Update Artikelilmiah: 19347

UNGKY NOFENTA PASERA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pekerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses produksi. Namun pengusaha yang berorientasi pada keuntungan sering mengesampingkan hak pekerja. Salah satu yang menjadi hak pekerja adalah mendapat upah yang layak. Tetapi seringkali pekerja dibayar terlalu rendah oleh para pengusaha. Untuk mengantisipasi agar para pekerja tidak dibayar terlalu rendah, maka pemerintah membuat regulasi tentang upah minimum.
Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki banyak industri, maka memiliki pekerja yang banyak juga. Pemberian upah kepada para pekerja dilindungi oleh regulasi tentang Upah Minimum Kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya pekerja dibayar sesuai Upah Minimum Kabupaten Purbalingga.
Penelitian ini memfokuskan pada kinerja implementasi Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, SPSI, dan APINDO serta para pekerja sebagai sasaran pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Kinerja Implementasi Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 belum optimal. Meskipun tingkat kepatuhan dari hasil pemantauan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, implementasi masih banyak mengalami kendala. Kendala tersebut berupa tidak tersedianya sarana dan prasarana Balai Latih Kerja bidang rambut dan bulu mata palsu, mekanisme penangguhan yang dirasa para pengusaha terlalu berbelit, sosialisasi yang belum mampu menjangkau seluruh sasaran kebijakan, manfaat kebijakan yang belum didistribusikan secara merata kepada sasaran kebijakan, besaran upah minimum yang belum mencapai Kebutuhan Hidup Layak.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Workers are an important element in the production process. However, profit-oriented entrepreneurs often override workers' rights. One of the workers' rights is to get a decent wage. But workers are often underpaid by entrepreneurs. To anticipate that workers are not paid too low, the government makes regulations on minimum wages.
	Purbalingga District as one of the districts that have many industries, hence have many workers as well. Wages to workers are protected by regulation on District Minimum Wage. However, in practice, not all workers are paid according to Minimum Wage of Purbalingga Regency.
	This study focuses on the implementation performance of Minimum Wage of Purbalingga District in 2016 which is reviewed from the aspect of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This research method uses qualitative descriptive. The objectives of this study were the Department of Manpower of Purbalingga District, SPSI, and APINDO as well as the workers as supporting targets.
	Based on the results of research that has been done that Performance Implementation Minimum Wage Purbalingga District Year 2016 not optimal. Although the level of compliance from the monitoring results always increase every year, the implementation is still experiencing many obstacles. These constraints include the unavailability of facilities and infrastructures of Training Center for fake hair and eyelashes, suspension mechanisms that employers feel are too complicated, socialization has not been able to reach all policy targets, policy benefits that have not been distributed evenly to policy goals, minimum wage amount Who have not reached the Decent Living Needs.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman