Update Artikelilmiah: 19256

SYIFA FAUZIAH RUHIYAT

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan mengeluarkan peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai kesetaraan dan keadilan gender yaitu Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 kedudukan instruksi presiden tidak ada dalam struktur peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan hukumnya jauh berada dibawah undang-undang. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 juga hanya mengikat dan mengatur pemerintah eksekutif saja yang artinya komitmen pemerintah mengenai pengarusutamaan gender baru berlaku pada ranah eksekutif sedangkan legislatif dan yudikatif belum ada. 
Penelitian berjudul “Urgensi Pengaturan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia” merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama bahwa Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender diperlukan mengingat dua urgensinya yaitu pertama sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, urgensi kedua diperlukannya Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yaitu sebagai payung hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender sampai pada ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kesimpulan kedua bahwa implikasi adanya Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender dapat mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Indonesia has ratified Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women through law number 7 year 1984 and issued a rule specifically about the equity and equality of gender, which is President Instruction number 9 year 2000 on priority of gender in national development, based on law number 12 year 2011 the position of President Instruction is not listed in the structure of law regulation, affecting its law power far below the law. President Instruction number 9 year 2000 only bind and regulate the governments commitment on the priority of gender doesn’t apply within the level of legislative and judiciary.  
The topic of this research is law urgency on the equity and equality of gender in Indonesia, which is a judicial normative research by using normative qualitative analyzed. This research conclude two thing, the first conclusion is that the law on the equity and equality of gender is necessary because of two urgency, as the consequence of Indonesia in ratifying Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women through law number 7 year 1984, the second urgency about the necessary of law on the equity and equality of gender as an umbrella acting law which comprehensively regulate the equity and equality of gender within the level of executive, legislative and judiciary. The second conclusion is the implication on the existence of law on the equity and equality of gender will quicken the purpose of a substantive equity and equality the same chance between man and woman in enjoying their civil, politic, economy, social and culture rights.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman