1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 15.921-15.940 dari 49.897 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1592119234E1A013092PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN JASA HIBURAN AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK OLEH PIHAK PROMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPenelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sebagai Konsumen Jasa Hiburan Akibat Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Latar belakang penelitian ini adalah disebabkan tindakan promotor konser yang merugikan penonton sebagai konsumen jasa hiburan akibat pembatalan konser musik dengan tidak mengembalikan uang (refund) tiket yang telah dibeli oleh para penonton konser. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan terhadap penonton konser sebagai konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni promotor dalam menyelenggarakan konser musik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap penonton konser dalam kedudukannya sebagai konsumen jasa hiburan dalam penyelenggaraan konser musik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan promotor atas ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan kerugian bagi penonton konser.
Berdasarkan penelitian tersebut, maka pemerintah hendaknya mengambil tindakan tegas ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran, pelaku usaha yakni promotor konser musik yang tidak mengembalikan uang tiket penonton karena konser dibatalkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Konser Musik		This study entitled "Legal Protection Against Audience As Consumer Entertainment Services Due To Cancellation Music Concert By Promoter Party According to Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection". The background of this research is due to the actions of concert promoters harming the audience as entertainment service consumers due to the cancellation of a music concert by not refunding the tickets that have been purchased by the concert audience. This study aims to determine the legal aspects of protection against concert audiences as consumers of violations committed by business actors, namely promoters in organizing music concert in terms of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.
This research uses normative juridical research method by describing an object or event. Data collection through literature searches against relevant legislation. Data is described in the form of narrative text systematically. Data analysis method used is qualitative normative method.
The results of the research show that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has not been able to provide full protection to the concert audience in its position as a consumer of entertainment services in organizing music concerts. This is because there are still many violations committed by the promoters on the provisions of the article in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection that caused losses for the concert audience.
Based on these studies, the government should take firm action when found violations, business actors are promoters of music concerts that do not refund the tickets because the concert was canceled.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Music Concert
1592219237F1A012017KONSTRUKSI MEDIA MASSA DI INDONESIA
(Analisis Framing Kasus Gatot Brajamusti di Media Online Detik.com dan Republika.co.id)
Di era globalisasi saat ini media online sudah menjadi media yang tumbuh dengan pesat. Media online memiliki banyak kelebihan dalam menyampaikan berita kepada khalayak, salah satunya adalah kecepatan berita yang jauh melampaui media konvensional seperti surat kabar. Pemberitaan di media online dipengaruhi oleh ideologi dan organisasi yang mengelola media yang terlihat dari framing berita yang dilakukan oleh media. Berita yang diambil untuk penelitian adalah kasus yang menimpa Gatot Brajamusti sebagai guru spiritual kalangan selebriti di Indonesia. Dua media Detik.com dan Republika.co.id turut memberitakan hal ini. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran framing yang dilakukan kedua media yang memiliki perbedaanm ideologi dan pengaruh organisasi ini dalam kasus Gatot Brajamusti ini. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis dengan pendekatan kualitatif.
Analisis framing yang dilakukan dengan model Rober N. Entman dan dilihat dengan perspektif Dramaturgi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang dilakukan Republika.co.id terkait kasus Gatot ini lebih berhati-hati karena kasus ini berhubungan dengan pengakuan agama terhadap ststus yang diberikan media kepada Gatot Brajamusti sebagai guru spiritual, sementara Detik.com lebih bebas dalam menyisipkan kata-kata dalam setiap beritanya. Selain menggunakan teori ideologi dan juga konsep dramaturgi, untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan teori-teori lainnya dalam ilmu sosiologi yang sesuai dengan apa yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan peristiwa yang yang lain dalam meneliti pembingkaian berita oleh media online. Selain itu, penelitian ini menyarankan agar media bisa tetap menjaga keberimbangannya dalam menyajikan berita dan tidak menutupi fakta-fakta penting untuk diketahui masyarakat
ABSTRACT
In the era of globalization, today, online media has growed rapidly. Online media has many advantages to delivering a news to audience, one of them, is the speed to deliver a news to public is far beyond conventional media such as newspaper. News in the online media, influenced by the ideology and organization that manage the media, it is seen from the framing of news conducted by the media. News taken for research is a case that befall Gatot Brajamusti as spiritual teacher among celebrities in Indonesia. Two media detik.com and republika.co.id also reported this. Through this research, the researcher wanted to know how the framing picture done by both media which have difference of ideology and influence of this organization in this gatot brajamusti case. This research uses constructor paradigm with qualitative approach.
The framing analysis was done with Robert N. Entman’s model and used dramaturgy perspective. The result of the research shows that frame done by republika.co.id related to gatot case is more careful, because this case is related to recognition of religion to the status given by the media to gatot brajamusti as spiritual teacher, while, detik.com is more free to insert the words in every story. In addition to using ideological theories as well as dramaturgy concepts, for further research can use other theories in sociology that match with the research. For further research, other events can be used in researching the framing of news by online media. In addition, this research suggests that the media can maintain its balance in presenting the news and not cover up important facts to be known to the public.
1592319238E1A012291PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA (Study Kasus Putusan Nomor. 385/ PID. B/ 2010/ PN. SLMN)ABSTRAK
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA
(Study Kasus Putusan Nomor. 385/ PID. B/ 2010/ PN. SLMN)
Disusun Oleh :
Rizky Jasti Andani Putra Aji
E1A012291
Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, tegasnya adalah telah merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik. Karenanya perbuatan tersebut dilarang atau pantang dilakukan seperti pada kasus Mary Jane Fiesta Veloso yang didakwa hukuman mati karena telah melakukan perbuatan pidana yaitu dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Heroin seberat 2611 gram ke Indonesia dan berhasil ditangkap di Bandara Adisucipto Yogyakarta dan telah menjalani persidangan dengan perkara nomor 385/PID.B/2010/PN SLMN. Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui perlunya hukuman mati bagi pelaku pengedar Narkotika serta unsur-unsur pada pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memvonis hukuman mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso.
Metode penulisan yang di pakai oleh penulis adalah metode analisis normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan- peraturanyang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah yang ada sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata, dan tidak menggunakan perhitungan ataupun perhitungan rumusan. Simpulan dari penelitian ini adalah penetapan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara tanpa hak melawan hukum menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I, dan berdasarkan barang bukti yg di hadirkan dipersidangan yang berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya 2 barang bukti yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Narkotika Golongan I jenis Heroin sebanyak 2611 gram menjadi alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso.
Kata Kunci : Terpidana Mati, Hakim, Narkotika		ABSTRACT
CRIMINAL INFRINGEMENT OFF
NARCOTICS DRUGS
(Case Study of Decision Number 385 / PID B / 2010 / PN SLMN)
Arranged by :
Rizky Jasti Andani Putra Aji
E1A012291
Criminal acts by their nature and nature are in contradiction with the order of law desired by law, strictly speaking has been detrimental to society in the sense of contradicting or inhibiting the implementation of good governance in society. Therefore the act is prohibited or abstinent as in the case of Mary Jane Fiesta Veloso who was accused of death sentence for having committed crime that is by carrying Narcotics Group I type of Heroin weighing 2611 grams to Indonesia and successfully arrested at Adisucipto Airport Yogyakarta and have been in court with case number 385 / PID.B / 2010 / PN SLMN. The purpose of this research is to know the necessity of capital punishment for Narcotics distributor and elements in Article 114 paragraph (2) of Law No.35 Year 2009 on Narcotics and to know the reasons what is considered by the Panel of Judges sentencing death sentence for Defendant Mary Jane Fiesta Veloso.
Writing method in use by the author is normative qualitative analysis method, normative because this research stems from existing regulations that exist as positive legal norms and related to existing problems while qualitative because all data are prepared and presented systematically, then analyzed in the form of describe with Words, and do not use calculations or formulas. The conclusion of this study is the determination of Article 114 paragraph (2) of Law No.35 of 2009 on Narcotics that Defendant Mary Jane Fiesta Veloso proven legally and convincingly performing acts unlawfully interfere with the selling of Narcotics Group I, and based on evidence Was presented in the hearing based on Article 183 Criminal Procedure Code at least 2 evidence based on the testimony of the witnesses and Narcotics Group I type of Heroin as much as 2611 gram became the reason of the Panel of Judges to impose the death penalty for Defendant Mary Jane Fiesta Veloso.
Keywords: Death Penalty, Judge, Narcotics
1592419239F1D012001MONUMEN DAN SIMBOLISME POLITIK RUANG DI KOTA PURWOKERTOPenelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai simbolis yang direpresentasikan Monumen Gatot Subroto dan Monumen Jenderal Soedirman di Kota Purwokerto; 2) memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai simbolis tersebut dalam membentuk dinamika politik ruang di Kota Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fenomenologi sebagai pendekatannya.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai simbolis yang direpresentasikan Monumen Jenderal Soedirman dan Monumen Gatot Soebroto di Kota Purwokerto, yakni: 1) sejarah perkembangan Kota Purwokerto pada masa Pendudukan Jepang dan Awal Kemerdekaan; 2) peranan kedua tokoh, yakni Jenderal Soedirman dan Jenderal Gatot Soebroto; 3) perjuangan masyarakat Banyumas. Tiga nilai simbolis yang terepresentasikan Monumen Jenderal Soedirman dan Monumen Gatot Soebroto di Kota Purwokerto ini tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi ada andil dari aktor yang memproduksi ingatan dan kedua monumen ini. Aktor yang dimaksud, yakni Serulingmas dan Brigade XVII sebagai aktor yang membangun Monumen Jenderal Soedirman, sedangkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Banyumas, dan Brigade XVII yang membangun Monumen Gatot Soebroto. Ingatan dan aktor yang memproduksi kedua monumen ini tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan kaena ingatan akan terbentuk karena ada aktor yang membentuknya, yang selanjutnya disebut dengan politik ruang.
Selanjutnya, tiga nilai simbolis yang melekat pada kedua monumen ini pun mengalami perubahan atau dinamika politik ruang. Dinamika politik ruang ini terbentuk pada saat rezim penguasa di Kabupaten Banyumas pun mengalami perubahan, dari sipil ke pemerintahan militer. Perubahan pemegang kekuasaan ini selanjutnya merubah pemaknaan atas kedua monumen dari pemaknaan yang awalnya identik dengan nilai-nilai kesejarahan menjadi nilai-nilai bermuatan militer. Contohnya, melalui upacara peresmian Monumen Gatot Soebroto yang didominasi dengan nilai-nilai kemiliteran dengan sendirinya merubah pemaknaan atas monumen tersebut. Oleh karena itu, perubahan aktor yang mengisi ruang dengan sendirinya akan merubah pemaknaan atas ruang atau dinamika politik ruang.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Monumen Jenderal Soedirman dan Monumen Gatot Soebroto di Kota Purwokerto pada dasarnya merupakan ruang yang merepresentasikan sejarah perkembangan Kota Purwokerto, peranan tokoh, dan perjuangan masyarakat Banyumas. Selanjutnya, tiga nilai tersebut membentuk dinamika politik ruang, yakni dengan mengalami pemaknaan baru. Maksudnya, perubahan pemaknaan atas kedua monumen terjadi mengikuti aktor yang mengisi dan memegang kuasa atas ruang tersebut.
This study aims to: 1) understand and describe symbolic values represented Monument Gatot Subroto and Monument General Soedirman in the City of Purwokerto; 2) understand and describe the symbolic values in forming the dynamics of space politics in the City of Purwokerto. The method used in this research is qualitative method with phenomenology as its approach.
The results of this study reveal that the symbolic values represented by Monument General Soedirman and Monument Gatot Soebroto in Purwokerto City, namely: 1) the history of the development of the city of Purwokerto during the Occupation of Japan and the Beginning of Independence; 2) the roles of the two figures, namely General Soedirman and General Gatot Soebroto; 3) Banyumas community struggle. The three symbolic values represented by General Soedirman Monument and the Gatot Soebroto Monument in Purwokerto City do not form by themselves, but there is a share of the actors producing the memory and the two monuments. The actor in question, namely Serulingmas and Brigade XVII as the actor who built the Monument General Soedirman, while the central government, local government, community Banyumas, and Brigade XVII build the Gatot Soebroto Monument. Memories and actors who produce these two monuments are of course two things that can not be separated because memories will be formed because there are actors who form it, hereinafter referred to as space politics.
Furthermore, the three symbolic values embedded in these two monuments also undergo a change or dynamics of space politics. The dynamics of this space politics was formed when the regime in Banyumas regency changed from civil to military government. This change of power holders further changes the meaning of the two monuments of meaning originally identical with historical values into military-charged values. For example, through the inauguration ceremony of the Gatot Soebroto Monument dominated by military values by itself changes the meaning of the monument. Therefore, the change of actors who fill the space by itself will change the meaning of space or the dynamics of space politics.
The conclusion obtained in this research is the Monument General Soedirman and Monument Gatot Soebroto in Purwokerto City is basically a space that represents the history of the development of the City of Purwokerto, the role of the character, and the struggle of the people of Banyumas. Furthermore, these three values form the dynamics of space politics, namely by experiencing new meaning. That is, the change of meaning on the two monuments occurs following the actor who fills and holds the power over the space.
.
1592519240H1B012001KAJIAN MENGENAI TERJADINYA BREAKDOWN PADA ALGORITMA ORTHORESPenelitian ini mengkaji tentang derivasi algoritma Lanczos tipe A4/Orthores dengan mengaplikasikan Formal Orthogonal Polynomials (FOPs). Algoritma Lanczos sangat efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan linier berdimensi tinggi. Akan tetapi dalam implementasinya sangat rentan terhadap breakdown. Breakdown terjadi karena adanya pembagian dengan nol saat proses komputasi berlangsung dan menyebabkan algoritma berhenti. Dalam penelitian ini, algoritma akan disimulasikan pada dimensi 1000 sampai 10000.This research examines the Lanczos types A4 algorithm/Orthores derivation by applying Formal Orthogonal Polynomials (FOPs). The Lanczos algorithm is very effective for solving systems of high-dimensional linear equations. However, it is very susceptible breakdown. Breakdown occurs because of the division by zero when the computation process takes place, and thus the algorithm halts. In this study, the algorithm was implemented in some variety of SLEs, ranging from 1000 to 10000 dimensions.
1592619241H1K010004KELIMPAHAN DAN DISRIBUSI LARVA PENAEIDAE (CRUSACEA) DI KALI DONAN KABUPATEN CILACAPKelimpahan dan distribusi larva di perairan sangat fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, utamanya factor fisika dan kimia air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, kelimpahan dan distribusi larva penaeidae sertamengetahui hubungan antara kelimpahan dan distribusi dengan faktor fisika dan kimia air di Kali Donan.Penelitian dilaksanakan bulan Februari 2017. Metode penelitian menggunakan metode survei. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:jenis larva penaidae yang ditemukan di Kali Donan Kabupaten Cilacap yaituLucifer, Pandalina, Thysanoessa, Jaxea, dan Mesopodopsis. Kelimpahan larva penaeidaeberkisar antara19815,994-44585,987 ind/m3. Distribusi larva penaidae di semua stasiun termasuk dalam kategori tinggi dan stabil. Hubungan kelimpahan dan distribusi larva penaidae dengan faktor fisika dan kimia airdi Kali Donan Kabupaten Cilacap, secara umum korelasinya kuat terhadap kelimpahan dan korelasinya sedang terhadap distribusi.Abundance and distribution of larvae in waters are very fluctuate influenced by environmental conditions, mainly physical and chemical factors of water. This study aims to determine the type, abundance and distribution of penaeid larvae and to know the relationship between abundance and distribution with physical and chemical factors of water in Kali Donan. The research was conducted in February 2017. The research method used survey method. Based on the results, it can be concluded that the following types of penaidal larvae found in Kali Donan of Cilacap Regency are Lucifer, Pandalina, Thysanoessa, Jaxea, and Mesopodopsis. Penaeid larvae’sabundanceranged from 19815,994 - 44585,987 ind/m3. Penaeid larvae’s distribution in all stations is high and stablecategorize. In general, the relations of penaeid larvae’s abundance and distribution with the physical and chemical factors of water in Kali Donan Cilacap City, has strong correlation against abundance and mediumcorrelation against distribution.
1592719242H1B013035Pengembangan Matriks Padovan Q untuk Menentukan Formula Bilangan Padovan dan PerrinMatriks Padovan Q merupakan matriks berukuran dengan entri pada kolom pertama adalah tiga suku awal barisan padovan, entri pada kolom kedua adalah suku ketiga hingga kelima barisan Padovan, dan entri pada kolom ketiga adalah suku kedua hingga keempat barisan Padovan. Matriks P merupakan matriks berukuran dengan entri pada kolom pertama adalah tiga suku awal barisan Padovan, dan entri pada kolom kedua adalah tiga suku awal barisan Perrin. Matriks Q dapat dikembangkan menjadi matriks berlaku untuk setiap bilangan asli n dan entri-entrinya memuat bilangan Padovan. Apabila matriks dikalikan dengan matriks maka akan menghasilkan matriks berukuran yang entri-entrinya bilangan Padovan dan Perrin. The Padovan Q matrix is the matrix that the entry in the first column is the first to third of the Padovan sequence, the entry in the second column is the third to fifth of the Padovan sequence, and the entry in the third column is the second to fourth of the Padovan sequence. The matrix P is the matrix which entry in the first column is the first to third of the Padovan sequence, and the entry in the second column is the first to third of the Perrin sequence.The Q matrix can raised to show that matrix entries form the formula of Padovan number. If the matrix is multiplied by the P matrix then the matrix entries of the multiplication form the formula of the Padovan and Perrin number.
1592819244G1H013053Pengaruh Perilaku Diet, Pengetahuan Gizi, dan Karakteristik Keluarga terhadap Anemia Remaja Putri di BanyumasLatar Belakang : Anemia remaja merupakan salah satu faktor risiko penyebab anemia selama kehamilan yang berdampak pada kematian ibu dan BBLR. Anemia remaja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah perilaku diet, pengetahuan gizi, dan karakteristik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku diet, pengetahuan gizi, dan karakteristik keluarga terhadap anemia remaja putri di Kabupaten Banyumas.
Metode : Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan teknik cluster random sampling dengan sampel sebanyak 72 responden. Teknik pengambilan data meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode cyanmethemoglobin, wawancara dengan kuesioner, dan form recall 24 jam. Uji bivariat menggunakan chi-square, sedangkan uji multivariat menggunakan uji regresi logistik.
Hasil Penelitian : Terdapat hubungan antara perilaku diet (p=0,005) dengan anemia remaja putri di Kabupaten Banyumas. Tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi (p=0,200), pendidikan ayah (p=0,189) dan ibu (p=0,509), jumlah keluarga (p=0,940), pendapatan keluarga (p=1,000) dengan anemia remaja putri di Kabupaten Banyumas. Terdapat pengaruh antara perilaku diet dengan anemia remaja putri di Kabupaten Banyumas.
Kesimpulan : Remaja putri disarankan agar memperbaiki perilaku dietnya untuk mencegah anemia.		Background: Anemia among adolescents is the risk factors causing anemia during pregnancy that impact on maternal mortality and LBW. Anemia among adolescent is caused by many factors, which is dietary behavior, nutritional knowledge, and family characteristics. This study aims to determine the effect of dietary behavior, nutritional knowledge, and family characteristics of adolescent girls anemia in Banyumas.
Methods: The design study was cross sectional using cluster random sampling technique with 72 sampel. Techniques of data collection include hemoglobin level examination by cyanmethemoglobin method, interview with questionnaire, and 24 hour recall form. Bivariate test using chi-square, while multivariate test using logistic regression test.
Results: There was a correlation between dietary behavior (p=0,005) with anemia among adolescent girls in Banyumas. No correlation between nutritional knowledge (p=0,200), father’s education (p=0,189) and mother’s education (p=0,509), family’s size (p=0,940), family’s income (p=1,000) with anemia of adolescent girls in Banyumas. There is a influence between dietary behavior with anemia among adolescent girls in Banyumas.
Conclusion: Adolescent girls are advised to improve dietary behavior to prevent anemia.
1592919245C1C012077Pengaruh Locus of Control, Kompleksitas Tugas, Ambiguitas Peran dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kinerja Auditor Internal di Lingkungan Pemerintahan DaerahTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh locus of control, komplekstas tugas, ambiguitas peran dan tekanan anggaran waktu terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukandi Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Tegal. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi berganda, uji F dan uji t. Jumlah auditor yang menjadi responden sebanyak 34 orang.
Dari hasil pengujian diketahui bahwa variabel locus of control,kompleksitas tugas dan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan ambiguitas peran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah/ hasil dari uji F juga menunjukkan bahwa lcus of control. Kompleksitas tuas, ambiguitas peran dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor internal di lingkungan pemerintah daerah.
The purpose of this research is to identify the relationship between lous of control, task complexity, role ambiguity and time budget pressure towards intern auditor’s work performance in local government. This research was takenin Cilacap, Purbalingga and Tegal District. This research uses classical assumption test, F test and T test for its data analysis method. The respondents total for this research are 34 auditors.
From the result, it was identified that locus of control, task complexity and time budget pressure does not have relationship towards intern auditor’s work performance in local government. From F test, it was also identified that locus of control, task complexity, role ambiguity and time budget pressure has a simultaneously relationship towards intern auditor’s work performance in local government
1593019246H1L010063RANCANG BANGUN APLIKASI UJIAN TEORI SIMULASI SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) BERBASIS ANDROIDAplikasi Ujian Teori Simulasi SIM (Surat Izin Mengemudi) merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk membantu orang-orang belajar dalam menghadapi ujian teori SIM. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengurangi tingkat kegagalan orang-orang dalam melakukan ujian teori SIM di kepolisian dan dapat membuat pengguna belajar mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Cara kerja aplikasi ini adalah sistem memberikan beberapa paket kategori SIM lalu pengguna diharuskan memilih kategori yang ingin dimainkan, kemudian pengguna diminta menjawab pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda dan diberi batasan waktu dalam menjawab. Hasil jawaban yang dihasilkan pengguna pun akan keluar, dan pengguna dapat melihat pembahasan jawaban yang benar dari hasil test yang telah dilakukannya. Selain itu aplikasi ini juga dapat memperlihatkan aturan-aturan pendaftaran SIM baru untuk membantu orang-orang yang belum pernah mendaftar SIM baru untuk belajar aturan-aturannya. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode waterfall dan bahasa pemrograman java

Android Based Driving License Software is a software based android used to help people learn the theory of Driving License test. The purpose of making this program is to reduce the level of failure of people in conducting theory Driving License test in the police office and can make users learn about the rules and traffic signs on the roads. The workings of this software is the system provides some driving license category package then the user must pick the category they want to play, then the user is asked to answer the question in the form of multiple choices and given time limit for choosing the answer. Results produced by user will coming out, and the user can see the correct answers from the test results that have been done. Additionaly, this program can also show new Driving License registration rules to help people who have never registered a driving license test to learn the rules. Program development is done by using waterfall method and java programming languange.
1593119248C1C013022PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEADILAN DISTRIBUTIF DI DINAS KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap keadilan distributif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Dinas Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52. Data diambil dengan membagikan kuesioner kepada responden.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap keadilan distributif. Ketiga variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap keadilan distributif dan yang paling berpengaruh yaitu kesesuaian kompensasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan budaya organisasi maka semakin tinggi pula tingkat keadilan distributif.		This Research Is A Quantitative Research Was Conducted In Banyumas Regency. The Purpose Of This Research Was To Determine The Effect Of Compensation Suitability, Organizational Commitment And Organizational Culture To Distributive Justice. Hypothesis Testing In This Research Using The Method Of Multiple Linear Regression Analysis. The Population In This Research Are All Financial Officer In Banyumas Regency. Samples Were Taken Using Purposive Sampling Technique And Slovin Formula To Determining The Sample Size. The Number Of Samples In This Research Were 52. Data Retrieved By Distributing Questionnaires To Respondents.
Based On The Results Have Shown That The Compensation Suitability, Organizational Commitment, And Organizational Culture Have A Positive Coefficient On Distributive Justice. All Three Independent Variables simultaneously Influenced To Distributive Justice And the Most Influential Of Was The Compensation Suitability. It Shows That The Higher Level Of Compensation Suitability, Organizational Commitment, And Organizational Culture, The Higher The Level Of Distributive Justice.
1593219098H1A013057AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK ETANOL DAUN KAMBOJA PUTIH (Plumeria alba L.) TERHADAP Candida albicansCandida albicans merupakan salah satu jenis jamur yang dapat menyebabkan berbagai penyakit/infeksi. Infeksi jamur ini dikenal dengan nama kandidiasis dan sebagian orang sering menderita jenis kandidiasis kulit. Kondisi kulit yang mudah berkeringat dan lembab merupakan faktor yang memungkinkan pertumbuhan jamur penyebab penyakit kulit. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antijamur adalah daun kamboja putih (Plumeria alba L.). Ekstrak etanol daun kamboja putih mengandung senyawa aktif alkaloid dan saponin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antijamur ekstrak etanol daun kamboja putih dan mengetahui konsentrasi hambat tumbuh minimumnya (KHTM) terhadap C. albicans. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu difusi agar sumuran. Hasil penelitian dianalisis menggunakan ANOVA. Nilai KHTM ekstrak etanol daun kamboja putih adalah 5 ppm dengan zona hambat 1,22 mm.Candida albicans is one type of fungus that can cause many diseases / infections. The fungal infection known as candidiasis and some people often suffer from skin candidiasis. The skin condition that easy to get sweat and humid are the factors that can caused the growth of fungi which is caused skin diseases. One of plant that can be used as an antifungal is white frangipani leaves (Plumeria alba L.). White frangipani leaf ethanol extract contains active compound of alkaloids and saponins. The purpose of this research is to know antifungal activity of white frangipani leaf ethanol extract and to know its minimum inhibitory concentration on C. albicans. The method used in determining KHTM is hollow agar diffusion. The results were analyzed using ANOVA. The KHTM value of white frangipani ethanol extract was 5 ppm with a 1.22 mm inhibit zone.
1593319249H1B013005PENERAPAN MODEL GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION PADA PERSENTASE KELUARGA PRA SEJAHTERA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015ABSTRAK. Makalah ini mengkaji geographically weighted regression (GWR) pada persentase keluarga pra sejahtera dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan merupakan indikator dari hasil Susenas 2015 di Jawa Tengah. Berdasarkan analisis dari data tersebut, ditemukan adanya heterogenitas. Artinya, adanya heterogenitas mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh spasial (geografis) terhadap data yang diamati. Dalam hal ini masalah heterogenitas dapat diselesaikan dengan GWR. Model GWR adalah model regresi yang terboboti secara geografis. Pada kasus ini fungsi pembobot yang digunakan adalah kernel Gauss dan kernel bisquare. Hasil analisis menunjukkan bahwa model GWR dengan kernel Gauss lebih baik dibandingkan kedua model lainnya, yaitu model GWR dengan kernel bisquare dan model regresi linier berganda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model GWR dengan kernel Gauss adalah model terbaik yang mempunyai nilai AIC sebesar 108,042 dan nilai koefisien determinasi sebesar 99,86%.
ABSTRACT.This paper discusses geographically weighted regression (GWR) on a pre prosperous family percentage model and its influential factors. The data is indicator of Susenas 2015 in Central Java. From the analysis of data, we found that there is heterogeneity. It means that they indicate a spatial (geographical) influence. Here, heterogeneity problems can be solved by GWR. GWR model is a regression model which has geographically weighted. In this case we used bisquare kernel and Gaussian kernel.The result showed that the GWR model with Gaussian kernel is better than the GWR model with both bisquare kernel and multiple linear regression model. Final conclusion, we found that GWR model with Gaussian kernel is the best model that gives AIC value 108,042 and determination coefficient value 99,86%.
1593419250E1A013249IMPLEMENTASI PERADILAN KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.Jaksel)		Dalam rangka menjunjung tinggi penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana undang-undang membedakan antara golongan orang sipil dengan militer. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil, yang dalam perkembangannya disebut perkara koneksitas.Perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak militer dan sipil yang telah diputus oleh Pengadilan Koneksitas adalah Perkara Korupsi Tabungan Wajib TNI dengan tersangka dari Militer yakni Kolonel Ngadimin Darmo Sujono, dan dari pihak sipil Samuel Kristiantodan Deddy Budiman Garna yang merugikan negara Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penanganan perkara pidana korupsi melalui peradilan koneksitas di Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan orang militer dalam Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.JakSel. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penanganan perkara koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi Peyalahgunaan Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.		In order to uphold law enforcement, especially in the field of criminal law the law distinguishes between civilian groups and the military. The problem that arises today is what if a criminal act committed by the military together with civil society, which in its development is called the connectivitycase. The corruption case occurring in Indonesia involving the military and civil authorities that have been decided by the Connectivity Tribunal is the Corruption Case of TNI Compulsory Savings with the Military suspects namely Colonel Ngadimin Darmo Sujono, and from the civilian parties Samuel Kristianto and Deddy Budiman Garna harming the state Rp. 100,000,000,000, - (one hundred billion rupiah).
The purpose of this research is to know the implementation of handling of corruption criminal case through connectivity court in Indonesia and to know the settlement of criminal cases of connectivity in criminal acts of corruption committed by civilians and military in Verdict Number 2478 / Pid.B / Kon / 2006 / PN. JakSel. The research used normative juridical research method. The data used are secondary and primary data, then the data is processed and presented in the form of literature study. The analysis used qualitative method.
The result of the research indicates that the process of handling of cases of connectivity in case of corruption crime The misuse of the Mandatory Housing Saving Fund of TNI-AD has been partially implemented in accordance with the applicable criminal procedural law (KUHAP) and the defendants legally and convincingly guilty of committing corrupt crimes jointly In accordance with Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code.
1593519253E1A112115OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN PANGANGDARAN PASCA PEMEKARAN DAERAHOPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN PASCA PEMEKARAN DAERAH

Oleh :
ERGA FRITSMANA
E1A112115
ABSTRAK
Pengandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa barat. Pariwisata sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Pangandaran dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata. Objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran merupakan jantung ekonomi dari keseluruhan masyarakat Pangandaran, sehingga terjadi permasalahan dalam “OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAAN PASCA PEMEKARAN DAERAH”, dalam hal ini peniliti tertarik melakukan peneltian terhadap pengelolaan objek wisata Pangandaran sebelum pemekaran daerah dan optimalisasi pendapatan daerah dari pengelolaan objek wisata yang ada di Pangandaran pasca pemekaran daerah. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Metode analisi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan objek wisata sebelum pemekaran tidak memberikan kontribusi yang baik di sektor pariwisata dengan menyumbang sekitar 1,17% untuk PAD Kabupaten Ciamis, sedangkan setelah pemekaran pengelolaan objek wisata Pangandaraan memberikan kontribusi yang baik bagi Pendapatan Daerah setiap tahunnya dengan menyumbang sekitar 4,48% untuk PAD Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Pangandaran, Objek Wisata.



MANAGEMENT OPTIMALIZATION OF TOURISM AT PANGANDARAN AFTER REGIONAL EXPANSION
By:
ERGA FRITSMANA
E1A112115
ABSTRACT
Pengandaran is one of the regency in West Java Province as a result of Ciamis regancy regional expansion. It was based on Undang Undang No 21 Tahun 2012 regulation about the establishment of Pangandaran regency in West Java Province. Tourism is so influential towards people walfare in Pangandaran and the Pangandaran own source revenue from tourism sector. Tourism spot in Pangandaran district has become the life of the economy activities for all its people, and thus ignited an issue on “MANAGEMENT OPTIMALIZATION OF TOURISM AT PANGANDARAN AFTER REGIONAL EXPANSION”, in this matter, researcher is interested to do a study about tourism spot management in Pangadaran before regional expansion and optimalization of regional revenue from managing tourism spot in Pangandaran after regional expansion. The method of socio-legal research approach was used to answer each issue in this study, while analytical descritptive was used as analysis method. This study showed that the tourism management in Pangandaran before the expansion didn’t give such a good contribution to Ciamis- regional own revenue especially in tourism sector which only 1.17%, while after the expansion tourism management could contribute up to 4.48% to Pangandaran- regional own revenue especially in tourism sector.
Keywords: Regional Expansion, Pangandaran, Tourism Spot
1593619252E1A012313PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK PELUMAS BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1538/PID.SUS/2014/PN.TNG)Adanya globalisasi dan pasar bebas menuntut inovasi serta strategi bagi pelaku usaha untuk menghasilkan berbagai macam jenis barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha melakukan segala upaya untuk mempertahankan konsumennya dalam persaingan usaha yang semakin ketat ini dan hanya untuk mementingkan keuntungan semata. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk pelumas bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen studi putusan Nomor 1538/PID.SUS/2014/PN.TNG.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk pelumas bekas adalah dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga untuk memenuhi hak konsumen untuk terjaminnya kenyamanan dan keamanan serta keselamatan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pidana ini diharapkan menjadi shock therapy kepada pelaku usaha yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen.
Globalization and the free market demands innovation and strategies for businesses to produce various types of goods that can be consumed by the public. This causes the business actors to make every effort to defend their customers in this increasingly fierce business competition and only for the sake of profit only. The issues discussed are about the legal protection of consumers for the circulation of used lubricant products based on Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection study of Decision Number 1538 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG.
The approach method used is normative juridical approach or legal research. The data used are secondary data in the form of literature books, statutory regulations, official documents and internet sites by way of literature study, ie by inventorying the data which is then presented in the form of systematic description. The data obtained are analyzed and elaborated based on legal norms related to the research object.
The result of the research shows that the legal protection to consumers for the circulation of used lubricant products is by imposing the imprisonment on the business actor in accordance with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. It is also to fulfill the consumer's right to ensure comfort and safety and safety in accordance with Article 4 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. This criminal is expected to be a shock therapy to the concerned business actor not to repeat the actions that can harm the consumer.
1593719254E1A013287ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/G/2014/PTUN.YK)ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 03/G/2014/PTUN.YK)

Oleh:
ELFIRA TRIAGUSTA NUGRAHAENI
E1A013287

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 03/G/2014/PTUN.YK). Penelitian ini akan menguraikan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Persamaan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2014/PTUN.YK. Tergugat dalam perkara a quo adalah Bupati Sleman, dan objek gugatannya yakni Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013 tentang Pengesahan Saudara Hadi Subronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik masa jabatan 2013-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sleman dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Persamaan dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dimana asas persamaan mensyaratkan agar sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama haruslah disikapi secara sama pula. Akan tetapi, yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, terhadap kasus yang sama yaitu adanya surat suara yang terdapat 2 (dua) coblosan oleh KPPS disikapi secara berbeda. Sedangkan asas kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu yang dirugikan. Dengan adanya kepentingan yang merugikan penggugat tersebut, penggugat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan dan BPD Desa Sukoharjo akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Keberatan tersebut juga disampaikan kepada Bupati Sleman akan tetapi juga tidak menanggapinya dan tidak mengklarifikasi persoalan tersebut.
Akibat hukum dikabulkannya gugatan penggugat yakni Surat Keputusan Objek Sengketa batal, tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa.

ABSTRACT

GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT AS A BASIC OF CANCELLATION OF DATA STATE BUSINESS STIPULATION
(DECISION STANDARD NUMBER 03 / G / 2014 / PTUN.YK)

This thesis entitled: General Principles of Good Governance as the Basis of Cancellation of Decision of State Administration (Study of Decision of Yogyakarta State Administrative Court Number 03 / G / 2014 / PTUN.YK). This research will describe the State Administrative Decree as an object of dispute that is contrary to the Principle of Accuracy and the Principle of Equality in the Good Governance Principles.
Sources of legal material of this research is Decision of the State Administrative Court Number 03 / G / 2014 / PTUN.YK. The Defendant in the a quo case is the Regent of Sleman, and the object of the lawsuit is the Decree of Sleman Regent Number 462 / Kep.KDH / A / 2013 concerning Endorsement of Brother Hadi Subronto as Head of Sukoharjo Village, Ngaglik Sub-districts of 2013-2019. The method used in this research is normative juridical with approach used is approach of legislation and conceptual approach.
The Panel of Judges is of the opinion that the Regent of Sleman in issuing the Decision Letter of Objects of Dispute contradicts the Principles of Equality and the Principle of Accuracy in the Good Governance Principles (AUPB). Where the principle of equality requires that the attitude of the Board or the State Administrative Officer of the same case must be addressed equally. However, what happened in the election of the Head of the Village, on the same case that is the ballot there are 2 (two) impediment by KPPS responded differently. While the principle of precision requires that the interested is heard first, before they are exposed to a harmed. With the adverse interest of the plaintiff, the plaintiff objected to the election committee and the BPD of Sukoharjo Village but received no proper response. The objection was also submitted to the Sleman Regent but also did not respond and did not clarify the matter.
As a result of the law granted the plaintiff's claim that the Decision Letter of the Dispute Resolution is canceled, the defendant is obliged to revoke the Decision Letter of the Dispute Object.
1593819255E1A113003PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DI PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH DALAM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DKI JAKARTA No.002/A/BPSK-DKI/IX/2012ABSTRAK
Masalah perlindungan konsumen di Indonesia sekarang ini sudah mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terutama masalah terkait kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk cacat tersembunyi. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin kepastian hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk cacat tersembunyi di PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta No.002/A/BPSK-DKI/IX/2012 berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang bersifat deksriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pelaku usaha yang melanggar Pasal 7 hururf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari kurangnya itikad pelaku usaha dalam menangani keluhan-keluhan penggugat, kurangnya keterbukaan informasi, serta melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena menjual barang yang mengandung cacat tersembunyi. Hal tersebut menyebabkan hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, kemanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dilanggar.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Cacat Tersembunyi, UUPK
ABSTRACT
Consumer protection issues in Indonesia now cover many different areas of public life. Consumer loss related problems mainly due to consume the product defect is hidden. The law protection is one of the effort so that the aim of the law can be achieved, namely the rights of security and public order so as to guarantee legal certainty, thus can avoid a trade action for neglecting its obligations.The purpose of this research was to know how law protection of consumer related hidden defects product in PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah in Consumer Dispute Resolution Agency Jakarta No. 002/A/BPSK-DKI/IX/2012 based on law No. 8 of 1999 about Consumer Protection.

This research was using normative juridical method with the legislation approach which has characteristic analytical deksriptive. The data resource of this research using secondary data from the literature material library consisting of primary law materials, secondary law materials, and legal materials tertiary. Data analysis method which is used is qualitative method.

The results showed that the judge already gave legal protection of consumers over the actions of businessmen who violate Article 7 letter a, hururf b and the letter d law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection as seen from the lack of faith in the trade deal with complaints of the plaintiff, the lack of openness of information, as well as the violation of article 8 paragraph (2) of law No. 8 Year 1999 abaout Consumer Protection due to selling goods containing hidden defects. It also results in consumer rights as mentioned in article 4 letter a, letter c, letter d and law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, namely the right to comfort, security and safety, the right to information, clear and honest, and the right to be heard and opinions the complaint violated.

Key words : Law Protection, Consumer, Hidden Defects, UUPK



1593919266E1A013284SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AUDITOR
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 78/G/2015/PTUN-JKT)
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 78/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti prosedur pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor dalam Kementerian Agama dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, Pemberhentian dari jabatan auditor dalam Kementerian Agama tidak ada prosedur baku akan tetapi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum,dan asas kecermatan.
Menurut Penulis bahwa prosedur pemberhentian dari jabatan fungsional auditor harus melalui prosedur pemberian suat peringatan sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya. Dari segi pertimbangan hukum hakim, penulis sepakat dengan pendapat hukum hakim dalam segi prosedural akan tetapi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim tidak lengkap dan jelas. Apabila dari segi AUPB sekiranya hanya melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan.		The validity of the State Administration Decision must be in accordance with the legislation and the Good Governance Principles as it will result in declared null or void of KTUN. One of the cases concerning the cancellation of KTUN was found in the PTUN Jakarta Decision Number 78 / G / 2015 / PTUN-JKT. In this case the author is interested in examining the procedure of dismissal from Functional Position of Auditor in the Ministry of Religious Affairs regarding judge's legal consideration in assessing the validity of object of dispute decree from the aspect of authority, substance, procedure and Good Governance Principles.
In order to answer the above problem, the research method used is legal research with the approach of legislation, conceptual approach and approach of analysis. The data used are primary data in the form of court decision and secondary data in the form of legislation and literature books.
In the results of research known that, first, dismissal from the position of auditors in the Ministry of Religious Affairs has no standard procedure, however use the Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. Secondly, judges' legal considerations in assessing the validity of the State Administrative Decree from the aspect of procedures for issuing the object of dispute decree by the Defendant have been contradictory to the legislation and the Good Governance Principles, especially the legal certainty principle, and the principles of precision.
According to the Author that the procedure for dismissal from the functional position of the auditor must go through the procedure of giving a warning before being temporarily released from office. In terms of judges' legal considerations, the authors agree with the judge's legal opinion in procedural terms but the laws and regulations used by the judges are incomplete and clear. In terms of AUPB, this case violate the principle of legal certainty and the principle of precision.
1594018923H1A013029UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL DAUN MANGGA ARUMANIS (Mangifera indica L.) TERHADAP Staphylococcus aureusABSTRAK : Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi pernafasan dan pencernaan. Salah satu senyawa aktif dari tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri adalah ekstrak daun mangga arumanis (Mangifera indica L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun mangga arumanis terhadap S. aureus, penentuan konsentrasi hambat tumbuh minimum (KHTM). Penentuan aktivitas dan KHTM dilakukan dengan metode cup plate technique atau difusi sumuran. KHTM ekstrak metanol daun mangga terhadap S. aureus yaitu pada konsentrasi 5 ppm dengan zona hambat sebesar 2,46 mm. ABSTRACT : Staphylococcus aureus is one of the patogenic bacterial cause respiratory dan digestion infection. Mango leaf extract (Mangifera indica L.) is potential extract as antibacterial agent. This research want to know the activity of mango leaf extract to S. aureus, determine the minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration determined by cup plate technique method. Minimum inhibitory concentration mango leaf extract to S. aureus is known at 5 ppm with 2.46 mm inhibition zone.