories, as well as the meaning equations resulting from affixing the combined affix of Indonesian with Sundanese. Sources of data in this study are words that contain affixed combination in print and electronic media in Indonesian and Sundanese language and introspective data. Methods of data collection using the method refer and introspective method. Method refer to basic techniques using tapping techniques and advanced techniques using the technique of note. Data analysis using method of match and method of agih. The method of the method used is the method of translational match with the basic technique that is the technique of the decisive element and the advanced technique that is the applying handing appeal (HBS) and the differential connecting (HBB) technique. Agih method uses basic techniques that are techniques for direct elements and advanced techniques that is the technique of reading markah technique.
The result of this study is that there is a combination of Sundanese affixes that have affixed affix patterns more varied than the Indonesian language, that is, the combined affix pattern of prefixes-prefixes, prefixes-prefixes- confixes, Prefixes-infixes, prefixes-prefixe-infixes-confixes, prefixes-prefixes-infixes-sufixes- confixes, prefixes-confixes-confixes and infixes-sufixes. There is a combination of affixes in the form of confix in Sundanese which has a prefix-prefix pattern, that is, in kapi- and pika- confix, besides there is a combination of affixed nasalization that is in combination of Npika, Npi- and NpangN-keun affix, the unity is not in Indonesian. The result pattern of affixing affixed Indonesian with Sundanese based on word category has a comparative comparison that can produce nouns, verbs, adjectives, adverbs and particles. However, the pattern of the affixed results in Indonesian has more data than Sundanese.
There is an equation of meaning resulting from affixing the combined affix of the Indonesian language with Sundanese that is in combination affix per (per-an (BI) with pa-an (BS); pe-an (BI) with pa-an (BS); ke-an (BI) with ka-an (BS); se-nya (BI) with sa-na (BS); me-i (BI) with N-an (BS); me-kan (BI) with N-keun (BS) and di-kan (BI) with di-keun (BS).
1601019318E1A013159SENGKETA PERBATASAN WILAYAH PERAIRAN ANTARA CHINA DENGAN FILIPINA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA TAHUN 1982 (STUDI KASUS PUTUSAN PCA CASE NO 2013-19 IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION)Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah laut china selatan menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea Tahun 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase berdasarkan proses penyelesaian sengketa antara China dan Filipina di laut china selatan tentang klaim yang diajukan China di wilayah kedaulatan Filipina.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan data sekunder dan data primer. Penyajian data dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982 diklasifikasi kan menjadi 4, yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Arbitrase dan Arbitrase Khusus, serta Konsiliasi. Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai gugatan Filipina terhadap China tentang sengketa di Laut China Selatan merupakan interpretasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UNCLOS 1982.
This study examines the settlement of border disputes in the South China Sea region by the United Nations Convention On The Law Of The Sea of ​​1982 and the decision of the International Arbitration Tribunal. The verdict issued by the Court of Arbitration is based on a dispute settlement process between China and the Philippines in the South China Sea on claims by China in the sovereign territory of the Philippines.
The approach method used in this research is normative juridical approach method, the research specification is descriptive with secondary data and primary data. Presentation of data with description systematically and logically, then analyzed qualitatively.
The results of this study indicate that the dispute settlement according to UNCLOS 1982 is classified into 4, namely: International Court of Law of the Sea, International Court, Arbitration and Special Arbitration, and Conciliation. The International Arbitration Court's decision on the Philippine lawsuit against China on disputes in the South China Sea is an interpretation of the articles contained in UNCLOS 1982.
1601119323H1B013032FUNGSI KERNEL TERBAIK UNTUK ESTIMATOR NADARAYA-WATSON DALAM ESTIMASI FUNGSI REGRESI NILAI TUKAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGANEstimator Nadaraya-Watson merupakan salah satu estimator yang digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi pada model regresi nonparametrik. Estimator ini didasarkan pada bandwidth dan fungsi kernel. Ada empat jenis fungsi kernel yang digunakan pada skripsi ini, yaitu fungsi kernel Epanechnikov, biweight, triweight, dan Gauss. Untuk mengestimasi indeks harga saham gabungan berdasarkan nilai tukar USD terhadap rupiah, fungsi kernel Gauss merupakan fungsi kernel terbaik untuk estimator Nadaraya-Watson. Hal ini dikarenakan nilai mean square error terkecil diberikan oleh fungsi kernel Gauss.

. Nadaraya-Watson estimator is an estimator used to estimate a regression function in a nonparametric regression model. This estimator is based on the bandwidth and kernel function. There are four types of kernel function used in this project, namely Epanechnikov, biweight, triweight, and Gauss kernel functions. To estimate Indonesia Composite Index based on the USD exchange rate to IDR , Gauss kernel function is the best kernel function for Nadaraya-Watson estimator. This is based on the result that the smallest mean square error value is given by Gauss kernel function.
1601219324H1B013022APLIKASI MODEL KETAHANAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN METODE LIFE TABLE PENDEKATAN DE MOIVREPenyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan estimasi penderita kanker terbanyak, terlihat dari jumlah kasus penderita kanker yang tinggi diberbagai tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit – rumah sakit di Jawa Tengah, salah satunya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Informasi mengenai ketahanan hidup seorang penderita kanker diperlukan untuk menentukan langkah pengobatan yang tepat. Menentukan ketahanan hidup pasien penderita kanker dapat dibantu dengan berbagai alat dan metode, salah satunya menggunakan survival function metode life table dengan pendekatan De Moivre. Tujuan penelitian ini adalah mencari bentuk life table dari tabel mortalitas data pasien penderita kanker di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, dari tahun 2012 sampai 2016 menggunakan survival function dan hukum De moivre, serta mencari pendekatan hukum De Moivre untuk tabel mortalitas data pasien penderita kanker. Hasil penelitian ini adalah bentuk life table data pasien penderita kanker menggunakan hukum De Moivre untuk jumlah pasien yang hidup, peluang pasien yang hidup dan peluang pasien meninggal yaitu berbentuk linier, sedangkan bentuk grafik untuk jumlah pasien yang meninggal adalah grafik fungsi konstan. Model ketahanan hidup menggunakan pendekatan hukum De Moivre untuk tabel mortalitas data pasien penderita kanker di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yaitu mendekati data aslinya.Cancer is one of the main cause of death around the world. Central java is a province with the largest estimation of people with cancer, which can be seen from the high number of cancer cases in many medical services especially hospitals in central java, one of them is RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Information about life expectancy of a cancer patient is needed to determine a suitable treatment. In determining the life durability of cancer patients, we can use several methods, one of them is by using survival function life table method with De Moivre approximation. The aim of this research is to find the life table from mortality table of cancer patients in RSUD Margono from 2012 until 2016 by using survival function and De Moivre law, and to find the approximation of De Moivre law for mortality table of cancer patient. The study shows that the form of cancer patients's life table by using De Moivre's law for the number of survived patients and probability of patient who survived and not is linear, while the graph for the number if patients who not survived is constant. The The survival model show that the prediction on the number of life and that from mortality table of cancer patient is closed enough to the real data.
1601319325F1B013052PENGARUH KEPUASAN KERJA - KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PEGAWAI RSUD CILACAP
(Studi Kasus pada Pegawai di Ruang Rawat Inap RSUD Cilacap)
Perilaku dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu perilaku in-role dan extra-role yang mana perilaku in-role merupakan perilaku yang telah diatur dalam job descriprition sedangkan extra-role merupakan perilaku memberikan lebih kepada organisasi. Perilaku extra-role di sebut juga dengan Organizational Citizenship Behavior. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja - Kompensasi dan Iklim Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai RSUD Cilacap (studi kasus pada pegawai rawat inap RSUD Cilacap.)
Penelitian ini menggunakan teori dan konsep berupa Organizational Citizenship Behavior yang merupakan perilaku di luar job description yang timbul atas kesadaran diri masing-masing orang, serta menggunakan teori dan konsep Kepuasan Kerja, Kompensasi dan Iklim Organisasi sebagai faktor pendorongnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif asosiatif dan teknik sampling yang digunakan yaitu dengan stratified random sampling.
Hasil penelitian dan anallisis data menggunakan analisis Regresi Ordinal menunjukkan bahwa: (1) Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan koefisien Regresi Ordinal sebesar 22,795 dan berpengaruh sebesar 0,179 atau 17,9 persen ; (2) Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan koefisien Regresi Ordinal sebesar 23,331 dan berpengaruh sebesar 0.271 atau 27,1 persen; (3) Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan koefisien Regresi Ordinal sebesar 23,466 dan berpengaruh sebesar 0,476 atau 47,6 persen; (4) Secara bersama-sama antara Kepuasan Kerja, Kompensasi dan Iklim Organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap OCB dengan koefisien Regresi Ordinal sebesar 72,166 dan berpengaruh sebesar 0,541 atau 54,1 persen.


Kata kunci: Kepuasan kerja, Kompensasi, Iklim Organisasi, OCB
Behaviors can be seen from two perspectives: in-role and extra-role behaviors which is in-role behavior is a behavior that has been set in job descriprtion while extra-role is a behavior that giving more to the organization. In the organization need these kind of behaviors in order to improve the effectiveness of the organization which the extra-role needs to be pushed with the supporting factors in order to increase. Extra-role behavior can be called Organizational Citizenship Behavior. This research entitled "The Influence of Job Satisfaction- Compensation and Organizational Climate on Organizational Citizenship Behavior on Cilacap Hospital Staff (Case Study on inpatient room employee in Cilacap Hospital).
This study using the theory and concept of Organizational Citizenship Behavior which is behavior beyond the job description that on the self awareness of each person, also using the theory and concept of Job Satisfaction, Compensation and Organizational Climate as the supporting factors. The method that used in this research is a survey with quantitative associative approach and sampling technique that is used that is stratified random sampling. The population in this study were inpatient staff of RSUD Cilacap with a sample of 121 respondents.
Based on the results of research and data analysis using Ordinal Regression analysis showed that: (1) Job satisfaction has a positive and significant effect on OCB of 22.795 and has an effect amount 0,179 or 17,9 percent ; (2) Compensation has a positive and significant effect on OCB of 23.331 and has an effect amount 0.271 or 27,1 ; (3) Organizational Climate has a positive and significant effect on OCB of 23.466 and has an effect amount 0,476 or 47,6 percent; (4) Together between Job Satisfaction, Compensation and Organizational Climate have a significant and positive influence on OCB of 72.166 and has an effect amount 0,541 or 54,1 percent.

Keywords: Job satisfaction, Compensation, Organizational Climate, OCB
1601419327E1A012234“ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap)”ABSTRAK

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah, seperti yang terjadi antara PT. Oto Muliartha dan Lusde Tampubolon yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dalam proses pembelian mobil secara angsuran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai tuntutan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen putusan nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap dan untuk menganalisis wujud wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen putusan nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, jenis data berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta metode analisis data normatif kualitatif. Diperoleh hasil bahwa pertimbangan hukum hakim mengenai tuntutan wanprestasi berupa pemenuhan perikatan dalam perkara ini sudah tepat. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Mentri Keuangan Nomor 448 /KMK.017/2000, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata dan dikaitkan dengan teori dari Abdulkadir Muhamad. Selain itu dikaitkan dengan pendapat R.Setiawan, J.Satrio dan R.Subekti debitur wanprestasi dan wujud wanprestasi yang dilakukan oleh Lusde Tampubolon selaku konsumen/debitur adalah terlambat atau memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktunya
ABSTRACT

In the implementation of consumer finance agreement is inseparable from the various obstacles and problems that accompany it, so have to whip up a variety of efforts to tackle the problem of a settlement, as happened between PT. Muliartha Oto and Lusde Tampubolon who has done consumer finance agreements in the process of purchasing the car in installments. The purpose of this research is to analyze the judge's legal reasoning about the demands of creditors against the debtor which breach of contract in consumer finance agreement ruling number 47/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN-Rap and to analyze the existent breach of contract done of debtors in consumer finance agreement ruling number 47/Pdt. Sus-BPSK/2016/PN-Rap. The method of research done in the juridical normative approach method, namely cases, types of data in the form of secondary data in the form of primary law materials, secondary and tertiary as well as normative qualitative data analysis method. Obtained results that legal considerations regarding breach of contract claims judges be the fulfillment of the Alliance in this matter is just right. Under article 5 of decision of the Minister of finance Number 448/KMK.017/2000, article 1238 Indonesian Civil Code, article 1320 Indonesian Civil Code, and associated with the theory of Abdul Kadir Mohamad. Other than that associated with the opinions of R. Setiawan, J. Satrio and R.Subekti breach of contract and breach of contract existed the debtor performed by Lusde Tampubolon as consumer/debtor is late or meet his achievements but not timely
1601519326F1G012030TINDAK TUTUR TANYA JAWAB DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PADA KASUS KOPI BERSIANIDAPenelitian ini berjudul “Tindak Tutur Tanya Jawab dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Kasus Kopi bersianida”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis tindak tutur tanya jawab dan fungsi tindak tutur tanya jawab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Kasus Kopi Bersianida. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang berbentuk tanya jawab atau tuturan yang bermodus interogatif yang digunakan dalam persidangan kasus kopi bersianida. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam persidangan kasus kopi bersianida yang berasal dari tuturan hakim, jaksa, penasihat hukum, dan saksi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu dan teknik hubung banding memperbedakan (HBB).
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tindak tutur tanya jawab dalam persidangan di Pengailan Negeri Jakarta pada kasus kopi bersianida terdapat jenis tindak tutur meliputi tindak tutur literal langsung dan tindak tutur literal tidak langsung. Pada penelitian ini juga ditemukan jenis tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Fungsi tuturan yang ditemukan dalam tindak tutur tanya jawab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pada kasus kopi bersianida meliputi (1) tindak tutur representatif, meliputi fungsi mengakui, penegasan maksud tuturan, dan memberikan kesaksian, (2) tindak tutur direktif, meliputi fungsi meminta informasi, mengonfirmasi dan menyarankan, (3) tindak tutur ekspresif, meliputi fungsi kaget dan kecewa.

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tindak tutur di persidangan menggunakan tuturan yang literal yaitu tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Hal ini karena tindak tutur tanya jawab di persidangan merupakan tuturan yang memiliki topik dan target yang jelas, sehingga tidak ditemukan pertanyaan dan jawaban yang tidak literal. Penutur cenderung menggunakan bahasa yang lugas agar dapat dimengerti mitra tutur dengan jelas. Tuturan tanya jawab tidak hanya berfungsi untuk meminta informasi melainkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu seperti mengonfirmasi, memberikan kesaksian, dan mengakui.
This research entitled “Act of question and answer in Trials at The Jakarta District Court on the case of cyanide coffee. It aimed to describe the kind of act of speech on the case and the function it self. This research is a descriptive qualitative.
Data of this research are question and answer speeches or introgative speech of the trials. The data source are obtained by the judges speech, the prosecutor’s speech, adviser of judges’s speech, and the witness speech. The method of data collecting in this research is heed method by tapping and note technique. Meanwhile, the method of data analysis uses the equivalent method by sort out the decisive elements technique and the appeal distinguishes technique.
The result of the analysis can be concluded that the act of question and answer in trials at the Jakarta district court on the case of cyanide coffee has two kinds of speech act. They are direct literal speech act and indirect literal speech act. The research also found the locution speech act, ilocution speech act,and prelocution speech act. There are some functions of the speech act in the trials, they are (1) representative speech act include admitted function, affirmation of speech inten, and bear witness, (2) directive speech act include asking information function, confirming function, and suggesting function, (3) expresive speech act include surprise and disapointed function.
According to the research result it can be seen that the act of question and answer in the court using literal speech, has same purpose with the meaning of the words that construct it. Therefore, the act of question and answer in the court is speech which have topic and certain target, in order, there is nonliteral question and answer that found. The speaker tends to use direct language, that meant to make the instruction easy to understand. The act of question and answer not only functioned to ask information but also to convey the purpose and certain aim, such as giving information, testimony and confession.
1601619329B1J013002UJI KETAHANAN STRUKTURAL DAUN KEDELAI (Glycine max (L.) Merr.) KULTIVAR TAHAN DAN RENTAN TERHADAP PENYAKIT BERCAK DAUNKedelai (Glycine max L. Merril) merupakan komoditas tanaman pangan ketiga setelah padi dan jagung di Indonesia. Tanaman ini dikenal juga sebagai sumber protein nabati terpenting yang relatif murah, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Usaha peningkatan produktivitas kedelai tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain adanya gangguan hama dan penyakit. Saat ini kultivar unggul kedelai yang tahan terhadap penyakit bercak daun masih sedikit dibandingkan dengan luas area pertanaman yang beragam. Untuk mendapatkan kultivar tahan dapat dilakukan melalui seleksi tidak langsung terhadap karakter morfologi, anatomi dan biokimia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakter anatomi daun kedelai dari beberapa kultivar kedelai setelah diinokulasi jamur Cercospora sp. penyebab bercak pada daun.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola Faktorial dengan Faktor 1 adalah kultivar kedelai tahan dan rentan penyakit dan faktor dua adalah inokulasi patogen. Penelitian ini menggunakan 4 taraf perlakuan inokulasi patogen terhadap 4 kultivar kedelai yaitu 2 kultivar tahan (‘Dering’ dan ‘Slamet’), serta kultivar Rentan (‘Grobogan’ dan ‘Wilis’). Metode pembuatan preparat anatomi daun dengan menggunakan metode parafin, pewarnaan dengan safranin 1% dalam alkohol 70 % dan preparat segar. Parameter yang diamati adalah tebal kutikula, epidermis, dan mesofil, ukuran stomata (panjang dan lebar), jumlah stomata dan trikomata per 1 mm2 luas daun. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95% dan 99%, dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kultivar ‘Dering’ dan ‘Slamet’ memiliki tebal kutikula, epidermis, dan rasio palisade tertinggi serta panjang dan lebar stomata terendah dengan jumlah stomata terendah dan trikomata tertinggi, dibandingkan kultivar ‘Grobogan’ dan ‘Wilis’. Kultivar ‘Dering’, ‘Slamet’ dan ‘Grobogan’ dikelompokan dalam kultivar toleran penyakit bercak daun, dan ‘Wilis’ agak toleran.
Soybean (Glycine max L. Merrill) is the third food crop commodity after rice and maize in Indonesia. This crop is also known as the most important source of vegetable protein are relatively cheap, so it can be reached by the whole society. Efforts to improve the productivity of soybean is not in spite of various constraints, among others, the pests and diseases. Currently soybean cultivars that are resistant to leaf spot diseases is small compared to the area of crop variety. To obtain resistant cultivars can be done through indirect selection on morphological characters, anatomy and biochemistry. The aim of this study was to determine the character of anatomical leaf structure of some soybean cultivars after inoculated the fungus Cercospora sp. cause spotting on leaves.
The method that used in this study is an experimental method with a completely randomized design (CRD) factorial pattern with 1st factor is the soybean cultivars resistant and susceptible and the 2nd factor is pathogen inoculation. This study uses 4 levels treatment of pathogen inoculation, against four cultivars of soybean are two resistant cultivars (‘Dering’ and ‘Slamet’), as well as susceptible cultivars (‘Grobogan’ and ‘Wilis’). The method of making preparations for the leaf anatomy using paraffin, staining with safranin 1% in 70% alcohol and fresh preparations. Parameters measured were thickness of cuticle, epidermis and mesophyll, size of stomata (length and width), the number of stomata and trikomata in 1 mm2 of leaf area. Data were analyzed quantitatively using ANOVA test with a confidence level of 95% and 99%, continued with BNT test. The results of research showed that ‘Dering’ and ‘Slamet’ cultivars have the largest thickness of cuticle, epidermis, and palisade ratios and the smallest length and width of stomata with the smallest number of stomata and the largest number of trichomata compared to ‘Grobogan’ and ‘Wilis’ cultivars. Cultivar Dering, ‘Slamet’ and ‘Grobogan’ are grouped in leaf spotted tolerant cultivars, and ‘Wilis’ is rather
1601719330E1A010232TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PEMBUJUKAN TERHADAP ANAK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt.) 		ABSTRAK

Perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan sebagai bentuk upaya membujuk. Membujuk sama halnya dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata-kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keingannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan pembujukan terhadap anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan pembujukan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Majelis Hakim telah memperimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi, dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa terdakwa adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini karena telah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan diketahui bahwa korban masih anak-anak.
Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti ternyata antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Dari fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa dipidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan. 		ABSTRACT

Deed which in character awaken sexual enthusiasm to victim can be interpreted as effort form persuade. Persuading is the same as appealed that is in pleasure, delicately of liver, good with body movement and also words so that the people will listening go its him.
This research aim to to know applying of coition doing an injustice elements with persuasiveness to child and to know consideration base punish Judge of district court Purwokerto in dropping crime in No case : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt.
Research conducted by using method approach of normative yuridical,. Specification of descriptive Research of analysis, Source of secondary data cover law and regulation going into effect, literature, result of research related to problems fundamental and also Decision District Court Purwokerto Number 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed with normative method qualitative.
Pursuant to result of research, hence can be concluded: applying of Elements coition doing an injustice with persuasiveness to child in District Court Purwokerto Number decision : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Committee Judge have balanced deed of defendant as arranged and menaced by crime in Section 81 sentence (1) Law Number 23 Year 2002 about Protection of Child. Pursuant to expressed by law fact in conference known by that any elements in above mentioned section have fufilled, thereby hence can be told that defendant is one who have to ask by in this case crime responsibility because have designedly persuaded child conduct coition with him, and known that children still victim.
Consideration base punish Judge of district court Purwokerto in dropping crime at Number case : 61/Pid.Sus/2015/PN. Pwt. Committee Judge obtain; get confidence that defendant have proven validly and assure to make a mistake to conduct doing an injustice as asserted by Publik Prosecutor in first assertion, the mentioned relied on eyewitness boldness, expert boldness, defendant boldness and letter, related to evidence goods in the reality between which is one with is other of interaction. From the law fact by Committe Judge have been made as consideration base for the fallout of crime to defendant as arranged in Section 184 sentence (1) KUHAP, and have considered things weighing against and lightening defendant. Defendant punished prison during : 5 (five) Year and crime fine equal to Rp.60.000.000,- (Sixty million rupiah) with rule if Defendant unable to pay the the penalty can change with coop crime during 3 (three) Month.
1601819141F1C012019Kepemimpinan dalam Serial Film Animasi (Analisis Naratif Animasi The Legend of Korra)
Animasi adalah media massa seperti film yang digemari oleh anak dan remaja. Ada anggapan jika animasi hanyalah hiburan semata tanpa ada pesan moral yang disampaikan. Padahal banyak animasi yang memberikan pesan moral bahkan ada yang berkaitan dengan kepemimpinan, salah satunya adalah serial animasi produksi Nickeledeon, The Legend of Korra.
Penelitian menggunakan metode analisis naratif digunakan demi mengetahui karakter kepemimpinan yang muncul pada tokoh. Analisis naratif pada riset ini memakai pendekatan sintagmatik Vladimir Propp dipadukan dengan pendekatan paradigmatik Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Legend of Korra memakai dua puluh sembilan fungsi dari tiga puluh satu fungsi cerita. Animasi ini juga mengungkapkan bahwa Korra menampilkan kepemimpinan karismatik sedangkan lawannya Amon memperlihatkan kepemimpinan diktatoris.

Animation is a mass media like movies favored by children and adolescents. There is a presumption if the animation is merely entertainment without any moral message delivered. Though many animations that provide moral messages and some even related to leadership, one of which is the animated serial production of Nickeledeon, The Legend of Korra.
Research using the method of narrative analysis used to know the character of leadership that appears on the character. The narrative analysis of this research uses the syntagmatic approach of Vladimir Propp combined with Roland Barthes's paradigmatic approach. The results show that The Legend of Korra uses twenty-nine functions of thirty-one narrative functions. The animation also reveals that Korra displays charismatic leadership while Amon's opponent shows dictatorial leadership.
1601919339H1K013008ANALISIS FOSIL FORAMINIFERA
PADASTRATIFIKASI SEDIMEN LAUT DI SELAT MAKASSAR SEBAGAI BIOINDIKATOR PALEOSEANOGRAFI		Perubahan kondisi perairan di laut Indonesia berlangsung secara terus menerus dari masa lampau hingga saat ini. Informasi tentang perubahan tersebut dapat diperoleh dari fosil foraminifera yang terendapkan dalam sedimen laut. Struktur tubuh foraminifera yang sederhana, sebarannya yang luas serta kemampuannya yang tinggi dalam merespon perubahan lingkungan menjadikan foraminifera berpotensi sebagai bioindikator paleoseanografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi kelimpahan, jumlah jenis, dan distribusi foraminifera berdasarkan stratifikasi sedimen laut di Selat Makassar, serta menganalisis foraminifera sebagai bioindikator paleoseanografi. Penelitian ini dimulai dari pengambilan sampel fosil foraminifera pada stratifikasi sedimen laut di Selat Makassar untuk selanjutnya diidentifikasi sampai tingkat spesies dan foraminifera yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan grafik terhadap kelimpahan individu dan jumlah jenis foraminifera serta analisis foraminifera yang merupakan bioindikator paleooseanografi. Hasil inventarisasi ditemukan 60 spesies foraminifera dari sejumlah 599.759 individu, meliputi 32 spesies foraminifera bentonik dan 28 spesies foraminifera planktonik. Hasil analisis ditemukan 6 jenis foraminifera planktonik yang dapat dijadikan sebagai bioindikator paleoseanografi yaitu Globigerinoides rubra dan Globigerinoides sacculifera sebagai indikator suhu dan salinitas permukaan air laut, Neogloboquadrina dutertrei dan Pulleniatina obliquilocuata sebagai indikator termoklin, serta Globigerina bulloides dan Globorotalia menardii sebagai indikator upwelling. Kondisi Paleooseanografi Selat Makasar berdasarkan analisis foraminifera menunjukkan bahwa suhu permukaan air laut, salinitas, dan upwelling pada masa lampau lebih tinggi dibandingkan saat ini, serta kedalaman termoklin pada masa lampau lebih dangkal dibandingkan saat ini.Changes in conditions in the sea of Indonesia take place continuously from the past to the present. Information about the changes that can be obtained from fossil foraminifera deposited in marine sediments. Simple body structure, spreading wide and high ability to respond environmental changes make foraminifera potential as bioindicators of paleoceanography. The purpose of this study was to inventory the abundance, the number of species, and the distribution of foraminifera based on the stratification of marine sediments in the Makassar Strait, and to analyzed foraminifera as paleocyanographic bioindicators. This research started from sampling fossil foraminifera on marine sediment stratification in Makassar Strait for subsequent species and foraminifera produced then analyzed descriptively by using graph to abundance and number of foraminifera type which is paleooseanography bioindicators. Inventory results found 60 types of foraminifera from the number of 599,759 individuals, including 32 species of foronifonic bentonic and 28 species of planktonic foraminifera. The results of the analysis found 6 types of planktonic foraminifera that can be used as paleosochemical bioindicators such as Globigerinoides rubra and Globigerinoides sacculifera as indicators of sea surface temperature and salinity, Neogloboquadrina dutertrei and Pulleniatina obliquilocuata as indicators of thermocline, and Globigerina bulloides and Globorotalia menardii as upwelling indicators. The condition of the Makassar Strait Paleooseanography based on foraminifera results shows the temperature of air, salinity, and upwelling in the past is higher today, and the depth of the thermocline in the past is more shallow than it is today.
1602019347F1B112008Kinerja Implementasi Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016Pekerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses produksi. Namun pengusaha yang berorientasi pada keuntungan sering mengesampingkan hak pekerja. Salah satu yang menjadi hak pekerja adalah mendapat upah yang layak. Tetapi seringkali pekerja dibayar terlalu rendah oleh para pengusaha. Untuk mengantisipasi agar para pekerja tidak dibayar terlalu rendah, maka pemerintah membuat regulasi tentang upah minimum.
Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki banyak industri, maka memiliki pekerja yang banyak juga. Pemberian upah kepada para pekerja dilindungi oleh regulasi tentang Upah Minimum Kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya pekerja dibayar sesuai Upah Minimum Kabupaten Purbalingga.
Penelitian ini memfokuskan pada kinerja implementasi Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, SPSI, dan APINDO serta para pekerja sebagai sasaran pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Kinerja Implementasi Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 belum optimal. Meskipun tingkat kepatuhan dari hasil pemantauan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, implementasi masih banyak mengalami kendala. Kendala tersebut berupa tidak tersedianya sarana dan prasarana Balai Latih Kerja bidang rambut dan bulu mata palsu, mekanisme penangguhan yang dirasa para pengusaha terlalu berbelit, sosialisasi yang belum mampu menjangkau seluruh sasaran kebijakan, manfaat kebijakan yang belum didistribusikan secara merata kepada sasaran kebijakan, besaran upah minimum yang belum mencapai Kebutuhan Hidup Layak.		Workers are an important element in the production process. However, profit-oriented entrepreneurs often override workers' rights. One of the workers' rights is to get a decent wage. But workers are often underpaid by entrepreneurs. To anticipate that workers are not paid too low, the government makes regulations on minimum wages.
Purbalingga District as one of the districts that have many industries, hence have many workers as well. Wages to workers are protected by regulation on District Minimum Wage. However, in practice, not all workers are paid according to Minimum Wage of Purbalingga Regency.
This study focuses on the implementation performance of Minimum Wage of Purbalingga District in 2016 which is reviewed from the aspect of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This research method uses qualitative descriptive. The objectives of this study were the Department of Manpower of Purbalingga District, SPSI, and APINDO as well as the workers as supporting targets.
Based on the results of research that has been done that Performance Implementation Minimum Wage Purbalingga District Year 2016 not optimal. Although the level of compliance from the monitoring results always increase every year, the implementation is still experiencing many obstacles. These constraints include the unavailability of facilities and infrastructures of Training Center for fake hair and eyelashes, suspension mechanisms that employers feel are too complicated, socialization has not been able to reach all policy targets, policy benefits that have not been distributed evenly to policy goals, minimum wage amount Who have not reached the Decent Living Needs.