1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 15.941-15.960 dari 49.942 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1594119263F1D012033GERAKAN MASYARAKAT SAMIN MENENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI WILAYAH PEGUNUNGAN KENDENG UTARA KABUPATEN PATIPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerakan masyarakat Samin menentang rencana pembangunan pabrik semen yang dilakukan PT. Sahabat Mulia Sakti di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Masyarakat Samin melakukan gerakan penolakan rencana pembangunan pabrik semen tersebut, sementara pemerintah Kabupaten Pati mendukung rencana pembangunan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, salah satu bentuk gerakan sosial adalah perlawanan masyarakat Samin terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati. Tahun 2006, PT. Semen Gresik berencana membangun pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, namun akhirnya gagal karena mendapat perlawananan keras dari masyarakat sekitar. Kemudian PT. Sahabat Mulia Sakti datang dan memulai rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kayen. Masyarakat Samin kembali menetang rencana pembangunan pabrik semen tersebut, karena adanya pabrik semen dapat merusak pegunungan Kendeng Utara. Dengan dukungan banyak pihak masyarakat bersatu menentang rencana pembangunan pabrik tersebut, namun jalan pembangunan pabrik semakin mulus dengan dikeluarkannya izin lingkungan oleh Bupati Pati. Hal tersebut membuat masyarakat menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan Bupati Pati yang telah mengeluarkan izin lingkungan. Dalam gerakan tersebut, ada beberapa aktor yang terlibat didalamnya, baik sebagai penentang maupun yang mendukung, seperti masyarakat Samin, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), masyarakat, pemerintah Kabupaten Pati, serta PT. Sahabat Mulia Sakti.
This research aims to understand and describe Samin society movement against the plan of cement factory construction by PT. Sahabat Mulia Sakti in Tambakromo Sub-district and Kayen Sub-district. The reseach method used is descriptive qualitative method with case study approach. Data obtained from observation, interview, and documentation study. Data were analysed using Miles and Huberman interactive model analysis method. In this research used triangulation technique Data ensure data validity.
Summary of the results of this study is as follows, one form of social movement is the resistance of society Samin against the plan to build a cement factory in Pati regency. In 2006, PT. Semen Gresik plans to build a cement factory in Sukolilo sub-district, but eventually failed because of strong resistance from the surrounding community. Then PT. Sahabat Mulia Sakti came and started the plan to build a cement factory in Tambakromo and Kayen Sub-districts. Community Samin back to plan the construction of the cement plant, because the cement plant can damage the mountains of North Kendeng. With the support of many communities united against the plan to build the factory, but the road to the construction of the factory more smoothly with the issue of environmental permission by the Regent of Pati. It makes the public take legal action by suing the decision of Regent of Pati who has issued environmental permit. In the movement, there are several actors involved in it, both as opponents and supporters, such as Samin community, Kendeng Air Care Community Network (JMPPK), community, government of Pati Regency, and PT. Sahabat Mulia Sakti.
1594219275E1A013194TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN BENCANA OLEH
NEGARA LAIN (STUDI PEMBERIAN BANTUAN NEGARA LAIN PADA
SAAT BENCANA TSUNAMI ACEH, INDONESIA, 2004)		Pada bulan Desember 2004 lalu, seluruh dunia dikejutkan dengan sebuah bencana tsunami yang melanda sejumlah negara. Negara yang paling parah terkena dampaknya ialah Indonesia tepatnya Aceh. Tidak kurang dari delapan belas negara memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana pemulihan dan militer demi menyalurkan bahan logistik atau kebutuhan pokok. Saat itu, Indonesia belum memiliki undang-undang ataupun peraturan mengenai prosedur untuk memulai dan mengakhiri bantuan kemanusiaan. Permasalahan turunan yang timbul akibat regulasi yang belum optimal mengatur mengenai penanggulangan bencana dapat memberikan dampak bahwa kedaulatan Indonesia rawan terancam karena bantuan yang diberikan oleh negara maupun lembaga atau organisasi internasional.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum internasional mengenai pemberian bantuan bencana internasional oleh negara lain dan pengaturan hukum nasional Indonesia dalam pemberian bantuan bencana tsunami Aceh 2004 oleh negara lain.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bantuan kemanusiaan berpedoman pada Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB tentang larangan intervensi dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 46/182 Tahun 1991, dan The Sphere Guidelines (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response) 2011. Pada saat tsunami Aceh 2004, terdapat satu pedoman tambahan yang sifatnya mengikat yaitu Status of Forces Agreement (SOFA) untuk mengatur aktivitas militer asing di negara Indonesia. Belajar dari bencana tsunami 2004, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi dasar kerangka hukum untuk penanggulangan bencana.		In December 2004, the whole world was struck by a tsunami that struck several countries. The most severely affected country is Indonesia, precisely Aceh. No fewer than eighteen countries provide humanitarian aid in the form of recovery funds and military forces in order to distribute logistics or basic necessities. At that time, Indonesia did not have any laws or regulations regarding the procedures for starting and ending humanitarian aid. Derivative problems arising from the lack of optimal regulation on disaster management, among others are the legality of relief materials, the efficiency and effectiveness of the distribution of aid and all the needs that are considered as aid for tsunami victims in Aceh, and the impact that Indonesia's sovereignty is vulnerable because of Assistance provided by the state as well as international agencies or organizations.
The approach method used in this normative legal research is the legislation approach. The data used are secondary data in the form of legislation, literature books, journals, and internet sites. This study aims to explain the provisions of international law on international disaster relief by other countries and Indonesia's national legal arrangements in the provision of tsunami relief assistance Aceh 2004 by other countries.
The conclusions of this study are humanitarian assistance based on Article 2 paragraph 7 of the UN Charter on the prohibition of intervention and principles contained in the Principles and Good Practices of Humanitarian Donorship, UN General Assembly Resolution Number 46/182 of 1991, and The Sphere Guidelines (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response). During the 2004 Aceh tsunami, there was one additional binding guideline of the Status of Forces Agreement (SOFA) to regulate foreign military activity in the Indonesian state. Learning from the 2004 tsunami disaster, in 2007, the Indonesian government passed Law No. 24 of 2007 on Disaster Management under which became the legal framework for disaster management.
1594319258E1A011194 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG (Studi Terhadap Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil)Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak yang sangat menentukan masa depan anak, kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak. Perihal orang tua yang nyata-nyata mempunyai tanggungjawab atas pengasuhan dan keberlangsungan hidup anak ternyata mengingkarinya bahkan sebaliknya justru melakukan kekerasan, kekejaman maupun penganiayaan dan tragisnya justru hingga menjadikan hilangnya nyawa anak, maka konsekwensi atas perbuatan orang tua dimaksud secara tegas undang-undang telah mengaturnya, yaitu baik yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 341 KUHP dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 517/Pid.Sus/2014/PN Bil. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik penyajian data yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan teknik analisis data adalah data normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 517/Pid.Sus/ 2014/PN Bil bahwa unsur-unsur Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak. Selain itu Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dari hal tersebut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendasarkan pada fakta-fakta yuridis serta alat bukti yang terdapat dalam persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat-alat bukti. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil. telah benar dan tepat apabila putusannya didasarkan pada dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 341 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak. Hal tersebut Karena hakekat dakwaan alternatif adalah dakwaan pilihan, dimana Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan, dan ternyata yang paling sesuai adalah dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum.The family as the immediate environment for the child that determines the child’s future, the fragility of the family becomes the dominant factor to the complexity of the child's problem. Parents who actually have responsibility for the caring and survival of the child turns out to do violence, cruelty and abuse and tragically make the loss of the child's life, the consequences of the parent's actions is explicitly the law has regulated it, namely both included in the Criminal Code (KUHP) as well as in the special law that is Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The purpose of this study is to know and analyze the application of the elements of Article 341 of the Criminal Code and the basis of judges' legal considerations in imposing criminal charges against the Defendant in the Bangil District Court Decision Number 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil. Approach method used is normative juridical and using descriptive analysis research. This study uses secondary data. Data presentation techniques presented in the form of systematic description and data analysis techniques are qualitative normative data. Based on a study of the Bangil District Court Decision Number 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil that elements of Article 341 of the Criminal Code have been fulfilled, so that the Defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a crime of child killing. In addition, the Judge has also considered things that incriminate and lighten the Defendant as regulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code of Judges in judging the judgment based on the juridical facts and evidence contained in the hearing namely the evidence of information witnesses, instructions and statements of the Defendant as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) on evidence instruments. The General Prosecutor's indictment is filed and alternately prepared, then the Panel of Judges of the Bangil District Court who examined and adjudicated the case Number 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil. has been correct and appropriate if the decision is based on the Subsidair of the indictment the Second Prosecutor, namely violating Article 341 of the Criminal Code which states that the Defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of child killing. This is because the nature of the alternative indictment is a choice indictments, that the Judge can immediately choose to determine which indictment are appropriate and in accordance with the results of the evidence in court session, and the most appropriate is the Subsidair of the indictment the two Public Prosecutors.
1594419259E1A011098Digital Forensik Tayangan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana PembunuhanABSTRAK
Perkembangan era globalisasi telah mengantarkan masyarakat kepada berbagai kemudahan dan kemajuan dalam bidang teknologi, Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi guna penegakan hukum adalah dengan pemanfaatan sebuah media perekaman. Kamera pengintai yang biasa disebut Closed Circuit Television (CCTV).Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi dan kekuatan pembuktian ahli .Proses identifikasi di awali dengan dilakukannya proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. identifikasi dalam hal ini merupakan proses untuk menemukan identitas atau menetapkan identitas seseorang oleh penyidik dan penyelidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap sebuah peristiwa tindak pidana. apabila merujuk dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, cctv merupakan alat bukti yang sah. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.Pada prinsipnya, alat bukti keterangan ahli sama dengan alat bukti saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.		ABSTRACT
The development of the era of globalization has led the community to various conveniences and advances in the field of technology, One form of technology utilization for law enforcement is the utilization of a recording medium. A surveillance camera commonly called Closed Circuit Television (CCTV). The method of approach used in this approach is the normative juridical method. The specifications of this study use descriptive type. The data source used is secondary data. Data collection was done by literature study. The method of analysis used is normative qualitative. This study aims to identify the identification process and the strength of the expert proof. The identification process begins with the investigation process and investigation conducted by the investigator and investigator, prior to the investigation action, conducted by investigator investigation, with the intent and purpose of collecting "preliminary evidence" Or "sufficient evidence" to allow for follow-up investigations. Identification, in this case, is the process of finding an identity or establishing a person's identity by investigators and investigators in collecting the necessary evidence to reveal an offense. When referring to Law no. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions Information Act and Electronic Transactions, CCTV is a valid evidence. In case it is necessary to clarify the siting of the issues that arise in the trial, the presiding judge may ask for expert information and may also request a new material to be submitted by the interested party. In principle, the evidence of expert testimony is equal to the witness evidence that must meet the formal requirements and Material requirements.
1594519260E1A011215PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH ADVOKAT (DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA)
ABSTRAK
Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum dalam konsep undang-undang ini adalah bantuan hukum yang besifat cuma-cuma atau pro deo, dengan sasaran penerima bantuan hukum yaitu orang miskin atau kelompok orang miskin, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut pemberian bantuan hukum dapat dilakukan terhadap Individu atau dapat diberikan terhadap kelompok atau golongan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan,wawancara dilakukan di Polres Purbalingga dan Pengadilan Negeri Purbalingga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa yang tidak mampu di wilayah Pengadilaan Negeri Purbalingga.Pada pelaksanaanya bantuan hukum yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa di Pengadilan Negeri Purbalingga sesuai dengan yang dikatakan oleh undang-undang dan masih banyak yang tidak mengetahui bahwa adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat hal dikarenakan faktor ketidaktahuan para pihak pencari keadilan dan kekhawatiran para pencari keadilan apabila menggunakan jasa bantuan hukum akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Hal ini menjadi satu faktor penting yang harus diperhatikan, dengan ketidaktahuan para pencari keadilan seharusnya dari pihak pemerintah ada sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum di masyarakat khususnya di wilayah Purbalingga sehingga banyak masyarakat yang awam pada umumnya kurang mengerti akan adanya program bantuan hukum. Sehingga banyak yang berfikir bahwa nantinya mereka akan dikenakan biaya perkara yang tinggi. Masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma, Bahkan masih ada masyakarat yang tidak tahu sama sekali tentang program Bantuan Hukum.Kekhawatiran masyarakkan apabila menggunakan jasa Advokat akan mengeluarkan biaya yang tinggi.Kurangnya pemahaman para tersangka atau terdakwa akan hak-haknya.Para tersangka atau terdakwa menganggap menggunakan Advokat dalam kasus akan memerlukan dana yang besar.Sulitnya untuk diberikan pemahaman tentang program Bantuan hukum secara cuma-cuma. Tidak mengetahui manfaat dan fungsi dari bantuan hukum.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Tersangka dan terdakwa tidak mampu,Advokat
ABSTRACT
A legal aid according to Act No. 16 of the year 2011 is the legal services provided by the giver of legal assistance free of charge to the recipient of legal aid. Legal aid in draft legislation it is legal aid which is free or pro deo, with the target of the recipient of legal aid, namely the poor or needy groups, therefore the basis for granting legal aid may be made against an individual or can be given to groups or societies.This research uses sociological methods of juridical approach in methods of data collection through interviews, the study of librarianship, the interview was conducted atPolres Purbalingga Purbalingga District Court and. The purpose of this research is to know the implementation barriers and legal assistance against suspects and defendants who could not afford in the area of Pengadilaan land of Purbalingga. On the implementation of its legal assistance granted to Suspects or Defendants in Purbalingga District Court in accordance with the said legislation and there are still many who do not know that the existence of legal aid that is given away free by advocates it because of ignorance of the factors party seekers of Justice and concerns the justice seekers when using the services of legal aid will issue cost height. This is one important factor that must be considered, with the ignorance of the seekers of Justice is supposed to be from the Government there is a socialization to society, lack of socialization about legal aid in the community especially in the area of Purbalingga, resulting in many societies that lay on a generally less understanding of the existence of a legal aid program. So many have thought that later they will cost you a thing. Still many people who do not know about the existence of a legal assistance program for free, in fact, there is still community who do not know at all about the legal assistance program. The concern of society when using the services of an advocate would issue a high cost. Lack of understanding of the suspect or the accused will be denied their rights. The suspect or defendant assume the use of advocates in the case would require large funds. Difficult it is to give an understanding of the legal assistance program for free. Not knowing the benefits and functions of legal aid.

Keywords: legal aid, suspects, and defendants cannot afford, advocate
1594619256E1A013010URGENSI PENGATURAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIAIndonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan mengeluarkan peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai kesetaraan dan keadilan gender yaitu Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 kedudukan instruksi presiden tidak ada dalam struktur peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan hukumnya jauh berada dibawah undang-undang. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 juga hanya mengikat dan mengatur pemerintah eksekutif saja yang artinya komitmen pemerintah mengenai pengarusutamaan gender baru berlaku pada ranah eksekutif sedangkan legislatif dan yudikatif belum ada.
Penelitian berjudul “Urgensi Pengaturan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia” merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama bahwa Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender diperlukan mengingat dua urgensinya yaitu pertama sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, urgensi kedua diperlukannya Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yaitu sebagai payung hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender sampai pada ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kesimpulan kedua bahwa implikasi adanya Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dapat mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.		Indonesia has ratified Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women through law number 7 year 1984 and issued a rule specifically about the equity and equality of gender, which is President Instruction number 9 year 2000 on priority of gender in national development, based on law number 12 year 2011 the position of President Instruction is not listed in the structure of law regulation, affecting its law power far below the law. President Instruction number 9 year 2000 only bind and regulate the governments commitment on the priority of gender doesn’t apply within the level of legislative and judiciary.
The topic of this research is law urgency on the equity and equality of gender in Indonesia, which is a judicial normative research by using normative qualitative analyzed. This research conclude two thing, the first conclusion is that the law on the equity and equality of gender is necessary because of two urgency, as the consequence of Indonesia in ratifying Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women through law number 7 year 1984, the second urgency about the necessary of law on the equity and equality of gender as an umbrella acting law which comprehensively regulate the equity and equality of gender within the level of executive, legislative and judiciary. The second conclusion is the implication on the existence of law on the equity and equality of gender will quicken the purpose of a substantive equity and equality the same chance between man and woman in enjoying their civil, politic, economy, social and culture rights.
1594719264E1A011211BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PENYIDIKAN
(DI WILAYAH POLRES BANTUL)
ABSTRAK
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tesangka yang tidak mampu seringkali terabaikan. Mereka yang tidak mampu khususnya di wilayah Bantul biasanya memilih untuk menghadapi sendiri masalah hukumnya tanpa di dampingi oleh advokat. Peraturan mengenai bantuan hukum sebenarnya sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bagi tersangka yang tidak mampu dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-Cuma. Rumusan masalah ini untuk mengetahui dan menganalisis bantuan hukum oleh advokat terhadap tersangka yang tidak mampu dalam proses penyidikan di wilayah polres bantul dan menganalisis hambatan yang ada di dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat terhadap tersangka yang tidak mampu dalam proses penyidikan di wilayah polres bantul. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan mengunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Bantul. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder melaui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, pemberian bantuan hukum terutama terhadap terangka yang tidak mampu di wilayah Polres Bantul sudah dilakukan sesuai ketentuyan yang berlaku. Namun sebagai besar tersangka yang tidak mampu memilih menolak ketiak diberikan tawaran untuk didampingi penasehat hukum oleh penyidik. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat di daerah Kabupaten Bantul tentang adanya program bantuyan hukum yang dapat diakses secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.


Kata kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Wilayah Bantul

ABSTRACT

Rights to get the law advice for the suspects which cannot afford sometimes disregarded. They which cannot affordable specifically in Bantul district usually choose to face the problem alone without advocate accompany. Regulation about law advice actually has been arrange in the Laws Number 16th year of 2011. For the suspects which cannot access the law advice for free. The research topic to know and analyse law advice by the advocate into suspects which cannot afford in the investigation process in Bantul Police Resort District and analyse the obstacles which law advice given by the advocate through the suspects that cannot afford the investigation process in Bantul Police Resort District. Approach Method that used in this research is sociology juridical and used the descriptive research specification. Research location has been done in Bantul Police Resort District. Kind and data source that been used are primary and secondary data. The data primary accumulation methods use the interview meanwhile the data secondary accumulation used literature study. Based on the research, the law advice given firstly toward the unaffordable suspects in Bantul Police Resort District has been done according the valid rules. But, most of unaffordable suspects choose the refuse when the offer has given for accompanied by the law advisor from investigator. This case caused the lack of society knowledge in Bantul Regency area about the law advice programme which can be access for free into the unaffordable peoples.


Keywords: Law Advice, Suspects, Bantul District
1594819219H1B013044PEMBENTUKAN MODUL FAKTOR
DARI MODUL MATRIKS HERMITE ATAS RING GAUSSIAN INTEGER		Artikel ini membahas tentang pembentukan modul matriks Hermite H atas ring Gaussian Integer. Penelitian dilanjutkan dengan pembentukan modul faktor dari modul matriks Hermite H atas ring Gaussian Integer oleh submodul J. Berdasarkan eksistensi elemen torsi, modul matriks Hermite atas ring Gaussian Integer merupakan modul bebas torsi. Submodul J dalam J adalah modul torsi, sedangkan modul faktor H oleh submodul J atas Gaussian Integer adalah modul bebas torsi.This study discusses about the construction of module of Hermitian matrices H over ring of Gaussian Integer. The further study discusses about the construction of quotient module of Hermitian matrices H over ring of Gaussian Integer with respect to the submodule J. By investigating the existence of torsion element, it is gained that the module H over ring of Gaussian Integer is a free-torsion module. The submodule J in H is a torsion module yet the quotient module of Hermitian matrices H over ring of Gaussian Integer with respect to the submodule J is a free-torsion module.
Keywords: Hermitian matrices, ring of Gaussian Integer, module, quotient module, torsion module.
1594919267H1B012029ESTIMASI KETAHANAN HIDUP PENDERITA DIABETES MELLITUS MENGGUNAKAN METODE LIFE TABLEDiabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan sekresi insulin. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan diabetes mellitus, diantaranya faktor kebiasaan merokok dan riwayat jantung koroner. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model ketahanan hidup. Metode life table dapat digunakan untuk mengestimasi model ketahanan hidup sehingga diperoleh peluang tahan hidup penderita diabetes mellitus. Hasil riset ini menunjukkan bahwa harapan hidup seseorang pada awal pengamatan terdiagnosa diabetes mellitus untuk kasus status merokok pasif selama 15,907 tahun, kasus status merokok aktif selama 15,702 tahun, kasus tidak terkena jantung koroner selama 16,567 tahun, dan kasus terkena jantung koroner selama 14,433 tahun. Diabetes mellitus is a disease caused by high blood sugar resulting from disruption secretion of insulin. There are many factors that causing diabetes mellitus, including factors smoking habits and the historical of coronary heart disease. The purposes of this research is to obtain the survival model. The method of life table can be used to estimate the survival model in order to obtain survival probability of patient with diabetes mellitus. In this research, the result showed that survival of someone in the early observation diagnosed diabetes mellitus for case of passive smoking status is 15.907 year, case of active smoking status is 15.702 year, case of no history coronary heart disease is 16.567 year, and case of history coronary heart disease is 14.433 year.
1595019215F1C013056Pengaruh Penggunaan Situs Jejaring Sosial ASK.FM terhadap Keterbukaan Diri Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penggunaan Situs Jejaring Sosial ASK.FM terhadap Keterbukaan Diri Siswa SMP Negeri 2 Purwokerto”. Menggunakan teori Uses & Gratifications penelitian ini berusaha untuk mencari pengaruh antara penggunaan situs jejaring sosial ASK.FM terhadap keterbukaan diri siswa SMP Negeri 2 Purwokerto.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan studi korelasional dan regresi. Teknik simple random sampling dipilih untuk memnentukan jumlah responden yang akan menjadi sampel penelitian dengan berdasarkan pada rumus Taro Yamane, maka diperoleh jumlah sampel74 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment, dilanjutkan dengan teknik regresi linier sederhana untuk memprediksi arah hubungan, sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana hipotesis penelitian (Ha) dapat diterima.
Hasil penelitian menyimpulkan koefisien korelasi antara penggunaan situs jejaring sosial ASK.FM terhadap keterbukaan diri siswa SMP Negeri 2 Purwokerto sebesar 0,893 yang berarti mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Hasil perhitungan regresi menjelaskan variabel keterbukaan diri siswa SMP Negeri 2 Purwokerto mampu dipenuhi dengan penggunaan situs jejaring sosial ASK.FM sebesar 79,7% dengan arah hubungan yang positif. Dari hasil uji t dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh nilai t sebesar 16,83 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,992. Dengan demikian Ho yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan situs jejaring sosial Ask.Fm terhadap keterbukaan diri siswa SMP Negeri 2 Purwokerto ditolak, sedangkan Ha yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan situs jejaring sosial Ask.Fm terhadap keterbukaan diri siswa SMP Negeri2 Purwokerto diterima.		This research entitled "The Effect of Using Social Networking Sites ASK.FM to Self-Disclosure SMP Negeri 2 Purwokerto Students ". Using Uses & Gratifications theory this research is trying to find the effect between the use of social networking website ASK.FM to the self disclosure of SMP Negeri 2 Purwokerto students.
The research method used is quantitative research method with correlational and regression study. The simple ramdom sampling technique was chosen to determine the number of respondents who will be the research sample based on the Taro Yamane’s formula, then the sample number of 74 respondents was obtained. Data analysis technique in this research using Pearson Product Moment correlation analysis, followed by simple linear regression technique to predict the direction of relationship, while t test is used to know the extent to which the research hypothesis (Ha) is acceptable.
The results concluded that the correlation coefficient between the use of social networking site ASK.FM to the self disclosure of SMP Negeri 2 Purwokerto students is 0.893 which means have a very strong effect. Regression calculation results explain the self-disclosure variables of students SMP Negeri 2 Purwokerto able to be filled with the use of social networking site ASK.FM of 79.7% with a positive relationship direction. From the result of t test with significance level 0,05 obtained t value that is 16,83 bigger than t value table that is 1,992. Thus Ho which states there is no significant effect between the use of social networking sites Ask.Fm to self disclosure of SMP Negeri 2 Purwokerto students is rejected, while Ha which states there is a significant influence between the use of social networking sites Ask.Fm to the self disclosure of SMP Negeri2 Purwokerto students is accepted.
1595119269E1A011231PEMBINAAN WARGA BINAAN ANAK DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEMANDIRIAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUTOARJO ABSTRAK
PEMBINAAN WARGA BINAAN ANAK DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEMANDIRIAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUTOARJO
Disusun Oleh :
BAGUS YOGA WIDIYATMOKO
E1AO11231

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perbuatan kriminal yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut yaitu karena penyalahgunakan teknologi, misalnya yaitu mengakses situs-situs pornografi dan juga games-games yang mengandung unsur kekerasan sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi diri anak serta mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Di samping itu kurangnya control dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak semestinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera bagi anak-anak yang melakukan tindak kriminal yaitu dengan menyerahkan anak tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan anak guna mengikuti pembinaan. Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada anak supaya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berguna bagi masyarakat.
Dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian ini anak didik menjadi memiliki cita-cita yang kelak ingin mereka wujudkan setelah keluar dari Lapas.

Kata Kunci: Kemandirian, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak.

 ABSTRACT
PRINCIPLES OF CHILDREN IN CHILDREN IN THE IMPROVEMENT OF CHILDREN'S CHILDREN'S ABILITY IN THE CLASS II A KUTOARJO PREPARATION AGENCY
Arranged by :
BAGUS YOGA WIDIYATMOKO
E1A011231

This research is motivated by the rampant criminal acts committed by minors. One of the causes of this happening is due to misuse of technology, such as accessing pornographic websites as well as games that contain elements of violence so that it can adversely affect the child's self and result in the emergence of deviant behaviors performed by the child. In addition, the lack of control and supervision from parents can also cause children to fall into inappropriate association. One way that can be done to provide a deterrent effect for children who commit a crime is by handing the child into a child correctional institution to follow the guidance. Coaching is intended to provide supplies to the child so that after leaving the penitentiary can become a better person and can be useful for the community.
By following this independence building activity, students become the ideals that they want to make after they come out of prison.

Keywords: Independence, Correctional Practitioner, Child Correctional Institution.
1595219268E1A111049PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum POLRES Banyumas)Penelitian ini mengambil judul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Wilayah Hukum POLRES Banyumas)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu metode dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari penyidik yang menduduki jabatan dalam Kepala Satuan Narkoba POLRES Banyumas. Dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian bahwa dalam proses melakukan kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, penyidik mempunyai wewenang yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dimana menjadi dasar dalam Penyidikan penanganan tindak pidana narkotika di POLRES Banyumas, wewenang penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan dirumuskan dalam Pasal 15 yaitu, yang pertama kegiatan penyelidikan, dalam proses penyelidikan dilakukan dengan beberapa tahap yakni pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (under cover), pelacakan (tracking), dan penelitian dan analisis dokumen. Kemudian pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum POLRES Banyumas, antara lain: dari faktor hukumnya, mengenai kewenangan melakukan penyadapan, kewenangan Kepolisian tidak sama dengan BNN, faktor penegak hukum, latar pendidikan mayoritas staf-staf pendukung yang belum semuanya sarjana, faktor sarana prasarana, dibutuhkan peralatan-peralatan IT (Informasi Teknologi) yang lebih canggih, faktor masyarakat, masyarakat yang tidak kooperatif merasa enggan untuk mengadu tentang barang narkotika atau tindak pidana narkotika yang dilakukan disekitarnya, faktor kebudayaan, masyarakat Indonesia terlalu gampang terpengaruh dengan budaya rasa ingin tahu.

Kata kunci : Penyidikan, Polres, Tindak Pidana Narkotika.
This research entitled "Drugs Crime Investigation Process (Study in POLRES Banyumas Jurisdiction)". This research is aimed to observe the drugs crime investigation process in POLRES Banyumas jurisdiction and to find out the obstacles faced in drugs crime investigation process in POLRES Banyumas jurisdiction. Sociological jurisprudence approach using the data obtained directly from investigators who are in charge as the Heads of Drug Detective Unit in POLRES Banyumas. There are additional data derived from legislations, books, scientific papers and documents related to drugs crime. The results of the research show that the process of investigation is conducted step by step. Investigators have the authority regulated in Regulation of Head of Indonesian National Police Number 14 of 2012 on the Management of Criminal Investigation which is the base of the investigation of drugs crime investigation in POLRES Banyumas. The investigators’ authority in conducting the investigation is regulated in Article 15, there are several phases of investigation process, they are crime scene investigation, observation, interview, surveillance, under cover, tracking, and research and document analysis, sending SPDP (Investigation Notification), coercive action, examination, case declaration, case files finishing, case files submission to the public prosecutor, suspects and evidences submission, and termination of investigation. There are several obstacles found in drugs criminal investigation process in POLRES Banyumas jurisdiction, they are: from the law aspect, the authority to wiretap of the Police is not the same as the BNN; from the law enforcer factor, the educational background of the most of the supporting staff who are not yet all graduates and the need of more sophisticated IT equipments; from public aspect, there are uncooperative citizens who are reluctant to report about drugs abuses and crimes committed around them; and the last, from cultural aspect, Indonesian people are too easily curious about something new.

Keywords: Investigation, Police, Drugs Crime.
1595319271E1A012214GUGAT CERAI KARENA SUAMI IMPOTENSI
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 1332/Pdt.G/2012/PA.PAS)		 Setiap manusia memiliki hasrat untuk melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan. Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya sulit untuk diwujudkan. Alasan perceraian yang muncul antara suami isteri salah satunya masalah seksualitas, sehingga hubungan keluarga yang dibina oleh suami isteri menjadi tidak harmonis dan puncaknya perkawinan harus dikorbankan.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan gugat cerai karena suami impotensi terhadap Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.PAS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara preskriptif analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas atauran hukum, konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pihak suami (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri (Penggugat). Permasalahan timbul karena pihak suami memiliki impotensi. Alasan ini yang membuat Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.		 Every human being has the desire to continue offspring by marriage. The purpose of marriage according to Law No. 1 of 1974 is to establish a happy and eternal family based on the One Godhead, but in reality it is difficult to realize. The reason for divorce that arises between husband and wife is one of sexuality problem, so the family relationship that is fostered by husband and wife becomes unharmonious and the peak of marriage must be sacrificed.
This research was conducted in Pasuruan Religious Court. The purpose of this study is to determine the basis of legal considerations of the judges of the Pasuruan Religious Court in granting divorce due to impotence husband against Decision Number 1332 / Pdt.G / 2012 / PA.PAS). This research uses normative juridical method with prescriptive analytical research specification, that is definition of law objectives, justice norm, validity of law, legal concepts and legal norms.
Based on the results of the research it can be seen that the husband (Defendant) does not carry out the obligation as a husband to give a living and mentally to the wife (Plaintiff). Problems arise because the husband has impotence. This reason makes the Judge in his consideration using Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 39 paragraph 2 letter (f) of Law Number 1 of 1974 jo Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law and Article 19 letter (e) Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law.
1595419270E1A013251PERAN NEGARA PENGIRIM DAN NEGARA PENERIMA DALAM PENANGGALAN KEKEBALAN TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK SUATU NEGARA
(STUDI TENTANG KASUS PENANGGALAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK MALAYSIA DI SELANDIA BARU TAHUN 2014)
ABSTRAK
Hubungan Diplomatik merupakan sebuah hal yang sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain. Hubungan Diplomatik tersebut diwujudkan dengan melakukan pertukaran misi diplomatik yang didasari atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara. Salah satunya adalah pelanggaran yang menimbulkan adanya penanggalan kekebalan terhadap pejabat maupun anggota perwakilan diplomatik suatu negara.
Rizalman merupakan seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Malaysia di Selandia Baru yang menyalahgunakan hak kekebalan diplomatiknya untuk meloloskan diri dari tuduhan upaya pemerkosaan yang menimpa dirinya. Perbuatan Rizalman berujung pada ditanggalkannya kekebalan diplomatik yang ia miliki oleh Malaysia atas permintaan penanggalan kekebalan yang dilakukan oleh Selandia Baru agar Rizalman dapat diadili sesuai dengan hukum negara Selandia Baru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran negara pengirim dan negara penerima dalam penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik suatu negara dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus penanggalan kekebalan pejabat diplomatik Malaysia di Selandia Baru berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Negara memiliki peran yang sangat penting dalam berhubungan dengan negara lain karena negara merupakan subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara dan begitu pun dalam hubungan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang mengatur bahwa pembukaan sebuah hubungan diplomatik adalah antar-negara yang didasari atas kesepakatan bersama. Penyelesaian kasus penanggalan kekebalan Rizalman oleh Selandia Baru dan Malaysia telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kedua negara menunjukan iktikad baiknya masing-masing dan menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya dalam Pasal 32 mengenai penanggalan kekebalan. Pada akhirnya Malaysia pun sepakat untuk menanggalkan kekebalan Rizalman dengan menyatakan bahwa Malaysia tidak memiliki niat untuk melindungi Rizalman dan Malaysia menyadari bahwa kekebalan diplomatik dari seorang diplomat bukanlah merupakan sebuah lisensi untuk melakukan sebuah kejahatan dan tidak menghormati hukum di negara penerima.

Kata kunci: Negara, Penanggalan Kekebalan, Pejabat Diplomatik.
ABSTRACT
Diplomatic relations is considered as a necessary matter by states in their aims to actualize and develop a relation with other states. Diplomatic relations is actualized by exchanging diplomatic missions among states, based on the provisions constituted in The Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations. In its application,there’s still many kinds of violation done by a certain states diplomatic representative. One of the consequences is to pose an immunity waivering towards the diplomat involve in certain circumstances as a violation of his diplomatic purposes.
Rizalman is a diplomatic representative for the Malaysia Embassy in New Zealand, whom violates his diplomatic immunity to protect himself from a crime commited by himself. Rizalman’s conduct resulted in the waiving of his diplomatic immunity by the Malaysian Government upon the request of immunity waivering by the New Zealand Government.
The purpose of this research is to notice the role of sending state and receiving state in waivering of a certain states diplomat immunity and to notice how a case of immunity waivering towards a Malaysian diplomatic agen in New Zealand is solved based on The Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations. Approach metode used in this research is normative juridicial approach by statue approach and case approach. The data used in this research is secondary data in forms of law statue, literature and internet websites.
The conclusion of this research shows that states possesses a very important role in conducting a relation with other states, as states are given its rights and duties based on The Montevideo Convention 1933. In the matter of diplomatic relations states also owns an important role, based on Article 2 Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations, which define that a diplomatic relation is done among states by a mutual consent. The case of immunity waivering solved by New Zealand and Malaysia is proven to be accordance to the provisions constitute in The Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations, specifically based on Article 32 about immunity waivering. Malaysia agreed to waived Rizalman’s diplomatic immunity by stating that no intention of protection towards Rizalman is shown from the beginning and understood that Diplomatic immunities is not to be use as a way of commiting crime and to disobey the law of the receiving state.

Keywords: States, Immunity Waivering, Diplomatic Agent.
1595519272B1J013019KEANEKARAGAMAN GENETIK DUKU [Lansium parasiticum (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet] DI DAERAH PURWOKERTO BERDASARKAN MARKA RAPDDuku [Lansium parasiticum (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet] merupakan tanaman khas daerah tropis dengan habitus berupa pohon dan termasuk ke dalam Famili Meliaceae. Karakteristik dan keunggulan duku menjadikan komoditas ini mempunyai manfaat dan nilai komersial yang tinggi sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Tanaman duku kini telah memiliki bermacam-macam kultivar dengan daerah persebaran yang luas. Duku merupakan tanaman budidaya yang sangat potensial, namun pengembangannya masih relatif rendah. Salah satu upaya pengembangan tanaman duku di daerah Purwokerto adalah dengan mempelajari keanekaragaman genetik duku yang ada di Purwokerto. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penanda molekuler.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman genetik duku di daerah Purwokerto dengan menggunakan sepuluh primer acak (OPA-1, OPA-2, OPA-9, OPA-10, OPB-11, OPB-12, OPB-15, OPT-16, OPU-19, dan OPU-20) berdasarkan teknik PCR-RAPD. Analisis terhadap sepuluh kultivar duku dengan menggunakan sepuluh primer mampu mendeteksi 57 pita polimorfik (87,7%) dan 8 pita monomorfik (12,3%) dari total 65 pita yang teramati. Jumlah pita polimorfik yang dihasilkan rata-rata 6 pita per primer. Primer yang menghasilkan jumlah pola pita tertinggi adalah OPU-19 dengan 11 pola pita DNA sedangkan primer yang menghasilkan jumlah pola pita terendah adalah OPA-9 dengan 3 pola pita DNA. Berdasarkan hasil analisis klaster menggunakan UPGMA pada program MEGA 6.06 menunjukkan bahwa pada jarak genetik 18% terbentuk tiga kluster utama yang mengelompok berdasarkan bentuk pangkal daun.

Duku [Lansium parasiticum (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet] is a typical tropical tree and belong to family Meliaceae. Characteristics and superiorities of duku make this commodity beneficial and commercially valuable such that it can be used as a source of income for the community. Duku has various cultivars with a wide dispersal area. Duku is a very potential plant, the development is still relatively low. One of the efforts to develop duku in Purwokerto is to study the genetic diversity of duku in Purwokerto. This can be done by using molecular marker technology.
The purpose of this research is to know the genetic diversity of duku in Purwokerto by using ten random primers (OPA-1, OPA-2, OPA-9, OPA-10, OPB-11, OPB-12, OPB-15, OPT-16, OPU-19, and OPU-20) based on the PCR-RAPD technique. Analysis on ten duku cultivars using ten primers was able to detect 57 polymorphic loci (87.7%) and 8 monomorphic loci (12.3%) out of a total of 65 observed loci. The average number of polymorphic loci generated was 6 loci per primer. The primer that generates the highest number of bands is the OPU-19 with 11 patterns of DNA bands while the primer which produces the lowest bands number is OPA-9 with 3 patterns of DNA bands. Based on the results of cluster analysis using UPGMA, in MEGA 6.06 program, at a genetic distance of 18% three main clusters are formed which are grouped based on basis folii shape.
1595619276H1E013009PEMBUATAN ELEKTROLIT KACA ZINC TELLURITE DENGAN DOPING Li+ DAN KARAKTERISASINYAElektrolit kaca zinc tellurite telah dibuat menggunakan metode melt quenching pada temperatur 850 ℃ dilanjutkan dengan proses annealing pada temperatur 300 ℃ selama 3 jam, dengan komposisi x Li2O : 15 ZnO : (85-x) TeO2 (dimana x = 0; 5,10 dan 15 dalam % mol). Sifat termal elektrolit kaca zinc tellurite meliputi temperatur transisi kaca (Tg) dikarakterisasi menggunakan Differential Scanning Calorimetry (DSC). Pengaruh penambahan Li2O terhadap struktur dan konduktivitas ionik elektrolit kaca masing-masing dipelajari dengan menggunakan X-ray Diffraction (XRD) dan LCR meter. Pola difraksi XRD yang diperoleh menunjukkan bahwa struktur elektrolit merupakan struktur amorf dengan faktor stabilitas termal di atas 80 ℃ kecuali untuk LiZT2. Pada sampel LiZT2 terdapat dua peak yang muncul, peak ini menunjukkan fase Li2TeO4. Konduktivitas ionik elektrolit kaca menurun dengan bertambahnya konsentrasi Li2O. Nilai konduktivitas ionik tertinggi elektrolit kaca sebesar 2,65〖×10〗^(-7) S/cm yang ditunjukkan oleh elektrolit kaca zinc tellurite yang didoping 0 % mol Li2O pada temperatur 100 ℃ dan 100 Hz.Zinc Tellurite glass electrolyte has been made using melt quenching method at 850 ℃ followed by annealing process at temperature of 300 ℃ for 3 hours.with composition x Li2O: 15 ZnO: (85-x) TeO2 (where x = 0; 5,10 and 15 in% mole). The thermal properties of zinc tellurite glass electrolyte included glass transition temperature (Tg) characterized by Differential Scanning Calorimetry (DSC). The effect of Li2O addition on the structure and ionic conductivity of glass electrolyte were studied using X-ray Diffraction (XRD) and LCR meter. The obtained XRD diffraction pattern shows that the electrolyte structure is an amorphous structure with superior thermal stability factor above 80 ℃ except for LiZT2. In the LiZT2 sample there are two peaks that appear, this peak shows the Li2TeO4 phase. The ionic conductivity of the glass electrolyte decreases with increasing concentration of Li2O. The highest ionic conductivity value of glass electrolyte is 2,65〖×10〗^(-7) S/cm shown by zinc tellurite glass electrolyte doped 0% mol Li2O at temperature of 100 ℃ and 100 Hz.
1595719285E1A012245LESBIAN, GAY, BISEXUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIAABSTRAK
Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perubahan kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Era globalisasi hari ini memungkinkan pertukaran ide dan wacana termasuk di bidang hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan serta upaya pemajuan hak asasi manusia dalam suatu negara. Salah satu wacana yang perlu mendapat perhaitan adalah terkait dengan hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Dalam merespon dinamika hak asasi manusia ini, penting untuk meneguhkan konsepsi hak asasi manusia suatu negara sebagai kerangka dalam pembangunan hukum hak asasi manusia yang harmonis dan selaras dengan tujuan dan cita masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis konsepsi hak asasi manusia di Indonesia, konstruksi hukum LGBT berdasarkan pandangan hak asasi manusia di Indonesia dan implikasi hukum LGBT atas pandangan hak asasi manusia di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti nilai moral, kesusilaan dan agama. Nilai-nilai tersebut adalah kristalisasi dari Pancasila. Konstruksi hukum LGBT pun tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Asas Ketuhanan dalam Pancasila yang memiliki arti bahwa setiap produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan agama, merusak agama dan diskriminatif terhadap agama. Berdasarkan konstruksi ini maka sulit bagi LGBT untuk diakui atau dilegalkan di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia sebagaima tertuang dalam Pancasila. Namun, pemerintah tetap harus menjamin dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak LGBT sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

ABSTRACT
Human Rights has improved over time as the change of social conditions in society. Nowadays, globalization era allows the exchange of ideas and discourses including human rights sector.This becomes a challenge to implement and to improve human rights in the country. The rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) group is one of many discourse that needs attention. To respond this kind of human rights issue, it is important to reinforce the nation’s concept of human rights as a framework in drafting the ideal human rights law that fit to the society’s goal and standard.
This research aims to find out and analyze the concepts of human rights in Indonesia, the design of LGBT law based on Indonesian point of view about Human Rights, and the LGBT legal implications of Human Rights in Indonesia. Methods in this research are the statue approach, analytical approach and conceptual approach.
The results of this research indicate that the conception of human rights in Indonesia can not be separated from the values that live in Indonesian society such as morals, ethics and religion. Those values are the deposits of Pancasila. The design of LGBT law can not be separated from Pancasila as the ideals of the nation. The Principle of God in Pancasila means that every legal product in Indonesia should not be clash to the religion, spoil the religion and evensplit against religion. Based on this design, it is difficult for LGBT to be admitted or legalized in Indonesia as opposed to the values that live in the Indonesia as stated in Pancasila. However, the government still has to guarantee and protect the rights of LGBT as long as it is not make a fuss to the values embraced by Indonesian people.
1595819273A1G013013KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI PEKARANGAN
TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI
KELOMPOK WANITA TANI NGUDIRAHAYU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA

Pemanfaatan lahan pekarangan merupakan bagian dari aktifitas anggota KWT Ngudirahayu, untuk memperoleh pendapatan tambahan rumah tangga.Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh keluarga anggota (KWT) Ngudirahayu, sehingga mudah untuk pemeliharaan dan pemanenan hasilnya. Pemanfaatan pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi, maka disamping dapat melengkapi kebutuhan konsumsi dengan berbagai macam komoditas budidaya pekarangan juga dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk (1)Mengetahui komoditas yg dibudidayakan, (2) Mengetahui pendapatan usahatani pekarangan,dan (3) Mengetahui berapa besar kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan.
Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Desa Kertayasa. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 19 Desember sampai 20 Januari 2017. Sasaran penelitian ini adalah anggota KWT Ngudirahayu Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara yang melaksanakan kegiatan KWT tahun 2010 dengan jumlah responden 26 orang. Metode penelitian secara survey danpenentuan responden secara sensus dengan jumlah 26 wanita tani yang mengikuti kegiatan KWT. Jenis data yang diambil yaitu data primer, data sekunder. Tehnik pengambilan data dengan cara observasi, Wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan (1) analisis deskritif, (2) analisis biaya, penerimaan dan pendapatan , analisis kontribusi pendapatan terhadap pendapatan rumah tangga.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemanfaatan lahan pekarangan anggota KWT Ngudirahayu, yaitu dengan kegiatan usahatani seperti beragam jenis komoditas yang diusahakan pada kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, antara lain jenis tanaman sayuran dalam polybag seperti kangkung, cabai, terong, kubis, casim dan kunyit, buah yang di tanam di pekarangan pepaya dan pisang, sedangkan jenis ternak dipekarangan yaitu ayam dan perikanan yaitu ikan lele. Rata-rata pendapatan yang diperoleh anggota KWT Ngudirahayu dari kegiatan usahatani pemanfaatan lahan pekarangan yaitu sebesar Rp1.228.463,81 per bulan. Dan kontribusi pendapatan usahatani pemanfaatan pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 27,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kecil karena kurang dari 50 persen dan merupakan usaha sampingan

Kata kunci : Kontribusi, Usahatani Pekarangan, KWT Ngudirahayu



Land utilization is part of the activities of KWT Ngudirahayu members, to obtain additional income for households. One of the efforts of community empowerment with the utilization of yard managed by family member (KWT) Ngudirahayu, making it easy to maintain and harvest the results. Utilization of the yard if managed intensively in accordance with the potential, then in addition to complement the consumption needs with a variety of cultivation commodities yard can also contribute to family income. The purpose of this study is to (1) Know the commodities cultivated, (2) Knowing the income of farming yard, and (3) Knowing how much the contribution of land utilization yard.
The location and time of the study were conducted in Kertayasa Village. Data collection was conducted on December 19 to January 20, 2017. The target of this research is KWT member of Ngudirahayu Kertayasa Village, Mandiraja Sub-district, Banjarnegara Regency which conducted KWT activity in 2010 with 26 respondents. The method of research is survey and determination of census respondent with 26 women farmers who follow KWT activity. Types of data taken are primary data, secondary data. Techniques of data collection by way of observation, Interview, and literature study. Analytical methods used (1) Descriptive analysis, (2) cost analysis, revenue and income, income contribution analysis to household income.
Based on the result of research indicate that the pattern of land utilization of KWT Ngudirahayu member's yard, that is by farming activities like various commodities which is cultivated in the activity of the utilization of yard area, among others vegetables in polybags such as kale, chili, eggplant, cabbage, casim and turmeric, Which is planted in the yard of papaya and banana, while the type of livestock in the yard of the chicken and fisheries are catfish. The average income earned by members of KWT Ngudirahayu from farming activities of yard land utilization amounted to Rp1.228.463,81 per month. And the contribution of home garden use income to household income is 27,73 percent. This shows that the contribution is small becauseit is less than 50 percent and is a side bisiness.

Keywords: Keywords: Contribution, house yard farming, KWT Ngudirahayu
1595919277E1A113023PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LAYANAN AIR DARI PT. AETRA AIR JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Studi Putusan No. 006/A/BPSK-DKI/XII/2012)Kebutuhan pokok manusia salah satunya adalah air. Namun dalam pelaksanaan penyediaan air bersih sendiri sering terjadi permasalahan yang merugikan konsumen. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin kepastian hukum, dengan demikian dapat menghindarkan tindakan pelaku usaha yang melalaikan kewajibannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen layanan air dari PT. Aetra Air Jakarta berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan No.006/A/BPSK-DKI/XII/2012.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang bersifat deksriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen khususnya hak konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai biaya yang seharusnya dibayarkan serta Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf d yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya selaku pelanggan ia tidak pernah menunggak air. PT. Aetra Air Jakarta juga melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha, khususnya kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai biaya yang seharusnya dibayarkan serta Pasal 7 huruf c yaitu tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar.

A basic requirement of human one is water. However, in the implementation of the provision of clean water often occurs a problem that harms consumers. Legal protection is one of the effort so that the aim of the law can be achieved. The purpose of the law in question, namely the rights of security and public order so as to guarantee legal certainty, thus can avoid a trade action for neglecting its obligations. The purpose of this research was to know how legal protection for consumers of water services from PT Aetra Air Jakarta based on Law Number 8 Of 1999 about Consumer Protection in Ruling No. 006/A/BPSK-DKI/XII/2012.

This research method using normative juridical approach to legislation that is analytical deksriptif. The source of the data in this study uses secondary data from libraries. Methods of data analysis used is the normative qualitative methods.

The results showed that during this trade does not meet particular consumer rights consumer rights regulated in article 4 letter c in Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection, namely the right to truthful information, clear and honest about the costs that should be paid as well as Law Number 8 Of 1999 about Consumer Protection article 4 letter d, namely the right to be heard and opinions the complaint as the customers he never behindhand the water. PT Aetra Air Jakarta also violated its obligations as businessmen, in particular the obligations contained in Law Number 8 Of 1999 about Consumer Protection article 7 letter b that is giving the correct information, clear and honest about the costs that should be paid as well as article 7 letter c that is not treated or serve consumers correctly.
1596019278H1B013026Analisis Kesesuaian Hukum Mortalitas Gompertz Terhadap Tabel Mortalitas Indonesia 2011ABSTRAK. Kematian merupakan proses yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Informasi tentang peluang kematian dapat dibentuk dalam suatu life table. Dalam pembentukan life table terdapat beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan hukum Gompertz. Tujuan penelitian ini yaitu melengkapi tabel mortalitas Indonesia 2011 menjadi life table lengkap, membuat estimasi life table dengan pendekatan hukum Gompertz, dan menganalisis kesesuaiannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi pada life table dengan hukum Gompertz tersebut cukup sesuai dengan nilai sebenarnya saat usia 0-65 tahun.

ABSTRACT. Mortality is a process that affects population growth and it is also a baromater of population’s health rate in a certain region. Informations about mortality probability can be formed in a life table. There are some approaches in forming a life table such as Gompertz law approach. The aims of this research are to complete Indonesia’s Mortality table 2011 becoming a complete life table, to make life table estimation using Gompert law approach, and to analyze its correspondence. The conclusion of this research is that the estimation result in a life table using Gompertz law is correspond to the exact value in age 0-65 years old.