1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 13.281-13.300 dari 49.632 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
1328116618A1L009201UJI TOLERANSI GENOTIP PADI (Oryza sativa L.) TERHADAP CEKAMAN
SUHU RENDAH PADA FASE PERKECAMBAHAN		Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tanggap beberapa genotip padi terhadap cekaman suhu rendah pada fase perkecambahan (2) mendapatkan genotip padi yang toleran terhadap suhu rendah berdasarkan seleksi pada fase perkecambahan. Faktor yang dicoba meliputi 2 varietas padi toleran terhadap cekaman suhu rendah, 2 varietas padi rentan cekaman suhu rendah dan 6 galur padi, dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) tiga kali ulangan. Penelitian dilakukan di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dari bulan April – Mei 2015. Variabel yang diamati terdiri atas: Jumlah kecambah yang tumbuh pada 7 hari pertama, Persentase perkecambahan, Tinggi tanaman, Bobot basah tanaman, Bobot kering tanaman, Kecepatan tumbuh. Hasil penelitian menunjukan jumlah kecambah tumbuh, presentase perkecambahan, bobot kering tanaman berbeda sangat nyata, sedangkan tinggi tanaman, bobot basah tanaman dan kecepatan tumbuh benih berbeda nyata.The aim of this research is (1) Determine the responsiveness of the genotypes of rice to low temperature stress on germination phase (2) obtain genotypes of rice that is tolerant of low temperatures by the selection on germination phase. Factors to be tested include two rice varieties tolerant to low temperature stress, two rice varieties susceptible low temperature stress and 6 strains of rice, using a Complete randomized block design (CRBD) three replications. The study was conducted in the village of Pandansari, District Paguyangan, Brebes of the month from April to May 2015. Variables observed consisted of: Number of sprouts that grow in the first 7 days, percentage of germination, plant height, wet weight of plant, plant dry weight, growth rates. The results showed the number of sprouts grow, the percentage of germination, plant dry weight highly significant, while plant height, plant fresh weight and speed of the seed grow significantly different.
1328216619A1L009194PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR DAN PUPUK KANDANG KAMBING TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CAISIM (Brasicca chinensis)Penelitian bertujuan untuk mengetahui : 1) konsentrasi terbaik pupuk organik cair (POC) terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim, 2) dosis terbaik pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim, 3) kombinasi terbaik antara konsentrasi pupuk organik cair dan dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman caisim. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas pada ketinggian tempat ± 580 meter di atas permukaan laut (dpl). Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental menggunakan RAKL (Rancangan Acak Kelompok Lengkap) sembilan perlakuan dengan empat ulangan. Perlakuan yang dicoba terdiri dari 2 faktor yaitu konsentrasi POC dan dosis pupuk kandang. Konsentrasi POC terdiri dari tiga taraf yaitu C0:0 cc/l, C1:10 cc/l, dan C2:20cc/l, sedangkan dosis pupuk kandang terdiri dari tiga taraf yaitu K0:0 ton/ha, K1:10 ton/ha, dan K2:20 ton/ha. Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisis dengan uji F dengan taraf kesalahan 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan yang dicoba pada variabel yang diamati. Apabila terdapat keragaman maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan DMRT dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi POC dan dosis pupuk kandang memberikan pengaruh terhadap semua variabel pertumbuhan dan hasil tanaman caisim, kecuali bobot tajuk segar. Semua perlakuan memberikan interaksi yang baik. Perlakuan terbaik yaitu pada taraf K: 20 ton/ha dan C:10 cc/l yang meningkatkan hasil bobot tanaman segar sebesar 46,5 % di bandingkan kontrol.This research aimed to determine: 1) the best concentration of liquid organic fertilizer (POC) on the growth and yield caisim, 2) the best dose of goat manure goat on the growth and yield caisim, and 3) the combination between concentration liquid organic fertilizer and dose manure to the growth and yield caisim. This research was conducted in the Melung village, Kedungbanteng, Banyumas at altitude ± 580 meter above the sea level. This research used a RCBD (Randomized Complete Block Design) factorial 3x3 with four replications. Treatment consists of 2 factors, namely POC concentrtion and goat manure dosage. POC concentration consists of three levels, namely C0:0 cc/l, C1:10 cc/l, and C2:20cc/l, while manure dose consists of three levels, namely K0:0 ton/ha, K1:10 ton/ha, and K2:20 ton/ha. Data were tabulated, analyzed by F test with a 5% error and followed by DMRT when significant. POC concentration and goat manure dosage provide significant effects on all growth and yield variabel, caisim, except the weight gave of fresh crown. There were on interaction, on all investigated variable. The best treatment is the extent K: 20 ton/ha and C:10 cc/l increase the yield of fresh plant weight by 46% compared to control.
1328316623F1B011065PROSPEK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG NANGGA DESA PETAHUNAN KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
Perkembangan pariwisata saat ini demikian pesat, dan merupakan fenomena global untuk bekerjasama yang melibatkan stakeholders baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat industri pariwisata. Kabupaten Banyumas memiliki keanekaragam wisata dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata pendidikan yaitu musium. Salah satunya objek wisata yang ada di Kabupaten Banyumas yang potensi yaitu Air Terjun 7 tingkatan Curug Nangga yang terletak di Desa Petahunan Pekuncen Kecamatan Ajibarang sekitar 30 km dari pusat kota Purwokerto. Dan dilatarbelangi rencana pengembangan wisata di kawasan Air Terjun Curug Nangga harus senantiasa melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama agar tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai. Sehingga, dalam penelitian ini akan mengkaji Prospek Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Nangga Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian collaborative governance dalam pengembangan obyek wisata Curug Nangga beberapa aspek yang belum terpenuhi secara maksimal diantaranya yaitu dalam pengembangan obyek wisata Curug Nangga, proses dialog tatap muka telah berlangsung. Namun, dialog tatap muka hanya diadakan secara insidental. Tidak ada jadwal rutin dalam pelaksanaan dialog tatap muka. Ketergantungan antar stakeholders dalam pengembangan obyek wisata Curug Nangga masih tergolong rendah yakni campur tangan pemerintah daerah dalam mempromosikan obyek wisata Curug Nangga. Pencapaian tujuan antar stakeholders dalam memberikan kepuasan kepada pengunjung masih jauh dari kata puas, selama ini pemerintah belum ikut campur terlalu dalam, pemerintah hanya menyediakan fasilitas penunjuk jalan serta pembinaan masih kurang. Sedangkan faktor penghambat dalam rencana pengembangan curug nangga yakni pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang kurang maksimal, serta kurangnya area parkir dan tidak adanya terminal pemberhentian bus atau angkutan wisata.The development of tourism is now so rapid, and is a global phenomenon involving stakeholders to work together both in the government and the community's tourism industry. Banyumas to the variety of nature travel, religious travel, education travel to that museum. One of these attractions that exist in Banyumas the potential that is Niagara 7 level waterfall is located in the village Nangga Petahunan Pekuncen Ajibarang subdistrict about 30 km from the city center Purwokerto. And background tourism development plan in the area of Curug Waterfall Nangga must always involve various stakeholders to cooperate for the purpose of tourism development can be achieved. Thus, in this study will examine the Collaborative Governance in the Development Prospects Attractions Curug village Nangga Petahunan Pekuncen District of Banyumas. The method used is qualitative descriptive. The results of collaborative research in the development of tourism governance Curug Nangga some aspects that have not been fulfilled to the maximum of which is in Curug Nangga tourism development, the process has been ongoing dialogue face to face. However, face-to-face dialogue held only incidentally. There is no regular schedule in the implementation of dialogue face to face. Dependence among stakeholders in tourism development Curug Nangga still relatively low at the intervention of the local government in promoting tourism Nangga Curug. Achievement of objectives between stakeholders to give satisfaction to the visitor is far from satisfied, as long as the government does not meddle too deeply, the government only provides signposts and guidance is still lacking. While the factors inhibiting the development plan waterfall nangga namely the development of infrastructure, facilities and infrastructure that is less than the maximum, as well as the lack of parking areas and the absence of a bus stop or terminal tour transportation.
1328416624E1A112080KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DI TUBUH FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION SEBAGAI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONIntervensi merupakan suatu law enforcement yang dalam hal tertentu pelaksanaannya diberikan kepada negara tertentu. Terlepas apakah intervensi merupakan suatu hak atau suatu delegasi wewenang dari hukum internasional. Federation Internationale de Football Association (FIFA) sebagai organisasi internasional privat, pada awal 2015 diterpa isu korupsi dan penyuapan yang melibatkan beberapa petinggi termasuk presidennya yang berujung pada tertangkapnya sejumlah tokoh elit FIFA di Swiss. FIFA dalam hal ini tidak dapat menggunakan statutanya untuk menolak ikut campurnya FBI dan Jaksa Agung Amerika Serikat, dikarenakan turut campurnya kedua institusi tersebut bukanlah atas perintah dari Pemerintah Amerika Serikat melainkan dari permintaan pejabat FIFA.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam FIFA dan hubungan Amerika Serikat dalam penyelesaian pelanggaran di FIFA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam tubuh FIFA diselesaikan melalui lembaga peradilan yang dibuat dan didirikan oleh FIFA dengan sanksi disiplin yang jelas meliputi wasit, komite disiplin, komite etika, komite banding, Disputes Resolution Chamber (DRC), dan yang tertinggi Court of Arbitration Sport (CAS). Hubungan Amerika Serikat dalam penyelesaian pelanggaran di tubuh FIFA seharusnya hanya sebagai pihak ketiga yang diminta tolong oleh FIFA berdasarkan Kode Etik FIFA Pasal 33 ayat 1 untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun tindakan Amerika Serikat menangkap dan mengadili sejumlah petinggi FIFA, termasuk tiga belas orang yang bukan warga negaranya dirasa kurang tepat karena FIFA sebagai organisasi internasional memiliki hak untuk mengadili para petingginya yang terlibat dalam sengketa dengan mekanisme yang tertuang dalam konstitusi FIFA, baik Statuta FIFA, Kode Disiplin maupun Kode Etik melalui Badan Peradilan FIFA.
Law enforcement intervention is that in certain cases the implementation is given to certain countries. Regardless of whether the intervention is a right or a delegation of international law. Federation Internationale de Football Association (FIFA) as a private international organization, in early 2015 exposed to the issue of corruption and bribery involving several officials including the president that led to the arrest of a number of elite FIFA in Switzerland. FIFA in this case can not use the statute to reject the interference of the FBI and the Attorney General of the United States, due to the interference of the two institutions are not at the behest of the United States Government, but of the request of FIFA officials.
The purpose of this study was to determine the mechanism of settlement of violations of FIFA and relationships in the United States in the settlement of infringement in FIFA. This study uses normative juridical approach to the collection of secondary data consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.
The results show the mechanism of infringement settlement body FIFA resolved through judicial institutions created and established by FIFA with disciplinary sanctions that clearly includes referees, disciplinary committee, ethics committee, appeals committee, Disputes Resolution Chamber (DRC), and the highest Court of Arbitration Sport (CAS). US relations in the settlement of infringement in body FIFA should only as a third party who asked for help by FIFA by the FIFA Code of Ethics Article 33 paragraph 1 to carry out further investigations. The act of the United States to arrest and prosecute a number of officials of FIFA, including thirteen persons who are not citizens considered inappropriate for FIFA as an international organization has the right to prosecute the top brass involved in a dispute with the mechanism set out in the constitution FIFA, either the FIFA Statutes, Code discipline and Code of Ethics through Judicial bodies FIFA.
1328516621C1A012073PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, PDB PERKAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA PERIODE 1998-2014Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, PDB perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Periode 1998-2014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum, PDB perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, untuk mengetahui variabel yang paling memengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode penelitian.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dengan periode pengamatan tahun 1998-2014. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda metode Ordinary Least Square (OLS), analisis elastisitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, PDB perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Secara simultan, variabel tingkat pendidikan, upah minimum, PDB perkapita mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah tingkat pendidikan.
Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh dan signifikan hanya tingkat pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah maka implikasi pada penelitian ini adalah diperlukannya upaya dari berbagai pihak dalam meningkatkan tingkat pendidikan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat tergolong miskin hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1) pemberian beasiswa pada siswa yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan, 2) adanya perbaikan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah pada sekolah yang memiliki infrastuktur rendah, khususnya pada sekolah yang terdapat di daerah-daerah terpencil sehingga peluang untuk bersekolah lebih besar, 3) mengadakan pelatihan diluar pendidikan formal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kerja seseorang.

Kata kunci : Penduduk Miskin, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, PDB perkapita.

This study entitled "Effect of Education, Minimum Wage, GDP per capita Against Poverty rates in Indonesa 1998-2014 Periods". The purpose of this study to determine the effect either partially or simultaneously variable levels of education, minimum wage, GDP per capita Against Poverty rates in Indonesia, to determine the variables that most affect the number of poor people in Indonesia in the study period. This study uses secondary data time series with the observation due to 1998-2014. The analytical tool which used in this research is multiple linear regression method of ordinary least squares (OLS) and elasticity analysis.
The results showed partial variable level of education negative effect and significant on the number of poor people in Indonesia, the minimum wage positive effect and no significant on the number of poor people in Indonesia, per capita GDP positive effect and no significant on the number of poor people in Indonesia. Simultaneously, a variable level of education, minimum wage, GDP per capita affects the number of poor people in Indonesia. The factors that most influence the number of poor people in Indonesia is the education level.
In this research the most influential and significant variables that only education level as measured from the average of the old school then the implication in this research was the need for efforts from various parties in improving the level of education to be able to improve the livehood of communities mainly belong to poor communities. this can be done by means of: 1) the awarding of scholarships in students who are less able to be educated, 2) the existence of infrastructure improvements made by the Government on schools that have low infrastructure , especially in schools in remote areas so that the chances for a bigger school, 3) conduct training outside the formal education to enhance the capabilities and expertise of one's work.
Keywords: Poverty, Education Level, Minimum Wage, GDP per capita.
1328616626A1G012022EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI STROBERI (Fragaria sp.) DI DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGAStroberi merupakan komoditas unggulan yang dibududayakan di Desa Serang Kabupaten Purbalingga. Banyak petani yang memanfaatkan komoditas stroberi sebagai mata pencaharian utama. Permasalahan yang dihadapi petani dalam budidaya stroberi yaitu sifat produk yang mudah rusak oleh pengaruh mekanis, umur simpan yang relatif singkat dan harga stroberi yang berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis biaya produksi, penerimaan dan keuntungan usahatani stroberi di Desa Serang, 2) untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi stroberi, 3) menganalisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani stroberi di Desa Serang.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serang Kecamatan Karangreja bulan September sampai dengan Oktober 2015. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan metode survei, pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara sensus sebanyak 38 orang petani responden. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder (petani responden) melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner. Analisis data yang digunakan adalah 1) analisis biaya dan pendapatan, 2) analisis fungsi Cobb Douglas dan 3) efisiensi penggunaan faktor produksi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan rata-rata per luas lahan petani stroberi di Desa Serang adalah sebesar Rp61.260.920 dengan total biaya produksi rata-rata sebasar Rp44.480.176, sehingga pendapatan yang diterima adalah Rp16.780.744. Faktor produksi yang berpengaruh pada usahatani stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah bibit, pupuk organik, mulsa dan tenaga kerja, sedangkan pupuk anorganik tidak berpengaruh terhadap usahatani stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja. Penggunaan faktor produksi bibit tidak efisien dan faktor produksi pupuk organik, mulsa dan tenaga kerja belum mencapai efisien.

Strawberry is one of Purbalingga‘s finest commodity which is cultivated at Serang, Purbalingga. A lot of farmers used Strawberries as their main source of living. The issues which faced by Strawberry farmer are the characteristics of product which are easily damaged by mechanical influences, relatively short term of preserved time, and the price fluctuate. This research aims to 1) analyze the cost of production, revenue and profit of the strawberry farm at Serang village, 2) find out the factors of production which affect the strawberry production, 3) analyze the efficiency of the use of production factors on the strawberry farm at Serang village.
This research was conducted at Serang village, Karangreja district in September up to October 2015. Location of the research had been intentionally chosen (purposive) by survey method, the sampling of research was conducted by census to 38 farmers as respondents. The data used were primary and secondary data (respondent farmer) by direct interview using questionnaires. Data analyses which were used were 1) analysis of cost and revenue, 2) analysis of Cobb Douglas and 3) efficiency of the use of production factors.
The result showed that the average revenue per landmass of strawberry farmers at Serang village was Rp61.260.920 with total average cost of production was Rp44.480.176, so the income was Rp16.780.744. Factors of production which affected the production of strawberry farm at Serang village, Karangreja district were seeds, organic fertilizer, mulch and labor, whereas inorganic fertilizer gave no real effect on the strawberry farm at Serang village, Karangreja district. The use of seed as production factors was not efficient and production factors like organic fertilizer, mulch and labor have not be efficient yet.
1328716627H1H012038RETENSI PROTEIN DAN LEMAK PADA BENIH IKAN TAMBRA (Tor tambra) YANG DIBERI PAKAN BUATAN DENGAN KANDUNGAN PROTEIN BERBEDAPenelitian berjudul Retensi Protein Dan Lemak Pada Benih Ikan Tambra (Tor tambra) Yang Diberi Pakan Buatan Dengan Kandungan Protein Berbeda. Penelitian bertujuan untuk mengetahui retensi protein dan retensi lemak yang diberi pakan buatan dengan kandungan protein berbeda. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuaan dan 6 ulangan. Perlakuan yang diujikan pakan yaitu dengan pakan kandungan protein 25%, 30% dan 35%. Objek yang diteliti adalah ikan tambra (Tor tambra) yang dipelihara selama 60 hari dan diberi pakan 2 kali sehari dengan proporsi pakan 3% dari biomassa ikan. Variabel yang diamati yaitu retensi protein, dan retensi lemak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retensi protein dan retensi protein berbeda nyata(P<0,05). Nilai rata-rata retensi protein yaitu P1 25,37±7,26%; P2 30,67±5,33%; dan P3 16,39±4,14%; dan nilai retensi lemak P1 32,73±6,7%;P2 44,77±6,4%; dan P3 31,69±58%. Hasil pengukuran kualitas air untuk suhu 24-28 ̊C, pH 7 dan Oksigen terlarut 6-7ppm.The research entitled Retention On Protein And Lipid Fish Seed Tambra (Tor Tambra) To Give Artificial Feeds With Different Protein Content. This study aims todetermine the retention of protein and fat retention by artificial feed with differentprotein content. This research method using a completely randomized design (RAL) with 3 kind oftreatment and 6 replications. The treatments were tested, namely a protein content of 25%, 30% and 35%. Object under investigation is tambra fish (Tor tambra) were maintained for 60 days and fed two times a day to feed 3% of fish biomass. Variables observed retention of protein and lipid retention. The result of the study showed that lipid retention and daily growth rate have a significant affect (P<0,05). The average of protein retention are P1 25,37±7,26%; P2 30,67±5,33%; and P3 16,39±4,14%; the average of lipid retention P1 32,73±6,7%; P2 44,77±64%; and P3 31,69±5,8%;. The result of water quality for temperature 24-27 ̊C, pH 7. Dissolved oxygen is 6-7 ppm.
1328816628A1L012097UJI APLIKASI BIO T10 DAN BIO P60 SERTA FUNGISIDA KIMIA UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT HAWAR DAUN BAKTERI PADA PADI VARIETAS LUSI
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Bio T10, Bio P60, dan fungisida kimia serta kombinasinya terhadap penyakit hawar daun bakteri serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi varietas Lusi. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dan lahan sawah desa Kedung Wuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pada bulan Januari sampai Juni 2016. Penelitian menggunakan Rancang Acak Kelompok Lengkap dengan 3 ulangan dan 11 perlakuan, terdiri atas kontrol, Bio P60, Bio T10, fungisida berbahan aktif tebuconazole, trifloxystrobin, propineb, azoxystrobin, dan difenoconazole. Variabel pengamatan meliputi masa inkubasi, intensitas penyakit, laju infeksi, tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, bobot 1000 butir, bobot gabah basah dan kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penyemprotan Bio T10, tebuconazole dan trifloxystrobin serta penyemprotan Bio P60 gabungan tebuconazole dan trifloxystrobin mampu menekan masa inkubasi sebesar 24,96%. Perlakuan penyemprotan Bio P60 gabungan tebuconazole dan trifloxystrobin serta penyemprotan propineb, tebuconazole dan trifloxystrobin mampu meningkatkan bobot basah gabah sebesar 27,42 dan 28,65%. Perlakuan penyemprotan propineb, tebuconazole dan trifloxystrobin mampu meningkatkan bobot kering gabah sebesar 19,66%. Namun perlakuan penyemprotan Bio P60, Bio T10 dam fungisida kimia baik tunggal ataupun gabungan tidak mampu menekan intensitas penyakit dan laju infeksi hawar daun bakteri, serta tidak mampu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, dan bobot 1000 butir tanaman padi varietas Lusi. This research aimed to test the effect Bio T10, Bio P60, and chemical fungicide with their combination toward bacterial leaf blight and their effect on growth and yield of rice Lusi. This research was carried out at the laboratory of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University, Purwokerto and the rice field Kedung Wuluh Village, Kalimanah Subdistrict, Purbalingga Regency, from January to June 2016. Randomized block design was used with three replicates anda eleven treatments, the treatments were control, Bio P60, Bio T10, fungicide with active ingredient of tebuconazole, trifloxystrobin, propineb, azoxystrobin and difenoconazole. Variables observed were incubation period, disease intensity, infection rate, crop height, number of leaves, number of productive leaves, weight of 1000 grains, fresh and dry weight of grains. Result of the research showed that spraying treatment of Bio T10, tebuconazole and trifloxystrobin and also combination spraying treatment of Bio P60, tebuconazole and trifloxystrobin were able to suppress the incubation period as 24,96%. Combination spraying treatment of Bio P60, tebuconazole, trifloxystrobin and also spraying treatment of tebuconazole and trifloxystrobin able to increas fresh weight of grains as 27,42 and 28,65%. Spraying treatment of propineb, tebuconazole and trifloxystrobin able to increas dry weight of grains as 19,66%. Treatment Bio P60, Bio T10, and chemical fungicide alone or in combination was not able to suppress disease intensity and infection rate of bacterial leaf blight, neither increase crop height, number of leaves, number of productive leaves and weight of 1000 grains of rice Lusi.
1328916629E1A012185PENYITAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto)
ABSTRAKSI

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Amanat peraturan tersebut bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Maka dengan alasan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat banyak, penyidik melakukan penyitaan terhadap harta hasil tindak pidana korupsi. Hal ini karena upaya pengembalian aset negara yang dicuri dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dan hambatannya. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto pelaksanaannya sudah sesuai dengan KUHAP, selain itu juga mendasarkan kepada pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Terhadap barang-barang yang telah dilakukan penyitaan, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara atau RUPBASAN. Permasalahan benda sitaan yang kerap kali hilang atau rusak karena disebabkan oleh cara penyimpanan, pemeliharaan, dan perawatan yang kurang bertanggungjawab tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan kebijakan untuk menitipkan atau meminjampakaikan agar benda sitaan tersebut tidak rusak dan harganya tidak menurun apabila dijual kembali. Adapun hambatan yang ditemui dalam penyitaan aset tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Kata Kunci : Penyitaan, Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi
ABSTRACT

The ideals of corruption eradication which contained in the legislation of Indonesia contains with three main issues, namely prevention, eradication, and recovering the assets from the corruption. That regulations means, the corruption eradication not only lies in the prevention and punishment of the criminals, but also include measures to recovery the country’s financial losses as a results of corruption. Thus their benefits to many people’s lives, the investigators confiscating the proceeds of corruption. Because the efforts to recover the stolen state assets from the proceeds of the corruption is not easy to do.

This research was done in order to determine the policy of Purwokerto District Attorney in assets forfeiture proceeds of corruption and constraints. To achieve these objectives and obtain the data deeply, then the research is done using a socio legal research. Methods of data collection is done by using interview and by using a literature study and documentary studies.

The results suggest that the policy confiscation of assets resultings from corruption in Purwokerto District Attorney impelementation is in accordance with the Criminal Code, while also basing to the Regulation of the General Attorney of the Republic of Indonesia Law Number 039/A/JA/2010 dated October, 29th 2010 concerning on Governance Administration and Technical Special Crimes Case Management. To goods which have been the seizure, the object to be secured by the investigator to put in special place to store objects confiscated called Rupbasan. The problems of confiscated objects are often lost or damaged because it is caused by the way the storage, maintenance, and less maintenance responsibility, Purwokerto District Attorney set policy to entrust or borrow in order to put the confiscated objects are not damaged and the price does not decline if resold. And then the obstacles encountered in the seizure of assets include legal factors, law enforcement, means or facilities, community, and culture.

Keywords : Foreclosure, Asset Recovery, Corruption
1329016630D1E010117Pengaruh Penambahan Bekatul Terhadap Kandungan Protein Kasar Dan Serat Kasar Pada Silase Jerami Jagung ManisPenelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016 sampai 29 Agustus 2016. Penelitian dilaksanakan di Experimental Farm dan Laboratorium Ilmu Bahan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kandungan protein kasar dan serat kasar pada silase jerami jagung manis yang ditmbahkan bekatul serta mengkaji level bektul terbaik pada silase jerami jagung manis ditinjau dari kandungan protein kasar dan serat kasarnya.
Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 4 kali. Materi yang digunakan adalah 40 kg jerami jagung manis. Adapun perlakuannya adalah R0 (2 kg jerami jagug manis ditambahkan 0% bekatul), R1 (2 kg jerami jagung manis ditambahkan 10% bekatul), R2 (2 kg jerami jagung manis ditambahkan 20% bekatul), R3 (2 kg jerami jagung manis ditambahkan 30% bekatul). Persentase level bekatul didasarkan pada bobot jerami jagung manis. Peubah yang diukur yaitu kandungan protein kasar dan serat kasar. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis variansi. Uji lanjut yang digunakan uji orthogonal polynomial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan bekatul dapat meningkatkan kandungan serat kasar silase jerami jagung manis dengan rataan pada perlakuan R0 = 10,29 ± 0,28 ; R1 = 10,19 ± 0,64 ; R2 = 11,78 ± 0,38 ; R3 = 11,45 ± 0,55. Uji lanjut orthogonal polynomial digambarkan dengan persamaan garis Y=10,71 + 0,05X dengan nilai R2 = 68,89%. Penambahan bekatul dapat menurunkan kandungan serat kasar silase jerami jagung manis dengan rataan pada perlakuan R0 = 29,29 ± 0,28 ; R1 = 22,71 ± 2,15 ; R2 = 22,14 ± 1,09 ; R3 = 18,00 ± 1,54. Uji lanjut orthogonal polynomial digambarkan dengan persamaan garis Y= 28,201 – 0,34X dengan nilai R2 = 47,65%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi level bekatul dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar silase jerami jagung manis dengan level optimal penambahan bekatul 20%.
An experiment was carried out from August 2nd up to August 29th 2016. The purpose of this study was to evaluate the effect of rice bran and usage the best level rice bran to the contents of crude protein and crude fiber of stover sweet corn silage. The research design was Completely Randomized Design (CRD). There were 4 treatments, each of which consisted of four replications. The treatments were : R0 = 2 kg of sweet corn stover without rice bran; R1 = 2 kg of sweet corn stover + 10% of rice bran; R2 = 2 kg of sweet corn stover + 20% of rice bran; R3 = 2 kg of sweet corn stover + 30% of rice bran, fresh weight basis. The observed variables were crude protein and crude fiber concentrations. Data obtained would be tabulated and then analized by using a variance analysis. Further tests used orthogonal polynomial test.
The results showed that supplementation with rice bran can be increases the crude protein and decreases crude fiber concentration in sweet corn stover silage, with the average value of crude protein in the treatment of R0 was 10.29 ± 0.28 ; R1 was 10.19 ± 0.64 ; R2 was 11.78 ± 0.38 and R3 was 11.45 ± 0.55. Orthogonal polynomial test described by the equation Y=10,71 + 0,05X with the value of R2 was 68,89%. The supplementation with rice bran can be decreases crude fiber sweet corn stover silage with the average value of crude fiber in the treatment of R0 was 29,29 ± 0,28 ; R1 was 22.71 ± 2.51 ; R2 was 11.45 ± 0.55 and R3 was 18.00 ± 1.54. Orthogonal polynomial test described by the equation Y= 28,201 – 0,34X with the value of R2 was 47,65%. It can be concluded that the usage of rice bran increases the crude protein content and decreases crude fiber. The level 20% of rice bran results a better quality of sweet corn stover silage.
1329116632E1A112109PELAKSANAAN DIVERSI DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGAABSTRAK
Anak merupakan potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang memiliki ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga perlu diadakannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta tanpa adanya diskriminasi. Pembinaan dan perlindungan anak dalam hal ini tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana anak yang kerap disebut sebagai “anak nakal” (delinkuen). POLRES Purbalingga memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas, termasuk melindungi kepentingan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan diversi di wilayah hukum POLRES Purbalingga.
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh POLRES Purbalingga dalam tingkat penyidikan serta mengkaji faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa POLRES purbalingga melakukan musyawarah antara penyidik dengan anak dan orang tua/ walinya, korban dan atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan diversi. berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Penyidik juga memperhatikan tuntutan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, untuk dapat dilaksanakannya diversi, tuntutan dari tindak pidana tersebut harus dibawah 7 tahun penjara. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan adalah apakah anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana atau merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis). Yang terakhir penyidik juga memperhatikan usia dari pelaku yakni telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”. Faktor penghambat pencegahan pelaksanaan diversi di POLRES Purbalingga meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
ABSTRACT
Child is the potential asset and the younger generation successor to the ideals of national struggle, has a strategic role that has the characteristics and special properties to ensure the continued existence of the nation and the state in the future. Therefore, in order to each child is able to be responsible, they need to get a chance as possible to grow and develop optimally, thus need for the protection and the well-being of children by providing security to the fulfillment of their rights without discrimination. Coaching and child protection in this case is no exception to the criminal child who is often referred to as a "bad boy" (delinkuen). POLRES Purbalingga has a responsibility in serving the public sincerely, which includes protecting the interests of the criminal acts committed by minors who have been regulated in Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Based on this fact, researcher found a question of how implementation of diversion in jurisdictions POLRES Purbalingga is.
This research used sociological juridical approach, that’s the research through of literature study and observation. The purpose of this study is to find out how the implementation of diversion undertaken by POLRES Purbalingga in stages of the investigation and reviewing of resistor factors of diversion implementation. The result of this study showed that the POLRES purbalingga did deliberations between investigators with the child and parents/ guardian, and the victim or the parents/ guardian, Supervisor of Community and Professional Social Workers in the diversion implementation based on Restorative Justice approach.
Investigators also observe demands of criminal offenses committed by children and implementation of diversion only for criminal charges under seven years. The next thing to consider is whether the child for the first time of a criminal or a repetition of criminal offenses (recidivism). The last, investigators also consider the age of the perpetrator was 12 years old but not yet 18 years old ". Factors inhibiting the implementation of prevention of diversion in Purbalingga POLRES factors include legal factors, law enforcement factors, factors of facilities and support facilities, community factors and cultural factors.
1329216633E1A011047TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LELANG EKSEKUSI
HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2014/PN.YYK)
Penelitian dalam skripsi membahas mengenai dasar gugatan Debitur yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2014/Yyk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan analisis secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa : Alasan yang digunakan Debitur dalam mengajukan keberatan lelang tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dan sebaliknya tindakan debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menghambat pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya lelang eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur telah sesuai dengan syarat dan prosedur eksekusi hak tanggungan, yaitu parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Lelang.		Minithesis discuss the basis of the claim Debtor filed an objection to the execution of the object of a mortgage in the Yogyakarta District Court No. 59 / Pdt.G/ 2014/ Yyk. The method used is a juridical normative, with the research specification of descriptive and normative qualitative analysis. Based on the analysis, i concluded that : Reasson for use in the Debtor filed an objection to the action did not have a legitimate legal basis, and in contrary debtor action can be categorized as an unlawful act by inhibiting execution. this, execution of auction of mortgage object made by creditors in accordance with the terms and procedures for the mortgage execution, namely parate executie under Article 6 of Mortgage Law and Finance Minister Regulation No. 93/PMK.06/2010 concerning the Implementation Regulations of the Auction.
Keywords : Parate Executie, Mortgage
1329316634G1H012049HUBUNGAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP KEJADIAN DIARE AKUT PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS I BATURRADENTingginya angka kematian pada bayi dibawah umur 5 tahun rata-rata disebabkan oleh diare. ASI mengandung senyawa antibody yang dapat melindungi tubuh bayi terhadap infeksi seperti diare. Tujuannya untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas I Baturraden. Desain penelitian ini menggunakan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 43 responden dengan metode Simple Random Sampling. Riwayat pemberian ASI dan kejadian diare akut diperoleh melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil uji univariat menunjukkan bahwa pada bayi ASI eksklusif mengalami diare akut sebanyak 36,8% sedangkan yang tidak mengalami diare akut sebanyak 63,2%. Hasil uji bivariat menunjukkan nilai p= 0,026 (<0,05) yang artinya secara statistik terdapat hubungan yang signifikan pada pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas I Baturraden. Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan angka kejadian diare akut.The high mortality in infants under the age of 5 years on average due to diarrhea. Breast milk contains antibodies that can protect the compound of the infant's body against infections such as diarrhea.The objective to find out the relations between exclusive breast milk and the incidence of acute diarrhea in infants aged 0-6 months in Puskesmas I Baturraden. This study used Cross sectional design. The subject of experiment were 43 respondents selected by simple random sampling. The exclusive breast milk history and incidence of acute diarrhea were obtained by questionnaire. Data were analyzed using Chi – Square. The results of univariate tests showed that infants who exclusively breastfeeding experience acute diarrhea as much as 36.8 % , while those did not experience acute diarrhea as much as 63.2 % . Bivariate test results showed the value of p= 0,026 (<0,05), which means a statistically significant correlation on exclusive breast milk with the incidence of acute diarrhea in infants aged 0-6 months in Puskesmas I Baturraden. Exclusive breast milk could reduce the incidence of acute diarrhea.
1329416635E1A012158KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK TERHADAP TERDAKWA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus/2016/PT.PBR juncto PUTUSAN NOMOR 602/Pid.Sus/2015/PN.PBR)Pembuktian adalah bagian terpenting dari suatu persidangan agar suatu perkara menjadi terang dan hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat guna tercipta rasa keadilan di masyarakat. Zaman yang semakin berkembang membuat tindak pidana semakin beragam, tanpa terkecuali orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan mengenai orang yang mengalami gangguan jiwa apabila melakukan suatu tindak pidana ada dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan dibutuhkan seorang ahli jiwa yang khusus memeriksa untuk proses persidangan atau psikiatri forensik. Keterangan ahli tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti yang sah, namun tidak ada pengaturan mengenai nilai pembuktian dari keterangan seorang ahli. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli psikiatri forensik terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PT.PBR jo Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN.PBR, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim memutus berdasarkan alat bukti saksi, surat berupa visum et repertum dan visum et repertum psikiatrium, keterangan ahli serta barang bukti.
Proof is the most important part of a court order that a case be bright and the judge can make a decision that is appropriate to create a sense of justice in society. Now adays increasingly diverse make criminal offenses, without exception people who experience mental illness. The provisions concerning people with mental disorders if there is a penal offense under Article 44 of the Code of Penal. People who experience mental illness can not be held responsible for their actions and needed a psychiatrist who specialized check to the proceedings or forensic psychiatry. Expert testimony contained in article 184 the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) concerning the legal evidence, but there is no regulation concerning the probative value of the testimony of an expert. The purpose of this study is to determine the strength of evidence forensic psychiatry expert testimony against the defendants who are mentally handicapped. This study used a qualitative method with normative juridical approach. Based on the Court's Decision No. 19/Pid.Sus/2016/PT.PBR jo Decision No. 602/Pid.Sus/2015/PN.PBR, violating Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2014 About the Amendment Act Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Judge to decide based on the evidence of witnesses, a letter in the form of a visum et repertum and visum et repertum psikiatrium, expert testimony and evidence.
1329518177A1H012042RANCANG BANGUN MESIN PENIRIS MINYAK (SPINNER) MENDOAN TIPE RAK SQUARE BOX
Mendoan merupakan salah satu makanan khas di Indonesia yang banyak digemari, jenis makanan ini yang bisa dijumpai hampir disetiap pedagang hingga restoran besar yang menyajikan berbagai jenis hidangan khususnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Selain harganya yang relatif murah mendoan juga memiliki rasa yang gurih dan enak. Dibalik potensinya yang baik, mendoan dapat menyebabkan penyakit. Hal itu dikarenakan kurang maksimalnya perlakuan pada saat proses penirisan. Penelitian bertujuan untuk: 1) Merancang mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box, 2) Membuat prototipe mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box, serta 3) Menguji kinerja prototipe mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu: perancangan, pembuatan dan, pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain dan prototipe mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box berhasil dirancang menggunakan prinsip mekanisme kerja pemanfaatan gaya sentrifugal. Prototipe mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box mampu meniris mendoan dengan berat rata-rata 1,75 Kg atau kapasitas maksimal sebanyak 40 mendoan per penirisan. Uji fungsional mesin menunjukkan hasil penirisan menggunakan mesin peniris minyak (spinner) mendoan tipe rak square box memiliki nilai persentase penirisan minyak sebesar 5,53 % selama 1 menit penirisan dan 8,12 % selama 2 menit penirisan.Mendoan is one of the special food from Indonesia that much loved, these foods can be found in almost every food seller from trader fried food until restaurants serving various types of dishes, especially in Banyumas, Central Java. Besides the price is relatively cheap mendoan also has a savory and delicious taste. Behind the food good potential, mendoan could causes some diseases. That's because deficient treatment during the draining process. This research was aimed to: 1) Designing of the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan, 2) Make a prototype of the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan, and 3) Examine performance prototype of the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan. This research was conducted in several stages: designing, manufacturing and, examine the performance. The results shows that design and prototype of the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan successfully designed using the rotation principle mechanism of the sentrifugal force. Prototype of the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan had average weight of 1.75 Kg or a maximum capacity is 40 mendoan per separate. Functional test machine shows the persentation separated result using the oil separator machine (spinner) rack type square box for mendoan has a value of 5.53% for 1 minute separating and 8.12% for 2 minutes separating.
1329616636E1A012140TANGGUNG JAWAB PT. TRANSPORTASI JAKARTA TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 339/PID.SUS/2016/PN.JKT.BAR)PT. Transjakarta sebagai penyedia jasa angkutan umum Busway harus memberikan pelayanan yang terbaik agar penumpang sebagai pengguna jasa dan pihak ketiga sebagai pengguna jalan umum tidak merasa dirugikan dalam penyelenggaraan angkutan Busway. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas antara Busway dengan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian untuk pihak ketiga sebagai pengguna jalan. Maka dari hal tersebut penulis tertarik membuat penelitian tentang tanggung jawab PT. Transjakarta terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas pada kasus putusan Nomor 339/PID.SUS.2016/PN.JKT.BAR.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menganalisis data sekunder dan data primer yang dikaitkan dengan teori-teori hukum.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada kasus putusan Nomor 339/PID.SUS/2016/PN.JKT.BAR PT. Transjakarta sebagai perusahaan angkutan umum telah melakukan tanggung jawabnya yaitu dengan memberikan bantuan sebagai bentuk ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan penyelenggaraan angkutan Busway.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT. Transjakarta, Pihak Ketiga.
PT. Transjakarta as busway public transportation provider have to provide the best service to attract more passengers as a service user and the third party as a general road users do not feel disadvantaged in organizing busway transportation. But in reality there are many traffic accidents between busway with third party who cause harm to third party as a road user. Thus the authors are interested in making research on the responsibility of PT. Transjakarta against third parties in the event of a traffic accident in the case of the decision No. 339 / PID.SUS.2016 / PN.JKT.BAR.

This thesis used a qualitative method with normative juridical approach to the legislation. Specifications of the research is descriptive analytic by describing and analyzing secondary data and primary data associated with legal theories.

These results indicate that in the case of the decision No. 339 / PID.SUS / 2016 / PN.JKT.BAR PT. Transjakarta as a public transport company has done its responsibilities to provide assistance as a form of compensation to third party who are victims of traffic accidents are caused by the busway transportation.

Keywords: Responsibility, PT. Transjakarta, Third Party
1329716637E1A012337PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ( TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NO 19/PRA.PER/2016/PN.Sby)

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penetapan tersangka merupakan obyek baru bagi praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, apabila merasa tidak melakukan perbuatan tersebut maka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Dalam Putusan Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.Sby, La Naylla sebagai pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa mengenai tidak sahnya penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No 19/PRA.PER/2016/PN.Sby dan Untuk mengetauhi penetapan tersangka dalam Putusan No 19/PRA.PER/2016/PN.Sby. apakah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanYuridis Normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
Penelitian pada Putusan No 19/PRA.PER/2016/PN.Sby. diperoleh hasil sebagai berikut: Tindakan termohon dalam melakukan penyelidikan dan penetapan Tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidik dalam melakukan penyidikan belum menemukan (2) dua alat bukti tetapi sudah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga Penetapan Tersangka Pemohon tidak sah.


Pretrial an institution that was born for implementing control measures against law enforcement officers so that the implementing authority did not abuse their authority, and therefore role in the implementation stipulated in article 77 of the Criminal Procedure Code. Determination of the suspects is a new object for pretrial through court decision number 21/PUU-XII/2014 . A person who is named as a suspect corruption, if it was not done the deed, it can apply for a pretrial. in a pretrial decision number 19/PRA.PER/2016/PN. Sby. La Naylla as the applicant filed a pretrial petition to the Surabaya district court jude to check the validity of the determination statua suspects not committed by the defendant.
This study aims to know basic legal consideration of judges in decision No. 19/PRA.PER/2016/PN.Sby and to know the determination of the suspect in decision No 9/PRA.PER/2016/PN.Sby. is already in line with the provisions of the Criminal Procedure Code. This study used a normative juridical approach to examine available library materials (secondary data). The method used in this study is qualitative normative that the process and the interpretation is based on a decision or regulation relating to research.
Research on Decision No. 19 / PRA.PER / 2016 / PN.Sby. the results are as follows: The act of the defendant in the investigation and determination of the suspect is not in accordance with Article 1 paragraph 2 Criminal Procedure Code, the investigators in conducting the investigation have yet to find (2) two items of evidence but has set the Applicant as a suspect, so the suspect Determination Applicant invalid.
1329816638E1A012149TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF (B) JO PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 409 K/PDT.SUS-HKI/2015Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak atas hasil karya dari buah pemikiran seseorang yang harus dihargai keberadaannya. Merek merupakan bagian dari kekayaan Intelektual dalam golongan Hak Kekayaan Perindustrian. Merek terhadap suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan berguna sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya.
Perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap Pasal 6 ayat 1 huruf b JO Pasal 4 UU Merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor telah sesuai dengan menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf b JO Pasal 4 Undang-Undang merek. PT Phappros telah mendaftarkan merek Bioneuron yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Neurobion dan Neurobion + Logo sebagai merek terkenal, dianggap memiiki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.
Intellectual Property, is a right for someone who has idea and make it realize become a creation, and people have to respect about it. Trademark belonging Industrial property rights subdivision from Intellectual Property. Trademarks serve to distinguish the product of one company from another.
Legal protection of Trademarks regulated in Law No 15 of 2001. The purpose of this study is to know about application Verdict of Supreme Court in to Article 6 (1) b and Article 4 law about Trademarks. Method of This study using juridical normative, research specification description analytic, data collect using study of literature.
The result of this study Verdict of Supreme Court suitable with Article 6 (1) b and Article 4 law about Trademarks, Phappros Industry registered their Trademarks Bioneuron, who has similar trademarks in principal with Neurobion from Merck Industry as well known marks.
1329916639E1A012062IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. INDONESIA POWER UP MRICA BANJARNEGARA BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASPemerintah Indonesia telah menyadari arti Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh suatu Perseroan Terbatas. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia juga dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Indonesia Power UP Mrica.
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi Penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif, dengan sumber data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan teori hukum, serta data primer melalui wawancara di PT. Indonesia Power UP Mrica. Metode Penyajian Data secara Deskriptif Naratif, dan Analisis Data secara Normatif Kualitatif.
PT. Indonesia Power UP Mrica melalui kebijakan InPower-CARE telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.		Indonesian Government has realized the meaning of Corporate Social Responsiblity (CSR). Corporate Social Responsibility is regulated in Article 74 of Incorporated Company Act Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012 about Corporate Social and Environment Responsibility. This research is done to understand the implementation of Corporate Social Responsibility by Indonesia Power UP Mrica, Inc.
The legal research method that is used in this research is normative juridic with legal approach. The research specification that is used is Descriptive Research, with secondary data source which are regulations and legal theories, also prime data through interview at Indonesia Power UP Mrica, Inc. The data is served in Descriptive Narative Method, and is analized in Normative Qualitative method.
Indonesi Power UP Mrica with their InPower-CARE policy have done the Corporate Social Responsibility, in tune with Article 74 of Incorporated Company Act Number 40 of 2007 and Government Regulation Number 47 of 2012 about Corporate Social and Environment Responsibility.
1330016640C1K012014THE INFLUENCE OF PARTICIPATION AND PERCEIVED SYSTEM KNOWLEDGE ON PERCEIVED PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS: PERFORMANCE RATING AS MODERATING VARIABLE (PT. Taspen (Persero) Branch Purwokerto and PDAM Tirta Sari Banyumas)Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh partisipasi dan pemahaman pengetahuan sistem terhadap keadilan penilaian kinerja: peringkat kinerja sebagai variabel moderasi.Penelitian ini dilakukan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Purwokerto dan PDAM Tirta Satria Banyumas. Sedangkan sampel dipilih menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 75 responden sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan analisis regresi moderasi.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dua arah, keterlibatan dalam penetapan tujuan dan pemahaman sistem pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan penilaian kinerja.
Peringkat kinerja memperkuat pengaruh komunikasi dua arah, keterlibatan penetapan tujuan dan pemahaman sistem pengetahun terhadap keadilan penilaian kinerja.		The research aims to investigatethe influence of participation and perceived system knowledge on perceived performance appraisal fairness: Performance Rating as Moderating Variable. This research was conducted at PT. Taspen (Persero) Branch Purwokerto and PDAM Tirta Satria Banyumas. While sample was determined by purposive sampling method. This research used 75 respondents as the sample. Analytical methods used were regression analysis and moderated regression analysis.
Based on the result of this research,it can be concluded that two-way communication, involvement in the setting objectives and perceived system knowledge has a positive and significant influence on perceived performance appraisal fairness. Performance rating strengthens the influence of two-way communication, involvement in the setting objectives and perceived system knowledge on perceived performance appraisal fairness.