1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 15.881-15.900 dari 49.897 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1588119195E1A013129KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA BEKASIPenelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bekasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan pengawasan pajak restoran sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan kebijakan pengawasan pajak restoran sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisa dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi terdapat tiga bentuk, antara lain checker, audit dan tapping box. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat yaitu terkait dengan pengadaan tapping box yang belum dapat diberlakukan di setiap wajib pajak restoran yang ada dikarenakan untuk pengadaan tapping box membutuhkan anggaran dana yang cukup besar dan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan senyatanya menjadi pemasukan di restoran tersebut.		This research is based on literature review which is counducted at Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Bekasi City. Research question in this research is about policy implementation in supervision of restaurant tax as an effort to increase tax revenue from DISPENDA and what kinds of obstacles does the DISPENDA face a way to increase their revenue from restaurant tax.
The purpose of this research is to find out and understand the policy implementation in supervising restaurant tax as an effort to increase revenue for the DISPENDA and to find out various obstacles which the office facing in receiving more income from restaurants tax in Bekasi City. The method use in this research is juridical normative together with the analysis method called normative qualitative.
Based on the research and discussion, it could conclude that the application in the restaurant tax supervision shows three form which are: checker, audit, and tapping box. In the practice, there are obstacles factor related to the tapping box procurement which were not able to be implemented by restaurant taxpayers because of tapping box procurement require high budget and there are still many tax payer whom doesn’t report their earnings.
1588219196H1E012047PENGARUH SATURASI FLUIDA TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT FISIS BATUAN PADA DERAJAT PELAPUKAN III (Studi Kasus Daerah Longsor Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)Analisis struktur mikro dan sifat fisis batuan sebelum dan setelah tersaturasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh saturasi fluida terhadap sifat batuan. Pada penelitian ini sampel yang diuji adalah sampel derajat pelapukan III dari daerah longsor di Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sampel batuan dianalisis menggunakan citra digital melalui pemindaian dengan Micro-CT Skysan 1173. Teknik analisa citra digital digunakan untuk menghitung porositas total, terbuka dan tertutup. Permeabilitas dihitung dengan Parallel Lattice Boltzmann Solver (Palabos) dan teknik renormalisasi. Saturasi fluida menyebabkan porositas dan permeabilitasnya menurun. Porositas berubah dari 5,02415% menjadi 4,37074%, permeabilitas berubah dari 18,8134 mD menjadi 12,3129 mD. Penurunan porositas disebabkan perubahan struktur pori batuan, yaitu mengembangnya produk lapukan karena kontak dengan fluida air sehingga porinya mengecil. Swelling juga mengakibatkan naiknya porositas tertutup dan berkurangnya porositas terbuka, sehingga permeabilitasnya menurun. Karena DP III didominasi oleh material yang kompak dan kokoh, perubahan porositas dan permeabilitas akibat saturasi fluida tidak secara signifikan mempengaruhi struktur batuan. Sehingga zona ini berpotensi sebagai bidang gelincir.Microstructure analysis and physical properties of rock before and after saturation to determine the influence of fluid saturation on properties of rock. In this research, samples tested were the samples of weathering degree III taken from landslide area in Prendengan Village, Sub-district Banjarmangu, Banjarnegara Regency. The samples were analyzed using digital image through scanning using Micro-CT Skyscan 1173. Digital image analysis techniques was used to calculate the total porosity; open and closed. Permeability was calculated with Parallel Lattice Boltzmann Solver (Palabos) and renormalization technique. Fluid saturation resulted the decreasing porosity and permeability. The porosity turned from 5,02415% to 4,37074% and the permeability turned from 18,8134 mD to 12,3129 mD. The derease of porosity was resulted from the changes on rock pore structures in extent to the swelling of weathering product which contacted with the fluid therefore the pores shrank. Swelling also resulted the increase of closed porosity, therefore the permeability decreased. Since weathering degree III was dominated with compact and solid materials, the changes on porosity and permeability caused by fluid saturation did not significantly influence the structure of rock. Thus, this particular zone is very potential to be a sliding surface.
1588319197D1E010151EVALUASI INFEKSI CACING PASCA PENGOBATAN PADA SAPI POTONG DI BATA FARM (STUDI KASUS)Salah satu penyakit parasit yang sangat merugikan adalah penyakit cacingan, dalam hal ini disebabkan oleh infeksi cacing yang menginfeksi saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan hati ternak. Penyakit parasit yang sering terjadi pada sapi dan sangat merugikan adalah penyakit nematodiasis gastrointestinal, trematodiasis dan cestodiasis. Cacingan dapat menyebabkan penurunan produktifitas ternak berupa turunnya bobot badan, turunnya produksi karkas, terhambatnya pertumbuhan dan turunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit terutama pada ternak-ternak muda. Pemeriksaan sampel menggunakan uji sentrifus untuk mengetahui tingkat infeksi telur cacing, perhitungan tingkat infeksi menggunakan rumus prevalensi. Hasil Penelitian menunjukan dari 30 sampel yang diteliti, sebanyak 26,66% sapi terinfeksi Nematoda, sebanyak 6,67% sapi terinfeksi Trematoda, dan sebanyak 66,66% tidak terinfeksi cacing. Jenis cacing yang ditemukan strongyle dan paramphistomum sp. Infeksi strongyle sebanyak 4 ekor (40%) terdapat pada Sumba Ongole, dan sebanyak 2 ekor (20%) terdapat pada sapi Bali dan sapi Madura. Infeksi paramphistomum sebanyak 2 ekor (20%) terdapat pada sapi Sumba Ongole. Dan tidak terdapat hubungan antara tingkat infeksi dengan perbedaan bangsa sapi.One of the most harmful parasitic diseases is helminthiasis, in this case caused by worm infection that infected the digestive tract, respiratory tract, and liver of livestocks. Parasitic diseases that often occur in cattle and very harmful were gastrointestinal nematodiasis, trematodiasis and cestodiasis. Helminthiasis can led to decreased livestock productivity in the form of decreased body weight, decreased carcass production, stunted growth and decreased body resistance to disease attacks, especially in young cattle. Sample inspection was done with centrifuge test to find out the infection rate of the worm’s eggs, calculation of the infection rate was used prevalence formula. The result of 30 samples showed that 26.67% of the cows were infected by nematode, 6.67% were infected by trematode, and the rest 66.66% weren’t infected at all. The type of worm that found was strongyle and pramphystomum sp. Strongyle infection in Sumba Ongole were about 4 cows (40%) and about 2 cows (20%) in Bali Cattle and Madura. The paramphistomum infection in Sumba Ongole were about 2 cows (20%). And there is no correlation between infection rate with the difference of the cattle breed.
1588419199H1B010011OPERASI PERKALIAN MODULAR PADA DUA GRAF FUZZY DAN SIFAT-SIFATNYAArtikel ini membahas tentang operasi perkalian modular dari dua graf fuzzy serta sifat-sifatnya. Sifat-sifat pada operasi perkalian modular dari dua graf fuzzy artikel ini meliputi operasi perkalian modular pada dua graf fuzzy, operasi perkalian modular pada dua graf fuzzy kuat, dan operasi perkalian modular pada komplemen dari dua graf fuzzy kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil operasi perkalian modular dua graf fuzzy merupakan graf fuzzy, hasil operasi perkalian modular dua graf fuzzy kuat merupakan graf fuzzy kuat, dan operasi perkalian modular pada komplemen dari dua graf fuzzy kuat, 〖G_1〗^C⨀〖G_2〗^C=G_1⨀G_2.This paper discusses about modular product of two fuzzy graphs and its properties. The properties in modular product of any two fuzzy in this paper include the modular product of two fuzzy graphs,the modular product of two strong fuzzy graphs, and the modular product of two strong fuzzy graphs complement. The results of the research the modular product of any two fuzzy graphs is a fuzzy graph, the modular product of any two strong fuzzy graphs is a strong fuzzy graph, and the modular product of any two strong fuzzy graphs complement, 〖G_1〗^C⨀〖G_2〗^C=G_1⨀G_2.
1588519206H1B012052ESTIMASI KERUGIAN DARI PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS SAHAM BISNIS 27 YANG DIBENTUK OLEH METODE SINGLE INDEX MODEL
Pada penelitian ini dikaji estimasi kerugian pada portofolio optimal yang dibentuk oleh single index model. Pada metode ini, nilai kerugian dari portofolio optimal diestimasi dengan perhitungan Value at Risk (VaR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kasus data indeks saham Bisnis 27, terdapat empat saham pembentuk portofolio optimal yaitu TLKM dengan proporsi 48,43%, BBCA dengan proporsi 42,12%, ADRO dengan proporsi 7,85%, dan PWON dengan proporsi 1,60%. Adapun potensi kerugian yang akan diderita investor dalam sebulan, tidak lebih dari 7,51% dari investasi awal.This research discusses about loss estimation on optimal portfolio formed by single index model. In this method the loss value of the optimal portfolio is estimated by the Value at Risk (VaR). The result showed that for the data case of Bisnis 27 stock index, there are four stocks forming optimal portfolio which are stocks of TLKM with proportion 48.43%, BBCA with proportion 42.12%, ADRO with proportion 7.85%, and PWON with proportion 1.60%. In addition, potential losses to be suffered by investors in a month will not exceed 7.51% of the initial investment.
1588619200E1A013086KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANGKEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Disusun Oleh :
Bangkit Angga Permana
(E1A013086)

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul : “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG”. Penelitian ini akan menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang pasca berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penerapan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/P/PW/2015/PTUN-JKT, pemohon dalam perkara a-quo adalah Drs. Surya Dharma Ali, M.Si. pada pengajuan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang berpekerjaan sebagai mantan Menteri Agama Republik Indonesia dengan objek gugatan penggunaan Dana Operasional Menteri Agama RI dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2010 – 2013. Serta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 15/P/PW/2016/PTUN.PLK, pemohon dalam perkara a-quo adalah Andrey Dulu pada pengajuan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang bepekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan objek permohonan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014. Kedua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Kasus.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam bentuk permohonan setelah adanya hasil audit dari aparat pengawasan intern pemerintah dengan waktu persidangan maksimal 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang juga berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang setelah ada hasil dari aparat pengawasan intern pemerintah dan sebelum dimulainya proses pidana. Praktiknya di dalam Pengadilan menunjukan bahwa Putusan Nomor 250/P/PW/2015/PTUN-JKT dan 15/P/PW/2016/PTUN.PLK, permohonan tidak dapat diterima dikarenakan telah masuk kedalam proses pidana.
Kata Kunci : Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyalahgunaan Wewenang.
AUTHORITY OF ADMINISTRATIVE COURT IN THE ASSESSMENT OF THE ELEMENTS OF AUTHORITY ABUSE

Arranged By :
Bangkit Angga Permana
(E1A013086)

ABSTRACT
This research entitled : “AUTHORITY OF ADMINISTRATIVE COURT IN THE ASSESSMENT OF THE ELEMENTS OF AUTHORITY ABUSE”. This research will describe authority of administrative court in the assessment of element of authority abuse after passed Undang Undang Number 30 Year 2014 about Administrasi Pemerintahan and implementation of PERMA Number 4 Year 2015 about Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang article 2 in Administrative Court.
The source of this legal remedy is the Decision of the Jakarta State Administrative Court Number 250/P/PW/2015/PTUN-JKT, the applicant in the a-quo case is Drs. Surya Dharma Ali, M.Si. on applying for the appraisal of the authority element, his work as a former Minister of Religious Affairs of the Republic Indonesia with object of the lawsuit are use Operational Fund of the Minister of Religious Affairs and Hajj’s execution of 2010-2011, and the Decision of Administrative Court Palangkaraya Number 15/P/PW/2016/PTUN.PLK, the applicant in the a-quo case is Andrey Dulu on the application for appraisal of the authority element of the employment as a Civil Servant Retired with the object of the request for Investigation Letter of the Head of State Attorney in Tamiang Layang Number PRINT-01/Q.2.16/Fed.1/07/2014. The two decisions of the State Administrative Court is not appropriate. The method used in this research is Normative Juridical with Case Approach.
The result of the research indicates that the action is in accordance with the decision after audit result of internal government supervisory apparatus with a maximum of 21 (twenty-one) trial time based on Undang Undang Number 30 Year 2014 about Administrasi Pemerintahan. The authority of Administrative Court in the appraisal of authority elements is also guided by PERMA Number 4 Year 2015 about Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang which determine the courts after the result of the government internal control apparatus and before the commencement of criminal proceedings. The practice in the Court shows that Decision Number 250/P/PW/2015/PTUN-JKT and 15/P/PW/2016/PTUN.PLK, the application is unacceptable because it has been entered into criminal proceedings.
Keywords : Authority, Administrative Court, Authority Abuse
1588719203H1E012030PENDUGAAN ALIRAN INTRUSI AIR LAUT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGANIntrusi air laut merupakan peristiwa meresapnya air laut ke dalam air tanah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan sebaran intrusi air laut berdasarkan nilai konduktivitas sampel air tanah, menganalisis sebaran intrusi air laut berdasarkan nilai resistivitas batuan, dan menganalisis struktur batuan untuk menduga aliran intrusi air laut menggunakan metode geolistrik tahanan jenis Konfigurasi Wenner. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Nilai konduktivitas sampel air tanah dibandingkan dengan referensi mengalami perubahan yang signifikan dan mempunyai tren grafik menurun pada jarak dari bibir pantai 0 – 400 meter. Sementara pada jarak 400 – 3.500 meter, perubahannya tidak begitu signifikan, namun tergolong air tanah agak payau. Pada jarak 3.500 – 3.800 meter, perubahannya tidak begitu terlihat dan tergolong air tanah tawar. Sebaran intrusi air laut sudah terjadi di semua lokasi penelitian dengan nilai resistivitas pasir terintrusi air laut 0 – 5 Ωm di kedalaman 0 – 13 meter pada lintasan KPU-1 dan KPU-2, kedalaman 5 – 13 meter pada lintasan KPU-3, dan kedalaman 7 – 13 meter pada lintasan KPU-4. Hasil korelasi keempat lintasan memperlihatkan pendugaan aliran intrusi air laut mengarah ke utara-selatan dilihat dari adanya material lempung yang menyebar ke arah timur-barat. The seawater intrusion is an event of seeping of seawater into ground water. The objectives of this study were to identify changes in the distribution of seawater intrusion based on the conductivity value of groundwater samples, to analyze the distribution of seawater intrusion based on resistivity’s rock, and to analyze the rock structure to estimate the flow of seawater intrusion using geoelectric method Wenner confinement. The research was conducted in Pekalongan Utara district of Pekalongan city. The conductivity value of groundwater samples compared with the reference has significant change and has decreased graph trend at the distance from the beach 0 - 400 meters. While at a distance of 400 - 3,500 meters, the change is not so significant, but relatively slightly brackish ground water. At the distance of 3,500 - 3,800 meters, the change is not so visible and classified of freshwater. Distribution of seawater intrusion has occurred in all research sites with resistivity value of sea sand intruded 0 - 5 Ωm at depth 0 - 13 meter on line of KPU-1 and KPU-2, depth 5 - 13 meter on KPU-3 line, and depth 7 - 13 meters on the KPU-4 line. The result of the correlation of the four line shows the prediction of the flow of seawater intrusion to the north-south it seen from the existence of clay material that spread to the east-west.
1588819201H1A013026Pengembangan Biosensor dengan Sel BAKTERI Escherichia coli Amobil untuk Deteksi Merkuri (Hg)Peningkatan senyawa logam berat seperti merkuri (Hg) pada wilayah perairan menuntut suatu metode analisis yang semakin efektif seperti biosensor. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan biosensor dengan teknik amobilisasi mikroba untuk mendeteksi cemaran di perairan secara kolorimetrik. Metode yang dikembangkan berdasarkan pembentukkan Prussian blue (PB) dari FeCl3 dan [K4(FeCN6)]. Metabolisme bakteri mengubah [K3(FeCN6)] menjadi [K4(FeCN6)], sehingga menghasilkan PB. Adanya cemaran (Hg) mempengaruhi pembentukan PB yang dapat diamati secara kolorimetri dengan spektrofotometer. Bakteri yang digunakan adalah Escherichia coli yang diamobilisasi dengan kalsium alginat membentuk butiran E.coli amobil (beads). Penelitian ini memberikan hasil berupa waktu pertumbuhan optimum sel E. coli yaitu 26 jam, dengan nilai koefisien korelasi (r) sel bebas sebesar 0,9832 dan untuk sel amobil sebesar 0,9955. Presisi yang dihasilkan bersifat valid dengan HORRAT < 2, batas deteksi sebesar 10,6 ppm dan batas kuantifikasi sebesar 35,4 ppm. Rentang metode dengan batas bawah sebesar 35,4 ppm dan batas atas sebesar 3801 ppm, uji kestabilan pemakaian bead dapat dilakukan hingga empat kali (nilai aktivitas relatif > 50%), serta kadar cemaran pada sampel perairan yang dideteksi dengan sel bebas sebesar 2,78 ppm dan pengujian menggunakan sel kadar sampel tidak terdeteksi karena kadar sampel yang berada di bawah nilai batas deteksi.Metal substances mercury (Hg) increasing in the territorial waters of demanding a more effective analysis meths such as biosensors. This study aims to develop biosensors with microbial immobilization techniques to detect contaminants in the water colorimetrically. A method developed based on Prussian blue (PB) formation of FeCl3 and [K4(FeCN6)]. Bacterial metabolism changes [K3(FeCN6)] to [K4(FeCN6)], resulting PB. The presence of contaminants (Hg) affects the formation of PB that observed colorimetrically with a spectrophotometer. The bacteria used Escherichia coli which was immobilized with calcium alginate to form immobilized E. coli (beads). This research gives result the optimum growth time of E. coli cell that is 26 hours, with coefficient correlation value (r) free cell equal to 0,9832 and for immobil cell equal to 0,9955. The resulting precision was valid with HORRAT <2, the detection limit of 10.6 ppm and the quantification limit of 35.4 ppm. The range of the method with the lower limit of 35.4 ppm and the upper limit of 3801 ppm, stability of bead usage test can performed up to four times (relative activity value> 50%), and the contamination level in water samples detected by free cells was 2.78 ppm and the test using the cell the sample rate not detected because the sample content is below the detection limit value.
1588919202C1J012022ECONOMY EFFICIENCY AND CONTRIBUTION OF DUKU (Lansium Domesticum Corr)FARMING ON HOUSEHOLD INCOME IN KALIKAJAR VILLAGE, SUBDISTRICT OF KALIGONDANG, PURBALINGGA REGENCY
The agricultural sector is still a sector that has a dominant contribution to the economy of the region. The development of the agriculture sector is carried out based on the leading commodities that exist in an area. One of the horticultural commodities in Purbalingga potential to be developed is duku (Lansium domesticum Corr). The research is research survey on households duku farmers in the village kalikajar kecamatan kaligondang purbalingga .This research take on titles “ Efficiency Economic and Contribution of Duku (Lansium Domesticum Corr) Farming On Household Income In Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency”. The purpose of this research is (1) order to know the level efiseiensi economic farming duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency. (2) to know how big contribution farming duku to household income farmers duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency. The kind of data that used in this research was primary and secondary data obtained through kuisioner techniques , interview , and examine library .The number of respondents used in this research was 51 respondents with the sample using formulas slovin. Technique data analysis used in research is using a technique analysis efficiency economy ( r / c ratio and analysis contribution income .( 1 ) results from research showed efficiency farming duku has reached level efficient .This is proven with the results of r / c ratio more than one .( 2 ) farming duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency contributed income on farmers income 50 percent .This showed that farming duku became appropriate to developed.
Keywords : duku, household income , farming duku income, the contribution of income , economic efficiency
The agricultural sector is still a sector that has a dominant contribution to the economy of the region. The development of the agriculture sector is carried out based on the leading commodities that exist in an area. One of the horticultural commodities in Purbalingga potential to be developed is duku (Lansium domesticum Corr). The research is research survey on households duku farmers in the village kalikajar kecamatan kaligondang purbalingga .This research take on titles “ Efficiency Economic and Contribution of Duku (Lansium Domesticum Corr) Farming On Household Income In Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency”. The purpose of this research is (1) order to know the level efiseiensi economic farming duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency. (2) to know how big contribution farming duku to household income farmers duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency. The kind of data that used in this research was primary and secondary data obtained through kuisioner techniques , interview , and examine library .The number of respondents used in this research was 51 respondents with the sample using formulas slovin. Technique data analysis used in research is using a technique analysis efficiency economy ( r / c ratio and analysis contribution income .( 1 ) results from research showed efficiency farming duku has reached level efficient .This is proven with the results of r / c ratio more than one .( 2 ) farming duku in Kalikajar Village, in Subdistrict of Kaligondang, in Purbalingga Regency contributed income on farmers income 50 percent .This showed that farming duku became appropriate to developed.
Keywords : duku, household income , farming duku income, the contribution of income , economic efficiency
1589019205E1A010060DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor : 065/Pdt.P/2015/P.A.Bms.)
ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan, maka dari itu harus dicegah perkawinan di antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui ketentuan Pasal 7 Ayat (1) mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dimana kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 065/Pdt.P/2015/P.A.Bms ). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 065/Pdt.P/2015/P.A.Bms), Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk putranya yang masih berusia 17 tahun dengan anak perempuan yang akan dilaksanakan dan dicatat di Pengadilan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga bilamana hubungan antara anak pemohon dengan perempuan tersebut yang sudah dikaruniai seorang anak mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda, dan anak pemohon sudah mempunyai penghasilan serta tidak ada halangan untuk menikah.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin.
ABSTRACT

The Ordinance Number in 1974 about the marriage that uses the principal that candidate of wife and husband should have the mature soul and phsysical to obtain the marriage activity and they can achieve to purpose of marriage, because of that it must be prevented for the marriage age, so the Ordinance Number 1 in 1974 Article 7 (1) regulates the limitation of the marriage age wheteher for the male, he must be 19 years old and for the female she must be 16 years old.. but if there is the certain condition for thr candidate of wife and husband who under the marriage age, so based on the Article 7 (2) Ordinance of Marriage states that both of their parents can ask the Dispensation for the Court or other officers.
In the implementation Number : 065 / Pdt.P / 2015 / P.A.Bms). This research uses normative juridical approach.
Determination of Implementation Number : 065 / Pdt.P / 2015 / P.A.Bms), the Petitioner filed a marriage dispensation for his 17 years old son with a girl to be executed and recorded in the Court of Kebasen Sub-district of Banyumas Regency. The judge in his consideration says that the age of a person is permitted to marry is not only measured by the achievement of one's age alone, but rather emphasizes the issue of ability and independence in building a household when the relationship between the child of the petitioner and the woman who has been blessed with a child insists on marriage and May be delayed, and the applicant's child already has income and no barriers to marriage.

Keyword : Married Of Dispensation.
1589119207E1A012302Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten BanjarnegaraABSTRAK
Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang dalam hal memberikan izin usaha pertambangan merupakan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) oleh Dinas Pekerja Umum yang sekarang sudah menjadi BAPPEDA. Bahkan terdapat Perda yang mengatur pertambangan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Setetlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah izin usaha pertambangan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bidang energi sumber daya mineral (ESDM) Jawa Tengah. Secara otomotis Perda yang ada tidak berlaku lagi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di kabupaten Banjarnegara. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.Data yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan juga kamus.
Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha pertambangan mineral batuan di Kabupaten Banjarnegara masih banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan izin usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) oleh Dinas Pekerja Umum bidang Energi dan sumber daya mineral yang sekarang sudah menjadi BAPPEDA sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi agaknya sudah berlebihan membuat terjadinya tumpang tindih pelaksanaan usaha pertambangan mineral batuan di daerah kabupaten/kota dan tidak mendapat mendapat kejelasan. Maka dari itu perlu adannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Kata kunci : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan, mineral batuan

ABSTRACT
Banjarnegara Regency is one of the districts which in terms of granting mining business permit is the authority of energy and mineral resources (ESDM) by the Public Works Department which has now become BAPPEDA. There is even a law regulating mining No. 9 of 2011 on Mineral and Coal Mining Management. Set the Law Number 23 Year 2014 on Regional Government of mining business permit is the authority of central government and provincial government of mineral resources resources (ESDM) of Central Java. Automatically the existing law is no longer valid.
The purpose of this research is to know the protection and environmental management of mineral mining business in Banjarnegara district. The method used in the writing of this thesis is the method of approach of Normative Juridical, that approach using positivist legit concept which states that the law is identical with written norm made by authorized official, besides this conception see law as a normative system which is autonomous apart from People's lives. The problem approach approach uses the Legislation Approach in the form of an inventory of legislation. The approach is to review the legislation relating to the central theme of research. Data used are in the form of applicable laws and regulations, books, research results, works of law and dictionaries.
Based on literature review it can be concluded that in the protection and environmental management of the mineral mining business in Banjarnegara Regency, there are still many actions that are contradictory to the laws and regulations especially the Environmental Law. In relation to Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the authority of mining business permit which previously constituted the authority of energy and mineral resources (ESDM) by the Department of Public Workers of Energy and Mineral Resources which has now become BAPPEDA is now the authority of the central government and The provincial government seems to have overreacted to overlap the implementation of mineral mineral mining business in regency / municipal areas and did not get clarified. Therefore, it is necessary to transfer the authority from the local government to the central government.

Keywords: environmental protection and management, mining, mineral rocks
1589219192F1C013040REPRESENTASI FEMINISME DALAM FILM “PINK”
(ANALISIS SEMIOTIKA PADA TOKOH DEEPAK SEHGAL)		Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat seringkali menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap perempuan, termasuk dalam hal ketidaksetaraan gender. Feminisme hadir untuk memperjuangkan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Baik budaya patriarki ataupun feminisme telah banyak direpresentasikan dalam film, salah satunya film Pink. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi feminisme dan peran laki-laki pro-feminis melalui tokoh Deepak Sehgal dalam film ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Metode pengumpulan data menggunakan analisis pada dialog-dialog dan adegan serta studi pustaka mengenai feminisme dan peran laki-laki pro-feminis dalam film.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi feminisme melalui peran laki-laki pro-feminis muncul dalam bentuk makna denotasi, konotasi, dan mitos. Dalam bentuk makna denotasi, feminisme muncul dalam dialog-dialog dan adegan dalam film. Sedangkan makna konotasi dari dialog-dialog dan scene film Pink menunjukkan adanya semangat feminisme dari tokoh laki-laki pro-feminis. Feminisme yang muncul dalam film ini menggambarkan bagaimana tokoh Deepak Sehgal menentang stereotip dan ketidakadilan gender pada perempuan. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat India juga memberikan kesesuaian antara realitas dan representasi yang ada dalam film Pink.		Patriarchal culture that develops in society has a bad impact on women, including the case of gender inequality. Feminism arose to strive for gender equality between men and women. Both patriarchal culture and feminist have been represented in movies, one of them is the Pink movie. The purpose of this research is to identify representation of feminism and the role of pro-feminist men which was played by Deepak Sehgal in this film.

This research used Roland Barthes semiotics analysis method. Data collection method used is the analysis on dialogues, scenes, and literature studies on feminism and the role of pro-feminist men in the film.

The results of this research show that the representation of feminism from the role of pro-feminist men appears in the meaning of denotation, connotation, and myth. In the denotation’s meaning, feminism appears in the dialogues and scenes of the film. While the connotation’s meaning of the dialogues and scenes in the Pink movie shows the spirit of feminism from pro-feminist man characters. The feminism that appears in this movie illustrates how Deepak Sehgal's figure opposes gender stereotypes and gender inequality. The myths that develop in Indian society also provide a compatibility between the reality and representations that exist in the Pink movie.
1589319204E1A013150PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BEKASIABSTRAK
Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan cita – cita bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh aparatur negara lain dibawahnya sebagai pelaksana tugas publik, maka seorang aparatur negara harus ditetapkan menjadi pegawai aparatur negara melalui proses rekrutmen. Dasar hukum rekrutmen pegawai aparatur negara adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kajian dalam tulisan ini adalah rekrutmen PNS menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rekrutmen PNS di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti daftar pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Manajemen PNS diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 yang mengatur mengenai rekrutmen PNS. Rekrutmen PNS menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS. Rekrutmen PNS untuk wilayah Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi dikembalikan ke peraturan pelaksana yang lama atas dasar peraturan peralihan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai rekrutmen PNS.		 ABSTRACK

The government as the instrument of state completeness in carrying out their duties to embodying the ideals of the nations that had been written in UUD 1945 and Pancasila isn't working by itself but assisted by the state apparatus as executory public duties, where the relation between government and state apparatus is public civil relations.
Before the creation of public civil relations, then a state apparatus must set into employees of the state apparatus through recruitment process. The legal basis of state apparatus recruitment process is Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

.

The study in this paper is recruitment of Civil Servants based on Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara and recruitment​ of Civil Servants in government offices at Bekasi regency.


The Research methodology used is juridical normative namely research legal done by means of research list library or secondary data as starter to study by means of hold the search for to rules and literatures that related with problems.

Civil servants management is regulated in article 55 until article article 92 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 about Aparatur Sipil Negara especially article 56 until article 67 which regulate about civil servants management. The recruitment of civil servants based on Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 about State Apparatus (ASN) is done through the planning, the announcement a vacancy, application, selection, admitted that the result selection, probation and assignation of a civil servant.

The recruitment of civil servants in Bekasi regency's office government is returned to the old implementing regulations based on transitory regulation because there has no new rules that regulate about the recruitment of civil servants, which is Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

Keywords : Recruitment​, Civil Servants, State Apparatus.

1589419208E1A112118PERAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan, Badan Kepegawaian Negara berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional. Sedangkan pada Undang-Undang sebelumnya Badan Kepegawaian Negara hanya diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Pusat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan peran Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan situs internet. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perubahan kedudukan dan peran Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil Penenelitian ini menunjukan setelah berlakunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara Nasional yang didasarkan pada pendekatan Integrated Sistem. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara mempunyai peran dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan manejemen terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Sedangkan dalam penyelenggaraan manajemen PPPK belum ada peraturan pelaksanaanya hingga saat ini.


ABSTRACT
Law Number 5 Year 2014 Concerning State Civil Apparatus determines, State Personnel Board is domiciled as a Non Ministerial Government Institution granted authority in organizing State Civil State Apparatus management nationally. Whereas in the previous Law the State Personnel Board was only given authority in organizing the management of Central Civil Servants. The purpose of this study is to know the position and role of the State Personnel Board in organizing the management of Civil State Apparatus based on Law Number 5 Year 2014.
The approach used is normative juridical research method with the approach of legislation, data used are secondary data in the form of legislation, books, and Internet sites. This research explains that there is a change of position and role of State Personnel Board in organizing personnel management after the enactment of Law Number 5 Year 2014 About State Civil Apparatus.
The result of this study shows that after the enactment of Law Number 5 Year 2014, the State Personnel Board is domiciled as a Non Ministerial Government Institution which organizes State Civil State Apparatus management based on Integrated System approach. After the enactment of Law No. 5 of 2014, the State Personnel Board has a role in organizing the management of State Civil Apparatus, which consists of Civil Servant management and management of Government Employees with Work Agreement. In organizing the management of Civil Servants, the State Personnel Board refers to the provisions In Government Regulation No. 11 of 2017 on the Management of Civil Servants, whereas in the implementation of PPPK management there is no regulation implementation to date.
1589524473C1B013120Analisis Model Antrian Single Channel-Multi Phase
[Studi Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang]
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berdasarkan studi kasus, dimana penelitiannya dilakukan dengan pendekatan secara deskriptif untuk menjelaskan variabel-variabel apa saja yang diteliti. Penelitian ini berjudul ANALISIS MODEL ANTRIAN SINGLE CHANNEL-MULTI PHASE yang dilaksanakan Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Provinsi Jawa Tengah di Pemalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Sistem Antrian pada Kantor UP3AD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang, Untuk mengetahui Ukuran Kinerja Pelayanan paling optimal di Kantor UP3AD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati tingkat laju kedatangan wajib pajak per menit dan juga waktu pelayanan wajib pajak per menit. Penelitian ini diuji dengan menggunakan Uji Kesesuaian Kolmogorov-Smirnov yang dibantu oleh aplikasi SPSS dan Microsoft Excel.This research is a type of research based on case studies, where is the research with do a descriptive approach to explain variables what will be studied, the titles of this thesis is “ANALYSIS OF THE QUEUING SYSTEM MODEL SINGLE CHANNEL-MULTI PHASE At The Central Java Revenue Service and Asset Empowerment Unit (UP3AD) Office In Pemalang. The purpose of this stuy was to find out the Queue System Model at the UP3AD Office of Central Java Province In Pemalang District, to find out the Size of Service Performance at UP3AD Central Java Province Office In Pemalang Regency, and to test the arrival pattern Poisson distribution and whether Service Time was distributed Exponential. This research is conducted by observing the rate of arrival of taxpayers per minute and also the time of service for taxpayers per minute. This study was tested using the Kolmogovor-Smirnov Conformity Test which was assisted by SPSS and Microsoft Excel applications.
1589619210E1A013173PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan), adapun latar belakang penelitian ini adalah adanya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Desa menyatakan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa bergantung pada peran kepala desa selaku pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa, salah satunya oleh sekretaris desa. Sekretaris desa dalam membantu kepala desa mengelola keuangan desa adalah sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Pringsurat yang tidak memiliki pejabat tetap Sekretaris Desa menjadi hal yang menarik mengenai bagaimana Pemerintah Desa Pringsurat mengelola Keuangan Desa Pringsurat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pringsurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Pringsurat serta kendala yang dihadapi.
Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dam logis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, dan di PII Fakultas Hukum UNSOED.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pemerintah Desa Pringsurat memiliki peran sebagai lembaga eksekutif selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 angka 6 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa Pringsurat sebagai lembaga eksekutif Pemerintahan Desa Pringsurat memiliki kebebasan bertindak (freies ermessen) untuk melakukan tindakan agar penyelenggaraan pemerintahan desa terutama di Desa Pringsurat dapat mewujudkan Good Local Governance.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Good Local Governance.
ABSTRACT

This research entitled "The Role of Village Government in Village Financial Management Based on Law Number 6 Year 2014 About the Village (Study in Pringsurat Village Kajen District Pekalongan Regency), while the background of this research is the existence of Article 75 paragraph (1) That the village head holds the power of village financial management. This leads to the consequence that the success of village financial management depends on the role of the village head as a village government assisted by the village apparatus, one of them by the village secretary. The village secretary in assisting the village head manages the village finances is the coordinator of the village financial management technical implementer. Organizational Structure and Prinsurat Village Governance that does not have permanent officials of the Village Secretary becomes an interesting thing about how the Prinsurat Village Government manages the Pringsurat Village Finance as the holder of village financial management authority in Pringsurat Village. The purpose of this study is to determine the role of village government in managing village finances in Pringsurat Village and constraints faced.
The method of this research approach is normative juridical. The research specification is descriptive using primary data and secondary data presented with systematic and logical description, then analyzed qualitatively. This research is located in Pringsurat Village, Kajen Sub-district, Pekalongan Regency.
The results of this study obtained that the Government Pringsurat Village has the role as an executive institution as the holder of the power of village financial management. Management of Village Finance according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Village Finance Management Article 1 point 6 is the whole activity which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. Pringsurat Village Government as an executive institution Pringsurat Village Government has freedom of action (freies ermessen) to take action for the implementation of village government, especially in Pringsurat Village can realize Good Local Governance.

Keyword : Village Government, Village Financial Management, Good Local Governance.
1589719211E1A013273KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF (a) UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS/2014/PN.BKNPelaku usaha dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa harus memperhatikan standar dan ketentuan yang dipersyaratkan. Komposisi terhadap barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengkonsumsinya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Firman Solihin selaku pelaku usaha telah memproduksi pupuk non subsidi tidak berdasarkan komposisi yang telah diatur dan tidak lulus uji kelayakan sehingga telah mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier dengan metode penyajian data secara uraian dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada kasus Putusan Nomor 01/PID.SUS/2014/PN.BKN penerapan hukumnya sudah tepat dimana Firman Solihin selaku pelaku usaha terbukti secara sah memproduksi barang tidak sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan karena telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Business actors in producing and / or trading goods and / or services should take into account the required standards and conditions. The composition of the traded goods shall be in accordance with the provisions in order not to cause harm to the other party to consume them. The problem in this research is Firman Solihin as business actor has produced non subsidized fertilizer not based on composition which has been arranged and not passed the feasibility test so that has overruled the provisions in Article 8 Paragraph (1) Letter (a) Law Number 8 Year 1999 regarding Protection Consumer.
This research uses normative juridical approach method, with descriptive research specification. Sources of legal materials used are primary data, secondary data and tertiary data with the method of presenting the data in descriptions and data analysis done qualitatively.
The results of this study indicate that in the case of Decision Number 01 / PID.SUS / 2014 / PN.BKN the application of the law is right where Firman Solihin as a business actor proved to legitimately produce goods not in accordance with applicable standards so that the imprisonment for 1 (one) Years and 9 (nine) months for violating Article 8 Paragraph (1) Subparagraph (a) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection.
1589819212H1B012046PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK TRINOMIAL UNTUK ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PEMILIHAN JURUSAN DI FMIPA UNSOED
ABSTRAK. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman (FMIPA UNSOED) memiliki tiga jurusan yaitu Jurusan Matematika, Kimia, dan Fisika. Pemilihan jurusan di FMIPA UNSOED dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang berpengaruh pada pemilihan jurusan tersebut dianalisis dengan menggunakan model regresi logistik trinomial. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 213 responden mahasiswa FMIPA UNSOED Angkatan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan jurusan di FMIPA UNSOED yaitu ketertarikan mahasiswa terhadap pelajaran matematika, kimia, dan fisika. Selain itu, hasil dari estimasi parameter model menunjukkan bahwa mahasiswa yang tertarik pelajaran matematika mempunyai peluang 19,689 kali lipat untuk memilih Jurusan Matematika dari pada yang tidak tertarik pelajaran matematika dan mahasiswa yang tertarik pelajaran kimia mempunyai peluang 47,445 kali lipat untuk memilih Jurusan Kimia dari pada yang tidak tertarik pelajaran kimia. Sementara itu, mahasiswa yang tertarik pelajaran fisika mempunyai peluang 7,576 kali lipat untuk memilih Jurusan Matematika dan mempunyai peluang 17,241 kali lipat untuk memilih Jurusan Kimia dibanding mahasiswa yang tidak tertarik pelajaran fisika. ABSTRACT. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Jenderal Soedirman University (FMIPA UNSOED) have three departments, Mathematics, Chemistry, and Physics. The selection of departments in FMIPA UNSOED is influenced by various factors. In this study, factors that influence on selection of departments were analyzed by using a trinomial logistic regression. The data which is used are primary data, obtained from 213 student respondents of FMIPA UNSOED class of 2016. The results showed that there are three factors affect the selection of departments in FMIPA UNSOED namely the interest of students to the mathematics, chemistry, and physics. In addition, the result of model parameter estimation showed that students who are interested in mathematics have a probability at 19.689 times to choose Department of Mathematics than students who are not interested in mathematics and student who are interested in chemistry have a probability at 47.445 times to choose Department of Chemistry than students who are not interested in chemistry. Meanwhile, students who are interested in physics have a probability at 7.576 times to choose Department of Mathematics and have a probability at 17.241 times to choose Department of Chemistry than students who are not interested in physics.
1589919213E1A012183AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)		ABSTRAK
Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sakral, karena berlandaskan keagamaan dan bersangkutan dengan Tuhan. Dalam hal perkawinan telah putus atau terjadi perceraian, tidak bisa lepas dari permasalahan hak asuh anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Hak asuh tersebut merupakan bagian dari kewajiban orang tua kepada anak yang menyangkut pendidikan dan pemeliharaan, diatur dalam Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekalipun kedua orang tua telah bercerai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran hakim mengenai akibat perceraian terhadap hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya berpendapat bahwa Penggugat (istri) lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, karena Penggugat sendiri merupakan seorang ibu yang dapat mencukupi kasih sayang anaknya, ditambah ANAK yang masih menyusu kepada Penggugat, masih belum mumayyiz. Didapatkan pula fakta-fakta bahwa Tergugat (suami) bersifat kasar, keras dan beritikad tidak baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, serta tidak optimal dalam mengasuh anak.

Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak.		ABSTRACT
Marriage in Indonesia is something sacred because it is based on religion and concerned with God. When divorce happens, the parents must deal with the problem of child custody right resulted from that marriage. Child custody right is part of parents’ responsibility to their child regarding education and child care regulated in Articles 45-49 of Law Number 1 Year 1974 even though both parents have been divorced.
This research aims to find out the basic thought of judges regarding the effect of divorce on child custody right in Adjudication of Pasuruan Religious Court Number 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas.
Based on research result and discussion, it can be concluded that in the Adjudication of Pasuruan Religious Court Number 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, the Judges with their judgment believe that Plaintiff (wife) deserves to win child custody right since the Plaintiff herself is a mother who is able to meet the needs of affection for her child; moreover, the child who is still sucking the mother’s breasts has not been mumayyiz yet. Furthermore, the facts obtained prove that Defendant (husband) is rude, grumpy, and having bad intention either to the Plaintiff or the child, also he does not nurture the child optimally.

Keywords: Divorce, Child Custody Right.
1590019214E1A010136TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JKARTA TIMUR NOMOR 406/PDT.G/2012/PN JKT.TIM.)ABSTRAK

Tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak semua perkawinan berakhir seperti tujuan perkawinan tersebut. Terkadang perkawinan harus berakhir dengan perceraian yang berakibat terhadap hak asuh anak.Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus hak asuh anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 406/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim.?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan legis positivis, spesifikasi preskriptif, lokasi penelitian di Unit Perpustakaan Terpadu UNSOED, Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum UNSOED, media internet, data berupa data sekunder, metode analisa menggunakan metode normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa berdasarkan hukum yang relevan dengan masalah dan didukung dengan doktrin.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permintaan Penggugat sebagian yaitu memberikan hak asuh anak kepada Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 406/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. dengan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239.K/Sip/1968 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.102.K/Sip/1973, tanggal 24 April 1973, karena anak berusia di bawah umur dan status Penggugat sebagai seorang ibu yang mana anaknya dinilai masih harus mendapatkan kasih sayang ibu terutama ibu kandung. Selain itu hakim tidak memberikan hak asuh kepada Tergugat karena alasan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menunjang kehidupan dan pendidikan anak. Faktanya hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dari Undang-Undang lain dalam memutus sengketa.


Kata Kunci: Hak Asuh Anak.
JURIDIS REVIEW OF THE RIGHTS OF CHILDREN DUE TO Divorce (Study of East Jakarta District Court Decision Number 406 / Pdt.G / 2012 / PN Jkt.Tim.)


The purpose of marriage is contained in Article 1 of Law Number 1 Year 1974 which is to form a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme. Not all marriages end like the purpose of the marriage. Sometimes marriage must end in a divorce that results in child custody. Based on the above background, it can be drawn the formulation of the problem that is how the judicial juridical judgment basis in deciding child custody of East Jakarta District Court Ruling. 406 / Pdt.G / 2012 / PN Jkt.Tim.?
The method used in this research is normative juridical with positivist legis approach, prescriptive specification, research location in UNSOED Integrated Library Unit, Scientific Information Center ofLaw Faculty of UNSOED, internet media, data from secondary data, method of analysis using qualitative normative method that is data obtained Analyzed based on laws relevant to the problem and supported by doctrine.
Based on the result of the research, it can be concluded that the judge's consideration in granting the request of the Plaintiff is partly giving the child custody to the Plaintiff in the East Jakarta District Court Decision in Case Number 406 / Pdt.G / 2012 / PN Jkt.Tim. With the legal basis of the Jurisprudence of the Supreme Court R.I. No. 239.K / Sip / 1968 jo Jurisprudence of the Supreme Court R.I. No. 102.K / Sip / 1973, dated 24 April 1973, due to minors and the status of Plaintiff as a mother whose child is still considered to have maternal love, especially biological mother. In addition, the judge did not give custody to the Defendant because of the Defendant's reason for not having a permanent job so that it can not support the life and education of the child. In fact the judge does not consider the provisions of the other Laws in deciding the dispute.

Keywords: Child Custody.