Update Artikelilmiah: 14035

DAHLIA ANDRIANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perekonomian Indonesia dahulu bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan, tetapi saat ini Indonesia sudah mulai bertumpu pada sektor industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang berskala nasional maupun internasional yang berkembang di Indonesia. Salah satu ancaman dunia usaha adalah krisis moneter. Solusi yang diambil oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya adalah dengan melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga seperti bank atau perorangan. Apabila pelaku usaha itu bangkrut, akan berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo (pailit). Proses kepailitan dimulai dengan adanya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Salah satu Badan Hukum Privat yang dapat dipailitkan adalah Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur setelah putusan pailit dari Pengadilan Niaga, terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan harta pailit meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjuan kembali. Agar kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan kurator ini yaitu oleh Hakim Pengawas. Bagaimana peran hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit suatu Perseroan Terbatas dalamUU Kepailitan? dan bagaimana Peran Hakim Pengawas dalam pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Jakarta? Hal itu perlu dibahas lagi. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian terhadap PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT PERSEROAN TERBATAS OLEH KURATOR (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta). Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui Peran Hakim Pengawas dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu setelah adanya putusan pailit mengawasi pada tahap sebelum pengajuan perdamaian oleh Debitor pailit hingga Debitor pailit dinyatakan insolvensi dan proses pemberesan dilakukan oleh Kurator. Tugas dan wewenang tersebut yaitu bahwa segala tindakan yang dilakukan Kurator harus dengan izin Hakim Pengawas kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Peran Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Jakarta yaitu bahwa tidak semua tugas Hakim Pengawas dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilaksanakan melainkan bersifat kasusistis dimana mengikuti kasus kepailitan yang ada.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In the past, Indonesia's economy relied on agriculture, plantation and forestry, however, nowdays Indonesia has started to rely on to the industrial sector. This fact is seen from the number of companies both nationwide and internationally grow in Indonesia. One of the business world financial threat is crisis. The solution taken by businesses to maintain their business is by making loans to third parties such as banks or individuals. But if their businesses went bankrupt, it will result in inability to responsible payment obligations that is agrreable (bankruptcy). The bankruptcy process begins with a declaration of bankruptcy petition against the debtor. One of Private Legal Entities that posiblly experienced bankrupt is a Limited Liability Company. In Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment set up after the bankruptcy decision of the Commercial Court, as from the date of the bankruptcy decision set, curator was authorized to clear up bankruptcy settlement despite that they are allowed to reviewback and was offered cassasition. In order curators carry out their duties in accordance with the rules and not arbitrary, it should be no form of supervision of the curator's actions, such as by Supervisory Judge. How does the supervisiory judge’s role in the bankruptcy of a Limited Laibility Company Bankcruptcy in the settlement? And how does the Supervisory Judge’s role settlement bankruptcy estate Company Limited at the Jakarta Commercial Court? It needs to be rediscussed. Based on this fact, therefore was done an examination to the JUDGE SUPERVISORY ROLE IN BANKRUPTCY SETTLEMENT TO THE PROPERTY COMPANY LIMITED BY CURATOR (STUDIES IN JAKARTA COMMERCIAL COURT). The purpose of this study is to provide an overview of the role of the supervisory judge in the bankruptcy estate settlement Company Limited by the curator. This research used a socio-juridical.
Based on the research results can be seen in the role of the Supervisory Judge Law Bankruptcy and Suspension of Payment is taht after the bankruptcy decision supervise before proposing a peace by the bankrupt debtor until the debtor is declared insolvency and settlement process performed by the Receiver. The tasks and authority is that the actions that taken by the Receiver must Supervisory Judge permission unless otherwise it is specified in the legislation. The role of the Supervisory Judge Settlement Bankrupt Assets at the Jakarta Commercial Court stated that not all tasks Supervisory Judge in Bankruptcy Law and Suspension of Payment was implemented, but rather caustically, which followed the bankruptcy case.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman