1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 34.321-34.340 dari 49.942 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
3432137277I1E018032Pemenuhan Asupan Makanan pada Mahasiswa Pendidikan Jasmani Unsoed Angkatan 2018 yang IndekosLatar Belakang: Mahasiswa Pendidikan Jasmani memiliki perkuliahan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sama halnya dengan melakukan aneka gerakan tubuh, dimana bergerak membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas terdapat pada metabolisme bahan makanan yang disantap secara rutin. Makanan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas kinerja fisik dan pertumbuhan manusia. Metodologi: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli. Menggunakan informan 20 mahasiswa Pendidikan Jasmani angkatan 2018 yang indekos dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan rumus standart error 5% dan persentase. Hasil Penelitian: Data asupan makan responden adalah 840,04-2113,24 kkal, sedangkan data kebutuhan energi 1932,12-3271,16 kkal. Rata-rata data asupan makan responden adalah 1157,47 kkal dan rata-rata data kebutuhan energi adalah 2690,68 kkal. Rata-rata energi zat gizi makro dari keseluruhan responden adalah 275,99 gram protein (15%), 224,79 gram lemak (28%), dan 1026,01 gram karbohidrat (57%). Kesimpulan: Rata-rata Asupan makanan pada mahasiswa Pendidikan Jasmani Unsoed angkatan 2018 yang indekos memenuhi 43% dari rata-rata kebutuhan energi.
Background: Physical Education students had courses related to physical activity. Physical activity was the same as doing various body movements, where moving requires energy. The energy needed by the body for doing activities was found in metabolism of food consumed daily. Food was one of the important factors in improving the quality of physical performance and human growth. Methodology: This research used a qualitative research study with a descriptive approach. This research was conducted in May-July and gathered 20 Physical Education students class 2018 informants who lives in boarding houses with purposive sampling technique. Data analysis used a qualitative descriptive method with a standard error formula of 5% and percentage. Research Result: Calory intake data of participants was 840,04-2113,24 kcal, while calory expenditure data was 1932,12-3271,12 kcal. The average of calory intake data for participants was 1157,47 kcal and the average of calory expenditure data for participants was 2690,68 kcal. The average macronutrient of all participants was 275,99 grams of protein (15%) , 224,79 grams of fat (28%), and 1026,01 grams of carbohydrates (57%). Conclusion: The average of food intake of 2018 physical education student who live in boarding house fulfilled 43% of the average energy requirement.
3432237293F1A017100TRADISI TUTUPAN BAGI WARGA NAHDLIYIN DI DESA GUNUNGWULED,
KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA		Tradisi merupakan warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, Tradisi
Tutupan menjadi tradisi yang berkembang dan dipelihara oleh Warga Nahdliyin Desa
Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Warga Nahdliyin Desa Gunungwuled menjalankan dan memaknai
Tradisi Tutupan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sasaran
penelitian adalah Warga Nahdliyin Desa Gunungwuled yang mengikuti ritual Tradisi
Tutupan. Hasil penelitian menujukan bahwa Tradisi Tutupan dilakukan oleh Warga
Nahdliyin dengan mendatangi makam Mbah Rubiah Kembang dan Mbah Rubiah sari. Beliau
merupakan keturunan dari walisongo yang telah menyebarkan agama Islam di Desa
Gunungwuled. Terdapat dua pemaknaan dalam Tradisi Tutupan bagi Warga Nahdliyin Desa
Gunungwuled. Yaitu, makna benda-benda pada aktivitas Tradisi Tutupan dan makna dari
ritual Tradisi Tutupan. Warga Nahdliyin Desa Gunungwuled memaknai tradisi sebagai
wadah untuk menguatkan nilai-nilai Islam, melestarikan budaya, dan meningkatkan
solidaritas kelompok. Tradisi Tutupan dilakukan oleh Warga Nahdliyin Desa Gunungwuled
dari generasi ke generasi, Warga Nahdliyin Desa Gunungwuled juga memaknai Tradisi
Tutupan sebagai wadah untuk menguatkan nilai-nilai Islam, pelestarian budaya, dan
meningkatkan solidaritas kelompok. Tradisi Tutupan perlu dijaga dengan baik supaya tidak
ada kesalahpahaman antara ziarah dan syirik. Bagi pemerintah setempat sebaiknya
mendokumentasikan kembali Tradisi Tutupan dalam bentuk catatan karena tradisi ini
merupakan aset bagi Desa Gunungwuled.		Tradition is a cultural heritage that has been passed down from generation to generation, the
Tutupan Tradition is a tradition that is developed and maintained by the Nahdliyin Residents of Gunungwuled Village, Rembang District, Purbalingga Regency. This study aims to find out how the Nahdliyin residents of Gunungwuled Village carry out and interpret the Tutupan Tradition. This study uses a descriptive qualitative method, the research target is the Nahdliyin residents of Gunungwuled Village who follow the Tutupan Tradition ritual. The results showed that the Tutupan Tradition was carried out by Nahdliyin residents by visiting the graves of Mbah Rubiah Kembang and Mbah Rubiah Sari. He is a descendant of Walisongo who has spread Islam in Gunungwuled Village. There are two meanings in the Tutupan Tradition for the Nahdliyin Residents of Gunungwuled Village. Namely, the meaning of objects in the Tutupan tradition and the meaning of the Tutupan ritual. The Nahdliyin residents of Gunungwuled Village interpret tradition as a forum to strengthen Islamic values, preserve culture, and increase group solidarity. The Tutupan tradition is carried out by the Nahdliyin residents of Gunungwuled Village from generation to generation, the Nahdliyin residents of Gunungwuled Village also interpret the Tutupan Tradition as a forum to strengthen Islamic values, preserve culture, and increase group solidarity. The Tutupan tradition needs to be properly maintained so that no misunderstanding between pilgrimage and shirk. For the local government, it is better to document the Tutupan Tradition in the form of notes because this tradition is an asset for Gunungwuled Village.
3432337278E1A115093Tanggungjawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 dalam upaya kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesiaABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal dan bentuk
tanggung jawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 dalam
upaya kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),
pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual
Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum,
sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan,
yang dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil
penelitian diperoleh bahwa pengaturan tanggung jawab hukum masyarakat
terhadap program vaksinasi Covid-19 dalam upaya kesehatan telah menunjukkan
adanya sinkronisasi. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah
sejalan/sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang
lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah.
Bentuk pengaturan tanggung jawab hukum masyarakat terhadap program
vaksinasi Covid-19 dalam upaya kesehatan dalam struktur peraturan perundangundangan di Indonesia meliputi pertanggungjawaban secara pidana didasarkan
pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi
didasarkan pada Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19		ABSTRACT
This study aims to determine the vertical synchronization and shape
community legal responsibility for the covid-19 vaccination program in
health efforts. The research method used is the juridical method
normative approach to the method of legislation (Statute Approach),
analytical approach (Analytical Approach), conceptual approach (Conceptual
approaches). The research specifications used are legal inventory,
synchronization of law and discovery of law in concreto. Data types and sources
used is secondary data obtained through literature study,
which were analyzed using content analysis and comparative analysis methods. Results
The research found that the regulation of community legal responsibility
against the Covid-19 vaccination program in health efforts has shown
there is synchronization. This means that lower level regulations have been
in line with/according to the regulations of a higher degree and regulations that are
higher level becomes the basis for the formation of lower regulations.
The form of setting the community's legal responsibility for the program
Covid-19 vaccination in health efforts in the structure of legislation in Indonesia includes criminal liability based on
in Article 14 paragraph (1) of Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks
Infectious Diseases and Article 93 of Law Number 16 of 2018 concerning
Health Quarantine. While administrative responsibility
based on Article 13 A paragraph (4) Presidential Regulation Number 14 of 2021
concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning
Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Prevention
Covid-19 pandemic
3432438116I1A018015FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEPSI REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI PADA PELAJAR SMA DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGORLatar Belakang : Kecamatan Bogor Selatan dengan angka tertinggi pernikahan
dini sebanyak 46 perkara (PA Bogor, 2021). Persepsi menjadi salah satu
penyebabnya, persepsi yang dimaksud yaitu jika seseorang memandang
pernikahan dini adalah hal yang biasa maka akan ada kemungkinan seseorang
tersebut mendukungnya. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal yaitu
usia, jenis kelamin, pengetahuan, informasi kesehatan reproduksi, dan faktor
eksternal yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya dan budaya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap persepsi remaja
tentang pernikahan dini pada pelajar SMA di Kecamatan Bogor Selatan Kota
Bogor.
Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan
cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi
penelitian yaitu remaja SMA yang berdomisili di Kecamatan Bogor Selatan Kota
Bogor sebanyak 2.093 jiwa dan sampel penelitian sebanyak 96 remaja dengan
menggunakan teknik cluster random sampling. Data dianalisis secara univariat,
bivariat dan multivariat.
Hasil Penelitian : Hasil analisis bivariat menunjukkan variabel yang
berhubungan adalah pengetahuan (p=0,000) dan teman sebaya (p=0,000).
Sedangkan dari hasil analisis multivariat menunjukkan variabel yang berpengaruh
yaitu pengetahuan (OR=0,131) dan teman sebaya (OR=0,270). Usia, jenis
kelamin, informasi kesehatan reproduksi, lingkungan keluarga, dan budaya tidak
berhubungan dengan persepsi remaja mengenai pernikahan dini.
Kesimpulan : Teman sebaya merupakan faktor yang paling mempengaruhi
persepsi remaja tentang pernikahan dini dengan OR sebesar 0,270. Perlu adanya
upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif serta pengembangan kegiatan remaja
dalam kelas maupun pendidikan sebaya, dan kegiatan edukasi mengenai
pernikahan dini.

Kata Kunci : Pelajar, Persepsi, Pernikahan Dini, Pengetahuan, Teman Sebaya		Background : South Bogor District has the highest number of early marriages
and has as many as 46 cases (PA Bogor, 2021). Perception is one of the causes.
The perception in question is that if someone views early marriage as a regular
thing, there will be a possibility that someone will support it. These perceptions
are influenced by internal factors, namely age, gender, knowledge, and
reproductive health information, and external factors, namely family environment,
peers, and culture. This study aims to determine the factors influencing adolescent
perceptions of early marriage in high school students in South Bogor District,
Bogor City.
Methodology : This study uses a quantitative method with a cross-sectional
approach. Data collection techniques using a questionnaire. The research
population is high school teenagers who live in South Bogor District, Bogor City,
with as many as 2,093 people. The research sample is 96 teenagers using the
cluster random sampling technique. The data analyses used are univariate,
bivariate, and multivariate.
Research Results : The bivariate analysis showed that the related variables
knowledge (p=0.000) and peers (p=0.000). Meanwhile, the results of the
multivariate analysis showed that the influential variables were knowledge
(OR=0.131) and peers (OR=0.270). Age, gender, reproductive health information,
family environment, and culture are unrelated variables.
Conclusion : The peer variable is the variable that has the most influence on
adolescents' perceptions of early marriage, with an OR of 0.270. Efforts are
needed to increase active participation and development of youth activities in
class, peer education, and educational activities regarding early marriage.
3432537279F1D018048RELASI KUASA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TIKAKO DI DESA KALILUNJAR KABUPATEN BANJARNEGARA DI ERA PANDEMI Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan relasi kuasa yang terjadi dalam pengembangan objek wisata tikako di Desa Kalilunjar Kabupaten Banjarnegara di era pandemi, aktor-aktor yang terlibat, faktor kontekstual yang mendoorong dan menghambat, serta pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam relasi kuasa tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif institusionalis dan paradigma konstruktivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa relasi kuasa yang terjadi dalam pengembangan objek wisata tikako merupakan bentuk interaksi yang bersifat asosiatif yang di dalamnya terdapat kerjasama antar aktor. Dalam hal ini aktor yang terlibat adalah Kepala Desa Kalilunjar, Pemerintah Desa Kalilunjar, Pokdarwis Tuk Kumala, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjarnegara, dan masyarakat setempat. Meskipun terjalin hubungan kerjasama antar aktor, namun Kepala Desa Kalilunjar mendominasi relasi kuasa yang terjadi. Adanya potensi sumber daya alam dan dukungan serta kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong adanya relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata tikako ini. Namun demikian, terdapat keterbatasan dana dan potensi lokasi objek wisata yang rawan bencana yang dapat menyebabkan kerugian. This research article aims to identify and explain the power relations that occur in the development of the tikako tourism object in Kalilunjar Village, Banjarnegara Regency in the pandemic era, the actors involved, the contextual factors that encourage and hinder, as well as the parties who benefit and are harmed in the relationship. that power. By using qualitative methods and a case study approach within the framework of a institusionalism perspective and constructivism paradigm, the results of this study reveal that the power relations that occur in the development of tikako tourism objects are an associative form of interaction in which there is cooperation between actors. In this case, the actors involved are the Head of Kalilunjar Village, the Kalilunjar Village Government, Pokdarwis Tuk Kumala, the Banjarnegara Regency Tourism and Culture Office, and the local community. Although there is a cooperative relationship between actors, the Kalilunjar Village Head dominates the power relations that occur. The existence of potential natural resources and the support and trust of the community is one of the driving factors for the existence of power relations in the development of this tikako tourist attraction. However, there are limited funds and the potential for disaster-prone tourist sites that can cause losses.
3432637985K1B018072PENENTUAN PREMI BERSIH TAHUNAN ASURANSI KESEHATAN DENGAN RETURN ON INVESTMENT UNTUK JENIS PENYAKIT DENGAN MODEL PENYEBARAN SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED Perhitungan premi bersih tahunan asuransi kesehatan dengan return on investment (ROI) dari model SIR memiliki empat model yaitu model premi bersih tahunan dengan benefit rawat inap, model premi bersih tahunan dengan benefit lump sum, model premi bersih tahunan dengan benefit rawat inap dan benefit kematian, serta model premi bersih tahunan dengan benefit lump sum dan benefit kematian. Penelitian ini menggunakan tiga nilai ROI yaitu 6,8%, 0%, dan -6,8%. Simulasi model-model premi bersih tahunan tersebut dilakukan menggunakan parameter-parameter model SIR serta jumlah kasus infeksi demam berdarah dengue di Jawa Tengah pada tahun 2021. Hasil dari simulasi menggunakan ROI 6,8% menunjukkan bahwa besarnya premi bersih tahunan untuk penyakit demam berdarah dengue dengan benefit rawat inap adalah 0,00016385 per benefit Rp 1, premi bersih tahunan dengan benefit lump sum adalah 0,00000454 per benefit Rp 1, premi bersih tahunan dengan benefit rawat inap dan benefit kematian adalah 0,000021773 per benefit Rp 1, dan premi bersih tahunan dengan benefit lump sum dan benefit kematian adalah 0,00005840 per benefit Rp 1. Sedangkan untuk 0% besarnya premi bersih tahunan untuk penyakit demam berdarah dengue dengan benefit rawat inap adalah 0,00016364 per benefit Rp 1, premi bersih tahunan dengan benefit lump sum adalah 0,00000453 per benefit Rp 1, premi bersih tahunan dengan benefit lump sum dan benefit kematian adalah 0,00021746 per benefit Rp 1, dan premi bersih tahunan dengan benefit lump sum dan benefit kematian adalah 0,00005832 per benefit Rp 1. Kemudian untuk ROI -6,8% artinya perusahaan sedang dalam keadaan merugi maka perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan klaim asuransi.The calculation of the annual net premium of health insurance with return on investment (ROI) by using SIR model has four models, including net premium model with inpatient benefit, the annual net premium model with lump sum benefit, the annual net premium model with hospitalization benefit and death benefit, and the annual net premium model with lump sum benefit and death benefit. This study used three return on investment among of them are 6.8%, 0%, and -6.8%. The simulation of the annual net premium models was carried out using the parameters of the SIR model and the number of dengue fever infection cases in Central Java in 2021. The results of the simulation using a return on investment of 6.8% showed that the amount of the annual net premium for dengue fever with inpatient benefit was 0.00016385 per benefit of Rp 1, annual net premium with lump sum benefit was 0.00000454 per benefit of Rp 1, annual net premium with inpatient benefit and death benefit was 0.000021773 per benefit of Rp 1, and annual net premium with lump sum benefit and death benefit is 0.00005840 per benefit of Rp 1. As for the return on investment of 0% the amount of the annual net premium for dengue fever with inpatient benefit is 0.00016364 per benefit Rp 1, annual net premium with lump sum benefit is 0.00000453 per benefit Rp1, annual net premium with lump sum benefit and death benefit is 0.00021746 per benefit Rp 1, and annual net premium with lump sum benefit and death benefit is 0.00005832 per benefit Rp 1. Then for return on investment -6.8% means that the company is in a loss-making state, the company is not obliged to provide insurance claims.
3432737282A1A017054Kontribusi Pendapatan Petani Serai Wangi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Kedungrandu, Kecamatan PatikrajaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pendapatan petani serai wangi di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas; 2) Faktor pendorong dan penghambat dalam usaha tani tanamanan serai wangi di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas; 3) Tingkat kontribusi usaha tani serai wangi terhadap pendapatan rumah tangga di di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Penelitian Dilaksanakan di Desa Kedungrandu Kec. Patikraja, Kabupaten Banyumas dari bulan September 2021-Oktober 2021. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara. Variabel penelitian meliputi biaya tetap (FC / Fix Cost), biaya variabel (VC / Variable Cost), total biaya (TC / Total Cost), penerimaan (TR), analisis pendapatan usaha tani, pendapatan On-Farm, pendapatan Off-Farm, endapatan Non-Farm, total pendapatan rumah tangga, kontribusi usaha tani serai wangi (A). Hasil penelitian menunjukan bahwa penduduk di Desa Kedungrandu sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak ada kontribusi pendapatan serai wangi terhadap pendapatan total penduduk Desa Kedungrandu, terdapat kendala dari budidaya serai wangi diantara nya tidak ada nya biaya operasional budidaya serai wangi dan upah yang terlalu kecil. This study aims to determine: 1). The income of citronella farmers in Kedungrandu Village, Patikraja District, Banyumas Regency; 2). The driving and inhibiting factors in the cultivation of citronella plants in Kedungrandu Village, Patikraja District, Banyumas Regency; 3). The level of contribution of citronella farming to household income in Kedungrandu Village, Patikraja District, Banyumas Regency. The research was carried out in Kedungrandu Village, Kec. Patikraja, Banyumas Regency from September 2021-October 2021. The study used a qualitative method by means of interviews. Research variables include: Fixed costs (FC / Fix Cost), Variable costs (VC / Variable Cost), Total costs (TC / Total Cost), Revenue (TR), Farming income analysis, On-Farm income, Off-Farm income, Non-Farm Income, Total Household Income, Contribution of Lemongrass Farming Business (A). The results showed that most residents in Kedungrandu Village did not have permanent jobs, there was no contribution of citronella income to the total income of Kedungrandu Village residents, there were obstacles from citronella cultivation including the absence of operational costs for citronella cultivation and wages that were too small.
3432832969B1A016105DIVERSITAS DAN DOMINANSI MAKROALGA DI PANTAI PEDALEN, KABUPATEN KEBUMEN, JAWA TENGAHPantai Pedalen termasuk ke dalam wilayah pantai selatan Pulau Jawa yang terletak di Kabupaten Kebumen. Kawasan Pantai Pedalen didominasi oleh substrat dasar perairan batu karang dan sebagian kecil substrat campuran. Pantai Pedalen memiliki karateristik gelombang dan kuat arus yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diversitas dan dominansi makroalga di Pantai Pedalen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode random sampling. Pengambilan sampel menggunakan metode transek 1x1 m2 , diambil 6 plot secara acak . Variabel penelitian meliputi diversitas spesies makroalga, dan dominansi spesies makroalga, Parameter utama adalah biomassa semua spesies makroalga. Parameter pendukung terdiri atas salinitas, suhu, pH, kecepatan arus, pasang surut dan kekeruhan, nitrat. Data yang diperoleh dianalisis dengan indeks diversitas Shannon-Wiener (H’) dan indeks dominansi Simpson (D) untuk mengetahui tingkat diversitas spesies dan dominansi spesies makroalga. Hasil dari penelitian ini di perairan pedalen kebumen ditemukan 6 spesies yaitu dari Divisio Rhodophyta (98%) meliputi Gelidella sp., Gracilaria gigas, Eucheuma serna, Eucheuma spinosum, dan Eucheuma cottonii, Divisio Chlorophyta (2%) meliputi Valoniopsis pachynema dan tidak ditemukannya spesies makroalga dari Divisio Phaeophyta. Diversitas makroalga di perairan Pantai Pedalen sebesar 0,634. Dominansi makroalga di perairan Pantai Pedalen sebesar 0,864 artinya terdapat spesies yang mendominasi. Parameter lingkungan di perairan tersebut suhu perairan kisaran 29 –30 oC, salinitas kisaran 27-28 ppm, kecepatan arus kisaran 0,3 m/s – 0,5 m/s, kandungan nitrat sebesar 0,4962, tingkat kekeruhan sebesar 1,62 NTU, pH sebesar 8,6.Pedalen Beach is included in the southern coast of Java Island which is located in Kebumen Regency. The Pedalen Beach area is dominated by coral reef bottom substrate and a small portion of mixed substrate. Pedalen Beach has the characteristics of waves and high currents. The purpose of this study was to determine the diversity and dominance of macroalgae in Pedalen Beach. The research method used is random sampling method. Sampling using the 1x1 m2 transect method, 6 plots were taken randomly. Research variables include the diversity of macroalgae species, and the dominance of macroalgae species. The main parameters are the number of species and the number of individuals of each macroalgae species. Supporting parameters consist of depth, salinity, pH, temperature, current speed, tide, turbidity, nitrat. The data obtained were analyzed with the Shannon-Wiener diversity index (H') and the Simpson dominance index (D) to determine the level of species diversity and the dominance of macroalgae species. The results of this study in the waters of Pedalen Kebumen found 6 species, namely from Divisio Rhodophyta (98%) including Gelidella sp., Gracilaria gigas, Eucheuma serna, Eucheuma spinosum, and Eucheuma cottonii, Divisio Chlorophyta (2%) including Valoniopsis pachynema and no macroalgae species from Divisio Phaeophyta were found. The diversity of macroalgae in the waters of Pedalen Beach is 0.634. The dominance of macroalgae in the waters of Pedalen Beach is 0.864, which means that there are species that dominate. The environmental parameters in these waters are the water temperature in the range of 29-30 oC, salinity in the range of 27-28 ppm, current velocity in the range of 0.3 m/s – 0.5 m/s, nitrate content of 0.4962, turbidity level of 1.62 NTU, pH of 8.6
3432938117A1A015058KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI KOPI ARABIKA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA
DI DUSUN GUNUNG MALANG DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA
Dusun Gunung Malang terdapat pada ketinggian 1460 mdpl yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kopi arabika. Petani di Dusun Gunung Malang tidak hanya membudidayakan tanaman kopi. Banyak petani yang membudidayakan tanaman sayuran seperti kentang, wortel, daun bawang, dan sebagainya. Selain itu ada juga yang bekerja diluar usahatani seperti bekerja menjadi buruh bangunan, pedagang dan lain sebagainya. Beragamnya kegiatan yang dilakukan petani kopi membuat adanya berbagai sumber pendapatan. Selain itu kopi masih belum menjadi komoditas utama padahal kopi disana memiliki kualitas yang baik.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, pendapatan, dan kontribusi pendapatan petani kopi arabika terhadap pendapatan rumah tangga. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020 hingga September 2020 selama 4 bulan pada masa panen 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode pengambilan jumlah responden yang digunakan adalah metode sensus. Responden yang digunakan pada penelitian kali ini berjumlah 36 responden atau petani kopi arabika dengan kriteria umur tanam yang sama yaitu ditahun 2015.
Hasil penelitian menunjukan (1) Biaya usahatani kopi menunjukan angka rata-rata sebesar Rp2.767.018. Penerimaan usahatani kopi menunjukan angka rata- rata sebesar Rp5.415.556 selama satu musim panen atau 4 bulan ditahun 2020. Pendapatan usahatani kopi menunjukan angka rata-rata sebesar Rp2.648.538. (2) Kontribusi pendapatan usahatani kopi arabika terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 30% yang dapat dikategorikan sedang.
Gunung Malang Hamlet is located at an altitude of 1460 masl which is suitable for the growth of Arabica coffee plants. Farmers in Gunung Malang Hamlet do not only cultivate coffee plants. Many farmers cultivate vegetable crops such as potatoes, carrots, leeks, and so on. In addition, there are also those who work outside of farming, such as working as construction workers, traders, and so on. The variety of activities carried out by coffee farmers creates various sources of income. In addition, coffee is still not a major commodity even though the coffee there has good quality.
The purpose of this study was to determine the costs, receipts, income, and income contribution of Arabica coffee farmers to household income. The research was conducted from June 2020 to September 2020 for 4 months during the 2020 harvest. The research method used was a survey method. The method of taking the number of respondents used is the census method. The respondents used in this study were 36 respondents or Arabica coffee farmers with the same planting age criteria, namely in 2015.
The results showed (1) Coffee farming costs showed an average figure of IDR 2,767,018. Coffee farming income shows an average figure of Rp. 5,415,556 during one harvest season or 4 months in 2020. Coffee farming income shows an average figure of Rp. 2,648,538. (2) The contribution of Arabica coffee farming income to household income is 30% which can be categorized as moderate.
3433037283E1A018306PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI TINGKAT PENYIDIKAN ( Studi Kasus Polres Kota Banjar Patroman )
Sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, karena pada saat terjadinya suatu tindak pidana, tempat kejadian perkara akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang tertinggal di barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada KABEO dan staf identifikasi Bapak Yanto dan Bapak Usup Supriadi di Polres Kota Banjar Patroman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara penyidik mengidentifikasi sidik jari untuk menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan, serta factor yang menghambat penyidik pada saat mengidentifikasi sidik jari. Proses identifikasi sidik jari diawali dengan mencari bukti-bukti awal yakni salah satunya dengan mengambil sidik jari guna proses penyidikan awal kemudian hasil identifikasi dikembangkan melalui metode khusus oleh penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan yang menjelaskan mengenai identitas tersangka. Kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian adalah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Factor penghambat dalam pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan meliputi: factor hukum, factor penegak hukum, factor masyarakat dan factor budaya.

Kata Kunci: Penyidikan, Sidik jari, Tindak Pidana Pembunuhan

Fingerprints are used by the police in investigations to uncover criminal cases, because when a crime occurs, the scene of the crime will be secured and it is forbidden for anyone to enter because it is feared that it will damage the fingerprints of the perpetrator. leave evidence in place. case incident. The implementation of fingerprinting by the National Police has been strengthened by Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This study uses a sociological juridical approach with data collection through interviews, literature studies. Interviews were conducted with KABEO and identification officers Mr. Yanto and Mr. Usup Supriadi at the Banjar Patroman City Police Station. The purpose of this study is to find out how investigators identify fingerprints to determine suspects in murder crimes, as well as the factors that hinder investigators from identification fingerprints. The fingerprint identification process begins with looking for initial evidence, one of which is taking fingerprints for the initial investigation process, then the results of the identification are developed through a special method by the investigator and an inspection report is made that explains the identity of the suspect. . The legal force of proof of fingerprints as evidence of instructions as regulated in Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. Factors inhibiting the implementation of fingerprint identification in the crime of murder include: legal factors, law enforcement factors, community factors and cultural factors.

Keywords: investigation, fingerprinting, Criminal Act Of Murder
3433137284F1C018037Strategi Peningkatan Kesadaran Wanita Pekerja Seks akan Bahaya HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus pada LPPSLH Purwokerto)Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi yang digunakan LPPSLH dalam meningkatkan kesadaran wanita pekerja seks akan bahaya HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi LPPSLH meningkatkan kesadaran wanita pekerja seks akan bahaya HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas, yang meliputi beberapa aspek seperti penyusunan pesan, metode dan media yang digunakan, serta respon dari wanita pekerja seks tersebut. Teori yang digunakan adalah teori Health Belief Model. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling dan validitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan LPPSLH ini disusun sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan wanita pekerja seks. Pesan disampaikan melalui metode tatap muka secara langsung dan memanfaatkan media leaflet dan media sosial. Strategi yang dilakukan LPPSLH ini menunjukkan adanya perubahan pengetahuan dan kesadaran wanita pekerja seks akan HIV/AIDS dan bahayanya sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan pencegahan secara mandiri. This research examines communication strategies that LPPSLH uses in order to raising awareness on the dangers of HIV/AIDS among sex workers in Banyumas Regency, which included in LPPSLH’s programme of HIV prevention and control act. The purpose of this research is to analyze LPPSLH’s strategies to raising awareness of the dangers of HIV/AIDS among sex workers in Banyumas Regency, which involves a few aspects, such as message composing process, what methods and media used, and sex workers’s responses. This research used health belief model theory. The research also applied qualitative approach with study case method and data collection techniques such as interview, observation, and documentation. Purposive sampling was used for informant selection and triangulation to establishing the validity of data. The result of this research suggests that strategies used by LPPSLH is constructed based on sex workers’ background and needs. Those messages delivered by meeting face to face, also using leaflet and social media. These strategies suggest that there are expected changes from those sex workers, namely knowledge and awareness of HIV/AIDS and its dangers so that it motivates them to prevent HIV/AIDS independently.
3433237285E1A018081PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peneliti dilatarbelakangi oleh peningkatan penduduk yang signifikan dan tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia sekitar 9,10 juta pengangguran dari 140,15 juta angkatan kerja. Hal ini menyebabkan banyak nya masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penempatan pekerja migran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa BP2MI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Pasal 5 telah berperan dengan baik dalam penempatan pekerja migran dan bisa menekan jumlah kasus yang terjadi, terbukti dengan adanya penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai 2022. mengenai penegakan hukum terhadap pelaksana penempatan pekerja migran bahwa ada 3 yang berhak menempatkan pekerja migran ke luar negeri yaitu BP2MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Penegakan hukum preventif yang dilakukan berupa sosialisasi terhadap masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan hukum represif yaitu berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
This research is motivated by a significant increase in the population and not accompanied by available employment opportunities, so that the increasing unemployment in Indonesia is around 9.10 million unemployed out of a 140.15 million workforce. This causes many people to work abroad as migrant workers to make ends meet. This study aims to find out whether the placement of migrant workers is in accordance with the laws and regulations and whether there is law enforcement against the executor of the placement of Indonesian migrant workers.
The research method used is normative-juridical with prescriptive research specifications. The data used is secondary data sourced from literature studies and legislation. The data is processed and analyzed by qualitative normative methods.
The results show that BP2MI, based on Presidential Regulation Number 90 of 2019, Article 5, has played a good role in the placement of migrant workers and can reduce the number of cases that occur, as evidenced by the decrease in the number of cases from 2019 to 2022. Regarding law enforcement against migrant worker placement officers, there are 3 that have the right to place migrant workers abroad, namely BP2MI, the placement company for Indonesian migrant workers, and the company that places Indonesian migrant workers for the company's own interests. Preventive law enforcement is carried out in the form of socializing the public about the procedures for working abroad in accordance with statutory regulations, while repressive law enforcement is in the form of administrative and criminal sanctions in accordance with statutory provisions.
3433337286C1A018058Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Anyaman Pandan Di Desa Grenggeng Kecaamatan Karanganyar Kabupaten KebumenEkonomi kreatif diharapkan dapat menjadi kekuatan baru ekonomi nasional. Salah satu bentuk dari ekonomi kreatif adalah kerajinan anyaman pandan. Kerajinan anyaman pandan merupakan jenis industri terbanyak di Kecamatan Karanganyar, kerajinan anyaman pandan paling banyak berada di Desa Grenggeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan, jam kerja, lama usaha, asal bahan baku, dan jenis produk terhadap pendapatan pengrajin anyaman pandan di Desa Grenggeng serta mengetahui variabel yang paling berpengaruh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey berdasarkan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jam kerja, asal bahan baku, dan jenis produk secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin, sedangkan variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh. Variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin anyaman pandan di Desa Grenggeng adalah variabel jam kerja.The creative economy is expected to become a new power for the national economy. One form of the creative economy is pandanus woven crafts. Pandan woven crafts are the most common type of industry in Karanganyar District, most pandan woven crafts are in Grenggeng Village. This study aims to determine the effect of the variables of education level, working hours, length of business, origin of raw materials, and type of product on the income of pandanus woven craftsmen in Grenggeng Village and to find out the most influential variables. The data collection technique in this study used a survey method based on a questionnaire, while the data analysis technique used multiple linear regression analysis techniques. The results of this study are the variables of working hours, origin of raw materials, and types of products partially affect the income of craftsmen, while the variables of education level and length of business have no effect. The most influential variable on the income of pandanus woven craftsmen in Grenggeng Village is the variable of working hours.
3433438118E1B018047Implementation of the 2019 ASEAN Agreement on E-Commerce (AAEC) in Indonesia in Connection with the Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and TransactionsSebagai pengakuan atas peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di kawasan ASEAN, ASEAN Agreement on E-Commerce dibuat oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan Indonesia telah meratifikasinya. Di Indonesia sendiri, regulasi yang ada saat ini tentang e-commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu banyak perbaikan karena aktifnya perkembangan dunia e-commerce di Indonesia. AAEC merupakan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh seluruh negara anggota ASEAN sebagai bentuk implementasi pilar ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pilar ekonomi MEA di negara-negara anggota ASEAN dan mengetahui implementasi ASEAN Agreement on E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, tiga pilar utama Komunitas ASEAN yang sejalan dengan salah satu tujuan ASEAN Charter melalui Cetak Biru MEA di tinjauan jangka menengahnya menunjukkan bahwa karena pelaksanaan cetak biru MEA hampir mencapai tujuan penuhnya, menjadikan MEA sebagai integrasi ekonomi regional terkemuka di Asia dan dalam perkembangannya memastikan tempat di rantai pasokan global. Sementara Indonesia yang sudah lebih dulu menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum AAEC sendiri ada, belum mencantumkan banyaknya perkembangan yang pesat dalam dunia e-commerce, menjadikan adanya ruang untuk perbaikan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi e-commerce di Indonesia.		In recognition of the role of e-commerce in promoting economic growth and social development in the ASEAN region, ASEAN Agreement on E-Commerce was made by all ASEAN Member States and Indonesia has ratified it. In Indonesia itself, the current existing regulation regarding e-commerce, EIT Law, has been long overdue because of the massive development of the world of e-commerce in Indonesia. AAEC is an agreement made and approved by all ASEAN member countries as a form of implementation of the economic pillars of the ASEAN Economic Community (AEC).
The purpose of this study is to determine the implementation of the AEC economic pillars in ASEAN member countries and to determine the extent to which the implementation of the ASEAN Agreement on E-Commerce in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method was carried out by literature study, the data obtained were presented with narrative text, and the data analysis method used was normative qualitative.
Based on the results of the research, the three main pillars of the ASEAN Community that are in line with one of the objectives of the ASEAN Charter through the AEC Blueprint on its mid-term review of the AEC Blueprint indicated that due to the implementation of the AEC blueprint almost reaching its full goals, making the AEC a leading regional economic integration in Asia and in its development ensuring place in the global supply chain. While Indonesia, which had already issued Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions before the AAEC itself, did not include the many rapid developments in the world of e-commerce, therefore a room for improvement is available in order to create a conducive environment for e-commerce in Indonesia.
3433537287F1B018043Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa SumbangPenelitian ini berjudul “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sumbang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa Sumbang yang masih rendah. Tingkat efektivitas implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa Sumbang hanya mencapai 36,18 persen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat di Desa Sumbang yang belum berhasil dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa Sumbang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik Korelasi Kendall Tau-b, Koefisien Konkordansi Kendall W dan Regresi Ordinal, dengan sasaran penelitian perangkat desa dan kader kesehatan Desa Sumbang.
Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi program STBM. Hal ini membuktikan semua variabel independen mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependen yaitu efektivitas implementasi program STBM.
Hasil analisis yang dilakukan kepada 65 responden menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi di Desa Sumbang masuk dalam kategori sedang. Untuk itu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi harus selalu ditingkatkan untuk menunjang efektivitas implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Desa Sumbang.
This research is entitled "The Influence of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure on the Effectiveness of the Implementation of the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) in Sumbang Village". This research was motivated by the low level of implementation of the community-based total sanitation program (STBM) in Sumbang village. The level of effectiveness of the implementation of the community-based total sanitation program (STBM) in Sumbang Village only reached 36.18 percent.
The purpose of this study is to describe the implementation of the community-based total sanitation program in the Sumbang Village which has not been successful and to explain the factors that influence the successful implementation of the community-based total sanitation program (STBM) in the Sumbang Village. This research uses an associative quantitative method with data collection techniques through questionnaires and documentation. The analytical method in this study uses a statistical calculation of the Kendall Tau-b Correlation, the Kendall W Concordance Coefficient, and the Ordinal Regression, with the research target of village officials and health cadres in the Sumbang Village.
Based on the results of the quantitative analysis in this study, it shows that the four variables consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a positive effect on the effectiveness of the STBM program implementation. This proves that all independent variables have a significant and positive influence on the dependent variable, namely the effectiveness of the STBM program implementation.
The results of the analysis conducted on 65 respondents explained that the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in Sumbang Village were in the medium category. For this reason, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure must always be improved to support the effectiveness of the implementation of the community-based total sanitation program (STBM) in Sumbang Village.
3433637288C1A016113DAMPAK PANDEMIC COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN USAHA WARUNG MAKAN DI KELURAHAN KARANGWANGKAL KECAMATAN PURWOKERTO UTARAAdanya Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup serius bagi masyarakat secara Sosial dan Ekonomi, dampak tersebut tidak terlepas dari kebijakan PSBB. Dampak Covid-19 secara Sosial adalah berkurangnya interaksi antar masyarakat dan secara Ekonomi adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Dampak Pandemic Covid-19 secara langsung dirasakan oleh usaha warung makan yang berada di Kelurahan Karangwangkal, hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB menyebabkan bergantinya sistem perkuliahan yang awalnya tatap muka menjadi daring sehingga banyak mahasiswa yang memilih untuk pulang kekampung halamannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemic Covid-19 terhadap pendapatan usaha warung makan di Kelurahan Karangwangkal sebelum dan sesudah adanya Pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis dan wawancara kepada 30 unit usaha warung makan yang ada di Kelurahan Karangwangkal. Alat analisis yang digunakan dipenelitian ini adalah Analisis Pendapatan dan Analisis Uji Beda Dua Rata-rata. Hasil dari penelitian ini adalah (1) terdapat penurunan pendapatan bersih setelah adanya Pandemic Covid-19, (2) terdapat perbedaan total biaya sebelum dan sesudah adanya Pandemic Covid-19, (3) terdapat penurunan Omzet sesudah adanya Pandemic Covid-19, (4) hasil uji Wilcoxon menunjukan keseluruhan sampel berada dinegative rank, sehingga dapat dipastikan terdapat penurunan pendapatan bersih sesudah adanya Pandemic Covid-19.
Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah sebaikya menurunkan pajak pendapatan dimasa pandemic Covid-19, (2) Sebaiknya pedagang warung makan menurunkan modal untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, (3) sebaiknya pedagang warung makan menyediakan layanan pesan antar makanan agar mempermudah dalam pemesanan dan memperkecil angka penularan Covid-19
The existence of Covid-19 has caused quite a serious impact on the community socially and economically, this impact cannot be separated from the PSBB policy. The social impact of Covid-19 is a reduction in interaction between people and economically it is a decrease in people's income. The impact of the Covid-19 pandemic was directly felt by the food stall business in Karangwangkal Village, this was inseparable from the PSBB policy. The PSBB policy has caused the change in the lecture system from face-to-face to online, so many students choose to return to their hometowns.
This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on food stall business income in Karangwangkal Village before and after the Covid-19 Pandemic. This study uses analysis and interviews with 30 food stall business units in Karangwangkal Village. The analytical tools used in this research are Income Analysis and Analysis of Two Average Differences Test. The results of this study are (1) there is a decrease in net income after the Covid-19 Pandemic, (2) there is a difference in total costs before and after the Covid-19 Pandemic, (3) there is a decrease in Turnover after the Covid-19 Pandemic, (4 ) Wilcoxon test results show that the entire sample is in a negative rank, so it can be ascertained that there is a decrease in net income after the Covid-19 Pandemic.
The implications of this research are (1) the government should reduce income tax during the Covid-19 pandemic, (2) food stall traders should reduce their capital to get greater income, (3) food stall traders should provide food delivery services to make it easier to buy food. order and reduce the number of transmission of Covid-19
3433737289F1B018099Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten BanjarnegaraMeningkatnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan suatu permasalahan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujud permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kelurahan Sokanandi merupakan salah satu wilayah yang mengimplementasikan program KOTAKU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan dengan baik. Ada empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 1) Komunikasi yang terjadi antara pelaksana program dengan penerima program dalam kegiatan program KOTAKU sudah dapat dikatakan baik dan efektif karena sosialisasi tidak hanya dilakukan di awal pertemuan saja, tetapi dilaksanakan setiap bulan. 2) Sumber daya manusia menunjukkan bahwa kualitas yang dimiliki oleh para pelaksana program sudah baik karena telah memenuhi syarat dalam penetapan pendamping. Sedangkan pada sumber daya finansial dana yang diterima untuk pembangunan infrastruktur masih belum bisa menuntaskan semua permasalahan kumuh. 3) Disposisi terkait pelaksana program sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi di bidangnya masing-masing. 4) Struktur birokrasi dapat dikatakan baik karena terdapat SOP untuk dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan bagi para pelaksana program seperti adanya tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Sedangkan aktor pelaksana program yang berasal dari tingkat masyarakat masih kurang mengetahui mengenai adanya pedoman pelaksanaan program KOTAKU yang telah ditetapkan.The increase in the slum settlement environment in urban areas has had an impact on increasing a problem. The City Without Slums Program (KOTAKU) is a program to improve access to infrastructure and basic services in urban slums to support the realization of livable, productive and sustainable urban settlements. Sokanandi Village is one of the areas that implement the KOTAKU program. The results showed that the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Sokanandi Village, Banjarnegara District, Banjarnegara Regency was running well. There are four aspects that affect the success of implementation; communication, resources, disposition and company’s employees. 1) Communication that occurs between program implementers and KOTAKU program’s recipients can be said to be good and effective because socialization was not only carried out at the beginning of the meeting, but was carried out every month. 2) Human resources show that the quality possessed by program implementers was good because they meet the requirements in determining mentoring. Meanwhile, the financial resources received for infrastructure development have not been able to solve all the problems. 3) Dispositions related to program implementers are ready to run well in accordance with their respective fields. 4) Bureaucracy structure can be said to be good because there are SOPs for program implementation such as preparation, planning, implementation, and sustainability. Meanwhile, the program implementing actors who come from the community level are still not aware of the established guidelines for implementing the KOTAKU program.
3433837290I1A018093ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA TANGERANGLatar Belakang: Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan pandemi dengan tujuan menciptakan kekebalan kelompok dengan cakupan sasaran lebih dari 70% di masyarakat, salah satu wilayah dengan cakupan vaksinasi yang baik adalah Kota Tangerang. Pada pelaksanaannya, vaksinasi COVID-19 di Kota Tangerang masih ditemukan berbagai kendala seperti tidak diterapkannya protokol kesehatan dan kurangnya informasi mengenai jadwal vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kota tangerang.

Metode: penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif menggunakan model Service Quality (Servqua), dengan populasi masyarakat Kota Tangerang yang sudah mendapatkan layanan vaksinasi dosis 2 (dua). Jumlah sampel sebanyak 270 responden dari 13 kecamatan di Kota Tangerang menggunakan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data menggunakan Google Form. Data dianalisis menggunakan uji univariat dan perhitungan nilai GAP pada lima dimensi Servqual.

Hasil Penelitian: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kota Tangerang pada lima dimensi Servqual diklasifikasikan pada kategori tidak puas dengan nilai GAP masing-masing yaitu tangibles -0,33; responsiveness -0,30; reliability -0,25; assurance -0,20; dan empathy -0,15. Berdasarkan perhitungan rata-rata nilai GAP pada kelima dimensi servqual tersebut didapatkan hasil sebesar -0,25 dengan kategori tidak puas.

Simpulan: Pelayanan vaksinasi COVID-19 masih kurang memuaskan masyarakat Kota Tangerang, sehingga perlu upaya peningkatkan pelayanan pada sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan kompetensi petugas pemberi layanan vaksinasi COVID-19.		Background: COVID-19 vaccination is one of the efforts in overcoming the pandemic with the aim of creating herd immunity with a target coverage of more than 70% in the society, one of the areas with good vaccination coverage is Tangerang City. In its implementation, the COVID-19 vaccination in Tangerang City still found various obstacles such as not implementing health protocols and lack of information about the vaccination schedule. This study aims to describe the level of community satisfaction with COVID-19 vaccination services in Tangerang City.

Methods: This research uses quantitative approach with descriptive method using the Service Quality (Servqual) model, with the population of Tangerang City who have received a second dose of COVID-19 vaccination. The number of sample is 270 respondents from 13 sub-districts in Tangerang City using the Cluster Random Sampling technique. The data were collected through Google Forms. The data were analyzed using univariat test and calculations of GAP values on five dimensions of Servqual.

Results: The level of community satisfaction with COVID-19 vaccination services in Tangerang City on the five dimensions of Servqual is classified in the category of dissatisfied with their respective GAP values are tangibles -0,33; responsiveness -0,30; reliability -0,25; assurance -0,20; and empathy -0,15. Based on the calculation of the average GAP value on the five dimensions of the Servqual, the result obtained are -0,25 in the dissatisfied category.

Conclusion: COVID-19 vaccination services is still unsatisfactory for the people who lives in Tangerang City, with the result that efforts are needed to improve services on health service facilities and infrastructure and the competence of health workers COVID-19 vaccination services.
3433937297J1A018046Women's Oppression Represented in Rupi Kaur's Selected PoemsPenelitian dengan judul “Women’s Oppression Represented in Rupi Kaur’s Selected Poems.” ini bertujuan untuk mengetahui isu penindasan perempuan yang tergambar dalam kumpulan puisi Rupi Kaur, milk and honey (2014), the sun and her flowers (2017), dan homebody (2020) yang diambil sebagai data primer. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan video. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan strukturalisme genetik oleh Lucien Goldmann dan teori patriarki oleh Allan G. Johnson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penindasan perempuan dalam puisi-puisi pilihan Kaur termanifestasi dalam bentuk peran gender, objektifikasi perempuan, dan isu kekerasan seksual. Selain itu, puisi-puisi tersebut mencerminkan pandangan dunia Kaur yang menunjukkan dedikasinya dalam mendukung perempuan dan menyebarkan kesadaran tentang isu-isu perempuan. Kesadaran ini membawa perempuan untuk lebih sadar tentang diri mereka sendiri dan mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik bagi perempuanThis research titled “Women Oppression’s Represented In Rupi Kaur’s Selected Poems” is aimed to figure out women's oppression issue depicted in Rupi Kaur’s poetry collections, milk and honey (2014), the sun and her flowers (2017), and homebody (2020) which are taken as the primary data. Moreover, secondary data included books, journal articles and videos. This research used a qualitative method. Moreover, this research applied genetic structuralism approach by Lucien Goldmann and patriarchy theory by Allan G. Johnson. The result of this research shows that women’s oppression in Kaur’s selected poems manifests in form of gender roles, women objectification, and sexual assault issues. In addition, the poems reflect Kaur’ worldview which demonstrates her dedication in supporting women and spreading awareness about women’s issues. This awareness leads women to be more conscious about themselves and leads to a better life quality for women.
3434037316E1A017068PEMENUHAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Perampokan adalah suatu tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa menyerahkan barang yang dimiliki korban kepada pelaku akibat dari kejahatan tersebut korban mengalami kerugian penderitaan berupa kerugian materill dan immaterial. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum dengan memberikan restitusi oleh pelaku kepada korban dengan melibatkan sejumlah intansi aparat penegak hukum serta lembaga independen untuk menjamin pemberian restitusi kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak restitusi kepada korban dan faktor-faktor penghambat yang dialami korban dalam memenuhi hak restitusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan socio legal approach dan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa korban perampokan merupakan pihak yang terdampak langsung akibat dari kejahatan tersebut serta, menderita kerugian materil maupun imaterill pada pelaksanannya korban tidak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indoneisa nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Mahasisa Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Faktor yang menghambat pemberian restitusi yang dialami korban mulai dari aspek struktur hukum, aspek substansi hukum, aspek kultur hukum ketiganya merupakan hal yang berkaitan satu dengan lainnya. Robbery is an act of using violence or threats of violence to force the victim to surrender the beloges by the victim to the perpetrator as a result of the crime the victim suffers loss of suffering in the form of material and immaterial losses. One of a legal protection is to provide restitution by the perpetrator to the victim with the assistance of law enforcement officers. In providing restitution there is the involvement of a number of law enforcement agencies and independent institutions to guarantee the provision of restitution to victims. This research aims to find out how to fulfill the rights of victims regarding the provision of restitution to victims and the inhibiting factors faced by victims in obtaining restitution. This research uses qualitative research methods with a socio legal approach and descriptive research specifications. The results of the study show that the victims of robbery are the parties who are directly affected by the crime and suffer material and immaterial losses in its implementation, the victims do not get restitution as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia number 31 of 2014 amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims Government Regulation Number 7 of 2018 regarding the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims of the Criminal Justice System Juncto Government Regulation Number 35 of 2022 Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime regarding the. Factors that hinder the provision of restitution experienced by victims ranging from aspects of legal structure, aspects of legal substance, aspects of legal culture, all three are related to one another.