Update Artikelilmiah: 12303

ADITYA PRATAMA RAJENDRA PUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh Pemerintah dalam Administrasi Negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintah membutuhkan berbagai instrumen yuridis atau produk hukum untuk mengatur dan menjalankan kegiatan atau urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Instrumen yuridis yang sering digunakan dalam bidang Administrasi Negara adalah Perizinan. Perizinan oleh Pemerintah akan dituangkan dan dibentuk dalam suatu Izin. Kabupaten Purbalingga termasuk daerah industri yang maju pesat dalam skala nasional dan sedang giat-giatnya menarik investasi atau penanaman modal, terutama investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dimasukan ke dalam pembiayaan perindustrian dan perdagangan. Permasalahannya terdapat pada kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga.
Tujuan dari penelitian hukum ini untuk menelaah dan menganalisis kajian hukum tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dengan teknik analisis data menggunakan teknik normatif kualitatif.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha terhadap penanam modal asing di Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk tindakan hukum publik yang diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum yaitu dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga untuk mendukung kerjasama dengan penanam modal asing.

Kata Kunci: 	Kewenangan Pemerintah Daerah, Izin Usaha, Penanam Modal Asing.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

Government Instrument are tools or mediums used by Government in Admistration State to run its duties. Government needs various juridical instruments or law products to regulate and operate government and social activities. Juridical instrument that often used in State Administration sector is Licensing, which by Government will be formed in a Permit. Purbalingga Regency is a progressive industry region in national scale that is agressively pulling the investment, especially for Foreign Investment to be included to industrial and commerce budgeting. It is found that the problem exists in the local government authority in giving business permit to foreign investor in Purbalingga Regency.
The purpose of this research is to comprehend and analyze the law study about Local Government Authority giving business permit to foreign investor in Purbalingga Regency. To reach its purpose, this research uses normative juridical research method with legislation approach and analysis approach method, with normative qualitative technique method as the data analysis technique.
The Local Government Authority in Giving Business Permit to Foreign Investor in Purbalingga Regency is a public law action that is created in regulations form or by determining a plan with the result of the making of Regional Regulation of Purbalingga Regency number. 14 year of 2010 about Organizational and Methodological structure of region technical institution of Purbalingga Regency and Regional Regulation of Purbalingga Regency number 13 year of 2013 about Investment in Purbalingga Regency to support the coorperation with foreign investor.

Keywords: Local Government Authority, Business  Permit, foreign Investor.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman