Update Artikelilmiah: 16635

DIAN PURWANING SUKERTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembuktian adalah bagian terpenting dari suatu persidangan agar suatu perkara menjadi terang dan hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat guna tercipta rasa keadilan di masyarakat. Zaman yang semakin berkembang membuat tindak pidana semakin beragam, tanpa terkecuali orang yang mengalami gangguan jiwa. Ketentuan mengenai orang yang mengalami gangguan jiwa apabila melakukan suatu tindak pidana ada dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan dibutuhkan seorang ahli jiwa yang khusus memeriksa untuk proses persidangan atau psikiatri forensik. Keterangan ahli tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti yang sah, namun tidak ada pengaturan mengenai nilai pembuktian dari keterangan seorang ahli. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli psikiatri forensik terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PT.PBR jo Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN.PBR, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim memutus berdasarkan alat bukti saksi, surat berupa visum et repertum dan visum et repertum psikiatrium, keterangan ahli serta barang bukti.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Proof is the most important part of a court order that a case be bright and the judge can make a decision that is appropriate to create a sense of justice in society. Now adays increasingly diverse make criminal offenses, without exception people who experience mental illness. The provisions concerning people with mental disorders if there is a penal offense under Article 44 of the Code of Penal. People who experience mental illness can not be held responsible for their actions and needed a psychiatrist who specialized check to the proceedings or forensic psychiatry. Expert testimony contained in article 184 the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) concerning the legal evidence, but there is no regulation concerning the probative value of the testimony of an expert. The purpose of this study is to determine the strength of evidence forensic psychiatry expert testimony against the defendants who are mentally handicapped. This study used a qualitative method with normative juridical approach. Based on the Court's Decision No. 19/Pid.Sus/2016/PT.PBR jo Decision No. 602/Pid.Sus/2015/PN.PBR, violating Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2014 About the Amendment Act Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Judge to decide based on the evidence of witnesses, a letter in the form of a visum et repertum and visum et repertum psikiatrium, expert testimony and evidence.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman