Artikelilmiahs

Menampilkan 5.901-5.920 dari 48.839 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
590115728A1L112036UJI KEMEMPANAN BIO P60, BIOT10 DAN FUNGISIDA TUNGGAL ATAU GABUNGAN TERHADAP PENYAKIT BULAI PADA TANAMAN JAGUNG P21 DI LAPANGAN Penelitian bertujuan mengkaji kemempanan Bio P60, Bio T10 dan fungisida tunggal dan gabungan terhadap penyakit bulai serta pertumbuhan dan produksi tanaman jagung P21. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Unsoed dan lahan jagung di Desa Tangkisanpos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada bulan Januari sampai Juni 2016. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan.Perlakuan terdiri atas kontrol, Bio P60, Bio T10, fungisida berbahan aktif fenamidon, dimethomorph, metalaxyl-m, dan cara petani. Varabel yang diamati yaitu masa inkubasi, kejadian penyakit, intensitas penyakit, laju infeksi, perkecambahan, tinggi tanaman, jumlah daun, saat berbunga pertama, jumlah tongkol per tanaman, berat tongkol basah dan kering per tanaman, dan panjang tongkol isi. Hasil penelitian menujukkan bahwa perlakuan Bio P60, serta perlakuan benih dengan fenamidon dan penyemprotan Bio P60 mampu menekan masa inkubasi sebesar 33,34 dan 25,02%. Perlakuan benih dengan dimethomorph dan perlakuan penyemprotan dengan Bio T10 mampu menekan kejadian penyakit sebesar 97,05 dan 59,53%, tetapi belum mampu menekan intensitas penyakit. Perlakuan Bio T10, penyemprotan Bio T10, dan perlakuan benih dengan fenamidon dan penyemprotan Bio T10 belum mampu menekan masa inkubasi, kejadian dan intensitas penyakit. Perlakuan Bio P60 tunggal mampu meningkatkan tinggi tanaman sebesar 14,92%, dan Bio T10 baik tunggal maupun gabungan dengan fungisida belum mampu menambah tinggi tanaman dan jumlah daun. Perlakuan penyemprotan Bio P60 tunggal maupun gabungan dengan fungisida mampu meningkatkan berat tongkol basah dan kering serta panjang tongkol isi masing-masing sebesar 13,73 dan 18,91%, 19,23 dan 27,58%, dan 10,84 dan 20%. Perlakuan penyemprotan Bio T10 mampu meningkatkan panjang tongkol isi sebesar 10,84 % namun perlakuan Bio T10 tunggal, dan perlakuan benih dengan fungisida fenamidon belum mampu meningkatkan berat tongkol basah, berat tongkol kering dan dibandingkan kontrol.

This study aimed to assess efficacy of Bio P60, Bio T10 and fungicides alone and in combination toward downy mildew and growth and production of corn P21. The research was conducted at the laboratory of Plant Protection, the Faculty of Agriculture, Unsoed and corn field at Tangkisanpos Village, Klaten, Central Java, from January to June 2016. Randomized block design with three replications was used. The treatment consisted of control, Bio P60, Bio T10, fungicide with active ingredient of fenamidon, dimethomorph, metalaxyl-m, and the farmers practice. Varables observed were incubation period, the disease incidence, the disease intensity, infection rate, germination, plant height, leave number, the first flowering, number of cobs, wet and dry weight of cob, and length of the fill cob. Result of the research showed that Bio P60 and the seed treatment with fenamidon and spraying with Bio P60 were able to suppress the incubation period as 33,34 and 25,02%, respectively. The seed treatment with dimethomorph and spraying with Bio T10 were able to suppress the incidence of the disease as 97,05 and 59,53%, respectively. but they did not suppress intensity of the disease. Bio T10, spraying with Bio T10, and seed treatment with fenamidon and spraying with Bio T10 did not suppress incubation period, and incidence and intensity of the disease. Bio P60 alonecould improve plant height of 14,92%, and Bio T10 either alone or in combination with fungicides was not able to increase plant height and number of leaves. Spraying with Bio P60 and in combination with fungicides could increase cob wet anddry weight, and filled cob length as 13,73 and 18,91%, 19,23 and 27,585%, and 10,84 and 20%,respectively. spraying with Bio T10 could increase filled cob length as 10,84%, but Bio T10 alone and seed treatment with fungicide fenamidon were not able to increase wet and dry weight of cobs compared to controls.
590215730E1A111011DISSENTING OPINION HAKIM DALAM KAITANNYA DENGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH KEPUTUSAN NEGATIF FIKTIF (Studi Putusan Nomor: 30/G/2014/PTUN-SMD) Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu lingkungan Peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili atau menangani sengketa Tata Usaha Negara. Obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat berupa suatu Keputusan menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maupun Keputusan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Obyek yang menjadi sengketa itu diajukan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan diputus oleh hakim. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, para hakim melakukan musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah hakim merupakan pemufakatan bulat, jika terdapat perbedaan pendapat maka putusan diambil dengan pendapat mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Hal ini terjadi dalam putusan Nomor 30/G/2014/PTUN-SMD. Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mengenai cara menentukan jangka waktu terpenuhinya keputusan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Hakim Anggota I mendasar pada Pasal 3 Ayat (2), sedangkan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mendasar pasa Pasal 3 Ayat (3). Menurut Hakim Anggota I berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O), sedangkan Menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.
Penulis pada penelitian di dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis secara preskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam deskriptif secara sistematis, logis, dan rasional dengan analisi data secara kualitatif.
Putusan yang penulis teliti ini objek sengketanya yaitu Keputusan penolakan (Negatif Fiktif) Bupati Kutai Kartanegara atas permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, putusan diambil berdasar pendapat mayoritas yaitu pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, sehingga Amar putusan Nomor 30/G/2014/PTUN-SMD menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.
Administrative Courts is one of the environmental justice in Indonesia, which has authority to hear or deal with the State Administration dispute. Object State Administration dispute may be a decree in accordance with Article 1 Point 9 of Regulation No. 51 of 2009 and Decree pursuant to Article 3 of Regulation No. 5 of 1986. The object of the dispute is proposed to be declared void or invalid by the decision made by the judge. Before the judge handed down the verdict, the judges conduct deliberations the judges. Deliberation judge a round of agreement, if there is disagreement, the decision taken by the majority opinion as stipulated in Article 97 paragraph (3) of Regulation No. 5 of 1986. This happened in decision No. 30/G/2014/PTUN-SMD. Judge I disagree with the Chief Justice and the Judge II concerning how to determine the period of fulfillment of the decision pursuant to Article 3 of Regulation No. 5 of 1986. Judge I fundamentally on Article 3 Paragraph (2), while the Chief Justice and the Judge II fundamental in Article 3 Paragraph (3). According to Judge I found the plaintiff can not be accepted (N.O), while according to the Chief Justice and the Judge II argues the plaintiff was granted in full.
Authors in this thesis research method with the approach of legislation and prescriptive analytical approach using data sourced from secondary data. Data were collected by using a literature study and presented in descriptive in a systematic, logical, and rational analysis of qualitative data.
Decision I researched it the object of dispute is the refusal Decision (Fictitious Negative) on the request for an extension of the Mining Business License Production Operations. Based on Article 97 ( 3 ) of Regulation No. 5 of 1986 , the decision was taken based on the majority opinion, the opinion of the Chief Justice and Judge II, so that decision No. 30/G/2014/PTUN-SMD states granted plaintiff's claim in full.
590315731E1A011181FASAKH KARENA HUBUNGAN NASAB (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melaksanakan perkawinan harus mematuhi larangan-larangan perkawinan yang apabila dilanggar maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Fasakh merupkan salah satu sebab putusnya perkawinan karena merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung karena terdapat adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah baik yang dialami sesudah akad nikah maupun selama perkawinan berlangsung.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang fasakh karena hubungan nasab.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mengenai permohonan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda atas dasar ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 jo Pasal 70 angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sebaiknya hakim juga menambahkan Pasal 14 Kompilasi Hukum karena perkawinan tersebut telah melanggar rukun dan syarat karena diantara keduanya terdapat adanya hubungan saudara kandung seibu.
According to 1974 law No. 1 Article 1 about marital, marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife which has aim to create an eternal happy family. To implement a marriage, people must obey the prohibitions of marriage and if those prohibitions are violated, the marriage will be annulled in accordance of law. Moreover, fasakh is one of the causal factors of dissolution of marriage because there are factors that annulled the marriage ceremony, whether it is after the marriage ceremony or when the marriage lasts.
The normative juridical method is use as the approach of the research while the descriptive type is used as the research specification. The data sources that are used in the research are primary data, secondary data, and tertiary data. The data are collected by using the library research. The research uses the qualitative normative method as the research methodology. The research aims to determine the legal considerations of judges in Sidoarjo Religious Court No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda about fasakh because of the consanguinity.
Based on the result of the research, it can be deducted that the legal considerations of the judges regarding from the request for the annulment of marriage toward the Sidoarjo Religion Court decision No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda with the provisions of Article 8 (b) and Article 22 of Law No. 1 of 1974 and Article 39 an Article 70 paragraph 1 (b) from the Compilation of Islamic Law, the judges should also add the Article 14 of the Law Compilation because the marriage violates the principles and conditions of the marriage caused by the relationship between two siblings from the same mother.
590415707E1A012155KAJIAN YURIDIS TENTANG INTERNASIONALISASI SENGKETA BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Studi terhadap kasus sengketa bersenjata di Suriah antara tahun 2011 sampai 2016)
ABSTRAK

Konflik bersenjata non-internasional yang diinternasionalisasikan adalah perang sipil yang ditandai dengan intervensi dari angkatan bersenjata dari kekuatan asing. Bentuk sengketa bersenjata terjadi dengan frekuensi yang besar dan menimbulkan banyak pertanyaan menarik bagi masyarakat internasional. Sengketa bersenjata di Suriah merupakan sengketa bersenjata yang sudah berlangsung dari tahun 2011 yang sampai saat ini banyak negara lain yang sudah terlibat dalam konflik tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status sengketa bersenjata di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional, selanjutnya mengetahui penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam sengketa bersenjata di Suriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, selanjutnya akan dianalisis secara normatif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sengketa Bersenjata yang terjadi di Suriah statusnya belum dapat diinternasionalkan dan masih berupa sengketa bersenjata non-internasional. Pihak pemberontak di Suriah belum menjadi agen dari suatu Negara, berperan atas komando dari Negara, dan mendapatkan bantuan berupa angkatan bersenjata. Pasal 3 Konvesi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977 masih banyak yang dilanggar baik oleh Pemerintah Suriah maupun pihak pemberontak.
Dewan Keamanan PBB seharusnya dapat berperan menjadi penengah dalam suatu proses perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik di Suriah. Mencari solusi yang cepat dan tepat dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah sehingga pelanggaran HAM dalam konflik tersebut dapat segera dihentikan.

Kata Kunci: Internasionalisasi, Sengketa bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.
ABSTRACT
Internationalized non-international armed conflict is a civil war characterized by the intervention of the armed forces of a foreign power. This form of armed conflict occurs with great frequency and raises many questions of interest to the international community. Since 2011 until now, many countries have been involved in the armed conflict in Syria.
The purpose of this research is to determine the status of the armed conflict in Syria, according to International Humanitarian Law, and also to determine the application of International Humanitarian Law of the armed conflict in Syria. This study uses normative juridical with analytical descriptive, then will be analyzed with normative qualitative.
The conclusion of this research is the armed conflict in Syria could not be internationalized and the status is still non-international armed conflict. The belligerent in Syria has not become an agent of the State, act by the command of the State, and have not received an armed forces form of the State. There are so many violated done either by the Syrian Government and the belligerent about Article 3 of the Geneva Convention 1949 and Additional Protocol II of 1977.
The United Nation Security Council should be able to play a role as a mediate between the parties in the armed conflict in Syria. Looking for an appropriate solution to end the armed conflict in Syria so the human rights violations in the conflict can be stopped.

Keyword: Internationalized, armed conflict, International Humanitarian Law.
590515732G1G012031Pengaruh Pemberian Coenzyme Q10 Secara Oral Terhadap Kadar Kolesterol Total dan Low Density Lipoprotein (LDL) dalam Darah Tikus Model Periodontitis dengan Diabetes MelitusPengaruh Pemberian Coenzyme Q10 Secara Oral Terhadap Kadar Kolesterol Total dan Low Density Lipoprotein (LDL) dalam Darah Tikus Model Periodontitis dengan Diabetes MelitusEFFECTS OF ORALLY ADMINISTEREDCOENZYME Q10ON LEVELS TOTAL CHOLESTEROL AND LDL IN BLOOD RATS MODEL OF PERIODONTITIS WITH DIABETES MELITUS
590615734E1A012252KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI BUPATI WAROPEN PROVINSI PAPUA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 148/G/2015/PTUN-JKT)
Skripsi ini berjudul : “Keabsahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pengaktifan Kembali Bupati Waropen Provinsi Papua” (Studi Putusan Nomor : 148/G/2015/PTUN-JKT) Penelitian ini akan menguraikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kebsahan surat keputusan objek sengketa tersebut.
Tergugat dalam perkara a-quo adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan objek gugatannya yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-4503 Tahun 2015 Tentang Pengaktifan Kembali Bupati Waropen, Provinsi Papua, Atas Nama Drs. Yesaya Buinei, M.M. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana sebenarnya dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas.
This thesis entitled: “Validity of Decision of Minister of Home Affairs Republic of Indonesia About Reactivation Regent of Waropen, Papua Province” (Study of Jakarta state administration decision number 148/G/2015/PTUN-JKT). This study will explain validity of dispute object decision letter from authority, substance, procedure aspect and good general principle government, also how legal considerations judges in determining validity of of dispute object decision letter.
Defendants in the case a quo is the Minister of Home Affairs Republic of Indonesia, and the object of the lawsuit is the administrative decission Number 131.91-4503 about Reactivation Regent of Waropen, Papua Province, On Behalf of Drs. Yesaya Buinei, M.M. . The method that used in this research is normative juridical approach with the approach of legislation, casebased approach, and the conceptual approach.
The judges found that the dispute object decision letter is in conformity with the law and good general principle goverment, but actually that publishing procedure of dispute object decision letter by defendant has conflicted with rules and good government general procedure especially the principle of legal certainty and professionalism.
590715820A1C012079EFISIENSI DAN NILAI TAMBAH TEBU SEBAGAI BAHAN BAKU GULA PASIR
(Studi Kasus di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta)
Perkembangan agroindustri di Indonesia mampu menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Begitu pula dengan agroindustri pengolahan tebu menjadi produk gula pasir seperti PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta. Keadaan saat ini dimana perkembangan gula rafinasi lebih menguasai dibandingkan dengan gula pasir putih, memungkinkan dapat menyebabkan beberapa agroindustri gula pasir di Indonesia mengalami penurunan produksi termasuk PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai efisiensi dan nilai tambah dari agroindustri pengolahan tebu menjadi gula pasir di PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 . Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Revenue Cost Ratio (R/C) dan analisis nilai tambah dengan metode Hayami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi gula pasir periode produksi tahun 2015 sebanyak 318.556,20 kuintal. Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp274.464.995.400,12 dengan penerimaan sebesar Rp357.069.644.580,00, sehingga pendapatan yang diperoleh sebesar Rp45.556.630.078,69. Nilai efisiensi sebesar 1,15 yang berarti agroindustri tersebut efisien. Nilai tambah produk gula pasir sebesar Rp17.450,99 per kuintal tebu atau 22,09% dari nilai produksi yang berarti nilai tambah yang diperoleh tergolong sedang.

Kata kunci: efisiensi, nilai tambah, tebu, pula pasir.

The development of agro-industry in Indonesia is able to attract the development of the agricultural sector as a provider of raw materials sector. Similarly, the agro-industrial sugar cane processing such as PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta. At the situation that development of refined sugar is more controlled than white sugar, it may cause decrease pruduction of Indonesian sugar agro-industries, including PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta. The aims of the research were to identify the efficiency and added value of sugar cane processing in PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta in February 2016 to March, 2016. The reserarch method was a case study. The data were analyzed using Revenue Cost Ratio (R / C) and added value with Hayami method. The results showed that the production of sugar period in 2015 as much as 318,556.20 quintal. The production costs incured by Rp274.464.995.400,12 wich is the revenue of Rp357.069.644.580,00, so that the income earned by Rp45.556.630.078,69. The coefficient of efficiency was 1.15, which means that efficiency of agro-industry was efficient.Sugar cane increase the added value of Rp17.450,99 per quintal of cane or 22.09% of the production value. It means the added value obtained classified as moderate.

Keywords: efficiency, value added, sugarcane, sugar
590815737E1A111082“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN NAMA DAN TANGGAL LAHIR” (Studi Terhadap Penetapan No:95/Pdt.P/2015/PN.Wsb).ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN NAMA DAN TANGGAL LAHIR
(Studi Terhadap Penetapan No:95/Pdt.P/2015/PN.Wsb)

Oleh:
SEPTRIYANTO NUGROHO
E1A111082

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan tolok ukur bagi kemajuan Catatan Sipil di Indonesia untuk meniadakan ketentuan dalam BW perihal Catatan Sipil, sebab dalam BW masih menggunakan penggolongan penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perubahan nama dan tanggal lahir setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Perkara No:95/Pdt.P/2015/PN.Wsb.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif dengan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara melihat secara legal positif dan menjabarkan serta menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun hanya beberapa pasal saja yang dirubah. Pasal tentang perubahan nama masih tetap pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkara ini ditetapkan berdasarkan fakta hukum yang ada dan alasan-alasan yang dianggap tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran ini yang mengalami perubahan nama, sangat penting untuk kepentingan pemohon di masa yang akan datang. Perkara ini berasal dari seseorang yang nama aslinya sesuai dengan ijazah sekolahnya yaitu MAD SANGADAT lahir di Wonosobo tanggal 11 Agustus 1992, tetapi di Akta Kelahiran tertulis NGADAT lahir di Wonosobo tanggal 12 Juli 1988.

Kata Kunci: Perubahan Nama, Kesalahan Redaksional
ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CHANGES NAME AND DATE OF BIRTH
(Study Of Determination No:95/Pdt.P/2015/PN.Wsb)

By:
SEPTRIYANTO NUGROHO
E1A111082

The enactment of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration is a benchmark for the advancement of civil registration in Indonesia to abolish the provision in the Civil Registry regarding BW, BW because the population still uses classification. The purpose of this study was to determine the setting change of name and date of birth after the enactment of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration and to know the basic legal considerations the judge in determining the application to change the name and date of birth in Case No: 95/Pdt.P/2015/PN.Wsb.
This research use method approach of normative method qualitative analysis that is by looking at the legally positive and describe and interpret the data obtained based on the norms or rules, theories, notions of law and doctrines contained in jurisprudence, to the problems faced concrete.
Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration converted into Law No. 24 of 2013 on the Amendment of the Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration, but only a few chapters are changed. Article about the name change is still in Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. The case is determined by the fact of existing laws and the reasons are deemed not violate the provisions of the Act. Population document in the form of a birth certificate is that underwent a name change, it is vital to the interests of the applicant in the future. This case comes from someone whose real name according to school diploma ie MAD SANGADAT born in Wonosobo dated August 11, 1992, but in the Birth Certificate written NGADAT born in Wonosobo dated July 12, 1988.

Keywords: Change of Name, Error Redactional
590915735C1G014030Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Kecermatan Profesional dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa YogyakartaPenelitian berjudul: "Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Kecermatan Professional, dan Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)" ini merupakan penelitian survey yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tekanan anggaran waktu, kecermatan profesional dan kompleksitas audit terhadap kualitas hasil audit.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua fungsional auditor pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 101 respoenden. Jumlah sampel minimal dihitung dengan rumus Slovin, dan didapat jumlah 51 responden. Jumlah responden yang didapat dalam penelitian ini adalah 63 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden yang dikumpulkan dalam bentuk kuesioner. Pengujian kuesioner menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu, kecermatan profesional dan kompleksitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit secara simultan. Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif signifikan, kecermatan profesional berpengaruh positif signifikan, dan kompleksitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.
Implikasi penelitian bagi Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengevaluasi Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan Program Kerja Non PKP2T dapat mempertimbangkan efektivitas waktu audit dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, dan mempertahankan penggunaan kecermatan profesional dalam setiap penugasan.
Abstract: This study is a quantitative research that aimed to obtain the empirical evidence showing how far time budget pressure, due professional care, and audit complexity influenced on audit quality. This study was conducted by using survey method with questionaire. Population in this study are entire auditors who works in Financial and Development Supervisory Board in Yogyakarta. This study used convenience sampling where conducted by determination of sample counted with Slovin formula, so that the amount of sample 51 respondents. Data analysis conducted with multiple regression model with 63 questionaire could be process.
The results proved that time budget pressure, due professional care, and audit complexity influenced on audit quality simultaneously. Based on t-test, time budget pressure and due professional care influenced on audit quality partially. At the same time, only audit complexity that didn't have influence on audit quality. Auditor believed to have had considerable experience in the audit assignment so they didn't have any problems that could affect the audit quality. The implications of the above conclusion provides a reference for BPKP in Yogyakarta for evaluating audit programme in order to consider the effectiveness of audit time budget in the planning and conduct of the audit.
591015738H1B012035PENGGUNAAN RUMUS PDF DISTRIBUSI BIVARIAT F TAK SENTRAL UNTUK MENCARI NILAI TABEL DAN MENGGAMBARKAN GRAFIKPenelitian ini membahas penerapan rumus fungsi kepadatan dari distribusi bivariat F tak sentral untuk mencari nilai tabel serta menggambarkan grafik dari PDF. R code digunakan untuk pembuatan nilai tabel PDF, sedangkan grafik PDF di plot menggunakan Minitab. Tabel dan Grafik PDF digambarkan dalam simulasi nilai koefisien korelasi. Hasil menunjukkan bahwa nilai tabel dan grafik PDF berubah relatif signifikan mendekati 1 untuk peningkatan nilai koefisien korelasi.This research discused an application of the formula of probability density function (PDF) of bivariate noncentral F distribution (BNCF) to find the values of table and graphs of the PDF of the BNCF. R code are used for producing the values of the PDF tables, while the plot of PDF graph using Minitab. Tables and Graphs of the PDF depicted in simulation coefficient correlation. The results show that the values of the table and graphs of the PDF are change relatively significant approaches to 1 for large coefficient correlation.
591115733E1A112009KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT)Salah satu asas yang terkandung di dalam KUHAP sebagai gambaran terhadap perlindungan hak asasi bagi Terdakwa adalah asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah yang bermakna bahwa: Seseorang yang ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan ke sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu keputusan hakim yang kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan asas tersebut Terdakwa juga diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang mungkin dapat membebaskan dirinya dari dakwaan yang didakwakan kepadanya salah satunya adalah dengan menghadirkan saksi yang meringankan/ menguntungkan atau saksi A de Charge yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya sebagai upaya untuk melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi A De Charge dalam tindak pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT. kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Terdakwa pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi A De Charge dalam dalam tindak pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Terdakwa pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A De Charge dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan saksi A De Charge. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2015/PN-PWT, adalah sebagai berikut: berdasarkan alat bukti yang diajukan yang mana telah memenuhi asas batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan selama persidangan Hakim juga melihat ada tidaknya alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Hakim juga telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan menghadirkan saksi A De Charge dalam persidangan. One of the principles contained in the Criminal Code as an overview of the protection of human rights for the suspect/defendant is the principle of the presumption of innocent. It means that a person who is arrested, prosecuted or adjudicated shall be presumed innocent before the existence of a judge's decision which is legally enforceable. According to that principle, the defendant is also given the right to present witnesses who might be able to free him from the charges. The way is to bring a witness that defense / benefit for the defendant which is called A De charge. A suspect/defendant has an opportunity to ask the decharge which is considered to relieve or defend the suspect/defendat in an attempt to weaken the indictment of Public Prosecutor, so that the testimony of decharge can be used as consideration for judges in decisions that uphold the real truth. Therefore, the author is interested in researching and giving the results in a thesis entitled: THE STRENGTH OF EVIDENCE OF A DE CHARGE’S TESTIMONY IN NARCOTICS CRIME (Judicial Review Decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT) . Based on this study, it can be formulated the problems. First, how is the Strength of Evidence of A De charge’s Testimony in the Narcotics Crime in Judicial Decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT? Second, how is the legal consideration of judges in deciding the defendant in judicial decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT. The purpose of this study is to know the strength of evidence of A De charge’s testimony in narcotics crime in judicial decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT and to know the legal consideration of Judges in deciding the defendant in judicial decision No. 161 / Pid .Sus / 2015 / PN-PWT. Based on the results obtained the conclusion that the strength of Evidence of A De charge’s Testimony in Narcotics Crime in Judicial Decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT is legal evidence. The judges are free to accept or reject the contents of the A De charge’s testimony. Basic Legal Considerations of the judges in the criminal verdict against decision No. 161 / Pid.Sus / 2015 / PN-PWT, are as follows: based on the evidence presented which have met the minimum limit of evidence formulated in Article 183 Criminal Procedure Code. In the process of examination during the trial, the judge also look at whether there is an excuse or not and whether there is a reason of removing the mistake or not. The judges have also given the right to the defendant to prove that he/she is innocence by presenting A De Charge’s in the court.
591215739C1G014035PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN PENGALAMAN TERHADAP AUDIT JUDGMENT(Studi pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman pada audit judgment. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Data yang diperoleh langsung melalui pertanyaan tertulis (kuesioner) kepada auditor dari kantor Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta . Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment, (2) tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment, (3) kompleksitas tugas tidak berpengaruh negatif terhadap audit judgment, (4) pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment.
Implikasi hasil penelitian ini, diharapkan auditor selalu berpegang teguh terhadap standar profesional auditor yang telah dimiliki oleh masing-masing instansi. Pengawasan dan supervisi serta penegakan aturan terhadap auditor harus dilakukan untuk menghindari terjadinya tekanan kepada auditor baik dari atasan maupun entitas yang diperiksa yang mempengaruhi audit judgment. Peningkatan kompetensi auditor juga harus dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan auditor sehingga diharapkan audit judgment dapat lebih baik.
The purpose of this study was to determine the influence of gender, pressure of obedience, complexity of task and experience on audit judgment. This research was conducted using the survey method. Data obtained directly through written questions (questionnaires) to the auditor of BPKP Branch in Yogyakarta. The analytical techniques used in this research is multiple regression analysis.

Based on the research results, they are indicated that: (1) Gender has no effect on audit judgment, (2) Pressure of obedience negatively affect audit judgment, (3) The complexity of task does not negatively affect audit judgment, (4) Experience positively affect on audit judgment. The implication this research result is: it is expected that the auditor always committed to the professional standards of auditors that had been held by each institution. Surveillance, supervision, and enforcement of rules against auditors should be done to avoid the pressure to the auditor, either from superiors or audited entity that can affect audit judgment. Improving auditor competence must also be done with the training and education of auditors so that audit judgement can get better.
591315741H1B012028PEMODELAN TINGKAT RUMAH TANGGA MISKIN DAN SANGAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS MENGGUNAKAN
REGRESI SPLINE LINIER MULTIVARIABEL
Pada artikel ini dibahas pemodelan tingkat rumah tangga miskin dan sangat miskin (Y) di Kabupaten Banyumas dengan tingkat kepala rumah tangga perempuan usia produktif (X1), tingkat individu usia sekolah tetapi tidak bersekolah (X2), dan tingkat kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian arti luas (X3) menggunakan regresi spline linier multivariabel. Hubungan linier antara X2 dengan Y sangat kuat, sedangkan pada X1 dengan Y dan X3 dengan Y kuat. Model tersebut didapatkan berdasarkan lokasi dan jumlah kombinasi titik-titik knot optimal dengan kriteria nilai MSE minimum. Setelah melalui proses perhitungan, jumlah knot yang digunakan untuk memodelkan data adalah 15 knot. This article discussed the modeling of the level of poor and very poor households (Y) in Banyumas with the level of female household heads of productive age (X1), the level of school age individuals who are not attending school (X2), and the level of head of household who works in the agricultural sector (X3) using multivariable linear spline regression. The correlation between X2 with Y is very strong, whereas the X1 with Y and X3 with Y are strong. The model is obtained based on the location and number of combinations of optimal knots with a minimum MSE value criteria. After going through the calculation process, the number of knots used to model is 15 knots.
591415746A1H012041Pengaruh Kombinasi Susu Sapi dan Susu Kedelai pada Kualitas Keju Cottage selama Penyimpanan DinginPerkembangan ilmu pengetahuan membuat masyarakat menjadi lebih pandai mengontrol makanan yang berlemak dan menambah jumlah protein, oleh karena itu diperlukan pengembangan pangan yang berprotein tinggi namun rendah lemak. Pengembangan keju cottage dari susu kedelai menjadi pilihan bagi mereka yang kurang menyukai susu hewani dan bagi mereka yang alergi dengan susu sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi susu sapi dan susu kedelai terhadap beberapa parameter mutu keju cottage selama penyimpanan, dan mengetahui kombinasi susu sapi dan susu kedelai terbaik dalam mempertahankan kualitas keju cottage selama penyimpanan.
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, pada bulan November sampai bulan Desember 2015. Penelitian ini dianalisa menggunakan perhitungan kinetika reaksi. Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi susu sapi dan susu kedelai 30%:70%; 50%:50%; 70%: 30% dengan lama penyimpanan 0 hari, 3 hari dan 6 hari. Variabel yang diamati adalah pH, warna, kadar air, protein, asam laktat, dan uji organoleptik aroma, tekstur dan kesukaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi susu sapi dan susu kedelai 50%:50% memiliki laju penurunan kadar air, pH, warna untuk nilai derajat putih paling rendah dan prosentase asam laktat paling tinggi. Perlakuan kombinasi susu sapi dan susu kedelai 30%:70% paling disukai panelis dan memiliki kadar protein paling tinggi sebesar 19,41%. Sedangkan untuk uji organoleptik perlakuan kombinasi susu sapi dan susu kedelai 70%;30% mampu mempertahankan aroma dan tektur.

The development of science make the society become more clever to control fatty food and adding amount of protein, so need the food development with high protein content but low of fat. The development cottage cheese of soybean milk be an option for those who did not particularly like the animal milk and those who allergic with cow milk. This research aims to know the combined effect of cow milk and soy milk for some parameters quality cottage cheese during storage, and know the combination of cow milk and soy milk best in defending the quality of cottage cheese during storage.
The research was conducted in the Laboratory of Thermal Systems Engineering and Renewable Energy, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, from November to December 2015. The study was analyzed using calculations of kinetic reaction. The treatments used in this study were a combination of cow's milk and soy milk 30%:70%; 50%:50%; 70%:30% with storage time 0 day, 3 days and 6 days. The variables measured were pH, color, moisture, protein content, lactic acid, and organoleptic test of aroma, texture and fondness.
The research results was showed that treatment combination cow milk and soybean milk 50%:50 % have a rate of decrease water levels, pH, color to value degrees white the lowest, and percentage of lactic acid the highest. The treatment combination of cow's milk and soy milk 30%:70% most favored by panel and have highest level of a protein content for 19.41%. Whereas for organoleptic test treatment combination of cow's milk and soy milk 70%;30% are able to maintain the aroma and texture.

591515736A1L012104PENGARUH DUA DOSIS SULFUR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL LIMA VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) DENGAN SISTEM HIDROPONIK SUBSTRATBawang merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki banyak manfaat serta bernilai ekonomi tinggi. Tingginya kandungan sulfur pada bawang merah dapat dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh pemberian dua dosis sulfur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, 2) mengetahui varietas bawang merah yang mampu memberikan respon terbaik terhadap pemberian dua dosis sulfur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Nopember 2015 sampai Januari 2016 di rumah plastik dan Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Bioteknologi, Fakultas Pertanaian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dengan ketinggian tempat 110 meter di atas permukaan laut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama yang dicoba adalah lima varietas (V) bawang merah yaitu Kramat-1 (V1), Pikatan (V2), Bima Curut (V3), Mentes (V4) dan Pancasona (V5). Faktor kedua adalah dosis sulfur (S) yang tediri dari S1 (30 ppm) dan S2 (90 ppm). Kombinasi kedua faktor menghasilkan 30 unit percobaan. Karakter yang diamati dalam penelitian ini: tinggi tanaman, jumlah daun, bobot tanaman segar, bobot tanaman kering, panjang akar, volume akar, bobot umbi segar dan bobot umbi kering, jumlah umbi, diameter umbi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peningkatan sulfur tidak berpengaruh pada semua variabel yang diamati; 2) ada perbedaan varietas bawang merah pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar dan jumlah umbi; 3) tidak terjadi interaksi antara varietas dan sulfur pada semua variabel pengamatan; 4) tidak didapatkan varietas bawang merah yang menunjukkan respon pertumbuhan dan hasil terbaik terhadap pemberian sulfur.Shallot (Allium ascalonicum L.) is a horticultural comodity that has many benefits also has high economic value. Shallot has high sulphur content so it can be used for health sector. This research aims to: 1) knowing the effect of two sulphur doses on growth and yield of shallot; 2) knowing shallot variety that can give the best responses on two sulphur doses. The research was conducted from November 2015 to January 2016 in screen house and Laboratory of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, Purwokerto with altitude 110 meters above sea level. The experimental design used was a Randomized Block Design (RBD) with 2 factors and 3 repeatations. The first factor was the five shallot varieties (V) consisting of Kramat-1 (V1), Pikatan (V2), Bima Curut (V3), Mentes (V4) and Pancasona (V5). The second factor was the doses of sulphur (S) consisting S1 (30 ppm) and S2 (90 ppm). The combination of the two factors resulted in 30 experimental units. The Characters observed were: plant height, number of leaves, plant fresh weight, plant dry weight, root lenght, root volume, bulb fresh weight, bulb dry weight, number of bulb and bulb diameter. The results showed that 1) increation of sulphur had no effect on all observed variety; 2) shallot variety had different plant height, number of leaves, root volume and number of bulb; 3) there isn’t any interaction between shallot variety and sulphur in all observed variable; 4) there isn’t any shallot variety that show best growth and yield responses on sulphur aplications.
591615742H1H012019PENGARUH KOMBINASI PAKAN BUATAN DAN PAKAN ALAMI (Daphnia sp.) YANG TELAH DIPERKAYA VITERNA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SINTASAN LARVA IKAN MAS RAJADANU (Cyprinus carpio L.)Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kombinasi pakan buatan dan pakan alami (Daphnia sp.) yang telah diperkaya pertumbuhan dan sintasan larva Cyprinus carpio L. Rajadanu, dan mengetahui persentase terbaik antara pemberian pakan buatan dan pakan alami (Daphnia sp.) yang telah diperkaya Viterna terhadap pertumbuhan dan sintasan larva Cyprinus carpio L. Rajadanu. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang diujikan adalah pemberian pakan buatan 100%, pemberian pakan buatan 70% dan pakan alami (Daphnia sp.) 30%, pemberian pakan buatan 50% dan pakan alami (Daphnia sp.) 50%, pemberian pakan buatan 30% dan pakan alami (Daphnia sp.) 70% dengan padat tebar 25 ekor/akuarium dan volume air akuarium 36 liter. Berdasarkan uji ANAVA, hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata (P<0.05) terhadap nilai laju pertumbuhan mutlak dan tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai laju pertumbuhan spesifik (SGR) berat dan sintasan larva Cyprinus carpio L. Rajadanu. Parameter kualitas air yang diamati meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, nitrit, nitrat dan ammonia yang berada dalam kisaran yang masih ditoleransi larva Cyprinus carpio L. Rajadanu.

The purpose of this study was to determine the effect of the combination of artificial and natural feed feed (Daphnia sp.), Which has enriched the growth and survival of larvae Cyprinus carpio L. Rajadanu, and know the best percentage among artificial feeding and natural feed (Daphnia sp.) That has been enriched Viterna the growth and survival of larvae Cyprinus carpio L. Rajadanu. This study uses a completely randomized design (CRD) with four treatments and four replications. The treatments tested are feeding an artificial 100%, giving artificial feed 70% and natural feed (Daphnia sp.) 30%, the provision of artificial feed 50% and natural feed (Daphnia sp.) 50%, the provision of artificial feed 30% and natural feed (Daphnia sp.) 70% with stocking density 25 fish/aquarium and the aquarium water volume of 36 liters. Based on the ANOVA, the results showed a significantly different effect (P <0.05) to the value of absolute growth rate and not significantly different (P> 0.05) to the value of specific growth rate (SGR) weight and survival rate of larvae Cyprinus carpio L. Rajadanu. Water quality parameters were observed include suhue, pH, dissolved oxygen, nitrite, nitrate and ammonia, which is within the range that is still tolerable larvae Cyprinus carpio L. Rajadanu.
Keywords: Rajadanu, Viterna, Growth, Survival Rate.
591715743C1A012080EFISIENSI SALURAN PEMASARAN KOMODITAS SALAK PONDOH DI KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGRAPenelitian ini berjudul “Efisiensi Saluran Pemasaran Komoditas Salak Pondoh di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui bentuk saluran pemasaran buah salak pondoh di Kecamatan Madukara, mengetahui besarnya margin pemasaran dan farmer’s share buah salak pada masing-masing saluran pemasaran, mengetahui efisiensi harga dengan menghitung elastisitas tranmisi harga saluran buah salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Penelitian dilakukan di Desa Kaliurip dan Desa Gununggiana Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian adalah survey dengan menggunakan simple random sampling dan snowball sampling untuk pedagang. Jumlah responden petani yang diambil sebanyak 81 orang dan jumlah pedagang yang dijadikan sampel sebanyak 17 orang yang terdiri atas 12 pedagang pengumpul, 3 pedagang besar, 2 pedagang pengecer lokal. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara berdasarkan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama terdapat 2 saluran pemasaran buah salak di Kecamatan Madukara, dengan rincian: saluran I yaitu petani – pedagang pengumpul – pedagang besar – konsumen, saluran II yaitu petani – pedagang pengumpul – pedagang pengecer – konsumen. Saluran yang paling efisien adalah saluran II yaitu petani – pedagang pengumpul – pedagang pengecer – konsumen. Kedua marjin pemasaran buah salak di Kecamatan Madukara pada saluran I memiliki marjin pemasaran sebesar Rp3.266,16/kg, saluran II sebesar Rp2.500,00/kg. Kemudian untuk nilai farmer’s share paling tinggi terdapat pada saluran II yaitu sebesar 55,07 persen. Ketiga, elastisitas transmisi harga pada saluran pemasaran buah salak pondoh memiliki nilai Et kurang dari 1 yaitu 0,87. Secara umum efisiensi harga dalam pemasaran buah salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara belum efisien.
Implikasi dari penelitian ini yaitu, pertama untuk memperoleh keuntungan yang tinggi maka salah satu upayanya adalah memilih saluran pemasaran yang paling efisien diantara saluran pemasaran yang lain, kedua untuk memperkecil marjin pemasaran maka salah satu upaya yang perlu diterapkan adalah membangun atau menghidupkan kembali kelompok tani salak pondoh selaku produsen dan sentralisasi pedagang pengumpul desa atau pengkoordinasian yang jelas dengan pedagang besar serta aturan main yang jelas antara petani dengan pedangang pengumpul desa atau pedagang besar yang disepakati oleh anggotanya, dan ketiga perlunya pengembangan media informasi harga sampai tingkat petani.
This research is titled “Marketing Channels Efficiency of Zallaca Products In Madukara Subdistrict Banjarnegara Regency”. The purpose of this research was to determine the efficiency of marketing channels; know how the ratio of costs and benefits, find out how much the farmer's share, and know how the price transmission elasticity. This research was conducted in Kaliurip and Gununggiana Village Madukara Subdistrict Banjarnegara Regency. Research method that utilized is survey method with simple random sampling to determine the sample. The sample of this research consist of 81 zalacca farmers. Sampling merchants using snowball sampling method and gained 17 merchants who consisted for 12 collector traders, 3 wholesallers and 2 local small traders. Data collected by interview from filling questionnaire.
The result showed that: Farmer → Collector traders → Wholesalers → Consumer, (2) Farmer → Collector traders → Retailers → Consumers. Marketing Margin in the first marketing channel for Rp3.266,16/kilogram, and second marketing for Rp2.500,00/kilogram. Farmer’s share on the first line at 49,03 percent, and the second channel for 55,07 percent. and the price transmission elasticity (Et) was worth 0,87 (Et <1). The means of the market competition was not run perfectly,The implication of this reserach are the soybean farming in Sidamulih Village Rawalo Subdistrict Banyumas Regency is worth to develop through the selection of a higher quality soybean seed.
Implications of this research are, first, to earn high profits then one of the means/efforts is to choose the most efficient marketing channel among other marketing channels. Second, to narrow the marketing margin, one way that can be implemented is to rebuild salak pondoh farmers group as producers and centre of collecting traders or clear coordination between wholesalers and clear activity procedures between farmers and collecting traders or wholesalers that are agreed by its members. Third, necessity for medium development for price information up to farmer level.
591815600H1C009003ANALISA UNJUK KERJA TRAFO PADA SISTEM KONEKSI PLTS LOW VOLTAGE HIGH CURRENT DENGAN POWER GRID MENGGUNAKAN H-BRIDGE CURRENT SOURCE INVERTERKualitas energi listrik yang dihasilkan sistem Photovlotaic (PV) bergantung pada beberapa hal, diantaranya intensitas energi surya, posisi sudut datangnya sinar matahari, kehandalan PV inverter, rugi-rugi pada komponen listrik dan lain sebagainya. Guna mengetahui kualitas keluaran energi listrik yang dihasilkan, maka perlu dilakukan analisis unjuk kerja pada setiap komponen terpasang pada topologi sistem PLTS. Dengan melakukan analisis unjuk kerja pada transformator diharapkan dapat memberikan informasi terkait kualitas kinerja transformator. Analisa unjuk kerja trafo pada sistem koneksi PLTS Low Voltage High Current dengan Power Grid menggunakan H-Bridge CSI yaitu dengan melakukan pengujian untuk mengetahui karakteristik nilai arus primer dan sekunder trafo, arus beban dan arus dari grid 220V, dimana nilai THD ditentukan oleh nilai indeks modulasi dan referensi nilai arus DC pada kendali buck converter. Simulasi untuk nilai arus dilakukan ketika nilai amplitudo arus referensi DC diubah-ubah dengan rentang nilai 25 A, 50 A, 75 A, 100 A, 125 A, 150 A, 175A dan 200 A, untuk indeks modulasi diset tetap pada nilai 0,9. Nilai THD arus primer trafo yang terbesar dihasilkan pada saat pengujian nilai arus DC referensi 75 A dengan nilai THD sebesar 0.25982868% dan nilai THD arus sekunder trafo yang terbesar dihasilkan pada saat pengujian nilai arus DC referensi bernilai 75 A dengan nilai THD sebesar 0.26020046%. Nilai efisiensi trafo tertinggi yakni pada saat nilai arus DC referensi diatas 100 A (100-200 A) dengan nilai efisiensi sebesar 96.4979826%.The quality of electrical energy generated by the Photovlotaic (PV) system depends on several things, such as the intensity of solar energy, the angular position of the sun, the reliability of PV inverters, losses in electrical equipments and etc. In order to know the quality of the electrical energy generated output, it is necessary to analyze the performance of each component installed on the topology of PV system. By analyzing the transformer performance is expected to provide information regarding the quality of the transformer performance. Performance analysis of transformer in connection system of PLTS LVHC with power grid using H-Bridge CSI with a test to know the characteristics of the primary current and secondary current, load current and the current from the 220V grid, where the value of THD is determined by the value of the modulation index and DC reference current in buck converter control. Simulation of current value to do when amplitude of DC reference current changed by the range of 25 A, 50 A, 75 A, 100 A, 125 A, 150 A, 175A and 200 A, for fixed modulation index is set at 0,9. The highest THD primary current produced at the time of testing DC reference current value at 75 A with 0.25982868%, and the highest THD secondary current which generated at the time of testing DC reference current value at 75 A with 0.26020046% THD. The highest transformer efficiency is during DC reference current at above 100 A (100-200 A) with 96.4979826%.
591915745E1A012323EKSISTENSI SAVE THE CHILDREN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI PBB TAHUN 1989 TENTANG HAK ANAKDunia internasional telah sepakat bahwa permasalahan anak dan pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji, karena sebagai generasi penerus bangsa anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Pengaturan mengenai hak anak tersebut terdapat dalam Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak. Sebagai salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan empat hak utama anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional nonpemerintah Save the Children.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Organisasi Save the Children mulai mengembangkan area kerjanya di Indonesia sejak tahun 1976 dan memiliki country office di Jakarta. Save the Children terdaftar sebagai organisasi internasional nonpemerintah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan nomor registrasi 0856/SB/V/2009/51 tertanggal 14 Mei 2009. Usaha Save the Children untuk dapat membantu pemerintah dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia dilakukan dengan enam thematic program, yaitu education, health and nutrition, child poverty/livelihoods, child protection, emergency dan child rights governance. Thematic program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan tiga komponen utama, yaitu prevention, direct response dan legal reform serta memperhatikan Save the Children’s Child Safeguarding Policy.
Hasil penelitian menunjukkan thematic program yang dimiliki Save the Children merupakan implementasi dari Pasal 9 ayat (1), (3) dan (4); Pasal 19 ayat (1) dan (2); Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 22 ayat (1); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2) huruf a dan d; Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 ayat (1) huruf d; dan Pasal 28 ayat (3) Konvensi Hak Anak. Keberadaan Save the Chidlren telah membantu pemenuhan hak-hak anak di Indonesia berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989, namun masih diperlukan beberapa perbaikan antara lain Save the Children perlu mengembangkan thematic programnya dan pengelolaan manajemen serta pemerintah Indonesia perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik di masyarakat untuk memperkenalkan Save the Children.

The international community basically has been agreed that problems involving children and the fulfillment of children’s rights are the most important things to be reviewed, because they are our future hope so that they should be protected and got their rights. Regulations about children’s rights has been set in the United Nations Convention on the Rights of the Child. As a member of United Nations which has finished the ratification of Children’s rights Convention through the President Decree Number 36 Year 1990, Indonesia must provide four initial children’s right which are described in the Convention on the Rights of the Child: survival and development rights, protection rights, and participation rights. These rights were manifested in partnership with nongovernmental international organization, Save the Children.
This research used normative judicial method. Data used in this research were secondary and primary data which were quantitatively collected, processed, and analyzed while presented in narrative ways.
Save the Children Organization has developed their working area in Indonesia since 1976 and has country office in Jakarta. Save the Children listed as nongovernmental international organization in Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Ministry of the Secretariat of the Republic of Indonesia with the registration number 0856/SB/V/2009/51 dated at May 14th, 2009. Save the Children’s attemp to help Indonesian government and to provide children’s rights in Indonesia is through their six thematic programs: education, health and nutrition, child poverty/livelihoods, child protection, emergency, and child rights governance. Those thematic programs were conducted with awareness in three main components, which are prevention, direct response and legal reform while also keep following the Save the Children’s Child Safeguarding Policy.
The results showed that Save the Children’s thematic program were an implementation from the Convention on the Rights of the Childs Article 9 part (1), (3) and (4); Article 19 part (1) and (2); Article 20 part (1), (2), (3); Article 22 part (1); Article 24 part (1); Article 24 part (2) a and d; Article 27 part (2); Article 28 part (1) d; and Article 28 part (3). Save the Children has helped fulfil children’s rights in Indonesia based on Children’s rights Convention in 1989, however, they still need some improvements such as developing their thematic programs and improve their management, also Indonesian government should socialize more to the community to introduce Save the Children.
592015748H1B011036PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2009-2013 MENGGUNAKAN METODE KOHONENJaringan Saraf Tiruan (JST) metode Kohonen adalah sistem pemrosesan informasi nonlinear yang bersifat unsupervised training, jaringan ini tidak memiliki target sehingga dapat mengatur bobot antar koneksi sendiri. Pada penelitian ini JST metode Kohonen diimplementasikan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan lima variabel input yaitu persentase penduduk miskin tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Arsitektur jaringan dibentuk dengan lima input dan tiga output, adapun bobot awal vektor input diperoleh dari titik tengah nilai input. Berdasarkan hasil output program terdapat daerah dengan persentase penduduk miskin relatif tinggi sebanyak 8 kabupaten, daerah dengan persentase penduduk miskin relatif sedang sebanyak 16 kabupaten serta 1 kota dan daerah dengan persentase penduduk miskin relatif kecil sebanyak 5 kabupaten serta 5 kota.Artificial Neural Network (ANN) of Kohonen method is a non linear information processing system. The method is unsupervised training. The network has no target, so the weights can be set among their connections. In this study, Kohonen method is implemented for clustering districts/cities of Central Java province based on five input variables which are percentage of poor people on 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013. The network architecture is formed by five inputs and three outputs, while the initial weight of inputs vector is obtained from the midpoint of the input value. Based on program output, it is obtained that there are 8 districts that the percentage of poor people is relatively high, 16 districts and 1 city that the percentage of poor people is relatively moderate and 5 districts and 5 cities that the percentage of poor people is reltively low.