1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 5.921-5.940 dari 48.839 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
592115750F1I012041IMPLIKASI CYBER ATTACK CHINA TERHADAP STABILITAS CYBER SECURITY AMERIKA SERIKAT TAHUN 2013-2015Penelitian ini berjudul implikasi cyber attack China terhadap stabilitas cyber security Amerika Serikat tahun 2013-2015, akan menganalisis terkait dampak yang diakibatkan dari adanya cyber attack atau serangan cyber China terhadap keamanan nasional Amerika Serikat khususnya cyber security tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik telaah pustaka dan teknik analisa data yang mengaplikasikan teori terhadap permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cyber attack yang dilakukan China merupakan salah satu bentuk eksistensi cyber power yang dimiliki China, tindakan ini dilakukan sebagai unjuk kekuatan China terdahap Amerika Serikat, yang bertujuan memberikan efek deterrence. Cyber attack yang dilakukan China terhadap Amerika Serikat telah mengakibatkan pencurian data-data, informasi penting dan sensitif. Kondisi ini menimbulkan instabilitas terhadap sektor cyber security Amerika Serikat yang diakibatkan pencurian rahasia militer, rahasia dagang, data pribadi, desain senjata, serta kerusakan pada sistem cyber security Amerika Serikat. Untuk menangani masalah tersebut pemerintah Amerika Serikat mengambil beberapa langkah diantaranya membuat kesepakan dengan China mengenai cyber security pada 25 September 2015,dan mengeluarkan Executive Order 13694 Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber Enabled Activities.This research, titled” Implications of China’s Cyber Attack on American’s Cyber Security Stability 2013-2015” will analyze action by China’s cyber attack on American’s national security especially on cyber security stability 2013-2015. This research was conducted with a qualitative method, and data collection using secondary data or library research, and also data analysis which applied the theory for the problem of this research. As a result of this research, it can be summarized that China’s cyber attack is depart of china’s cyber power, to provide a deterrence effect to United State. China’s cyber attack impact on instability conditions of cyber security sector are caused by the theft of military secrets, trade secrets, personal data, the design of the weapon, as well as damage to the cyber security system of the United States. To handle that problems United State has held cyber security partnership with China on 25st of September 2015, adopted Executive Order 13694 about Blocking the Property of Certain Persons Engaging in Significant Malicious Cyber Enabled Activities, and United State Cyber Security Actions Plan.
592215749H1A012057VALIDASI METODE ANALISIS AKRILAMIDA DALAM SAMPEL FRIED CHICKEN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV Akrilamida merupakan suatu senyawa toksik yang ditemukan dalam beragam jenis makanan seperti pada fried chicken. Akrilamida memiliki kepolaran yang tinggi sehingga dapat dipisahkan dari minyak yang lipofil dengan metode ekstraksi. Akrilamida memiliki auksokrom yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik pada tingkat energi UV sehingga dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri UV. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan validasi metode analisis dan mengetahui kadar akrilamida dalam sampel fried chicken menggunakan spektrofotometri UV sebagai metode alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan metode yang sudah ada yaitu KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) fase terbalik. Akrilamida dalam sampel fried chicken diekstraksi menggunakan pelarut diklorometan : etanol (60: 3). Kadar akrilamida dalam sampel fried chicken dianalisis menggunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum 197 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan dapat dinyatakan valid dengan persen perolehan kembali 97,21%, simpangan baku relatif 0,664 %, nilai HORRAT 0,062; batas deteksi 0,221 ppm, batas kuantifikasi 0,736 ppm, linieritas r = 0,9992 serta rentang metode 0,736 ppm sampai 3,813 ppm.Acrylamide is toxic compound that can be found in the various food as fried chicken. Acrylamide is a polar compound that can be separated from the lipophilic oil using extraction method. Acrylamide has an auxochrome that can absorb electromagnetic radiation UV energy level, so it can be analyzed by UV spectrophotometric method. This research aims to validat method and to detect acrylamide in fried chicken using the UV spectrophotometric method, which is cheaper than reserved phase HPLC (High Performance Liquid Chromatograpy) as existing method. Acrylamid can be extracted from fried chicken sample using the mixture of dichloromethatane : ethanol (60: 3). Measurement of acrylamide in the fried chicken can be analyzed using UV spectrophotometric at the wavelenght 197 nm. The method has been validated with percent recovery 97.21% and relative standard deviation 0.664%; HORRAT value 0.062; Limit of detection 0.221 ppm and limit of quantification 0.736 ppm ,linearty r = 0.9992 and for range 0.736 ppm sampai 3.813 ppm.
592315974C1B012106PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP READINESS TO CHANGE DALAM PENERAPAN SPAN (SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA) DI KANTOR PELAYANAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO (KPPN)Penelitian ini berjudul “Pengaruh Employee Engagement dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Readiness To Change dalam Penerapan SPAN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh employee engagement dan persepsi dukungan organisasi terhadap readiness to change. Metode yang digunakan adalah survei dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto dengan sampel sebanyak 50 responden. Analisis data dalam penelitian ini adalah Regresi Sederhana dan Regresi Berganda yang menunjukan bahwa: (1) Employee engagement berpengaruh positif terhadap readiness to change dalam penerapan SPAN (2) Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap readiness to change dalam penerapan SPAN (3) Employee engagement berpengaruh positif terhadap persepsi dukungan organisasi dalam penerapan SPAN.
Implikasi dari penelitian ini adalah demi terus meningkatkan Readiness to change dalam penerapan SPAN secara optimal, pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Purwokerto perlu memperhatikan berbagai kebijakan khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan keterlibatan karyawan (Employee engagement) dan persepsi dukungan organisasi. Cara yang tepat dilakukan diantaranya adalah dengan memenuhi berbagai kebutuhan, keinginan dan harapan karyawan KPPN berkaitan dengan pelaksanaan serta pengorbanan mereka terhadap organisasi sehingga KPPN perlu mendukung upaya karyawan dalam dedikasinya terhadap organisasi.

This researched titled ‘Influence employee Engagement and Perceptionn of Organizational Support to the Readiness To Change in the application of SPAN In KPPN Purwokerto. This researh aims to identify and analyze the effect of employee engagement and perceptions of management support to the readiness to change. The methode used was survey with a sampling technique saturated. The population in this study were employees of KPPN Purwokerto with a sample of 50 respondents. The data analysis in this research is simple regression and multiple regression showed that : (1) employee engagement positively affects readiness to change in the appplication of SPAN (2) Perceptions of organizational support positive effect to readiness to change in the appilication of SPAN (3) Employee engagmenet positively affects readiness to change in the application of SPAN.
Implication of this research is on order continue to improve readiness to change in the applicaton of SPAN optimally, the KPPN need to pay attention to policies, particularly those related to efforts to inccrease th involvement of employee engagmenet and the perceptionsof organizational support. The proper way to do is to meet various needs, desires and expectations with regard to the implementation of the treasury office employees and their sacrifice to the organization so KPPN need support the effforts of employees in dedication to the organization.
592415948E1A110032PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA SUAP PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu acuan dalam beracara untuk menangani perkara-perkara hukum pidana. Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang penting dalam rangkaian tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengungkap suatu kasus telah terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan tahap penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dikesampingkan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui cara pengungkapan tindak pidana suap pada PT Indomarco Prismatama (Indomaret) oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik Kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana suap pada PT Indomarco Prismatama (Indomaret).
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Teknik dan taktik yang digunakan penyidik Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menggungkap kasus ini yaitu segera memanggil para saksi, segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan dengan tindak pidana suap tersebut. Sedangkan taktik yang digunakan menghubungi informan, melalukan pembuntutan bahwa akan terjadinya penyerahan sejumlah uang dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Faktor yang menghambat penyidik dalam mengungkap kasus pada PT Indomarco Prismata (Indomaret) yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan masyarakat.
The Book of the Law of Criminal Procedure is a reference in the proceedings to deal with matters of criminal law. The level of research and investigation is an important part in a series of stages that must be passed in uncovering a case has been proven or not the alleged occurrence of a crime. Therefore the existence of the research and investigation can not be excluded from the provisions of the legislation governing the crime.
The purpose of this study to find out find out how the disclosure of the crime of bribery in PT Indomarco Prismatama (Indomaret) by the State Attorney Purwokerto and obstacles encountered by investigators in the Prosecutor's disclosure of the crime of bribery in PT Indomarco Prismatama (Indomaret).
The method used in this research is the socio-juridical and use descriptive research specifications. Methods of data analysis using qualitative normative.
Based on the research results, techniques and tactics used Purwokerto District Attorney investigator in this case reveals that immediately call witnesses, immediate seizure of the evidence related to the crime of bribery. While the tactics used to contact the informant, pass stalking that impending delivery of a sum of money and conduct fishing operations hand (OTT). Factors that hamper investigators in uncovering cases of PT Indomarco Prismata (Indomaret) ie legal factors, law enforcement, infrastructure and communities.
592515751E1A010029Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wedding Organizer CV. Orion di Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenWedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Dimasyarakat seringkali terjadi permasalahan dengan Wedding Organizer antara lain yaitu kasus yang terjadi di Tasikmalaya yaitu Toni warga Cilembang Tasikmalaya waktu melangsungkan pernikahan menggunakan jasa Wedding Organizer CV. Orion/ Orion Wedding Organizer pada saat perjanjian disepakatai harga Rp. 75 juta untuk jasa adanya Tenda, kursi, Baju pengantin, Make-up, Upacara Adat, Hiburan, Pelaminan, dan Bonus Dokumentasi tapi pada saat h-1 pesanan tidak sesuai dengan tawaran pada saat perjanjian yaitu kursi dengan pembungkus yang dikasih tanpa pembungkus..
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Wedding Organizer Cv. Orion Tasikmalaya apabila terjadi kerugian pada pihak konsumen adalah dengan memberi ganti rugi sesuai dengan Pasal 7, Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1474 dan pasal 1579 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan yang terjadi yaitu: Untuk kasus pesanan yang tidak sesuai dengan tawaran pada saat perjanjian yaitu kursi dengan pembungkus yang dikasih tanpa pembungkus, jumlah kursi yang kurang dan warna tenda yang kurang cerah CV. Orion melakukan permintaan maaf kepada penyewa dan mengganti uang sewa sesuai barang yang tidak terpenuhi yaitu sebesar Rp. 1.270.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu).
Wedding Organizer is one type of business that is very close and is closely related to the consumer. Society often occur problems with Wedding Organizer among others, the case in which Toni citizens Cilembang Tasikmalaya Tasikmalaya time wedding ceremony using the services of Wedding Organizer CV. Orion / Orion Wedding Organizer at the time of the agreement disepakatai price of Rp. 75 million for the services of their tents, chairs, clothes bride, Make-up, Ceremony, Entertainment, Pelaminan and Documentation Bonus but when h-1 order is not in accordance with the bid at the time the agreement is a chair with a wrapper that given without wrapping ..
The method used in this research is normative juridical method, the specification is a descriptive study using secondary and primary data are presented with descriptions systematically and logically, then analyzed qualitatively.
Responsibilities of the business communities in Wedding Organizer Cv. Orion Tasikmalaya in case of losses on the part of consumers is to provide compensation in accordance with Article 7, Article 19, paragraphs 1 and 2 of Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 1474 and Article 1579 Book of the Law of Civil Law. The problems occur: In the case of orders that are not in accordance with the bid at the time the agreement is a chair with a wrapper that given without wrapping, the number of seats that are less and less bright colors tent CV. Orion an apology to the tenants and replace rents conform the goods are not being met, namely Rp. 1,270,000.00 (One Million Two Hundred Seventy Thousand).
592615753A1H012056PENGARUH WARNA KEMASAN TERHADAP MUTU BUAH PEPAYA (Carica Papaya L.) SELAMA PENYIMPANANBuah pepaya (Carica Papaya L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bersifat klimakterik dan mudah mengalami kerusakan serta penurunan kualitas setelah pemanenan, sehingga pengemasan merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kualitas buah setelah dipanen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh warna kemasan dan mengetahui jenis perlakuan kemasan yang tepat terhadap beberapa parameter mutu buah pepaya. Buah pepaya dikemas dengan jenis perlakuan tanpa kemasan (P0T), kemasan merah (P1T), kemasan kuning (P2T), kemasan hijau (P3T) dan kemasan biru (P4T). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistika dengan kinetika perubahan mutu. Variabel yang diukur yaitu warna, kadar air, kadar brix dan kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan kemasan yang tepat untuk mempertahankan warna buah pepaya yaitu perlakuan kemasan biru (P4T) untuk nilai L dan perlakuan tanpa kemasan (P0T) untuk nilai a(+), perlakuan kemasan hijau (P3T) untuk nilai a (-) dan perlakuan kemasan biru (P4T) untuk nilai b(+). Sedangkan untuk mempertahankan kadar air yaitu perlakuan kemasan hijau (P3T), kekerasan yaitu perlakuan kemasan merah (P1T) dan perlakuan kemasan biru (P4T) untuk kadar brix. Papaya (Carica Papaya L.) is one of the horticultural commodities are classify in climacteric and susceptible to damage and loss of quality after harvesting, so that packaging is a very important part in maintaining the quality of the fruit after harvest. The purpose of this study to determine the effect of the color packaging and determine the best type of treatment research packaging base on several quality parameters of papaya fruit. Papaya fruit is packed with the type of treatment without packaging (P0T), red packaging treatment (P1T), yellow packaging treatment (P2T), green packaging treatment (P3T) and blue packaging treatment (P4T). The method is used in this research of packaging is a statistical test to the kinetics of quality changes. The measured variable are the color, moisture content, brix levels and hardness test. The results showed that the best treatment of the packaging to maintain the color of papaya fruits are blue packaging treatment (P4T) for the value of L and the treatment without packaging (P0T) for the value of a (+), treatment of green packaging (P3T) for the value of a(-) and blue packaging (P4T) for the value of b(+). Meanwhile, to maintain the water content is green packaging treatment (P3T), hardness is red packaging treatment (P1T) and blue packaging treatment (P4T) for brix levels.
592715752C1G014011Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Kas (Sub Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas) Pada PDAM Tirta Mon Pase Aceh UtaraTujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern kas- sub sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada PDAM Tirta Mon Pase tahun 2015. Langkah langkah yang ditempuh adalah : (1) penilaian pendahuluan
dan (2) pengujian kepatuhan. Penilaian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui memadai atau tidaknya sistem pengendalian intern kas- sub sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada PDAM Tirta Mon Pase. Pengujian kepatuhan dilakukan untuk
memperoleh keyakinan apakah sistem pengendalian intern kas- sub sistem pengendalian intern pengeluaran kas benar benar dilaksanakan secara efektif, pengujian kepatuhan ini menggunakan attribute sampling model fixed sample
size.		The objective of this study is to evaluate the effectiveness of internal control system of cash payments at PDAM Tirta Mon Pase in 2015. Step taken are : (1) a preliminary survei and (2) a control test. Preliminary study undertaken to understand the internal control system of PDAM Tirta Mo Pase’s cash payment is adequate or not. A control test carried out to ensure that internal control of cash payment system implemented effectively. The test use a fixed sample size attribute sampling methode
592815754E1A012089Kesejahteraan PNS dalam Undang-Undang Kepegawaian (Analisis Perbandingan Kesejahteraan PNS dalam UU No. 43 Tahun 1999 dengan UU No. 5 Tahun 2014)Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka pemerintah telah beberapa kali melakukan pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah kepegawaian, diantaranya yaitu mengganti Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu substansi yang dirubah yaitu berkaitan dengan kesejahteraan PNS.
Secara umum, komponen kesejahteraan PNS terdiri dari 5 (lima) yaitu gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kelima komponen kesejahteraan tersebut telah dirubah dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian ke UU ASN. Setelah dilakukan penelitian, kelima komponen kesejahteraan dalam UU ASN lebih baik dibandingkan dengan komponen kesejahteraan dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian.
Civil Servants have an important role in achieving national development . Therefore , the government has made several legal reforms relating to staffing problems , among which replace Law No. 43 Year 1999 concerning the Fundamentals of Civil Service into Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus . One substance that was changed is related to the welfare of civil servants .
In general , civil servants welfare component consists of five (5 ) that the salary , allowances , leave, pensions, and retirement . The fifth component of well-being has been changed from the Law Principles of Civil Law to the ASN . After doing research , the five components of the welfare of the Act ASN better than the welfare component in the Law on the Fundamentals of Human Resources.
592915755H1L012087SISTEM PAKAR PENENTUAN MENU MAKANAN SEHAT KHUSUS LANSIA DENGAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB
Menua adalah suatu proses alamiah yang berkesinambungan, terjadi terus menerus sejak seseorang lahir ke dunia. Proses menjadi tua merupakan proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lanjut usia (lansia). Padahal umumnya setiap orang ingin mencapai usia panjang dan tetap sehat, berguna, dan bahagia. Lansia yang sehat dan bugar dapat tercapai apabila mempertahankan status gizi pada kondisi optimum dan konsumsi makanan zat gizi mikro lain. Padahal menentukan menu makanan yang berkualitas untuk lansia dengan kondisi yang komplek cukup membutuhkan pengetahuan yang luas.
Pengetahuan dan Teknologi sengaja dikembangkan untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Keduanya diharapkan dapat menaikkan taraf kualitas hidup manusia. Sistem Pakar Penentuan Menu Makanan Sehat Khusus Lansia merupakan produk dari kolaborasi pengetahuan dan teknologi yang diharapkan mampu memandu menentukan menu makanan yang sehat untuk lansia. Perancangan sistem pakar ini menggunakan metode inferensi forward chaining dan dibuat dengan bahasa bahasa pemrograman PHP Hypertext Preprocessor dan MySQL sebagai tempat penyimpanan basisdata.

Getting older is a continous natural process which is going since the day one was born. It happens along with the decline in psychological and also social where they used to interacted one each other. This condition dispose in potential of causing the health problem generically and also specifically the psyshic health in older ages. Meanwhile, generically every one hopes that they will have a long life dan keep healthy, useful and happy. A healthy older age can be reach it they keep maintaning their nutrient status on the optimum condition and also keep consuming the other micronutrients. However, in deciding a qualified food menu for the complex condition of older age need a broader knowledge.
These kind of knowledge and technology are indeed being developed to answer the problem. Both are hoped can increase the quality of human standard. An expert system in determining of healthy food menu especially for the older ages is colaboration products of knowlwdge and technology which is expected the guide them in determining a healthy food menu for the older age. This expert system planning uses Inference Machine forward chaining method. Which uses two programming langguage , PHP and MySQL as the storage of the basic data.
593015757E1A012061PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHPenataan ruang merupakan suatu arahan dalam pelaksanaan pembangunan, pengaturan penataan ruang bersifat nasional yaitu diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bersifat regional meliputi wilayah daerah tertentu. Kabupaten Kuningan sebagai daerah otonom memiliki pengaturan tata ruang wilayahnya yang diatur di dalam Perda No. 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan pemanfaatan ruang dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah maka diperlukan pengawasan dan pengendalian sebagai penegakan hukum preventif.

Pokok permasalahan yang di sampaikan dalam skripsi ini adalahpenegakan hukum prevntif Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana TataRuang Wilayah dan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap penegakan hukumpreventif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum preventif Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan bersama Camat dan Kepala Desa dengan melibatkan peran masyarakat. Tindak lanjut pengawasan dan pengendalian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah penjatuhan sanksi administratif, hal ini dibuktikan dengan adanya penutupan lokasi pembangunan pabrik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bersama Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan, RTRW Kabupaten.
Spatial planning is a direction in the implementation of development, setting a national spatial planning is regulated in Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning and regionalized covers an area of particular regions. Kuningan District as an autonomous region has the spatial arrangement of its territory set out in Regulation No. 26 of 2011 on Spatial Planning. To prevent misuse of space utilization and support the implementation of appropriate development Spatial Plan will require inspection and control as a preventive law enforcement.

The subject matter is conveyed in this paper adalahpenegakan prevntif law Kuningan District Regulation on Regional Spatial Plan and the follow-up to the Kuningan district government hukumpreventif enforcement. The method used in this research is normative, method of data collection with the study of literature and interviews with sources. The collected data is then presented in the form of narrative text systematically arranged.

The results showed that law enforcement preventive District Regulation Kuningan No. 26 of 2011 on Spatial Planning is done with the supervision and control of licensing the use of space implemented by the Department of Spatial Planning and Human Settlement, Integrated Licensing Service Agency District Brass joint sub-district and village chief by involving the community. Follow-up supervision and control of licenses by the Government of Kuningan Regency is the imposition of administrative sanctions, this is evidenced by the closure of the plant construction site carried out by the Integrated Licensing Services along Pramong Praja Police Unit District Brass.

Keywords: Spatial Law Enforcement, Spatial Planning District Brass, RTRW District.
593115759H1B011025PENENTUAN SOLUSI RELASI REKUREN DARI
BILANGAN FIBONACCI DAN BILANGAN LUCAS
DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI PEMBANGKIT
Pada penelitian ini dikaji mengenai penentuan solusi relasi rekuren bilangan Fibonacci dan bilangan Lucas dengan menggunakan fungsi pembangkit. Selain itu, pada penelitian ini juga ditentukan hubungan kedua bilangan tersebut yang dicari dengan menggunakan fungsi pembangkit, yaitu berupa deret pangkat tak hingga dengan pusat di nol. Solusi relasi rekuren baik untuk bilangan Fibonacci maupun Lucas berupa suku ke-n pada deret pangkat tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa solusi relasi rekuren bilangan Fibonacci adalah kelipatan dari akar karakteristik positif berpangkat n dikurangi akar karakteristik negatif berpangkat n. Sementara itu, solusi relasi rekuren dari bilangan Lucas adalah jumlah dari akar karakteristik positif berpangkat n dan akar karakteristik negatif berpangkat n. Terdapat hubungan linier antara bilangan Fibonacci dan bilangan Lucas. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya bilangan Fibonacci yang tidak hanya dihasilkan dari penjumlahan suku-suku pada bilangan Fibonacci, melainkan dapat dihasilkan dari operasi penjumlahan dan pengurangan antara bilangan Fibonacci dan Lucas ataupun antara dua bilangan Lucas. Begitu juga sebaliknya berlaku untuk bilangan Lucas.The research studied solution of recurrent relation on Fibonacci and Lucas numbers using a generating functions. As well as some relationships between these two solutions. The solutions and relationships are found using the generating functions which is a power series centering at zero. The recurrent relation solution of Fibonacci number is a multiple constant of positive characteristics root to the power of n minus negative characteristics root to the power of n. Meanwhile the recurrent relation solution of Lucas number is the sum of positive characteristics root to the power of n and negative characteristics root to the power of n. There is a linear relationships between the Fibonacci numbers or Lucas numbers or their multiples. Fibonacci numbers are not only obtained from the sums and differences operation between elements of Fibonacci numbers, but also between elements of Fibonacci and Lucas numbers and between two Lucas numbers. Likewise vice versa holds for Lucas numbers
593215764E1A012051PENGGUNAAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA JABATAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPILPegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Namun kenyataannya sering kali kita temukan bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, diantaranya dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 87 ayat 4 huruf (b). Dalam skripsi ini mengambil 2 kasus terkait dengan tindak pidana jabatan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil namun berbeda dalam pemberian sanksi administratifnya, yakni kasus Azirwan yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, ia dikenakan pidana 2,5 tahun penjara namun ia tetap diaktifkan kembali untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani masa tahanannya dengan mengacu pada Pasal 87 ayat 2. Dan kasus Chomsari yang diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat akibat tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun yang mengacu pada Pasal 87 ayat 4 huruf (b).
Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan peraturan dengan tujuan mengetahui dan mengkaji Penggunaan Pasal 87 terkait dengan Tindak Pidana Jabatan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penggunaan Pasal 87 ayat 2 dalam kasus Azirwan kurang tepat, sebab seharusnya ia diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan dalam kasus Chomsari, penggunaan pasal 87 ayat 4 huruf (b) sudah sangat tepat dengan pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atas Tindak Pidana Jabatan yang telah ia lakukan.

Civil Servant as an element of the civilian apparatus of the state in running the government is required to carry out the functions and duties as well as possible as civil servants and public servant. But in reality we often find that there are many Civil Servants who take advantage of his position to seek profit for themselves, such as by corruption, collusion and nepotism. Legislation regulating the criminal acts carried out by the office of the Civil Service stipulated in Article 87 paragraph 2 and Article 87 paragraph 4 point (b). In this paper took two cases related to criminal offenses committed post of Civil Servants but differ in their administrative sanctions, which is the case Azirwan who Corruption, he is subject to criminal 2,5 years in prison, but he still be reactivated for Civil Servants after serving his prison term with reference to Article 87 paragraph 2. And Chomsari case given sanction of dismissal with respect as a result of corruption he had done with sentenced to 4 years imprisonment which refers to Article 87 paragraph 4 point (b).
The study was conducted using the kind of normative juridical research in solving the problems that will be discussed, based on the rules in order to know and study the use of Article 87 relating to Crime committed Position of Civil Servants. The method of collecting the material used is a literature study.
Based on the results of research and discussion can be concluded that the use of Article 87 paragraph 2 in the case Azirwan less precise, because he should have given the sanction of dismissal with respect. Whereas in the case of Chomsari, the use of Article 87 paragraph 4 point (b) has been very precise with granting sanction of dismissal with respect on Crime positions he has done.
593315758C1G014001Pengaruh Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, Independensi dan Tekanan Waktu Audit Terhadap Audit Judgement pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan BaratPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengetahua Auditor, Pengalaman Auditor, independensi, dan Tekanan Waktu Audit, terhadap audit judgement. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data primer. Data yang diperoleh berupa sumber aslinya dengan kuesioner yang dibagikan kepada auditor di kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. teknik analisis menggunakan analisis Regresi Linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian audit, Independensi dan tekanan waktu dapat meningkatkan audit judgement sementara pengalaman audit dapat mengurangi audit judgement. Berdasarkan kesimpulan penelitian bahwa audit judgement dapat ditingkatkan dengan beberapa pelatihan menyegarkan tentang akuntansi dan audit dan internalisasi kode etik pemerintah auditor internal.The research was aimed to examine and to obtain empirical evidents on the effects of Auditor Expertise, Auditor Experience, Independence ,and Time Pressure, toward audit judgment. This research was conducted with the primary data analysis method. Data obtained form original source with a questionnare that was distributed to auditors in representative office of BPKP province West Borneo. Multiple Linear Regression is used to analysis techniques. The results showed that audit expertise, Independence and time pressure can improve audit judgment while audit experience can reduce audit judgement. Based on this conclusions should be suggested that audit judgment can be improved with some refreshing training about accounting and auditing and internalization of code of ethics goverment internal auditor.
593415760G1G012035KARAKTERISTIK MORFOLOGI DAN SIFAT MEKANIK NANOKOMPOSIT ALUMINA SILIKA-KARBONAT APATIT DENGAN PENAMBAHAN MAGNESIA BERBAGAI KONSENTRASI UNTUK APLIKASI IMPLAN BERBASIS GEOPOLIMERBahan dasar material implan terus berkembang untuk dapat menghasilkan implan dengan sifat mekanik yang optimal serta biokompatibilitas yang baik dengan penggunaan karbonat apatit dan penambahan magnesia. Alumina silika berbasis geopolimer diketahui mampu meningkatkan sifat mekanik suatu material. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik morfologi dan sifat mekanik nanokomposit alumina silika-karbonat apatit dengan penambahan magnesia berbagai konsentrasi untuk aplikasi implan berbasis geopolimer. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris dengan rancangan post test only group design. Sampel penelitian terdiri dari empat kelompok, yaitu nanokomposit alumina silika pada perbandingan 3:1 dan 2:1, serta alumina silika karbonat apatit magnesia pada perbandingan 2:1 dan 4:1. Total sampel pada penelitian sebanyak 32 sampel dengan setiap kelompok terdiri dari 8 sampel yang dipilih secara simple random. Hasil penelitian menunjukkan pada karakteristik morfologi terdapat reaksi antara ion kalsium, alumina dan silika membentuk morfologi kristal ettringite dengan adanya pori dan microcrack. Pada pengujian mekanik menunjukkan nilai fleksural dan kekerasan sampel belum sesuai dengan sifat mekanik tulang kortikal. Sifat mekanik yang paling optimal terdapat pada kelompok nanokomposit alumina silika perbandingan 3:1. Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan karakteristik morfologi dan sifat mekanik pada perbedaan konsentrasi alumina silika karbonat apatit magnesia yang digunakan, meskipun belum dapat menghasilkan material yang memiliki sifat sesuai dengan implan.The basic material for implant continuous to develop to be able produce implant with optimal mechanical properties and good compatibility with the use of carbonate apatite and magnesia addition. Alumina silica based geopolymer is known to improve the mechanical properties of a material. This study aims to determine the morphological characteristics and mechanical properties of nanocomposite alumina silica-carbonate apatite with magnesia addition in various concentration for implant based geopolymer. This study is an experimental laboratory research with post test only group design. Samples divided into four groups: nanocomposite alumina silica with mass ratio 3:1 and 2:1, alumina silica carbonate apatite magnesia with mass ratio 2:1 and 4:1. Total sample in this study were 32 samples with consisting 8 samples each group and selected by simple random sampling. The results showed the morphological characteristics there is a reaction between calcium, alumina and silica ions to form ettringite crystalline morphology with porosity and microcrack. The mechanical properties showed flexural and hardness number not suitable with mechanical properties of cortical bone. Samples that has best mechanical properties is nanocomposite alumina silica with mass ratio 3:1. The conclusions of this study that there are differences in morphological characteristics and mechanical properties at different concentrations of alumina silica carbonate apatite magnesia, although there is not any of group samples that has implant characteristics.
593515761H1A012011MEMBRAN SELULOSA ASETAT DARI KULIT NANAS DENGAN ADITIF POLIETILEN GLIKOL (PEG) UNTUK MENURUNKAN KADAR BOD DAN COD LIMBAH CAIR TAHUSelulosa asetat nata de pina adalah salah satu polimer alam yang diproduksi melalui empat tahap yaitu aktivasi, asetilasi, hidrolisis, dan pemurnian. Selulosa asetat yang dihasilkan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan membran. Membran dibuat dengan menggunakan teknik inversi fasa dengan pelarut aseton serta variasi PEG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik membran selulosa asetat dari kulit nanas dengan variasi penambahan PEG berdasarkan nilai fluks dan rejeksi dekstran dan mengetahui persentase penurunan kadar BOD dan COD limbah cair tahu menggunakan membran selulosa asetat dengan penambahan PEG optimum. Nilai fluks dekstran membran selulosa asetat nata de pina tanpa PEG, komposisi PEG 12, 16 dan 20% berturut-turut adalah 8,64; 9,32; 11,14 dan 12,27 L/(m2.jam) serta memiliki nilai rejeksi berturut-turut adalah 20,22; 23,62; 40,64 dan 38,5%. Membran dengan komposisi PEG optimum 16% merupakan membran yang paling baik dan dapat digunakan untuk menurunkan kadar BOD sebesar 62,48% dan kadar COD sebesar 79,35%.Cellulose acetate from nata de pina is one of the natural polymer which is produced through the four steps. The steps are activation, acetylation, hydrolysis, and purification. This cellulose acetate was used in the manufacture of membrane
The membrane is created by using the phase inversion technique with the solvent acetone and PEG variations. The purpose of this research is to know the characteristics of cellulose acetate membrane of the skin of a pineapple with the addition of PEG based on the value of flux and rejection dextran and to determine the percentage of decreasing BOD and COD in tofu waste water using cellulose acetate membrane know with the addition of PEG optimum. Value dextran flux membranes from nata de pina without PEG. composition of PEG 12. 16 and 20%. in a row is the 8.64; 9.32; 11.14 dan 12.27 L/(m2.hour) and value dextran rejection is the 20.22; 23.62; 40.64 and 38.58%. The membrane on the composition of PEG 16% can decrease of BOD value to 62.48 and COD to 79.35%.
593615762H1A012049AKTIVITAS ANTIJAMUR Candida albicans PADA KAIN NILON TERLAPISI KARBOKSIMETIL KITOSAN DAN N-METIL KITOSANKitosan adalah biopolymer polikationik dan memiliki aktivitas antijamur terhadap Candida albicans, namun kitosan memiliki kelarutan yang terbatas sehingga dilakukan derivatisasi kitosan. Karboksimetil kitosan dan N-metil kitosan adalah turunan dari kitosan yang memiliki kelarutan lebih tinggi. Karboksimetil kitosan diperoleh melalui proses karboksimetilasi dan N-metilkitosan diperoleh melalui reduksi amina. Sampel dikarakterisasi menggunakan Frourier Transform Infrared Spektroskopi (FTIR). Karboksimetil kitosan dan N-metil kitosan dilarutkan dalam asam asetat 0,5% dan dilapiskan pada kain nilon dengan metode pad-dry-cure. Uji aktivitas antijamur dilakukan dengan metode difusi agar. Adanya zona bening disekitar kain menunjukkan bahwa karboksimetil kitosan dan N-metil kitosan memiliki aktivitas antijamur C. albicans. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi, menentukan kondisi optimum pelapisan pada kain nilon dan aktivitas antijamur C. albicans. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karboksimetil kitosan sebanyak 22,5% dari berat kitosan dan N-metil kitosan sebanyak 82,873% dari berat kitosan. Spektra IR karboksimetil kitosan menunjukkan melebarnya serapan dari vibarasi ulur gugus –OH yang tumpang tindih dengan serapan ulur NH dan adanya serapan pita ulur C=O dan vibrasi ulur C-O yang semakin tajam. Spektra IR N-metil kitosan menunjukkan adanya serapan gugus –OH, dan serapan gugus NH serta CH3. Hasil pelapisan optimum pada konsentrasi 1%, menunjukan bahwa kain yang dilapisi N-metil kitosan memberikan zona hambat sebesar 0,4292 cm dan kain yang dilapisi karboksimetil kitosan memberikan zona hambat sebesar 0,3583 cm.Chitosan is a polycationic biopolymer and have antifungal activity on Candida albicans, however chitosan is lack of solubility. Carboxymethyl chitosan and N-methyl chitosan is derivatives of chitosan with the highest solubility. Carboxymethyl chitosan was obtained by carboxymethylation and N-methyl chitosan was obtained by reductive amination. The samples were characterized by Frourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Carboxymethyl chitosan and N-methyl chitosan dissolved with acetic acid 0.5% and coated on nilon fabric with pad-dry-cure method. The antifungal avtivity test was perfomed using agar diffusion. The apperance of clear zone around the fabric showed that the carboxymethyl chitosan and N-methyl chitosan has an antifungal activity of C. albicans. The purpose of this study was to characterize, determine the optimum condition of coating on a nylon fabric, and antifungal activity of C. albicans. The results showed that efficiency of carboxymethyl chitosan was 22.5% from weight of chitosan and N-methyl chitosan was 82.873% from weight of chitosan. IR spectrum of carboxymethyl chitosan shows widening of stretching vibrations of –OH group that overlaps with absorption –NH stretching vibration and there are absorption band stretching C=O and CO stretching vibration which more intensity. IR spectrum of N-methyl chitosan shows absorption –OH group and absorption NH and CH3. The results of the coating that optimum in a 1% concentration, showed that fabric with N-methyl chitosan extend clear zone of 0.4292 cm and the fabric with carboxymethyl chitosan extend clear zone of 0.3583 cm.
593715763C1G014053PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Banyumas)
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan survei kepada responden dari perangkat kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Banyumas)”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan good governance terhadap kinerja instansi pemerintah.
Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kumpulan Kepala Seksi dan Pegawai lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 54 responden. Purposive sampling method digunakan dalam penentuan responden.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan Uji Hipotesis Regresi Berganda menunjukkan bahwa :
1. Sistem Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
2. Penerapan Good Governance secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
3. Secara Simultan, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance berpengaruh terhadap kinerja
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu Perangkat Kelurahan perlu untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kerjanya dengan cara menerapkan PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan 5 elemennya (Lingkungan Pengendalian, Analisis Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan) dalam melaksanakan seluruh kegiatan di kelurahan. Di samping itu, Penerapan Good Governance yang sudah cukup baik untuk meningkatkan kinerja juga perlu untuk ditingkatkan.		This research is a field research using a survey to the respondents of the Kelurahan in the district of Banyumas. This study takes the title: "Influence of Internal Control System and Implementation of Good Governance Against Performance of Government Agencies (Empirical Study On Kelurahan in Banyumas regency)". The purpose of this study was to determine the effect of the internal control system and the implementation of good governance on the performance of government agencies.
The population in this study is the Manajemen of Kelurahan in the district of Banyumas consisting of Lurah, Secretary, set the Section Head and other employee status of Civil Servants (PNS). The number of respondents who were taken in this study were 54 respondents. Purposive sampling method used in the determination of the respondents.
Based on the research and analysis of data using multiple regression hypothesis test showed that:
1. Internal Control System partially no effect on performance
2. Implementation of Good Governance partially influence on performance
3. Simultaneously, the Internal Control System and Implementation of Good Governance affect the performance
The implications of the above conclusion that Irish Manajemen of Kelurahan needs to strengthen its internal control system in the Environment works by applying PP 60 of 2008 on Government Internal Control System (SPIP) with 5 elements (Control Environment, Risk Analysis, Control Activities, Information and communication, and monitoring) in carrying out all activities in the office. In addition, the implementation of Good Governance that is good enough to improve the performance also needs to be improved.
593815765C1G014046EVALUASI ATAS POTENTIAL LOSS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DARI PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PURWOKERTO)
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji mengenai potential loss penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 dari penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Purwokerto, (2) mengetahui apakah terjadi potential loss atas setoran PPh Pasal 25 setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Purwokerto, dan (3) mengetahui akibat dari potential loss PPh Pasal 25 atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap komposisi penerimaan pajak di KPP Pratama Purwokerto.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 24 informan pada Seksi Pengawasan dan Konsultansi KPP Pratama Purwokerto. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari sumber sekunder berupa data penerimaan PPh Pasal 25 sebelum dan setelah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Purwokerto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Purwokerto secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP tersebut, (2) Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengakibatkan terjadinya potential loss atas setoran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Purwokerto yang diakibatkan oleh perubahan tarif dalam menghitung pajak penghasilan terhutang dan perubahan jenis pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PP No 46 Tahun 2013, dan (3) Atas potential loss PPh pasal 25 dari Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengakibatkan berubahnya komposisi penerimaan pajak di KPP Pratama Purwokerto terutama untuk PPh Pasal 25 dan PPh Final 4 ayat 2.
This research is qualitative research that conducted to examine the potential loss on income tax article 25 revenue as the result of the implementation of The Government Regulation Number 46 Year 210 in Purwokerto Small Tax Office. The objections of this research are (1) to evaluate the implementation of The Government Regulation Number 46 Year 2013 on Purwokerto Small Tax Office, (2) to examine the potential loss on income tax article 25 as the result of the implementation of the Government Regulation Number 46 Year 2013 and (3) to examine the consequence of the potential loss of income tax article 25 to the composition of the income tax revenue on Purwokerto Small Tax Office.
The primary data was obtained by using open and close interview to the 24 (twenty four) informant on the Monitoring and Consultation Section on Purwokerto Small Tax Office. The secondary data regarding of income tax article 25 revenue before and after the implementation of The Government Regulation Number 46 Year 2013 on Purwokerto Small Tax Office.
The conclusions of this research are as follows : (1) the implementation of the Government Regulation Number 46 Year 2013 on Purwokerto Small Tax Office is running well pursuant to the its construction goals, (2) the implementation of the Government Regulation Number 46 Year 2013 cause the potential loss on income tax article 25 revenue, this loss happened because of the change in the tarrifs which is used to calculate the amount of the income tax that must be paid and the change in the kind of tax which is paid by the taxpayers on Purwokerto Small Tax Ofiice and (3) the potential loss of the income tax revenue article 25 as the result of the implementation of the The Government Regulation Number 46 Year 2013 change the composition of the income tax revenue on Purwokerto Small Tax Office, especially cause the increase of the income tax article 4 paragraph (2) revenue.
593915767E1A012239PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN GANGGUAN OLEH PABRIK KAYU CV PURBAYASA DI KABUPATEN PURBALINGGAABSTRAK
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Gangguan Oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa di Kabupaten Purbalingga
Oleh :
Rakhmita Dwi Suryandari
E1A012239
Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Gangguan Oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa di Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di dalam perizinan khususnya izin gangguan. Dalam pelaksanaan izin gangguan di Kabupaten Purbalingga ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran, salah satunya yang dilakukan oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa. Karena suatu izin gangguan itu merupakan izin yang penting di dalam pendirian pabrik atau industri. Rumusan masalahnya yaitu, 1.) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin gangguan oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa di Kabupaten Purbalingga?, 2.) Apa kendala di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin gangguan oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa di Kabuapten Purbalingga?
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam pelaksanaan izin gangguan di Kabupaten Purbalingga masih ditemukan masalah,contohnya pelanggaran izin gangguan oleh Pabrik Kayu CV Purbayasa yang belum melengkapi dokumen perubahan perizinan karena melakukan perluasan tempat usaha dengan tempat yang berbeda, maka sanksi dari pemerintah adalah peringatan tertulis. Serta hambatannya ada hambatan intern (dari pemerintah) dan ekstern (dari pemilik usaha). Hambatan intern seperti lemahnya pengawasan, lalu hambatan intern seperti kurangnya kesadaran hukum.





ABSTRACT
Law Enforcement for The Violation of Hinder Ordonantie/Nuisance Permit by Purbayasa L.P in Purbalingga District
By :
Rakhmita Dwi Suryandari
E1A012239

This research is entitled "Law Enforcement of The Violation of Hinder Ordonantie/Nuisance Permit by Purbayasa Wood Factory L.P in Purbalingga District". This research was made in response to the problem in the licensing process especially for the nuisance permit. In the implementation of nuisance permit in the Purbalingga District, it turns out there are still many violations, including the one that is done by the Purbayasa Wood Factory L.P. Since a nuisance permit is one of the important licenses for creating a factory or an industry. The problem that formulates this research are, 1.) How the law enforcement for the violation of hinder ordonantie/nuisance permit in the Purbayasa Wood Factory L.P in Purbalingga District is done?, 2.) What is the obstacle in the law enforcement for the violation of hinder ordonanties/nuisance permit in the Purbayasa Wood Factory L.P in Purbalingga District?
This research is included in the juridical normative research with a law approach. The type of data used in this research is secondary and primary data. The method of collecting the data used are library studies that cover written regulations, law literary books, law research journals, internet sources, printed media and also interviews. The results of this research show that in the implementation of nuisance permit in the Purbalingga District still has a problem, e.g. the violation of nuisance permit by Purbayasa Wood Factory L.P which has not completed the document required in license changing for expanding their business premises with a different premises, hence the government reward them a sanction of written warning. The obstacle of this problem is internal barrier (from government) and external barrier (from the owner). The internal barriers such as the lack of control and law awareness.


Key Terms: Law Enforcement, Hinder Ordonantie
594015768E1A012317PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Terhadap Putusan Nomor 31/G/2015/PTUN-JKT)ABSTRAKSI
Judul :
PENGUMUMAN PEMBATALAN LELANG SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 31/G/2015/PTUN-JKT)
Oleh : Anastasia Sepvina Wati/E1A012317

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 30/G/2015/PTUN-JKT, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu unsur individual Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara serta untuk menganalisis dan menguji kesesuaian putusan a-quo dalam menentukan unsur individual Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Para Penggugat dalam perkara a-quo yakni PT Luxindo Putra Mandiri, Tergugatnya yakni ULP Pokja BPH MIGAS, objek sengketanya yakni Pengumuman Pembatalan Lelang. Hasil penelitian dan pembahasan pada intinya dapat diketahui bahwa objek sengketa a-quo antara Penggugat, Tergugat dan Majelis Hakim berbeda penafsiran dan pandangan mengenai objek sengketa, apakah bersifat individu atau bersifat umum sehingga berdampak pada kewenangan pengujian di PTUN Jakarta.
Berdasarkan konsep hukum, konsep norma dalam Hukum Administrasi Negara, doktrin-doktrin hukum dan teori tindakan pemerintah membuktikan bahwa objek sengketa a-quo merupakan Keputusan yang bersifat individual dan pertimbangan hukum hakim telah salah menafsirkan objek sengketa a-quo bukan merupakan Keputusan yang bersifat individual berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu, PTUN Jakarta bewenang menguji objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena objek sengketa a-quo merupakan Keputusan yang dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara.		ABSTRACT
Title:
The Announcement Of The Cancellation Of The Auction As An Object Of State Administrative Disputes
(Study of Decision Number 30/G/2015/PTUN-JKT)
By: Anastasia Sepvina Wati/E1A012317
This research comes on the decision of Number 30/G/2015/PTUN-JKT. aims to assess and analyze one element of an State Administrative Decision that the individual elements of KTUN as well as to analyze and test the suitability of a decision - quo in determining the individual elements of State Administrative Decision based on the provisions of Article 1 point 9 of Law No. 51 of 2009. This research used normative juridical approach to legislation and approach to the concept.
The plaintiffs in the case a-quo namely PT Luxindo Putra Mandiri, Defendants namely Regulatory Downstream oil and Gas. The object of dispute, namely the announcement of the cancellation of the auction. The research and discussion on the bottom line can be aware that the object of the dispute a-quo between the Plaintiffs, defendants and the Honourable Court different interpretations and thought about the object of disputes, whether individual or general nature in nature so that the impact on the Authority's testing PTUN Jakarta.
Based on the concept of law, the concept of a legal norm in State administration, the legal doctrines and theories of government action proves that the object of the dispute a-quo is a decision which is individual and legal considerations the judge had misinterpreted the object of a dispute a-quo is not a Decision that is individualized based on the provisions of article 1 point 9 of Act Number 51 of 2009. Therefore, The Court of State administration authorities test the object of the dispute in accordance with the provisions of article 47 of the Act Number 5 of 1986 because the object of the dispute a-quo is the decision of the State Administrative Disputes.