Artikel Ilmiah : E1A115093 a.n. WAHYU ADI PRATAMA
| NIM | E1A115093 |
|---|---|
| Namamhs | WAHYU ADI PRATAMA |
| Judul Artikel | Tanggungjawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 dalam upaya kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal dan bentuk tanggung jawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi covid-19 dalam upaya kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan tanggung jawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 dalam upaya kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sejalan/sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk pengaturan tanggung jawab hukum masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 dalam upaya kesehatan dalam struktur peraturan perundangundangan di Indonesia meliputi pertanggungjawaban secara pidana didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi didasarkan pada Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This study aims to determine the vertical synchronization and shape community legal responsibility for the covid-19 vaccination program in health efforts. The research method used is the juridical method normative approach to the method of legislation (Statute Approach), analytical approach (Analytical Approach), conceptual approach (Conceptual approaches). The research specifications used are legal inventory, synchronization of law and discovery of law in concreto. Data types and sources used is secondary data obtained through literature study, which were analyzed using content analysis and comparative analysis methods. Results The research found that the regulation of community legal responsibility against the Covid-19 vaccination program in health efforts has shown there is synchronization. This means that lower level regulations have been in line with/according to the regulations of a higher degree and regulations that are higher level becomes the basis for the formation of lower regulations. The form of setting the community's legal responsibility for the program Covid-19 vaccination in health efforts in the structure of legislation in Indonesia includes criminal liability based on in Article 14 paragraph (1) of Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks Infectious Diseases and Article 93 of Law Number 16 of 2018 concerning Health Quarantine. While administrative responsibility based on Article 13 A paragraph (4) Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Prevention Covid-19 pandemic |
| Kata kunci | Kata kunci : Tanggung Jawab Hukum, Masyarakat, Program Vaksinasi Covid-19, Upaya Kesehatan |
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H.,M.H |
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | Alef musyahadah rahmah, S.H.,M.H |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2022-08-23 12:04:36.325116 |