Artikel Ilmiah : E1A011192 a.n. ARIF SYARIFUDIN
| NIM | E1A011192 |
|---|---|
| Namamhs | ARIF SYARIFUDIN |
| Judul Artikel | PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan No. 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada perkara pidana, ruang lingkup pemeriksaan di sidang oleh hakim dibatasi dengan surat dakwaan. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Dalam Putusan No.17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya seharusnya terdakwa dibebaskan. Namun, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pasal yang ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim, yakni melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP utntuk dakwaan kesatu dan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk dakwaan kedua. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, secara tegas telah disebutkan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Oleh karena itu, maka hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Kata kunci : putusan hakim, surat dakwaan, di luar dakwaan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the criminal case, the scope of the examination by the judge is limited with the indictment. Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Law states that the deliberations of judges in making the decisions must be based on the indictment and everything that is proven in court. In Decision 17 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN.JKT.PST, the judges had declared that the defendant is not proven legally and convincingly guilty of corruption as the first charge and the second charge of Public Prosecutions, namely Article 12 letter c Law No. 20 of 2001 on the Amendment of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code Law to-1, therefore the defendant should be released. However, the judges declare that the defendant legally and convincingly is proven guilty of corruption by the article as determined by the judges, which break the Article 6 paragraph (1) letter a of Law Number 20 Year 2001 on the Amendment of Law No. 31 Year 1999 on Corruption Eradication jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code Law is for the first charge and in violation of Article 13 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code Law is for the second charge. Based on the provisions of Article 191 paragraph (1) Criminal Procedure Law, obviously it is mentioned that if the result of examination in trial, the blame for the acts of which the defendant is not proven, legally and convincingly, so the defendant is acquitted. Therefore, the judges basically cannot decide the punishment if those acts are charged in the indictment of Public Prosecutor. Keywords: Verdict, the indictment, beyond the prejudgment |
| Kata kunci | putusan hakim, surat dakwaan, di luar dakwaan |
| Pembimbing 1 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2015-08-18 10:17:10.30205 |