Artikel Ilmiah : E1A111027 a.n. DWIKY PRADIPTA
| NIM | E1A111027 |
|---|---|
| Namamhs | DWIKY PRADIPTA |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PUTUSAN BPSK ATAS PENGGELAPAN DOWN PAYMENT (DP) PEMBELIAN MOBIL DI BEKASI (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PEMBATALAN PUTUSAN BPSK ATAS PENGGELAPAN DOWN PAYMENT (DP) PEMBELIAN MOBIL DI BEKASI (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS) Oleh : DWIKY PRADIPTA E1A111027 Penelitian ini mengambil judul “Pembatalan Putusan BPSK Atas Penggelapan Down Payment (DP) Pembelian Mobil di Bekasi (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT.KIA MOBIL INDONESIA selaku pelaku usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tertier dengan metode penyajian data secara uraian dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Posisi Kasusnya adalah tentang tuntutan pengembalian down payment oleh yofither lumban tobing dengan PT. KIA MOBIL INDONESIA dan PT.KIA MOBIL INDONESIA Cabang Bekasi. Down Payment telah diserahkan namun hingga perkara ini diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mobil yang dipesan oleh Yofither tidak diserahkan dengan alasan bahwa PT. KIA MOBIL INDONESIA Cabang Bekasi tidak pernah menerima uang muka dari pihak Yofither yang ternyata digelapkan oleh pihak Sdr. Budi Eka Fermana untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat tata cara pembayaran yang di langgar oleh pihak yofither. Seorang konsumen adalah ketika seseorang tersebut telah menggunakan barang atau telah menikmati barang atau memakai barang atau telah menerima barang yang dibutuhkan dari pelaku usaha dan tidak untuk dijual kembali. Tanggung jawab dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ganti rugi diberikan kepada konsumen dalam hal dimana konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa atau apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Sengketa ini telah diselesaikan secara Non Litigasi maupun secara Litigasi Kata Kunci : Pembatalan Putusan BPSK, Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Down Payment, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT ANNULMENT OF BPSK DECISION ON DOWN PAYMENT (DP) EMBEZZLEMENT OF CAR PURCHASING IN BEKASI (JURIDICAL REVIEW ON DECISION NUMBER: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS) Oleh : DWIKY PRADIPTA E1A111027 The research title is “Annulment of BPSK Decision on Down Payment (DP) Embezzlement of Car Purchasing in Bekasi (Juridical Review on Decision Number: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS.) ”. The problem on the research is how the responsibility of PT. KIA MOBIL INDONESIA as the business actor in Court Decision Number: 293/PDT.G/BPSK/2014/PN.BKS reviewed from Law Number 8 Year 1999 about the Consumer Protection. The research method is normative juridical approach, by the specification descriptive research. Material source of law used are primary data, secondary data and tertiary data with data presentation method orderly and data analysis qualitatively. The case is about the claim of down payment refund by Yofither Lumban Tobing to PT. KIA MOBIL INDONESIA and PT. KIA MOBIL INDONESIA Bekasi Agent. Down Payment has been paid but till the case was proposed to Consumer Dispute Adjudication Institution (BPSK), the car was ordered by Yofither has not been given because PT. KIA MOBIL INDONESIA has never accepted the down payment from Yofither that was embezzled by Mr. Budi Eka Fermana for personal interest. Based on research result, it is known that there is misstep of payment procedures done by Mr. Yofither. A consumer is a person when somebody has enjoyed or used or received the goods needed from business actor and not for sale anymore. The responsibility as stated on Article 19 Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection, the compensation given to the consumer if consumer suffer loss due to consume goods or service or if goods received is not exactly what has been dealt or informed before. The dispute has finished by Non Litigation and Litigation. Keywords: Annulment of BPSK Decision, Business Actor Responsibility, Down Payment, Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection. |
| Kata kunci | Pembatalan Putusan BPSK, Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Down Payment, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. |
| Pembimbing 1 | I Ketut Karmi Nurjaya, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Hj. Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S. |
| Tahun | 2011 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2015-08-18 19:50:39.945608 |