Update Artikelilmiah: 37285

DIKI FAUZI RUKMANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peneliti dilatarbelakangi oleh peningkatan penduduk yang signifikan dan tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia sekitar 9,10 juta pengangguran dari 140,15 juta angkatan kerja. Hal ini menyebabkan banyak nya masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penempatan pekerja migran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia.  
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa BP2MI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Pasal 5 telah berperan dengan baik dalam penempatan pekerja migran dan bisa menekan jumlah kasus yang terjadi, terbukti dengan adanya penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai 2022. mengenai penegakan hukum terhadap pelaksana penempatan pekerja migran bahwa ada 3 yang berhak menempatkan pekerja migran ke luar negeri yaitu BP2MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Penegakan hukum preventif yang dilakukan berupa sosialisasi terhadap masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan hukum represif yaitu berupa sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is motivated by a significant increase in the population and not accompanied by available employment opportunities, so that the increasing unemployment in Indonesia is around 9.10 million unemployed out of a 140.15 million workforce. This causes many people to work abroad as migrant workers to make ends meet. This study aims to find out whether the placement of migrant workers is in accordance with the laws and regulations and whether there is law enforcement against the executor of the placement of Indonesian migrant workers.
The research method used is normative-juridical with prescriptive research specifications. The data used is secondary data sourced from literature studies and legislation. The data is processed and analyzed by qualitative normative methods.
The results show that BP2MI, based on Presidential Regulation Number 90 of 2019, Article 5, has played a good role in the placement of migrant workers and can reduce the number of cases that occur, as evidenced by the decrease in the number of cases from 2019 to 2022. Regarding law enforcement against migrant worker placement officers, there are 3 that have the right to place migrant workers abroad, namely BP2MI, the placement company for Indonesian migrant workers, and the company that places Indonesian migrant workers for the company's own interests. Preventive law enforcement is carried out in the form of socializing the public about the procedures for working abroad in accordance with statutory regulations, while repressive law enforcement is in the form of administrative and criminal sanctions in accordance with statutory provisions.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman