Home
Login.
Artikelilmiahs
19315
Update
AJENG PRINGGO DEWI
NIM
Judul Artikel
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016 Oleh : AJENG PRINGGO DEWI E1A 013293 Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semuapihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sen diri tentang pentingny aperlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan property antara pembeli sebagai konsumen dengan pihak pengembang property sebagai pelaku usaha kerap terjadi di Masyarakat Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa konsumen dengan pelaku usaha di bidang property antara Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti. Perumusan masalahnya adalah bagaiman apenerapan Pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Penerapan Pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis secara normative kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa Penerapan Pasal 5 dan 27 UUPK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah tepat yaitu khususnya pada pasal 5 huruf (a) yaitu bahwa konsumen berkewajiba nmembaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemakaian barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan, hal tersebut tidak dilakukan oleh Neni Aripiyanti selaku konsumen . Pasal 27 huruf (d) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha dapat melepaskan d iri dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi apabila terdapat unsure kelalaian yang dilakukan oleh seseorang konsumen, penerapan Pasal 27 UUPK sudah tepat diterapkan, hal tersebut bukan tanggungjawab oleh PT. Anastra Bangun Sarana Properti karena kelalaian bukan disebabkan pelaku usaha melainkan Neni Aripiyanti selaku konsumen yang lalai melaksanakan kewajibannya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggungjawab Pelaku Usaha.
Abtrak (Bhs. Inggris)
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 DAN 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 327 K/PDT.SUS-BPSK/2016 Oleh : AJENG PRINGGO DEWI E1A 013293 The problems faced by Indonesian consumers, as well as those experienced by consumers in other developing countries, there’s not only how to choose goods, but also much more complex than that, which is concerning the awareness of all parties, whether entrepreneurs, governments and consumers themselves about the importance of consumer protection. Settlement of consumer disputes related to the property between the buyer as the consumer and the property developer as the perpetrator of the business often occurs in the Society. This Research was conducted to analyze consumer disputes with business actors in the field of property between NeniAripiyanti with PT. AnastraBangunSaranaProperti. The formulation of the problem is how the application of Articles 5 and 27 of Law Number 8 Year 1999 Supreme Court Decision Number 327K / Pdt.Sus-BPSK / 2016. The purpose of the research is to know the Application of Articles 5 and 27 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Supreme Court Decision Number 327K / Pdt.Sus-BPSK / 2016. The research method used is normative juridical method with descriptive analytical research specification and normative qualitative analysis. Based on the results of the analysis, it is concluded that the application of Articles 5 and 27 of UUPK in the Supreme Court Decision Number 327 K / Pdt.Sus-BPSK / 2016 is appropriate, especially in Article 5 letter (a), state that consumers are obliged to read or follow the instructions of information and procedures or use of goods and / or services for security and safety, it is not done by NeniAripiyanti as consumer. Article 27 letter (d) UUPK state that business actors can release themselves from the responsibility to provide compensation if there is an element of negligence committed by a consumer, the application of Article 27 UUPK is appropriately applied, it is not the responsibility of PT. AnastraBangunSaranaProperti because of negligence is not caused by business actor but NeniAripiyanti as consumer who neglect to perform its obligation. Keywords: Consumer Protection, Responsibility of Business Actor.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save